Arsip Tag: kasus korupsi di malaka

KOMPAK Indonesia Dukung Polda NTT Usut Tuntas Korupsi Bawang Merah Malaka

523 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Tim Penyidik Polda NTT berkomitmen menangani korupsi pengadaan bibit bawang merah di Kabupaten Malaka dengan jumlah kerugian negara diketahui mencapai Rp.4,9 miliar. Saat ini, Tim Penyidik Polda NTT berhasil menyelamatkan Rp.600 juta.

Dilansir dari sepangindonesia.co.id, Ditreskrimsus Polda NTT Kombes Pol. Yudi Sinlaeloe saat ditemui wartawan di ruang kerjanya pada Kamis, 11 Juni 2020, menegaskan komitmennya bahwa siapa pun terlibat dalam kasus bawang di Malaka; semuanya akan diproses. Sementara, yang berjalan sudah 9 tersangka, kemungkinan ada lagi.

“Tinggal sekarang kita lakukan pengembangan, jika sudah ada baru kita umumkan, tapi proses ini terus kita jalankan sampai di pengadilan,” terang Kombes. Pol. Yudi.

Kombes Yudi pun membeberkan bakal ada calon tersangka baru. “Yang pasti ada tersangka baru. Yah, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan kita rilis. Jadi, begitu ada tersangka baru, nah itu biasanya kita dengan Humas, Polda akan menyampaikan itu,” ucapnya.

Terkait kondisi terkini dari penyidikan kasus korupsi bawang di Malaka, maka Lembaga Hukum dan HAM Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia dan Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia sangat mendukung penuh Ditresktimsus Polda NTT yang baru, Kombes Pol. Yudi Sinlaloe dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi Bawang Merah Malaka.

Sesuai dengan rilis yang diterima Garda Indonesia pada Minggu, 21 Juni 2020, Gabriel Goa selaku Direktur KOMPAK Indonesia, memandang Kombes. Pol. Yudi telah teruji dan memiliki komitmen serta integritasnya dalam memberantas Human Trafficking di NTT selagi menjadi Dirkrimum Polda NTT. “Apalagi sebagai putra NTT, beliau sudah teruji membela Korban Human Trafficking yang berasal dari anak-anak gadis keluarga petani di kampung-kampung Nusa Tenggara Timur,” beber Gabriel.

Selain NTT sebagai wilayah Darurat Human Trafficking, urai Gabriel, ternyata NTT juga masuk wilayah Darurat Korupsi yang merampok Hak-Hak Ekosob (ekonomi, sosial, dan budaya) rakyat miskin akibatnya rakyat kecil terjebak jadi Korban Human Trafficking. “Kami yakin pak Yudi sebagai Putra Terbaik NTT tak mau NTT dicap sebagai Wilayah Darurat Korupsi lagi ke depan,” tegas Gabriel Goa.

Terpanggil untuk selamatkan NTT dari Mafioso Korupsi Berjamaah, maka kami dari Lembaga Hukum dan HAM PADMA Indonesia dan KOMPAK Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut:

Pertama, mendukung total Dirkrimsus Polda NTT dan jajarannya dalam mengusut tuntas serta memproses hukum Tindak Pidana Korupsi di NTT dimulai dari kasus korupsi Bawang Merah Malaka!

Kedua, mendesak Kejati NTT yang baru Yulianto agar serius memproses penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi di NTT dimulai dari Kasus Korupsi Bawang Merah Malaka!

Ketiga, mengajak Solidaritas Lembaga-lembaga Agama, Penggiat Anti Korupsi dan Pers di NTT mendukung Dirkrimsus Polda NTT dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi di NTT tidak hanya menyeret Pelaku tetapi juga Aktor Intelektual Korupsi Berjamaah di NTT dimulai dari kasus Korupsi Bawang Merah Malaka!

Penuli dan editor (+rony banase)
Foto utama oleh katadata.id

Kasus Korupsi Bawang Merah di Malaka, Ansy Lema: Itu Pencurian Uang Rakyat!

751 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Anggota DPR RI Komisi IV Yohanis Fransiskus Lema atau Ansy Lema mempertanyakan kelanjutan dan kejelasan penanganan kasus korupsi proyek pengadaan bibit bawang merah di Kabupaten Malaka tahun 2018.

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang butuh penindakan dan penanganan serius.

Karena itu, melalui rilis yang diterima media ini pada Jumat, 12 Juni 2020, Ansy mendesak aparat penegak hukum untuk bersikap tegas, transparan, dan adil atas kasus ini. Masyarakat Malaka sementara menunggu kejelasan kasus ini, sekaligus berharap aparat hukum harus menindak tegas para pelaku korupsi. Keadilan harus ditegakkan, kejahatan korupsi diusut tuntas, pelakunya ditindak tegas sesuai hukum.

“Apa kabar kasus korupsi bawang merah di Malaka? Saya bertanya karena hingga saat ini belum ada kelanjutan dan kejelasan yang pasti tentang pengungkapan skandal kasus korupsi proyek pengadaan bibit bawang merah tahun anggaran sebesar 4,9 dari total nilai proyek sebesar Rp.10,8 miliar. Ini pencurian uang rakyat. Untuk kabupaten kecil seperti Malaka, ini angka fantastis. Tidak heran rakyat Malaka sudah lama menunggu jawaban atas kasus pengadaan bibit bawang merah tersebut,” ujar Ansy Lema di Jakarta (26 Mei 2020).

Sejauh ini Polda NTT telah menetapkan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malaka Yustinus Nahak beserta 8 (delapan) pihak lainnya sebagai tersangka pelaku korupsi bawang merah. Proyek pengadaan bibit bawang merah itu, merupakan program unggulan di bawah rentang kendali kebijakan bupati Malaka Stefanus Bria Seran sejak 2015.

Pembahasan anggaran pasti melibatkan DPRD Kabupaten Malaka. Aparat hukum harus berani menyelidiki dan mendalami pola relasi kekuasaan dan kewenangan eksekutif dan legislatif atas kasus ini. Jangan sampai terjadi makelar kasus yang mengakibatkan tertutupnya pengungkapan aktor-aktor utama korupsi bawang merah.

“Siapa pun pelakunya harus diusut tuntas. Transparansi, ketegasan dan komitmen aparat hukum demi rasa keadilan itu penting untuk mencegah moral hazard berupa praktik makelar kasus atau menghindari adanya bentuk pemerasan oleh oknum-oknum penegak hukum terhadap pihak-pihak yang sedang diperiksa demi menghentikan penanganan suatu kasus korupsi,” tegas Ansy.

Pihak penyidik Direktorat Reskrimsus Polda NTT telah melimpahkan tiga berkas perkara kasus korupsi pengadaan bawang merah tahun 2018 kepada pihak penuntut Kejaksaan Tinggi NTT pada Selasa 21 April 2020. Pihak kejaksaan telah merespons dengan mengembalikan berkas tersebut ke Polda untuk dilengkapi. Sampai saat ini belum ada kejelasan informasi dari Polda terkait materi apa yang harus dilengkapi oleh para penyelidik.

“Penyidik harus transparan memberi informasi kepada publik NTT, terutama rakyat Malaka agar tidak ada kesan aparat tidak serius terhadap pengusutan kasus korupsi. Sudah sampai di mana bolak-balik perkara antara penyidik dan jaksa? Mengapa terkesan ada tarik ulur? Padahal menurut ahli pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Dr Prija Djatmika, S.H. seharusnya tarik ulur berkas perkara tersebut bisa diminimalkan jika minimal dua alat bukti sudah terpenuhi. Ini penting agar jaksa segera memulai tugasnya untuk melakukan pendalaman dan penuntutan,” urai Ansy.

Menurut Ansy, korupsi bawang merah termasuk korupsi pangan yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Kemiskinan di NTT hingga kini adalah kemiskinan petani. Petani harus diberikan bantuan untuk membuka lahan kering, diberikan bibit, dan mendapat pendampingan untuk pembukaan lahan. Bantuan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan para petani justru dikorupsi. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, petani Malaka yang dijerat kemiskinan harus menanggung akibat dari mafia pangan yang bersembunyi di balik bantuan bibit bawang.

“Bantuan bibit yang seharusnya digunakan untuk kepentingan banyak orang dicuri oleh eksekutif pemerintah daerah dan bekerja sama dengan pengusaha. Mereka berpesta pora di balik penderitaan rakyat dan petani. Karena itu, penindakan kasus korupsi bawang di Malaka adalah indikator untuk menilai sejauh mana keberpihakan aparat penegakan hukum terhadap keadilan dan kepentingan masyarakat kecil,” tegas Ansy Lema.

Dalam Perpres Nomor: 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2020—2024, Kabupaten Malaka termasuk salah satu dari 62 daerah tertinggal di Indonesia. Ironis bila upaya untuk mengeluarkan Malaka dari ketertinggalan tidak diikuti oleh penegakkan hukum kasus korupsi pangan. Penindakan tegas terhadap aktor-aktor korupsi merupakan bagian integral dari upaya membangun Malaka dari ketertinggalan. Korupsi menjadi salah satu faktor yang memiskinkan masyarakat.

“Kebijakan pembangunan sebaik apa pun jika tidak disertai SDM birokrasi yang bersih dari korupsi tidak akan berjalan efektif. Penindakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku kasus korupsi pangan di Malaka saat ini harus menjadi momentum transformasi kepemimpinan yang bersih dari korupsi, sekaligus bersih-bersih eksekutif pemerintah daerah Malaka yang korup,” jelasnya.

Ansy Lema menambahkan agar tidak boleh terjadi pembelokan fokus pengusutan, dari pengusutan kasus korupsi kepada tuntutan pencemaran nama baik.

“Jangan sampai publik, masyarakat sipil dan media yang bersuara kritis dikriminalisasi dengan pasal pencemaran nama baik. Hal itu merupakan bentuk perlawanan para pihak yang diduga terlibat kasus korupsi untuk memukul balik kekritisan publik yang menghendaki pengusutan tuntas kasus korupsi,” pungkas Ansy Lema.(*)

Sumber berita dan foto (*/Tim Media Ansy Lema)
Editor (+rony banase)