Arsip Tag: Menkopolhukam Wiranto

Presiden Jokowi Instruksikan Usut Tuntas Pelaku Penusukan Terhadap Wiranto

194 Views

Jakarta, Garda Indonesia | “Tadi siang saya langsung perintahkan kepada Kapolri, Kepala BIN, didukung oleh TNI, untuk mengusut tuntas, sekali lagi, mengusut tuntas dan menindak tegas terhadap pelaku dan seluruh jaringan yang terkait dengan peristiwa tadi siang,” ujarnya di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, pada Kamis, 10 Oktober 2019.

Baca juga :

https://gardaindonesia.id/2019/10/10/menkopolhukam-wiranto-ditusuk-dengan-senjata-tajam-di-pandeglang/

“Saya juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama memerangi radikalisme dan terorisme yang ada di Tanah Air. Hanya dengan upaya kita bersama, terorisme dan radikalisme akan bisa kita selesaikan dan berantas dari negara yang kita cintai ini,” pinta Presiden ke-7 Republik Indonesia ini sambil menyampaikan bahwa saat ini Pak Wiranto dalam penanganan tim dokter di RSPAD Gatot Subroto di Jakarta. Mohon doa dari seluruh masyarakat untuk kesembuhan beliau.

Pernyataan Kepala Negara tersebut disampaikannya usai menjenguk Menkopolhukam di RSPAD, beliau juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama memerangi radikalisme dan terorisme yang ada di Tanah Air.

“Hanya dengan upaya kita bersama, terorisme dan radikalisme akan bisa kita selesaikan dan berantas dari negara yang kita cintai ini,” pungkasnya. (*)

Sumber berita (*/Erlin Suastini–Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden)
Editor (+rony banase)

Menkopolhukam Wiranto Ditusuk dengan Senjata Tajam di Pandeglang

271 Views

Jakarta, Garda Indonesia | 2 (dua) orang yang diduga telah terpapar paham radikal melakukan upaya penusukan menggunakan benda tajam terhadap Jenderal TNI ( Purn ) Dr. H. Wiranto, S.H. ( Menkopolhukam ) pada Kamis, 10 Oktober 2019 sekitar Pukul 11.55 WIB di Pintu Gerbang Lapangan Alun-alun Menes Desa Purwaraja Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang.

Adapun informasi dari Polres Pandeglang menyatakan identitas pelaku sebagai berikut:
1. Saudari Fitri Andriana Binti Sunarto, lahir di Brebes 05 Mei 1998, Agama Islam, Alamat Desa Sitanggai Kecamatan. Karangan Kabupaten Brebes. ( Untuk saat ini yang bersangkutan tinggal / mengontrak di Kampung Sawah, Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang;
2. Saudara Syahril Alamsyah alias Abu Rara, Lahir di Medan, 24 Agustus 1988, berdomisili di Jalan. Syahrial VI No 104 LK, Desa Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatra Utara.

Syahril Alamsyah alias Abu Rara, tersangka penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto usai diamankan aparat

Upaya penusukan tersebut hendak ditujukan terhadap Menkopolhukam, Wiranto bersama rombongan yang hendak meninggalkan Helly Pad Lapangan Alun-alun Menes Desa Purwaraja Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang.

Wiranto ditusuk saat hendak pulang ke Jakarta usai menghadiri acara peresmian Gedung Kuliah Bersama di Universitas Mathla’ul Anwar yang beralamat di Kampung Cikaliung, Desa Sindanghayu, Kecamatan Saketi.

Menkopolhukam Wiranto (berbaju batik dan berpeci) saat bersalaman dengan Kapolsek Menes, Kompol Dariyanto, S.H., M.H.

Wiranto yang baru keluar dari mobil tiba-tiba ditusuk pelaku dari arah samping kiri mobil. Dua orang tersangka itu berupaya menusuk ke bagian perut Menkopolhukam Wiranto dengan senjata tajam (sajam) berupa gunting secara membabi buta sehingga mengakibatkan luka tusuk di bagian punggung Kompol Dariyanto, S.H., M.H. (Kapolsek Menes), dan luka tusuk dada sebelah kiri atas pada Saudara H. Fuad.

Usai kejadian itu Wiranto langsung dilarikan ke RSUD Berkah Pandeglang untuk mendapatkan pertolongan medis. Pantauan di RSUD Berkah Pandeglang, Wiranto langsung dirawat di Ruang Unit Gawat Darurat. Di sekitar lokasi terlihat banyak polisi yang berjaga di ruangan.

Selain tim medis, Bupati Pandeglang Irna Narulita terlihat juga memasuki ruangan, sedangkan di luar ruangan mobil ambulans tampak bersiaga.(*)

Sumber berita (*/Med/Red—Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Gerakan Indonesia Tertib, Instruksi Kemenkopolhukam bagi K/L & Pemda

150 Views

Banjarmasin, Garda Indonesia | Semua Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah telah diinstruksikan untuk melakukan inovasi bagi terwujudnya peningkatan ketertiban masyarakat di semua sendi kehidupan. Pasalnya, kehendak berperilaku tertib sebenarnya untuk memudahkan kehidupan masyarakat sendiri.

Demikian pernyataan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam, Irjen Pol Carlo B. Tewu mewakili Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto pada Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Tertib di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Jumat, 20 September 2019.

“Kesadaran tersebut dengan mudah dapat kita lihat dari berbagai pengakuan internasional atas peningkatan daya saing Indonesia yang juga merupakan buah dari kesadaran untuk melakukan hidup tertib berdasarkan aturan yang telah menjadi kesepakatan kita bersama,” kata Carlo.

Gerakan Indonesia Tertib merupakan salah satu gugus dari Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk mewujudkan visi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019 yaitu ‘Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong’. Visi tersebut kemudian menjadi landasan bagi visi pemerintahan berikutnya yang mempunyai kehendak kuat untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia.

GIT menjabarkannya dalam visi ‘Membangun Budaya Tertib untuk mewujudkan Generasi Indonesia Emas’. Melalui visi tersebut, seluruh daya dan upaya diarahkan untuk membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik generasi muda Indonesia, agar menatap masa depan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan besar, dengan mengubah cara pandang, pola pikir, sikap, perilaku dan cara kerja yang konvensional menjadi lebih berdaya saing dan berorientasi pada kemajuan teknologi, serta sekaligus berkepribadian dalam kebudayaan yang kuat melalui pembentukan sumber daya manusia yang unggul.

Pada tahun ke 3 ini, selain tetap melanjutkan semua program yang telah dicanangkan dalam kelompok-kelompok kerja, GIT juga akan lebih memfokuskan pada upaya merevitalisasi pasar tradisional serta tertib berlalu lintas yang dijabarkan dalam bentuk kampanye dan role model dalam aksi nyata.

“Pemihakan kita kepada keberlanjutan pasar tradisional adalah karena kita menghadapi kenyataan bahwa pasar tradisional semakin ditinggalkan karena daya saingnya yang melemah bila dihadapkan dengan pasar modern,” jelas Carlo.

Menurutnya, pasar-pasar tradisional perlu dibenahi karena faktanya keberadaan pasar tradisional sebenarnya sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat. Dalam beberapa hal bahkan keberadaan pasar tradisional mengangkat kearifan lokal yang justru menjadi daya tarik sendiri, seperti halnya keberadaan Pasar Terapung di Banjarmasin.

“Tentu setiap daerah mempunyai kekhasan dan keunikan lokal sendiri, namun gagasan merevitalisasi seluruh proses perdagangan serta ketertiban sebuah pasar tradisional agar lebih berdaya saing harus menjadi tujuan utama. Melalui aksi nyata revitalisasi pasar tradisional yang kita contohkan di Pasar Terapung tradisional di Banjarmasin beberapa waktu lalu, kita mengharapkan adanya satu energi dan momentum baru untuk meningkatkan posisi tawar dan peran pasar-pasar tradisional dalam memutar roda perekonomian masyarakat Indonesia,” ujar Carlo.

Hal lain yang menjadi perhatian bersama adalah tingginya angka kecelakaan, khususnya yang menimpa anak-anak muda yang menjadi korban sia-sia di jalan raya maupun moda transportasi lainnya. Melalui kampanye road safety ini diharapkan adanya kepedulian untuk bersama-sama saling mengingatkan dan menjaga agar generasi muda yang menjadi harapan bangsa tidak lagi menjadi korban sia-sia di jalan raya.

“Dengan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, kita akan dapat memfokuskan semua energi anak-anak muda kita untuk melakukan berbagai hal positif bagi kemajuan bangsa. Masa depan bangsa akan sangat tergantung dari peran generasi mudanya. Untuk itu melalui kampanye keselamatan berlalu lintas ini diharapkan dapat menjadi satu gaya hidup yang menjadi karakter anak-anak muda kita,” pungkas Carlo. (*)

Sumber berita (*/Polhukam)
Editor (+rony banase)

Wiranto: Pembatasan Internet di Papua Dicabut 5 September

172 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Koordiantor Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan pemerintahan mencabut pembatasan internet dan media sosial di Papua pada 5 September mendatang.

Baca juga:

https://gardaindonesia.id/2019/08/30/menkominfo-ri-pembatasan-layanan-data-di-papua-bersifat-sementara/

“Dengan dasar hoaks sudah berkurang, tonenya sudah positif, kondisi sudah stabil. Tapi dari informasi yang kita dapat, dari analisis keamanan, kita masih tunggu sampai tanggal 5 September, kalau kondisi masih kondusif kita buka lagi,” kata Wiranto dalam jumpa pers, Selasa, 3 September 2019.

Wiranto mengatakan pembatasan internet dan media sosial dilakukan di Papua dan Papua Barat untuk mencegah penyebaran hoaks.

“Gambar gak bisa dikirim, tapi teks masih bisa,” jelas Wiranto.

Pembatasan akses internet ini diambil pemerintah karena banyak yang campur tangan dan menggunakan kesempatan untuk ikut mengacaukan situasi di Papua dan Papua Barat.

Saat ini, Wiranto melanjutkan, situasi sudah kondusif. Ia bahkan sempat meminta pencabutan pembatasan internet dilakukan hari ini Selasa, 3 September 2019.

Namun berdasarkan pertimbangan keamanan, maka pencabutan akses internet baru akan dibuka 5 September. Itu dengan catatan kondisi di Papua dan Papua Barat sudah kondusif. (*)

Sumber berita (*/Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Menkopolhukam: “Papua dan Papua Barat Bukan Anak Tiri!”

160 Views

Manokwari, Garda Indonesia | Saat berada di Sorong, Menko Polhukam menyampaikan bahwa Papua dan Papua Barat merupakan anak emas pemerintah Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya dana yang didistribusikan untuk membangun Papua dan Papua Barat.

Baca juga :

https://gardaindonesia.id/2019/08/19/rusuh-terjadi-di-manokwari-perusuh-membakar-sejumlah-fasilitas-umum/

“Kalau ada yang mengatakan Papua dan Papua Barat itu anak tiri Indonesia, itu salah besar,” kata Menko Polhukam Wiranto ketika bertemu dengan para tokoh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, tokoh adat dan masyarakat di Manokwari, Papua Barat, Kamis, 22 Agustus 2019.

Menko Polhukam mengatakan Presiden Jokowi sudah 7 kali melakukan kunjungan kerja ke Papua dalam setahun. Menurutnya, tidak ada provinsi yang sesering itu dikunjungi presiden.

“Tidak ada provinsi yang dikunjungi presiden setahun 7 kali, tidak pernah ada. Jawa Tengah pun tidak sebanyak itu. Artinya Papua dan Papua Barat bukan anak tiri tapi anak emas. Saya yakin itu dan saya bisa buktikan itu,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Dijelaskan, pemerintah telah mendistribusikan dana Rp.100 triliun lebih untuk Papua dan Papua Barat. Selain itu, pemerintah juga telah membuktikan komitmennya menyamaratakan harga-harga kebutuhan pokok di Papua dengan wilayah lainnya.

“Dana pusat yang didistribusikan ke Papua lebih dari Rp.100 triliun. Bahkan kita masih ingat Presiden saat kunjungan minta jalan antarkota segera dibangun, juga minta harga-harga yang melambung tinggi di Papua harus sama dengan di Jawa dan itu terbukti dapat dilakukan,” ungkap Menko Polhukam Wiranto. (*)

Sumber berita (*/polhukam)
Editor (+rony banase)

RI – Timor Leste Sepakat Selesaikan Batas Darat ‘Two Unresolved Segment’

272 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pemerintah Indonesia bersama dengan Pemerintah Timor Leste telah sepakat menyelesaikan batas darat two unresolved segment yaitu di Noel Besi, Citrana dan Bijael Sunan Oben. Selain itu juga telah disepakati pengaturan teknis terkait dengan Haumeniana-Passabe dan Motaain-Batugede.

“Dalam pertemuan yang dilangsungkan dalam suasana bersahabat tersebut, kami telah sepakat mengenai penyelesaian batas darat two unresolved segment yaitu di Noel Besi, Citrana dan Bijael Sunan Oben. Selain itu juga telah kita sepakati tentang pengaturan teknis yang terkait dengan Haumeniana-Passabe dan Motaain-Batugede,” ujar Menko Polhukam Wiranto bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika menerima kunjungan Xanana Gusmao di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, 22 Juli 2019.

Menko Polhukam mengatakan, dengan selesainya two unresolved segment ini maka dapat disampaikan kepada masyarakat bahwa semua perundingan batas darat secara prinsip sudah selesai dan akan dilanjutkan untuk perbatasan maritim.

Menkopolhukam Wiranto dan Xaxana Gusmao

Selanjutnya kesepakatan ini akan difinalisasi oleh Senior Officials’ Consultation untuk dituangkan dalam Addendum No. 2 dari Perjanjian Batas Tahun 2005 dan nantinya tentunya akan dituangkan dalam perjanjian komprehensif Republik Indonesia dan Timor Leste.

“Terakhir, dengan rampungnya batas darat RI-Timor Leste maka saya ingin sampaikan bahwa Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste sudah mulai sepakat untuk kita mulai melaksanakan perundingan batas maritim,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Sementara itu, Special Representative of the Government of Timor Leste sebagai Ketua Perunding Perbatasan Timor Leste, Kay Rala Xanana Gusmao menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia terkait penyelesaian masalah perbatasan ini.

“Tadi teman baik saya, Pak Wiranto bilang lebih cepat lebih baik, ini bukan karena kita mau cepat-cepat tapi sudah lama sekali, tapi kita mau melanjutkan negosiasi batas laut. Oleh karena itu, dalam spirit, prinsip persaudaraan yang sekarang ini ada di antara dua negara dan dua pemerintahan, saya bisa bilang bahwa hari esok akan lebih baik,” kata Xanana Gusmao. (*)

Sumber berita (*/Kemenko Polhukam—Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Usai Bangun Huntara, Pemerintah Realisasi Bangun Hunian Tetap di Palu

173 Views

Palu, Garda Indonesia | Sembilan bulan pasca bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Palu dan sekitarnya, pemerintah kini mulai membangun hunian tetap untuk para korban yang terkena bencana. Untuk tahap awal, akan dibangun sejumlah 3.800 unit hunian tetap di 3 (tiga) lokasi yaitu Tondo, Duyu dan Pombewe.

“Saat ini penanganan bencana alam di Sulawesi Tengah telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang direncanakan dua tahun ke depan. Fokus utama pada tahap ini adalah pembangunan hunian tetap bagi para pengungsi yang saat ini masih berada di tenda-tenda pengungsian maupun di Hunian Sementara,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto pada acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Huntap dan Rapat Koordinasi Tahap Rehabilitasi – Rekonstruksi Penanggulangan Bencana Alam di Sulawesi Tengah, Senin, 1 Juli 2019

Pembangunan Huntap ini ditandai dengan peletakkan batu pertama di Desa Pombewe, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi.

“Untuk pembangunan Huntap ini memang ada beberapa tahap, tidak bisa sekaligus maka dibangun 3.800 unit yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan bantuan dari Yayasan Buddha Tzu Chi. Tentu saja jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan masyarakat terdampak, namun pemerintah terus berusaha memenuhi kebutuhan Huntap, baik yang didukung melalui dana APBN maupun pinjaman luar negeri,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Peletakan batu pertama oleh Menkopolhukam Wiranto

Menko Polhukam yang juga merupakan koordinator penanganan gempa di Sulteng ini berharap agar pembangunan Huntap ini tidak mangkrak. Menurutnya, hal ini justru harus menjadi rangsangan bagi Pemerintah Pusat, Daerah, dan yayasan kemanusiaan dan masyarakat untuk bersama-sama kembali membangun Palu.

“Untuk itu dibutuhkan koordinasi yang ketat dan kerja sama semua pihak, baik Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah maupun masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya agar Tahap Rehab-Rekon ini dapat berjalan lancar tanpa kendala yang berarti,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Menko Polhukam juga mengajak peran serta masyarakat dan pengusaha lokal. Tujuannya adalah untuk memacu roda perekonomian daerah dan masyarakat, sekaligus untuk menumbuhkan “rasa ikut memiliki”, dan meminimalkan ekses-ekses negatif yang mungkin timbul.

Sementara itu, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga mengatakan, perhitungan sementara dibutuhkan sekitar 11 ribu unit hunian tetap. Namun, baru 3 ribu yang saat ini akan dibangun, sedangkan sisanya sekitar 8 ribu sedang memasuki tahap lelang.

“(kalau ada yayasan yang mau bantu) tinggal kurangi saja yang 8 ribu itu, kan nanti bertahap ada tahap 1 sampai 3. Tapi yang pasti lahan sudah ada, inikan baru sekitar 100-an hektare, dia bisa sampai 362 hektare. Nanti kita kerjakan 100 hektare dulu, bertahap sambil kita evaluasi dan hitung berapa kebutuhannya,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, terdapat sekitar 11.788 hunian yang diperlukan masyarakat korban bencana alam di Palu, Donggala, dan Sigi. Jumlah itu masih bisa bertambah.

Saat ini masih banyak korban bencana alam di Palu, Donggala, dan Sigi yang tinggal di hunian sementara (huntara). Ada 699 unit huntara di 72 lokasi yang sudah selesai dibangun.

Dari 699 huntara, 288 berada di Kabupaten Palu, 221 unit di Sigi, dan 190 di Donggala. Huntara yang sudah dihuni masyarakat sebanyak 644 unit.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo, Bupati Sigi Irwan Lapata, Sekprov Sulteng Hidayat Lamakarate, Kapolres Sigi AKBP Wawan Sumantri, Dandim 1306/Donggala Letnan Kolonel Kav I Made Maha Yudhiksa, dan Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.(*)

Sumber berita (*/Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Menko Polhukam : “Mudik Lebaran 2019 Relatif Lancar dan Aman”

143 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyatakan mudik lebaran yang dilaksanakan pada tahun 2019 relatif lancar dan aman dibandingkan tahun lalu. Indikasinya dapat dilihat dari jumlah kecelakaan lalu lintas yang semakin turun dari tahun lalu.

“Mudik lebaran yang dilaksanakan pada tahun ini relatif lebih lancar dan aman dibandingkan tahun lalu. Indikasi aman dan lancar dapat dilihat dari jumlah kecelakaan lalu lintas. Pada tahun 2018 sebanyak 1.491 kecelakaan sedangkan tahun 2019 menurun menjadi 529 kecelakaan,” ujar Menko Polhukam Wiranto saat memimpin Rakortas Tingkat Menteri di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, 10 Juni 2019

Terkait dengan korban kecelakaan yang meninggal, Menko Polhukam menyebutkan sebanyak 331 korban kecelakaan meninggal pada tahun lalu, sedangkan tahun ini sebanyak 132 korban yang meninggal dan masalah lebaran memang menjadi masalah utama di Indonesia terutama masalah harga sembako, kondisi politik nasional, serta hal yang menyangkut masalah lalu lintas dan transportasi saat lebaran.

Apa yang telah dilakukan pemerintah dan aparat keamanan telah menghasilkan suatu kondisi yang lebih baik dari tahun lalu, namun tetap akan ada evaluasi terkait masalah ini agar dapat lebih baik lagi,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Dalam kesempatan itu, Menko Polhukam juga menyampaikan bahwa pemerintah akan kembali menjaga stabilitas politik dan keamanan pacsa lebaran yaitu menjelang sidang di Mahkamah Konstitusi yang menyangkut penyelesaian permasalahan Pemilu serentak 2019.

Dikatakan, pemerintah memberikan apresiasi kepada kontestan yang memilih menyelesaikan permasalah Pemilu melalui jalur hukum atau MK untuk menyelesaikan persengketaan, perselisihan, dan perbedaan dari Pemilu 2019.

“Kita bersyukur dan memberikan apresiasi kepada kontestan yang memilih lewat jalur hukum, lewat Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan berbagai sengketa para Pemilu 2019”, ujar Wiranto

“Kita berharap agar para kontestan tetap konsisten sehingga nantinya akan menerima keputusan apapun yang disampaikan di MK, karena dengan menghormati keputusan itu berarti tidak akan memperpanjang permasalahan,” tandasnya. (*)

Sumber berita (*/Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)