Arsip Tag: mercy jone

Rakor Virtual Capaian Kinerja, Yasonna Ajak ASN Kemenkumham Kompak

120 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Pada tanggal 29 Juni—2 Juli 2020, jajaran 33 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) seluruh Indonesia bakal mengikuti Rapat Koordinasi Virtual Pengendalian Capaian Kinerja. Dibuka oleh Menteri Hukum dan HAM, Prof. Yasonna Laoly, S.H., M.Sc Ph.D. pada Senin, 29 Juni 2020 pukul 09.30 WITA—selesai di Graha Kebangsaan Jakarta dengan tema “Tatanan Normal Baru Kumham Pasti Produktif.”

Diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Pengayoman, Rapat Koordinasi Virtual Pengendalian Capaian Kinerja diikuti oleh 247 orang lingkup Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia; termasuk jajaran Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT yang diikuti secara virtual oleh Kakanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone, S.H. didampingi oleh Kadiv Yankumham, Kadiv Pemasyarakatan, Kadiv Administrasi, Kadiv Imigrasi, pada Senin, 29 Juni 2020 pukul 10.30 WITA—selesai di di Ruang Multi Fungsi Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT.

Sebelum rakor, dilaksanakan penandatanganan kerja sama sertifikat elektronik pada Kementerian Hukum dan HAM dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait Pengelolaan Data Berbasis Elektronik (PDBE).

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM tetap menyelenggarakan Rapat Kerja sekaligus melakukan pengendalian dan evaluasi atas capaian kinerja kita pada semester I Tahun Anggaran 2020 dengan media virtual.

“Pengendalian dan evaluasi ini sangat penting dan berharga, karena sudah terbukti bahwa dengan beberapa kali kita melaksanakan rapat kerja dengan mekanisme seperti yang sudah dan akan kembali kita laksanakan ini, kementerian Hukum dan HAM berhasil mempertahankan bahkan meningkatkan kinerjanya, prestasi kinerja sudah menjadi budaya di kementerian yang kita cintai ini,” ujar Yasonna mengawali sambutan.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly saat memberikan sambutan dan arahan dalam Rakor Pengendalian Capaian Kinerja Kemenkumham Semester I TA 2020

Pada rapat koordinasi evaluasi kinerja Semester I 2020 dipilih simbol “dua lumba-lumba mengapit logo corporate university”. Yasonna menjelaskan makna dari logo tersebut, bahwa Lumba-lumba adalah binatang mamalia yang mempunyai kecerdasan tinggi, dia mampu menerima dan merespons instruksi dengan baik, dia hidup dan bekerja dalam kelompok dan mempunyai sifat tolong menolong baik untuk kelompoknya maupun untuk makhluk hidup lainnya. Lumba-lumba adalah binatang yang setia dan mempunyai loyalitas tinggi, mampu bersinergi dan berkolaborasi untuk melakukan gerakan yang menarik dan berirama.

Dan keistimewaan lain dari lumba-lumba, urai Yasonna, adalah memiliki sebuah sistem yang digunakan untuk berkomunikasi dan menerima pesan yang dinamakan sistem sonar. Sistem ini dapat menghindari benda-benda yang ada di depan lumba-lumba, sehingga terhindar dari benturan. Teknologi ini yang kemudian diadopsi dan diterapkan dalam pembuatan radar kapal selam.

Secara simbolik, terang Yasonna, memberikan makna bahwa sebagai ASN Kemenkumham harus mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi, mempunyai empati dan sifat tolong menolong dan loyalitas kepada institusi, bangsa dan negara sehingga kreatif, inovatif dan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara tepat. Dan dalam kondisi pandemi seperti saat ini, dibutuhkan ASN yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sinergi kolaborasi yang baik sehingga mampu menyelesaikan tantangan dan hambatan secara cepat dan tepat.

“Sehingga, mulai dari level pimpinan sampai dengan level pelaksana harus mempunyai kecerdasan intelektual (intelektual quotient), kecerdasan emosional (emotional quotient), kecerdasan spiritual (spiritual quotient), dan kecerdasan kreativitas (creativity quotient) untuk menghadapi kondisi saat ini yang masih belum stabil,” imbau Yasonna Laoly.

Ia pun mengajak seluruh jajaran untuk senantiasa kompak, gotong royong, kolaborasi dan sinergi dalam hal apa pun terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM.

Yasonna meminta seluruh jajaran untuk terus introspeksi dan memantaskan diri untuk mendukung kemajuan organisasi. Oleh karena itu, ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan yaitu :

Pertama : Kondisi New Normal ini menuntut ASN Kemenkumham mengubah pola kerja dan mengubah mindset ke arah digital. Birokrasi Digital, sudah menjadi kewajiban dan seluruh ASN harus mau dan mampu mengikuti pola kerja baru yang seluruhnya menggunakan pemanfaatan teknologi informasi.

“Saya ucapkan terima kasih atas kinerja yang telah dicapai semester I ini, memang belum maksimal tetapi saya yakin pada semester 2 nanti capaian kinerja dan realisasi anggaran akan naik secara signifikan sesuai dengan yang telah direncanakan. Dan terus bekerja menuju kondisi normal dengan tetap menggunakan protokol kesehatan, jangan terlalu paranoid dengan pandemi Covid-19, karena kecemasan yang berlebihan justru akan menurunkan sistem imun manusia,” ucap Yasonna.

Kedua: Sekjen, Irjen, Para Dirjen dan para Kepala Badan, harus terus melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan Evaluasi mulai dari pusat sampai ke daerah, namun harus memberdayakan Kepala Kantor Wilayah, karena bagaimana pun Kakanwil adalah wakil Menteri di daerah dan pemegang komando lapangan di wilayah. Loyalitas harus tegak lurus kepada pimpinan, jangan menimbulkan persoalan baru bagi Kementerian Hukum dan HAM.

Ketiga: Lakukan kerja sama dengan stakeholders dan berikan pelayanan kepada publik secara cepat dan tepat sasaran, cari terobosan dan inovasi kalau perlu jemput bola. Sebagai contoh yang dilakukan Ditjen Kekayaan Intelektual yang membuat kebijakan loket pelayanan virtual (LOKVIT) telah berhasil menaikkan perolehan PNBP nya, dorong stakeholder untuk memanfaatkan pendaftaran hak kekayaan intelektual sehingga mampu meningkatkan daya jual bagi sektor UMKM. Hal ini harus diikuti oleh unit penghasil PNBP lain, seperti Imigrasi dan AHU.

Di bidang pemasyarakatan, Yasonna minta agar fokus pada pemindahan para bandar narkoba, koordinasikan dengan instansi terkait dengan baik dan bangun sinergitas serta komunikasi untuk menangani Warga Binaan secara tepat sasaran.

Keempat: Segerakan membelanjakan anggaran masing-masing secara akuntabel, khususnya belanja modal karena dengan membelanjakan APBN akan mendorong program padat karya di sektor konstruksi dan mempercepat proses pemulihan ekonomi dimasa pandemi ini. Namun tetap memperhatikan aspek akuntabilitas dan ketersediaan waktu dan sumber daya yang ada dan dimiliki.

Kelima: Terkait teknologi informasi, agar segera diwujudkan kebijakan Presiden tentang Satu Data agar disajikan pada dashboard pimpinan yang diatur hak aksesnya, dan pastikan seluruh perangkat dan piranti baik hardware maupun software telah dilengkapi sertifikasi dan melalui mekanisme pengadaan yang akuntabel dan transparan. Pengadaan Sarana Prasarana berbasis TI hendaknya berdasarkan kebutuhan organisasi bukan kebutuhan lainnya, dan pengadaan tersebut harus melalui rekomendasi Komisi TI Kementerian.

Penulis dan editor (+rony banase)
Foto utama oleh Humas Kemenkumham Provinsi NTT

Tak Semua Pemda di NTT Respons Informasi Kekayaan Intelektual

180 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki banyak sekali kekayaan khas produk daerah NTT yang memang benar-benar ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan memberikan dampak yang sangat besar dari merek suatu barang atau jasa dan indikasi geografis suatu daerah seperti dampak perlindungan hukum dan dampak ekonomis.

“Indikasi geografis ini sangat bermanfaat dan penting untuk dilindungi karena memperjelas identifikasi produk, menetapkan standar produksi, menghindari praktik persaingan curang, memberikan perlindungan konsumen, dan menjamin kualitas produk,” jelas Kakanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone dalam sesi dialog interaktif yang disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Kupang pada Kamis pagi, 11 Juni 2020.

Dialog yang berdurasi 1 jam ini (pukul 09.00—10.00 WITA) membahas mengenai Pengenalan Merek dan Indikasi Geografis dalam rangka menyebarluaskan informasi Kekayaan Intelektual kepada masyarakat.

Mercy Jone, sapaan akrab dari Kakanwil perempuan pertama di lingkup Kemenkumham Provinsi NTT ini didampingi oleh Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual yakni Kabid Pelayanan Hukum, Erni Mamo Li dan Kasubbid Pelayanan Kekayaan Intelektual, Dientje Bule Logo.

Menurut Mercy, reputasi suatu kawasan indikasi geografis akan ikut terangkat apabila indikasi geografis tersebut sudah didaftarkan, misalnya Kopi Bajawa, Vanili Alor dan Tenun Ikat Sikka yang sudah didaftarkan untuk mendapat perlindungan secara hukum. “Walaupun harganya tinggi, tapi konsumen akan tetap membelinya karena tahu bahwa kualitasnya terjamin, itulah pentingnya pendaftaran indikasi geografis,” ungkapnya.

Ada pun indikasi geografis yang berada di Provinsi NTT dan sudah didaftarkan sekitar 8 antara lain 2 tenun ikat dan 6 lainnya merupakan komoditi pertanian, yakni Kopi Manggarai dan Jeruk Keprok Soe. Sedangkan untuk merek, sudah ada sekitar 30-an, contohnya Roti Borneo dan Beras Nona Kupang dan lagu Gemu Famire yang sudah memiliki hak cipta.

Selain Indikasi Geografis, imbuh Mercy, Merek yang termasuk kekayaan Intelektual personal dapat didaftar adalah individu/perseorangan, sedangkan Indikasi Geografis yang termasuk Kekayaan Intelektual Komunal harus didaftarkan oleh pemerintah daerah melalui Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG).

“Ketika dilihat dari sisi teknis pelayanan hukum, Kekayaan Intelektual tersebut dikatakan sudah mempunyai perlindungan hukum ketika telah didaftarkan,” terang Mercy.

Dalam sesi dialog interaktif tersebut, terlontar pertanyaan dari para pendengar via telepon termasuk Bupati Sumba Timur, Gidion Mbilijora. Menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut Mercy menegaskan, Pemerintah daerah harus berperan aktif.

“Kami hanya bertugas melakukan sosialisasi dan edukasi. Pada tahun 2018 kami bersama Ditjen Kekayaan Intelektual sudah punya MoU dengan hampir semua kepala daerah di kabupaten NTT, tapi sampai saat ini belum semua merespons hal tersebut dan di lain pihak ketika ada masalah misalnya tenun ikat yang dijiplak, ramai-ramai mereka menuntut untuk dilindungi,” urai Mercy.

Padahal prinsip Kekayaan Intelektual, terang Mercy, siapa pendaftar pertama, itulah yang akan dilindungi. “Lewat kesempatan ini juga kami berterima kasih kepada Pemprov NTT yang pada tahun 2019 lalu telah memfasilitasi untuk pembentukan MPIG di 8 kabupaten/kota, bahkan sampai menyiapkan biaya pendaftaran, tapi dalam perjalanannya itu pun tidak semua merespons baik hal tersebut,” ucapnya.

Karena itu, tegas Mercy yang mulai menjabat Kakanwil Kemenkumham NTT sejak 17 Maret 2020 lalu, menegaskan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab utama untuk melindungi karya anak budaya di daerah, terutama indikasi geografis dan ekspresi budaya tradisional. “Jadi memang sangat penting sekali Kekayaan Intelektual tersebut didaftarkan agar mempunyai perlindungan hukum yang kuat,” jelas Mercy saat menjawab pertanyaan-pertanyaan pendengar.

Terkait tenun ikat dari Sumba Timur yang sudah sangat terkenal, Mercy juga menyarankan untuk didaftarkan secara benar sesuai prosedur resmi. “Kami juga sampaikan terima kasih karena Pemkab Sumba Timur sudah membentuk MPIG pada tahun 2019 lalu, di mana sudah kami daftarkan, kita tinggal menunggu tim peneliti untuk pemeriksaan substantifnya. Tapi sebelum keluar sertifikat MPIG, harus tolong dipastikan keberlangsungan motif tenun ikat tersebut, agar ketika tenun ikat yang sudah didaftarkan dan mendapatkan sertifikat indikasi geografis, produksinya tidak semakin berkurang. Di situlah peran pokja-pokja MPIG, sehingga penting sekali untuk dibuat Perda-nya, agar intervensi-intervensi programnya bisa berjalan, sehingga dalam perjalanannya tidak mengalami mati suri seperti MPIG beberapa daerah lain, karena tidak dikawal oleh pemerintah dalam suatu kebijakan yang baik,” tegasnya.

Sementara itu, Kabid Pelayanan Hukum, Erni Mamo Li mengajak untuk melindungi Kekayaan Intelektual yang ada di Provinsi NTT, dengan mendaftarkannya secara tepat sesuai prosedur yang ada agar tidak diklaim oleh pihak lain.

“Kami di Kanwil Kemenkumham NTT siap membantu masyarakat yang ingin mendapatkan legalitas. Dengan kita mendaftar, kita akan mendapatkan hak eksklusif dan perlindungan dari negara atas hak milik kita sendiri,” pungkas Erni dalam closing statement sebagai narasumber.(*)

Sumber berita dan foto pendukung (*/Feby Asadoma—Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT)
Foto utama oleh nalar.id
Editor (+rony banase)

‘New Normal’ di Kemenkumham NTT, ASN Pakai PDK & Bertransaksi Nontunai

318 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Jajaran Kementerian Hukum dan HAM telah menerapkan tatanan normal baru atau new normal sejak Jumat, 5 Juni 2020 secara serempak di seluruh Indonesia. Begitu pun dengan Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT.

Penerapan tatanan normal baru di lingkup Kementerian Hukum dan HAM didasari Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-07.PR.01.03 Tahun 2020 tertanggal 3 Juni 2020 yang mewajibkan penyesuaian sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta pelayanan kepada masyarakat agar dapat beradaptasi terhadap perubahan tatanan normal baru yang tetap produktif dan aman dari Virus Covid-19.

Penerapan tatanan normal baru bagi ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dari tingkat Pusat, Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis dengan pola tugas kedinasan di kantor (Work From Office ) bahwa setiap ASN berangkat dari rumah dalam kondisi sehat, selalu menggunakan masker, jaga jarak, tidak menyentuh bagian tubuh sensitif (mata, hidung,mulut) dan peralatan/fasilitas umum.

ASN Kementerian Hukum dan HAM pun diimbau untuk menggunakan pembayaran nontunai dalam bertransaksi (e-money) dan setibanya di kantor, diwajibkan mencuci tangan, tetap memakai masker, jaga jarak, membersihkan tempat kerja, kurangi kontak fisik, dan saling mengingatkan sesama ASN akan pentingnya menerapkan Protokol Kesehatan.

Selain itu, yang menarik dari penerapan tatanan normal baru di lingkup Kementerian Hukum dan HAM yakni wajib menggunakan Pakaian Dinas Khusus (PDK) berlengan panjang setiap hari kerja guna mengurangi risiko penularan Covid-19.

Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT, Mercy D Jone, saat ditemui di ruang kerjanya pada Senin sore, 8 Juni 2020 menyampaikan tatanan normal baru memang telah diterapkan sejak Jumat, 5 Juni 2020.

“Kamis sisa menerapkan new normal sejak Jumat, dengan menggunakan Pakaian Dinas Khusus (PDK) berlengan panjang dan celana panjang, sedangkan bagi ASN perempuan beragama Muslim menggunakan rok panjang,” tegas Mercy pada Senin sore, 8 Juni 2020 di ruang kerjanya.

Kakanwil Kemenkumham NTT, Mercy D Jone dan wastafel cuci tangan hasil kreasi Warga Binaan Pemasyarakatan

Kakanwil Kemenkumham perempuan pertama di NTT ini juga menyampaikan penerapan protokol kesehatan tetap dikedepankan dengan mencuci tangan dan menggunakan masker. “Wadah cuci tangan yang ditempatkan di pintu masuk dan keluar Kanwil Kemenkumham NTT merupakan hasil karya dan dikerjakan oleh warga pemasyarakatan (narapidana, red),” urai Mercy.

Yang tak kalah penting, imbuh Mercy, ASN juga diimbau untuk tak menggunakan uang tunai untuk melakukan transaksi di luar kantor. “Kami diimbau saat melakukan transaksi di luar kantor, agar menggunakan pembayaran nontunai atau e-money,” jelasnya.

Begitu pun dengan jadwal kerja ASN eselon III dan IV per devisi sebanyak tiga orang, tandas Mercy. “Sebelumnya new normal, yang bekerja per devisi hanya 1 (satu) orang dan dijadwalkan penerapan bekerja dari rumah (WFA),” pungkasnya.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)