Arsip Tag: mitigasi bencana

Doni Monardo Imbau Taman Vegetasi untuk Atasi Abrasi

15 Views

Pariaman, Garda Indonesia | Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengimbau kepada seluruh komponen yang terdapat di daerah, untuk mengedepankan penanaman vegetasi dalam rangka pengurangan kerusakan akibat abrasi.

Hal itu dikatakan saat melakukan kunjungan ke beberapa pantai barat di Sumatera Barat pada Kamis, 7 November 2019.

“Rusaknya bibir pantai di sepanjang pantai barat wilayah Sumatera Barat diakibatkan oleh abrasi, mengingat ombak di Samudera Hindia begitu kencang”, ujar Doni.

Menurutnya dengan menanam vegetasi, bibir pantai akan tertahan dari abrasi, “perlu dilakukan penanaman pohon yang cocok dengan tanah di sekitar pantai, beberapa yang terlihat hidup subur di sini adalah pohon cemara udang dan Pohon Pinago (Beringin Pantai)”, tambah Doni.

Selain untuk mengatasi abrasi, pohon-pohon tersebut dapat dijadikan sebagai shelter alami jika terjadi tsunami. “Masyarakat dapat menyiapkan tangga atau tali di mana dapat digunakan untuk berlindung naik ke atas pohon yang tinggi untuk bertahan dari terjangan tsunami”, tutup Doni.

Kepala BNPB, Doni Monardo saat melepas penyu ke laut

Kepala BNPB kemudian berdiskusi dengan Zahir Man salah satu tokoh masyarakat yang tinggal di bibir pantai Desa Ampalu, Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Zahir Man mengatakan pohon Pinago (beringin pantai) yang berada persis di depan rumahnya telah ada dari sekitar tahun 1980, “pohon ini awalnya kecil, hanya setinggi paha orang dewasa pada tahun 1980, namun kini tingginya sudah hampir 4 meter dan memiliki akar yang kuat”, kata Zahir.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan, “Pemerintah provinsi Sumbar mendukung program yang ditawarkan kepala BNPB, saya juga melihat langsung di Jepang juga menggunakan vegetasi untuk mengurangi abrasi”, ujar Nasrul.

BNPB akan bekerja sama dengan pemerintah daerah Sumatera Barat, Kabupaten/Kota di Sumbar , TNI/POLRI, para pecinta lingkungan serta dunia usaha akan memberikan bibit-bibit pohon tersebut kepada masyarakat. Diharapkan bibit pohon tersebut ditanam dan dirawat dengan baik sehingga dapat berfungsi menahan derasnya ombak dan tsunami yang menghantam bibir pantai.

Setelah melakukan peninjauan ke beberapa lokasi pantai yang rusak akibat abrasi, Kepala BNPB beserta rombongan melakukan penanaman pohon mangrove dan melepas penyu ke laut lepas serta menanam pohon Cemara Udang di pantai sekitar Bandara Internasional Minangkabau. (*)

Sumber berita (*/Agus Wibowo–Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB)
Editor (+rony banase)

Wagub NTT Josef Nae Soi Peroleh Nama Baru dari Komunitas Tuli Kupang

55 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi saat ini telah memperoleh sebuah nama baru dari Komunitas Tuli Kupang (KTK); sebuah komunitas yang beranggotakan 50 orang disabilitas yang berdiri sejak tahun 2016. Pemberian nama baru tersebut diberikan oleh KTK saat kegiatan Pelantikan Forum PRB NTT Periode 2018—2020, di Anjungan Pantai Lasiana Kupang.

‘Kacamata’, itulah nama baru untuk Wakil Gubernur Josef Nae Soi. Nama tersebut diberikan KTK yang rata-rata anak muda dengan secara serempak memberikan bahasa isyarat dengan membentuk pola kacamata menggunakan jari dan diikuti oleh Wagub Josef

Pemberian nama baru untuk Wagub NTT pasangan dari Gubernur Viktor Laiskodat tersebut sebagai bentuk apresiasi dan kegembiraan teman-teman KTK usai memperoleh jawaban ruangan sekretariat yang selama ini diidamkan mereka.

Pantauan media ini, Kamis, 25 April 2019 sekitar pukul 20.35 WITA, teman-teman dari Komunitas Tuli Kupang dapat berkomunikasi dengan bahasa isyarat dengan bantuan penerjemah. Semua komunikasi dua arah antara Wagub Josef dan teman-teman KTK diterjemahkan oleh Novel Siagian.

Mereka tampak bahagia dan bersemangat dapat berkomunikasi langsung dengan sosok Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi yang pernah mengenyam pendidikan di Belanda. Momen bahagia dan mengharukan tersebut juga diabadikan oleh para fotografer dan wartawan yang datang meliput kegiatan yang diinisiasi oleh BPBD Kota Kupang dan BPBD Provinsi NTT tersebut.

Suasana akrab Wagub Josef Nae Soi dan Komunitas Tuli Kupang

Teman-teman KTK merasakan kebahagiaan luar biasa dengan berpelukan sambil menangis di belakang panggung kegiatan sebagai ucapan syukur karena diberikan perhatian dari Wagub Josef Nae Soi berupa tempat sekretariat KTK di salah satu ruangan dari Kantor Dinas Sosial NTT

Selain meminta sekretariat yang langsung dipenuhi oleh Wagub Josef, KTK juga meminta akses lampu seperti sirine sebagai bentuk mitigasi bencana karena teman-teman KTK tidak dapat mendengar sehingga diperlukan semacam lampu pemberi isyarat bencana

Wagub Josef Nae Soi saat akan meninggalkan lokasi kegiatan sempat dikonfirmasi media ini tentang apa saja bentuk perhatian pemerintah bagi teman-teman Komunitas Tuli Kupang menyampaikan bahwa belum mengetahui apa lagi bentuk kebutuhan mereka

“Saya belum tahu apa kebutuhan mereka, kita akan adakan simulasi untuk mereka yang disabilitas. Kita akan cari tahu apa saja kebutuhan mereka”, jelas Wagub Josef

Penerjemah KTK, Novel Siagian

Sedangkan, Penerjemah Komunitas Tuli Kupang, Novel Siagian, saat ditemui usai menerjemahkan aksi Pantomin Gempa oleh KTK dan percakapan antara KTK dan Wagub Josef, mengatakan sebenarnya sosialisasi penanggulangan bencana sudah diberikan kepada para disabilitas tuli namun semuanya berbasis suara

“Suara ada hambatan bagi disabilitas tuli, sehingga perlu adanya lampu peringatan menyala bagi teman-teman tuli dan walaupun ada usul yang lebih baik lagi, mereka sangat menghargai lagi”, ujar Novel

Lanjut Novel, usai diberikan sekretariat teman-teman tuli langsung berpelukan dan menangis, terlebih Ketua KTK Mario Lado sangat bahagia karena selama ini mereka berkumpul di rumah Mario Lado di Kelurahan Oepoi

“Namun jumlah mereka (KTK,red) banyak sekitar 50 orang (anak muda dan orang tua)”, ungkap Novel

Tambah Novel, Teman-teman KTK, sebagian besar memiliki kemampuan dan ketrampilan, beberapa dari mereka adalah Atlit Futsal Nasional Putri yang meraih juara 3 di Tailand dan akan mewakili Indonesia ke Swiss

“Mereka bisa melakukan banyak hal namun mereka punya keterbatasan pendengaran”, pungkas Novel.

Penulis dan editor (+rony banase)

Lantik Forum PRB NTT, Wagub Josef Minta Perbanyak Lakukan Mitigasi Bencana

32 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB) periode 2018—2022 dikukuhkan oleh Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef Nae Soi pada Kamis, 25 April 2019 di Anjungan Pantai Lasiana Kupang pukul 19.00 WITA—selesai. Pelantikan Forum PRB dilaksanakan dalam rangkaian Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional 26 April

Formasi Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB) periode 2018—2022 sebagai berikut:
Pelindung : Gubernur NTT, Wakil Gubernur NTT, Ketua DPRD NTT, Sekretaris Daerah NTT, Kapolda NTT, dan Danrem 161/Wirasakti
Ketua Forum : Buce Ga – Wakil Direktur CIS Timor
Wakil Ketua I : Anton Nggangga-dosen STIE Oemathonis Kupang
Wakil Ketua II : Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Prov.NTT
Sekretaris : Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD NTT
Wakil Sekretaris : Rafael Guru – PMPB NTT
Bendahara : Pemred Radio Suara Kasih /UPP Kebencanaan Majelis Sinode GMIT
Koordinator I Bidang Advokasi, Regulasi dan Kebijakan : Kristian Nggelan + Anggota
Koordinator II Bidang Pengembangan Kapasitas dan Managemen : Manager Hotel Aston + Anggota
Koordinator III Bidang Partisipasi dan Pelembagaan: Petronela Naikofi + Anggota
Koordinator IV Bidang Pengembangan Organisasi: Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Kota Kupang + Anggota

Usai melantik Pengurus Forum PRB, Wagub NTT, Josef Nae Soi dalam sambutannya menyampaikan pesan agar para Pengurus PRB agar jangan terlalu sering menyampaikan wacana dan mengadakan pertemuan namun harus lebih sering melakukan Mitigasi Bencana (=serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana)

Penyematan Pin Kesiapsiagaan Bencana oleh Wagub Josef Nae Soi kepada Pengurus Forum PRB NTT

“Saya minta dengan sangat agar wacana-wacana, seminar-seminar, pertemuan-pertemuan, sudah cukup, sudah terlalu banyak kita melakukan pertemuan. Sekarang saatnya kita melakukan aksi dengan pemetaan daerah rawan bencana dan melakukan mitigasi bencana agar saat terjadi bencana kita sudah siap”, ujar Wagub Josef

Lanjut Wagub Josef, Karena masalah bencana adalah masalah kita semua. Alam telah diciptakan oleh Tuhan dan bencana tidak diciptakan oleh Yang Maha Kuasa namun karena ulah manusia maka terjadilah bencana

Wagub Josef juga menyampaikan rasa hormat sangat respek dengan Forum PRB.
“Saya dan Bapa Gubernur NTT sangat respek dengan Forum PRB karena melalui forum ini dapat membantu mengurangi dan meniadakan bencana yang akan terjadi”, pintanya

Wagub Josef Nae Soi juga menghimbau agar menjaga kebersihan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan menyukseskan Revolusi Hijau dengan mencegah Stunting dan Revolusi Biru dengan atraktif pariwisata laut

Pelantikan Forum PRB juga diwarnai dengan aktraksi Pantomin Gempa oleh Komunitas Tuli Kupang (KTK) dan berkat penampilan memukau dari KTK, Wagub Josef Nae Soi memenuhi impian KTK untuk memiliki sekretariat sendiri dengan memberikan apresiasi berupa fasilitas Sekretariat Kantor Komunitas Tuli Kupang di salah satu ruangan di Dinas Sosial Prov NTT.

Penulis dan editor (+rony banase)

99% Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan Adalah Ulah Manusia

18 Views

Bengkalis, Garda Indonesia | Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia penyebabnya adalah 99% ulah manusia dan 1% nya adalah alam. “Antara lain, tidak sengaja karena buang putung rokok atau membakar sampah, disengaja karena ingin membuka lahan, dan disengaja karena dibayar. Alasannya adalah dampak kurangnya lapangan kerja” kata Kepala BNPB Doni Monardo di acara Rakor Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana Karhutla di Kantor Bupati Bengkalis, Senin/4/3/2019.

Lanjut Doni Monardo, Permasalahan utamanya adalah karena faktor ekonomi masyarakat. Salah satu solusinya adalah memanfaatkan lahan yang subur di Provinsi Riau dalam meningkatkan komoditas ekonomi rakyat seperti kopi, lada, dan sebagainya, sehingga terbuka lapangan kerja untuk masyarakat. Contohnya pasar lada setiap tahunnya sampai dengan 16 miliar USD.

Kepala BNPB Doni Monardo

“Upaya pencegahan dan mitigasi akan lebih baik dan efektif dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Tahun 2015, kerugian ekonomi Indonesia mencapai 221 triliun atau 2x lipat akibat kerugian ekonomi di bencana tsunami di Aceh”, ungkap Doni.

Upaya mengurangi risiko dalam penanggulangan bencana disampaikan Kepala BNPB Doni Monardo, “Kita Jaga Alam Bengkalis agar Damai dan Harmonis” ucapnya. Perubahan iklim banyak menjadi perbincangan di antara kita, solusinya adalah Kita Menjaga Alam, Alam Menjaga Kita. Harus menjaga keseimbangan alam. Program pentahelix yang melibatkan semua unsur, para pakar/akademisi, dunia usaha, pemerintah, masyarakat dan media.

Petugas BPBD Bengkalis sedang memadamkan kebakaran lahan gambut

Korban akibat bencana melampui korban perang, selama 18 tahun (2000-2018) mencapai 1.220.701 orang yang meninggal.

Kepala BMKG Dwikorita menjelaskan bulan Juni-September 2019 akan terjadi kemarau panjang, selain tahun ini adalah musim El Nino. “Bengkalis masuk pada bulan Juni perkiraan musim kemaraunya dan Riau akan dimulai Maret Akhir” ungkapnya.

Informasi cuaca dan potensi hot spot setiap harinya. Di Riau ada 3 (tiga) stasiun BMKG, untuk memantau cuaca dan sebagainya.

Satelit yang memantau baru bisa diupdate 6 jam sekali, dan baru dapat dipublish dalam 24 jam. Untuk itu diantisipasi dengan mendeteksi hot spot setiap 10 menit, dengan www.satelit.bmkg.go.id. namun memiliki Kelemahan, baru dapat mendeteksi zona lebih dari 500 meter persegi. (*)

Sumber berita (*/Humas BNPB)
Editor (+rony banase)

Pariwisata Indonesia Sangat Rentan Terhadap Bencana

19 Views

Jakarta, gardaindonesia.id | Perkembangan pariwisata di Indonesia luar biasa pesat. Data World Travel and Tourism Council (WTTC) melaporkan bahwa Top-30 Travel and Tourism Countries Power Ranking yang didasarkan pada pertumbuhan absolut pada periode tahun 2011 dan 2017 untuk empat indikator perjalanan dan pariwisata utama menunjukkan Indonesia berada pada nomor 9 sebagai negara dengan pertumbuhan pariwisata tercepat di dunia.

Dalam daftar yang dikeluarkan tersebut, China, Amerika Serikat, dan India menempati posisi tiga besar. Untuk kawasan Asia, Indonesia berada nomor 3 setelah China dan India. Sedangkan untuk di kawasan Asia Tenggara, posisi Indonesia terbaik diantara negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Thailand yang berada di nomor 12, Filipina dan Malaysia di nomor 13, Singapura nomor 16 dan Vietnam nomor 21.

Berdasarkan data Kementerian Pariwisata, pariwisata Indonesia memiliki banyak keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif yaitu sektor pariwisata merupakan penghasil devisa terbesar.

Pada tahun 2019, industri pariwisata diproyeksikan menyumbang devisa terbesar yaitu US$ 20 Miliar. Dampak devisa yang masuk langsung dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat; pariwisata Indonesia ditargetkan menjadi yang terbaik di kawasan regional, bahkan melampaui ASEAN.

Country Branding Wonderful Indonesia menempati ranking 47 dunia, mengalahkan country branding Truly Asia Malaysia (ranking 96) dan country branding Amazing Thailand (ranking 83). Country branding Wonderful Indonesia mencerminkan positioning dan differentiating pariwisata Indonesia.

Pariwisata Indonesia memiliki banyak keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia terus mengalami peningkatan sebesar 55% secara absolut, dari tahun 2014 sebesar 9 juta, menjadi 14 juta pada tahun 2017. Sektor pariwisata penghasil devisa terbesar. Pada 2019, industri pariwisata diproyeksikan menyumbang devisa terbesar di Indonesia yaitu US$ 20 Miliar.

Kepulauan Wakatobi di Provinsi Sulawesi Tenggara

Dampak devisa yang masuk langsung dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Di banyak daerah di Indonesia, sektor pariwisata telah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan makin meningkatkan pendapatan masyarakat sekitarnya. Misal, pengembangan pariwisata Danau Toba telah meningkatkan PAD Kabupaten Samosir naik 81 persen dalam kurun waktu 2016-2017. Begitu juga Kabupaten Simalungun, PAD naik 91 persen, Kabupaten Humbang Hasundutan naik 103 persen, Kabupaten Karo naik 58 persen.

Namun di balik itu semua, Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB mengatakan bahwa industri pariwisata sangat rentan terhadap bencana, apabila tidak dikelola dengan baik, dampaknya akan mempengaruhi ekosistem pariwisata dan pencapaian target kinerja pariwisata.

“Pariwisata seringkali diasosiasikan dengan kesenangan, dan wisatawan melihat keamanan dan kenyamanan sebagai satu hal yang esensial dalam berwisata. Bencana merupakan salah satu faktor yang sangat rentan mempengaruhi naik turunnya permintaan dalam industri pariwisata”, sebut Sutopo

Kemudian Sutopo menjabarkan beberapa kejadian bencana telah menyebabkan dampak industri pariwisata, antara lain:

  1. Erupsi Gunung Merapi tahun 2010, telah mengakibatkan penurunan jumlah kunjungan wisatawan di beberapa obyek wisata di Yogyakarta dan Jawa Tengah mencapai hampir 50 persen;
  2. Bencana kebakaran hutan dan lahan pada Agustus hingga September 2015 menyebabkan 13 bandara tidak bisa beroperasi karena jarak pandang pendek dan membahayakan penerbangan. Bandara harus tutup, berbagai event internasional ditunda, pariwisata betul-betul tertekan. Industri airline, hotel, restoran, tour and travel, objek wisata dan ekonomi yang di-drive oleh sektor ini pun terganggu;
  3. Erupsi Gunung Agung di Bali tahun 2017 menyebabkan 1 juta wisatawan berkurang dan kerugian mencapai Rp 11 trilyun di sektor pariwisata;
  4. Gempa Lombok yang beruntun pada tahun 2018 menyebabkan 100.000 wisatawan berkurang dan kerugian Rp 1,4 trilyun di sektor pariwisata;
  5. Tsunami di Selat Sunda pada 22/12/2018 menyebabkan kerugian ekonomi hingga ratusan miliar di sector pariwisata. Bencana menyebabkan efek domino berupa pembatalan kunjungan wisatawan hingga 10 persen. Sebelum dilanda tsunami, tingkat hunian atau okupansi hotel dan penginapan di kawasan wisata Anyer, Carita, dan Tanjung Lesung mencapai 80–90 persen.

Lanjut Sutopo, “Tentu ini menjadi menjadi pembelajaran bagi kita semua. Mitigasi, baik mitigasi struktural dan non struktural di kawasan pariwisata masih sangat minim. Mitigasi bencana harus ditempatkan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan sektor pariwisata”, ujarnya

Mitigasi dan pengurangan risiko bencana hendaknya ditempatkan sebagai investasi dalam pembangunan pariwisata itu sendiri. Sebab, dalam proses pembangunan setiap 1 US$ yang diivestasikan untuk pengurangan risiko bencana maka dapat mengurangi kerugian akibat bencana sebesar 7—40 US$.

“Penataan ruang dan pembangunan kawasan pariwisata hendaknya memperhatikan peta rawan bencana sehingga sejak perencanaan hingga operasional dari pariwisata itu sendiri selalu mengkaitkan dengan ancaman bencana yang ada”, himbau Sutopo

Rencana pembangunan 10 Bali Baru atau 10 destinasi pariwisata prioritas yang akan dibangun yaitu Danau Toba, Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu dan Kota Tua, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Wakatobi, Mandalika, Morotai dan Labuan Bajo hendaknya mengkaitkan mitigasi dan pengurangan risiko bencana sehingga daerah pariwisata tersebut aman dari bencana.

Ungkap Sutopo, “Faktanya 8 dari 10 daerah prioritas pariwisata tersebut berada pada daerah yang rawan gempa, dan sebagian tsunami. Apalagi investasi pengembangan 10 detinasi pariwisata prioritas dan kawasan strategis pariwisata nasional tersebut sangat besar yaitu Rp 500 trilyun”.

Sutopo menghimbau agar koordinasi perlu dilakukan dengan berbagai pihak. Pentahelix dalam pembangunan pariwisata dan penanggulangan bencana yang melibatkan unsur pemerintah, dunia usaha/usahawan, akademisi, masyarakat, dan media hendaknya didukung semua pihak.

“Bencana adalah keniscayaan. Pasti terjadi karena bencana memiliki periode ulang, apalagi ditambah faktor antropogenik yang makin meningkatkan bencana”, jelas Sutopo

Namun, terang Sutopo, Risiko bencana dapat dikurangi sehingga dampak bencana dapat diminimalkan dengan upaya mitigasi dan pengurangan bencana.

“Di balik berkah keindahan alam Indonesia juga dapat menyimpan musibah jika tidak dikelola dengan baik”, tutupnya. (*)

Sumber berita (*/humas BNPB)
Editor (+rony banase)

Ketua DPR: ‘Konsolidasikan Semua BPBD untuk Antisipasi Bencana’

14 Views

Jakarta, gardaindonesia.id | Semua kepala daerah yang wilayahnya berpotensi mengalami gangguan alam hendaknya mulai waspada dan siaga. Semua unsur di dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hendaknya mulai dikonsolidasi dan antisipatif.

Terjadi rangkaian gempa bumi di sejumlah daerah sejak jumat (11—12 Januari 2019 malam). Terjadi gempa bumi Kepulauan Banda, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan gempa beruntun di Selat Sunda pada 10 dan 11 Januari 2019. Apalagi, seperti diumumkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG ), masih ada potensi tsunami di Selat Sunda.

Selain gempa bumi, sejumlah gunung berapi mengalami erupsi. Anak Krakatau di Selat Sunda, Gunung Agung di Bali dan Gunung Merapi di Yogyakarta mengalami erupsi sejak akhir pekan lalu. Selain itu, angin kencang atau Putting Beliung juga terjadi di sejumlah tempat.

Baca juga : 

https://gardaindonesia.id/2019/01/13/hutan-pantai-dapat-kurangi-risiko-bahaya-tsunami/

Berdasarkan kecenderungan itu, pimpinan DPR mendorong semua pemerintahan kabupaten serta kota untuk mulai mengonsolidasi dan menyiagakan semua unsur di dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Rentetan gempa dan erupsi gunung itu memang belum menghadirkan persoalan serius. Namun, pimpinan DPR tetap berharap semua pemerintahan kabupaten serta kota untuk mulai antisipatif, dengan mengonsolidasi dan menyiagakan unsur-unsur di dalam BPBD.

“Semua BPBD perlu untuk melakukan komunikasi yang intens dengan BMKG setempat untuk mengetahui berbagai kemungkinan”, pinta Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.

Pada periode rawan bencana seperti sekarang ini, efektivitas mitigasi bencana pada tingkat daerah harus segera ditingkatkan untuk meminimalisir akibat buruk dari gangguan alam.

“BPBD di semua kabupaten/kota harus mampu menjadi kekuatan terdepan ketika warga butuh bantuan, baik akibat gempa bumi, banjir maupun tanah longsor maupun erupsi gunung berapi”, ujar Bamsoet panggilan akrab Bambang Soesatyo.(*)

 

Sumber berita (*/ IMO Indonesia)

Editor (+rony banase)

Hutan Pantai Dapat Kurangi Risiko Bahaya Tsunami

12 Views

Pandeglang, gardaindonesia.id | Hutan pantai menjadi salah satu upaya mitigasi dalam mengurangi risiko bahaya tsunami di masa depan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Doni Monardo melihat manfaat dari hutan pantai bagi masyarakat yang berada di sepanjang pantai yang termasuk dalam zona merah bahaya gempa bumi dan tsunami.

Doni mencontohkan beberapa jenis pohon yang dapat ditemui di beberapa tempat dan berfungsi sebagai penahan alami dari hantaman tsunami. Beberapa jenis pohon dapat ditanam dan cocok di pinggir pantai seperti pohon pule, ketapang, mahoni, waru, beringin dan kelapa.

“Ini sebagai tujuan kita mengurangi bencana, maka sejak sekarang kita siapkan. Kawasan di zona merah Selat Sunda ini sudah harus mempersiapkan diri dari sekarang. Untuk melakukan penanaman pohon, merawat dan menjadi kokoh sehingga mungkin 10 tahun , 20 tahun hingga 30 tahun yang akan datang jika terjadi lagi perstiwa seperti ini (tsunami), masyarakat dapat terlindungi dan korban seminim mungkin,” ujar Doni saat berkunjung di Pantai Binuangeun, Pandeglang, Banten pada Sabtu (12/1/2019).

Baca juga :

https://gardaindonesia.id/2019/01/12/gunung-ibu-di-maluku-utara-meletus-status-tetap-waspada/

Doni memberikan arahan bahwa penanaman pohon nantinya diserahkan kepada pemerintah kabupaten setempat, termasuk melibatkan dinas kehutanan provinsi. Penanaman nantinya memperhatikan juga berapa panjang pantai, dan setiap wilayah tentu ada lapisan.

“Kita minta Bupati untuk menyusun rencana dan mengajukan ke BNPB. Kebutuhan apa yang dapat kita usulkan nanti ke Kementerian Keuangan”,ujarnya.

Sehubungan dengan mitigasi dan pencegahan terhadap wilayah yang rawan gempa dan tsunami tersebut, Doni menjelaskan beberapa upaya-upaya yang dapat dilakukan semua pihak, seperti kesiapsiagaan masyarakat. Menurutnya, sosialisasi harus terus diberikan ke semua lapisan masyarakat oleh semua komponen, termasuk para ulama.

Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Doni Monardo saat mengunjungi Pandeglang

Kemudian, Doni menekankan pada latihan yang menyentuh hingga tingkat rukun warga yang berada di kawasan zona merah. Terakhir, Doni menyebutkan terkait dengan aturan, seperti peraturan daerah terhadap seluruh pengelola hotel untuk memperhatikan masalah konstruksi.

Kawasan pantai ini sebenarnya memiliki sebuah shelter tsunami. Namun pembangunan shelter belum sempurna dikarenakan permasalahan administrasi. Kepala BNPB berharap nantinya shelter yang sudah dibangun tersebut tetap dapat digunakan untuk kepentingan kebencanaan.

Dilihat dari jejak historis, kawasan Pantai Binuangeun pernah terdampak tsunami pada 300, 1.700 dan 3.000 tahun lalu. Tersimpan energi potensi bencana yang belum dapat diketahui kapan terjadinya. Kepala BNPB menekankan bahwa adanya jejak tsunami ini menunjukkan bahwa pemda dan masyarakat setempat harus meningkatkan kesiapsiagaan.

“Dengan memperkuat upaya mitigasi, menyiapkan rute evakuasi, dan melakukan tata ruang yang berbasis risiko bencana,” ujar Doni yang mengunjungi kawasan ditemani para ahli geologi dan vulkanologi.

Sementara itu, Abdul Muhari pakar tsunami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan bahwa hutan pantai ini dapat mengurangi laju energi tsunami dan menahan koral besar. Abdul mengatakan bahwa karakter tsunami di kawasan ini membawa koral hingga 10 ton ke darat. Oleh karena itu, pohon-pohon dengan diameter besar dapat menahan laju koral tersebut.

Tsunami yang dipicu longsor bawah laut pada 22 Desember 2018 menerjang tidak hanya wilayah pesisir pantai di Kabupaten Pandeglang tetapi juga kawasan di Kabupaten Serang , Banten dan beberapa kawasan pesisir di kabupaten lain di Provinsi Lampung. Tsunami tersebut mengakibatkan 437 jiwa meninggal dunia dan 1.495 jiwa luka-luka. (*)

 

Sumber berita (*/Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho )

Editor (+rony banase)