Arsip Tag: KPK RI

Kemendagri Dukung KPK Bersihkan Penyelenggara Negara Koruptif

44 Views

Manado, gardaindonesia.id | Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) mencatat di tahun 2018; terdapat 19 kepala daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dan sekitar 61 Anggota DPR dan DPRD yang tertangkap kasus korupsi. Terakhir kasus DPRD Kalimantan Tengah. Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap 14 orang di Jakarta, OTT tersebut terkait dengan urusan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah.

Mencermati dinamika tersebut, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar, memberikan apresiasi dan respek terhadap kinerja jajaran KPK yang telah kembali memgungkap praktek korupsi penyelenggara pemerintahan.

“Kemendagri sebagai Kementerian yang memiliki fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pemerintahan di daerah mendukung penuh terhadap upaya KPK yang terus melakukan pembersihan terhadap praktik koruptif di jajaran pemerintah daerah”,tutur Kapuspen Kemendagri, Bahtiar, Sabtu/27 Oktober 2018.

“Silahkan KPK membersihkan terus demi kebaikan dan perbaikan tata kelola pemerintahan,” ujarnya.

Bahtiar menjelaskan bahwa hal tersebut menunjukan sistem pengawasan masyarakat terhadap penyelenggara sudah berjalan.

“Adanya kewenangan yang besar, baik Kepala Daerah maupun DPRD, selaku penyelengara pemerintahan di daerah sehingga terbuka kecenderungan untuk menyalahgunakan kewenangan. Peran masyarakat diperlukan dalam mengontrol pemerintahan sesuai dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik, guna menciptakan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme”. jelasnya.

Menyikapi hal tersebut, Bahtiar menyatakan perlu adanya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan termasuk mekanisme rekrutmen para penyelenggara negara, karena Indonesia negara besar dan kaya, jumlah penduduk sekitar 263 juta.

“Masih banyak warga negara yang siap menjadi politisi berintegritas, Indonesia memiliki banyak tokoh yang penuh integritas, jujur, dan antikorupsi. Menjadi penyelenggara negara untuk mengabdi bangsa dan negara, bukan memperkaya diri dan keluarga. Ketika dihadapkan pada pilihan antara kepentingan pribadi dan negara, mereka mendahulukan kepentingan negara, fokus menjalankan amanat rakyat,” papar Bahtiar.

Penyelenggaraan otonomi daerah selama ini tujuan utamanya adalah untuk memperkuat posisi pemerintah daerah (Pemda) dalam memajukan kesejateraan rakyat di daerah (human development). Untuk menjamin akselerasi otonomi daerah itu maka diperlukan pemimpin daerah (kepala daerah) yang dipilih langsung (Pilkada) agar menjadi kuat legitimasi politiknya dan dapat tenang bekerja karena tidak dirongrong oleh permainan politik di daerah. Pilkada langsung saja tidak cukup, masih perlu pula di dapat kepala daerah yang kuat, cerdas, enerjik, berintegritas moral yang kuat dan syarat pengalaman dalam mengendalikan pemerintahan daerah dan memajukan kesejateraan rakyat.

Bahtiar juga menyoroti sistem pemerintahan daerah dan sistem rekruitmen politik saat ini perlu dievaluasi.

“Undang –undang Pemerintah Daerah dan Undang – undang Pilkada, UU yang mengatur birokrasi, administrasi tata kelola keuangan dan daerah yang menurut arahan Presiden sangat rumit, dan hanya mengedepankan aspek prosedur administrasi belaka, perlu dievaluasi secara sungguh-sungguh, komprehensif, utuh dan mendalam, karena tidak kompatibel menghasilkan penyelenggara negara yang berintegritas, hadirnya negara dalam kehidupan masyarakat dan percepatan kemajuan masyarakat bangsa dan negara,” pungkasnya. (*/Puspen Kemendagri + IMO)

Ungkap Aktor Korupsi 24 ASN Rote Ndao, KOMPAK NTT Siap Advokasi

202 Views

Kupang-NTT,gardaindonesia.id – Hasil rilis bersama KPK RI dan BKN, 24 ASN (Aparatur Sipil Negara) Kabupaten Rote Ndao yang terbukti korupsi. Maka, Gabriel Goa, Koordinator KOMPAk NTT (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Nusa Tenggara Timur) sekaligus Direktur Lembaga Hukum dan HAM PADMA INDONESIA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia), melalui pesan Whatsapp kepada media ini, Kamis/13 September 2018 pukul 13.17 wita, menyatakan sikap:

Pertama, mendesak 24 ASN Rote Ndao yang dihukum pidana Tindak Pidana Korupsi untuk berani mengungkap Aktor Intelektual Tindak Pidana Korupsi yang diduga kuat merupakan atasan mereka dan Legislator yang mengesahkan APBD Rote Ndao. Fakta hukum, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Pengusaha sebagai Pelaksana Proyek biasanya dikorbankan untuk mengamankan Atasan. ANS yang pastinya akan dipecat dan tidak mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya; lebih baik berani mengungkap dan kalau takut; KOMPAK NTT bersama PADMA Indonesia siap bantu dan minta perlindungan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dan KPK RI (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Kedua, mendesak KPK RI untuk memeriksa 24 ASN Rote Ndao untuk mengusut tuntas dugaan kuat tindak pidana korupsi berjamaah di Rote Ndao.

Dikutip dari Portal Berita Daring, bertajuk http://www.kpknews.net/nasional/jubir-kpk-pns-mantan-koruptor-harus-di-pecat-rote-ndao-ada-24-pns

“PNS yang terlibat dalam masalah hukum memang harus dipecat sesuai karena apabila tidak diproses untuk dilakukan pemecatan maka pejabat atau atasan yang bersangkutan yang akan diberikan sanksi.“ tegas Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (10/9/2018).

Data Dari BKN, untuk Kabupaten Rote Ndao terdapat sekitar 24 PNS aktif yang terlibat Kasus Korupsi dan sudah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Maupun Pengadilan Tipikor Kupang.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Rote Ndao,Jonas M Sely ketika di konfirmasi Wartawan pada selasa 11/9 via ponselnya, sama sekali tidak merespon. (*/+ rb)