Arsip Tag: pejuang integrasi timor timur

Mantan Pejuang Integrasi Timor-Timur di NTT Pinta Kepedulian Pemerintah RI

735 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Sejumlah mantan pejuang integrasi Timor–Timur yang bergabung dalam Forum Peduli Pejuang Integrasi Timor–Timur (FP2IT2) tak henti–hentinya meminta kepedulian pemerintah RI terhadap nasib mereka yang ditelantarkan selama 22 tahun di Kabupaten Belu dan Malaka.

Ketua FP2IT2, Julio Do Carmo membeberkan, saat ini sedang beredar informasi di Belu dan Malaka bahwa semua mantan pejuang integrasi yang didata, akan menerima SK Veteran dan  sejumlah uang oleh oknum–oknum yang dinilainya sangat tidak bertanggung jawab.

Tiga poin perjuangan yang diutarakan Julio Do Carmo. Pertama, FP2IT2 mau menindaklanjuti surat yang dikirim kepada Menkopolhukam di Jakarta. Perwakilan sudah bertemu Menhan, tetapi hasilnya tidak ada. Kedua, FP2IT2 sudah mengirimkan surat kepada Menkopolhukam saat berkunjung ke Kabupaten Belu melalui Bupati Belu. Namun, sampai saat ini pun belum ada kejelasan sama sekali. Ketiga, beberapa orang pergi ke Jakarta untuk menerima piagam penghargaan dan Satyalancana. Sepulang dari Jakarta, mereka diperintahkan untuk melakukan pendataan dengan meminta foto copi KTP 1 lembar, KK 1 lembar, buku rekening dan pas foto berukuran 4×6 dengan latar belakang merah untuk mencetak kartu.

“Sampai saat ini kami bingung. Apakah ini direkomendasikan oleh Menhan? Ataukah hanya sebuah permainan dari oknum – oknum tertentu? Kami tidak mau masyarakat menjadi korban hanya untuk kepentingan pribadi oknum tertentu. Masyarakat sudah susah, dipungut lagi uang Rp. 25.000 – Rp.100.000. Kami tidak tahu uangnya mau diserahkan ke mana?”, ungkap Julio Do Carmo kepada wartawan di Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu, 6 Februari 2021.

Para mantan pejuang integrasi, lanjut Julio, berada di bawah naungan pemerintah. Tetapi pendataan dimaksud tidak diketahui oleh pemerintah setempat. “Kami tidak tahu, apakah pendataan ini ada pedomannya? Jika ada juknis, kami minta ditunjukkan kepada kami,” ujar Julio.

Ketua FP2IT2, Julio Do Carmo (berbatik merah) sedang memimpin rapat

Julio Do Carmo pun menegaskan, apabila pendataan ini terindikasi bukan diperintahkan oleh pemerintah pusat, maka harus dibatasi dan dibatalkan. “Kami minta tindak tegas oknum–oknum yang melakukan pendataan ini dan diproses secara hukum. Kami minta bapak presiden untuk tinjau permasalahan ini karena kami lihat bermuara ke kepentingan politik seseorang,” pinta Julio.

Hal senada, dikatakan Selestino Do Rego, pendataan ini dilakukan sejak tahun 2009 silam, tetapi hingga saat ini belum juga ada hasilnya. “Karena itu, kami merasa tidak puas. Baru–baru ada segelintir orang membawa nama para pejuang integrasi pergi ke Jakarta. Sekarang, ada oknum yang datang untuk mengadu kembali kami sesama pejuang. Pendataan ini juga dilakukan dengan cara sembunyi dan memungut uang dari masyarakat. Kami minta pemerintah kawal pendataan seperti ini,” tukas Do Rego.

Piagam penghargaan yang sudah diterima pihaknya dari pemerintah pada tahun 2014 pun dianggap tidak sah. “Ini berarti penipuan. Kami minta tanggung jawab dari orang yang waktu itu rekrut. Kami tidak puas karena bilang, itu bukan piagam kenegaraan yang sah,” kisah Do Rego.

Manuel Martins menambahkan, pengalaman pendataan seperti yang terjadi saat ini sudah sejak 2009 lalu. Tetapi hasilnya masih juga nihil. Bahkan, pendataan waktu itu dilakukan dengan sangat detail seperti foto copi KK, riwayat hidup disertai materai 6.000. Setelah datanya dikirim, barulah diketahui bahwa, ternyata untuk memenuhi kepentingan partai.

“Karena itu kami pertegas, jangan sampai data untuk ke sekian kali ini akan terjadi lagi hal yang sama. Sekarang ini diminta lagi urus NPWP. Ini ‘kan pajak. Yang namanya uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah, Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) itu nilainya besar. Kemudian, bilang hari ini terima, besok terima, lusa terima. Apakah itu betul?  Kalau tidak benar, pemerintah telusuri oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab itu untuk selesaikan masalah ini,” pungkas Martins. (*)

Penulis: (*/Herminus Halek)

Bukankah Kita Butuh Tanah dan Perhatian?

267 Views

Oleh: Lejap Yuliyant Angelomestius, S. Fil.

Sore itu, Jona berkunjung ke gubukku. Ia adalah sahabat kecilku di Dili. Kami memang pernah hidup bersama sebagai tetangga sebelum akhirnya berpisah setelah kami sama-sama memutuskan integrasi ke Indonesia di tahun 1999. Kini, Ia dan keluarga tinggal di Lakmaras, sebuah desa kecil di bagian utara Kabupaten Belu, sedangkan aku dan keluarga telah menetap di Maktaen,  dusun kecil yang berada di bagian Selatan Kabupaten Belu.

Di tempatku, kami banyak bernostalgia dengan pengalaman kecil di Bumi Lorosae. Ada banyak cerita masa kecil yang selalu diulangnya yang membuat kami tertawa lepas, namun ada juga cerita yang ia hindari.  Ya, itu cerita tentang perjuangan ayahku pada  peristiwa integrasi Timor-Timur di tahun 1975.

Ayahku (Raja Alexandrino Borromeu) adalah salah satu Tokoh Apodeti Penandatanganan Petisi Balibo. Semasa hidupnya, Cinta akan Merah Putih terlalu kuat melekat di jiwanya. NKRI sebagai harga mati selalu menjadi roh baginya. Sebagai wujud kecintaannya pada Indonesia, ia termasuk dalam daftar para tokoh yang memperjuangkan integrasi. Namun, begitulah nasibnya, tentangnya kini terlebur dalam amnesia NKRI. Jasadnya tak ditemukan di Makam Para Pahlawan.

Hampir sejam lamanya kami bernostalgia dengan cerita lucu masa kecil hingga akhirnya diam sembari meneguk secangkir kopi hangat yang dibawa Jona.  Kopi Lakmaras. Ya, kopi itu memang selalu menjadi kesukaanku, karena setiap tegukannya selalu menarik hasrat dalam raga dengan gairah fantasi yang luar biasa.

Apalagi di tempat ini, alam pun seakan ikut mendukung dengan dandanannya yang memesona karena pada setiap celah barisan bukit-bukit kecil menampakkan pemandangan Pohon Pinus yang kokoh berdiri menantang angin dengan ratusan burung walet yang menghiasi rantingnya yang sesekali beterbangan tanpa panik sembari sesekali membasuh tubuh pada sisa air hujan yang masih menempel pada  daunnya sambil membunyikan suara cicitnya.

Memang, di tanah ini alam sangat bersahabat. Tumbuhan dan satwa langka masih dapat dijumpai tanpa harus  mengadopsinya dari bumi lain.

Aku melihat Jona turut larut dalam pujian alam itu. Ia seakan terlebur dalam kegembiraan makhluk ciptaan dengan kebaikan Sang Khalik

Saat itu, aku tak mau mengusik kekaguman Jona, kini terseret dalam sentilan murkah di jiwa. Murkah itu ada dan telah berdiam lama di jiwa. Murkah kepada pemerintah yang sudah berpuluh tahun lamanya masih mengabaikan perjuangan kami dalam mengangkat Merah Putih pada peristiwa korban di Bumi Lorosae.

Memang beginilah hidup kami yang disebut sebagai pahlawan, cuma diberi uang yang juga habis dikantong tuan tanah. Inilah nasib kami yang disebut sebagai pejuang; hanya diberi sembako yang juga hilang di perut tetangga. Hidup kami memang lebih hina dari burung walet karena setiap waktu hanya mengisi lapar raga dengan mengeluh, menghilangkan haus dahaga  dengan bersungut sebagai balasan jasa dari Pemerintah atas kepatriotan kami.

Hari mulai malam. Perhatian Jona telah beralih pada jatuhnya si raja siang dalam pelukan Pertiwi.  Di dalam dada, aku merasakan hasratku terus memberontak. Ingin sekali aku menghujat. Ingin sekali aku mencaci-maki. Roh kebaikan yang bersemayam dalam diri telah berubah rupa menjadi murkah. Alam yang sebenarnya bersahabat dalam pandangan mata, kini dirasakanku sebagai neraka. Memori darah masa lalu telah kembali memantik jiwaku untuk sebuah aksi anarkis karena sebuah realitas  yang terlupakan.

“Ratu, seandainya tanah ini milikku, aku akan membangun sebuah gubuk untuk burung walet yang ada di sore tadi itu”. Jona memecahkan keheningan dengan sebuah pengandaian.

Sambil menyeruput kopi yang sudah kehilangan hangat, aku  kemudian memegang pundaknya sembari tersenyum dan berkata: “Sobat, jika tanah ini adalah milikku, aku juga akan menanam banyak Pohon Pinus agar menjadi tempat bagi satwa liar untuk berteduh.  Tapi itulah kita dan nasib. Kita hanya bisa terus mengeluh menagih janji kehidupan yang layak di negeri yang telah patah sayap kasih sayang sembari meletakan kepala pada tanah sengketa dan sewaan”.

“Bukankah kita butuh tanah dan perhatian dari Pemerintah?” Jona menambahkan.

Kami saling memandang dalam rasa kasihan, sebelum memandang potret ayah yang di dalamnya tertulis: Merah Putih adalah Jiwaku. NKRI sebagai Harga Mati adalah Rohku.(*)

*/Inspirasi Kisah Perjuangan Ratu Asia Borromeu, Tokoh Pejuang Integrasi Timor-Leste

Foto utama oleh destinasian

Cancio De Carvalho: Saya Baru Tahu! Dituduh Lakukan Kejahatan,Tapi Tak Diadili

491 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | ”Saya baru tahu! Kalau di dunia ini, ada orang dituduh melakukan kejahatan, tetapi tidak diproses untuk diadili,” demikian sibak Ketua Paguyuban Pejuang Timor-Timur (PPTT) Cancio Lopes De Carvalho, S.H. kepada wartawan di Atambua, pada Kamis 18 Juni 2020.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/06/21/21-tahun-pejuang-eks-timor-timur-ditelantarkan-pemerintah-indonesia/

Cancio De Carvalho mengungkapkan, bahwa daftar nama-nama yang dituduh Badan Serious Crime -PBB sebagai pelaku tindak pidana pelanggaran HAM berat tahun 1999 di Timor-Timur itu sebanyak 401 orang. Lalu, nama- nama itu pun sudah diedarkan ke seluruh dunia.

Cancio De Carvalho menuturkan, bahwa sejak nama-nama itu disebarluaskan, namun hingga saat ini (sudah menunggu 21 tahun) tidak ada satu pun yang diadili. ”Karena itu, kami anggap itu hanya sebuah konspirasi atau hanya sebuah sandiwara saja!” simpul Mantan Komandan Sektor C Pasukan Pejuang Integrasi itu.

Cancio De Carvalho menekankan bahwa, hal yang mau ditanyakan kepada Menko Polhukam adalah 401 orang pejuang integrasi dibiarkan hidup bebas di Indonesia oleh pemerintah, asalkan tidak diperbolehkan pulang ke Timor Leste, lantaran telah dituduh melakukan pelanggaran HAM berat. “Tolong pemerintah jelaskan status hukum kami yang masih tergantung. Kami, warga negara Indonesia tetapi dituduh melakukan pelanggaran HAM di Timor- Timur waktu itu,” pintanya.

Terkait tuduhan itu, Cancio De Carvalho sangat menyayangkan sikap pemerintah Indonesia, yang hingga saat ini (sudah 21 tahun) belum memastikan status hukum bagi 401 pejuang integrasi itu.

Akibat dari tuduhan itu, terang Cancio, pihaknya merasa sangat dirugikan. Katanya, mau ke Timor-Timur tidak bisa, hidup di Indonesia tidak memiliki apa-apa, negara juga tidak mau membuka mata, betapa susahnya hidup mereka!

Selain itu, Cancio De Carvalho memohon kepada pemerintah Indonesia agar berkenan memberikan kemudahan khusus bagi 4.115 (Empat ribu seratus lima belas) mantan pejuang integrasi Timor-Timur untuk diangkat menjadi Veteran Republik Indonesia. “Kami sudah berjuang, sudah berkorban, tinggalkan tanah air, segalanya sudah ludes, Timor-Timur lepas dari Indonesia, malah kami juga yang paling dikorbankan!” sesal Cancio.

Cancio menjelaskan, bahwa yang menjadi korban itu tidak hanya 4.115 pejuang integrasi itu, melainkan termasuk anak istri dan puluhan ribu para pengikut eks Timor-Timur hingga saat ini.

Selain memohon diangkat menjadi Veteran, Cancio De Carvalho juga meminta kepada pemerintah Indonesia agar memberikan bantuan kompensasi demi menjamin kelangsungan hidup mereka. “Bantuan apa saja, yang penting kami bisa hidup. Bantuan itu, kami serahkan kepada pemerintah sesuai dengan kemampuan keuangan negara,” harap Cancio.

Cancio menambahkan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Timor Leste, bahwa negara yang baru merdeka seumur jagung itu sangat menghargai para pejuangnya. Katanya, pemerintah Timor Leste sudah mengangkat lebih dari 70.000 (Tujuh puluh ribu) mantan pejuang kemerdekaan menjadi Veteran. ”Sedangkan, kami pejuang integrasi yang cuma 4.000-an saja kok ditelantarkan di negara sebesar ini?” tandasnya kecewa.

Kongres Luar Biasa di Lapangan Terbuka Atambua

Ketika ditanya wartawan, apabila aspirasi ini tidak direspons oleh pemerintah, langkah apa yang akan ditempuh?Menanggapi itu, Cancio De Carvalho menegaskan bahwa jika hal itu terjadi, maka pihaknya akan menggelar Kongres Luar Biasa di Lapangan terbuka Kota Atambua. Yang mana menurut Carvalho, Kongres Luar Biasa itu akan melibatkan banyak pihak demi menentukan sikap politik, kembali ke Timor Leste atau tetap tinggal di Indonesia.

Disebutkannya, penentuan sikap politik itu akan didahului dengan melakukan aksi damai di perbatasan Motaain dan perbatasan Motamasin.

Ketika kongres itu diadakan, pihaknya akan mengundang wartawan dalam dan luar negeri. Pihaknya juga akan membuat surat pemberitahuan kepada Komnas HAM Internasional, Dewan Keamanan PBB, dan Mahkamah Internasional. “Karena kasus kami adalah kasus politik internasional. Kalau tinggal di sini, bagaimana nasib kami? Dan kalau pulang, siapa yang bertanggung jawab? Saya hitung-hitung, perjuangan dan penderitaan kami sudah 45 tahun. 24 tahun berjuang di Timor-Timur, 21 tahun menyatakan kesetiaan kami berintegrasi di Negara Indonesia. Kami minta, dalam tahun 2020 ini tuntas,” urai Cancio.

Bupati Belu Willybrodus Lay yang dikonfirmasi Garda Indonesia sejak Sabtu pagi, 20 Juni 2020, baru saja menjawab via pesan Whatsapp pada Minggu pagi, 21 Juni 2020. Bupati Lay membenarkan adanya surat pengaduan dari PPTT itu. Bupati Lay juga mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui apa isi surat itu. Akan tetapi, bupati Lay memastikan bahwa surat tersebut sudah diserahkan kepada staf Menko Polhukam.

“Mereka titip surat untuk disampaikan kepada bapak Menko (Polhukam). Dan, surat itu sudah disampaikan melalui staf bapak Menko. Isinya apa saya tidak tahu,” tulis Bupati Willy Lay. (*)

Penulis + foto (*/HH)
Editor (+ rony banase)