Arsip Tag: Kementerian PUPR

Menteri PU (1983—1988) Suyono Sosrodarsono Wafat di Jakarta

90 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Telah meninggal dunia Menteri Pekerjaan Umum (1983—1988) Dr.(H.C.) Ir. Suyono Sosrodarsono, dalam usia 93 tahun, pada hari Sabtu, 17 Agustus 2019 Pukul 15.30 di Rumah Sakit Siloam, Semanggi, Jakarta.

Segenap pimpinan dan pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya salah satu putra terbaik bangsa Indonesia yang berjasa besar dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Suyono Sosrodarsono lahir di Madiun, Jawa Timur tanggal 3 Maret 1926 dan menyelesaikan Sekolah Menengah Tinggi di Malang tahun 1947. Pada masa tersebut, beliau juga tergabung dalam Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP).

Setelah menyelesaikan pendidikan teknik sipil di Bandung pada tahun 1955, beliau bergabung di Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) dan ditempatkan di Jawatan Perumahan Rakyat. Pada masa itu, Pemerintah Indonesia tengah giat membangun proyek-proyek besar yang hingga kini masih menjadi ikon kebanggaan bangsa seperti Gelora Bung Karno, Jembatan Semanggi, Gedung Conefo (sekarang gedung DPR-MPR), Masjid Istiqlal, Monas dan lainnya.

Suyono mendapatkan kepercayaan memegang sejumlah jabatan diantaranya Proyek Irigasi di Sumatera Selatan (1959—1963), Kepala Direktorat Tata Bangunan Departemen PU (1963—1964), Pemimpin Komando Proyek Penanganan Banjir Jakarta (1964—1966), dan menjabat Direktur Jenderal Pengairan terlama (1966—1982). Pada masa jabatannya sebagai Dirjen Pengairan, bendungan yang dibangun diantaranya Bendungan Gajah Mungkur, Selorejo, dan Karangkates. Kemudian diangkat sebagai Menteri PU Kabinet Pembangunan IV (1983—1988) pada era Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah.

Suyono beruntung karena dalam rentang panjang perjalanan karirnya sempat bertemu, mengenal dan terlibat selama sebelas tahun dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno dan dua puluh dua tahun dalam masa kepemimpinan Presiden Soeharto.

Suyono merupakan teladan bagi para insinyur muda Indonesia karena dalam melaksanakan tugasnya, Suyono dikenal sebagai pekerja keras, disiplin, sederhana dan lebih suka terjun ke lapangan.

Dalam sebuah kesempatan, Suyono pernah mengatakan “Saya melakukan observasi di lapangan dan tidur dekat proyek. Di lapanganlah para insinyur akan melihat dan terlibat dalam penanganan masalah, melaksanakan praktik ilmunya yang ada kalanya tidak sama dengan apa yang kita pelajari dalam textbook. Saya juga bekerja sambil belajar, melaksanakan perbaikan jalan. Belakangan saya semakin memahami seorang insinyur baru dapat bekerja secara mantap jika pernah bekerja di lapangan,” kata Suyono.

Suyono juga mengambil prakarsa bersama Prof. Ir. Suryono (Pada waktu itu Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya) mendirikan Jurusan Teknik Pengairan untuk mendapatkan tenaga ahli khusus dalam teknik pengairan. Teknik ini penting dalam rangka mencapai swasembada beras di Indonesia. Dalam bidang keilmuan, beliau juga terlibat sebagai penyunting beberapa buku teknik utamanya di bidang hidrologi.

Jenazah akan disemayamkan di rumah duka Jl. Hang Tuah VII/77 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pemakaman almarhum akan dilaksanakan pada hari Minggu, 18 Agustus 2019 di Taman Makam Pahlawan Kalibata sebelum sholat ashar.

Selamat jalan Pak Menteri Suyono, karya dan teladanmu akan selalu kami kenang dan menjadi semangat dalam bekerja untuk menjadikan Kementerian PUPR lebih baik lagi. (*)

Sumber berita (*/Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)
Editor (+rony banase)

Tahun 2019, Bujet Kemen PUPR 110,73 Triliun; Menteri Basuki: Percepat Lelang

43 Views

Jakarta, gardaindonesia.id | Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menginstruksikan kepada seluruh jajarannya, terutama para satuan kerja Kementerian PUPR untuk mempercepat pelelangan tahun 2019; agar bisa segera dimulai dan diselesaikan pekerjaan fisiknya sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat. Pada tahun 2019, Kementerian PUPR mendapat amanah untuk membelanjakan anggaran sebesar Rp 110,73 triliun dimana sekitar 84% atau Rp 93 triliun merupakan belanja modal.

Untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan tahun 2019, Kementerian PUPR hingga 11 Desember 2018 sudah melelang sebanyak 2.425 paket pekerjaan senilai Rp 27,55 triliun, dari total 10.723 paket pekerjaan kontraktual tahun 2019 senilai Rp 88,58 triliun.

Dari 2.425 paket pekerjaan yang dilelang tersebut, sebanyak 560 paket senilai Rp 17,33 triliun sudah terkontrak dan sisanya sebanyak 1.865 paket senilai Rp 10,22 triliun masih dalam proses lelang. Sisanya 5.086 paket belum lelang namun sudah masuk dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan 3.212 paket dalam persiapan untuk masuk ke dalam SIRUP.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

“Untuk Program Padat Karya seperti padat karya irigasi, jembatan gantung, PISEW, Pamsimas, dan Sanimas harus sudah dimulai pada Januari-Februari 2019,” ujarnya, Kamis/13/12/18.

Menteri Basuki mengatakan percepatan lelang merupakan salah satu arahan Presiden Joko Widodo pada saat penyerahan DIPA 2019 di Istana Negara, Selasa pagi (11/12/2018). Arahan Presiden Jokowi lainnya adalah agar program yang direncanakan fokus pada outcome, memprioritaskan pada kegiatan utama, bukan kegiatan pendukung seperti mengurangi anggaran rapat, perjalanan dinas. Selain itu juga menekankan pentingnya konsolidasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Daerah dan Sektoral.

Seluruh program harus dipastikan berjalan dengan baik dan maksimal, serta melakukan pemantauan secara berkala dan stop praktek korupsi, pemborosan, mark- up dan memastikan untuk kepentingan rakyat.
“Program tidak hanya output namun sampai ke outcome. Seperti program pembangunan bendungan harus diikuti oleh pembangunan jaringan irigasi sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat,” ujar Menteri Basuki.

Pada tahun ini, Kementerian PUPR juga mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 5,1 triliun diluar DIPA Kementerian. Anggaran tersebut berada di DIPA Kementerian Keuangan yang akan digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Availaibility Payment (KPBU-AP).

Dana KPBU AP akan digunakan untuk empat kegiatan yakni Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera (Riau–Sumsel) sebesar Rp 1,1 trilun, Preservasi Jalan Trans Papua (Wamena–Mumugu) Rp 1,9 triliun, Penggantian Jembatan di Lintas Utama Pulau Jawa Rp 800 miliar, Preservasi Jalan dan Jembatan Lintas Tengah dan Barat Pulau Sumatera Rp 1,2 triliun. Skema ini baru pertama kali dilakukan oleh karenanya beberapa waktu lalu Kementerian PUPR telah melaksanakan sosialisasi kepada calon investor.

Menteri Basuki mengatakan infrastruktur yang dibangun saat ini tidak lagi hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar, namun harus ditujukan untuk mendorong peningkatan daya saing bangsa. Untuk itu Menteri Basuki kembali mengingatkan kepada seluruh Kepala Balai harus mampu menjadi infrastructure manager, bukan hanya sekedar construction manager.
“Kepala Balai harus sigap bertindak dan bertanggung jawab memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dapat diselesaikan dengan tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan tepat manfaat,” pesannya.

Anggaran Pengembangan SDM di Kementerian PUPR

Ditambahkan Menteri Basuki, sesuai fokus Pemerintah tahun 2019 pada aspek pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Kementerian PUPR mendapat tambahan anggaran untuk penguatan SDM sebesar Rp 6,56 triliun, dimana sebesar Rp 6,53 triliun dialokasikan untuk pembangunan prasarana pendidikan dan Rp 32 miliar untuk peningkatan vokasi tenaga konstruksi.

“Dalam hal pembangunan SDM, Kementerian PUPR ditugasi Presiden untuk meningkatkan jumlah sertifikasi tenaga konstruksi 10 kali lipat di tahun 2019,” ujarnya.

Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2018 ini, Menteri Basuki kembali menekankan seluruh Satker untuk tetap fokus dan berupaya keras menyelesaikan pekerjaan yang sudah diprogramkan, dan menjaga komitmen untuk dapat mencapai prognosis penyerapan anggaran sebesar 92 – 93%.

Hingga 11 Desember 2018, progres fisik keseluruhan pekerjaan di Kementerian PUPR sebesar 80,10% dan progres keuangan sebesar 74,99% dari total anggaran 2018 sebesar Rp 105,90 triliun. “Jangan hanya asal menyerap dengan tujuan meningkatkan progres penyerapan, namun tetap menjaga keselamatan, kualitas, dan keamanan hasil pekerjaan,” pungkas Menteri Basuki. (*)

 

Sumber berita (*/Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)

Editor (+rony banase)

Kemen PUPR Raih Dua Penghargaan Anugerah Media Humas 2018

45 Views

Tangerang, gardaindonesia.id | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima dua penghargaan pada ajang Anugerah Media Humas (AMH) 2018 yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Selasa (4/12/18) di Tangerang, Banten.

AMH telah diselenggarakan ke-12 kalinya yang dimaksudkan untuk memberikan Apresiasi kepada humas berprestasi di tingkat kementerian, lembaga pemerintah non kementerian (LPNK), pemerintah daerah, BUMN, dan perguruan tinggi negeri (PTN) yang tergabung dalam Bakohumas.

Penghargaan pertama yang diterima Kementerian PUPR adalah Terbaik I untuk Kategori Penerbitan Majalah Internal (Inhouse Magazine) yakni Majalah KIPRAH Kementerian PUPR edisi “Sinergitas Infrastruktur Pariwisata”. Penilaian penghargaan ini berdasar pada keterbukaan informasi serta teknik pengerjaan. Pada kategori ini, Terbaik II diraih Kementerian Keuangan dan Universitas Indonesia sebagai Terbaik III.

Penghargaan kedua yakni Terbaik III untuk Kategori Siaran Pers/Pemberitaan. Penilaian penghargaan ini berdasar pada siaran pers yang telah dimuat di media umum baik lokal, nasional maupun global. Pada kategori ini, Terbaik I diraih Kementerian Pariwisata yang telah mempromosikan Wonderful Indonesia ke dunia internasional dan Terbaik II diraih Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Kominfo. Penghargaan ini merupakan kerja bersama seluruh unit Kementerian PUPR dalam melaporkan program dan capaian pembangunan infrastruktur yang dikerjakan Kementerian PUPR melalui majalah internal, siaran pers, media sosial dan saluran informasi lainnya.

“Penghargaan ini menjadi motivasi kami untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik,” kata Sekjen Anita Firmanti. Penghargaan yang diberikan berupa piala dan sertifikat yang ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo selaku Ketua Umum Bakohumas, Niken Widiastuti mengatakan pemberian anugerah kepada insan humas ini bertujuan untuk meningkatkan kohesivitas organisasi humas pemerintah agar bermanfaat bagi masyarakat.
“Pada tahun ini, kami melakukan penyesuaian pada kategori perlombaan AMH. Fokusnya pada aktivitas kehumasan yang terukur dan berdampak nyata ke publik. Ini menjadi bagian dari komitmen bersama insan humas untuk mengkomunikasikan program prioritas pemerintah sesuai amanat Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP),” kata Niken Widiastuti.

AMH ini merupakan ajang penghargaan yang diberikan atas prestasi hasil karya humas pemerintah seluruh Indonesia dengan maksud menciptakan semangat kompetisi positif dilingkungan humas yang berbasis kinerja serta memperkuat peran humas pemerintah dalam melakukan diseminasi informasi terkait program pemerintah kepada masyarakat.

Penghargaan Publikasi Pertemuan IMF – World Bank

Sebelumnya pada penyelenggaraan Annual Meeting IMF – World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali yang berlangsung 8—14 Oktober 2018, Kementerian PUPR menerima penghargaan Juara I Lomba Publikasi dalam rangka Pertemuan Tahunan IMF-WBG tersebut tingkat Kementerian dan Lembaga. Sementara Juara II diraih PT. Adhi Karya dan Juara 3 diraih PT. Angkasa Pura 1.

Penghargaan berupa sertifikat yang ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan selaku Ketua Panitia Nasional Penyelenggara Rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-WBG Tahun 2018, Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku Wakil Ketua I Panitia dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warijo selaku Wakil Ketua II Panitia.

 

Sumber berita (*/Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)
Editor (+ rony banase)

Kemen PUPR Sikapi Penembakan Pekerja Pembangunan Jembatan di Papua

64 Views

Jakarta, gardaindonesia.id | Ditengah upaya sungguh-sungguh Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun infrastruktur untuk pemerataan pembangunan di tanah air, terutama yang berkaitan dengan peningkatan konektivitas antar-wilayah untuk membuka daerah keterisolasian di Provinsi Papua, telah terjadi peristiwa penembakan terhadap pekerja pembangunan Jembatan Kali Aorak (KM 102+525) dan Jembatan Kali Yigi (KM 103+975) di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. Kedua jembatan merupakan bagian dari Trans Papua segmen 5 yakni ruas Wamena – Habema – Mugi – Kenyam – Batas Batu – Mumugu dengan panjang 278,6 km.

Berdasarkan informasi dari Humas Polda Papua, Senin/ 3 Desember 2018, peristiwa penembakan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Minggu, 2 Desember 2018 yang diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) terhadap pekerja dari PT. Istaka Karya. Mengenai jumlah pekerja yang meninggal dunia, mengalami luka-luka dan selamat, masih menunggu konfirmasi dari pihak Kepolisian dan TNI.

Menyikapi hal tersebut diatas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan beberapa hal penting pada acara jumpa pers, tanggal 4 Desember 2018 di Press Room, Kementerian PUPR, Jakarta, sebagai berikut :

Pertama, Kami merasa terkejut dan sangat menyesalkan terjadinya kembali tindakan penembakan terhadap para pekerja konstruksi pembangunan Jembatan Kali Yigi dan Jembatan Kali Aorak pada Ruas Wamena – Habema – Kenyam – Batas Batu – Mumugu. Kami menyampaikan dukacita yang mendalam kepada keluarga para korban penembakan dari PT. Istaka Karya dimaksud;

Kedua, Kami tegaskan kembali bahwa pembangunan ruas Wamena – Habema – Mugi – Kenyam – Batas Batu – Mumugu merupakan prioritas program dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, sebagai implementasi visi Nawacita “Membangun dari Pinggiran”. Bapak Presiden Jokowi pernah melakukan kunjungan kerja untuk memantau langsung progres pembangunan jalan pada ruas tersebut pada tanggal 10 Mei 2017, serta menugaskan Kementerian PUPR untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jalan dan jembatan pada ruas tersebut;

Ketiga, Pembangunan jalan dan jembatan pada ruas ini telah lama ditunggu oleh masyarakat setempat dan oleh karenanya sangat didukung oleh masyarakat Papua karena menjadi jalur terdekat dari Pelabuhan Mumugu dengan penduduk di kawasan Pegunungan Tengah. Keberadaan jalan tersebut sangat vital untuk mengurangi biaya logistik dan menurunkan tingkat kemahalan di kawasan Pegunungan Tengah, Papua;

Keempat, Antara kurun waktu 2016 hingga 2019, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Papua, Ditjen Bina Marga telah memprogramkan pembangunan 35 jembatan pada ruas Wamena – Habema – Mugi – Kenyam – Batas Batu – Mumugu untuk melengkapi prasarana jalan yang telah tersambung seluruhnya dengan rincian sebagai berikut :

• 14 jembatan dikerjakan oleh PT Istaka Karya dengan nilai kontrak Rp 184 miliar dimana progresnya 11 jembatan sedang dalam pelaksanaan, 3 jembatan akan mulai dikerjakan tahun 2019 ;
• 21 jembatan dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya dengan nilai kontrak Rp 246,8 miliar dimana progresnya 5 jembatan sudah selesai (Jembatan Gat III, Gat II, Arwana, Merek dan Wusi), sedangkan 9 jembatan sedang dalam pelaksanaan (a.l Kali Kotek I, Kali Wolgilik, Kali Jun, Kali Labi, Kali Abeak, Kali Simal, Kali Moit, Kali Dumit dan Kali Rora). Namun sejak 4 bulan yang lalu telah dihentikan karena adanya korban/gangguan keamanan yang serius. 7 jembatan akan mulai dikerjakan pada tahun 2019;
• Tanpa adanya jembatan, para pengguna jalan harus melintas sungai pada ruas ini. Saat ini progres pembangunan 35 jembatan tersebut sudah selesai 70%.

Kelima, Mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, mulai hari ini (Selasa, 4 Desember 2018) kami akan menghentikan sementara kontrak pembangunan jembatan pada ruas Wamena – Habema – Mugi – Kenyam – Batas Batu – Mumugu dan akan dilanjutkan kembali pekerjaannya sesuai rekomendasi dari pihak TNI dan Polri;

Keenam, Untuk itu, kami mendukung sepenuhnya upaya dan langkah cepat aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, untuk menemukan dan menindak tegas para pelaku sehingga tercipta suasana yang kondusif bagi para staf, kontraktor maupun konsultan yang bekerja untuk dan atas nama Kementerian PUPR dan Kementerian/Lembaga lainnya untuk membangun infrastruktur demi terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan di Papua;

Ketujuh, Dalam jumpa pers tersebut, Menteri Basuki didampingi oleh Sekretaris Jenderal Anita Firmanti, Inspektur Jenderal Widiarto, Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi, Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin, dan Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi AH. Turut hadir Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro dan Direktur Utama PT. Istaka Karya Sigit Winarto.

(*/Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)

Editor (*/rony banase )

Peringati Hari Bakti PU Ke-73, Kemen PUPR Gelar Sepeda Santai

56 Views

Jakarta, gardaindonesia.id | Hari Bakti PU ke-73 tahun 2018, diperingati Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar kegiatan sepeda santai (Funbike) yang diikuti Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PUPR di Jakarta, pada Minggu (25/11/18).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Anita Firmanti mengatakan tema Harbak 2018 “Bangun Infrastruktur Mempersatukan Bangsa”, menjadi semangat yang harus diresapi oleh seluruh ASN Kementerian PUPR. Acara sepeda santai ini juga sekaligus memperingati dan mengenang jasa para pahlawan sapta taruna yang rela berkorban mempertahankan Gedung Kantor Kementerian PU di Bandung(Sekarang Gedung Sate) dari serangan Belanda pada 3 Desember 1945.

“Dengan berolahraga seperti bersepeda turut memperkuat semangat jiwa dan raga kita untuk bertahan dalam mencapai kemenangan menuju finish. Meski lelah namun terus berusaha sampai finish, itulah semangat yang dimiliki para pegawai PUPR,” kata Anita sebelum melepas para peserta sepeda santai didampingi Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga.

Anita mengatakan, pelaksanaan funbike ini juga merupakan bagian suatu mission oriented seperti halnya melaksanakan misi penting pada setiap pekerjaan pembangunan infrastruktur. “Kita juga dilatih untuk bersifat adil (fairness), karena ketika ada seorang pegawai tidak adil dalam menjalankan pekerjaan, pasti juga berlaku tidak jujur terhadap hasil kerjanya,” kata anita.

Ditambahkan Anita, dalam menghilangkan rasa tidak adil dan tidak jujur disetiap pelaksanaan kegiatan, diperlukan suatu integritas dalam diri yang mengikat sebuah aturan. Hal ini berkaitan dengan konsep kerja Kementerian PUPR yang pertama yaitu Integritas.

“Ketika seseorang tidak memiliki integritas diri, tentu dia akan menganggap apa yang dilakukan tidak penting. Yang kemudian menjalankan perintah semaunya sehingga dapat melanggar aturan yang sudah dibuat,” tambahnya. Tidak kalah penting juga menanamkan nilai kekeluargaan dan persaudaraan antar unit organisasi.

Pelaksanaan kegiatan sepeda santai yang diikuti sekitar 800 peserta baik pejabat tinggi madya, pratama dan para staff di lingkungan Kementerian PUPR ini. Jarak tempuh sepanjang 25 Km, dimulai dari Kampus Kementerian PUPR di Jalan Pattimura memutari kawasan Pangeran Antasari-TB Simatupang-Mampang Prapatan-Semanggi-Jalan Asia Afrika dan berakhir di Kampus PUPR kembali.

Pada akhir kegiatan, para peserta yang mengikuti kegiatan funbike juga mendapatkan kupon doorprize dengan bermacam hadiah.

Sumber berita (*Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)

Kemen PUPR : Pentingnya Aspek Kebencanaan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

68 Views

Jakarta, gardaindonesia.id | Dua kejadian bencana gempa bumi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat dan Palu, Sigi, Donggala, Sulawesi Tengah menjadi pengingat bahwa Indonesia merupakan negara dengan kerentanan tinggi terhadap bencana.

Dalam upaya mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat bencana, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus mensosialisasikan kepada Pemerintah Daerah agar aspek kebencanaan menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan pembangunan di daerah. Salah satunya dengan mengacu Peta Sumber dan Bahaya Gempa Tahun 2017 yang telah diterbitkan oleh Kementerian PUPR.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan peta gempa diharapkan bisa dijadikan masukan dan batasan untuk para perencana, terlebih saat ini pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi prioritas. “Peta ini membantu kita semakin memahami risiko bencana pada suatu wilayah, memperkuat tatakelola, berinvestasi yang berketahanan, serta meningkatkan kesiapan menghadapi bencana,” ujar Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan Peta Sumber dan Bahaya Gempa 2017 lebih lengkap dari peta gempa sebelumnya karena telah mengalami pengayaan informasi. Pertama penambahan, penemuan, dan identifikasi sumber gempa yang baru berdasarkan aspek geologi, geodesi, seismologi dan instrumentasi. Kedua adanya informasi baru terkait identifikasi sesar-sesar aktif dengan jumlah yang cukup signifikan. Ketiga ketersediaan data dasar topografi yang lebih baik; dan keempat, penggunaan katalog gempa yang lebih lengkap dan akurat. Mengacu pada Peta Sumber dan Bahaya Gempa terdapat 295 sesar aktif yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

 

“Salah satu rekomendasi yang dihasilkan dari Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2017 adalah seluruh pembangunan infrastruktur besar, seperti bendungan, jembatan, bangunan tinggi, fasilitas vital minyak dan gas, dan instalasi besar/vital harus memperhatikan keberadaan lokasi jalur-jalur sesar aktif yang memperlihatkan adanya bahaya goncangan, deformasi tanah, dan likuifaksi,” kata Sekjen PUPR Anita Firmanti pada saat membuka Seminar Nasional dengan tema Sinergi Pengelolaan Resiko Kebencanaan Menuju Permukiman Tangguh Bencana, yang diselenggarakan oleh Ditjen Cipta Karya, di Auditorium Kementerian PUPR Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Sekjen Anita Firmanti mengingatkan kembali bahwa bencana gempa bumi yang menimbulkan banyak korban jiwa dan cedera serius pada umumnya akibat runtuhnya bangunan gedung, terutama rumah, karena tidak memenuhi standar bangunan.

Sementara itu Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga mengatakan Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2017 harus didetailkan lagi oleh Pemerintah Daerah terkait potensi gempa di daerah mana saja. “Misalnya di Palu ada sesar Palu Koro. Dari identifikasi bahaya gempa dibuat zonasinya, zona merah dan zona hijau. Zona merah yang tidak boleh dibangun, dan zona hijau boleh dibangun,” kata Danis.

Dalam pembangunan bangunan gedung (BG), sesuai amanat UU BG No. 28 Tahun 2002, Kementerian PUPR menekankan pentingnya pemenuhan persyaratan keandalan bangunan gedung, khususnya aspek keselamatan, kenyamanan, kesehatan, kemudahan serta keserasian bangunan dan lingkungan, melalui pendampingan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun Perda tentang Bangunan Gedung.

“Diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan seluruh bangunan gedung secara tertib dan terjamin keselamatan penggunanya melalui Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang telah mengikuti ketentuan persyaratan teknis bangunan gedung (building codes),” kata Danis.

Dalam seminar tesebut, turut hadir Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati yang menyampaikan materi mengenai “Membangun Budaya Antisipasi Dini Terhadap Resiko Bencana”, serta Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo menyampaikan tentang “Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengantisipasi Sumber Bencana”.

Dalam sesi seminar sesi pertama, hadir sebagai pembicara adalah Ketua Tim Penyusunan Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017 Masyhur Irsyam, Pakar Gempa I Wayan Sengara, dan Peneliti LIPI Danny Hilman Natawidjaja.

Pada sesi 2, sebagai pembicara yakni Sesditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Tata Ruang & Agraria Andi Renald, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Arief Sabaruddin, Pengajar UGM Ikaputra. Seminar dihadiri oleh pejabat tinggi madya, pratama dan staf profesional Kementerian PUPR, perwakilan pemerintah provinsi/kabupaten/kota, Kementerian/Lembaga, praktisi, akademisi, dan asosiasi profesi.(*/Biro KomPub PUPR)

374 PDAM Diukur Tingkat Kinerja dalam Evaluasi Kinerja PDAM 2018

57 Views

Jakarta, gardaindonesia.id  | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) telah mengeluarkan hasil penilaian kinerja PDAM tahun 2018 terhadap 374 PDAM dari 391 PDAM yang ada di Indonesia. Penilaian dilakukan untuk tahun buku 2017, untuk melihat dan mengukur tingkat kinerja manajemen, efisiensi dan efektivitas pengelolaan PDAM.

Hasilnya sebanyak 223 PDAM (57%) berkinerja sehat, 99 PDAM (25%) kurang sehat, 52 PDAM (13%) berkinerja sakit dan 17 PDAM (5%) belum dinilai kinerjanya. Semakin bertambahnya PDAM sehat akan mendorong pencapaian target layanan air bersih 100% pada tahun 2019 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015—2019 dan Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030.

Pada tahun 2017, capaian layanan air layak minum di Indonesia baru mencapai 72% atau pemenuhannya masih kurang 28%. “Perlu kerja keras untuk mencapai target tersebut baik melalui pembangunan jaringan perpipaan maupun non perpipaan. Untuk itu, kita butuh lompatan agar target 100% layanan air layak minum dapat tercapai,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Secara umum nilai rata-rata kinerja PDAM mengalami peningkatan. “Hasil evaluasi tahun 2016 jumlah PDAM sehat sebanyak 198 PDAM, tahun 2017 naik menjadi 209 PDAM dan tahun 2018 sebanyak 223 PDAM masuk kategori sehat,” kata Ketua BPPSPAM Bambang Sudiatmo di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Buaran PT. Aetra di Jakarta, Senin (19/11/2018).

Bambang menyatakan, penilaian dilakukan bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memiliki perwakilan di berbagai daerah dan berkompeten melakukan audit perusahaan. Penilaian dilakukan terhadap 18 indikator kinerja PDAM yang terbagi menjadi 4 aspek yakni keuangan, pelayanan, operasional dan sumber daya manusia. Kemudian hasil penilaian dibagi menjadi 3 kategori yakni PDAM sehat dengan nilai >2,8, PDAM kurang sehat dengan nilai 2,2-2,8 dan PDAM sakit dengan nilai <2,2.

Bambang mengatakan beberapa faktor berpengaruh pada naik turunnya kinerja PDAM adalah tingkat kehilangan air (Non Revenue Water), efektivitas penagihan dan pelayanan air 24 jam, penerapan tarif secara _full cost recovery_, peningkatan jam operasi pelayanan, peningkatan efisiensi produksi, peningkatan konsumsi air, penggantian meter air, peningkatan cakupan dengan kerjasama investasi, dan peningkatan kompetensi SDM.

Untuk kenaikan kinerja beberapa PDAM tahun 2018, Bambang mengatakan salah satunya didukung oleh bertambahnya jumlah PDAM yang meningkatkan jam operasional pelayanan meskipun tantangannya adalah efisiensi energi. Penggunaan inovasi teknologi juga dapat meningkatkan kapasitas produksi IPA PDAM. “Misalnya pada IPA Buaran dan Pulogadung yang awalnya kapasitasnya hanya 9.000 liter/detik, dapat meningkatkan kapasitas menjadi 10.500 liter/detik dengan tetap menjaga efisiensi biaya,” ujarnya.

Selain efisiensi produksi, peningkatan kinerja PDAM juga dapat dilihat dari adanya peningkatan konsumsi air baku oleh masyarakat, yang menandakan kepercayaan masyarakat terhadap air minum dari PDAM terus meningkat. “Yang tidak kalah penting adalah peningkatan kompetensi SDM dalam pengelolaan air minum,” kata Bambang.

Mengenai tarif, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.71 tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, Bambang mengatakan bahwa tarif air minum salah satunya didasarkan oleh pemulihan biaya operasional dan pengembangan pelayanan air minum. “Sesuai peraturan tersebut untuk tarif paling bawah maksimum 4% dari UMR, jadi artinya agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa tetap menjangkau biaya berlangganan,” tuturnya.

Bambang menyatakan tugas utama BPPSPAM adalah meningkatkan jumlah PDAM sehat melalui pembinaan dalam peningkatan tata kelola perusahaan yang baik. Ia menargetkan pada tahun 2019 jumlah PDAM yang berkinerja sehat dapat meningkat sekitar 30-40 PDAM dari jumlah tahun 2018.

“BPPSPAM terus berkomitmen dalam mendorong kinerja PDAM. Salah satunya adalah dengan melaksanakan Rencana Tindak Turun Tangan (RT3) yaitu untuk meningkatkan kinerja PDAM kurang sehat dan sakit menjadi PDAM sehat,” ungkapnya.

BPPSPAM juga melakukan fasilitasi PDAM yang sudah kategori Sehat untuk mendapatkan sumber pendanaan melalui kerjasama investasi maupun perbankan dan dana hibah serta CSR agar pelayanannya terus berkembang. “Beberapa bentuk investasi kerjasama SPAM yang saat ini diterapkan dalam pembangunan SPAM diantaranya Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Business to Busines (B to B) dan Kontrak Berbasis Kinerja (KBK). Fasilitasi yang diberikan BPPSPAM dalam kerjasama investasi dimulai dari tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi serta pelaksanaan SPAM,” ujar Bambang.

Turut hadir dalam acara tersebut Anggota BPPSPAM dari unsur Profesi Popy Indrawati Janto, unsur Pemerintah Eko Wiji Purwanto, unsur penyelenggara Henry M. Limbong, Production & Trunk Main General Manager PT. Aetra Agit Pratomo, Corporate & Customer Communication Manager PT. Aetra Astriena Veracia, dan WTP Buaran Manager Destriaji. (*/Biro KomPub PUPR)

Bendungan Logung Kudus Rampung, Siap Digunakan Akhir Nov 2018

56 Views

Jakarta, gardaindonesia.id | Pembangunan Bendungan Logung di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah saat ini telah rampung dan siap diisi air atau impounding pada akhir November 2018. Bendungan ini merupakan salah satu dari 65 bendungan yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2015—2019 untuk mendukung Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla dalam mewujudkan ketahanan pangan dan air nasional.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan bendungan akan meningkatkan suplai air untuk lahan pertanian secara lebih merata dan kontinu. Dengan adanya suplai air dari bendungan, petani yang sebelumnya hanya satu kali tanam setahun, nantinya akan bisa bertambah menjadi 2-3 kali.

“Saat ini dari 7,3 juta hektar lahan irigasi, hanya sekitar 11% yang mendapatkan pasokan air dari bendungan. Nantinya setelah 65 bendungan rampung, daerah irigasi yang akan dipasok airnya dari bendungan akan bertambah menjadi 19-20%,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Kehadiran Bendungan Logung sudah sangat dinanti masyarakat Kabupaten Kudus yang sebagian besar bekerja pada lahan pertanian. Di musim kemarau, wilayah tersebut sering mengalami kekeringan sehingga para petani tidak tercukupi kebutuhan airnya untuk bercocok tanam. Dengan hadirnya bendungan yang memiliki daya tampung sekitar 20,15 juta meter kubik dapat menambah luasan sawah yang diairi dari semula 2.200 Ha menjadi 5.355 Ha.

Selanjutnya Menteri Basuki mengatakan program pembangunan bendungan diikuti oleh program irigasi premium yakni irigasi yang mendapat suplai air dari bendungan. “Saat ini pun tengah berjalan secara paralel pembangunan irigasi di hilir waduk Logung, sehingga pada saatnya nanti dapat langsung mengairi sawah-sawah di Kabupaten Kudus”, tegas Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Baca juga

https://gardaindonesia.id/2018/11/06/kementerian-pupr-lakukan-lelang-dini-3-926-paket-senilai-3261triliun/

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Ruhban Ruzziyatno mengatakan, secara keseluruhan progres konstruksi pembangunan Bendungan Logung telah selesai dan pada Agustus 2018 lalu telah dilaksanakan inspeksi lapangan oleh tim Komisi Keamanan Bendungan dan Balai Bendungan. “Saat ini sertifikasi impounding sedang berjalan dan siap untuk diresmikan/impounding pada 29 November 2018,” ujar Ruhban.

Ruhban mengatakan, pada musim hujan, Bendungan Logung difungsikan sebagai waduk tadah hujan dan pengendali debit banjir. Sedangkan pada musim kemarau, bendungan ini akan dibuka untuk memenuhi kebutuhan air di wilayah Kudus dan sekitarnya.

Bendungan Logung selain bermanfaat untuk irigasi, juga direncanakan untuk memenuhi kebutuhan air baku masyarakat dan industri sebesar 200 liter/detik bagi 130.909 jiwa yang tinggal di Kota Kudus dan sekitarnya, mengurangi banjir hingga 30%, dan pembangkit listrik mikro hidro sebesar 0.5 Megawatt. Bendungan yang berada di perbatasan Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo dan Desa Kandangmas, Kecamatan Dawe juga menyimpan potensi sebagai destinasi wisata baru.

Pembangunan bendungan dimulai tahun 2015 dengan kontrak tahun jamak yang ditandatangani bulan Desember 2014, dan ditargetkan selesai pada tahun 2018 dengan anggaran sebesar Rp 604 miliar. Konstruksi dilakukan oleh PT. Wijaya Karya-PT. Nindya Karya, KSO yang ditetapkan sebagai pemenang setelah melalui proses lelang.

Sebelumnya pada tahun ini juga telah diresmikan Bendungan Tanju di di Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kementerian PUPR juga menargetkan 5 bendungan lainnya yang akan selesai secara bertahap pada akhir tahun 2018 yakni Bendungan Rotiklot di Nusa Tenggara Timur (NTT), Mila di Nusa Tenggara Barat (NTB), Gondang di Jawa Tengah, Sei Gong di Batam, dan Sindang Heula di Banten. Selanjutnya ditargetkan pada awal 2019 akan selesai konstruksi Bendungan Passaloreng di Sulawesi Selatan, serta Bendungan Kuningan di Jawa Barat. (*/Biro KomPub PUPR)