Arsip Tag: Kementerian PPPA

Menteri PPPA Dorong Penguatan PUG di Kementerian/Lembaga dan Pemda

17 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Dalam pembangunan, masih ada kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (APKM) khususnya terhadap perempuan dan anak. Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise, kesenjangan terjadi di berbagai bidang pembangunan, salah satunya ekonomi.

“Menurut data BPS tahun 2016, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 50, 77 persen. Lebih kecil jika dibandingkan dengan laki-laki mencapai 81,97 persen. Artinya, kesetaraan gender dalam hal akses ekonomi belum tercapai,” ujar Menteri Yohana dalam acara dialog Menteri PPPA bersama stakeholder di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah di Jakarta (19/2/2019).

Menurut Menteri Yohana, komitmen pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) yang masih kurang menjadi salah satu penyebabnya. Padahal sesuai Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2000, mengharuskan semua Kementerian /Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) melaksanakan PUG.

“Sudah jelas instruksi dari presiden bahwa pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk melaksanakan pengarusutamaan gender. Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang kita lakukan, harus menggunakan perspektif gender. Oleh karena itu, dialog ini dilakukan untuk memberikan pemahaman lebih agar mengoptimalkan komitmen dan peran pengambil keputusan dalam pelaksanaan PUG dan PPRG di kementerian, lembaga dan daerah,” jelas Menteri Yohana.

Menteri Yohana menerangkan, sejak dikeluarkannya Surat Edaran Bersama tentang Strategi Nasional Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) tahun 2012 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah gencar mengawal pelaksanaan PUG dan PPRG di K/L dan Pemda. Saat ini, Strategi Nasional PUG melalui PPRG sedang dalam proses untuk ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres).

Saat membahas isu gender dalam pembangunan nasional dan SDG’s di hadapan ratusan peserta perwakilan K/L dan Pemda, Menteri Yohana juga memberikan gambaran keberhasilan PUG di lingkup K/L. Misalnya dalam pelayanan publik, dengan mendorong ketersediaan ruang menyusui, tempat penitipan anak dan ruang terbuka hijau yang responsif gender, atau penanganan bencana dengan penyediaan sarana prasarana bagi korban bencana yang sesuai dengan kebutuhan spesifiknya. (*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Persiapkan CSW Ke-63, Negara Asia-Pasifik Helat Pertemuan di Bangkok

20 Views

Bangkok, Garda Indonesia | Sejumlah perwakilan negara di kawasan Asia-Pasifik menggelar rapat persiapan di Bangkok, Thailand (13/2/2019) untuk menyambut sidang Commision on the Status of Women atau CSW ke-63 yang akan digelar pada 11—22 Maret 2019 di New York, Amerika Serikat.

Pertemuan Asia-Pacific Regional Preparatory Meeting for the sixty-third session of the Commission on the Status of Women di Bangkok merupakan agenda untuk berbagi pengalaman terbaik terkait pemberdayaan perempuan yang telah dilakukan selama setahun terakhir.

Mewakili Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mengikuti sejumlah agenda pertemuan yang membahas tentang sistem perlindungan sosial, layanan publik, dan infrastruktur berkelanjutan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang merupakan isu utama CSW ke-63.

Melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Prof Yohana Yembise, pemerintah juga menyampaikan posisi terkini kemajuan pemberdayaan perempuan di Indonesia.

“Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup baik dalam mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Hal ini tampak pada kemajuan di bidang strategis yang turut mendongkrak peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG)”, ujar Menteri PPPA RI.

Lanjut Yohana, Data kami menunjukkan selama enam tahun terakhir, presentasi perempuan sebagai pegawai negeri meningkat 49,31% di Indonesia. Artinya angka partisipasi kerja perempuan yang meningkat.

“Disamping itu, angka harapan hidup serta angka harapan lama sekolah perempuan juga mengalami peningkatan khususnya dalam 10 tahun terakhir,” terang Menteri Yohana.

Suasana Pertemuan Asia-Pacific Regional Preparatory Meeting for the sixty-third session of the Commission on the Status of Women di Bangkok

Capaian tersebut menurut Menteri Yohana, merupakan buah dari upaya Pemerintah Indonesia dalam menerapkan Strategi Pengarusutamaan Gender dan diperkuat melalui berbagai kebijakan teknis di semua sektor pembangunan. Meski demikian diakui pula jika hambatan dan tantangan masih dialami Indonesia dalam meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan perempuan.

“Hambatan tentu saja dialami Indonesia, seperti halnya negara-negara lain di Asia-Pasifik bahkan seluruh dunia. Pemahaman para pemangku kepentingan tentang Pengarusutamaan Gender semata-mata hanya untuk memberdayakan perempuan, sehingga seringkali tidak menjadi prioritas dalam perumusan kebijakan dan program”, ungkapnya.

Padahal; tambah Yohana, masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan akses dan berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan, didengar dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan akhirnya menerima manfaat.

“Faktor budaya dalam komunitas dan kesadaran sosial masyarakat belum sepenuhnya mendorong perempuan menduduki posisi strategis di sektor publik,” jelas Menteri Yohana.

Pertemuan Asia-Pacific Regional Preparatory Meeting for the sixty-third session of the Commission on the Status of Women di Bangkok, untuk mendengar perspektif pentingnya meningkatkan koherensi dan keterkaitan antara sistem perlindungan sosial, pemberian layanan publik dan infrastruktur berkelanjutan untuk memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di Kawasan Asia Pasifik.

Perspektif kemudian akan dirumuskan kedalam rekomendasi yang akan disampaikan dalam sidang CSW ke-63. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Yohana juga didaulat menjadi pimpinan dalam 2 sesi berbeda. (*)

Sumber berita (*/Publikasi & Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Pengaduan dan Penanganan Masalah Perempuan & Anak Belum Imbang

37 Views

Jakarta, gardaindonesia.id | Kerap menerima pengaduan masyarakat yang beragam terkait urusan perempuan dan anak di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg)-Deputi Pengaduan Masyarakat, maka Kepala Bidang Pelayanan Publik, Aparatur, dan Ketenagakerjaan Kementerian Sekretariat Negara melakukan kunjungan kerja ke Kementerian PPPA.

Diterima oleh Bidang Hukum dan Pengaduan Masyarakat (PM) Kementerian PPPA; Kepala Bidang Pelayanan Publik, Aparatur, dan Ketenagakerjaan Kementerian Sekretariat Negara, Djoko Triwidayanto menyampaikan bahwa kunjungan kerja dilakukan untuk membahas perihal surat-surat pengaduan masyarakat yang masuk melalui Kemensetneg kepada Presiden Republik Indonesia dan telah diteruskan ke Kemen PPPA.

Disamping itu, juga berdiskusi dengan bagian PM Kemen PPPA terkait proses dan pola penanganan kasus yang dilakukan.

“Kementerian Sekretariat Negara kerap menerima pengaduan masyarakat yang beragam terkait urusan perempuan dan anak. Diharapkan melalui kunjungan kerja ini, Kementerian Sekretariat Negara khususnya Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan dapat mengetahui efektifitas penanganan Pengaduan masyarakat di Kemen PPPA khususnya permasalahan perempuan dan anak,” ujar Djoko Triwidayanto.

Dibuka oleh Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat, Sudarmaji, dalam pertemuan turut hadir Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas, Margareth Robin Korwa; menjelaskan bagaimana prosedur mekanisme penanganan pengaduan yang ada di Kemen PPPA mulai dari proses penerimaan, analisis dan klarifikasi aduan untuk mencari kebenaran objektif dari masalah.

Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PPPA, Margareth Robin Korwa

“Seperti halnya Kementerian Sekretariat Negara yang merupakan kementerian koordinatif, Kemen PPPA dalam hal proses penanganan pengaduan masyarakat tidak bisa menangani pengaduan secara langsung. Permasalahan perempuan dan anak merupakan cross-cutting issues atau lintas sektoral, sehingga tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu lembaga. Dalam hal penanganan aduan, Kemen PPPA mengacu pada 3 (tiga) hak dasar yang harus dipenuhi yaitu hak atas kebenaran, perlindungan dan pemulihan yang perlu diberikan terhadap perempuan dan anak,” jelas Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas, Margareth Robin Korwa.

Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pribudiarta Nur Sitepu yang juga hadir dalam pertemuan menyampaikan bahwa ruang gerak Kemen PPPA dalam hal penanganan dibatasi ruang lingkup sebagai kementerian kebijakan dan koordinatif.

Padahal menurut Pribudiarta, besarnya angka kasus kekerasan pada perempuan dan anak seharusnya berbanding lurus dengan hadirnya Negara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan memberikan bantuan rehabilitasi.

Namun, yang menjadi kendala hingga saat ini, belum ada Kementerian Pusat atau Lembaga Negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan layanan pendampingan terhadap penanganan permasalahan perempuan dan anak secara langsung.

Pertemuan pun ditutup dengan komitmen kedua lembaga untuk memperkuat koordinasi ke depannya. (*)

 

Sumber berita (*/Publikasi & Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Hapuskan KDRT dengan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

20 Views

Jakarta, gardaindonesia.id | “Dalam Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016, ada 4 faktor utama penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu faktor individu, pasangan, sosial budaya, dan ekonomi. Jadi jelas, ada keterkaitan antara faktor ekonomi dan KDRT,” ucap Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise di Pusat Kebudayaan Amerika Serikat, @america, Rabu/23/1/2019.

Sebagai salah satu pembicara utama dalam forum interaktif yang diadakan @america, Menteri Yohana cukup tegas mengatakan bahwa perempuan masih belum aman bahkan di ranah privat atau rumah tangga.

Menteri Yohana menjabarkan bahwa perempuan kerap mendapatkan kekerasan yang beragam, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual hingga penelantaran. Bahkan menurut Yohana, kasus penelantaran meningkat seiring meningkatnya angka perceraian di Indonesia saat ini.

Menteri PPPA Prof Yohana Yembise

“Perempuan masih mengalami kekerasan dalam keluarga. Maka dari itu, kita harus break the silence /harus berani bicara. Adat dan budaya patriarki yang masih mendiskriminasikan kaum perempuan sudah saatnya dihentikan. Saya mengajak perempuan-perempuan Indonesia untuk bangkit dan mendukung kesetaraan gender. Perempuan juga harus maju, bangkit, menunjukkan power-nya,” jelas Menteri Yohana.

Forum interaktif kerjasama Ladies International Prgram (LIP) Indonesia dan @america ini mengangkat tema Women’s Economic Empowerment: The Intersection With Domestic Violence. Melalui tema tersebut, masyarakat diajak lebih menelaah posisi pemberdayaan ekonomi bagi perempuan agar tidak menjadi penyebab KDRT.

Sebab, potensi tersebut menurut Menteri Yohana dan pembicara lain yang mengisi diskusi seperti Brigadir Jendral Juansih (POLRI), Elza Syarif (LIP Indonesia), Khariroh Ali (Komnas Perempuan) memang ada.

Namun, perempuan tetap mesti berdaya, dan mandiri secara ekonomi. Hal tersebut agar ekonomi keluarga stabil dan meminimalisasi konflik antar pasangan, serta tidak lupa mengedepankan kesetaraan dalam rumah tangga agar angka KDRT dapat dihapuskan.

“Perempuan harus bergerak, memenuhi segala ruang sosial dan pembangunan di Indonesia, mendorong hak-haknya terpenuhi, serta memutus mata rantai kekerasan dan diskriminasi. Kami mau perempuan itu independen, mandiri, berdiri di atas kaki sendiri, jangan bergantung sepenuhnya kepada suami terutama dalam hal ekonomi. Tunjukkan bahwa perempuan juga bisa menjawab persoalan, bahwa kita hebat. Jangan lupa pula dukung dan pilih perempuan di pemilu legislatif nanti agar kuota 30% perempuan di politik terpenuhi dan suara perempuan semakin berpengaruh,” tegas Menteri Yohana. (*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)

Editor (+rony banase)

Perempuan Lansia Sehat Sentosa, Perempuan Lansia Sejahtera

21 Views

Pariaman, gardaindonesia.id | Perempuan lansia sebagai kelompok rentan sering dikonotasikan selalu bergantung pada orang lain dan menjadi beban tanggungan keluarga, masyarakat dan negara. Menurunnya fungsi organ tubuh dan kesehatan juga dikhawatirkan dapat berpengaruh pada kemiskinan yang menimpa kaum lansia, khususnya lansia perempuan. Demi memberikan perlindungan bagi kaum lansia, Pemerintah Kota Pariaman meresmikan Forum Lanjut Usia Sehat Sentosa Kota Pariaman sekaligus Rumah Lansia Sehat Sentosa, melalui SK Walikota Pariaman Nomor 391/463/2018, tanggal 11 Desember 2018, tentang Pembentukan kelompok Kerja Model Lanjut Usia Responsif Gender ‘Sehat Sentosa’ Kota Pariaman Periode tahun 2018 – 2023.

“Perlindungan terhadap lansia, khususnya lansia perempuan merupakan mandat dari Presiden RI. Lansia perempuan sering kali dianggap sebagai beban keluarga dan negara. Padahal kenyataannya masih banyak perempuan lansia yang tetap sehat, produktif dan mandiri di usia tuanya. Selain rentan mengalami tindak kekerasan, mereka juga rentan terhadap kemiskinan karena kondisi fisik yang menurun. Oleh karenanya, kami mengapresiasi komitmen Kota Pariaman yang mendirikan forum dan rumah sehat sentosa bagi kaum lansia,” pungkas Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise pada Peresmian Forum Lanjut Usia ‘Sehat Sentosa’ Kota Pariaman Periode 2018 – 2023.

Indonesia termasuk dalam lima besar negara dengan jumlah lanjut usia terbanyak di dunia. Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015, jumlah lanjut usia di Indonesia sebanyak 21.609.717 juta jiwa atau 8.47 % dari total penduduk. Statistik Susenas BPS 2004 menunjukkan bahwa 59,12% lansia di Indonesia tergolong miskin dan merupakan 27% dari total penduduk miskin. Selain itu, rata-rata pendidikan lansia hanya sekolah dasar dan tanpa memiliki pekerjaan yang tetap. Perlindungan sosial bagi lansia menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk Pemerintah dan lembaga masyarakat non pemerintah.

Senada dengan Menteri Yohana, Walikota Pariaman, Genius Umar mengungkapkan bahwa selain peduli terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Kota Pariaman juga sangat peduli terhadap lansia.

“Kami telah mendirikan tempat pariwisata dan taman yang layak anak dan perempuan, salah satunya adalah Pantai Cermin, hal tersebut adalah bentuk nyata bahwa Pariaman siap untuk memenuhi kriteria sebagai Kota Layak Anak (KLA). Disamping itu, kami juga tak lupa memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada kaum lansia, khususnya lansia perempuan. Hal ini dibuktikan dengan didirikannya Forum dan Rumah Lansia Sehat Sentosa. Forum ini merupakan wadah bagi para lansia untuk saling berbagi pengalaman dan menuangkan kreativitasnya, salah satunya dalam bentuk kerajinan tangan, kegiatan menyulam dan merajut, membaca di perpustakaan, pengajian rutin, dan pemeriksaan kesehatan berkala. Jadi, umur bukanlah halangan bagi lansia untuk terus berdaya dan berkontribusi bagi lingkungan sekitarnya,” tutur Genius.

Menutup kunjungannya di Kota Pariaman, Menteri Yohana dan Walikota Pariaman meresmikan Rumah Lansia “Sehat Sentosa” sekaligus melakukan peninjauan kegiatan yang dilakukan oleh para lansia.

“Saya sangat apresiasi langkah yang dilakukan oleh Walikota Pariaman dengan membangun Rumah Lansia ‘Sehat Sentosa’ ini. Ini merupakan pertama kalinya ada rumah yang dikhususkan untuk para lansia dapat berkumpul dan beraktivitas. Sungguh, suatu perbuatan mulia ketika kita memberikan ruang tidak hanya kepada usia muda, tetapi juga kepada kelompok usia lanjut sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa mereka yang telah melahirkan kita sebaga generasi penerus untuk bangsa yang bermartabat. Untuk itu, saya berharap model tersebut dapat diintegrasikan ke dalam program dan kegiatan yang ada di OPD Kota Pariaman, terlebih lagi dapat dijadikan sebagai percontohan model bagi daerah-daerah lainnya guna menuju Lansia yang Sehat Sentosa,” tutup Menteri Yohana.

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kemen PPPA)
Editor (+rony banase)

Menteri Yohana Dorong 3 Isu dalam Konferensi Perempuan Timur 2018

16 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id | Ruang saling berbagi pengalaman dan gagasan dari berbagai pihak dalam rangka pemenuhan hak perempuan korban kekerasan, sudah seharusnya ada. Salah satunya lewat Konferensi Perempuan Timur Tahun 2018, diharapkan dapat membawa semangat kolaborasi, sinergi, kemitraan antara pemangku kepentingan serta melahirkan berbagai gerakan perempuan khususnya di wilayah Timur Indonesia.

Konferensi ini merupakan dukungan program MAMPU (kemitraan Australia-Indonesia) untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia.
Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang mewakili Presiden Joko Widodo membuka konferensi yang baru pertama kali diselenggarakan di Kupang,Provinsi NTT (Senin,10/12/18). Menteri Yohana menyampaikan 3 isu penting di hadapan ratusan peserta konferensi yang berasal dari berbagai daerah di Kawasan timur Indonesia.

Pertama, perihal Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), yang berharap masyarakat untuk terus mendukung dan mendorong secepatnya disahkan;

Kedua, masalah pernikahan usia anak yang perlu ditekan;

Ketiga, tentang akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan akhiri ketidakadilan ekonomi bagi perempuan atau 3 Akhiri (program 3 ENDs) yang harus diagencarkan oleh seluruh pemerhati masalah perempuan dan anak di wilayah timur.

“Konferensi ini sebagai bentuk kebangkitan dan kepedulian perempuan timur mengatasi masalah yang selama ini ada khususnya terkait perempuan dan anak, karena potensi perempuan timur itu sangat besar. Saya menghimbau, libatkan pusat studi daerah masing-masing, untuk mengkaji bersama penyebab di wilayah Timur Indonesia, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa tinggi. Suatu saat jika hasil kajian tersebut sudah diperoleh, kita kumpulkan lalu lakukan diskusi bersama sehingga jadi penguat baru bagi kita untuk menjawab permasalahan perempuan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing,” tegas Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Menteri Yohana.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kerap melakukan berbagai langkah yang progresif di NTT. Termasuk yang bersifat afirmasi melalui berbagai upaya dan strategi untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak. Hal ini ditandai kuatnya komitmen pemerintah daerah provinsi NTT dalam mengatasi masalah perempuan dan anak, khususnya terkait TPPO karena NTT menjadi salah satu provinsi dengan angka TPPO yang paling tinggi di Indonesia.

“Pemerintah daerah Provinsi NTT sangat berkomitmen membantu pemerintah dalam hal ini Kemen PPPA. Tidak hanya melakukan himbauan kepada masyarakat dan sosialisasi semata ditingkat pemimpin daerah di kabupaten. Kami telah membentuk satuan tugas (satgas) TPPO hingga ke desa-desa. Turun langsung merangkul perangkat desa, bahkan rencana juga melibatkan RT dan RW setempat. Kita sudah bekerja sama dengan pendamping-pendamping desa yang diangkat oleh Gubernur untuk mendampingi masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya trafficking. Sekarang, kami gencar keliling untuk memberikan pengertian kepada masyarakat terkait pemberdayaan agar meningkatkan ekonomi perempuan dan keluarga sehingga meminimalisir perempuan jadi tenaga kerja di luar negeri. Kami pun sangat bangga, kegiatan Konferensi Perempuan Timur ini yang awalnya tahun 2016 hanya setingkat kawasan Timor, meluas hingga melingkupi serta merangkul perempuan di wilayah Timur Indonesia untuk bersama mengambil peran dan aksi baik bagi kemajuan dan kesejahteraan perempuan,” jelas Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Josef Nae Soi dalam Konferensi Perempuan Timur.

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)

Editor (+rony banase)

Forkomnas P3A Berkolaborasi Menghelat Penguatan Peran Keluarga

21 Views

Depok, gardaindonesia.id | Menyadari pentingnya peran keluarga dalam memperkuat tumbuh kembang anak dan perlindungan perempuan maka Kementerian PPPA melalui Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Hak Anak Forum Komunikasi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Forkomnas P3A) menyelenggarakan seminar dan kursus Penguatan Peran Keluarga untuk Mendukung Tumbuh Kembang Anak, Sabtu, 1 Desember 2018 di Kampung Wisata Edukasi Haula, Depok.

Kegiatan ini sebagai kerjasama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA RI), Forkomnas P3A, RumahSiwi Institute, dan Pusat Kajian Kepemudaan (Puskamuda).

Acara dibuka oleh Syaiful, perwakilan Sekjen Forkomnas P3A, yang kemudian dilanjutkan materi “Menjadi Orang Tua Dambaan” oleh Ustadz Ardhy Surya Nugraha, S.E.I (Da’i Muda, Founder DUGEM, Ketua Ikatan Muballigh Motivator Indonesia) dan ‘Konvensi Hak Anak dan Pengasuhan Anak Berbasis Gender’ oleh Prof. Dr. Ir. Ikeu Tanziha, MS (Perwakilan Forkomnas, Dosen IPB, Pakar Hak Anak) yang kemudian ditutup makan siang untuk sesi pagi.

Sesi siang dilanjutkan ke dalam 2(dua) kegiatan: workshop pembuatan kurma coklat untuk ibu-ibu setempat oleh Ir. Sri Subiyanti dan tim; dan short course untuk pendampingan ABK oleh Dr. Suharsiwi, M.Pd yg didampingi oleh Derry Fahrizal Ulum dan Firyal Dhiyaul Haqqi sebagai volunteer orang muda.

Peserta sebanyak 50 orang, terdiri dari perwakilan orang tua, pendamping Anak Berkebutuhan Khusus(ABK), guru PAUD/TK/SD inklusif, baik laki-laki maupun perempuan

“Kegiatan ini memberi motivasi dan penguatan bahwa peran keluarga itu penting, rumah kita jangan seperti rumah laba-laba yang rapuh, hidup tanpa Landasan Agama, dan jangan sampai melanggar ketentuan yang ada di konvensi hak anak karena ada hukum yang mengatur,” ujar salah satu peserta kegiatan.

Lain sisi, peserta lain memberikan masukan, “Kegiatan seperti ini sebaiknya secara reguler dilakukan. Diskusi harus terus dilakukan di kampung-kampung antar tetangga, termasuk melibatkan remaja agar keluarga semakin kuat dan kokoh, jauh dari kekerasan”.

Sumber berita (*/Forkomnas P3A)
Editor (*/rony banase )

Cegah Anak Terlibat dalam Jaringan Terorisme

14 Views

Palembang, gardaindonesia.id | Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Walaupun anak telah diberikan jaminan perlindungan oleh UUD Tahun 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak, namun kondisi di masyarakat masih ada yang memanfaatkan anak untuk kepentingan tertentu.

Anak dibujuk, didoktrin untuk dilibatkan dalam tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, seperti dalam jaringan terorisme. Menanggapi hal ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Asisten Deputi (Asdep) Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi merasa perlu menyusun kebijakan berupa Peraturan Menteri (Permen) Tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisasi dan Tindak Pidana Terorisme.

Menurut Hasan, Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi, penyempurnaan terhadap draft Permen PPPA perlu dilakukan salah satunya melalui kegiatan sosialisasi konsep kebijakan perlindungan anak korban stigmatisasi dan jaringan terorisme di Provinsi Sumatera Selatan.

“Sosialisasi selain ingin mendapatkan masukan-masukan dari peserta tentang substansi dari pedoman ini, juga untuk mengingatkan peserta tentang bahaya paham radikalisme dan terorisme dilihat dari tumbuh kembang anak, pemahaman agama dan pergaulan anak,” jelas Hasan, Asdep Anak Berhadap dengan Hukum dan Stigmatisasi Kemen PPPA.

Di sisi lain menurut Hasan, anak-anak kita rentan dipengaruhi dan referensi utama mereka adalah orang tua, guru, teman sebaya sehingga anak sering tidak tepat dalam menterjemahkan sesuatu termasuk paham-paham yang sifatnya ekstrem atau berlebihan sehingga membahayakan keselamatan anak. Terorisme yang melibatkan anak menjadi salah satu isu anak yang perlu ditindaklanjuti. Ke depan dijelaskan Hasan rencananya setelah peraturan menteri telah terbit, Kemen PPPA akan memfasilitasi dan mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk membuat peraturan berikutnya seperti peraturan daerah.

“Kita harus mengawasi agar anak-anak di Provinsi Sumatera Selatan tidak terpapar radikalisme dan terorisme karena ancaman radikalisme dan terorisme ini akan mengancam dan membahayakan anak-anak kita secara terus menerus,” tambah Hasan.

Sumber berita(*/Publikasi dan Media Kemen PPPA)

Editor (*/Rony Banase)