Arsip Tag: maksi nenabu

Jadi Model Pertanian Terintegrasi, Sumba Tengah Berbenah Diri Pasca-Badai

119 Views

Sumba Tengah, Garda Indonesia | Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menjadikan Kabupaten Sumba Tengah sebagai Model Pertanian Terintegrasi di NTT. Penekanan VBL tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada acara Panen Padi di Lokasi Food Estate pada Kamis, 15 April 2021.

“Tahun depan (2022), diharapkan dukungan masyarakat melalui DPRD Provinsi, kami menganggarkan Pabrik Pakan Ternak di Sumba Tengah, agar jagung yang ditanam akan dibeli pabrik. Selanjutnya diproduksi dan menghasilkan pakan ternak sehingga masyarakat tidak perlu lagi membeli pakan ternak dari Pulau Jawa. Inilah yang kita sebut dengan Sumba Tengah menjadi Pusat Gerakan Pertanian yang terintegrasi karena proses dari hulu hingga hilir, ya dikerjakan dengan baik,” urai Gubernur VBL.

Gubernur VBL juga menginginkan Pulau yang terindah ini (Pulau Sumba) agar rantai pasoknya berasal dari dalam Pulau Sumba. “Sebagai pulau terindah, ke depanya harus memiliki rantai pasok kebutuhannya yang disediakan dari dalam Pulau Sumba sendiri,” pintanya.

Untuk itu, tandas VBL, Pak Kadis Pertanian, Lecky F Koli, mulai tanggal 25 April 2021, kita mulai Tanam Jagung Program TJPS di Sumba Timur dengan luasan lahan 10.000 ha, selanjutnya di Sumba Barat dengan luasan lahan 3.000 ha dan Sumba Barat Daya dengan luasan lahan 5.000 ha.

Gubernur NTT saat meninjau lumbung pangan di Sumba Tengah

Sementara itu, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Lecky F.  Koli saat diwawancarai media menyampaikan, arahan Bapak Gubernur siap ditindaklanjuti dan segera dikoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan Program TJPS sesuai target yang telah ditetapkan.

“Untuk menindaklanjuti arahan Bapak Gubernur, hari ini (Jumat, 16 April), kami berada di Sumba Timur untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama Pemda Sumba Timur untuk persiapan lahan, benih, pupuk dan alsintan guna percepatan pencapaian target Program TJPS dapat terlaksana di Sumba Timur dan selanjutnya di Sumba Barat serta Sumba Barat Daya,” ungkap Kadis Luki sapaan akrabnya.

Kepala Dinas PUPR, Maksi Nenabu pun menyampaikan dukungannya terhadap Program TJPS terkait infrastruktur pendukung. “Arahan Bapak Gubernur wajib kami tindaklanjuti, untuk di Pulau Sumba, terkait dukungan terhadap implementasi Program TJPS pasca-badai ini, langkah percepatan kami lakukan, diantaranya koordinasi dengan Pemkab Sumba Timur dan PT. Nindya Karya serta Balai Wilayah Sungai NT II untuk perbaikan sementara Bendungan Lambanapu, dan pelebaran akses darurat ruas jalan Waikabubak–Padedeweri yang dikerjakan dalam waktu yang cepat,” terangnya.

Lanjut Kadis Maksi, “Sedangkan Jembatan Lailunggi di Karera, dikarenakan alur air telah memperlebar sungai, maka perbaikannya akan dilakukan pembangunan tambahan bentangan baru sepanjang 20 meter dari panjang jembatan awal 40 meter sehingga total panjang jembatan menjadi 60 meter yang penanganannya diusulkan Kementerian PUPR dan penanganan secara darurat juga dilakukan untuk kelancaran akses transportasi.”

Selanjutnya, pada Jumat, 16 April 2021, Gubernur NTT bersama rombongan menuju Kabupaten Rote Ndao, menggunakan Pesawat Wings Air seri ATR 72-600, kemudian menuju Pulau Ndao Nuse untuk memantau masyarakat terdampak Badai Siklon Tropis Seroja beberapa waktu lalu.(*)

Sumber berita dan foto (*/Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT)

Editor (+roni banase)

Pendekatan Jaringan Atasi Kesulitan Air Bersih Bagi Masyarakat NTT

143 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | “Program untuk mengentaskan kesulitan air bersih bagi masyarakat dilakukan dengan Pendekatan Jaringan atau Transmisi di Provinsi dan Kabupaten/Kota mengurus mengenai sambungan ke rumah. Sehingga kolaborasi ketika jaringan kita siapkan maka sambungan ke rumah dapat tercapai”, jelas Plt Kadis Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUPR) Provinsi NTT, Maksi Nenabu (Kamis,23/05/19) di sela-sela Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Air Bersih di Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Dinas PUPR yang berlangsung pada 23—25 Mei 2019.

Plt Kadis PUPR NTT juga menyorot tentang peran lembaga penyedia dan penyalur air bersih seperti PDAM Kabupaten dan Kota Kupang yang seharusnya tidak boleh menghambat pelayanan kepada masyarakat

Plt Kadis PUPR NTT, Maksi Nenabu

“Lembaga tersebut tidak boleh menghambat pelayanan, kedepan jika bakal diambil alih oleh Pemerintah Provinsi untuk menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung selama ini”, ungkapnya

Kedepan, menurut Maksi Nenabu, bakal didorong agar setiap kabupaten mempunyai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sendiri karena selama ini diurus oleh Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

Sedangkan, Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Air Bersih mengajak seluruh komponen yang bertanggung jawab untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat agar dapat bekerja sama satu dengan yang lain

“Mari bekerja dengan saling menghidupkan kinerja, dengan koordinasi serta kolaborasi untuk mencapai sasaran”, ujar Wagub Josef kepada 110 orang peserta rakor dari 21 kabupaten dan kota.

Selain itu, Wagub Josef Nae Soi juga mengimbau agar dalam melayani masyarakat perlu menyatukan persepsi. “Kita harus saling menghidupkan kinerja satu sama lain, dengan berkoordinasi dan kolaborasi untuk dapat mencapai sasaran kerja”, pintanya.

“Harus juga bekerja dengan tujuan untuk mampu menghasilkan dampak positif. Intinya, rakyat bisa mendapatkan air. Jangan terbelenggu dengan aturan dan struktur yang ada. Kita langsung eksekusi, baik melalui air tangki atau pipa, agar masyarakat bisa menikmati. Bapak-Bapak dan ibu-ibu ini tugasnya sangat mulia, karena masyarakat membutuhkan air dan kita bersama bisa menghantarkan air kepada mereka. Bekerjalah melalui tahapan-tahapan kerjasama, upaya pemenuhan kebutuhan air bersih harus mencapai 100 persen,” ajak pungkas Wagub Josef Nae Soi. (*)

Penulis dan editor (+rony banase) Foto by batamnews.co.id