Arsip Tag: menteri hukum dan ham

Kumham Dukung Akselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional

50 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kementerian Hukum dan HAM (Kumham) menghelat Seminar Nasional “Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengakselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional” dalam rangka Hari Dharma Karya Dhika Tahun 2021. Seminar Nasional ini dilaksanakan secara hybrid, luring di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM serta daring melalui zoom dan youtube mengundang seluruh elemen masyarakat agar dapat berperan aktif ikut serta membangun Indonesia yang lebih baik.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menyampaikan seminar nasional ini adalah momentum dalam menyinergikan dan mengkoordinasikan peran pemerintah sebagai katalisator dan dinamisator baik kepada masyarakat maupun dunia usaha. Hasil dari seminar ini nantinya akan dimanfaatkan sebagai rumusan kajian dan rekomendasi kebijakan di bidang Hukum dan HAM.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu pilar pemerintahan turut berperan mendorong pemulihan kesehatan dan peningkatan ekonomi nasional melalui revolusi digital serta mengakselerasi kebijakan dalam mendorong kemudahan berusaha (ease of doing bussiness) melalui peran Ditjen PP dan BPHN dalam pembenahan regulasi serta peran AHU dalam penyederhanaan proses perizinan. Ditjen KI juga berperan mendukung UMKM dengan menyediakan layanan digital untuk pendaftaran merek sedangkan Ditjen Imigrasi berinovasi menciptakan visa elektronik bagi kemudahan investor.

Guna mempertajam mainstreaming Bisnis dan HAM di Indonesia, Ditjen HAM juga telah membangun aplikasi penilaian risiko bisnis untuk memfasilitasi perusahaan di semua lini bisnis.

Pada giat ini, hadir Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin sebagai keynote speaker. Ia menyampaikan bahwa kondisi pandemi ini memerlukan ketepatan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan guna menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi nasional. “Aturan kedaruratan” dibutuhkan guna mencegah keterlambatan bertindak yang berpotensi menyebabkan kerugian negara yang lebih besar.

Ma’ruf Amin menegaskan bahwa konsep rukhsah (kemudahan pada kondisi tertentu) yang serupa dengan pintu darurat di masa krisis dapat kita aplikasikan dalam tata peraturan perundang-undangan. Setiap keputusan/kebijakan harus berdasar pada azas pemerintahan yang baik utamanya asas kemanfaatan dan kepentingan umum.

Berbagai narasumber baik dari pembuat kebijakan, akademisi, praktisi kesehatan serta pelaku ekonomi berkumpul dalam seminar ini, untuk bersama-sama mendiskusikan mengenai proses dan strategi pemerintah dalam mempercepat Indonesia sehat dan pemulihan ekonomi nasional. (*)

Sumber dan foto (*/Humas Kumham)

Hari Dharma Karyadhika 2021, Menteri Yasona Tekankan Lima Hal

226 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Hari Dharma Karyadhika (HDKD) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) diperingati pada bulan Oktober setiap tahun. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menegaskan peringatan HDKD 2021 harus menjadi momentum untuk menunjukkan eksistensi Kemenkumham, khususnya di bidang pelayanan publik.

“Tunjukkan eksistensi Kemenkumham di bidang pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan citra positif Kemenkumham di masyarakat yang semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif),” tegas Yasonna, pada Jumat, 1 Oktober 2021.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, Menkumham Yasonna menekankan 5 (lima) hal kepada jajaran Kemenkumham pada acara pembukaan HDKD 2021. Pertama, jajaran Kemenkumham senantiasa melakukan pembenahan secara komprehensif untuk menghadapi tantangan zaman dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.

“Pembenahan tersebut termasuk dalam kebijakan perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, pengawasan melekat, serta monitoring dan evaluasi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi,” lanjut Yasonna menekankan hal kedua.

Berikutnya, Menkumham meminta pegawai Kemenkumham membuat keputusan yang tepat dan akurat. Keputusan yang diambil harus merujuk pada peraturan perundang-undangan, harus menjunjung tinggi norma/etika sebagai Aparatus Sipil Negara, serta mempertimbangkan norma/martabat masyarakat.

Sehubungan dengan pelayanan publik, jajaran Kemenkumham diharuskan melayani masyarakat secara baik dan ramah sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Yasonna mengajak insan pengayoman agar aktif melibatkan diri dalam penanganan Covid-19. “Turut mengedukasi masyarakat untuk selalu disiplin melaksanakan protokol kesehatan, mendukung program vaksinasi, serta aktif berkoordinasi dengan jajaran TNI, Polri, Satgas COVID-19, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah,” tutur Yasonna.

Tema peringatan HDKD 2021 adalah “Semakin PASTI”. Tema ini menjadi landasan Kemenkumham dalam melaksanakan tugas di tengah-tengah masyarakat, sebagai bentuk pengabdian dan ungkapan syukur, serta menjadi suatu renungan yang dapat menumbuhkan semangat baru dan profesionalisme.

Menurut Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto, tema HDKD 2021 “Semakin PASTI” memiliki arti adanya keberlanjutan program.

“Tujuan kita adalah dari waktu ke waktu semakin baik dalam hal profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Kita lihat dan evaluasi sehingga mempertahankan yang baik dan meningkatkannya sehingga semakin baik,” jelas Andap.

Rangkaian peringatan HDKD 2021 “Semakin PASTI” dimulai pada Jumat, 1 Oktober 2021 dengan pelaksanaan Doa Kumham untuk Negeri yang dirangkaikan dengan Pembukaan HDKD. Rangkaian kegiatan akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan seperti seminar/lokakarya, bakti sosial dan pelayanan publik, sport game dan skill challenge, ziarah dan tabur bunga, hingga puncak peringatan HDKD pada 30 Oktober 2021. (*)

Sumber dan foto (*/Humas Kemenkumham)

Editor (+roni banase)

WTP Beruntun 10 Kali, Kemenkumham Raih Penghargaan dari Kemenkeu

381 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meraih 2 (dua) penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan yang telah disusun. Penghargaan diberikan untuk kategori opini WTP tahun 2020 dan kategori opini WTP minimal 10 kali berturut pada tahun 2011—2020.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto mengatakan penghargaan ini menjadi bukti komitmen Kemenkumham dalam mengelola keuangan negara secara akuntabel dan transparan. Meskipun pengelolaan keuangan di masa pandemi Covid-19 tidak mudah, namun kementerian di bawah Yasonna H. Laoly ini terus berupaya agar APBN dapat memenuhi tujuannya dalam pelayanan publik.

Salah satu indikator pengelolaan keuangan yang baik adalah melalui opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diperoleh Kemenkumham.

“Ini komitmen kita agar anggaran negara dikelola secara benar, secara profesional dan akuntabel. Tidak boleh ada penyelewengan,” tutur Andap dari ruang kerjanya, pada Rabu, 15 September 2021.

Selain untuk pelayanan publik dalam bidang Hukum dan HAM, Kemenkumham juga turut mengambil bagian dalam penanganan Covid-19, seperti pelaksanaan vaksin, swab antigen, dan swab PCR bagi pegawai. Kemenkumham juga telah menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 di tahun 2020 dan 2021.

Menurut Andap, penghargaan atas perolehan opini WTP tahun 2020 tidak menjadi garis finis. Kemenkumham akan terus mengelola APBN secara akuntabel dan transparan untuk kepentingan masyarakat. “Itu (APBN) adalah uang rakyat. Pemerintah, termasuk Kementerian Hukum dan HAM akan mengelolanya untuk kepentingan rakyat. Segenap jajaran Kemenkumham melakukan pengelolaan keuangan secara bersih,” tegas Andap.

Dua penghargaan ini diraih Kemenkumham dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2021 yang dilaksanakan secara virtual pada Selasa, 14 September 2021. Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan di masa pandemi Covid-19 memiliki tantangan yang tidak mudah. Pasalnya, banyak Kementerian/Lembaga (K/L) yang anggarannya harus dipotong, di lain pihak ada (K/L) tiba-tiba mendapatkan anggaran besar untuk menjadi garda terdepan menghadapi Covid-19.

Selain Kemenkumham, penghargaan juga diberikan kepada instansi-instansi lain pada kategori opini WTP tahun 2020, opini WTP minimal 5 kali berturut-turut, , opini WTP minimal 10 kali berturut-turut, dan , opini WTP minimal 15 kali berturut-turut.

Penghargaan WTP Tahun 2020 diberikan kepada 1 Bendahara Umum Negara (BUN), 84 K/L, 33 Provinsi, 88 Kota, dan 365 Kabupaten. Selanjutnya penghargaan WTP minimal 5 kali berturut-turut sejak tahun 2016 s.d. 2020 diberikan kepada 1 BUN, 39 K/L, 22 Provinsi, 52 Kota, dan 235 Kabupaten.

Kemudian penghargaan WTP minimal 10 kali berturut-turut periode 2011—2020 diberikan kepada 25 K/L, 5 Provinsi, 13 Kota, dan 16 Kabupaten. Sementara itu, kategori terakhir yaitu penghargaan WTP minimal 15 kali berturut-turut sejak tahun 2006—2020 diberikan kepada 3 Lembaga Negara.(*)

Sumber dan foto (*/Humas Kemenkumham)

Editor (+roni banase)

Ke Menteri Yasona Laoly, Bupati Belu Minta Tambah Lima Pos Lintas Batas

479 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Bupati Belu, dr. Taolin Agustinus, Sp.PD-KGEH, FINASIM bersama Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone dalam dialog langsung secara virtual dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly pada giat Kumham Peduli, Kumham Berbagi pada Kamis, 29 Juli 2021 yang dilaksanakan secara serempak di seluruh Indonesia; menyampaikan apresiasi dan ungkapan terima kasih kepada Menteri Hukum dan HAM bersama seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

“Saya dr. Taolin Agustinus, Bupati Belu. Dari Pos Lintas Batas Negara Motaain, Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi NTT atas nama masyarakat Kabupaten Belu menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri bersama jajarannya yang pada hari ini sudah berbagi, sudah peduli untuk masyarakat kami yang terdampak yang akibat pandemi COVID-19 dan kita juga berharap semoga pandemi ini cepat berakhir,” ujar Bupati Belu.

Bupati Belu menyampaikan permintaan yakni terkait penggunaan Pas Lintas Batas (PLB) yang selama ini sesuai MoU hanya masyarakat Desa Silawan yang menggunakan PLB. “PLB ini sangat membantu dan memudahkan warga yang tinggal di wilayah perbatasan tetapi hanya satu desa saja yakni masyarakat Desa Silawan,” terang Bupati Taolin Agustinus.

Bupati Belu, dr. Agus Taolin saat berdialog dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly

Bupati Belu mengusulkan kepada Menkumham agar ke depan ditambah 5 (lima) desa di perbatasan dapat menggunakan juga fasilitas PLB sehingga mendapat kemudahan. “Saya mengharapkan agar Pak Menteri bersama jajarannya kalau bisa MoU-nya diperluas agar masyarakat yang ada di perbatasan saat pandemi ini berakhir masyarakat dapat memperoleh kemudahan ini,” ucapnya.

Bupati Belu pun mengungkapkan bahwa telah bersurat ke Kementerian Hukum dan HAM terkait pegawai Kemenkumham yang bertugas di perbatasan dan masih kesulitan untuk hunian dan lain-lain. “Pemkab telah menyiapkan lahan untuk pembangunan rumah. Mudah-mudahan Kemenkumham bisa berkoordinasi dengan PUPR untuk membantu perumahan bagi pegawai Kemenkumham di lintas batas ini. Sekali lagi terima kasih,” harapnya.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly langsung merespons bahwa akan mengecek surat yang dikirim Pemkab Belu dan akan dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR. “Memang, tentunya pegawai kita membutuhkan tempat apalagi pegawai-pegawai di PLBN. Kami akan koordinasikan. Memang tahun ini dan tahun lalu kondisi keuangan negara sangat berat karena mengalami refocusing akibat pandemi COVID-19 tetapi ini akan menjadi agenda kita,” terang Yasona.

Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone saat memberikan pas lintas batas kepada 10 keluarga penerima

Terkait Pas Lintas Batas, Menteri Yasonna mengutarakan bahwa tambahan kuota untuk beberapa desa akan segera ditindaklanjuti dengan meminta Dirjen Imigrasi bersama tim untuk ke Kabupaten Belu melihat dan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk urusan lebih lanjut.

Kakanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone melaporkan bahwa bantuan yang sudah disiapkan, akan diberikan kepada 1.058 keluarga yang tersebar di 24 kabupaten dan 1 kota. Khusus untuk wilayah perbatasan, diberikan bantuan sebanyak 425 paket bantuan pada 5 titik perbatasan. “Kita patut bersyukur karena berkah dari Tuhan melalui keluarga besar Kemenkumham, kita dapat saling berbagi di tengah situasi sulit akibat pandemi. Kami izin melaporkan juga bahwa pada hari ini, kami memberikan 10 Pas Lintas Batas kepada 10 keluarga yang ada di wilayah perbatasan,” ujar Marciana kepada Menkumham Yasonna Laoly.

Adapun bantuan sosial yang diberikan oleh Kanwil Kemenkumham NTT berupa paket sembako, di antaranya beras, telur, mie instan, ikan kaleng, susu kental manis, minyak goreng, sabun mandi, dan masker medis.

Turut hadir Inspektur Wilayah V, Budi Ateh, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra, Johanes Andes Prihatin, SE, M.Si, Kabag Protokol, Christoforus M. Loe Mau, SE, Plt. Adminsitrator PLBN Motaain, Engelbertus Klau, S.STP, Jajaran Kemenkum NTT serta perwakilan penerima bantuan.(*)

Sumber dan foto (*/prokompim belu)

Editor (+roni banase)

Enam Tahun Beruntun, Kemenkumham Raih Opini WTP dari BPK RI

349 Views

Kupang-NTT,  Garda Indonesia | Marciana Dominika Jone, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT bersama Kepala Divisi, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Pejabat Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang Milik Negara (BMN) mengikuti kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) secara virtual di Aula Kanwil Kemenkumham NTT pada Senin, 28 Juni 2021.

Laporan pemeriksaan keuangan disampaikan Hendra Susanto selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI menyebutkan tujuan dilakukan pemeriksaan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban keuangan dan pengelola keuangan negara wajib menyusun laporan keuangan. Pemeriksaan didasarkan 3 (tiga) dasar yakni UUD 1945 Pasal 23 E, F, G; UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk standar pemeriksaan keuangan didasarkan Peraturan BPK No.1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) pada lampiran II dan IV.

Opini yang diberikan BPK, jelas Hendra Susanto, atas hasil pemeriksaan keuangan Kemenkumham Tahun Anggaran 2020 yakni Wajar Tanpa Pengecualian. “Prestasi ini pantas dibanggakan dan perlu mendapat apresiasi. Opini ini bukan hadiah dari BPK, namun prestasi dan kerja keras dari seluruh jajaran Kemenkumham dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara,” ujarnya.

Untuk tahun anggaran 2021, Hendra berharap agar Kemenkumham untuk tidak mendapat salah satu opini seperti Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar, dan Tidak Memberikan Pendapat. “Mengingat kondisi saat ini masih dalam darurat Covid-19, dibutuhkan usaha ekstra maksimal bagi staf sesuai tugas dan fungsi terkait anggaran,” ulasnya.

Marciana Dominika Jone beserta jajaran Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT saat mengikuti secara daring Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun Anggaran 2020

Dilihat dari perkembangan opini dari tahun 2015—2019, Kemenkumham tetap konsisten bertahan pada opini Wajar Tanpa Pengecualian patut diapresiasi dan dilanjutkan untuk tahun anggaran selanjutnya. Prestasi Kemenkumham tidak lepas dari kata sempurna, masih dibutuhkan perbaikan dalam sistem pengendalian internal pemerintah dan kepatuhan peraturan perundang-undangan. Hendra mengharapkan adanya perhatian lebih dari segenap jajaran Kemenkumham dari kekurangan yang ada dan segera ditindaklanjuti.

Hendra pun menginformasikan kemudahan pelaporan keuangan kepada BPK melalui Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL), para perwakilan satuan kerja tidak perlu berangkat ke pusat. Hal ini memudahkan BPK dan Kemenkumham dalam memantau, memeriksa, dan menindaklanjuti laporan keuangan selama 24 jam dan menyesuaikan kondisi pandemi Covid-19.

Selanjutnya, dilakukan penyerahan laporan hasil pemeriksaan dari BPK kepada Kemenkumham dan pemberian cendera mata dari Menteri Kementerian Hukum dan HAM kepada Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI.

Yasonna H. Laoly, Menteri Kementerian Hukum dan HAM saat memberikan sambutan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Polhukam, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Auditor Utama I BPK RI/ Penanggung Jawab beserta Tim Pemeriksa, Para Pimpinan Tinggi Madya, Para Pimpinan Tinggi Pratama, para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi yang mengikuti kegiatan ini secara virtual melalui aplikasi zoom, dan para Pejabat Pengelola Keuangan dan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Yasonna merespons baik dan segera menindaklanjuti kekurangan yang ditemukan BPK serta mengingatkan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 dengan selalu menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. “Dengan keterbatasan jarak dan pertemuan secara langsung, pengelolaan keuangan yang optimal dan penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan berkualitas harus tetap berjalan,” pintanya.

Di akhir sambutannya, Yasonna menyampaikan terima kasih atas opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM TA 2020. Tak lupa, kerja sama kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang telah kooperatif dan informatif dalam proses pemeriksaan.(*)

Sumber berita dan foto (*/Humas Kemenkumham Provinsi NTT)

Editor (+roni banase)

Ketidakadilan dalam Keadilan Hukum di Indonesia

4.975 Views

Oleh Dr. Gradios Nyoman Rae, S.H., M.H.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat). Sebagai afirmasi dalam bagian awal tulisan ini; Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat) dan tidak berdasarkan kekuatan belaka (Machtsstaat). Konteksnya di sini adalah kedaulatan selalu berada di tangan negara sebagai pengambil keputusan final dalam upaya penegakkan keadilan di dalam sebuah negara.

Problem utama yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah Terpidana Korupsi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat ternyata telah bebas dengan gembira dari Lapas Sukamiskin Bandung. Sebuah lapas yang megah berdiri di tengah Kota Bandung. Memang namanya saja SUKA MISKIN akan tetapi, bagi penulis di dalamnya dihuni oleh para Koruptor yang secara hukum telah terbukti melakukan tindakan pidana korupsi yang tentunya “tidak miskin” seperti nama lapas tersebut. Di Lapas Sukamiskin, banyak berkumpul para koruptor, dan lapas tersebut tidak terlepas dari sorotan awak media akibat para terpidana secara bebas keluar masuk lapas tanpa ada pengawalan dan/atau adanya kepentingan yang urgensi.

Di sana pula, menjadi tempat perkumpulan orang kaya dengan fasilitas yang super mewah.

Sebuah pertanyaan yang menohok adalah: Ada apa dengan negara, yang memberikan Remisi kepada M. Nazaruddin sesuai ketentuan sebuah keadilan hukum?

Pemberian remisi dari negara kepada mantan bendahara Partai Demokrat ini dinilai sebagai suatu sikap mengkhianati penegakan hukum dalam sebuah negara hukum (Rechtsstaat) yang sangat menghargai dan menghormati supremasi hukum di Indonesia di mana Indonesia adalah sebuah negara yang sangat menjunjung tinggi supremasi hukum.

Kebijakan Negara

Kebijakan negara dalam hal ini kebijakan seorang Menteri Hukum dan HAM yang sangat fenomenal. Menteri Yosona Laoly telah memberikan remisi atau pengurangan masa tahanan terpidana secara istimewa kepada Saudara. M Nazaruddin, seorang terpidana yang terkenal sebagai buronan yang melarikan diri keluar negeri dari kejaran penyidik KPK beberapa tahun silam.

Remisi itu sendiri diatur di dalam undang-undang dan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (6), ketentuan ini hanya berlaku bagi tindakan pidana anak dan bulan korupsi. Terhadap Korupsi tetap berlaku PP No. 9 Tahun 2012 yang masih berlaku dan sampai saat ini belum ada wacana untuk direvisi.

Pada saat ini kita dikejutkan kembali dgn kebijakan inkonsisten yang melanggar ketentuan UU dilakukan oleh Yasona Laoly memberikan remisi 49 bulan kepada M. Nazaruddin. Kebijakan ini tentunya membuat para pemerhati korupsi dan ICW meradang dan mengecam keras. Atas sikap dan reaksi ini, mewajibkan Yasona Laoly dengan sadar menganulir kembali kebijakan yang sangat melukai hati rakyat dan para penegak hukum dalam hal ini KPK dan Polri.

Yasona Laoly telah menabrak ketentuan hukum karena telah diketahui oleh umum, dan berdasarkan ketentuan hukum bahwa terhadap kejahatan Korupsi para terpidana dalam kejahatan seperti ini, tak diberikan hak istimewa remisi atau bebas bersyarat.

Namun, anehnya oleh Laoly dengan gagah dan berani mengabaikan ketentuan-ketentuan yang telah menjadi hukum positif di negara kita (Rechtsstaat) dengan kekuasaan absolutnya yakni memberikan remisi secara istimewa kepada Terpidana bernama M. Nazaruddin selama 49 bulan atau 4 tahun 1 bulan.

Sebuah keanehan yang betul-betul aneh, memang aneh!. Saudara Yasona Laoly memang sudah melakukan hal yang aneh, dalam sejarah pemberantasan korupsi. Yasona Laoly pun telah mengabaikan hukum dan keadilan.

Tindakan Yasona Laoly telah melunturkan semangat para penegak hukum, yang selama dalam beberapa tahun terakhir telah memberantas dan terus berupaya memberantas tindakan korupsi dari para koruptor sampai akar-akarnya tanpa pandang bulu.

Yasona mengabaikan Undang-undang (UU) dan semangat rakyat. Dia telah mengingkari sumpah jabatan dan melanggar konstitusional khusus mengatur persamaan hak di hadapan hukum. Apakah Yasona Laoly semestinya sadar dan tahu bahwa negara kita ini adalah negara hukum (Rechtsstaat) bukan negara kekuasaan absolut (Machtsstaat)?. Dengan tahu dan mau, Yasona Laoly mengubah sistem pengadilan negara Inodenesia yang Rechtsstaat menjadi Machtsstaat.

Sebuah pertanyaan yang segera menyusul adalah apakah Yasona Laoly dalam hal ini telah menderita sakit ingatan atau autis, karena UU yang dibuat oleh para pendahulu sebagai bentuk keseriusan dalam menyikapi para pelaku korupsi yang sudah secara masif dengan tidak memberikan Hak Remisi atau cuti apa pun. Korupsi di Indonesia sudah menjadi peristiwa luar biasa (extra ordinary crime) yang harus ditegakkan secara serius.

Yasona Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM, sebagai pejabat negara telah meruntuhkan semangat penegakan hukum dan merangsang kembali para pelaku korupsi untuk melakukan korupsi secara bebas. Yasona Laoly pun dalam hal ini, tidak menghargai lembaga lain yakni KPK dan Polri sebagai gerbang terdepan melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan segala risiko hukum termasuk menerima institusinya di praperadilan dalam setiap langkah penangkapan dan penahanan.

Jika kita merujuk pada peraturan perundang-undangan Pasal 34 ayat (1) peraturan pemerintah No. 99 Tahun 2012 secara eksplisit menegaskan “syarat terpidana korupsi untuk mendapatkan remisi adalah bersedia bekerja sama dengan penegak hukum dalam membongkar perkara pidana yang dilakukannya, JC (justice colaborator). Sementara, di dalam tahap penyidikan-penuntutan sampai putusan, Saudara M. Nazaruddin yang terkenal dengan sikap melarikan diri ini tidak pernah menunjukkan sikapnya untuk mendukung para penegak hukum dalam membongkar para kejahatan korupsi lainnya, dengan mengajukan dirinya sebagai JC (justice colaborator).

Ada apa dgn Yasona Laoly dalam hal ini..? “Hanya Malaikat yang Tahu.”

Yasona Laoly, secara normatif, seharusnya tahu dam paham bahwa kebijakannya telah bertentangan dengan UU, lebih dari itu secara psikologis melukai hati penegak hukum (KPK) dan rakyat yang telah menggantungkan harapannya agar Korupsi di Indonesia harus diberantas secara tuntas.

Selain itu, jika kita merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, lalu dikaitkan dengan posisi Muhamad Nazarudin adalah sebagai pelaku utama, maka wajib hukumnya pengadilan menolak permohonan JC (Justice Colaborator) yang diajukan oleh M. Nazaruddin apalagi Remisi.

Kembali ke problem utama yakni pemberian remisi ala Yasona Laoly ada indikasi dan patut diduga ada konspirasi tingkat tinggi padahal ada dua perbuatan korupsi yang dilakukan Muhammad Nazaruddin, pertama menerima suap dari korporasi dan yang kedua adalah korupsi yang merugikan uang negara puluhan miliar.

Sudah seharusnya juga dalam hal ini, Presiden Jokowi bisa membentuk tim khusus pencari fakta yang independen agar dapat membuka apa motifnya di balik remisi yang fenomenal ini. Jokowi pun harus bisa membuktikan bahwa dirinya sangat peduli dalam soal tindakan pidana khusus ini. Terkait dengan hal ini, sebetulnya pak Jokowi bisa membuktikan tentang apa yang pernah beliau sampaikan dalam pidato ketika kampanye. Tidak hanya slogan, frasa yang hanya sekadar menarik hati para pemilih dalam konteks politik.

Hal yang dijalankan oleh Yasona Laoly tentang remisi atau cuti menjadi preseden buruk yang tidak berpihak pada semangat pemberantasan dan mengesampingkan efek jera bagi para pelaku yang serakah mencuri uang rakyat.

Halo Yasona Laoly di mana keadilan yang mau dicapai? Jika tujuan hukum sebagai sarana keadilan, maka menjadi adil jika saudara M. Nazaruddin akan menghirup udara bebas pada tahun 2024, bukan saat ini.

Remisi gaya Yasona Laloy ini sangat mengawatirkan kita semua, akan semakin tumbuh subur korupsi di Indonesia yang menjadi budaya dan tradisi yang dapat ditransformasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Perlu diingat bahwa Indonesia telah menjadi bagian negara yang turut dalam konvensi internasional dalam pemberantasan korupsi. Sudah seharusnya kerja sama secara internasional dapat terjalin baik dan korupsi di Indonesia seminimal mungkin dan bahkan pada waktu akan datang tidak lagi terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif.

Ditambah lagi dan masih dalam ingatan kita bahwa kasus wisma atlet dapat diungkap oleh KPK dalam masa Partai Demokrat berkuasa, tentunya upaya hukum yang dilakukan KPK tidak mudah harus membasmi para birokrat yang sedang berkuasa. Ini pekerjaan tak mudah, para penggiat korupsi, LSM dan masyarakat layak memberikan apresiasi kepada KPK dan Polri pada masa itu.

Sejarah telah mencatatnya bahwa tindakan Nazaruddin tidak hanya menerima suap dari korporasi tetapi juga merugikan uang negara yang bersumber dari pungutan pajak masyarakat kecil menengah sampai kelas atas.

Pembebasan Nazaruddin sungguh menggemparkan dunia internasional. Yasona Laoly memanfaatkan situasi Covid-19 sebagai momentum di mana rakyat hanya berfokus pada masalah kesehatan dianggap tidak lagi peduli pada para koruptor yang mau ambil atau rampok uang negara.

Kebijakan remisi ala Yasona Laoly telah menghilangkan akal sehat, meruntuhkan kerangka dan sistem hukum sehingga dalam strategi apa pun, pemberantasan korupsi hanya sebuah angan-angan, karena korupsi akan terus terjadi secara masif.

Semoga segala yang diuraikan dalam tulisan ini bermanfaat bagi kalangan para teoretis terlebih para penegak hukum. Biar Menteri Hukum dan HAM tergugah pula hatinya, untuk bertobat dan menganulir kembali kebijakan remisi bagi koruptor yang perbuatan pidananya berdampak pada ekonomi rakyat dan bahkan eksistensi sebuah negara.

Bagi kalangan luar, pemerhati korupsi, LSM para akademisi tergugah pula untuk memikirkan jalan terbaik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia agar terbebas dari segala praktik korupsi yang berkembang menjadi budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Banyak waktu dan uang telah terbuang dan dihabiskan untuk memikirkan bagaimana cara pemberantasan korupsi di Indonesia, agar jangan lagi terjadi ketidakadilan dalam keadilan di negara Indonesia yang kita cintai ini. (*)

*/ Penulis merupakan Advokat/Dosen Tetap Universitas Bung Karno dan tidak tetap di Universitas Kristen Indonesia

Editor (+rony banase)

Yasonna Laoly Mundur dari Jabatan Menteri Hukum dan HAM

829 Views

Jakarta, Garda Indonesia | “Bersama ini mohon perkenan izin Bapak Presiden saya mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhitung mulai 1 Oktober 2019,” kata Yasonna dalam surat tertulisnya, Jumat, 27 September 2019.

Yasonna Laoly mundur dari jabatannya sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Pengunduran dirinya diteken hari ini.

Mundurnya Yasonna tak berkaitan dengan kasus apapun, atau masalah Hak Asasi Manusia yang banyak disuarakan. Yasonna mundur lantaran terpilih jadi anggota dewan.

“Hal ini berkaitan dengan terpilihnya saya sebagai Anggota DPR Republik Indonesia Daerah Pemilihan Sumatera Utara,” kata Yasona.

Yasonna menyebut, mundurnya dia lantaran Menteri tak boleh merangkap jabatan. Hal ini sesuai Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Aturan itu menjelaskan bahwa menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Yasonna mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan dan kepercayaan oleh Presiden Joko Widodo.

Kader PDIP itu menyebut Jokowi dan Jusuf Kalla telah mendukung selama dirinya menjabat. Sehingga apa yang dilakukannya di periode pertama Jokowi, sudah benar-benar tuntas.

“Disamping itu saya memohon maaf apabila selama menjabat sebagai Menteri terdapat banyak kekurangan dan kelebihan,” tandas Yasonna. (*)

Sumber berita (*/Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)