Arsip Tag: mahfud md

Mahfud MD Imbau Kepala Daerah Hindari Korupsi & Tunaikan Janji Politik

126 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polhukam) Mahfud MD, berpesan agar Pemerintah Daerah yang terpilih pada Pilkada Serentak 2020 menghindari perilaku koruptif dan menjalankan amanah sebaik-baiknya.

“Para kepala daerah yang telah dilantik agar menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, menghindari korupsi, dan sedapat mungkin menunaikan janji-janji politiknya,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD, saat memberi arahan secara virtual kepada 184 kepada daerah hasil Pilkada serentak 2020, pada Rabu, 14 April 2021.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2021/04/04/larang-mudik-lebaran-2021-korlantas-kemenhub-siap-333-titik-sekat/

Mahfud MD juga meminta Pemerintah Daerah selalu berkoordinasi dan bersinergi dalam kebijakan pengamanan di wilayahnya, serta turut mendukung dan mengimbau kepada masyarakat terkait kebijakan Larangan Mudik Lebaran.

Menurut Mahfud, kondisi daerah yang stabil juga sangat menentukan jalannya roda pemerintahan.”Kita membutuhkan sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sinergi sangat penting, karena tanpa bersinergi, kebijakan antara Pusat dan Daerah mustahil diimplementasikan,” tegas Mahfud.

Mahfud pun meminta Pemerintah Daerah melakukan pengetatan dan penegakkan protokol Kesehatan terutama selama bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1442H/ 2021.

“Kepala Daerah yang terpilih dalam Pilkada merupakan mandataris rakyat yang perlu kita jaga legitimasinya,” pungkas Mahfud.(*)

Sumber berita dan foto (*/tim)

Editor (+roni banase)

Mahfud MD Perintahkan Usut Tuntas Dua Super Tanker Iran dan Panama

181 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terus mengawal proses hukum dan mengusut tuntas kasus penangkapan dua kapal super tanker asal Iran dan Panama yang melakukan pelanggaran di teritorial Indonesia pada tanggal 24 Januari 2021 lalu.

Dalam upaya penuntasan kasus itu, Menko Mahfud MD telah beberapa kali melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kapolri, Kejaksaan Agung, dan Kepala Staf Angkatan Laut.

“Kita undang beliau-beliau, mendengarkan laporan dari Bakamla, kemudian rapat dilanjutkan ke kantor Menko Maritim dan Investasi, karena ini kejadiannya di laut dan administrasi pengelolaannya tidak bisa lepas dari maritim dan investasi,” ujar Mahfud MD usai memanggil kembali Kepala Bakamla dan Dirjen Perhubungan Laut pada Jumat siang, 26 Februari 2021 di Kantor Kemenko Polhukam.

Menurut Mahfud, pemerintah sudah menyatakan dua kapal super tanker tersebut telah melakukan tindak pidana. “Kapal serta awaknya sekarang masih ditahan di Batam, untuk selanjutnya akan ada proses hukum. Kita akan melakukan proses hukum karena itu kedaulatan kita, kedaulatan teritorial maupun kedaulatan hukum kita,” tegas eks Menteri Pertahanan itu.

Sementara itu, Kepala Bakamla Aan Kurnia mengatakan, usai dilakukan penyelidikan, kasus tersebut kini diserahkan ke Kementerian Perhubungan. “Alhamdulillah sekarang sedang didalami oleh teman-teman penyidik dari kementerian dan lembaga yang terkait. Tapi prinsipnya, kapal tertangkap tangan sedang melaksanakan kegiatan ilegal di perairan kepulauan atau perairan Indonesia yang berlaku kedaulatan penuh Indonesia,“ ujarnya.

Menanggapi hal ini, Dirjen Perhubungan laut Agus Purnomo mengatakan akan segera menetapkan tindak pidana yang akan diberikan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan dua kapal super tanker asal Iran dan Panama itu di perairan Pontianak, Kalimantan Barat. “Kalau membuang limbah pasti ada pidananya kemudian juga tentang alur pelayaran, yang lain-lain ini masih dalam proses penyidikan. Harapan kami dalam waktu tidak lama akan segera ada penetapan,” ujar Agus Purnomo di Kantor Kemenko Polhukam usai rapat dengan Menko Mahfud.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi III Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo menjelaskan, dalam waktu dekat Satgas yang dibentuk Menko Polhukam akan mengumumkan pihak yang bertanggung jawab, termasuk akan menindak tegas jika ditemukan pelanggaran. “Saat ini tahapannya sudah tahapan penyidikan, langkah-langkah penyitaan sudah dilakukan, dan sekarang sedang berlanjut pemeriksaan-pemeriksaan. Diharapkan dalam waktu dekat sudah dapat diumumkan siapa yang bertanggung jawab atau ditetapkan sebagai tersangka,” tegasnya.

Untuk diketahui, kedua kapal super tanker MT Horse Iran dan MT Freya Panama ini, diduga melakukan sejumlah pelanggaran diantaranya sengaja menutup nama kapal, mematikan Automatic Identification System (AIS) atau Sistem Identifikasi Otomatis, dan masuk tanpa izin ke teritorial Indonesia.

Selain itu, dua kapal tersebut juga melakukan ship to ship transfer BBM illegal, dan membuang zat yang mencemari laut Indonesia. (*)

Sumber berita dan foto (*/tim Kemenkopolhukam)

Editor (+roni banase)

Ancam Mahfud MD, Ditreskrimsus Polda Jatim Bekuk 4 Orang

180 Views

Surabaya, Garda Indonesia | Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus Polda Jatim) membekuk 4 (empat) orang tersangka yang mengancam Menko Polhukam, Prof. Mahfud MD. Ancaman yang tersebut tersebar di media sosial grup whatshapp maupun youtube. Di mana dalam konten yang diunggah oleh tersangka ini berisi tentang ancaman dan ujaran kebencian.

Dalam video yang diunggah di youtube oleh tersangka, mengancam akan membunuh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut. Sehingga polisi dengan cepat melakukan penyelidikan terhadap konten yang ada di youtube dengan nama akun “Amazing Pasuruan” dan berhasil menangkap para pelaku.

Saat ini empat orang pelaku yang sudah diamankan oleh polisi ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Jatim. Sementara itu, dari hasil interogasi yang dilakukan oleh penyidik, bahwa empat orang ini adalah simpatisan HRS.

Empat orang yang berhasil dibekuk oleh polisi yakni, MN, AH, MS dan SH.

Menurut Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebutkan, memang benar Anggota Ditreskrimsus Polda Jatim telah mengamankan empat orang penyebar ujaran kebencian terhadap seseorang yang mana empat orang tersebut ditangkap di Pasuruan Jawa Timur.

Ujaran kebencian ini awalnya di unggah oleh tersangka MN, kemudian video dalam akun youtube tersebut disebarluaskan melalui media sosial whatshapp grup bernama “Front Pembela Ib HRS” oleh tiga tersangka lain.

“Iya benar, bahwa Ditreskrimsus Polda Jatim telah mengamankan empat orang tersangka pengunggah ujaran kebencian di Pasuruan Jawa Timur,” ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, saat menyampaikan rilis di Polda Jatim, pada Minggu siang, 13 Desember 2020.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim Kombes Pol Gidion Arif Setyawan menyatakan, berdasar akun “Amazing Pasuruan” ini, anggota melakukan penelusuran jejak digital. Sehingga pihaknya menetapkan pelaku sebagai tersangka.

Kasus ini, terang Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, adalah Close Social Media sehingga kami menertibkan LP model A, kenapa kita tetapkan empat orang ini sebagai tersangka, karena mereka tahu bahwa konten yang diunggah itu melanggar norma dan melanggar UU memuat atau berisikan tentang ujaran kebencian dan sifatnya mengancam. Ini yang dilarang dalam UU ITE sesuai dengan Pasal 127 ayat 4 dan 28 dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

”Benar kita amankan empat orang tersangka ujaran kebencian dan ancaman yang mengunggah sebuah konten di youtube hingga menyebar ke grup whatshapp, dalam akun itu berisi tentang kebencian dan ancaman, keempatnya kita kenakan pasal 127 ayat 4 dan 28 ancaman hukumannya 6 tahun,” ucap Ditreskrimsus Polda Jatim.(*)

Sumber berita dan foto (*/tim)
Editor (+rony banase)

Pasukan Khusus TNI Berangkat ke Poso, Tumpas Pelaku Pembunuhan di Sigi

246 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Tentara Nasional Indonesia (TNI) memberangkatkan pasukan khusus untuk memburu kelompok Teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) menggunakan Pesawat TNI AU dari Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Selasa, 1 Desember 2020.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/11/30/presiden-jokowi-perintahkan-kepung-pelaku-pembantaian-keluarga-di-sigi/

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. saat Konferensi Pers bersama Menko Polhukam pada Senin, 30 November 2020, menyampaikan bahwa pengiriman pasukan ini dalam rangka membantu Polri untuk memperkuat pasukan yang sudah ada sebelumnya di Poso. Dukungan-dukungan untuk operasi sudah dikirim secara bertahap.

TNI akan menindak tegas atas pelaku pembunuhan warga sipil di Desa Lemban Tongoa Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi pada Jumat 27 November 2020 yang lalu oleh MIT. Sehingga apa yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa kelompok MIT harus ditumpas. “TNI akan menindak tegas atas pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh MIT, ” tegas Panglima TNI.

Panglima TNI mengharapkan doa seluruh bangsa Indonesia agar operasi ini bisa berjalan dengan lancar. (*)

Sumber berita dan foto (*/Puspen TNI)
Editor (+rony banase)

Presiden Jokowi Perintahkan Kepung Pelaku Pembantaian Keluarga di Sigi

310 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan untuk melakukan pengejaran serta pengepungan terhadap tempat yang dicurigai memiliki keterkaitan dengan para pelaku pembantaian di Sigi, Sulawesi Tengah. Sesuai perintah tersebut, Menteri Koodinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, saat ini Satgas Tinombala tengah memburu para pelaku pembantaian tersebut.

“Pemerintah akan melakukan tindakan tegas dan memburu pelaku melalui Tim atau Satgas Operasi Tinombala terhadap para pelaku kekejian dan kebengisan terhadap keluarga yang menyebabkan terbunuhnya empat orang di Sigi. Pemerintah juga mengutuk keras pelakunya dan menyatakan duka yang mendalam kepada korban dan keluarganya,” ujar Mahfud MD dalam keterangan persnya, pada Minggu, 29 November 2020.

Tim Tinombala, lanjut Mahfud, juga telah menyampaikan tahap-tahap yang dilakukan untuk mengejar pelaku dan melakukan isolasi serta pengepungan terhadap tempat yang dicurigai ada kaitannya dengan para pelaku.

Adapun pelaku pembantaian tersebut, menurut pemerintah adalah sisa-sisa kelompok Santoso atau dikenal dengan sebutan Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

“Memang pelakunya adalah Mujahidin Indonesia Timur. Kelompok ini adalah sisa-sisa kelompok Santoso,” tambah Mahfud.

Atas peristiwa ini, pemerintah berharap, para pimpinan umat beragama khususnya di Sulawesi Tengah, tetap menjalin silaturahmi agar masyarakat tidak terprovokasi isu-isu SARA. “Pemerintah berharap kepada seluruh pimpinan umat beragama, terutama di Sulawesi Tengah, untuk terus melakukan silaturahmi serta tidak terprovokasi oleh isu-isu SARA,” terang Mahfud.

Ditegaskan Mahfud, sejatinya agama apa pun hadir untuk membangun perdamaian.(*)

Sumber berita (*/tim Kemenkopolhukam)
Foto (*istimewa)

KPK Tangkap Menteri Eddy, Mahfud MD : Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu

251 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Terkait informasi penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Eddy Prabowo, pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan menghargai apa yang dilakukan oleh KPK sebagai sebuah proses hukum. Menurut Mahfud, pemerintah tidak akan mengintervensi dan menyerahkan proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Sampai sekarang pemerintah belum tahu pasti tindak pidana apa yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Pak Eddy Prabowo, sehingga ditangkap dengan OTT oleh KPK. Tapi apa pun alasannya, pemerintah menyatakan mendukung apa yang dilakukan oleh KPK, dan silakan itu dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar Mahfud MD dalam keterangan persnya, pada Rabu, 25 November 2020.

Pemerintah, lanjut Mahfud, terutama Presiden sudah berkali kali mengatakan, tegakkan hukum secara benar jangan pandang bulu kepada siapa pun.

“Nah mungkin kita baru akan tahu nanti, pukul 1 pagi (dini hari). Karena dalam 24 jam baru akan terlampau nanti, pukul 1.26 WIB,” tambahnya.

Mahfud kembali menegaskan, pemerintah mendukung setiap tindakan yang dilakukan oleh KPK untuk menegakkan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi. “Selama ini pun pemerintah memfasilitasi KPK untuk selalu bertindak dalam rangka pemberantasan korupsi itu,” ungkap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Menurut Mahfud, langkah pemerintah dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi, pemerintah telah mengeluarkan Perpres No. 102 tahun 2020 yang isinya memberi wewenang secara lebih teknis operasional kepada KPK untuk melakukan supervisi, bahkan jika diperlukan bisa dilakukan pengambilalihan perkara dari Kejaksaan Agung dan dari Kepolisian manakala di kedua institusi tersebut, sebuah perkara yang dilaporkan atau ditangani tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Kita sudah sampaikan ke KPK, silakan lakukan dan kita akan mem-back up-nya kalau itu untuk pemberantasan korupsi,” pungkas Mahfud. (*)

Sumber berita dan foto (*/Tim Kemenkoplhukam)
Editor (+rony banase)

IDI 2019, Demokrasi Indonesia Masih Fase Prosedural Belum Substansial

140 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menko Polhukam Mahfud MD memaparkan bahwa berdasarkan capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2019, Indonesia masih berada pada fase demokrasi prosedural, belum memasuki fase demokrasi substansial. Untuk menuju ke sana, memang diperlukan proses yang panjang, dengan didukung oleh semua aspek yang menyangkut kesigapan struktur, substansi dan kultur demokrasi yang matang dan berkualitas.

Pernyataan Menko Mahfud MD tersebut, disampaikannya dalam peluncuran Buku IDI 2019 pada Selasa, 24 November 2020 di kantor Kemenko Polhukam. Buku IDI ini dikeluarkan oleh Kemenko Polhukam bekerja sama dengan Kemendagri, Bappenas dan BPS. Hadir dalam acara ini antara lain Deputi bidang Polhukam Bappenas, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Deputi Statistik BPS, para tenaga ahli dan pakar statistik Indonesia, para Gubernur dan Kepala BPS Provinsi yang hadir secara virtual.

“Pemerintah menerbitkan Buku IDI 2019 guna memberikan penjelasan yang komprehensif atas potret demokrasi yang dihasilkan melalui pengukuran IDI selama tahun 2019. Hasil IDI 2019 ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan di bidang politik,” harap Mahfud.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) diinisiasi pertama kali oleh Bappenas pada tahun 2008 untuk membantu perencanaan pembangunan politik. Secara spesifik, aspek-aspek demokrasi yang diukur dalam IDI adalah Kebebasan Sipil (dengan 4 variabel dan 10 indikator di dalamnya), Hak-hak Politik (2 variabel dan 7 indikator) serta Lembaga Demokrasi (5 variabel, 11 indikator).

Hasil IDI disampaikan dalam bentuk angka dari 0 yang paling rendah sampai dengan 100 yang paling tinggi. Angka ini dibagi dalam kategori kualitas capaian sebagai berikut: 60< Buruk; 60—80 Sedang; dan >80 Baik.

Dari hasil pengukuran IDI 2019 ini, terdapat 7 provinsi dengan kategori kualitas capaiannya “Baik” (skor >80), yaitu DKI Jakarta (88,29); Kalimantan Utara (83,45); Kepulauan Riau (81,64); Bali (81,38); Kalteng (81,16); Nusa Tenggara Timur (81,02); dan Daerah Istimewa Yogyakarta (80,67). Di luar 7 provinsi ini, 26 provinsi menunjukkan capaian kondisi demokrasi dalam kategori “Sedang” (Skor 60–80), dan 1 provinsi dengan kategori capaian “Buruk” (Skor <60).

IDI 2019 merupakan asesment kesebelas, mengikuti asesment sebelumnya yang dilakukan setiap tahun sejak tahun 2009.

Capaian Indeks Nasional pada tahun 2019 adalah 74.92, tertinggi selama sebelas tahun pengukuran yang berada di sekitar angka 70-an. Capaian ini mengindikasikan kualitas demokrasi yang “sedang”; demokrasi yang ditandai oleh hadir dan berfungsinya sistem dan institusi demokrasi, namun masih menyisakan sejumlah persoalan.

IDI memberikan gambaran demokrasi Indonesia yang kompleks, di mana indikator dengan capaian tinggi dan rendah tersebar di semua aspek. Hal ini membuat karakterisasi kondisi demokrasi Indonesia sebagai baik atau buruk menjadi sulit. Selain itu, demokrasi Indonesia juga ditandai oleh volatilitas yang cukup tinggi, khususnya terkait pemenuhan hak-hak politik dan kinerja lembaga demokrasi. (*)

Sumber berita dan foto (*/Tim Kemenkopolhukam)
Editor (+rony banase)

Pilkada di Tengah Pandemi, Menko Mahfud: Jaga Situasi Tetap Kondusif

155 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menko Polhukam Mahfud MD meminta penyelenggara Pilkada Serentak, peserta pilkada, Pemerintah Daerah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga agar situasi tetap berlangsung kondusif hingga di tanggal pelaksanaan pada 9 Desember 2020.

“Dua belas hari ke depan kita jangan sampai lengah, kita jaga betul agar situasi tetap kondusif. Masa tenang tanggal 6—8 Desember juga harus kita pastikan benar-benar tenang,’’ ujar Mahfud MD saat memimpin rapat analisa dan evaluasi tahapan Pilkada Serentak di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, pada Senin, 23 November 2020.

Rapat ini dihadiri oleh Mendagri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan Kepala BNPB, serta para gubernur yang hadir melalui fasilitas video conference.

Selain menekankan pentingnya menjaga situasi dan keamanan, Menko Mahfud juga mengingatkan agar protokol kesehatan sungguh-sungguh bisa diterapkan selama Pilkada. Demikian pula dengan distribusi logistik, harus sudah dipastikan sampai tepat waktu dan aman. “Diantisipasi betul kemungkinan kerumunan, agar dihindari penumpukan orang dengan mengatur jam dan jadwal orang melakukan pemilihan” tegas Mahfud.

Di rapat tersebut, Ketua KPU Arief Budiman juga melaporkan kepada Menko Polhukam, terkait perkembangan dan juga persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak, terutama terkait pengaturan jam kedatangan yang dibagi menjadi 5 kelompok. KPU telah melakukan simulasi baik di pemungutan maupun saat perhitungan suara di 104 kabupaten kota dan beberapa tempat lainnya.

“Jadi jumlah DPT yang ada di TPS tersebut akan dibagi kedatangannya menjadi lima kelompok, kelompok pertama pukul 07.00 – 08.00 pagi, kelompok kedua pukul 08.00 – 09.00 pagi, begitu seterusnya sampai dengan terakhir pukul 12.00—13.00 siang,”

Selain menjelaskan jadwal, Ketua KPU juga menginformasikan tingkat partisipasi pemilih yang dinilai cukup menggembirakan dari hasil simulasi yaitu di angka 75—77 persen.

Terkait dengan pelanggaran protokol Kesehatan di masa kampanye, Ketua Bawaslu, Abhan melaporkan hingga saat ini tercatat telah terjadi 1.763 pelanggaran, di mana 1.210 di antaranya dikenakan peringatan tertulis dan 168 lainnya dikenakan tindakan pembubaran.

“Kenapa, yang dibubarkan lebih sedikit, daripada yang diperingkatkan dengan tertulis, jadi kasusnya, Ketika peringatan kami layangkan memang tenggang waktunya satu jam, kalo tidak mengindahkan maka bisa dibubarkan. Ternyata banyak hal terjadi, begitu peringatan kami turunkan pada menit ke-50 mereka bubar. Jadi belum ada satu jam mereka bubar. Sehingga tidak bisa kami lakukan pembubaran. Tapi itu kami catat sebagai pelanggaran. Dan ada juga yang diperingatkan secara lisan, tidak sampai tertulis sudah bubar,“ ujar Abhan.

Secara Virtual, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga menjelaskan kesigapannya dalam membantu terlaksananya Pilkada serentak tahun ini, terutama dalam membantu pemerintah dan Satgas Penanganan Covid mencegah penyebaran Covid-19. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berharap agar masyarakat bisa melaksanakan pesta demokrasi secara damai.

“TNI juga membantu Pemda dan KPU daerah, dengan mengajak tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah, untuk menghimbau seluruh masyarakat melaksanakan pesta demokrasi secara dewasa, tidak terpengaruh provokasi dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” pungkas Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Terkait penjelasan mengenai penanganan Covid 19, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo, mengatakan angka Covid nasional semakin membaik. Jika dibandingkan kondisi nasional dengan keadaan global, di mana saat ini menunjukkan selisih yang cukup besar, yaitu 15,65 persen, sementara selisih angka kesembuhan 14, 83 persen. Namun demikian, Doni juga menjelaskan terjadi peningkatan kasus aktif dalam dua minggu terakhir.

“Namun dibandingkan beberapa minggu terakhir kasus aktif ini mengalami peningkatan. Dua minggu lalu kasus aktif itu berada pada posisi sekitar 54 ribu orang. Artinya ada 54 ribu orang yang dirawat di rumah sakit termasuk juga yang OTG. Namun, terhitung kemarin terjadi peningkatan menjadi 63.596 orang. Walaupun angka kesembuhan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sehingga sekarang ini sudah terdapat 418 ribu lebih yang sudah sembuh. Dan ini tidak terlepas dari kerja keras dari seluruh komponen di pusat maupun di daerah,“ ujar Doni.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar semua elemen mendukung pelaksanaan Pilkada, karena situasi Pilkada di tahun ini berbeda, di mana berlangsung di tengah pandemi Covid-19.

’’Tidak akan mungkin penyelenggara KPU bekerja sendiri dengan jajarannya. Kita dukung dengan semua kekuatan yang ada, kekuatan Linmas yang di bawah Pemda, Satpol PP yang ada di bawah Pemda, rekan-rekan Polri, Bapak Kapolri mohon untuk mengarahkan jajarannya dan juga rekan-rekan TNI. Karena memang situasi Pilkada saat ini, belum pernah terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia, di tengah pandemi. Ini baru pertama kali, pengalaman baru bagi kita semua,’’ pungkas Tito. (*)

Sumber berita dan foto (*/tim Kemenkopolhukam)
Editor (+rony banase)