Arsip Tag: moeldoko

Drg. Romi Dianulir dari CPNS, Kepala Staf Kepresidenan Segera Cari Solusi

125 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menanggapi permasalahan yang menimpa Drg. Romi Syofpa, soal dianulirnya sebagai CPNS di Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat; Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko akan segera berkonsultasi dengan Kemenpan Reformasi Birokrasi (RB) untuk mendapatkan solusi.

“Kita mencoba mencari alternatif solusi, nggak ada yang nggak bisa diselesaikan. Pasti ada solusi. Yang pertama dari sisi regulasi dan yang kedua dari sisi kepatutan,” jelas Kastaf Kepresidenan, Moeldoko ketika menerima drg. Romi, di Bina Graha, Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2019.

Kasus di Solok Selatan ini bukanlah pandangan pemerintah secara luas. Ini adalah kasus yang lebih personal. Pandangan pemerintah, soal kaum difabel juga jelas dan tidak membeda-bedakan.

“Kita di KSP sangat aktif memperjuangkan hak-hak kaum disabilitas. Ini bukan retorika, tetapi betul-betul kita perjuangkan. Hampir setiap kegiatan disabilitas kami datang, presiden juga datang,” ungkap Moeldoko.

Secara pribadi, Kepala Staf juga membesarkan hati, Romi patut bersyukur, ada banyak empati dan rasa peduli yang ditujukan kepadanya dalam menghadapi permasalahan ini.

“Secara pribadi nggak bisa menerima, tetapi secara sosial mendapatkan tempat. Semuanya simpati dan empati, ini adalah anugerah. Itu perlu disyukuri,” imbuhnya.

drg Romi Syofpa didampingi KSP Moeldoko saat diwawancara awak media

Seperti diketahui kasus Drg. Romi bermula dari pembatalan kelulusan sebagai CPNS di Kabupaten Solok Selatan, Sumbar. Padahal sejak tahun 2015 yang bersangkutan sudah berkerja sebagai dokter PTT Kemenkes di tempat ini. Pada Juli 2016 Juli, usai melahirkan anak ke-2, ia mengalami kelemahan pada saraf kaki yang mengharuskannya menggunakan kursi roda. Tapi ia sanggup menuntaskan kontrak PTT nya pada 2017.

Dengan menggunakan korsi roda, tak menghalangi pengabdiannya di Puskesmas Talunan. “Bahkan, setelah selesai PTT, saya diusulkan Dinkes untuk tetap bekerja menggunakan kursi roda dengan status, tenaga harian lepas atau kontrak daerah, sampai sekarang,” paparnya.

Ketika ada pembukaan CPNS pada Oktober 2018, Romi, mengikuti seleksi dengan jalur umum. Semua seleksi sudah ia jalani. Mulai dari seleksi administrasi, kompetensi dasar dan bidang. Ia dinyatakan lulus dengan nilai tertinggi. Ia juga lulus tes kesehatan jasmani, rohani, dan narkoba di RSUD Muara Labuh.

Mata, jantung, paru, dan gigi, normal. Sementara ditemukan kelemahan pada tungkai kaki. “Saya dinyatakan sehat dengan catatan kelemahan pada kaki. Dari dokter okupasi dan rehabilitasi medik, saya layak bertugas sebagai seorang dokter gigi,” jelasnya.

Sayangnya, setelah berkas lengkap, keluarlah pembatalan kelulusan sebagai CPNS dari panitia seleksi Kabupaten Solok Selatan.

Persatuan Dokter Gigi Indonesia yang mendampingi kasus ini sejak awal melihat ada tindak ketidakadilan. “Kami ingin, agar haknya kembali pulih dan bisa bekerja kembali sebagai PNS di Kabupaten Solok Selatan,” ucap Drg. Ahmad Syaukani dari PDGI pusat.

Apalagi menurutnya, kebutuhan tenaga medis khususnya dokter gigi sangat tinggi di daerah ini. Dengan pemulihan hak ini, ia berharap masyarakat di Kabupaten Solok Selatan terlayani dengan baik.(*)

Sumber berita (*/Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Moeldoko: “Tanpa Kaum Nasionalis, Negara Ini Bisa Ambruk”!

146 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, tanpa peran dan keterlibatan kaum nasionalis, Negara Indonesia yang dibangun dengan susah payah bisa ambruk. Demikian dinyatakan Moeldoko dalam Dialog Peradaban Bangsa Nasionalis, Islam, dan TNI yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Alumni GMNI di Jakarta, Senin, 22 Juli 2019.

Hadir sebagai narasumber selain Moeldoko antara lain adalah Ketua Umum Perhimpunan Alumni GMNI Ahmad Basarah, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PB Nahdlatul Ulama Helmy Faishal Zaini dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti.

Mengambil tema “Siapa Melahirkan Republik Harus Berani Mengawalnya”, dalam dialog tersebut mantan Panglima TNI 2013—2015 itu menjelaskan bagaimana peran dan fungsi TNI sejak republik ini menyatakan kemerdekaannya, dimana kekuatan-kekuatan bersenjata yang dahulu tergabung dalam laskar-laskar kemudian diorganisasikan dan dikelola secara profesional.

“Kehadiran tentara melalui proses yang panjang. Tanggal 22 Agustus 1945, lahirlah Badan Keamanan Rakyat. Barulah pada tanggal 5 Oktober 1945 berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Pada saat itu sudah menyebut istilah tentara,” ujar Moeldoko. Di kemudian hari, tanggal 5 Oktober dirayakan sebagai Hari TNI.

Perubahan dan sejarah panjang tentara, papar Moeldoko, sudah dimulai sejak merdeka sampai dengan era reformasi, dan terus beradaptasi dengan perkembangan politik dan keamanan. Termasuk dalam geopolitik pada zaman masing-masing.

Moeldoko mengatakan, selain tentara, komponen lain yang juga menopang pendirian republik adalah kalangan nasionalis dan kalangan agamawan, terutama kelompok Islam. Ia menyebutnya sebagai 3 (tiga) serangkai yang menjadi penjuru sekaligus pendobrak bagi lahirnya bangsa dan negara Indonesia.

Bagaimana dengan posisi kaum nasionalis? Moeldoko menegaskan, “Ini negara kalau nggak ada kaum nasionalis, bisa ambruk. Akan belok ke kanan dan ke kiri. Posisi nasionalis inilah yang membuat bangsa ini tetap bertahan di tengah-tengah.”

Moeldoko meyakini, tiga kekuatan utama, yakni tentara, kaum agamawan terutama Islam, dan kelompok nasionalis masih tetap eksis. Kolaborasi atas tiga komponen itulah yang akan membuat bangsa ini tetap bertahan.

Banyak negara gagal di tengah jalan, ketika sebuah bangsa bergerak dari sistem totaliter ke demokratis. Sebuah negara yang ingin bergeser menegakkan demokrasi atau menuju demokrasi, cenderung abai dalam hal stabilitas. Tapi negara yang masih bertahan dengan kekuatan militer juga bahaya ketika ingin mengubah pendulum ke sebuah negara demokratis.

Indonesia adalah contoh yang baik, ketika ada pergeseran dari sebuah sistem totaliter menuju sistem yang demokratis. “Ketika saya menjadi Panglima TNI, saya menyadari betul, bagaimana harus menjaga antara stabilitas dan tuntutan demokrasi,” katanya. (*)

Sumber berita (*/Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko: “Rekonsiliasi Bangsa Bukan Negosiasi!”

111 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Usai penetapan hasil Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum, muncul pertanyaan bagaimana bentuk ideal rekonsiliasi dari pihak pemerintah dengan oposisi. Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menegaskan bahwa isu ini sebaiknya tidak usah dibesar-besarkan, karena saat ini keadaan bangsa Indonesia setelah pengumuman penetapan Pilpres oleh KPU sudah kembali normal.

“Semua sudah berjalan normal. Jangan terjebak di situ terus. Bangsa ini memiliki tantangan yang lebih besar, bukan hanya politik. Ini hanya suatu peristiwa politik yang kita hadapi dari tahun ke tahun,” kata Moeldoko dalam keterangan pers kepada media di Bina Graha, Jumat, 5 Juli 2019.

Panglima TNI masa jabatan 2013—2015 itu menekankan, bangsa Indonesia memiliki tantangan yang lebih besar, bukan hanya persoalan politik.

“Nanti kita semuanya hanya terjebak di situ kita menjadi enggak maju-maju,” ucapnya.

Karena itu, Moeldoko meminta kepada semua pihak untuk tak membesar-besarkan masalah rekonsiliasi ini. Ia khawatir nantinya akan terjebak dalam rekonsiliasi yang hanya memikirkan negosiasi politik dan kepentingan kelompok tertentu.

“Saya khawatir rekonsiliasi hanya membahas negosiasi, hanya kepentingan kelompok tertentu. Ini negara loh, memikirkan negara jangan terjebak antara satu elite ke elite, jangan terjebak satu kelompok ke kelompok,” katanya.

“Jangan terjebak hanya memikirkan ‘gua dapat apa, gua dapat apa’, tapi kita harus bicara negara,” imbuh Moeldoko.

Mantan Wakil Gubernur Lemhanas itu juga menggarisbawahi, untuk masalah kepentingan bangsa dan negara secara luas, segala sesuatu perlu pemikiran yang panjang dan hati-hati.

“Sepanjang itu untuk kepentingan negara atau national interest, kita harus berpikir lebih panjang. Kita tidak boleh terjebak dalam pikiran pragmatis yang nantinya akan menganggu sistem,” katanya.

Menurut Moeldoko, untuk membangun Indonesia tidak cukup di tangan satu atau dua kelompok. Karena itu, pidato Presiden Jokowi pada penetapan hasil Pilpres 2019 di KPU pada 30 Mei 2019 lalu sudah jelas, mengajak semua pihak untuk bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan bangsa Indonesia.

“Pak Presiden mengatakan, siapa pun ayo bergabung. Disebut secara nyata Pak Prabowo-Sandi dan seterusnya ini sudah cukup sudah sebuah statement yang perlu dipahami. Nggak perlu lagi kita mendorong kanan-kiri, karena ini sebuah statement yang nyata dari seorang presiden, dari seorang Pak Jokowi,” pungkasnya.(*)

Sumber berita (*/Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Apresiasi Polri, Moeldoko: “73 Tahun Polisi Makin Dicintai Rakyat”

137 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kantor Staf Presiden mengapresiasi kerja keras, pengabdian dan seluruh kiprah Kepolisian RI, terutama dalam pengamanan seluruh rangkaian proses pemilu serentak 2019. Pernyataan itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menerima perwira Polri yang bersilaturahmi ke Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jumat, 5 Juli 2019.

“Apa yang dilakukan Polri selama ini sudah bagus. Kami memberikan apresiasi tinggi. Tingkatkan lagi agar kepolisian lebih dicintai masyarakat,” kata Moeldoko.

Sebagai bagian peringatan ke-73 Hari Bhayangkara, Polri melakukan anjangsana ke mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, mantan Panglima TNI, mantan Kapolri, mantan Wakapolri, dan para pejabat tinggi negara serta yang selama ini banyak berjasa terhadap Polri.

Perwakilan dari Mabes Polri yang hadir bertemu Kepala Staf Kepresidenan dipimpin oleh Irwil V Itwasum Polri Brigjen Pol Drs. Hotman Simatupang dan Kepala Biro Reformasi Birokrasi Polri Staf Perencanaan Umum dan Anggaran Polri Brigjen Pol Angesta Romano Yoyol.

“Kedatangan kami sekaligus menyampaikan undangan pada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk dapat menghadiri acara puncak ke-73 Hari Bhayangkara Polri di Istana Negara pada 10 Juli 2019,” kata Brigjen Pol Angesta Romano Yoyol.(*)

Sumber berita (*/Kantor Staf Kepresidenan)
Editor (+rony banase)