Arsip Tag: Kementerian PPPA

Menteri Bintang Puspayoga Soroti 5 Isu Prioritas Perempuan dan Anak

78 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengatakan lima (5) isu prioritas pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diamanahkan Presiden RI, Joko Widodo kepadanya saat pelantikan Menteri Kabinet Indonesia Maju beberapa waktu lalu. Ia menyatakan harapan yang sangat besar terkait isu PPPA dari masyarakat.

“Lima prioritas isu PPPA akan kami lakukan dengan maksimal dengan koordinasi dan sinergi dengan Kementerian/Lembaga (K/L), Lembaga Masyarakat, organisasi perempuan, dan stakeholder lainnya karena kami memiliki kewenangan terbatas sebagai kementerian koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan. Saya berharap semoga sinergi terkait pembangunan PPPA yang kita jalin tidak hanya sekadar wacana, namun dapat diimplementasikan,” tutur Menteri PPPA, Bintang Puspayoga saat menghadiri Rapat Percepatan Pencapaian Visi dan Misi Presiden serta Sasaran dan Target Bidang PMK dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta.

Ia mengatakan 5 (lima) isu prioritas yang menjadi fokus pembangunan PPPA berdasarkan arahan Presiden RI sebagai berikut:
Pertama, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan.

Kedua, peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak.

Ketiga, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Keempat, penurunan pekerja anak.

Kelima, pencegahan perkawinan anak.

Lebih jauh Menteri Bintang menjelaskan upaya yang tengah dilakukan Kemen PPPA terkait pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, yakni melakukan sinergi dengan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program MEKAAR (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), untuk menjangkau sekitar 5,5 juta perempuan Indonesia yang telah dibimbing dan 36 ribu pendamping yang mayoritas perempuan.

Foto bersama Menteri Bintang Puspayoga dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mendorong semua K/L di bawah koordinasi Kemenko PMK agar ikut memberikan perhatian dan ikut berperan dalam menyukseskan program Kemen PPPA terkait 5 prioritas pembangunan PPPA.

“Saya berpesan, kepada seluruh K/L di bawah koordinasi Kemenko PMK untuk memberikan perhatian khusus kepada Kemen PPPA agar program terkait pembangunan PPPA dapat dibantu sehingga bisa berjalan secara maksimal. Kita perlu mewujudkan kesadaran kolektif betapa pentingnya peran perempuan karena mereka adalah sumber generasi bangsa dan anak adalah generasi penerus kita,” ucap Menko PMK, Muhadjir Effendy.

Sesuai Visi dan Misi Presiden, target indikator makro Bidang PMK 2024 adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 75,54, tingkat kemiskinan turun sebesar 6,5%–7%, dan Indeks Gini Ratio sebesar 0.370 – 0,374. Dalam pertemuan tersebut, Menko PMK beserta seluruh menteri di bawah koordinasi Kemenko PMK juga menandatangani Kesepakatan Bersama Pencapaian Visi dan Misi Presiden serta Sasaran dan Target Bidang PMK dalam RPJMN 2020 – 2024.

“Peranan Kemenko PMK adalah melakukan koodinasi, sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian terhadap program – program K/L di bawah koordinator Kemenko PMK untuk memastikan bahwa program – program tersebut memiliki hubungan yang saling tali – menali, koheren, saling mendukung, melengkapi, dan menyempurnakan untuk mencapai sasaran yang telah disepakati bersama. Oleh karenanya, saya berharap agar K/L segera memilih program – program strategis apa yang harus disinergikan dengan K/L lainnya,” tutup Menteri Muhadjir. (*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Upaya Kementerian PPPA Lindungi Hak Pekerja Perempuan

124 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Saat ini perempuan bekerja hampir di semua bidang pembangunan. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Rafael Walangitan mengatakan hak perempuan pekerja harus diperhatikan.

Pekerja perempuan memerlukan pemeliharaan dan perlindungan kesehatan yang baik, khususnya terkait kesehatan reproduksinya.

“Apabila perempuan pekerja tidak diberi perlindungan yang utuh, rentan mengalami masalah salah satunya masalah kesehatan. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan 60% masalah pada pekerja adalah kesehatan termasuk pada perempuan. Bisa dibayangkan nasib generasi yang lahir dari perempuan pekerja yang mengalami gangguan kesehatan, tumbuh kembangnya tidak maksimal,” ujar Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan Kemen PPPA, Rafael Walangitan dalam Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan di Jakarta pada Senin, 28 Oktober 2019.

Rafael menjelaskan perempuan pekerja rentan mengalami kekerasan dalam lingkungan kerja baik dari sesama pekerja maupun perusahaan. Kondisi khusus yang dialami perempuan seperti haid, kehamilan, melahirkan dan menyusui sering kali dianggap sebagai hambatan bagi perusahaan.

“Masih banyak perusahaan yang belum paham tentang hak-hak pekerja perempuan utamanya terkait kesehatan dan fungsi reproduksi. Misalnya perempuan pekerja tidak mendapatkan kesempatan untuk cuti haid dan melahirkan, ataupun tidak tersedianya ruang laktasi. Padahal, tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia tahun 2019 terbesar dari kelompok perempuan, mencapai 83,60 persen (*/Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2019),” ujar Rafael.

Terkait hal ini, Kemen PPPA telah melakukan berbagai upaya melindungi hak pekerja perempuan dan kekerasan berbasis gender di tempat kerja. Rafael menerangkan, Kemen PPPA telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja, membuat Gerakan Pekerja Perempuan Sehat dan Produktif (GP2SP) sejak Tahun 2017 bersama 7 Kementerian/ Lembaga, serta membentuk Model Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) di 5 kawasan industri. RP3 bertujuan guna meningkatkan perlindungan bagi perempuan pekerja dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi di kawasan industri.

“3 (tiga) rumah pekerja perempuan telah terealisasi yaitu di Cakung (Jakarta Timur), Karawang (Jawa Barat), dan Kota Bintan (Kepulauan Riau), menyusul di Kota Cilegon (Banten) dan Kab. Pasuruan (Jawa Timur). Ke depan Kemen PPPA akan bangun tidak hanya di kawasan industri tapi juga di kawasan pariwisata, perkebunan, maritim atau sektor kelautan dan perikanan dan sektor pertanian. Harapannya, RP3 ini tidak sekadar dibentuk tapi jadi satu faktor deterens atau pencegahan tindak pelecehan dan kekerasan pada pekerja perempuan,” tambah Rafael. (*)

Sumber (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA
Editor (+rony banase)

Bintang Puspayoga Terima Tongkat Estafet PPPA dari Yohana Yembise

223 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia periode 2014—2019 Yohana Yembise menyerahkan jabatannya kepada Menteri PPPA RI I Gusti Ayu Bintang Darmawati atau Bintang Puspayoga pada kegiatan Pisah Sambut Menteri PPPA di Jakarta pada Kamis, 24 Oktober 2019.

Yohana Yembise mengaku sudah mengenal Menteri Bintang sebelumnya, sebagai istri Mantan Menteri dalam Kabinet yang sama yakni Kabinet Kerja dan pernah bertemu dalam beberapa kesempatan di Bali. Yohana berharap Menteri Bintang mampu membawa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) lebih maju lagi.

“Saya mengucapkan terima kasih dan mengingatkan kepada jajaran pejabat dan satuan kerja di Kemen PPPA tolong layani ibu (Menteri), berikan pemahaman dan pengarahan yang banyak tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Demi kepentingan Kementerian ini ke depan agar lebih hebat lagi dari yang lalu di masa jabatan saya,” ujar Yohana Yembise.

Yohana juga menitipkan pesan kepada Menteri Bintang agar memberi perhatian pada kebijakan-kebijakan yang perlu diselesaikan, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual, serta mendorong penyusunan RUU Pengasuhan Keluarga dan RUU Kesetaraan Gender agar bisa masuk ke dalam Prolegnas (program legislasi nasional).

Tanda kasih Bintang Puspayoga dan Yohana Yembise

I Gusti Ayu Bintang Darmawati menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode 2019—2024 usai dilantik Presiden Joko Widodo pada 23 Oktober 2019 lalu, Menteri Bintang mendapat mandat untuk melanjutkan tongkat estafet pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabinet Indonesia Maju. Menteri Bintang mengaku jika tugas yang diembannya tidak terasa berat karena pondasi yang ditinggalkan Yohana cukup kuat.

“Saya mengapresiasi kepada Ibu Yohana yang telah membangun pondasi yang kuat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ini bagi saya yang akan meneruskan, tidak terlalu menjadi beban berat, karena tinggal melanjutkan. Saya juga akan mengajak teman-teman (di lingkungan Kemen PPPA) untuk meningkatkan kembali inovasi sesuai arahan Presiden 5 tahun ke depan yang ingin mewujudkan Indonesia maju,” ujar Menteri yang pernah menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK di Bali ini.

Menteri Bintang menambahkan ada 5 poin penting yang ditugaskan oleh Presiden Jokowi saat dirinya ditunjuk sebagai Menteri PPPA. Hal itu terkait upaya mewujudkan pemberdayaan perempuan dalam bidang wirausaha, meningkatkan peran ibu dalam pengasuhan anak, menurunkan angka kekerasan, pekerja anak dan perkawinan usia anak.

“Kita sudah punya bumper yang kuat, seperti disebutkan Ibu Yohana salah satunya terkait Revisi Undang-Undang Perkawinan yang dapat mencegah perkawinan usia anak. Satu kata kuncinya, mari kita bergandengan tangan semua stakeholder terkait. Kami mohon kerja samanya, tugas kita ini akan terasa ringan apabila kita bersinergi saya yakin apa yang menjadi prioritas program akan terwujud dengan baik,” jelas Menteri Bintang.

“Walaupun ini medan baru bagi saya, tentu saya akan pelajari lebih dalam lagi. Saya harapkan kerjasama dan dukungan teman-teman di Kemen PPPA. Komitmen hidup saya, bagi saya tidak ada istilah tidak bisa dan tidak ada istilah tidak mungkin asal ada kemauan dan kerja keras. Bantu saya untuk menyukseskan program-program yang menjadi tanggung jawab di kementerian ini” tutup Menteri Bintang.

Acara ini dihadiri oleh seluruh pejabat eselon 1 dan eselon 2 Kemen PPPA, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), IWAPI, KOWANI, Mitra Daya Setara (penisunan Kementerian PPPA), perwakilan UNICEF (United Children Fund), UNFPA (United Nation Population Fund), Kementerian/Lembaga dan beberapa organisasi masyarakat dibidang perempuan dan anak. (*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Menteri Bintang Puspayoga Pimpin Rapat Perdana di Kementerian PPPA

252 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Usai resmi dilantik Presiden Jokowi menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI periode 2019—2024, I Gusti Ayu Bintang Darmawati atau yang lebih dikenal Bintang Puspayoga langsung mendatangi kantor Kemen PPPA pada Rabu, 23 Oktober 2019.

Disambut para Deputi, Staf Ahli Menteri, dan pegawai, Menteri yang piawai bermain tenis meja ini memimpin rapat perdana dengan Sekretaris Kementerian dan para Deputi.

Dalam rapat tersebut, ia menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo terkait isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. “Saya ingin menyampaikan beberapa arahan Presiden yang harus kita sikapi bersama. Secara umum, pertama, di semua Kementerian / Lembaga (K/L) tidak ada celah untuk melakukan korupsi. Kedua, kita harus kerja keras dan kerja cepat. Ketiga, jangan sekali– kali bekerja monoton, harus ada inovasi dan kreativitas dengan situasi dan kondisi yang ada,” tutur Menteri Bintang di hadapan 5 Deputi Kemen PPPA dan Staf Ahli Menteri PPPA.

Menteri PPPA periode 2019–2024, Bintang Puspayoga

Ia menambahkan khusus bagi Kemen PPPA, harus bisa memberdayakan perempuan di dalam bidang wirausaha. “Ketika kita ingin memberdayakan perempuan, banyak K/L yang bisa kita ajak koordinasi dan bersinergi, diantaranya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,” katanya.

Menteri Bintang menjelaskan selain terkait pemberdayaan perempuan, Presiden juga menekankan pentingnya permasalahan terkait pekerja anak, melaksanakan kegiatan yang mendorong peran ibu dalam pendidikan, menurunkan angka kekerasan, dan mencegah perkawinan anak. Dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, Kemen PPPA dapat bekerja sama dengan K/L lain, termasuk Polri.

“Saya yakin betul, dengan bekerja sama dan bersinergi kita akan memiliki kekuatan dan energi yang lebih besar, efektif, dan efisien. Kita harus memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang kita laksanakan betul–betul bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat,” lanjut Menteri Bintang.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Bintang mengaku sebelumnya ia pernah berkecimpung di dunia birokrasi, tepatnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang perekonomian. Namun, ia mengatakan tidak akan berhenti belajar dan berjuang dalam menangani isu PPPA, tentunya dengan menjalin sinergi dan kerja sama dengan _stakeholder_ Kemen PPPA, termasuk media dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

“Bagi saya tidak ada istilah tidak mungkin dan tidak bisa asal ada keinginan. Saya memiliki keyakinan yang sangat besar bahwa kita bisa bekerja maksimal. Saya ingin terus menambah wawasan dan kemampuan saya terkait amanah yang telah diberikan demi memajukan kementerian ini. Kita perlu bergandengan tangan dengan K/L dan LSM yang bisa menjadi mitra kita dalam menangani isu PPPA, “ tutur Menteri asal Provinsi Bali ini dengan antusias.

“Saya juga mengapresiasi peran media. Kita harus menjalin hubungan baik dengan media karena mereka adalah mitra baik Kemen PPPA. Mereka berada langsung di lapangan dan mungkin lebih paham terhadap permasalahan terkait perempuan dan anak,” tutup Menteri Bintang. (*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Dua Pesan Menteri PPPA untuk Daerah Wisata Raja Ampat di Papua Barat

157 Views

Raja Ampat, Garda Indonesia | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise membuka Festival Pesona Bahari Raja Ampat 2019 ‘Exotic Raja Ampat, From Ridge to Reef’, pada Jumat sore, 18 Oktober 2019. Hadir mewakili Menteri Pariwisata, Arief Yahya; pembukaan even tahunan Provinsi Papua Barat ini berpusat di Waisai, Kabupaten Raja Ampat.

“Festival Pesona Bahari Raja Ampat sudah masuk ke dalam Top 100 Calender of Event. Pemerintah pusat dan daerah berusaha agar Raja Ampat lebih maju dan lebih go internasional,” ujar Yohana.

Menteri Yohana mengajak wisatawan yang hadir untuk dapat menyebarluaskan informasi wisata Raja Ampat ke publik. Selain itu, Menteri Yohana juga menitipkan dua pesan yakni pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dan Bupati Kab. Raja Ampat yang hadir serta masyarakat Kab. Raja Ampat.

“Setiap even yang diselenggarakan harus mempunyai nilai ekonomi, dan masyarakat di sekitarnya harus menerima dampak langsung, termasuk bagi perempuan dan anak. Saya mohon kepada pemerintah daerah untuk memberdayakan kaum perempuan, dalam bidang industri rumahan seperti kuliner dan fashion,” jelas Yohana.

Menteri PPPA, Yohana Yembise membuka Festival Pesona Bahari Raja Ampat 2019 ‘Exotic Raja Ampat, From Ridge to Reef’, pada Jumat sore, 18 Oktober 2019

Potensi kekerasan pada perempuan dan anak dinilai Menteri Yohana cukup besar terjadi di lokasi atau daerah wisata. Menteri Yohana juga mengingatkan agar baik pemerintah daerah dan masyarakat memperhatikan hak anak.

“Anak-anak juga hak-haknya harus diperhatikan dan dijaga. Tolong saya titip, jaga perempuan dan anak-anak di Raja Ampat. Jangan ada kekerasan kepada mereka. Kita jaga Raja Ampat agar menjadi aman dan ramah terhadap perempuan dan anak-anak. Kita jaga kepercayaan para turis kepada masyarakat yang ada di sini,” tambah Yohana.

Usai pembukaan, dilakukan peluncuran Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Menteri Yohana bersama Gubernur Papua Barat, Bupati Raja Ampat, dan Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakhrullah yang diberikan kepada perwakilan dua anak Kab. Raja Ampat. Menteri Yohana pun mengapresiasi peluncuran KIA ini sebagai upaya pemda atas pemenuhan hak anak di Kab. Raja Ampat. (*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Kesetaraan Gender Fondasi Dasar Ketahanan Keluarga

164 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendorong kesetaraan gender dalam keluarga melalui kemitraan peran gender. Sekretaris Kemen PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan, kesetaraan gender dalam relasi keluarga merupakan salah satu fondasi dalam mewujudkan ketahanan keluarga.

“Saat ini terdapat 81,2 juta keluarga (SUPAS, 2015) di Indonesia, yang perlu ditingkatkan ketahanan dan kualitasnya. Peningkatan ketahanan keluarga dapat dilakukan melalui kesetaraan gender dengan pendekatan kemitraan peran gender, yaitu kerja sama antar anggota keluarga dalam menjalankan peran dalam keluarga,” ujar Sekretaris Kemen PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu dalam acara Seminar Nasional Kesetaraan Gender dan Ketahanan Keluarga sebagai Pondasi Pembentukan SDM Unggul, di Auditorium LIPI, Jakarta, pada Senin, 14 Oktober 2019.

Pribudiarta menambahkan, sejumlah permasalahan dihadapi keluarga seperti pernikahan usia anak, meningkatnya angka perceraian dan kehamilan yang tidak diinginkan. Kekerasan dalam keluarga juga kerap terjadi dimana 1 dari 3 perempuan usia 15—64 tahun mengalami kekerasan oleh pasangan dan selain pasangan selama hidupnya (Sumber : SPHPN, 2016), dan 2 dari 3 anak dan remaja pernah mengalami kekerasan salah satunya oleh keluarga (SNPHAR, 2018).

“Kemitraan peran gender antara suami istri dalam pembagian peran dan pengambilan keputusan mempermudah jalannya fungsi dan membentuk keharmonisan keluarga sehingga tujuan keluarga dapat tercapai. Keluarga yang berfungsi dengan baik dan memiliki ketahanan diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang menghambat pembangunan nasional dan mewujudkan ketahanan nasional,” jelas Pribudiarta.

Intervensi pembangunan keluarga juga dilakukan Kemen PPPA melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga yang mengamanatkan bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Keluarga, diharapkan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyusun dan mengembangkan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis yang berpedoman pada konsep Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. (*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Predikat WTP Harus Jadi Standar di Lingkungan Kementerian PPPA

116 Views

Yogyakarta, Garda Indonesia | “WTP bukanlah sebuah prestasi, melainkan sudah kewajiban kita dalam menggunakan APBN,” ujar Rini Handayani, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Pernyataan tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Akuntasi Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Tahun 2019 yang diselenggarakan Biro Umum Kemen PPPA di Yogyakarta pada Rabu, 9 Oktober 2019.

Rini Handayani menekankan, Kemen PPPA sebagai salah satu Kementerian/Lembaga yang tahun ini memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak boleh puas dengan predikat tersebut, melainkan WTP perlu dijadikan sebagai standar dalam menyusun laporan keuangan.

Rini Handayani, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)

“Kita tidak boleh puas dengan predikat WTP, tetapi kita justru harus semakin terpacu supaya tahun ini, dan tahun-tahun berikutnya, Kemen PPPA terus mendapatkan opini WTP. Perolehan opini WTP ini harus menjadi suatu standar bagi kita. Opini WTP merupakan kontribusi berbagai pihak di lingkup Kemen PPPA khususnya para pengelola anggaran dan operator baik di tingkat pusat maupun satker dekon di daerah,” jelas Rini.

Di sisi lain, Rini menilai sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penyebab masih belum maksimalnya realisasi anggaran dan turunnya anggaran Kemen PPPA tahun 2020. Kemen PPPA sebagai kementerian yang berada pada klaster III memiliki anggaran tahun 2019 sebesar 493 Miliar yang dikelola oleh 7 Satker pusat dan 34 satker daerah.

“Dua dari 6 kendala yang dihadapi Kemen PPPA dalam hal realisasi anggaran berhubungan dengan SDM. Pertama SDM pengelola keuangan belum maksimal memahami peraturan Undang-Undang. Kedua, keterbatasan jumlah SDM pengelola anggaran. Untuk itu peningkatan kualitas dan pengetahuan para pengelola keuangan satker dilakukan melalui bimtek ini,” tambah Rini.

Bimtek diharapkan mampu menjadi media peningkatan kapasitas Bendahara Pengeluaran dan Petugas Penyusun Laporan Keuangan yang tersebar di seluruh Satuan Kerja di lingkup Kemen PPPA dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan APBN serta menghasilkan laporan yang transparan, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta terjamin kebenaran pengungkapan dan informasinya sehingga dapat mempertahankan Opin WTP. (*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Nextgen Networking, Wadah Jejaring Mahasiswa Peduli Perlindungan Anak

202 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wilayah Barat, Albaet Pikri mengatakan bahwa bahaya laten sedang mengancam anak Indonesia. Sehingga peran mahasiswa dianggap cukup strategis dalam melakukan upaya perlindungan anak.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Diskusi Tematik Pembentukan Jejaring Mahasiswa untuk Perlindungan Anak oleh Kementerian Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) di Jakarta pada Kamis, 19 September 2019.

“2 dari 3 anak dan remaja laki-laki dan perempuan pernah mengalami kekerasan berdasarkan Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja Tahun 2018, dan angka ini belum termasuk angka penelantaran, eksploitasi, NAPZA, pedofilia, kecanduan game dan gadget, seks bebas, pornografi, dan LGBT. Mahasiswa jumlahnya sangat masif tersebar seluruh Indonesia. Oleh karena itu peran mahasiswa sangat dibutuhkan dalam menggerakkan isu perlindungan anak ke permukaan dan mencegah kekerasan pada anak,” ujar Albaet.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong inisiatif mahasiswa sebagai agen perlindungan anak melalui Nextgen Networking. Sebuah gagasan berjejaring bagi mahasiswa seluruh Indonesia untuk melakukan upaya pencegahan dan sosialisasi perlindungan anak di lingkungannya.

“Nextgen networking merupakan wadah komunikasi dan informasi bagi mahasiswa dari 30 provinsi seluruh Indonesia yang ini berbasis whatsapp group. Di dalamnya mereka melakukan sosialisasi, berdiskusi dan membahas isu-isu perlindungan anak. Serta diharapkan mampu menjadi motor penggerak atau agen bagi upaya pencegahan kekerasan pada anak di sekitarnya,” jelas Fernandez Hutagalung, Staf Khusus Menteri PPPA Wilayah Tengah.

Fernandez menambahkan, ke depan Nextgen Networking akan dikembangkan menjadi platform sendiri dengan pengembangannya melibatkan mahasiswa. Nextgen Networking terbentuk dari hasil inisiasi, konsep, serta desain yang berasal dari mahasiswa sendiri berikut dengan pengelolaannya. Meski bukan merupakan organisasi atau badan, tujuan Nextgen Networking dibentuk untuk merangkul mahasiswa peduli terhadap isu perlindungan anak.

“Ketika kepedulian itu datang dari mereka sendiri, maka mereka mau bergerak tanpa disuruh, jadi sukarela dalam bergerak melinudungi anak,” tambah Fernandez.

Astri Utami, Finalis None Jakarta Timur selaku salah satu pembicara dalam diskusi mengatakan jika mahasiswa memiliki idealisme yang kuat dan punya keistimewaan bisa menjembatani dan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder di Indonesia. Hal ini menurut Astri perlu dikuatkan, khususnya dalam upaya perlindungan anak.

“Sebagai seorang mahasiswa kita punya peran besar dalam pengabdian masyarakat, kita sangat bisa melakukan upaya perlindungan bagi anak, salah satunya dengan berjejaring. Mahasiswa tidak boleh berhenti menyuarakan keresahan. Mahasiswa punya idealisme, jadi ketika punya rasa kepedulian terhadap anak saya yakin itu niat yang murni untuk membuat anak-anak menjadi baik karena ingin negara ini jadi baik. Semangat baik ini harus terus ditularkan,” kata Astri.

Diskusi Tematik Pembentukan Jejaring Mahasiswa untuk Perlindungan Anak merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang digelar di berbagai kampus di 30 provinsi di Indonesia. Keluaran kegiatan rencananya menerbitkan naskah gagasan berupa buku Potensi Mahasiswa Mengisi Peran Lowong dalam Perlindungan Anak yang sedang dalam tahap penyelesaian. (*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)