Arsip Tag: Kementerian PUPR

Kementerian PUPR Pastikan Tidak Ada Asosiasi Jasa Konstruksi Yang Dibekukan

173 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Dengan terbitnya Keputusan Menteri PUPR Nomor 1410/KPTS/M/2020 tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi, tidak berarti bahwa sejumlah Asosiasi Jasa Konstruksi akan dibekukan. Pembekuan asosiasi merupakan penafsiran yang tidak tepat terhadap Peraturan Menteri PUPR No. 10 tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/09/16/ratusan-ribu-tenaga-kerja-asosiasi-jasa-konstruksi-terancam-phk/

“Asosiasi yang belum terakreditasi tidak dibekukan, namun dapat mengajukan permohonan untuk akreditasi pada periode selanjutnya yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sesuai Permen PUPR No. 10 Tahun 2020 (periode penetapan akreditasi 4 (empat) bulan sekali. Dengan demikian kesempatan bagi asosiasi masih terbuka lebar untuk pemenuhan persyaratan akreditasi yang telah ditentukan, dan tidak perlu ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai asosiasi. Asosiasi tetap dapat melakukan fungsi pembinaan kepada anggotanya dan kemudian mendaftar kembali pada proses akreditasi selanjutnya,” ujar Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Trisasongko Widianto pada Kamis, 17 September 2020.

Kewenangan yang belum dapat dilaksanakan oleh asosiasi yang belum terakreditasi adalah membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), serta mengusulkan anggotanya menjadi pengurus Lembaga LPJK. Lebih lanjut Dirjen Bina Konstruksi menjelaskan, bahwa pelaksanaan akreditasi terhadap asosiasi badan usaha jasa konstruksi dilaksanakan dalam rangka penentuan, penjaminan dan pemantauan terhadap mutu dan kelayakan serta kinerja dari asosiasi dalam menjalankan perannya pada penyelenggaraan jasa konstruksi nasional sekaligus untuk mendapatkan pengakuan profesionalisme asosiasi pada sektor jasa konstruksi tingkat internasional.

“Hal tersebut justru akan memberi manfaat yang lebih besar lagi bagi sektor konstruksi di Indonesia, karena kualitas pekerjaan badan usaha jasa konstruksi Nasional lebih terjamin dan diakui di kancah Internasional,” terang Trisasongko.

Kewenangan Menteri PUPR untuk menyelenggarakan akreditasi terhadap asosiasi adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2020 tadi.

Proses pembentukan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 telah sesuai ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011 dan Peraturan Pelaksanaannya. Dalam penyusunannya Pemerintah telah berusaha memenuhi target waktu sesuai amanat UU No.2 Tahun 2017, namun karena dinamika pembahasan dan banyaknya masukan dari stakeholder terkait maka penetapannya melebihi jangka waktu yang diamanatkan.

Di bidang Jasa Konstruksi, telah dikeluarkan beberapa regulasi yang dimaksudkan untuk mendukung ketahanan sektor jasa konstruksi saat pandemi COVID-19 dalam mendukung percepatan Pembangunan Infrastruktur, di antaranya: Instruksi Menteri PUPR Nomor 02 tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 107 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Periode Normal Baru, SE Menteri PUPR Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penambahan Persyaratan dalam Pelaksanaan Paket Tender pada Satu Kesatuan Pekerjaan, SE Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2020 tentang Aturan Kebiasaan Baru dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan seterusnya.

“Sebagai pembina jasa konstruksi di Indonesia, kami memberikan apresiasi atas kontribusi dan masukan dari masyarakat jasa konstruksi, sehingga hal ini akan menjadi bahan masukan kami sebagai pelayan masyarakat untuk memperbaiki kinerja kami. Dan mari kita bersatu saling bahu membahu untuk memajukan sektor jasa konstruksi agar pembangunan infrastruktur berjalan lancar dan tentunya memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat di tengah situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini,” ungkap Dirjen Bina Konstruksi. (*)

Sumber berita (*/Biro Komunikasi Publik–Kementerian PUPR)
Foto utama (*istimewa)

Ratusan Ribu Tenaga Kerja Asosiasi Jasa Konstruksi Terancam PHK

244 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kementerian PUPR telah menerbitkan Surat Keputusan No 1410/KPTS/M/2020 tertanggal 4 September 2020 tentang asosiasi badan usaha jasa konstruksi, asosiasi jasa konstruksi dan asosiasi terkait rantai pasok jasa konstruksi terakreditasi.

Surat keputusan hasil kerja tim akreditasi Ditjen Bina Konstruksi kementerian PUPR tersebut telah menimbulkan keresahan di masyarakat jasa konstruksi Indonesia, atas kondisi ini, Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia (AKLINDO) yang juga merupakan bagian dari masyarakat jasa konstruksi angkat bicara.

Ketua Umum AKLINDO Andi Amir Husry menuturkan bahwasanya Kepmen PUPR No. 1410/KPTS/M/2020 telah membekukan 90 (sembilan puluh ) Asosiasi Jasa Konstruksi yang jaringannya tersebar mulai dari pusat sampai di kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” ujarnya pada Selasa, 15 September 2020.

Akibatnya akan terjadi PHK terhadap ratusan ribu tenaga kerja. Sehingga sangat tidak patut dalam kondisi negara menghadapi bencana pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi. “Tidak ada urgensi membekukan asosiasi yang tidak membebani APBN dalam kondisi negara mengalami bencana sekarang ini,” tegasnya.

Oleh karenanya, imbuh Andi, Kementerian PUPR dapat dianggap melanggar asas kepatutan terhadap Peraturan Presiden R.I. No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19 ) dan Pemulihan Ekonomi Nasional memprioritaskan program subsidi besar-besaran bagi tenaga kerja dan pencegahan PHK demi stabilisasi ekonomi yang mengalami resesi.

Kemudian, dalam pelaksanaannya Ketua Umum AKLINDO juga mempertanyakan aspek kejujuran dan keterbukaan sebagaimana Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, khususnya Pasal 2 asas kejujuran dan keadilan; serta asas keterbukaan.

“Di mana performa dan yang lainnya tersebut dapat dilihat dengan jelas dalam database LPJKN (Unsur dan Non Unsur –red), sehingga penyelenggaraan akreditasi dan hasilnya ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi masyarakat jasa konstruksi di Indonesia?” tanya Andi.

Terlebih sebelumnya LPJKN melayangkan Surat No. 1241- UM/LPJK.IX/2020 tanggal 1 September 2020 yang meminta Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi kepada semua Asosiasi, Dalam waktu yang tidak lama, yaitu tiga hari kemudian, pada tanggal 04 September 2020, terbit Kepmen tentang Akreditasi. Dengan demikian, Panitia Akreditasi tidak jujur dan tidak terbuka kepada LPJKN sebagai Sekretariat Program Akreditasi Asosiasi.

Kepmen PUPR Ditengarai Tabrak Banyak Aturan

Selanjutnya, Ketua umum AKLINDO Andi Amir Husry juga menengarai bahwa dalam penerbitan surat keputusan menteri tersebut telah menabrak banyak aturan, di antaranya :

Pertama, UU Nomor 2 Tahun 2017, Pasal 105 menyatakan: Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. UU Nomor 2 Tahun 2017 diundangkan pada tanggal 12 Januari 2017 sedangkan Peraturan Pelaksanaannya yaitu PP No. 22 Tahun 2020 diundangkan pada tanggal 23 April 2020. Dengan demikian, PP No. 22 Tahun 2020 cacat hukum sebab melanggar Pasal 105 UU No. 2 Tahun 2017, yaitu diundangkan setelah lewat 2(dua) tahun bahkan terlambat selama 1 tahun 2 bulan. Sesuai hukum, Kepmen PUPR No. 1410/KPTS/M/2020 batal dengan sendirinya, dasar hukumnya (PP No. 22 Tahun 2020 ) tidak sah secara hukum sebab bertentangan dengan UU Nomor 2 Tahun 2017.

Kedua. Bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kepmen PUPR No. 1410/KPTS/M/2020 yang mengakreditasi hanya 12 Asosiasi Badan Usaha dan 25 Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi atau membekukan 60 Asosiasi Badan Usaha dari total 72, dan membekukan 35 Asosiasi dari jumlah 60 Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi. Dengan hanya meloloskan 12 dan 72 Asosiasi tersebut di atas, maka berpeluang timbul Oligopoli dalam pelayanan Usaha Jasa Konstruksi, yang seluruhnya dari Usaha Jasa Konstruksi Besar;

Ketiga, Bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.  Bahwa asosiasi Jasa Konstruksi kebanyakan masih dalam kategori Menengah, utamanya yang berada di luar Jawa Kepmen PUPR No. 1410/KPTS/M/2020 hanya memberi akreditasi pada Asosiasi Besar sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi asosiasi level menengah;

Keempat, Bertentangan dengan Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Ketua Umum AKLINDO menekankan bahwa pembekuan 60 Asosiasi Badan Usaha dan 35 Asosiasi Profesi menimbulkan PHK bagi ribuan pegawai asosiasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan menambah jumlah potensi kemiskinan. Hal ini menjadi kontradiktif dengan upaya pemulihan ekonomi yang sekarang ini mengalami resesi. Atas kondisi tersebut sudah sepatutnya Pemerintah membatalkan Kepmen PUPR No. 1410/KPTS/M/2020. seraya melakukan penyegaran organisasi.

Sumber berita dan foto (*/tim media)
Editor (+rony banase)

Menteri PU (1983—1988) Suyono Sosrodarsono Wafat di Jakarta

194 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Telah meninggal dunia Menteri Pekerjaan Umum (1983—1988) Dr.(H.C.) Ir. Suyono Sosrodarsono, dalam usia 93 tahun, pada hari Sabtu, 17 Agustus 2019 Pukul 15.30 di Rumah Sakit Siloam, Semanggi, Jakarta.

Segenap pimpinan dan pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya salah satu putra terbaik bangsa Indonesia yang berjasa besar dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Suyono Sosrodarsono lahir di Madiun, Jawa Timur tanggal 3 Maret 1926 dan menyelesaikan Sekolah Menengah Tinggi di Malang tahun 1947. Pada masa tersebut, beliau juga tergabung dalam Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP).

Setelah menyelesaikan pendidikan teknik sipil di Bandung pada tahun 1955, beliau bergabung di Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) dan ditempatkan di Jawatan Perumahan Rakyat. Pada masa itu, Pemerintah Indonesia tengah giat membangun proyek-proyek besar yang hingga kini masih menjadi ikon kebanggaan bangsa seperti Gelora Bung Karno, Jembatan Semanggi, Gedung Conefo (sekarang gedung DPR-MPR), Masjid Istiqlal, Monas dan lainnya.

Suyono mendapatkan kepercayaan memegang sejumlah jabatan diantaranya Proyek Irigasi di Sumatera Selatan (1959—1963), Kepala Direktorat Tata Bangunan Departemen PU (1963—1964), Pemimpin Komando Proyek Penanganan Banjir Jakarta (1964—1966), dan menjabat Direktur Jenderal Pengairan terlama (1966—1982). Pada masa jabatannya sebagai Dirjen Pengairan, bendungan yang dibangun diantaranya Bendungan Gajah Mungkur, Selorejo, dan Karangkates. Kemudian diangkat sebagai Menteri PU Kabinet Pembangunan IV (1983—1988) pada era Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah.

Suyono beruntung karena dalam rentang panjang perjalanan karirnya sempat bertemu, mengenal dan terlibat selama sebelas tahun dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno dan dua puluh dua tahun dalam masa kepemimpinan Presiden Soeharto.

Suyono merupakan teladan bagi para insinyur muda Indonesia karena dalam melaksanakan tugasnya, Suyono dikenal sebagai pekerja keras, disiplin, sederhana dan lebih suka terjun ke lapangan.

Dalam sebuah kesempatan, Suyono pernah mengatakan “Saya melakukan observasi di lapangan dan tidur dekat proyek. Di lapanganlah para insinyur akan melihat dan terlibat dalam penanganan masalah, melaksanakan praktik ilmunya yang ada kalanya tidak sama dengan apa yang kita pelajari dalam textbook. Saya juga bekerja sambil belajar, melaksanakan perbaikan jalan. Belakangan saya semakin memahami seorang insinyur baru dapat bekerja secara mantap jika pernah bekerja di lapangan,” kata Suyono.

Suyono juga mengambil prakarsa bersama Prof. Ir. Suryono (Pada waktu itu Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya) mendirikan Jurusan Teknik Pengairan untuk mendapatkan tenaga ahli khusus dalam teknik pengairan. Teknik ini penting dalam rangka mencapai swasembada beras di Indonesia. Dalam bidang keilmuan, beliau juga terlibat sebagai penyunting beberapa buku teknik utamanya di bidang hidrologi.

Jenazah akan disemayamkan di rumah duka Jl. Hang Tuah VII/77 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pemakaman almarhum akan dilaksanakan pada hari Minggu, 18 Agustus 2019 di Taman Makam Pahlawan Kalibata sebelum sholat ashar.

Selamat jalan Pak Menteri Suyono, karya dan teladanmu akan selalu kami kenang dan menjadi semangat dalam bekerja untuk menjadikan Kementerian PUPR lebih baik lagi. (*)

Sumber berita (*/Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)
Editor (+rony banase)

Tahun 2019, Bujet Kemen PUPR 110,73 Triliun; Menteri Basuki: Percepat Lelang

83 Views

Jakarta, gardaindonesia.id | Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menginstruksikan kepada seluruh jajarannya, terutama para satuan kerja Kementerian PUPR untuk mempercepat pelelangan tahun 2019; agar bisa segera dimulai dan diselesaikan pekerjaan fisiknya sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat. Pada tahun 2019, Kementerian PUPR mendapat amanah untuk membelanjakan anggaran sebesar Rp 110,73 triliun dimana sekitar 84% atau Rp 93 triliun merupakan belanja modal.

Untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan tahun 2019, Kementerian PUPR hingga 11 Desember 2018 sudah melelang sebanyak 2.425 paket pekerjaan senilai Rp 27,55 triliun, dari total 10.723 paket pekerjaan kontraktual tahun 2019 senilai Rp 88,58 triliun.

Dari 2.425 paket pekerjaan yang dilelang tersebut, sebanyak 560 paket senilai Rp 17,33 triliun sudah terkontrak dan sisanya sebanyak 1.865 paket senilai Rp 10,22 triliun masih dalam proses lelang. Sisanya 5.086 paket belum lelang namun sudah masuk dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan 3.212 paket dalam persiapan untuk masuk ke dalam SIRUP.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

“Untuk Program Padat Karya seperti padat karya irigasi, jembatan gantung, PISEW, Pamsimas, dan Sanimas harus sudah dimulai pada Januari-Februari 2019,” ujarnya, Kamis/13/12/18.

Menteri Basuki mengatakan percepatan lelang merupakan salah satu arahan Presiden Joko Widodo pada saat penyerahan DIPA 2019 di Istana Negara, Selasa pagi (11/12/2018). Arahan Presiden Jokowi lainnya adalah agar program yang direncanakan fokus pada outcome, memprioritaskan pada kegiatan utama, bukan kegiatan pendukung seperti mengurangi anggaran rapat, perjalanan dinas. Selain itu juga menekankan pentingnya konsolidasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Daerah dan Sektoral.

Seluruh program harus dipastikan berjalan dengan baik dan maksimal, serta melakukan pemantauan secara berkala dan stop praktek korupsi, pemborosan, mark- up dan memastikan untuk kepentingan rakyat.
“Program tidak hanya output namun sampai ke outcome. Seperti program pembangunan bendungan harus diikuti oleh pembangunan jaringan irigasi sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat,” ujar Menteri Basuki.

Pada tahun ini, Kementerian PUPR juga mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 5,1 triliun diluar DIPA Kementerian. Anggaran tersebut berada di DIPA Kementerian Keuangan yang akan digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Availaibility Payment (KPBU-AP).

Dana KPBU AP akan digunakan untuk empat kegiatan yakni Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera (Riau–Sumsel) sebesar Rp 1,1 trilun, Preservasi Jalan Trans Papua (Wamena–Mumugu) Rp 1,9 triliun, Penggantian Jembatan di Lintas Utama Pulau Jawa Rp 800 miliar, Preservasi Jalan dan Jembatan Lintas Tengah dan Barat Pulau Sumatera Rp 1,2 triliun. Skema ini baru pertama kali dilakukan oleh karenanya beberapa waktu lalu Kementerian PUPR telah melaksanakan sosialisasi kepada calon investor.

Menteri Basuki mengatakan infrastruktur yang dibangun saat ini tidak lagi hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar, namun harus ditujukan untuk mendorong peningkatan daya saing bangsa. Untuk itu Menteri Basuki kembali mengingatkan kepada seluruh Kepala Balai harus mampu menjadi infrastructure manager, bukan hanya sekedar construction manager.
“Kepala Balai harus sigap bertindak dan bertanggung jawab memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dapat diselesaikan dengan tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan tepat manfaat,” pesannya.

Anggaran Pengembangan SDM di Kementerian PUPR

Ditambahkan Menteri Basuki, sesuai fokus Pemerintah tahun 2019 pada aspek pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Kementerian PUPR mendapat tambahan anggaran untuk penguatan SDM sebesar Rp 6,56 triliun, dimana sebesar Rp 6,53 triliun dialokasikan untuk pembangunan prasarana pendidikan dan Rp 32 miliar untuk peningkatan vokasi tenaga konstruksi.

“Dalam hal pembangunan SDM, Kementerian PUPR ditugasi Presiden untuk meningkatkan jumlah sertifikasi tenaga konstruksi 10 kali lipat di tahun 2019,” ujarnya.

Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2018 ini, Menteri Basuki kembali menekankan seluruh Satker untuk tetap fokus dan berupaya keras menyelesaikan pekerjaan yang sudah diprogramkan, dan menjaga komitmen untuk dapat mencapai prognosis penyerapan anggaran sebesar 92 – 93%.

Hingga 11 Desember 2018, progres fisik keseluruhan pekerjaan di Kementerian PUPR sebesar 80,10% dan progres keuangan sebesar 74,99% dari total anggaran 2018 sebesar Rp 105,90 triliun. “Jangan hanya asal menyerap dengan tujuan meningkatkan progres penyerapan, namun tetap menjaga keselamatan, kualitas, dan keamanan hasil pekerjaan,” pungkas Menteri Basuki. (*)

 

Sumber berita (*/Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)

Editor (+rony banase)

Kemen PUPR Raih Dua Penghargaan Anugerah Media Humas 2018

119 Views

Tangerang, gardaindonesia.id | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima dua penghargaan pada ajang Anugerah Media Humas (AMH) 2018 yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Selasa (4/12/18) di Tangerang, Banten.

AMH telah diselenggarakan ke-12 kalinya yang dimaksudkan untuk memberikan Apresiasi kepada humas berprestasi di tingkat kementerian, lembaga pemerintah non kementerian (LPNK), pemerintah daerah, BUMN, dan perguruan tinggi negeri (PTN) yang tergabung dalam Bakohumas.

Penghargaan pertama yang diterima Kementerian PUPR adalah Terbaik I untuk Kategori Penerbitan Majalah Internal (Inhouse Magazine) yakni Majalah KIPRAH Kementerian PUPR edisi “Sinergitas Infrastruktur Pariwisata”. Penilaian penghargaan ini berdasar pada keterbukaan informasi serta teknik pengerjaan. Pada kategori ini, Terbaik II diraih Kementerian Keuangan dan Universitas Indonesia sebagai Terbaik III.

Penghargaan kedua yakni Terbaik III untuk Kategori Siaran Pers/Pemberitaan. Penilaian penghargaan ini berdasar pada siaran pers yang telah dimuat di media umum baik lokal, nasional maupun global. Pada kategori ini, Terbaik I diraih Kementerian Pariwisata yang telah mempromosikan Wonderful Indonesia ke dunia internasional dan Terbaik II diraih Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Kominfo. Penghargaan ini merupakan kerja bersama seluruh unit Kementerian PUPR dalam melaporkan program dan capaian pembangunan infrastruktur yang dikerjakan Kementerian PUPR melalui majalah internal, siaran pers, media sosial dan saluran informasi lainnya.

“Penghargaan ini menjadi motivasi kami untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik,” kata Sekjen Anita Firmanti. Penghargaan yang diberikan berupa piala dan sertifikat yang ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo selaku Ketua Umum Bakohumas, Niken Widiastuti mengatakan pemberian anugerah kepada insan humas ini bertujuan untuk meningkatkan kohesivitas organisasi humas pemerintah agar bermanfaat bagi masyarakat.
“Pada tahun ini, kami melakukan penyesuaian pada kategori perlombaan AMH. Fokusnya pada aktivitas kehumasan yang terukur dan berdampak nyata ke publik. Ini menjadi bagian dari komitmen bersama insan humas untuk mengkomunikasikan program prioritas pemerintah sesuai amanat Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP),” kata Niken Widiastuti.

AMH ini merupakan ajang penghargaan yang diberikan atas prestasi hasil karya humas pemerintah seluruh Indonesia dengan maksud menciptakan semangat kompetisi positif dilingkungan humas yang berbasis kinerja serta memperkuat peran humas pemerintah dalam melakukan diseminasi informasi terkait program pemerintah kepada masyarakat.

Penghargaan Publikasi Pertemuan IMF – World Bank

Sebelumnya pada penyelenggaraan Annual Meeting IMF – World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali yang berlangsung 8—14 Oktober 2018, Kementerian PUPR menerima penghargaan Juara I Lomba Publikasi dalam rangka Pertemuan Tahunan IMF-WBG tersebut tingkat Kementerian dan Lembaga. Sementara Juara II diraih PT. Adhi Karya dan Juara 3 diraih PT. Angkasa Pura 1.

Penghargaan berupa sertifikat yang ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan selaku Ketua Panitia Nasional Penyelenggara Rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-WBG Tahun 2018, Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku Wakil Ketua I Panitia dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warijo selaku Wakil Ketua II Panitia.

 

Sumber berita (*/Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)
Editor (+ rony banase)

Kemen PUPR Sikapi Penembakan Pekerja Pembangunan Jembatan di Papua

111 Views

Jakarta, gardaindonesia.id | Ditengah upaya sungguh-sungguh Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun infrastruktur untuk pemerataan pembangunan di tanah air, terutama yang berkaitan dengan peningkatan konektivitas antar-wilayah untuk membuka daerah keterisolasian di Provinsi Papua, telah terjadi peristiwa penembakan terhadap pekerja pembangunan Jembatan Kali Aorak (KM 102+525) dan Jembatan Kali Yigi (KM 103+975) di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. Kedua jembatan merupakan bagian dari Trans Papua segmen 5 yakni ruas Wamena – Habema – Mugi – Kenyam – Batas Batu – Mumugu dengan panjang 278,6 km.

Berdasarkan informasi dari Humas Polda Papua, Senin/ 3 Desember 2018, peristiwa penembakan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Minggu, 2 Desember 2018 yang diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) terhadap pekerja dari PT. Istaka Karya. Mengenai jumlah pekerja yang meninggal dunia, mengalami luka-luka dan selamat, masih menunggu konfirmasi dari pihak Kepolisian dan TNI.

Menyikapi hal tersebut diatas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan beberapa hal penting pada acara jumpa pers, tanggal 4 Desember 2018 di Press Room, Kementerian PUPR, Jakarta, sebagai berikut :

Pertama, Kami merasa terkejut dan sangat menyesalkan terjadinya kembali tindakan penembakan terhadap para pekerja konstruksi pembangunan Jembatan Kali Yigi dan Jembatan Kali Aorak pada Ruas Wamena – Habema – Kenyam – Batas Batu – Mumugu. Kami menyampaikan dukacita yang mendalam kepada keluarga para korban penembakan dari PT. Istaka Karya dimaksud;

Kedua, Kami tegaskan kembali bahwa pembangunan ruas Wamena – Habema – Mugi – Kenyam – Batas Batu – Mumugu merupakan prioritas program dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, sebagai implementasi visi Nawacita “Membangun dari Pinggiran”. Bapak Presiden Jokowi pernah melakukan kunjungan kerja untuk memantau langsung progres pembangunan jalan pada ruas tersebut pada tanggal 10 Mei 2017, serta menugaskan Kementerian PUPR untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jalan dan jembatan pada ruas tersebut;

Ketiga, Pembangunan jalan dan jembatan pada ruas ini telah lama ditunggu oleh masyarakat setempat dan oleh karenanya sangat didukung oleh masyarakat Papua karena menjadi jalur terdekat dari Pelabuhan Mumugu dengan penduduk di kawasan Pegunungan Tengah. Keberadaan jalan tersebut sangat vital untuk mengurangi biaya logistik dan menurunkan tingkat kemahalan di kawasan Pegunungan Tengah, Papua;

Keempat, Antara kurun waktu 2016 hingga 2019, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Papua, Ditjen Bina Marga telah memprogramkan pembangunan 35 jembatan pada ruas Wamena – Habema – Mugi – Kenyam – Batas Batu – Mumugu untuk melengkapi prasarana jalan yang telah tersambung seluruhnya dengan rincian sebagai berikut :

• 14 jembatan dikerjakan oleh PT Istaka Karya dengan nilai kontrak Rp 184 miliar dimana progresnya 11 jembatan sedang dalam pelaksanaan, 3 jembatan akan mulai dikerjakan tahun 2019 ;
• 21 jembatan dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya dengan nilai kontrak Rp 246,8 miliar dimana progresnya 5 jembatan sudah selesai (Jembatan Gat III, Gat II, Arwana, Merek dan Wusi), sedangkan 9 jembatan sedang dalam pelaksanaan (a.l Kali Kotek I, Kali Wolgilik, Kali Jun, Kali Labi, Kali Abeak, Kali Simal, Kali Moit, Kali Dumit dan Kali Rora). Namun sejak 4 bulan yang lalu telah dihentikan karena adanya korban/gangguan keamanan yang serius. 7 jembatan akan mulai dikerjakan pada tahun 2019;
• Tanpa adanya jembatan, para pengguna jalan harus melintas sungai pada ruas ini. Saat ini progres pembangunan 35 jembatan tersebut sudah selesai 70%.

Kelima, Mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, mulai hari ini (Selasa, 4 Desember 2018) kami akan menghentikan sementara kontrak pembangunan jembatan pada ruas Wamena – Habema – Mugi – Kenyam – Batas Batu – Mumugu dan akan dilanjutkan kembali pekerjaannya sesuai rekomendasi dari pihak TNI dan Polri;

Keenam, Untuk itu, kami mendukung sepenuhnya upaya dan langkah cepat aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, untuk menemukan dan menindak tegas para pelaku sehingga tercipta suasana yang kondusif bagi para staf, kontraktor maupun konsultan yang bekerja untuk dan atas nama Kementerian PUPR dan Kementerian/Lembaga lainnya untuk membangun infrastruktur demi terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan di Papua;

Ketujuh, Dalam jumpa pers tersebut, Menteri Basuki didampingi oleh Sekretaris Jenderal Anita Firmanti, Inspektur Jenderal Widiarto, Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi, Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin, dan Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi AH. Turut hadir Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro dan Direktur Utama PT. Istaka Karya Sigit Winarto.

(*/Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)

Editor (*/rony banase )

Peringati Hari Bakti PU Ke-73, Kemen PUPR Gelar Sepeda Santai

132 Views

Jakarta, gardaindonesia.id | Hari Bakti PU ke-73 tahun 2018, diperingati Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar kegiatan sepeda santai (Funbike) yang diikuti Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PUPR di Jakarta, pada Minggu (25/11/18).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Anita Firmanti mengatakan tema Harbak 2018 “Bangun Infrastruktur Mempersatukan Bangsa”, menjadi semangat yang harus diresapi oleh seluruh ASN Kementerian PUPR. Acara sepeda santai ini juga sekaligus memperingati dan mengenang jasa para pahlawan sapta taruna yang rela berkorban mempertahankan Gedung Kantor Kementerian PU di Bandung(Sekarang Gedung Sate) dari serangan Belanda pada 3 Desember 1945.

“Dengan berolahraga seperti bersepeda turut memperkuat semangat jiwa dan raga kita untuk bertahan dalam mencapai kemenangan menuju finish. Meski lelah namun terus berusaha sampai finish, itulah semangat yang dimiliki para pegawai PUPR,” kata Anita sebelum melepas para peserta sepeda santai didampingi Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga.

Anita mengatakan, pelaksanaan funbike ini juga merupakan bagian suatu mission oriented seperti halnya melaksanakan misi penting pada setiap pekerjaan pembangunan infrastruktur. “Kita juga dilatih untuk bersifat adil (fairness), karena ketika ada seorang pegawai tidak adil dalam menjalankan pekerjaan, pasti juga berlaku tidak jujur terhadap hasil kerjanya,” kata anita.

Ditambahkan Anita, dalam menghilangkan rasa tidak adil dan tidak jujur disetiap pelaksanaan kegiatan, diperlukan suatu integritas dalam diri yang mengikat sebuah aturan. Hal ini berkaitan dengan konsep kerja Kementerian PUPR yang pertama yaitu Integritas.

“Ketika seseorang tidak memiliki integritas diri, tentu dia akan menganggap apa yang dilakukan tidak penting. Yang kemudian menjalankan perintah semaunya sehingga dapat melanggar aturan yang sudah dibuat,” tambahnya. Tidak kalah penting juga menanamkan nilai kekeluargaan dan persaudaraan antar unit organisasi.

Pelaksanaan kegiatan sepeda santai yang diikuti sekitar 800 peserta baik pejabat tinggi madya, pratama dan para staff di lingkungan Kementerian PUPR ini. Jarak tempuh sepanjang 25 Km, dimulai dari Kampus Kementerian PUPR di Jalan Pattimura memutari kawasan Pangeran Antasari-TB Simatupang-Mampang Prapatan-Semanggi-Jalan Asia Afrika dan berakhir di Kampus PUPR kembali.

Pada akhir kegiatan, para peserta yang mengikuti kegiatan funbike juga mendapatkan kupon doorprize dengan bermacam hadiah.

Sumber berita (*Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)

Kemen PUPR : Pentingnya Aspek Kebencanaan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

107 Views

Jakarta, gardaindonesia.id | Dua kejadian bencana gempa bumi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat dan Palu, Sigi, Donggala, Sulawesi Tengah menjadi pengingat bahwa Indonesia merupakan negara dengan kerentanan tinggi terhadap bencana.

Dalam upaya mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat bencana, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus mensosialisasikan kepada Pemerintah Daerah agar aspek kebencanaan menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan pembangunan di daerah. Salah satunya dengan mengacu Peta Sumber dan Bahaya Gempa Tahun 2017 yang telah diterbitkan oleh Kementerian PUPR.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan peta gempa diharapkan bisa dijadikan masukan dan batasan untuk para perencana, terlebih saat ini pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi prioritas. “Peta ini membantu kita semakin memahami risiko bencana pada suatu wilayah, memperkuat tatakelola, berinvestasi yang berketahanan, serta meningkatkan kesiapan menghadapi bencana,” ujar Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan Peta Sumber dan Bahaya Gempa 2017 lebih lengkap dari peta gempa sebelumnya karena telah mengalami pengayaan informasi. Pertama penambahan, penemuan, dan identifikasi sumber gempa yang baru berdasarkan aspek geologi, geodesi, seismologi dan instrumentasi. Kedua adanya informasi baru terkait identifikasi sesar-sesar aktif dengan jumlah yang cukup signifikan. Ketiga ketersediaan data dasar topografi yang lebih baik; dan keempat, penggunaan katalog gempa yang lebih lengkap dan akurat. Mengacu pada Peta Sumber dan Bahaya Gempa terdapat 295 sesar aktif yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

 

“Salah satu rekomendasi yang dihasilkan dari Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2017 adalah seluruh pembangunan infrastruktur besar, seperti bendungan, jembatan, bangunan tinggi, fasilitas vital minyak dan gas, dan instalasi besar/vital harus memperhatikan keberadaan lokasi jalur-jalur sesar aktif yang memperlihatkan adanya bahaya goncangan, deformasi tanah, dan likuifaksi,” kata Sekjen PUPR Anita Firmanti pada saat membuka Seminar Nasional dengan tema Sinergi Pengelolaan Resiko Kebencanaan Menuju Permukiman Tangguh Bencana, yang diselenggarakan oleh Ditjen Cipta Karya, di Auditorium Kementerian PUPR Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Sekjen Anita Firmanti mengingatkan kembali bahwa bencana gempa bumi yang menimbulkan banyak korban jiwa dan cedera serius pada umumnya akibat runtuhnya bangunan gedung, terutama rumah, karena tidak memenuhi standar bangunan.

Sementara itu Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga mengatakan Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2017 harus didetailkan lagi oleh Pemerintah Daerah terkait potensi gempa di daerah mana saja. “Misalnya di Palu ada sesar Palu Koro. Dari identifikasi bahaya gempa dibuat zonasinya, zona merah dan zona hijau. Zona merah yang tidak boleh dibangun, dan zona hijau boleh dibangun,” kata Danis.

Dalam pembangunan bangunan gedung (BG), sesuai amanat UU BG No. 28 Tahun 2002, Kementerian PUPR menekankan pentingnya pemenuhan persyaratan keandalan bangunan gedung, khususnya aspek keselamatan, kenyamanan, kesehatan, kemudahan serta keserasian bangunan dan lingkungan, melalui pendampingan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun Perda tentang Bangunan Gedung.

“Diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan seluruh bangunan gedung secara tertib dan terjamin keselamatan penggunanya melalui Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang telah mengikuti ketentuan persyaratan teknis bangunan gedung (building codes),” kata Danis.

Dalam seminar tesebut, turut hadir Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati yang menyampaikan materi mengenai “Membangun Budaya Antisipasi Dini Terhadap Resiko Bencana”, serta Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo menyampaikan tentang “Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengantisipasi Sumber Bencana”.

Dalam sesi seminar sesi pertama, hadir sebagai pembicara adalah Ketua Tim Penyusunan Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017 Masyhur Irsyam, Pakar Gempa I Wayan Sengara, dan Peneliti LIPI Danny Hilman Natawidjaja.

Pada sesi 2, sebagai pembicara yakni Sesditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Tata Ruang & Agraria Andi Renald, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Arief Sabaruddin, Pengajar UGM Ikaputra. Seminar dihadiri oleh pejabat tinggi madya, pratama dan staf profesional Kementerian PUPR, perwakilan pemerintah provinsi/kabupaten/kota, Kementerian/Lembaga, praktisi, akademisi, dan asosiasi profesi.(*/Biro KomPub PUPR)