Arsip Tag: kepala bnpb doni manardo

Doni Monardo Bakal Prioritaskan NTT Peroleh ‘Reagen PCR Test’

132 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional yang sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen (TNI) Doni Monardo menegaskan NTT akan menjadi daerah prioritas untuk pendistribusian reagen PCR, saat alat ini tiba di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Doni menanggapi permintaan Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef Nae Soi terkait kesulitan Provinsi NTT dalam pemeriksaan sampel swab.

“Memang untuk peralatan kesehatan, kita berebutan dengan berbagai negara untuk mendatangkan alat-alat ini. Saya akan perintahkan begitu barang datang, untuk segera kirim dan prioritaskan ke Kupang,” ujar Doni Monardo saat melakukan Video Telekonferensi dengan Wagub NTT, Josef Nae Soi di Ruang Rapat Gubernur NTT, pada Rabu, 22 April 2020.

Dalam Video Telekonferensi tersebut, Wagub Josef, mengungkapkan NTT sudah menyiapkan Lab Polymerase Chain Reaction (PCR), namun alat kit reagennya belum ada. “Kami sudah punya laboratorium, tinggal tunggu reagen untuk pemeriksaan Swab. Kami meminta melalui Pa Jenderal, mohon Kementerian Kesehatan lebih cepat mengirim kami reagen, supaya PCR kami bisa berfungsi,” kata Wagub Nai Soi.

Wagub Josef Nae Soi saat melakukan Video Telekonferensi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional, Doni Monardo

Wagub menginformasikan, semua sampel Swab dari NTT dikirim ke Laboratorium di Jawa. Jumlah yang terkirim sebanyak 75 sampel. Yang sudah diperiksa 44 dan belum ada hasil sebanyak 31. “Puji Tuhan, dari yang sudah diterima, hanya satu yang positif sementara yang 43 lain hasilnya negatif. Kondisi pasien positif sampai sekarang masih prima, dan kami masih tunggu swab yang kedua untuk yang bersangkutan, mudah-mudahan sudah negatif,” ungkap Wagub Nae Soi.

Wagub Josef juga memberikan apresiasi atas perhatian tim Gugus Tugas Nasional yang telah memberikan bantuan alat-alat kesehatan kepada pemerintah Provinsi NTT. “Terima kasih pak Jenderal, kami NTT sudah mendapat APD sebanyak 6.500, rapid test-nya 7.200 dan maskernya 15.500,” pungkas Wagub NTT.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional, Doni Monardo saat melakukan Video Telekonferensi dengan Wagub NTT Josef Nae Soi

Dalam kesempatan tersebut, mantan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden itu secara khusus mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi NTT yang bisa menahan laju pertambahan positif Covid-19.

“NTT (masih) relatif aman dari ancaman yang serius, walaupun ada namun masih bisa ditangani. Mudah-mudahan yang masih dirawat bisa tertangani dengan baik dan cepat sembuh. Perlu prioritas untuk kerja-kerja melayani masyarakat supaya Indonesia jangan setiap hari dipenuhi dengan berita covid terus-menerus; sebab bisa buat tambah panik. Perlu ada berita pembangunan lain,” jelas Doni.

Secara khusus Doni juga mengingatkan pemerintah Provinsi NTT untuk memperhatikan masalah Demam Berdarah Dengue di NTT. “Mohon Pa Wagub sampaikan kepada Pa Gubernur agar tetap membersihkan selokan, sumur-sumur, kamar mandi sehingga masyarakat kita bisa terbebas dari demam berdarah,” pinta Doni.

Ia juga mengingatkan agar Alat Perlindungan Diri (APD) yang dikirim ke NTT supaya dicek ulang sehingga tidak terjadi perbedaan antara di pusat dan daerah agar tidak terjadi temuan dan pelanggaran hukum.

“Yang perlu dicek ulang adalah APD yang sudah dikirim ke NTT, menurut data kami ada 7.500. Tolong nanti dicek ulang sehingga tidak menimbulkan temuan BPK. Kalau rapid test, jumlahnya sudah sama. Kalau mungkin barangnya belum sampai, masih di perjalanan, terselip atau mungkin dari pusat ada kekeliruan, harus dicek ulang dan segera dilaporkan,” ungkap Doni.(*)

Sumber berita  (*/Aven R—Biro Humas dan Protokol Setda NTT)
Editor (+rony banase) Foto utama oleh Gugus Tugas Pusat

Gugus Tugas Produksi APD Berbahan Lokal Sertifikasi WHO

99 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 berupaya memproduksi alat pelindung diri (APD) menggunakan komponen lokal dan disertifikasi Badan Kesehatan Dunia (WHO). Selain APD, Pemerintah juga memproduksi ventilator karya anak bangsa yang sebelumnya telah diuji coba di bawah pendampingan dari Kementerian Kesehatan.

“Saat ini, tim ahli Gugus Tugas dibantu peneliti, periset dari lembaga dan perguruan tinggi dan dunia usaha sedang berupaya memproduksi APD,” kata Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Graha BNPB, Jakarta, pada Selasa, 14 April 2020.

Dengan produksi dalam negeri itu, jelas Doni, maka Indonesia bisa mandiri dan tidak tergantung APD produksi negara lain dalam upaya melawan Covid-19. Dalam kurun waktu satu bulan menangani wabah virus Corona jenis baru ini, Gugus Tugas telah mendistribusikan 725 ribu APD, 13 juta masker bedah dan 150 ribu masker N-95.

Piranti keselamatan itu ditujukan kepada dokter, perawat dan tenaga medis agar semakin maksimal dalam memberikan perlindungan dari bahaya Covid-19. Pemerintah membentuk Gugus Tugas ini untuk menangani Covid-19 berdasarkan Kepres Nomor 7 Tahun 2020 pada 13 Maret 2020.

Untuk menanggulangi Covid-19, ungkap Doni, Gugus Tugas melakukan kolaborasi pentahelik berbasis komunitas yakni pemerintah, peneliti, dunia usaha, masyarakat serta media baik di pusat, hingga daerah yakni pemerintah provinsi hingga desa dan kelurahan.

Selain itu, beber Doni, Gugus Tugas juga akan meningkatkan kegiatan edukasi dan sosialisasi termasuk mitigasi ancaman Covid-19.

Dalam kesempatan yang sama, Doni Monardo juga mengajak masyarakat memisahkan kelompok rentan dengan masyarakat sehat tapi sudah terpapar positif Covid-19 atau orang tanpa gejala namun bisa menjadi penular bagi kelompok rentan yakni masyarakat lanjut usia dan penderita penyakit kronis yakni hipertensi, jantung, kanker, diabetes, asma, hepatitis serta penyakit berat lainnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/Agus Wibowo–Kapus Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB)
Editor (+rony banase)

Imbauan Gereja Katolik Merespons Wabah Pandemik Covid-19

194 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Gereja Katolik Indonesia menyerukan imbauan kepada Umat Katolik di tengah wabah pandemik Covid-19. Sekretaris Jenderal Keuskupan Agung Jakarta Romo V. Adi Prasojo Pr. juga menyampaikan beberapa poin mengenai dukungan gereja terhadap penanganan Covid-19.

Setelah menyepakati dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Rm. Adi Prasojo menyatakan beberapa poin dukungan Gereja Katolik Indonesia. Ia mengatakan bahwa Gereja Katolik dan Umat Katolik Indonesia senantiasa mendukung dan melaksanakan kebijakan pemerintah.

“Gereja Katolik Indonesia merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia siap bersama-sama melakukan bela negara dan cinta tanah air,” ujar Romo Adi pada Sabtu, 21 Maret 2020.

Romo Adi Prasojo mengimbau seluruh keuskupan di Indonesia diharuskan untuk meniadakan misa peribadatan harian maupun mingguan dan semua ritual peribadatan yang melibatkan dan mendatangkan banyak orang, baik di tingkat paroki, lingkungan, wilayah dan sebagainya mulai 21 Maret—3 April 2020. Sesudah periode tersebut, Gereja Katolik Indonesia akan mengevaluasi sesuai kebijakan dan arahan dari pemerintah.

Sebagai dukungan terhadap pemerintah, Romo Adi mengatakan bahwa rumah-rumah sakit dan tenaga medis lain akan mengambil bagian sebagai sukarelawan untuk membantu pemerintah melawan wabah pandemik Coronavirus disease 2019 atau Covid-19.

“Ormas Katolik, seperti Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI), Ikatan Sarjana Katolik Indonesia, Pemuda Katolik, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) serta Universitas-universitas Katolik, lembaga dan elemen Katolik lain menyediakan diri untuk menjadi relawan mendukung pemerintah bersama-sama menghadapi wabah Covid-19,” ujar Romo Adi.

Terakhir, Romo Adi menyampaikan kesiapsediaan para cendekiawan dan Ilmuwan Katolik untuk ikut memberikan sumbang-saran kepada pemerintah dalam melawan Covid-19.

Romo Adi Prasojo menyampaikan pernyataan Gereja Katolik setelah bertemu dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid – 19 Doni Monardo di Graha BNPB, Jakarta Timur.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BNPB yang juga Ketua Gugus Tugas Doni Monardo mengharapkan berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat menyadari bahaya Wabah Corona sehingga mereka mampu melakukan berbagai macam upaya untuk mencegah dan memitigasi.

“Diharapkan korban jiwa dapat dikurangi,” kata Doni.

Di samping itu, Doni menyampaikan bahwa Gereja Katolik Indonesia memberikan bantuan dalam penanganan Covid -19. Bantuan tersebut berupa dukungan dokter yang dapat menjadi bagian dari tim sukarelawan dan sejumlah Rumah Sakit Katolik untuk pasien Covid – 19.(*)

Sumber berita (*/Agus Wibowo–Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB)
Editor (+rony banase)

Arahan & Strategi Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 untuk Pemda

151 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memberikan arahan dan strategi kepada para Gubernur, Bupati dan Wali Kota serta seluruh pemangku kebijakan di daerah untuk menerapkan beberapa poin sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19 di seluruh Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Doni Monardo dalam konferensi pers bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian serta jajaran unsur pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, sekaligus guna menindaklanjuti pernyataan Presiden RI yang disampaikan pada Minggu, 15 Maret 2020 di Istana Bogor dan pada Senin, 16 Maret 2020 tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam penanganan lebih lanjut.

Dalam arahan tersebut, Doni meminta agar Semua kebijakan daerah yang terkait dengan Covid-19 harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pemerintah Pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Bagi tiap-tiap daerah diharapkan dapat menetapkan protokol yang berkaitan dengan penanganan dengan mencakup 4 (empat) aspek yaitu; Pencegahan, Respons, Pemulihan dan Tim Pakar serta melakukan konsultasi tentang rencana kebijakan yang akan dibuat kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Dalam rangka penanganan Covid-19, pemerintah daerah bisa mengambil langkah-langkah kebijakan melalui strategi Social Distancing dengan berpedoman kepada protokol yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di Institusi Pendidikan, kegiatan ibadah, kegiatan berkumpul di tempat publik, pembatasan acara keramaian, proses kegiatan kerja Aparatur Sipil Negara, aktititas Front Liners (pekerja garis depan) dan pemenuhan kebutuhan dasar untuk masyarakat. Hal ini ditempuh dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi wilayah setempat.

Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat melakukan penguatan fasilitas kesehatan dengan melibatkan Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah (RSUD), Puskesmas dan Rumah Sakit Swasta serta penguatan sistem laboratorium di daerah masing-masing.

Kemudian dalam penanganan Covid-19, Pemerintah Daerah harus memaksimalkan kolaborasi pentahelik (Pemerintah, Akademisi/Pakar, Dunia Usaha, Komunitas/Masyarakat dan Media) serta pelibatan sampai tingkat Desa/Kelurahan termasuk perangkatnya (PKK, Karang Taruna dan RT /RW).

Adapun sebelum membuat keputusan, Pemerintah Daerah diharapkan dapat membentuk gugus tugas daerah terlebih dahulu dan bersifat segera. Kebijakan dan tindakan penanganan Covid-19 harus memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kemudian yang terakhir, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan keselamatan masyarakat, kepentingan antar daerah dan kepentingan nasional.(*)

Sumber berita dan foto (*/Agus Wibowo–Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB)

Rakornas PB 2020: Presiden Perintahkan Poin Solusi Penanggulangan Bencana

210 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kejadian bencana semakin meningkat. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2020 yang berlangsung di Sentul International Convention Center, Sentul pada Selasa 4 Februari 2020.

Kenaikan kejadian tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor, seperti perubahan iklim. Namun demikian, masih banyak bencana yang dapat dicegah dan dikurangi oleh kita semua. Menurut Presiden Jokowi, tantangan yang masih dihadapi yaitu bagaimana kita menyikapi ancaman maupun bencana, sering tergagap dalam tahapan manajemen bencana, seperti menghadapi bencana, memperbaiki kerusakan infrastruktur, penanganan penyintas atau pun saat pemulihan.

Presiden Jokowi saat memasuki Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2020 yang berlangsung di Sentul International Convention Center, Sentul pada Selasa 4 Februari 2020

Pada pembukaan Rakornas PB 2020 ini Presiden Jokowi menyampaikan beberapa poin perintah kepada pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan bencana. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi untuk menyikapi ancaman permanen. Beberapa poin berikut ini perintah Presiden Jokowi :

Pertama, Seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama, bersinergi untuk upaya pencegahan, mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan. Pemerintah daerah perlu melakukan pengendalian tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana. Sigap terhadap potensi ancaman bahaya sesuai dengan karakteristik wilayah, baik geologi, vulkanologi, limbah, hidrometeorologi, biologi, pencemaran lingkungan.

Kedua, Setiap gubernur, bupati dan wali kota harus segera menyusun rencana kontingensi termasuk penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan yang dapat betul-betul dilaksanakan semua pihak dan harus siap menangani bencana secara tuntas.

Ketiga, penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif, ‘Pentahelix’ yaitu kolaborasi antara unsur pemerintah, akademisi dan peneliti, dunia usaha, masyarakat, serta dukungan media massa untuk dapat menyampaikan pemberitaan kepada publik.

Keempat, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus meningkatkan kepemimpinan dan pengembangan sumber daya manusia yang handal dalam penanggulangan bencana, penataan kelembagaan yang mumpuni, termasuk program dan anggaran yang harus ditingkatkan sesuai prioritas RPJMN 2020-2024.

Kelima, Panglima TNI dan Kapolri untuk turut serta dalam mendukung upaya penanggulangan bencana termasuk penegakan hukum. Pengerahan dan dukungan secara nasional hingga ke tataran daerah yang dapat bersinergi dengan baik bersama pemerintah pusat dan daerah;

Sebelumnya, pada Senin, 3 Februari 2020 diselenggarakan seminar nasional dengan enam panel, menghadirkan para narasumber dengan berbagai institusi ini membahas enam tema utama, yaitu (1) Manajemen Kebencanaan; (2) Ancaman Geologi dan Vulkanologi (Gempa Bumi, Tsunami, Likuifaksi, Erupsi Gunungapi); (3) Ancaman Hidrometeorologi (Kekeringan, Karhutla, dan Perubahan Iklim); (4) Ancaman Hidrometeorologi (Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, Puting Beliung, Abrasi); (5) Ancaman Limbah dan Kegagalan Teknologi; serta (6) Sosialisasi Katana dan Edukasi Kebencanaan.

Rakornas PB 2020 ini merupakan kegiatan tahunan yang selalu diselenggarakan BNPB untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, BPBD, serta para pemangku kepentingan terkait guna membahas tantangan dan mendapatkan rumusan kebijakan serta strategi penanggulangan bencana yang lebih baik di masa depan.(*)

Sumber berita (*/Agus Wibowo–Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB)
Editor (+rony banase)

Doni Monardo Imbau Taman Vegetasi untuk Atasi Abrasi

50 Views

Pariaman, Garda Indonesia | Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengimbau kepada seluruh komponen yang terdapat di daerah, untuk mengedepankan penanaman vegetasi dalam rangka pengurangan kerusakan akibat abrasi.

Hal itu dikatakan saat melakukan kunjungan ke beberapa pantai barat di Sumatera Barat pada Kamis, 7 November 2019.

“Rusaknya bibir pantai di sepanjang pantai barat wilayah Sumatera Barat diakibatkan oleh abrasi, mengingat ombak di Samudera Hindia begitu kencang”, ujar Doni.

Menurutnya dengan menanam vegetasi, bibir pantai akan tertahan dari abrasi, “perlu dilakukan penanaman pohon yang cocok dengan tanah di sekitar pantai, beberapa yang terlihat hidup subur di sini adalah pohon cemara udang dan Pohon Pinago (Beringin Pantai)”, tambah Doni.

Selain untuk mengatasi abrasi, pohon-pohon tersebut dapat dijadikan sebagai shelter alami jika terjadi tsunami. “Masyarakat dapat menyiapkan tangga atau tali di mana dapat digunakan untuk berlindung naik ke atas pohon yang tinggi untuk bertahan dari terjangan tsunami”, tutup Doni.

Kepala BNPB, Doni Monardo saat melepas penyu ke laut

Kepala BNPB kemudian berdiskusi dengan Zahir Man salah satu tokoh masyarakat yang tinggal di bibir pantai Desa Ampalu, Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Zahir Man mengatakan pohon Pinago (beringin pantai) yang berada persis di depan rumahnya telah ada dari sekitar tahun 1980, “pohon ini awalnya kecil, hanya setinggi paha orang dewasa pada tahun 1980, namun kini tingginya sudah hampir 4 meter dan memiliki akar yang kuat”, kata Zahir.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan, “Pemerintah provinsi Sumbar mendukung program yang ditawarkan kepala BNPB, saya juga melihat langsung di Jepang juga menggunakan vegetasi untuk mengurangi abrasi”, ujar Nasrul.

BNPB akan bekerja sama dengan pemerintah daerah Sumatera Barat, Kabupaten/Kota di Sumbar , TNI/POLRI, para pecinta lingkungan serta dunia usaha akan memberikan bibit-bibit pohon tersebut kepada masyarakat. Diharapkan bibit pohon tersebut ditanam dan dirawat dengan baik sehingga dapat berfungsi menahan derasnya ombak dan tsunami yang menghantam bibir pantai.

Setelah melakukan peninjauan ke beberapa lokasi pantai yang rusak akibat abrasi, Kepala BNPB beserta rombongan melakukan penanaman pohon mangrove dan melepas penyu ke laut lepas serta menanam pohon Cemara Udang di pantai sekitar Bandara Internasional Minangkabau. (*)

Sumber berita (*/Agus Wibowo–Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB)
Editor (+rony banase)

Kebakaran Lahan di Riau, Kepala BNPB, Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Lokasi

127 Views

Pekanbaru, Garda Indonesia | Hingga pagi, Minggu, 15 September 2019 terdeteksi ada 27 titik api kategori tinggi di Provinsi Riau. Secara umum Kota Pekanbaru masih diselimuti asap tipis hingga tebal dengan jarak pandang mencapai 1 km ada pukul 07.00 WIB dan pada pukul 10.00 WIB.

Jarak pandang berkisar antara 1 hingga 2.2 km dan suhu berkisar hingga 37 derajat celcius. Sedangkan kualitas udara menurut pengukuran PM10 pada pukul 07.00—10.00 WIB berada pada kisaran 182—201 ugram/m3 atau dalam level tidak sehat.

Bandara Riau tertutup asap akibat karhutla

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian meninjau kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau, pada Minggu, 15 September 2019.

Setelah terbang menggunakan helikopter TNI AU selama 25 menit dari Lanud Pekanbaru, rombongan mendarat di Lapangan Bola Desa Kerumutan, Pelalawan, Riau untuk meninjau karhutla di dekat pompa minyak Pertamina di Blok Eka Kuning.

Sepanjang perjalanan, kendaraan rombongan melintasi jalan terjal berupa tanah di antara belantara perkebunan kelapa sawit. Sebelum tiba di Blok Eka Kuning, rombongan disambut dengan bekas lahan dan hutan yang terbakar, bahkan masih teramati adanya asap dari kebakaran tersebut.

Sesampainya di titik lokasi pemadaman, Panglima TNI segera mengambil komando untuk menggerakkan pasukan dan melakukan analisa dan evaluasi (anev) terkait kendala dan kebutuhan pemadaman yang dilakukan melalui darat. Panglima TNI mendapat laporan bahwa perlu adanya alat berat untuk membuka dan memperluas parit. Selain itu pompa air berikut selangnya juga harus ditambah sehingga dapat menjangkau titik api.

Kepala BNPB, Panglima TNI dan Kapolri saat meninjau dan memberikan arahan terkait penanganan karhutla di Riau

“Kita akan kirim ekskavator untuk memperlebar parit. Kemudian juga pompa air beserta selangnya,” kata Panglima Hadi.

Kemudian sebagai alat pantau siaga karhutla, TNI juga akan mengirimkan drone yang akan terbang selama 24 jam siang dan malam. Hal itu penting karena menurut Hadi terdapat perbedaan data pada saat dan sesudah matahari terbenam.

“Drone ini akan diterbangkan 24 jam penuh untuk memantau. Api ini harus terus diamati karena siang dan malam beda. Kadang api padam saat siang, lalu malamnya menyala lagi,” kata Hadi.

Kapolri Jendetal Tito Karnavian mengaku heran setelah melihat sendiri karhutla yang ada di Provinsi Riau dari helikopter. Pasalnya dari sekian ribu hektar luas lahan yang terbakar tidak satupun yang mencakup lahan perkebunan sawit dan tanaman industri lainnya. Tito menganggap bahwa hal itu sekaligus menunjukkan masalah karhutla ini murni karena ulah manusia dan pelakunya adalah oknum yang sama.

“Apa yang sudah kami lihat dari helikopter bersama panglima TNI dan Kepala BNPB, lahan yang sudah jadi perkebunan, baik sawit maupun tanaman industri lainnya, kok tidak ada yang terbakar. Misal pun ada paling hanya sedikit dan di pinggir. Ini menunjukkan adanya praktek ‘land clearing’ dengan mudah dan murah memanfaatkan musim kemarau,” ungkap Tito.

Fokus dalam upaya pemberantasan karhutla, Tito akan memberi ‘reward and punishment’ bagi anggotanya. Tito meminta agar pasukan satgas karhutla dapat lebih kompak dan menjaga solidaritas sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik.

“Polda beserta jajarannya akan kami berikan ‘reward and punishment’,” kata Tito.

Melihat permasalahan yang ada, Kepala BNPB kembali menekankan upaya pencegahan untuk kedepannya melalui pendekatan kesejahteraan masyarakat dengan pertanian produktif. Selain itu perilaku masyarakat harus diubah sejak dini.

Doni mencontohkan bahwa ada beberapa jenis tanaman produktif yang bisa menjadi alternatif untuk menumbuhkan perekonomian warga seperti; kopi liberica, lidah buaya, cabai dan sebagainya.

“Ini masalah cara pikir manusia. Harus diubah. Mulailah dengan menanam tanaman produktif seperti cabai, kopi liberica, lidah buaya atau bisa juga pisang,” kata Doni. (*)

Sumber berita (*/Siaran Pers BNPB–Agus Wibowo)
Editor (+rony banase)