Arsip Tag: Pekerja Migran Indonesia

39 Ribu Pekerja Migran Kembali ke Tanah Air Periode Januari—25 Juni 2020

95 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Berdasarkan data SiskoTKLN yang terintegrasi dengan Simkim dari 1 Januari hingga 25 Juni 2020, jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kembali ke tanah air mencapai 39.005. Gugus Tugas Nasional menerapkan protokol kepulangan sehingga penularan Covid-19 dari imported case dapat diminimalkan.

Menghadapi kepulangan para PMI, Gugus Tugas Nasional bekerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan kementerian terkait lain memberikan pelayanan dan perlindungan. Di bawah bidang operasi, Gugus Tugas Nasional melakukan penanganan kepada para pekerja migran. Penanganan tersebut mencakup pemantauan mulai dari kedatangan di Indonesia sampai mereka menjalani tes kesehatan, termasuk pengujian sampel.

Wakil Koordinator Subbidang Pengamaan dan Penegakan Hukum Gugus Tugas Nasional Laksma TNI Ribut Eko mengatakan, melakukan karantina kepada mereka yang hasil tes menunjukkan positif Covid-19 hingga proses pengembalian ke kampung halaman.

“Kami memonitor mulai dari kedatangan sampai ke Indonesia, kemudian sampai dia di-testing, positif atau negatif, kemudian dikarantina, sampai pengembalian,” ujar Laksma Eko pada dialog di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta, pada Minggu, 28 Juni 2020.

Kedatangan para pekerja migran terpantau di pintu masuk negara, seperti Batam, Jakarta dan Benoa. Pihaknya bekerja sama dengan satuan tugas pelaksana di lapangan untuk memonitor kedatangan PMI melalui debarkasi pelabuhan dan bandar udara.

Sedangkan untuk memfasilitasi pekerja yang terpapar virus SARS-CoV-2, Gugus Tugas mengoperasikan rumah sakit darurat khusus Covid-19 di Pulau Galang maupun Wisma Atlet Kemayoran, serta tempat karantina.

“Kemudian yang karantina, tempat yang disediakan oleh negara, di Pademangan, itu yang masa tunggu hasil PCR-nya. Bisa tiga hari. Mereka setelah dinyatakan negatif, barulah, kita bekerja sama dengan BP2MI,” lanjutnya.

Selanjutnya, BP2MI akan memfasilitasi kepulangan para pekerja migran ke kampung halamannya.

Dalam pelayanan terhadap para pekerja migran tersebut, Gugus Tugas Nasional bekerja sama dengan Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) TNI memberikan perlindungan kepada mereka, seperti pemaksaan untuk menggunakan jasa travel maupun penukaran dolar ke pihak tertentu. (*)

Sumber berita (*/Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional)
Foto utama oleh setkab.go.id
Editor (+rony banase)

45 PMI Asal NTT Pulang Saat Pandemi Covid dan Ada 7 PMI Siap Dipulangkan

340 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | “Sekarang ini untuk mengirimkan tenaga kerja ada sistim yang dibangun, seperti berangkat dari tahun sekian dan dari daerah mana, ke negara ini, itu kan ada. Itu bagian legal artinya terdaftar secara baik yang harus mengikuti pelatihan tiga bulan, dianggap layak dulu baru berangkat,” beber Plt. Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, Sylvia Peku Djawang kepada Garda Indonesia pada Jumat, 23 Mei 2020 pukul 18.08 WITA—selesai.

Pernyataan Plt. Kadis Sylvia Peku Djawang tersebut disampaikannya terkait rencana kepulangan sekitar 4.200 PMI asal NTT dari berbagai belahan negara.

Selanjutnya, Peku Djawang menyampaikan bahwa kalau data yang dipantau tidak ada itu tidak benar. “Persoalannya untuk NTT saya tidak berani untuk mengatakan berapa perbandingan memang lebih banyak yang ilegal. Kalau ilegal berarti tidak terdata,” ungkapnya.

Terkait rencana kepulangan PMI asal NTT, Peku Djawang menguraikan, bahwa banyak sekali pintu masuk lintas batas antar negara untuk ke Indonesia memang kemarin, sekitar minggu lalu ada 1.300 PMI dari seluruh Indonesia saat ini sedang mengikuti karantina di dua tempat yaitu Asrama Haji dan Wisma Atlet. Masuk di mana pun atau negara mana pun harus melewati proses karantina.

“Kita memang belum dapatkan data bahwa dari 1.300 itu berapa berasal dari NTT,” imbuhnya seraya menyampaikan kalau memang dipulangkan pasti berkoordinasi dengan kita. Saat ini yang dipulangkan dari Kepulauan Riau ada 7 orang yang siap dipulangkan asal NTT dari 400 orang.

Peku Djawang pun menegaskan, kalau PMI mau pulang pasti akan melalui BP2TKI dan ditransfer dan akan masuk ke NTT. “7 orang itu 4 dari Malaka dan 3 dari Sumba Barat Daya, kalau masuk di Malaka lewat pintu Kupang kemudian yang ingin masuk ke Sumba lewat pintu Tambolaka,” ungkapnya sembari menyampaikan itu diatur melalui satgas dan telah bersurat ke Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, BP2TKI dan NTT sebagai daerah kepulauan tentu dengan kebijakan semuanya dikarantina terpadu ketika masuk.

Peku Djawang pun melanjutkan, ketujuh PMI tersebut sebenarnya sudah siap dipulangkan, tetapi penerbangan yang masuk ke NTT agak susah. Jadi sekarang sistimnya seperti itu, seandainya mereka dipulangkan pasti sampai disini sesuai protap pasti diperiksa lagi. Contohnya dari Malaka, dia rapid test di sini kemudian dijemput langsung satgas Malaka, sampai di Malaka dia wajib dikarantina lagi 14 hari.

“Jadi kalau mau bilang tidak punya data, itu tidak benar,” tegas Peku Djawang yang juga menjabat sebagai Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (PPPA) Provinsi NTT.

Dirinya juga menjawab pertanyaan Garda Indonesia tentang batasan kontrak kerja para PMI, “Sesuai aturan yang kontrak itu 2 tahun, kalau tahun 2020 dia selesai kontrak itu artinya dia memulai di tahun 2018. Terkadang kalau sudah selesai kontrak, beberapa orang akan melakukan perpanjangan secara mandiri dan kita akan lose contact,”urainya.

Sementara kalau dia lewat legal melalui BP3MI yang dulunya PJTKI diberangkatkan oleh perusahaan. Ketika selesai putus kontrak 2020 misalnya, oleh perusahaan akan dipulangkan. Dia akan lewat arus penumpang biasa dengan penanganan khusus melalui P3MI karena mereka sudah tahu bagaimana penanganannya.

“Yang menjadi masalah ini yang perginya legal, tetapi setelah selesai masa kontrak dia langsung melakukan perpanjangan mandiri,” ungkapnya.

“Data ini akan disandingkan dengan logistik. Jadi total PMI yang sudah kami pulangkan di masa covid ini ada 45 orang di luar 7 orang yang akan pulang, tetapi prosesnya bertahap,” tandas Plt. Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

34.000 PMI Pulang ke Tanah Air pada Mei & Juni 2020, Pemerintah Siapkan Skema

190 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo, saat memimpin rapat terbatas mengenai percepatan penanganan pandemi Covid-19, meminta jajarannya untuk menyiapkan skema khusus terkait kepulangan puluhan ribu pekerja migran Indonesia. Diperkirakan terdapat 34.000 Pekerja Migran Indonesia yang akan kembali ke Tanah Air pada Mei dan Juni mendatang.

“Kepulangan pekerja migran Indonesia agar betul-betul berjalan dengan baik di lapangan. Saya menerima laporan bahwa pada bulan Mei dan Juni ada kurang lebih 34.000 pekerja migran Indonesia yang kontraknya akan berakhir,” ujarnya melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada 11 Mei 2020.

Para pekerja tersebut terbesar berasal dari daerah Jawa Timur sebanyak kurang lebih 8.900 pekerja, disusul Jawa Tengah sejumlah 7.400 pekerja, Jawa Barat dengan 5.800 pekerja, Nusa Tenggara Barat dengan 4.200 pekerja, Sumatra Utara dengan 2.800 pekerja, Lampung dengan 1.800 pekerja, hingga Bali dengan jumlah 500 pekerja.

“Ini agar betul-betul diantisipasi, disiapkan, dan ditangani proses kedatangan mereka di pintu-pintu masuk yang telah kita tetapkan dan ikuti pergerakan sampai ke daerah,” imbuh Presiden.

Pemerintah menyiapkan pintu masuk bagi para pekerja migran tersebut melalui sejumlah jalur, yakni melalui jalur udara di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai, jalur laut melalui Pelabuhan Benoa dan Tanjung Priok, serta melalui Batam dan Tanjung Balai bagi pekerja migran dari Malaysia.

Kepala Negara menekankan bahwa skema kepulangan mereka harus melalui protokol kesehatan yang ketat dan diikuti dengan persiapan fasilitas karantina yang diperuntukkan bagi para Pekerja Migran Indonesia tersebut.

“Ingin saya tegaskan agar diberlakukan protokol kesehatan yang ketat dengan memobilisasi sumber daya yang kita miliki. Juga dipastikan persiapan tempat karantina, rumah sakit rujukan bagi para pekerja migran kita tersebut,” tandasnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)
Editor (+rony banase)

Lima Arahan Terbaru Presiden Jokowi Terkait Penanganan Pandemi Covid-19

227 Views

Bogor, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah arahan terbaru terkait pandemi virus korona atau Covid-19 dalam rapat terbatas yang digelar melalui telekonferensi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 4 Mei 2020. Arahan Presiden tersebut yakni :

Pertama, terkait evaluasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah berlangsung di 4 provinsi dan 12 kabupaten/kota.

“Saya ingin memastikan bahwa ini betul-betul diterapkan secara ketat dan efektif dan saya melihat beberapa kabupaten dan kota telah melewati tahap pertama dan akan masuk ke tahap kedua. Ini perlu evaluasi, mana yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan, dan mana yang masih kendur. Evaluasi ini penting sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan di kota/kabupaten maupun provinsi yang melakukan PSBB,” jelas Presiden.

Kedua, Presiden meminta agar setiap daerah yang melakukan PSBB harus memiliki target-target yang terukur. Misalnya, berapa jumlah pengujian sampel dan tes PCR (polymerase chain reaction) yang telah dilakukan, apakah pelacakan yang agresif telah dikerjakan, serta berapa kontak yang telah ditelusuri setiap hari.

“Betul-betul ini harus dikerjakan. Kemudian juga apakah isolasi yang ketat juga dilakukan, karena saya melihat ada yang sudah positif saja masih bisa lari dari rumah sakit, yang PDP (pasien dalam pengawasan) masih beraktivitas ke sana ke mari. Kemudian juga apakah warga yang berisiko, yang manula (manusia usia lanjut), yang memiliki riwayat penyakit, riwayat komorbid (penyakit penyerta), ini sudah diproteksi betul. Evaluasi-evaluasi yang terukur seperti ini perlu dilakukan,” paparnya.

Ketiga, Kepala Negara meminta agar dilakukan monitor secara ketat terkait potensi penyebaran di beberapa klaster seperti klaster pekerja migran, klaster jemaah tablig, klaster Gowa, klaster rembesan pemudik, hingga klaster industri. Menurutnya, pengawasan klaster harus dilakukan secara baik guna mengantisipasi munculnya gelombang kedua.

“Kita lihat bahwa Pekerja Migran Indonesia, laporan yang saya terima, sudah 89 ribu (pekerja) yang sudah kembali dan akan bertambah lagi kemungkinan 16 ribu (pekerja), ini betul-betul harus ditangani, dikawal secara baik di lapangan sehingga jangan sampai muncul gelombang kedua. Yang lain juga klaster industri, kita harus memastikan industri-industri yang diizinkan beroperasi itu yang mana, harus dicek di lapangan, mereka melakukan protokol kesehatan secara ketat atau tidak,” ungkapnya.

Keempat, yang berkaitan dengan program jaring pengaman sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), paket sembako, bantuan sosial (bansos), bantuan langsung tunai (BLT), hingga Dana Desa yang semuanya telah berjalan. Meski demikian, Presiden ingin agar seluruh program tersebut bisa sampai di tangan keluarga penerima secepatnya pada pekan ini.

Lebih lanjut, Presiden juga meminta Menteri Sosial Juliari P. Batubara, para gubernur, bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa untuk turun langsung menyisir ke lapangan. Di samping itu, Presiden juga meminta agar para kepala daerah bisa fleksibel dalam mencari solusi bagi warga miskin yang belum mendapatkan bansos.

“Saya juga minta data penerima bansos dibuka secara transparan, siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa sehingga jelas, tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan kita bisa melakukan segera, koreksi di lapangan. Tadi sudah saya sampaikan mengenai persoalan timing, betul-betul harus di-manage secara baik karena ada bantuan dari pusat, dari daerah, kemudian juga dari desa,” ujarnya.

“Yang terakhir, saya minta dibuat hotline untuk pengaduan sehingga apabila menemukan penyimpangan-penyimpangan, kita bisa ketahui secara cepat,” tandasnya. (*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)

Pemprov Bali Bantah Tolak KM Splendor Turunkan PMI di Pelabuhan Benoa

156 Views

Denpasar, Garda Indonesia | Ramai diberitakan di media online tentang penutupan bandara dan pelabuhan pada Jumat, 24 April 2020, mengakibatkan 327 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang datang dari Australia dengan menumpang Kapal Motor (KM) Carnival Splendor tidak bisa bersandar di Pelabuhan Benoa, Bali. Ratusan penumpang kapal yang di antaranya 188 warga Bali itu, kini terdampar di perairan Karangasem.

Diberitakan, kapal yang dinakhodai Binaci, awalnya bertolak ke Batam, tapi ditolak oleh pihak otoritas pelabuhan setempat. Akhirnya, pada Minggu, 19 April 2020, kapal tersebut diizinkan masuk ke Bali. Mirisnya, saat tiba di perairan Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, 23 April 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, kapal ditolak masuk ke Bali dengan alasan yang tidak jelas.

Mengenai pemberitaan penolakan Kapal Motor (KM) Carnival Splendor yang membawa Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Pelabuhan Benoa tersebut, dibantah oleh Gubernur Bali Wayan Koster.

Di sela-sela pelaksanaan video telekonferensi bersama Kapolda Bali Irjen. Pol. Petrus R Golose; Pangdam IX/Udayana Mayjen. TNI. Benny Susianto; Kejati Bali Idianto, S.H., M.H. dan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali guna memantapkan penanganan Covid-19, di ruang rapat Gedung Gajah, Jayasabha Denpasar, pada Sabtu, 25 April 2020, Gubernur Koster dengan tegas menyampaikan bantahan itu.

“Tidak benar Pemprov Bali yang menolak kedatangan kapal dimaksud,” tegas Gubernur Koster.

Kapal tidak sandar di Benoa, lanjut Gubernur Koster, pertama, karena memang belum ada izin dari pusat. Kewenangan untuk itu ada di pusat, bukan Bali. Kedua, sesuai keputusan Gugus Nasional, setiap armada yang melalui jalur laut, turunnya di Tanjung Periok.

“Dikarantina di sana, di Jakarta. Ini adalah keputusan Gugus Tugas Nasional melalui protokol Kemenlu, Gugus Tugas Nasional dan Kementerian Perhubungan. Jadi kedatangan kapal pesiar yang membawa awak PMI sepenuhnya menjadi kewenangan pusat dan saat ini sudah diambil alih oleh Gugus Tugas Pusat,” beber Gubernur Koster.

KM yang sempat dikabarkan terkatung-katung di perairan Karangasem tersebut, menurut Gubernur Koster saat ini sudah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, guna mendapatkan tindak lanjut sesuai prosedur penanganan Covid-19.

“Karena sudah diambil alih oleh Gugus Tugas Pusat, tentu harus melalui jalur khusus yang ditentukan di sana yakni bersandar di Tanjung Priok. Selanjutnya para awak kapal akan mengikuti rapid test dan proses karantina,” imbuhnya seraya melanjutkan teleconference.

Di tempat dan waktu yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta ketika dikonfirmasi menjelaskan, berkaitan dengan repatriasi PMI/ABK merupakan kewenangan Gugus Tugas Covid-19 Nasional.

“Keputusan sandar tidaknya kapal pesiar untuk repatriasi PMI di pelabuhan yang ditunjuk merupakan kewenangan Gugus Tugas Covid-19 Nasional setelah diajukannya permohonan oleh Ditjen Konsuler dan Protokol Kementerian Luar Negeri Kepada Gugus Tugas Nasional. Gugus Tugas Provinsi tidak dalam posisi memutuskan pintu masuk yang digunakan untuk repatriasi. Kita di provinsi selalu menyiapkan seluruh kapasitas untuk mengantisipasi setiap keputusan tersebut,” ujarnya seraya menegaskan bahwa sebelumnya Pemerintah Provinsi Bali sudah pernah menerima kedatangan PMI/ABK yang bersandar atau turun di Benoa sesuai keputusan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Samsi Gunarta pun menandaskan, Gugus Tugas Nasional tentunya sudah mempertimbangkan semua aspek berkaitan dengan efektivitas dan kemudahan penanganan untuk mengontrol penyebaran Covid-19 di daerah sesuai data yang berhasil dikumpulkan secara nasional. (*)

Sumber berita dan foto (*/Vivi—Tim IMO Bali)
Editor (+rony banase)

Keluarga & Masyarakat Kunci Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang

283 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan kemanusiaan yang akar penyebab masalahnya sangat kompleks, beragam, dengan modus yang terus berkembang.

Hal tersebut disampaikan oleh Vennetia R. Danes, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindakan Pidana Perdagangan Orang (GT PP-TPPO) tahun 2019 yang berlangsung pada Selasa, 15 Oktober 2019 bertempat di Hotel Aston Kupang.

Menurut Vennetia, kasus perdagangan orang bukan hanya sekadar kejahatan kemanusiaan namun merupakan tindakan kriminal luar biasa yang melibatkan sindikat, lantaran banyak korban Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dipulangkan dengan kondisi tubuh penuh jahitan.

Guna memberantas TPPO yang terjadi di Indonesia, terutama NTT sebagai salah satu provinsi penyumbang PMI ilegal terbanyak, diperlukan sinergitas dari seluruh pihak terkait, terutama keluarga dan masyarakat.

“Dalam upaya memberantas TPPO dari hulu sampai ke hilir di Indonesia, diperlukan sinergi dan harmonisasi dari seluruh pihak terkait, mulai dari keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha, lembaga masyarakat dan pemerintah di tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi dan pusat,” jelas Vennetia.

Dirinya mengatakan bahwa pihaknya sudah memiliki beberapa program utama dalam memberantas TPPO diantaranya Community Watch (CW) merupakan model pencegahan TPPO ditingkat akar rumput yang melibatkan partisipasi masyarakat termasuk tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa/lurah, PKK, Karang Taruna, LSM, pendidik dan pelajar.

“Tetangga memperhatikan tetangga. Peran keluarga, masyarakat sebagai siskamling. Dari Pusat Jakarta itu jauh sekali, yang paling tahu itu masyarakat di desa atau kelurahan,” ujarnya.

Yang kedua adalah Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (BKTKI) yang bertujuan memberikan bimbingan bagi keluarga para Pekerja Migran Indonesia.

“Anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya menjadi PMI biasanya tinggal bersama kakek dan neneknya, sehingga terkadang mereka nakal karena kakek atau nenek yang mengasuh sudah tua dan kurang memberikan bimbingan. Mereka terkadang dimanja, kadang juga kesehatan mereka tidak diperhatikan. BKTKI membantu mereka untuk mendapatkan hak-hak mereka,” jelasnya.

Salah satu hal lainnya yang dilakukan adalah dengan menyiapkan para Pekerja Migran Indonesia dengan memberikan berbagai pemahaman, maupun melatih mereka dalam meningkatkan keahlian mereka agar mereka dapat bekerja dengan baik.

Sementara itu, Deputi Bidang Pemenuhan Hal dan Perlindungan Perempuan, Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ghafur Dharmaputra mengatakan bahwa usaha penanganan TPPO memerlukan strategi yang terstruktur, terukur dan saling bersinergi antar sektor.

Lanjutnya, ada beberapa hal lain yang juga perlu diperhatikan, yakni penguatan kelembagaan, penguatan sistem, penegakan hukum, koordinasi dan kerja sama lintas sektor. Peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam memberikan informasi awal kepada penegak hukum terkait indikasi terjadinya TPPO juga menjadi kunci utama dalam memerangi tindakan kejahatan secara umum.

“Walaupun sudah banyak kebijakan dihasilkan, namun implementasinya masih menjadi tantangan dalam pencegahan TPPO, pemberian perlindungan bagi korban, dan penegakan hukum bagi pelaku TPPO. Dari sisi pemerintah, tantangan yang dihadapi adalah masih kurang dan beragamnya pemahaman para pemangku kepentingan tentang kebijakan yang ada belum meratanya kapasitas dan kapabilitas para pemangku kepentingan di daerah,” jelas Ghafur.

Untuk meningkatkan pencegahan dan penanganan TPPO, Vennetia menjelaskan bahwa Kementrian PPPA juga telah menyediakan layanan Sistem Informasi Online (Simfoni), yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan terkait TPPO di daerahnya masing-masing.

“Untuk sementara Simfoni masih berupa pengaduan terhadap kekerasan yang dialami oleh perempuan, kedepan kita akan usahakan untuk Simfoni dapat merangkum berbagai laporan terkait TPPO yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat,” pungkasnya. (*)

Penulis (*/Joe Tkikhau)
Editor (+rony banase)

Gubernur VBL Ajak Gereja Kolaborasi Tuntaskan Persoalan Pekerja Migran

75 Views

Atambua-Belu, Garda Indonesia | Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) turut hadir sebagai pembicara pada pertemuan pastoral ke-11 di Hotel Matahari, Atambua Kabupaten Belu, Rabu, 24 Juli 2019 yang dihelat oleh 8 (delapan) Keuskupan Wilayah Nusa Tenggara (NTT dan Bali) yang mengusung tema ‘Gereja Peduli Migran dan Perantau’.

Dalam kesempatan itu, Gubernur mengajak pihak gereja untuk terlibat menyelesaikan persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya yang berasal dari NTT. Sebagai langkah konkrit, Gubernur Viktor meminta setiap keuskupan untuk mengutus imam terbaiknya, terlibat bekerja bersama tim percepatan.

“Saya minta masing-masing keuskupan kasih nama, dengan spesifikasi keahlian masing-masing. Kita bisa sama-sama terlibat sejak kegiatan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program,” pinta Gubernur VBL dalam kegiatan yang dihelat sejak 22—27 Juli 2019.

Berbagai idenya disampaikan dengan gamblang dalam materinya yang berjudul Kebijakan Pemerintah NTT tentang migran perantau.

Secara umum, Gubernur menyebutkan kemiskinan sebagai faktor pendorong (push factor) persoalan tenaga kerja asal NTT. Pada sisi lain, cerita sukses segelintir orang menjadi faktor penarik (pull factor) minat orang, untuk bekerja ke luar negeri.

Karena itu, politisi Partai NasDem itu sepakat dengan niat pihak gereja, untuk terlibat dalam pemberdayaan ekonomi dan upaya peningkatan pendidikan masyarakat desa.

Secara detail Gubernur VBL mengurai semua potensi NTT dengan prospeknya. Ia meyakini, jika komponen masyarakat sipil, pengusaha dan pemerintah bekerja serius, semuanya bisa segera dicapai.

Foto bersama Gubernur NTT Viktor Laiskodat dan para uskup

Untuk diketahui, pada sesi paginya Pater Huber Thomas Hasuli,SVD telah lebih dulu membawakan materinya berjudul Kajian tentang Situasi Migran Perantau di NTT. Bersama timnya dari Pusat Penelitian Candraditya Maumere, yang memaparkan berbagai fakta temuan.

Pada sore harinya, RD.Dr.Martin Chen kembali membawakan refleksinya dari aspek teologi biblis. Pada hari terakhir nanti, akan disepakati rumusan rekomendasi pastoral seputar migran dan perantau.

167 orang peserta dilaporkan hadir dalam kegiatan tiga tahunan itu. Mereka berasal dari delapan keuskupan regional Nusra, para direktur/sekretaris pastoral, utusan keukupan, pendamping ahli dan pengamat termasuk panitia.

Nampak hadir Mgr.Vincentius Sensi Potokota, Uskup Keuskupan Agung Ende, Pr.Mgr. Silivester San,Pr, Uskup Keuskupan Denpasar sekaligus Administrator Keuskupan Ruteng, Mgr.Frans Kopong Kung,Pr, Uskup Keuskupan Larantuka, Mgr.Edwaldus Martinus Sedu,Pr, Uskup Keuskupan Maumere, Mgr.Petrus Turang,Pr, Uskup Keuskupan Agung Kupang, Mgr.Edmund Woga,CSsR Uskup Keuskupan Weetebula dan Mgr.Dominikus Saku,Pr Uskup Keuskupan Atambua.

Turut hadir Kepala Dinas Koperasi dan Nakertrans NTT Sisilia Sona, bersama para undangan lain. Dalam rangka memeriahkan kegiatan pertemuan pastoral itu, tuan rumah juga menyelenggarakan pameran ekonomi kreatif yang berpusat di sekitar Lapangan Emaus, Seminari Santa Imaculata Lalian. Terdapat 46 stand pameran dari perwakilan paroki yang ada dalam empat Dekenat Keuskupan Atambua. (*)

Sumber berita (*/Lucky– Biro Humas dan Protokol Pemprov NTT)
Editor (+rony banase)

Komunitas Pekerja Migran dan Aktivis Migran Mendesak Malaysia Hentikan Operasi PATI

120 Views

Malaysia, gardaindonesia.id – Lebih dari 100 kelompok yang mewakili komunitas dan aktivis pekerja migran serta organisasi masyarakat sipil (CSO) mengeluarkan pernyataan bersama mendesak pemerintah Malaysia agar menghentikan operasi terhadap pekerja migran tak berdokumen atau yang biasa diistilahkan PATI, Rabu/4 Juli 2018.

Pernyataan bersama tersebut ditandatangani oleh perwakilan komunitas dan aktivis migran Filipina, Banglades, Nepal, Indonesia, Myanmar, Kamboja, India serta mendapat dukungan beberapa CSO/NGO di Malaysia dan aktivis migran di Singapura, Hong Kong, Macau.

Menanggapi penegakan pekerja migran tidak berdokumen yang dicanangkan oleh Departemen Imigrasi Malaysia dan sesuai siaran pers (31 Mei 2018) oleh Menteri Dalam Negeri Malaysia, YB Tan Sri Muhyiddin Haji Mohd Yassin, komunitas migran dan CSO yang memperhatikan hak-hak migran di Malaysia sangat prihatin dengan masa depan para migran di negara ini.

Arahan dalam pernyataan pers tersebut kembali gagal mengatasi akar penyebab masalah dan tidak menyediakan cukup waktu untuk diskusi dan analisis yang tepat demi perbaikan yang holistik, komprehensif dan didasarkan pada Konvensi ILO serta prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar.
Kekhawatiran juga mencakup pengungsi, pencari suaka dan masyarakat tanpa negara yang juga berisiko ditahan selama operasi penegakan ini.

Bagaimana Migran Menjadi Tidak Terdokumentasi
Banyak para migran yang oleh Pemerintah Malaysia telah diberi label “Illegal” (atau dalam istilah yang lebih manusiawi “tidak berdokumen”) mendapat status itu bukan karena kesalahan mereka sendiri. Beberapa faktor berikut yang turut mempengaruhi:

Trafficking
Sejarah Malaysia sebagai pusat perdagangan manusia telah didokumentasikan dengan baik oleh masyarakat dan bahkan tercermin dalam data Pemerintah. Sindikat perdagangan manusia yang besar dan berhubungan dengan kebijakan politik, semakin memperkuat ketakutan kita akan keberadaan jaringan perdagangan manusia yang lazim dan bahkan mungkin sistemik di Malaysia.
Kita tidak boleh menghukum para migran yang menjadi korban perdagangan orang di Malaysia karena keadaan tersbut sesungguhnya di luar kendali mereka sendiri. Mengkriminalisasi korban dan orang yang selamat dari jeratan perdagangan orang juga bukanlah jalan solusi. Kita malah harus mengejar sindikat dan mereka yang bertanggung jawab.

Penipuan
Agen migran juga memiliki rekam jejak bahwa mereka memberikan saran dan janji palsu mengenai proses mendapatkan izin dan pekerjaan di Malaysia. Sebagian migran yang memiliki tingkat melek huruf yang rendah, membuat mereka rentan terhadap penipuan. Begitu pula buruh migran yang bisa membaca, mereka menjadi korban penipuan dan perlakuan tidak adil baik oleh perekrut maupun majikan.
Perekrut menjanjikan izin kerja dan kontrak kerja yang baik dengan upah dan perlakuan yang layak. Namun pada saat kedatangan, para pekerja ini sering menemukan bahwa tidak hanya kontrak mereka, tempat kerja, dan syarat dan ketentuan telah diubah, tetapi juga melanggar undang-undang imigrasi Malaysia. Dari sebagian besar pekerja tersebut, hanya ada sedikit yang bisa mendapat akses keadilan atau hak untuk membuktikan penipuan.

Rehiring
Proses rehiring (mempekerjakan kembali) juga sangat panjang dan tidak transparan oleh subkontraktor dan sub-agen. Proses yang seperti ini didorong oleh motif penipuan. Sebagai contoh, pekerja tidak diberikan tanda terima pembayaran rehiring, banyak agen curang mengambil uang mereka dan tidak menyediakan e-cards. Sementara, tidak ada mekanisme ganti rugi dan sistem penyelidikan untuk melacak agen-agen ini. Meskipun kami menyambut baik pembatalan kontraktor rehiring yang bermasalah, kami khawatir pekerja di tengah-tengah pendaftaran dapat kembali menjadi korban oleh proses seperti ini.

Pembaruan Visa
Proses pembaruan visa pekerja migran juga dipenuhi dengan kecurangan, kurangnya transparansi dan akuntabilitas oleh agen dan majikan. Sebagian besar migran memiliki sedikit gagasan tentang bagaimana proses ini bekerja. Paspor sering kali dipegang oleh majikan dan apakah visa mereka diperbarui atau tidak, berada di luar perhatian pekerja.

Ikatan dan Eksploitasi Majikan
Kebijakan perekrutan Pemerintah Malaysia yang lalu, perlu ditinjau oleh pemerintah baru. Pekerja membutuhkan persetujuan untuk menggantikan majikan. Ketidakfleksibelan ini menjadi masalah yang berhubungan erat dengan kasus-kasus eksploitasi, intimidasi dan kekerasan fisik di mana para pekerja tidak punya pilihan lain selain melarikan diri lalu menjadi tidak berdokumen atau ilegal. Hal ini diperburuk dimana paspor pekerja ditahan oleh majikan.

Amnesti Daftar Hitam
Program pengampunan ‘3 + 1’ yang membuat daftar hitam pekerja selama lima (5) tahun, semakin membuat mereka enggan menggunakan sistem amnesti. Dengan demikian memaksa mereka untuk tidak berdokumen. “Di bawah program 3+1, mereka (buruh migran) cuma perlu membayar denda sebanyak RM400 dan seterusnya membeli tiket kapal terbang dan pulang ke negara masing-masing,” kata Ketua Pengarah Imigresen, Datuk Seri Mustafar Ali, seperti dilansir dari, www.freemalaysiatoday.com, 5 Juli 2017.

Akuntabilitas
Rantai komersial yang kompleks dari perusahaan-perusahaan dan agen-agen outsourcing swasta yang mengatur kegiatan-kegiatan pekerja migran tidak akuntabel. Perusahaan dan agen sering mengabaikan tanggung jawab mereka untuk pekerja sehingga banyak pekerja migran menjadi tidak berdokumen.

Penegakan Perbatasan
Rekam jejak korupsi dan ketidakefisienan lembaga penegakan perbatasan menambah masalah yang dihadapi oleh pekerja migran. Mereka mengambil manfaat dari kegiatan industri rekrutmen yang tidak bertanggung jawab dan memberikan sedikit bantuan ketika ada yang salah.

Utang Rekrutmen
Banyak pekerja migran percaya dengan janji-janji yang dibuat oleh agen dan majikan. Sindikat dan rentenir meminjamkan uang mereka untuk membiayai biaya migrasi awal. Hutang ini diperburuk oleh pergantian kontrak yang tidak sah, yang secara sewenang-wenang menurunkan upah dan memaksakan pemotongan gaji yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini membuat pembayaran semakin sulit.

Solusi Untuk memastikan bahwa semua masalah migrasi tenaga kerja ditangani dengan cara yang bermartabat dan terhormat kepada pekerja migran, kami menuntut solusi menyeluruh berdasarkan rekomendasi berikut:

Pertama, moratorium segera operasi penggerebekan/penegakan “Ops Mega 3.0” untuk memastikan tidak ada pekerja yang dihukum atas kejahatan yang bukan karena kesalahan mereka.

Penggerebekan dan operasi ini harus dihentikan. Penilaian holistik atas semua masalah dan solusi komprehensif dilakukan bersama semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan migrasi tenaga kerja.

Kedua, Pemerintah menyediakan Prosedur Operasi Standar untuk melakukan penggerebekan dan menahan pekerja migran yang tidak berdokumen, sehingga organisasi hak asasi manusia dan masyarakat sipil dapat memastikan hak-hak dasar mereka dilindungi dan prosesnya terjamin.

Ketiga, mendekriminalisasi status pekerja yang tidak terdokumentasi (yang merupakan pelanggaran administratif) dan mengakui bahwa mereka menjadi tidak berdokumen karena sistem eksploitasi tenaga kerja. Hal ini sangat relevan untuk kelompok rentan seperti perempuan dan pekerja migran anak.

Keempat, Komite Reformasi Kelembagaan memfasilitasi ruang dialog yang kondusif antara Pemerintah Malaysia, komunitas migran, pemangku kepentingan terkait lainnya dan aktor sosial untuk mengajukan solusi berbasis bukti.
Solusi tersebut harus didasarkan pada data pasar tenaga kerja yang terverifikasi jelas (misalnya dari Institut Informasi dan Analisis Pasar Ketenagakerjaan, organisasi pengusaha dan analisis ekonomi lainnya) dan mendasarkan solusi pada Hak Asasi Manusia dan Prinsip Kerja yang Layak. Tentu, keterlibatan Organisasi Perburuhan Internasional dianjurkan dalam dialog ini.

Kelima, memfasilitasi perombakan mekanisme perekrutan dengan cara yang transparan dan bertanggung jawab serta berbasis bukti dan hak.

Keenam, diberikan banyak waktu kepada pekerja migran untuk memproses dan mengamankan status visa kerja mereka.

Ketujuh, pemerintah harus menghentikan daftar hitam pekerja migran yang menggunakan Program Amnesti 3 + 1. Program ini harus dilakukan secara eksklusif oleh Departemen Imigrasi untuk menghindari pengenaan biaya yang berlebihan pada pekerja.

Kedelapan, pemerintah harus memastikan semua migran memiliki akses terhadap keadilan dan hak mereka, termasuk ketika mereka ditangkap dan ditahan. Hal ini harus dipraktekkan oleh lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan untuk memastikan terdakwa migran mendapat pengadilan yang adil dan memiliki kesempatan untuk membela diri. Para migran juga harus dijamin akses ke lembaga bantuan hukum dari National Legal Aid Foundation untuk mendapat bantuan hukum.

Pekerja migran memainkan peran besar dalam pertumbuhan ekonomi Malaysia dan masih akan dibutuhkan di tahun-tahun mendatang oleh berbagai industri.

Pemerintah harus memainkan peran yang lebih aktif dalam mendidik rakyat Malaysia bahwa pekerja migran bukan musuh, penyebab masalah keuangan dan pekerjaan mereka sendiri.

Kehadiran migran di sini karena pemerintah Malaysia, pengusaha di sektor formal dan informal dan agen membuka ruang pekerjaan bagi mereka.

Jadi bagaimana bisa buruh migran menjadi ‘ilegal’? Tidak ada orang yang ilegal. Kami selalu tertarik untuk membahas masalah ini dengan semua pihak yang berwenang untuk menemukan solusi terbaik. Ini adalah saat yang tepat bagi Pemerintah baru Malaysia untuk mengetahui situasi sebenarnya sehingga bisa menentukan solusi apa yang paling mungkin sebelum mengambil tindakan. (+rb)