Arsip Tag: mitigasi bencana

Rakornas PB 2020: Presiden Perintahkan Poin Solusi Penanggulangan Bencana

210 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kejadian bencana semakin meningkat. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2020 yang berlangsung di Sentul International Convention Center, Sentul pada Selasa 4 Februari 2020.

Kenaikan kejadian tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor, seperti perubahan iklim. Namun demikian, masih banyak bencana yang dapat dicegah dan dikurangi oleh kita semua. Menurut Presiden Jokowi, tantangan yang masih dihadapi yaitu bagaimana kita menyikapi ancaman maupun bencana, sering tergagap dalam tahapan manajemen bencana, seperti menghadapi bencana, memperbaiki kerusakan infrastruktur, penanganan penyintas atau pun saat pemulihan.

Presiden Jokowi saat memasuki Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2020 yang berlangsung di Sentul International Convention Center, Sentul pada Selasa 4 Februari 2020

Pada pembukaan Rakornas PB 2020 ini Presiden Jokowi menyampaikan beberapa poin perintah kepada pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan bencana. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi untuk menyikapi ancaman permanen. Beberapa poin berikut ini perintah Presiden Jokowi :

Pertama, Seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama, bersinergi untuk upaya pencegahan, mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan. Pemerintah daerah perlu melakukan pengendalian tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana. Sigap terhadap potensi ancaman bahaya sesuai dengan karakteristik wilayah, baik geologi, vulkanologi, limbah, hidrometeorologi, biologi, pencemaran lingkungan.

Kedua, Setiap gubernur, bupati dan wali kota harus segera menyusun rencana kontingensi termasuk penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan yang dapat betul-betul dilaksanakan semua pihak dan harus siap menangani bencana secara tuntas.

Ketiga, penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif, ‘Pentahelix’ yaitu kolaborasi antara unsur pemerintah, akademisi dan peneliti, dunia usaha, masyarakat, serta dukungan media massa untuk dapat menyampaikan pemberitaan kepada publik.

Keempat, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus meningkatkan kepemimpinan dan pengembangan sumber daya manusia yang handal dalam penanggulangan bencana, penataan kelembagaan yang mumpuni, termasuk program dan anggaran yang harus ditingkatkan sesuai prioritas RPJMN 2020-2024.

Kelima, Panglima TNI dan Kapolri untuk turut serta dalam mendukung upaya penanggulangan bencana termasuk penegakan hukum. Pengerahan dan dukungan secara nasional hingga ke tataran daerah yang dapat bersinergi dengan baik bersama pemerintah pusat dan daerah;

Sebelumnya, pada Senin, 3 Februari 2020 diselenggarakan seminar nasional dengan enam panel, menghadirkan para narasumber dengan berbagai institusi ini membahas enam tema utama, yaitu (1) Manajemen Kebencanaan; (2) Ancaman Geologi dan Vulkanologi (Gempa Bumi, Tsunami, Likuifaksi, Erupsi Gunungapi); (3) Ancaman Hidrometeorologi (Kekeringan, Karhutla, dan Perubahan Iklim); (4) Ancaman Hidrometeorologi (Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, Puting Beliung, Abrasi); (5) Ancaman Limbah dan Kegagalan Teknologi; serta (6) Sosialisasi Katana dan Edukasi Kebencanaan.

Rakornas PB 2020 ini merupakan kegiatan tahunan yang selalu diselenggarakan BNPB untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, BPBD, serta para pemangku kepentingan terkait guna membahas tantangan dan mendapatkan rumusan kebijakan serta strategi penanggulangan bencana yang lebih baik di masa depan.(*)

Sumber berita (*/Agus Wibowo–Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB)
Editor (+rony banase)

Bukan Besarnya Bencana tetapi Seberapa Siapkah Kamu?

165 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Bencana adalah Peristiwa yang berulang, namun kita tidak pernah tahu kapan waktu akan terjadinya bencana. Besar kecilnya bencana relatif terjadi, namun seberapa siapkah kita menghadapi bencana?

Salah satu faktor penyebab banjir di Jabodetabek adalah curah hujan. Seberapa besar curah hujan tahun baru 2020 di Jakarta?

Berikut adalah informasi curah hujan yang disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Curah hujan memicu terjadinya banjir di Jakarta dan sekitarnya. Bahkan curah hujan kali ini merupakan tertinggi dibanding lebih dari 1,5 abad lalu, berikut sejarahnya:

  • 1866: Curah hujan 185,1 mm/hari;
  • 1918: Curah hujan 125,2 mm/hari;
  • 1979: Curah hujan 198 mm/hari;
  • 1996: Curah hujan 216 mm/hari;
  • 2002: Curah hujan 168 mm/hari;
  • 2007: Curah hujan 340 mm/hari;
  • 2008: Curah hujan 250 mm/hari;
  • 2013: Curah hujan >100 mm/hari;
  • 2015: Curah hujan 277 mm/hari;
  •  2016: Curah hujan 100-150 mm/hari;
  • 2020: Curah hujan 377 mm/hari.

Sejarah Pintu Air Manggarai telah memberi peringatan kepada kita semua, bahwa banjir besar di Jakarta sudah terjadi bahkan sejak tahun 1.600-an. Pintu Air Manggarai adalah saksi bisu bencana banjir Jakarta, sejak dahulu kala.

Pintu air ini adalah pemegang kendali luapan air di Ibukota terdiri dari dua bangunan pintu air, yaitu Pintu Air Ciliwung Lama dan Pintu Air Banjir Kanal Barat (BKB). Pintu ini dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda, dalam hal ini Department Waterstaat dari tahun 1920—1922. Pintu air dibangun dua tahun setelah banjir besar yang melanda Batavia tahun 1918.

Alhasil, dalam banjir-banjir besar berikutnya yang antara lain terjadi tahun 1930, 1942, 1976 hingga 1 Januari 2020, perannya tetap vital. Tak pelak, ia telah menjadi situs bersejarah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Seberapa siapkah kita menghadapi bencana?

Langkah-langkah yang dapat masyarakat lakukan :

  1. Rencana Antisipasi Bencana Catat Nomor Telepon Penting dan bentuk WA grup warga;
  2. Siapkan perbekalan untuk 3 hari (Tas Siaga Bencana);
  3. Amankan Dokumen Penting dan Barang Berharga;
  4. Bentuk Komunitas Tangguh Bencana untuk Kerja Bakti, Tentukan Jalur Evakuasi, Tentukan Tempat Pengungsian, dan Siskamling;
  5. Laporkan ke Kelurahan/Kecamatan/BPBD jika ada kerusakan atau tanggul bocor.

Langkah-Langkah yang harus pemerintah daerah dan BPBD lakukan:

  1. Rakor antisipasi bencana dan rencana operasi;
  2. Jika Perlu Tentukan status keadaan darurat;
  3. Bentuk Satgas Antisipasi Bencana;
  4. Siapkan posko, pos pengungsian, Logistik dan Peralatan;
  5. Lakukan Apel Siaga, Latihan & Simulasi;
  6. Bentuk call center dan kordinasi dengan instansi terkait;
  7. Lakukan pemantauan bencana 24/7 serta penguatan peringatan dini;
  8. Sosialisasikan antisipasi bencana ke masyarakat;
  9. Selalu waspada, Siap untuk Selamat.

Bencana adalah urusan bersama dan merupakan peristiwa yang berulang. Potensi Bencana besar pasti akan terjadi namun kita tidak pernah tahu kapan waktu akan terjadinya.

Semua pihak harus terlibat dalam upaya menyelamatkan nyawa manusia dari bencana. Berdasarkan survey, 35% yang mampu menyelamatkan diri adalah kapasitas dirinya yang paham apa yang harus dilakukan saat bencana. Lengkapi pemahaman bencanamu dengan baca buku saku siaga bencana di  https://bnpb.go.id//uploads/24/6-buku-saku-cetakan-4-2019.pdf

Jadi bukan seberapa besar bencana, tetapi seberapa siap kita untuk selamat agar menjadi budaya sadar bencana. Salam Tangguh! (*)

Sumber berita (*/Agus Wibowo–Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan)
Editor (+rony banase)

Mengapa Jakarta Selalu Banjir?

98 Views

Oleh: Dr. Andang Bachtiar

Ada berbagai pertanyaan masyarakat tentang kondisi subsurface (bawah permukaan tanah kota Jakarta), kondisi gerakan tanah dan kegempaan di wilayah yang menjadi ibukota republik ini. Jawabannya, teluk Jakarta adalah daerah ketinggian tektonik yang membuat lempeng tanah di wilayah ini turun terus menerus.

Setidaknya, demikian pendapat pakar Geologi DR. Andang Bachtiar. Pendapat itu dikemukakan oleh mantan Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia itu dalam Focuss Group Discussion (FGD) tentang Peluang dan Tantangan Ruang Bawah Tanah DKI Jakarta, pada 20 Desember 2012 lalu, di Hotel Milineum Jakarta.

Acara diskusi itu diikuti oleh puluhan pakar geologi, geofisika, geoteknik, geodesi, geodinamik, konstruksi, air tanah, dan kegempaan antara lain, Prof Jan Sopaheluwakan (LIPI), Prof Hasanuddin Z. Abidin (ITB), Prof. Herman Moechtar (Badan Geologi), Dr. Asrurifak mewakili Prof Masyhur Irsyam (ITB), Dr. Agus Handoyo (ITB), Dr. Agus Guntoro (Trisakti), Dr. Danny Hilman (LIPI), Irm Ali Djambak MT (Trisakti), Ir. Wahyu Budi (Badan Geologi), Dr. Imam Sadisun (ITB), Dr. Widjojo Prakoso (UI), Dr. Firdaus Ali (UI), Prof Robert Delinom (LIPI), Ir. Rovicky D.P MSi (IAGI), perwakilan dari Kimpraswil, BMKG dan BIG-Bakosurtanal.

Ada beberapa poin penting yang dikemukakan Adang. Beberapa diantaranya cukup mengejutkan karena di luar pengetahuan yang selama ini dipahami masyarakat. Jakarta atau lebih tepatnya Teluk Jakarta adalah kota yang didiami sebagai daerah Ketinggian Tektonik. Tidak pernah terjadi intrusi air laut ke dalam lapisan air tanah tertekan di Jakarta, apalagi sampai di bawah Monas.

Yang terjadi, justru malah sebaliknya. Banyak air tawar keluar (discharged) sebagai mata air di pantai dan Teluk Jakarta. Kandungan air agak payau di air tanah dalam adalah karena percampuran dengan air perasan dari lempung-lempung pengapit di atas dan di bawah akwifer karena proses kompaksi biasa, bukan karena intrusi air laut.

Data isotop juga menunjang kesimpulan tersebut. Di pinggiran laut seperti di Muara Baru sampai ke Ancol, tentu saja, air tanah bebas dangkal dan air permukaan dipengaruhi oleh pasang surut air laut di sana.

Sebenarnya sejak 2002 hasil penelitian Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI) telah menyosialisasikan hasil temuan ini. Hasil isotop dan pemetaan sifat kimia air tanah seluruh daerah DKI Jakarta selama 10 tahun terakhir, makin menguatkan kesimpulan tersebut.

Kurangnya sosialisasi tentang hal ini ke masyarakat sehingga informasi tersebut tidak tersampaikan dengan baik. Sementara sebagian birokrasi dan masyarakat menganggap hal ini tidak memiliki konsekuensi apa-apa ke depan.

Pada lapisan yang di-dating sebagai Mid-Holocene atau berumur geologi sekitar 4—5 ribu tahun yang lalu, garis pantai mundur sampai di selatan Monas yang menyebabkan diendapkannya lapisan sedimen laut dengan air asin di dalamnya. Kalau kasusnya seperti itu maka memang air di dalam akwifer tersebut sudah asin dari asalnya, dan sering disebut juga sebagai connate water. Kedalaman lapisan-lapisan tersebut lebih dari 300—400 meter-an di daerah Jakarta Pusat dan makin mendangkal ke selatan.

Teluk Jakarta adalah ketinggian lokal. Sementara dari pantai teluk Jakarta ke arah darat ke selatannya adalah berposisi rendahannya yaitu “West Ciputat Low.” Oleh karena itu, meskipun ada 13 sungai mengalir membawa sedimen ke arah Teluk Jakarta, tetap di teluk Jakarta tidak terbentuk delta.

Karena itu, sedimen-sedimen yang di bawah sungai-sungai itu sebagian besarnya diendapkan di rendahan Ciputat Barat, yaitu di daratan Jakarta yang secara geomorfologi disebut sebagai “Dataran Banjir Jakarta”. Maka, ketika masuk ke Teluk Jakarta sungai-sungai itu hanya menyisakan suspensi halus dan arus sungai yang lemah. Ini menjawab pertanyaan, mengapa ada dataran banjir Jakarta.

Rencana pembangunan sea-wall di Teluk Jakarta seharusnya memperhitungkan konstelasi tektonik sedimentasi tersebut. Sea-wall harus dibangun di blok yang selalu naik yang mungkin terletak menjorok ke dalam teluk. Bukan di lokasi pantai yang sekarang. Kalau posisinya tidak tepat maka dalam jangka panjang (>50 tahun) sea-wall itu juga akan terus tenggelam!

Demikian juga dengan reklamasi (pengurukan) Teluk Jakarta. Seyogianya memperhitungkan garis batas ketinggian dan rendahan tersebut. Kalau posisi area yang diuruk ada di selatan garis batas, maka reklamasi akan ambles terus. Hasil survei GPS Prof Hasanuddin dari ITB juga menunjukkan penurunan maksimum di bagian selatan daerah Muara Baru sampai ke Ancol. Kebijakan reklamasi harus dimodifikasi, dikawal dengan mendelineasi daerah-daerah yang akan sia-sia saja kalau direklamasi.

Pada bagian lain, potensi gempa tektonik di Jakarta. Kepulauan Seribu sebagai kelurusan utara dari ketinggian Ciputat-Tangerang selalu bergerak naik secara tektonik. Teras-teras terumbu yang berkembang di pulau-pulau yang ada di Kepulauan Seribu itu adalah buktinya.

Demikian juga daerah sepanjang garis imajiner Ciputat-Ujung Teluk Naga. Adang menyebut, daerah tersebut adalah tektonik yang selalu naik. Teras-teras sungai di sepanjang aliran Sungai Cisadane membuktikan gerak tektonik naik tersebut. Adanya slicken side, offset, pergeseran di sedimen-sedimen pleistosen

Hal ini membuktikan patahan-patahan Jakarta bisa aktif sewaktu-waktu dalam masa kwarter ini. Ini menjawab bahwa Jakarta memiliki patahan yang bisa aktif sewaktu-waktu. Jadi bukan hanya ancaman dari Selat sunda dan sesar sekitar Jakarta saja yang menjadi potensi rusaknya Jakarta akibat gempa.

Sebagai tindakan preventif mitigasi bencana gempa bumi dengan adanya indikasi-indikasi patahan aktif tersebut. Adang menyebut, saat ini sedang diusahakan untuk membuat mikrozonasi gempa di Jakarta sampai ke level 4 yaitu skala 1:25.000. Dengan demikian, bangunan-bangunan yang didirikan di DKI Jakarta nantinya bisa mengacu pada peta mikrozonasi tersebut untuk desain dan konstruksinya sehinga ramah gempa.

Lantas, bagaimanakah Masa depan Ibukota negara ini? Merujuk pada konstelasi tektonik Tersier dan Kwarter yang ada, secara geologi teknik masa depan DKI adalah Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu yang merupakan daerah ketinggian yang lebih aman daripada dataran banjir Jakarta yang selalu turun.(*)

Sumber (*/Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Doni Monardo Imbau Taman Vegetasi untuk Atasi Abrasi

50 Views

Pariaman, Garda Indonesia | Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengimbau kepada seluruh komponen yang terdapat di daerah, untuk mengedepankan penanaman vegetasi dalam rangka pengurangan kerusakan akibat abrasi.

Hal itu dikatakan saat melakukan kunjungan ke beberapa pantai barat di Sumatera Barat pada Kamis, 7 November 2019.

“Rusaknya bibir pantai di sepanjang pantai barat wilayah Sumatera Barat diakibatkan oleh abrasi, mengingat ombak di Samudera Hindia begitu kencang”, ujar Doni.

Menurutnya dengan menanam vegetasi, bibir pantai akan tertahan dari abrasi, “perlu dilakukan penanaman pohon yang cocok dengan tanah di sekitar pantai, beberapa yang terlihat hidup subur di sini adalah pohon cemara udang dan Pohon Pinago (Beringin Pantai)”, tambah Doni.

Selain untuk mengatasi abrasi, pohon-pohon tersebut dapat dijadikan sebagai shelter alami jika terjadi tsunami. “Masyarakat dapat menyiapkan tangga atau tali di mana dapat digunakan untuk berlindung naik ke atas pohon yang tinggi untuk bertahan dari terjangan tsunami”, tutup Doni.

Kepala BNPB, Doni Monardo saat melepas penyu ke laut

Kepala BNPB kemudian berdiskusi dengan Zahir Man salah satu tokoh masyarakat yang tinggal di bibir pantai Desa Ampalu, Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Zahir Man mengatakan pohon Pinago (beringin pantai) yang berada persis di depan rumahnya telah ada dari sekitar tahun 1980, “pohon ini awalnya kecil, hanya setinggi paha orang dewasa pada tahun 1980, namun kini tingginya sudah hampir 4 meter dan memiliki akar yang kuat”, kata Zahir.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan, “Pemerintah provinsi Sumbar mendukung program yang ditawarkan kepala BNPB, saya juga melihat langsung di Jepang juga menggunakan vegetasi untuk mengurangi abrasi”, ujar Nasrul.

BNPB akan bekerja sama dengan pemerintah daerah Sumatera Barat, Kabupaten/Kota di Sumbar , TNI/POLRI, para pecinta lingkungan serta dunia usaha akan memberikan bibit-bibit pohon tersebut kepada masyarakat. Diharapkan bibit pohon tersebut ditanam dan dirawat dengan baik sehingga dapat berfungsi menahan derasnya ombak dan tsunami yang menghantam bibir pantai.

Setelah melakukan peninjauan ke beberapa lokasi pantai yang rusak akibat abrasi, Kepala BNPB beserta rombongan melakukan penanaman pohon mangrove dan melepas penyu ke laut lepas serta menanam pohon Cemara Udang di pantai sekitar Bandara Internasional Minangkabau. (*)

Sumber berita (*/Agus Wibowo–Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB)
Editor (+rony banase)

Wagub NTT Josef Nae Soi Peroleh Nama Baru dari Komunitas Tuli Kupang

211 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi saat ini telah memperoleh sebuah nama baru dari Komunitas Tuli Kupang (KTK); sebuah komunitas yang beranggotakan 50 orang disabilitas yang berdiri sejak tahun 2016. Pemberian nama baru tersebut diberikan oleh KTK saat kegiatan Pelantikan Forum PRB NTT Periode 2018—2020, di Anjungan Pantai Lasiana Kupang.

‘Kacamata’, itulah nama baru untuk Wakil Gubernur Josef Nae Soi. Nama tersebut diberikan KTK yang rata-rata anak muda dengan secara serempak memberikan bahasa isyarat dengan membentuk pola kacamata menggunakan jari dan diikuti oleh Wagub Josef

Pemberian nama baru untuk Wagub NTT pasangan dari Gubernur Viktor Laiskodat tersebut sebagai bentuk apresiasi dan kegembiraan teman-teman KTK usai memperoleh jawaban ruangan sekretariat yang selama ini diidamkan mereka.

Pantauan media ini, Kamis, 25 April 2019 sekitar pukul 20.35 WITA, teman-teman dari Komunitas Tuli Kupang dapat berkomunikasi dengan bahasa isyarat dengan bantuan penerjemah. Semua komunikasi dua arah antara Wagub Josef dan teman-teman KTK diterjemahkan oleh Novel Siagian.

Mereka tampak bahagia dan bersemangat dapat berkomunikasi langsung dengan sosok Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi yang pernah mengenyam pendidikan di Belanda. Momen bahagia dan mengharukan tersebut juga diabadikan oleh para fotografer dan wartawan yang datang meliput kegiatan yang diinisiasi oleh BPBD Kota Kupang dan BPBD Provinsi NTT tersebut.

Suasana akrab Wagub Josef Nae Soi dan Komunitas Tuli Kupang

Teman-teman KTK merasakan kebahagiaan luar biasa dengan berpelukan sambil menangis di belakang panggung kegiatan sebagai ucapan syukur karena diberikan perhatian dari Wagub Josef Nae Soi berupa tempat sekretariat KTK di salah satu ruangan dari Kantor Dinas Sosial NTT

Selain meminta sekretariat yang langsung dipenuhi oleh Wagub Josef, KTK juga meminta akses lampu seperti sirine sebagai bentuk mitigasi bencana karena teman-teman KTK tidak dapat mendengar sehingga diperlukan semacam lampu pemberi isyarat bencana

Wagub Josef Nae Soi saat akan meninggalkan lokasi kegiatan sempat dikonfirmasi media ini tentang apa saja bentuk perhatian pemerintah bagi teman-teman Komunitas Tuli Kupang menyampaikan bahwa belum mengetahui apa lagi bentuk kebutuhan mereka

“Saya belum tahu apa kebutuhan mereka, kita akan adakan simulasi untuk mereka yang disabilitas. Kita akan cari tahu apa saja kebutuhan mereka”, jelas Wagub Josef

Penerjemah KTK, Novel Siagian

Sedangkan, Penerjemah Komunitas Tuli Kupang, Novel Siagian, saat ditemui usai menerjemahkan aksi Pantomin Gempa oleh KTK dan percakapan antara KTK dan Wagub Josef, mengatakan sebenarnya sosialisasi penanggulangan bencana sudah diberikan kepada para disabilitas tuli namun semuanya berbasis suara

“Suara ada hambatan bagi disabilitas tuli, sehingga perlu adanya lampu peringatan menyala bagi teman-teman tuli dan walaupun ada usul yang lebih baik lagi, mereka sangat menghargai lagi”, ujar Novel

Lanjut Novel, usai diberikan sekretariat teman-teman tuli langsung berpelukan dan menangis, terlebih Ketua KTK Mario Lado sangat bahagia karena selama ini mereka berkumpul di rumah Mario Lado di Kelurahan Oepoi

“Namun jumlah mereka (KTK,red) banyak sekitar 50 orang (anak muda dan orang tua)”, ungkap Novel

Tambah Novel, Teman-teman KTK, sebagian besar memiliki kemampuan dan ketrampilan, beberapa dari mereka adalah Atlit Futsal Nasional Putri yang meraih juara 3 di Tailand dan akan mewakili Indonesia ke Swiss

“Mereka bisa melakukan banyak hal namun mereka punya keterbatasan pendengaran”, pungkas Novel.

Penulis dan editor (+rony banase)

Lantik Forum PRB NTT, Wagub Josef Minta Perbanyak Lakukan Mitigasi Bencana

112 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB) periode 2018—2022 dikukuhkan oleh Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef Nae Soi pada Kamis, 25 April 2019 di Anjungan Pantai Lasiana Kupang pukul 19.00 WITA—selesai. Pelantikan Forum PRB dilaksanakan dalam rangkaian Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional 26 April

Formasi Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB) periode 2018—2022 sebagai berikut:
Pelindung : Gubernur NTT, Wakil Gubernur NTT, Ketua DPRD NTT, Sekretaris Daerah NTT, Kapolda NTT, dan Danrem 161/Wirasakti
Ketua Forum : Buce Ga – Wakil Direktur CIS Timor
Wakil Ketua I : Anton Nggangga-dosen STIE Oemathonis Kupang
Wakil Ketua II : Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Prov.NTT
Sekretaris : Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD NTT
Wakil Sekretaris : Rafael Guru – PMPB NTT
Bendahara : Pemred Radio Suara Kasih /UPP Kebencanaan Majelis Sinode GMIT
Koordinator I Bidang Advokasi, Regulasi dan Kebijakan : Kristian Nggelan + Anggota
Koordinator II Bidang Pengembangan Kapasitas dan Managemen : Manager Hotel Aston + Anggota
Koordinator III Bidang Partisipasi dan Pelembagaan: Petronela Naikofi + Anggota
Koordinator IV Bidang Pengembangan Organisasi: Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Kota Kupang + Anggota

Usai melantik Pengurus Forum PRB, Wagub NTT, Josef Nae Soi dalam sambutannya menyampaikan pesan agar para Pengurus PRB agar jangan terlalu sering menyampaikan wacana dan mengadakan pertemuan namun harus lebih sering melakukan Mitigasi Bencana (=serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana)

Penyematan Pin Kesiapsiagaan Bencana oleh Wagub Josef Nae Soi kepada Pengurus Forum PRB NTT

“Saya minta dengan sangat agar wacana-wacana, seminar-seminar, pertemuan-pertemuan, sudah cukup, sudah terlalu banyak kita melakukan pertemuan. Sekarang saatnya kita melakukan aksi dengan pemetaan daerah rawan bencana dan melakukan mitigasi bencana agar saat terjadi bencana kita sudah siap”, ujar Wagub Josef

Lanjut Wagub Josef, Karena masalah bencana adalah masalah kita semua. Alam telah diciptakan oleh Tuhan dan bencana tidak diciptakan oleh Yang Maha Kuasa namun karena ulah manusia maka terjadilah bencana

Wagub Josef juga menyampaikan rasa hormat sangat respek dengan Forum PRB.
“Saya dan Bapa Gubernur NTT sangat respek dengan Forum PRB karena melalui forum ini dapat membantu mengurangi dan meniadakan bencana yang akan terjadi”, pintanya

Wagub Josef Nae Soi juga menghimbau agar menjaga kebersihan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan menyukseskan Revolusi Hijau dengan mencegah Stunting dan Revolusi Biru dengan atraktif pariwisata laut

Pelantikan Forum PRB juga diwarnai dengan aktraksi Pantomin Gempa oleh Komunitas Tuli Kupang (KTK) dan berkat penampilan memukau dari KTK, Wagub Josef Nae Soi memenuhi impian KTK untuk memiliki sekretariat sendiri dengan memberikan apresiasi berupa fasilitas Sekretariat Kantor Komunitas Tuli Kupang di salah satu ruangan di Dinas Sosial Prov NTT.

Penulis dan editor (+rony banase)

99% Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan Adalah Ulah Manusia

57 Views

Bengkalis, Garda Indonesia | Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia penyebabnya adalah 99% ulah manusia dan 1% nya adalah alam. “Antara lain, tidak sengaja karena buang putung rokok atau membakar sampah, disengaja karena ingin membuka lahan, dan disengaja karena dibayar. Alasannya adalah dampak kurangnya lapangan kerja” kata Kepala BNPB Doni Monardo di acara Rakor Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana Karhutla di Kantor Bupati Bengkalis, Senin/4/3/2019.

Lanjut Doni Monardo, Permasalahan utamanya adalah karena faktor ekonomi masyarakat. Salah satu solusinya adalah memanfaatkan lahan yang subur di Provinsi Riau dalam meningkatkan komoditas ekonomi rakyat seperti kopi, lada, dan sebagainya, sehingga terbuka lapangan kerja untuk masyarakat. Contohnya pasar lada setiap tahunnya sampai dengan 16 miliar USD.

Kepala BNPB Doni Monardo

“Upaya pencegahan dan mitigasi akan lebih baik dan efektif dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Tahun 2015, kerugian ekonomi Indonesia mencapai 221 triliun atau 2x lipat akibat kerugian ekonomi di bencana tsunami di Aceh”, ungkap Doni.

Upaya mengurangi risiko dalam penanggulangan bencana disampaikan Kepala BNPB Doni Monardo, “Kita Jaga Alam Bengkalis agar Damai dan Harmonis” ucapnya. Perubahan iklim banyak menjadi perbincangan di antara kita, solusinya adalah Kita Menjaga Alam, Alam Menjaga Kita. Harus menjaga keseimbangan alam. Program pentahelix yang melibatkan semua unsur, para pakar/akademisi, dunia usaha, pemerintah, masyarakat dan media.

Petugas BPBD Bengkalis sedang memadamkan kebakaran lahan gambut

Korban akibat bencana melampui korban perang, selama 18 tahun (2000-2018) mencapai 1.220.701 orang yang meninggal.

Kepala BMKG Dwikorita menjelaskan bulan Juni-September 2019 akan terjadi kemarau panjang, selain tahun ini adalah musim El Nino. “Bengkalis masuk pada bulan Juni perkiraan musim kemaraunya dan Riau akan dimulai Maret Akhir” ungkapnya.

Informasi cuaca dan potensi hot spot setiap harinya. Di Riau ada 3 (tiga) stasiun BMKG, untuk memantau cuaca dan sebagainya.

Satelit yang memantau baru bisa diupdate 6 jam sekali, dan baru dapat dipublish dalam 24 jam. Untuk itu diantisipasi dengan mendeteksi hot spot setiap 10 menit, dengan www.satelit.bmkg.go.id. namun memiliki Kelemahan, baru dapat mendeteksi zona lebih dari 500 meter persegi. (*)

Sumber berita (*/Humas BNPB)
Editor (+rony banase)

Pariwisata Indonesia Sangat Rentan Terhadap Bencana

62 Views

Jakarta, gardaindonesia.id | Perkembangan pariwisata di Indonesia luar biasa pesat. Data World Travel and Tourism Council (WTTC) melaporkan bahwa Top-30 Travel and Tourism Countries Power Ranking yang didasarkan pada pertumbuhan absolut pada periode tahun 2011 dan 2017 untuk empat indikator perjalanan dan pariwisata utama menunjukkan Indonesia berada pada nomor 9 sebagai negara dengan pertumbuhan pariwisata tercepat di dunia.

Dalam daftar yang dikeluarkan tersebut, China, Amerika Serikat, dan India menempati posisi tiga besar. Untuk kawasan Asia, Indonesia berada nomor 3 setelah China dan India. Sedangkan untuk di kawasan Asia Tenggara, posisi Indonesia terbaik diantara negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Thailand yang berada di nomor 12, Filipina dan Malaysia di nomor 13, Singapura nomor 16 dan Vietnam nomor 21.

Berdasarkan data Kementerian Pariwisata, pariwisata Indonesia memiliki banyak keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif yaitu sektor pariwisata merupakan penghasil devisa terbesar.

Pada tahun 2019, industri pariwisata diproyeksikan menyumbang devisa terbesar yaitu US$ 20 Miliar. Dampak devisa yang masuk langsung dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat; pariwisata Indonesia ditargetkan menjadi yang terbaik di kawasan regional, bahkan melampaui ASEAN.

Country Branding Wonderful Indonesia menempati ranking 47 dunia, mengalahkan country branding Truly Asia Malaysia (ranking 96) dan country branding Amazing Thailand (ranking 83). Country branding Wonderful Indonesia mencerminkan positioning dan differentiating pariwisata Indonesia.

Pariwisata Indonesia memiliki banyak keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia terus mengalami peningkatan sebesar 55% secara absolut, dari tahun 2014 sebesar 9 juta, menjadi 14 juta pada tahun 2017. Sektor pariwisata penghasil devisa terbesar. Pada 2019, industri pariwisata diproyeksikan menyumbang devisa terbesar di Indonesia yaitu US$ 20 Miliar.

Kepulauan Wakatobi di Provinsi Sulawesi Tenggara

Dampak devisa yang masuk langsung dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Di banyak daerah di Indonesia, sektor pariwisata telah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan makin meningkatkan pendapatan masyarakat sekitarnya. Misal, pengembangan pariwisata Danau Toba telah meningkatkan PAD Kabupaten Samosir naik 81 persen dalam kurun waktu 2016-2017. Begitu juga Kabupaten Simalungun, PAD naik 91 persen, Kabupaten Humbang Hasundutan naik 103 persen, Kabupaten Karo naik 58 persen.

Namun di balik itu semua, Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB mengatakan bahwa industri pariwisata sangat rentan terhadap bencana, apabila tidak dikelola dengan baik, dampaknya akan mempengaruhi ekosistem pariwisata dan pencapaian target kinerja pariwisata.

“Pariwisata seringkali diasosiasikan dengan kesenangan, dan wisatawan melihat keamanan dan kenyamanan sebagai satu hal yang esensial dalam berwisata. Bencana merupakan salah satu faktor yang sangat rentan mempengaruhi naik turunnya permintaan dalam industri pariwisata”, sebut Sutopo

Kemudian Sutopo menjabarkan beberapa kejadian bencana telah menyebabkan dampak industri pariwisata, antara lain:

  1. Erupsi Gunung Merapi tahun 2010, telah mengakibatkan penurunan jumlah kunjungan wisatawan di beberapa obyek wisata di Yogyakarta dan Jawa Tengah mencapai hampir 50 persen;
  2. Bencana kebakaran hutan dan lahan pada Agustus hingga September 2015 menyebabkan 13 bandara tidak bisa beroperasi karena jarak pandang pendek dan membahayakan penerbangan. Bandara harus tutup, berbagai event internasional ditunda, pariwisata betul-betul tertekan. Industri airline, hotel, restoran, tour and travel, objek wisata dan ekonomi yang di-drive oleh sektor ini pun terganggu;
  3. Erupsi Gunung Agung di Bali tahun 2017 menyebabkan 1 juta wisatawan berkurang dan kerugian mencapai Rp 11 trilyun di sektor pariwisata;
  4. Gempa Lombok yang beruntun pada tahun 2018 menyebabkan 100.000 wisatawan berkurang dan kerugian Rp 1,4 trilyun di sektor pariwisata;
  5. Tsunami di Selat Sunda pada 22/12/2018 menyebabkan kerugian ekonomi hingga ratusan miliar di sector pariwisata. Bencana menyebabkan efek domino berupa pembatalan kunjungan wisatawan hingga 10 persen. Sebelum dilanda tsunami, tingkat hunian atau okupansi hotel dan penginapan di kawasan wisata Anyer, Carita, dan Tanjung Lesung mencapai 80–90 persen.

Lanjut Sutopo, “Tentu ini menjadi menjadi pembelajaran bagi kita semua. Mitigasi, baik mitigasi struktural dan non struktural di kawasan pariwisata masih sangat minim. Mitigasi bencana harus ditempatkan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan sektor pariwisata”, ujarnya

Mitigasi dan pengurangan risiko bencana hendaknya ditempatkan sebagai investasi dalam pembangunan pariwisata itu sendiri. Sebab, dalam proses pembangunan setiap 1 US$ yang diivestasikan untuk pengurangan risiko bencana maka dapat mengurangi kerugian akibat bencana sebesar 7—40 US$.

“Penataan ruang dan pembangunan kawasan pariwisata hendaknya memperhatikan peta rawan bencana sehingga sejak perencanaan hingga operasional dari pariwisata itu sendiri selalu mengkaitkan dengan ancaman bencana yang ada”, himbau Sutopo

Rencana pembangunan 10 Bali Baru atau 10 destinasi pariwisata prioritas yang akan dibangun yaitu Danau Toba, Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu dan Kota Tua, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Wakatobi, Mandalika, Morotai dan Labuan Bajo hendaknya mengkaitkan mitigasi dan pengurangan risiko bencana sehingga daerah pariwisata tersebut aman dari bencana.

Ungkap Sutopo, “Faktanya 8 dari 10 daerah prioritas pariwisata tersebut berada pada daerah yang rawan gempa, dan sebagian tsunami. Apalagi investasi pengembangan 10 detinasi pariwisata prioritas dan kawasan strategis pariwisata nasional tersebut sangat besar yaitu Rp 500 trilyun”.

Sutopo menghimbau agar koordinasi perlu dilakukan dengan berbagai pihak. Pentahelix dalam pembangunan pariwisata dan penanggulangan bencana yang melibatkan unsur pemerintah, dunia usaha/usahawan, akademisi, masyarakat, dan media hendaknya didukung semua pihak.

“Bencana adalah keniscayaan. Pasti terjadi karena bencana memiliki periode ulang, apalagi ditambah faktor antropogenik yang makin meningkatkan bencana”, jelas Sutopo

Namun, terang Sutopo, Risiko bencana dapat dikurangi sehingga dampak bencana dapat diminimalkan dengan upaya mitigasi dan pengurangan bencana.

“Di balik berkah keindahan alam Indonesia juga dapat menyimpan musibah jika tidak dikelola dengan baik”, tutupnya. (*)

Sumber berita (*/humas BNPB)
Editor (+rony banase)