Arsip Tag: ketua dpd ri

Kasus Covid-19 Melonjak, Ketua DPD RI Minta Tunda Sekolah Tatap Muka

571 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah menunda rencana pembelajaran tatap muka (PTM) pada tahun ajaran baru, Juli 2021. Pasalnya, terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang sangat tinggi. Bahkan, jumlah anak-anak yang terinfeksi virus tersebut sangat tinggi.

Berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), persentase anak-anak yang terinfeksi Covid-19 mencapai 12,5 persen. KPAI juga menyebut ketiadaan ruang ICU pasien usia anak mengakibatkan banyak anak meninggal akibat Covid-19. Akibatnya, angka kematian anak karena Covid-19 di Indonesia menjadi yang tertinggi di dunia.

“Melihat dari data tersebut, saya sebagai Ketua DPD RI meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Ristek, untuk menunda rencana sekolah tatap muka,” tutur LaNyalla, pada Rabu, 23 Juni 2021.

LaNyalla juga meminta pemerintah mempertimbangkan rencana sekolah tatap muka yang akan dilakukan secara terbatas dengan protokol kesehatan. Karena, risiko terpaparnya anak dari Covid-19 masih sangat besar. Apalagi, anak-anak masih sulit menerapkan protokol kesehatan seperti orang dewasa.

“Satgas Covid-19 menyatakan data per 10 Juni 2021, tren kasus pada anak cukup tinggi. Padahal kita tahu saat ini sebagian besar anak masih melakukan sekolah jarak jauh dari rumah tetapi ternyata kasus pada anak juga cukup tinggi,” tuturnya.

Berdasarkan data Satgas Covid-19, terdapat 64.690 kasus positif pada anak dengan rentang usia 7—12 tahun. Sebanyak 60.642 sembuh, sementara ada 120 kasus kematian. Kemudian pada anak usia 16—18 tahun yang positif Covid-19 sebanyak 58.858 sedangkan yang sembuh 55.159 dengan jumlah kematian 130. Lalu, 46.706 kasus untuk usia 13—15 tahun dengan jumlah anak meninggal dunia 68 orang.

“Ini menunjukkan angka kasus Covid-19 untuk anak usia sekolah sangat tinggi. Untuk kategori SD dan SMA ini termasuk kelompok yang terpapar kasusnya tinggi dan harus jadi perhatian bersama. Dari data ini dapat disimpulkan peta risiko penularan Covid di satuan pendidikan cukup besar,” kata LaNyalla.

Hingga saat ini, sudah sekitar 32,19 persen sekolah yang melakukan PTM terbatas per 17 Juni. Namun, LaNyalla menyoroti data dari Kementerian Kesehatan yang menyatakan kesiapan sekolah dalam pencegahan Covid-19 saat ini masih rendah. “Masih kurangnya kesiapan sekolah dari segi ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih, sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan, dan disinfektan, ini juga harus jadi pertimbangan penundaan sekolah tatap muka meski dilakukan hanya seminggu 2 kali dengan kapasitas kelas 50 persen,” paparnya.

Menurut LaNyalla, Kemenkes juga sudah mencatat rendahnya kemampuan sekolah mengakses fasilitas kesehatan layanan kesehatan seperti Puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Kemudian juga terkait kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta disabilitas rungu.

Selain itu kesiapan berupa ketersediaan thermogun dan pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan dari satuan pendidikan seperti memiliki komorbid. Vaksinasi Covid-19 kepada tenaga pendidik juga masih belum sempurna. “Sementara, saat ini beban Puskesmas sangat besar. Apalagi banyak tenaga kesehatan yang terpapar Covid-19 saat menjalankan tugasnya sehingga harus menjalani isolasi mandiri,” terang LaNyalla.

LaNyalla pun menyoroti keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) yang saat ini kritis. Ia meminta pemerintah untuk menambah lagi kapasitas ruang perawatan untuk pasien anak. “Pemerintah harus menyediakan fasilitas ruang NICU dan ICU khusus Covid bagi pasien usia anak. Karena kritisnya ruang ICU dan NICU di berbagai daerah di Indonesia mengakibatkan pasien usia anak yang positif Corona sulit diselamatkan saat kondisi mereka kritis,” tegasnya.

Sebagai ganti penundaan sekolah tatap muka, LaNyalla meminta agar pemerintah memaksimalkan sistem pembelajaran jarak jauh. Meski kurang ideal, kondisi Covid-19 yang sudah mengkhawatirkan menjadikan sekolah jarak jauh sebagai solusi terbaik. “Maksimalkan pembelajaran jarak jauh dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki korelasi dengan pendidikan dan anak, seperti NGO dan relawan-relawan pemerhati anak yang fokus terhadap kegiatan mengajar agar pembelajaran lebih intensif,” ucap LaNyalla.

DPD RI melakui Komite III yang membidangi pendidikan dipastikan akan ikut memantau perkembangan mengenai rencana sekolah tatap muka. LaNyalla juga mengimbau agar percobaan sekolah tatap muka untuk sementara disetop dahulu, kecuali bagi daerah yang berstatus zona hijau.

“Saya pun berharap kepada orang tua murid untuk lebih memperhatikan anak-anaknya. Dampingi selalu anak-anak saat belajar dari rumah, dan hindari dulu beraktivitas di luar karena penyebaran virus Corona baru sangat cepat,” tutupnya. (*)

Sumber berita dan foto (*/tim)

Bongkar Sindikat Uang Asing Palsu 4,5 Triliun, LaNyalla Dukung Polri Tumpas

245 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Keberhasilan Polresta Banyuwangi, Jawa Timur, membongkar sindikat pemalsu uang asing antarpulau, lengkap dengan barang bukti uang palsu senilai Rp 4,5 triliun, diapresiasi Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Ia pun berharap Polri bisa menumpas kejahatan ini karena telah merugikan keuangan negara.

“Kita harus memberikan apresiasi kepada Polresta Banyuwangi atas keberhasilan membongkar dan menangkap 10 anggota sindikat pengedar uang palsu antar-provinsi. Kejahatan ini sangat meresahkan. Bahkan negara pun sangat dirugikan,” tutur LaNyalla, pada Kamis, 4 Maret 2021.

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, uang palsu senilai Rp 4,5 triliun yang beredar, sama artinya dengan kita kehilangan uang Rp.4,5 triliun. “Nilai uang palsu itu sepadan uang kita yang hilang dicuri sindikat. Bayangkan, betapa besar kerugian yang kita terima. Rp.4,5 triliun itu jumlah uang yang sangat besar,” ujarnya.

Untuk itu, LaNyalla meminta kepada Polri untuk memberikan informasi terkait uang asing palsu, termasuk ciri-ciri dan lainnya, sehingga masyarakat berhati-hati dalam menukarkan uangnya. “Masyarakat pun tidak boleh sembarangan menukarkan uang. Cari tempat penukaran uang atau lembaga yang memang terpercaya untuk melakukan aktivitas itu,” ujarnya.

LaNyalla pun dengan tegas meminta Polri untuk menumpas para sindikat hingga ke akar-akarnya. “Sindikat ini sudah sangat merugikan keuangan negara. Dan mereka harus diberikan hukuman yang berat,” pintanya.(*)

Sumber berita (*/tim)

Foto utama oleh merdeka.com

PPKM Tak Efektif, Covid Tembus 1 Juta, LaNyalla: Sanksi Tegas Pelanggar Prokes

126 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Langkah pemerintah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan penyebaran Covid-19, dinilai kurang efektif tanpa saksi tegas. Angka Corona pun sudah tembus 1 juta. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyarankan pemerintah daerah menyiapkan sanksi tegas bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes).

Sesuai dengan rilis yang diperoleh Garda Indonesia, LaNyalla berharap pemerintah menyiapkan langkah yang lebih tegas dan konkret untuk mengatasi pandemi yang semakin berlarut-larut. “Sudah beberapa pekan PPKM dijalankan. Namun hasilnya kurang efektif. Karena jumlah kasus Covid-19 tidak mampu ditekan. Masyarakat pun seperti mengabaikan protokol kesehatan,” tuturnya pada Selasa, 26 Januari 2021.

LaNyalla memberikan contoh PPKM Jawa Timur yang menjaring 1,9 juta pelanggar prokes. Menurutnya, fakta ini menunjukkan masyarakat tidak peduli dengan wabah yang sedang melanda. Contoh kasus lainnya adalah masih dibukanya sejumlah cafe dan tempat hiburan di kalangan anak muda.

“Hal ini sangat kita sayangkan. Karena hal ini semakin menambah jumlah kasus. Padahal, langkah pertama untuk memutus mata rantai itu adalah dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya.

Oleh karena itu, LaNyalla mengingatkan para kepala daerah untuk tegas menerapkan sanksi ketat bagi pelanggar protokol kesehatan. “Jika kasus semakin meningkat, saya rasa pemerintah tidak bisa lagi memberikan toleransi. Seharusnya angka-angka ini menjadi kekhawatiran kita bersama,” tegasnya.

LaNyalla pun mengajak untuk bersama-sama menerapkan 3M, guna memutus pandemi Covid-19. “Karena kondisi saat ini sudah semakin buruk. Jika semua lapisan masyarakat patuh prokes, saya yakin wabah ini melandai,” tandasnya. (*)

Sumber berita dan foto (*/tim)

Editor (+roni banase)

Kecam Parodi Lagu Indonesia Raya, Ketua DPD: Itu Menginjak Kehormatan RI!

167 Views

Surabaya, Garda Indonesia | Beredar di media sosial parodi lagu “Indonesia Raya” yang diduga dibuat oleh oknum warga Malaysia. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah segera bertindak tegas karena parodi tersebut telah menghina bangsa Indonesia.

“Saya sangat mengecam video yang memarodikan lagu kebangsaan Indonesia. Sebagai anak bangsa, saya pribadi merasa sangat tersinggung pada unggahan video parodi lagu Indonesia Raya itu,” ujar LaNyalla, di Surabaya, pada Senin, 28 Desember 2020.

Sesuai dengan rilis yang diterima Garda Indonesia, Video parodi itu awalnya diunggah oleh salah satu akun YouTube yang berlogo bendera Malaysia. Konten video tersebut menunjukkan gambar ayam berlambang Pancasila dengan latar warna seperti Bendera Indonesia, Merah Putih.

Tak hanya itu, video parodi juga menampilkan animasi dua anak yang terlihat sedang kencing. Aransemen lagu hampir sama dengan lagu Indonesia Raya, namun liriknya diubah. Pada lirik lagu di video itu berisi penghinaan kepada Indonesia. Lirik lagu juga menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Proklamator sekaligus Presiden pertama RI, Soekarno.

“Penghinaan yang ditunjukkan dalam video parodi itu telah menginjak-injak kehormatan Republik Indonesia (RI). Pelaku juga telah menghina simbol-simbol negara kita. Saya protes keras dan meminta pihak-pihak terkait segera mencari dan menangkap pelaku karena ini menyangkut kedaulatan NKRI,” tegas LaNyalla.

Senator asal Dapil Jawa Timur itu pun meminta pemerintah mengirimkan nota keberatan kepada pihak Malaysia. LaNyalla menyebut, Malaysia juga harus melakukan penyelidikan mengingat pelaku membawa atribut negeri jiran.

“Pemerintah Malaysia tidak bisa tinggal diam, harus ikut menyelidiki siapa pelaku yang melakukan penghinaan kepada Indonesia,” tuturnya.

LaNyalla mengingatkan, tindakan provokatif seperti itu bisa mengancam hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu kedua negara harus bekerja sama untuk mengusut pelaku parodi lagu Indonesia Raya.

“Jika dibiarkan, masalah ini bisa mengancam hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Tentunya ini akan berdampak pada urusan diplomatik di ASEAN,” kata LaNyalla.

LaNyalla pun mengapresiasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur yang segera berkoordinasi dengan Polisi Diraja Malaysia (PDRM) untuk menelusuri dan memburu pelaku pembuat konten tersebut. Kedubes Malaysia di Indonesia juga sudah menyatakan akan menindak apabila pelaku merupakan warganya. “Perbuatan pelaku sangat keterlaluan karena sengaja melakukan provokasi. Saya meminta kepada Malaysia untuk memberi hukuman tegas apabila pelaku memang merupakan warga Malaysia,” ucap LaNyalla.

Mantan Ketum PSSI ini meminta masyarakat Indonesia untuk tidak terpancing. LaNyalla mengatakan, biar pelaku mendapat ganjaran melalui proses hukum.

“Saya meminta kepada rakyat Indonesia untuk tidak terpancing perbuatan pelaku yang memparodikan lagu kebangsaan kita. Jika kita terpancing dengan melakukan tindakan balasan, tujuan pelaku untuk memecah belah akan tercapai,” pesan lulusan Universitas Brawijaya itu. (*)

Sumber berita dan foto (*/tim)

Joe Biden & Kamala Harris – Presiden & Wapres USA, Ketua DPD RI Proficiat

981 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Ucapan selamat atas kemenangan Joseph Robinette Biden Jr. dalam pemilihan presiden Amerika Serikat juga disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Melalui siaran persnya, LaNyalla mengatakan, Amerika Serikat kembali membuktikan bahwa demokrasi adalah sistem politik terbaik yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warganegara untuk tampil sebagai pemimpin nasional.

“Joe Biden terpilih tidak hanya karena memiliki pengalaman panjang sebagai Senator dan pernah menjadi wakil presiden AS selama dua periode, tetapi juga karena rakyat Amerika membutuhkan sosok yang dapat dipercaya membawa AS bergerak maju dan menjawab sejumlah persoalan penting yang tengah dihadapi negara itu dan dunia, khususnya di era pandemi,” ujar LaNyalla, pada Minggu, 8 November 2020.

Joe Biden yang berpasangan dengan Kamala Harris berhasil melampaui jumlah minimal electoral votes yang dibutuhkan setelah dinyatakan menang di negara bagian Pennsylvania yang memiliki 20 electoral votes. Joe Biden dan Kamala Harris telah menyampaikan pidato kemenangan beberapa saat lalu dan berjanji akan bekerja untuk semua rakyat Amerika Serikat.

Joe Biden pernah menjadi Senator dari negara bagian Delaware untuk waktu yang cukup panjang dari tahun 1973 sampai 2009. Setelah itu, ia mendampingi Barack Hussein Obama sebagai Wakil Presiden AS dari tahun 2009 sampai 2017.

Pria yang akan berusia 78 tahun tidak lama lagi itu juga merupakan politisi Katolik kedua yang terpilih sebagai Presiden AS setelah John F. Kennedy (1961—1963).

Sementara, Kamalla Harris menjadi wanita kulit berwarna pertama yang menempati posisi kedua di AS. Mantan Jaksa Agung California dan petahana Senator dari California itu adalah anak dari pasangan Jamaika–Amerika dan India.

Joe Biden dan Kamala Harris akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden AS pada tanggal 20 Januari 2021 mendatang.

Selain mengucapkan selamat kepada Joe Biden, LaNyalla Mattalitti juga mengucapkan terima kasih kepada Donald Trump yang selama pemerintahannya menjaga komitmen hubungan baik dengan Indonesia.

LaNyalla juga berharap pemerintahan Joe Biden dan Kamala Harris melanjutkan kebijakan pemberian fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) untuk ekspor berbagai produk UMKM Indonesia ke Amerika Serikat.

Sebagai Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti mengatakan, dirinya telah mengunjungi banyak sentra industri kecil dan rumahan di Indonesia yang tersebar di berbagai daerah. Di era pandemi ini, UMKM memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yakni 54 persen.

“Ini adalah kebijakan yang saling menguntungkan kedua negara. Alangkah baik kalau dipertahankan, atau bahkan ditingkatkan,” pungkas LaNyalla. (*)

Sumber berita (*/tim)
Foto utama (*/istimewa)

Bertemu Pimpinan DPD, Jokowi Setuju Perkuat Pendidikan Islam

186 Views

Bogor, Garda Indonesia | Presiden RI Joko Widodo menyatakan mendukung dan setuju untuk memperkuat pendidikan Islam di Indonesia melalui percepatan peningkatan status 9 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Negeri Islam (UIN). Demikian disampaikan Presiden dalam rapat konsultasi dengan jajaran Pimpinan DPD RI, pada Jumat pagi, 19 Juni 2020, di Istana Bogor.

Rapat yang dimulai pukul 09.00 WIB itu diikuti formasi lengkap Pimpinan DPD RI, Ketua AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua I Nono Sampono, Wakil Ketua II Mahyudin dan Wakil Ketua III Sultan Baktiar Najamudin. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam itu, pimpinan DPD RI menyampaikan beberapa pokok pikiran hasil pengawasan dan serap aspirasi DPD RI.

“Selain penguatan DPD dalam proses legislasi tripartit dan peningkatan peran DPD dalam proses pembangunan daerah, kami juga sampaikan pandangan DPD tentang agenda Pilkada serentak 9 Desember 2020. Termasuk sikap DPD atas RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Selain itu, kami juga sampaikan hasil serap aspirasi, utamanya yang terkait dengan penguatan dunia usaha dan industri serta ekonomi masyarakat,” ungkap LaNyalla.

Ditambahkan LaNyalla, dukungan penuh Presiden Jokowi terhadap peningkatan status IAIN menjadi UIN sebagai upaya memperkuat perguruan tinggi Islam, adalah jawaban konkret untuk membuktikan stigma atau anggapan bahwa pemerintahan Jokowi tidak peduli terhadap pengembangan dan perkembangan Islam adalah tidak benar. “Kami berharap Menteri Agama segera menindaklanjuti arahan Presiden terkait hal tersebut,” tukas LaNyalla.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono mengungkapkan, selain hal-hal tersebut, pimpinan DPD RI juga menyampaikan pandangan agar refocusing anggaran di kementerian teknis tidak merugikan rakyat. Terutama terkait dengan belanja pembangunan yang sasarannya adalah kelas menengah ke bawah. “Kami masih menemukan beberapa kasus, rakyat kecil yang terkena dampak refocusing,” urainya.

Nono juga menyinggung tentang desakan DPD RI kepada pemerintah agar segera memperbaiki Tata Niaga Garam Rakyat. Dengan melakukan sejumlah penyempurnaan peraturan yang ada. Terutama terkait dengan serapan Garam Rakyat dan jadwal waktu Impor Garam yang tidak bertepatan dengan masa panen. Sehingga Garam Rakyat dapat terserap dengan harga yang tidak merugikan Petani Garam.

Sementara terkait Pilkada serentak Desember 2020, Wakil Ketua II DPD RI Mahyudin, meminta atensi pemerintah pusat terhadap permintaan beberapa kepala daerah agar mendapat bantuan dana dari pusat untuk penyelenggaraan Pilkada dengan protokol kesehatan. “Meskipun banyak daerah yang siap menyelenggarakan, tapi ada beberapa daerah yang kesulitan anggaran untuk menambah pos protokol kesehatan dalam Pilkada Desember nanti. Sehingga harus diperhatikan,” tandasnya.

Khusus mengenai impor barang jadi yang disinyalir mendistorsi dunia industri dalam negeri, juga menjadi pokok pikiran yang disampaikan Pimpinan DPD. “Kami sampaikan juga kepada Presiden Jokowi hasil rapat kerja kami dengan Menteri Perdagangan terkait distorsi tersebut, di mana Mendag sudah menyiapkan langkah untuk meminimalkan hal tersebut, salah satunya dengan pemberlakuan safeguard,” pungkas Wakil Ketua III Sultan Baktiar Najamudin. (*)

Sumber berita dan foto (*/Tim Media DPD RI)
Editor (+rony banase)

Sipur ke-10 DPD RI, Pimpinan DPD Evaluasi Proses Pilkada Desember 2020

166 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pelaksanaan Pilkada serentak Desember 2020 menjadi salah satu materi bahasan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang berlangsung pada Selasa, 16 Juni 2020 di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Topik Pilkada Desember memang mewarnai sejumlah laporan reses para Senator.

Dalam laporan reses 34 provinsi tersebut, memang ada sejumlah daerah yang siap melaksanakan Pilkada Desember 2020, dan ada yang tidak siap dan ingin ditunda. Khususnya terkait pendanaan yang berasal dari APBD. Sehingga sejumlah kepala daerah meminta dukungan para Senator agar mendapat bantuan dana dari pusat.

“Terhadap pelaksanaan Pilkada, di mana ada dua spektrum pendapat, di satu sisi hasil kajian dan sikap Komite I dan di satu sisi keputusan KPU bersama pemerintah untuk memulai tahapan Pilkada, maka diperlukan kearifan kita bersama untuk menyikapi secara bijak, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dengan tetap menyadari tugas pokok dan fungsi legislasi, pengawasan dan pertimbangan anggaran yang diamanatkan kepada DPD RI,” urai Wakil Ketua II DPD RI Mahyudin saat memimpin sidang.

Untuk itu, lanjutnya, mengingat Perppu Nomor 2 Tahun 2020 telah disahkan, dan berproses menjadi Undang-Undang, maka dengan tetap memperhatikan dinamika situasi dan kondisi yang berkembang terkait bencana non-alam ini, maka sejalan dengan Pasal 201A ayat (3) Perppu No.2 Tahun 2020 yang berbunyi;

“Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud ayat (2) (— bulan Desember 2020 —) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non-alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A.”

“Artinya Sidang Paripurna DPD RI mengapresiasi kesimpulan rapat Komite I dengan Mendagri agar dalam setiap pembahasan dan pengambilan keputusan yang terkait dengan tahapan Pilkada yang dilakukan oleh penyelenggara bersama pemerintah, melibatkan DPD RI sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan keputusan MK terkait kewenangan DPD RI,” tandas Mahyudin, yang juga Senator asal Kalimantan Timur itu.

Usai Sidang Paripurna, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menjelaskan, evaluasi terhadap proses Pilkada Desember 2020 yang akan dilakukan DPD RI, selain mengacu kepada Perppu No.2 Tahun 2020, juga akan ditindaklanjuti secara teknis dengan pemerintah melalui Kemendagri. “Jadi nanti setiap Senator di 32 provinsi yang menggelar Pilkada (minus 2 provinsi, red) melakukan pengawasan proses dan tahapannya. Termasuk terhadap sejumlah daerah yang meminta bantuan pendanaan dari pusat,” ungkapnya.

Ditambahkan LaNyalla, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana tahapan yang dijalankan KPU terkait protokol kesehatan. Karena ini menjadi isu utama kajian dan sikap Komite I DPD RI. “Dan seperti disampaikan tadi di Sipur, bahwa Perppu No.2 tahun 2020 memberi peluang untuk dilakukan evaluasi terhadap Pilkada Desember, terutama terkait wabah Covid-19 ini. Jadi nanti kami konkretkan dengan Kemendagri proses keterlibatan Senator dalam pengawasan proses tersebut,” beber LaNyalla.

Sejumlah topik juga dibahas dalam Sipur ke-10 dalam masa sidang IV DPD RI kali ini. Di antaranya terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), RUU Haluan Ideologi Pancasila, Bansos dan bantuan APD bagi tenaga medis, tarif listrik yang naik, kemiskinan yang meningkat, stimulus ekonomi untuk usaha kecil dan menengah.

Sipur dipimpin lengkap 4 pimpinan DPD RI, yakni Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua I Nono Sampono, Wakil Ketua II Mahyudin dan Wakil Ketua III Sultan Baktiar Najamudin, yang secara fisik berada di komplek parlemen Senayan. Sedangkan para anggota DPD mengikuti secara virtual di kediaman masing-masing. (*)

Sumber berita dan foto (*/Tim Media DPD RI)
Editor (+rony banase)

Banyak Zona Merah, LaNyalla Pinta Pemerintah Kaji Ulang Pilkada Desember

409 Views

Surabaya, Garda Indonesia | Kesimpulan rapat kerja antara Komisi II DPR RI, Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP yang menyepakati Pilkada serentak akan digelar pada 9 Desember 2020, mendapat tanggapan dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Berdasarkan rilis yang diterima Garda Indonesia, Dikatakan LaNyalla bahwa pemerintah sebaiknya melakukan kaji ulang keputusan tersebut, mengingat Kemenkes dan Gugus Tugas dari BNPB belum pernah menyatakan wabah ini berakhir.

“Sampai hari ini masih banyak daerah, baik provinsi maupun kota kabupaten yang masih dalam zona merah. Bahkan kurvanya belum menurun. Malah di sebagian daerah menunjukkan tren naik. Itu dari sisi wabah itu sendiri. Belum dari sisi kualitas pilkada apabila diselenggarakan dalam situasi di mana pandemi belum dinyatakan berakhir. Ini penting untuk dikaji secara mendalam, termasuk apa urgensinya harus dipaksakan tahun ini?” ungkap LaNyalla di Surabaya, pada Kamis, 28 Mei 2020.

LaNyalla mengambil contoh Jawa Timur, kemarin, Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, Joni Wahyuhadi, menyatakan khawatir Kota Surabaya bisa menjadi seperti Kota Wuhan, Cina. Karena penyebaran di Surabaya sangat cepat. Dan 65 persen angka kasus Covid-19 di Jawa Timur disumbang dari Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Sementara Surabaya, Sidoarjo dan Gresik akan menggelar Pilkada.

Diungkapkan LaNyalla, republik ini tidak terancam bubar hanya karena pilkada ditunda. Sebab, sudah ada mekanisme bila masa jabatan kepala daerah berakhir, bisa ditunjuk pelaksana tugas untuk menjalankan pemerintahan daerah. Justru republik ini akan semakin menderita, bila wabah ini tidak segera berakhir. Semua akan terganggu. Sehingga sebaiknya pemerintah fokus menangani wabah ini dan dampaknya bagi masyarakat.

“Sudah benar apa yang dilakukan pemerintah dengan refocusing anggaran untuk prioritas penanganan wabah ini. Dengan menunda anggaran belanja yang masih bisa ditunda dan mengalihkan untuk penanganan pandemi. Nah, pilkada ini menurut saya, salah satu anggaran belanja yang bisa ditunda,” tukas LaNyalla seraya mengungkapkan bahwa untuk Pilkada Desember nanti, KPU sudah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp.535,9 miliar.

KPU RI memang mengajukan tambahan anggaran di luar anggaran untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) guna menyesuaikan penyelenggaraan pilkada dengan protokol kesehatan. Anggaran tersebut di antaranya digunakan untuk membeli masker bagi 105 juta pemilih, sebesar Rp.263,4 miliar. Kemudian, untuk alat kesehatan bagi petugas di TPS dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih sebesar Rp.259,2 miliar. Dan Rp.10,5 miliar untuk alat kesehatan bagi PPS dan Rp.2,1 miliar untuk PPK.

Sebelumnya, Bawaslu RI pernah melansir 10 kerawanan Pilkada 2020 di tengah pandemi. Di antaranya kecemasan dan kekhawatiran petugas penyelenggara pilkada meskipun bekerja dengan protokol kesehatan. Dari sisi pemilih, dimungkinkan terjadi penurunan pengguna hak suara, bila masyarakat memilih tidak hadir ke TPS. Dan kerawanan politik uang, mengingat masyarakat berada dalam situasi ekonomi yang sulit.

Penulis dan editor (+rony banase)
Foto utama oleh Aditya Pradana Putra