Arsip Tag: Pekerja Migran Indonesia

Dua Pekerja Migran NTT Meninggal di Malaysia, Padma : Ada Indikasi TPPO

1.434 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Duka kembali menimpa keluarga besar Flobamora atas meninggalnya 2 (dua) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Timur yakni Yustika Ataplay (43 tahun) asal Alor di Tawau dan Aberlay Inacio asal Desa Litamali, Kobalima, Kabupaten Malaka di Sandakan, Malaysia Timur.

Sesuai rilis yang diterima Garda Indonesia dari Gabriel Goa, Dewan Pembina Lembaga PADMA INDONESIA pada Minggu malam, 14 Februari 2021 pukul 21.49 WITA, mengungkapkan berdasar informasi dari Bapak Yudha, Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia bahwa korban Yustika Ataplay langsung dikuburkan di Tawau, karena kondisi tubuhnya tidak bisa dibawa pulang ke NTT.

“Sedangkan jenazah Aberlay Inacio sedang diurus persiapannya untuk dibawa pulang ke Indonesia dan Polda NTT sedang memproses dugaan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),” urai Gabriel Goa.

Fakta tersebut di atas, tegas Gabriel Goa, membuktikan bahwa negara hadir untuk melindungi warga negaranya, maka kami dari Lembaga PADMA INDONESIA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia), menyatakan sikap sebagai berikut:

Pertama, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja keras tanpa pamrih dari BP2MI dan Kemenlu RI beserta Perwakilannya di Malaysia yang terus berkoordinasi aktif dengan kami dan keluarga serta jaringan di Malaysia dan NTT untuk menolong PMI asal Indonesia, khususnya NTT;

Kedua, Mendukung total proses penegakan hukum TPPO yang sedang dijalankan oleh Tim Polda NTT terkait dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap korban Arbelay;

Ketiga, Mendukung Kemenlu RI u.p Direktorat Perlindungan WNI dan BHI untuk terus melobi dan mengawal proses hukum terhadap pelaku Human Trafficking dengan korban Adelina Sau asal NTT di Pengadilan Malaysia;

Keempat, Mendesak Kemnaker RI dan Pemprov NTT untuk segera mengoptimalkan LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap) dan membangun BLK PMI (Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia) bukan BLK Komunitas di Maumere untuk melayani CPMI asal Flores, Adonara, Solor dan Lembata; di Kupang untuk melayani CPMI asal Timor, Rote Ndao, Sabu Raijua, Semau dan Alor; dan di Tambolaka untuk melayani CPMI asal Sumba.

Penulis dan Editor (+roni banase)

Foto (*/istimewa/koleksi pribadi)

Ponirah Terpidana

363 Views

Oleh : Dra. Bernadeta M. Usboko, M.si.
Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat Provinsi NTT

Refleksi Memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Ponirah, nama seorang gadis desa blasteran Jawa dan Timor. Berleher jenjang, berparas cantik dengan kulit sawo matang dan memiliki bola mata yang indah. Sayangnya tidak ditunjang dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai. Waktu terus berganti, gadis manis ini tumbuh begitu cepat dan menjadi kembang manis di desa tersebut.

Di suatu senja, di kala mentari akan kembali keperaduaan, datanglah lelaki ganteng berkulit sawo matang bertandang, niatnya mengajak Nira nama akrab Ponirah untuk bergabung dalam suatu komunitas tugas kemanusiaan. Tergeraklah hati Ponirah, dengan berbekal kasih dan untuk mendapat pahala, maka bergabunglah Ponirah.

Giatlah gadis-gadis dan pemuda di komunitas tersebut, penuh canda tawa dan riang gembira. Kegembiraan Ponirah semakin bertambah, tatkala pemuda ganteng tadi ingin mempersunting Ponirah. Merasa seperjuangan dan sudah cukup lama bergabung dalam komunitas tanpa berpikir panjang, setujulah orang tua Ponirah dengan harapan akan melindungi dan kehidupan secara ekonomi dapat berubah, serta giat kemanusiaan lebih terkonsentrasi.

Suatu waktu, ketika komunitas tersebut sudah semakin mandiri dalam tugas pelayanannya, pemuda itu atas restu orang tua mengajak istrinya Ponirah ke luar NTT, ke tanah Jawa untuk mengaduh nasib bersama 2 orang anak yang telah dikaruniakan Tuhan bagi mereka. Hidup mereka diberkati, namun suatu waktu perusahan tempat suami Ponirah bekerja kolaps, resesi ekonomi melanda kantor tempat suami Ponirah bekerja, sementara kebutuhan keluarga terus mendesak.

Seperti layaknya ayah-ibu saling percaya dan mendukung untuk masa depan anak-anak, maka atas kesepakatan untuk mengubah nasib, membuat Ponirah rela terpisah jauh dari anak-anak demi masa depan mereka dan suami. Ponirah harus menyeberangi benua di antara lautan luas untuk meraih impian itu. Hidup layak dan memiliki status sosial di masyarakat, menyekolahkan anak, membuka usaha di negeri sendiri, menyimpan pundi-pundi hasil jerih payah selama bekerja di luar negeri dan pulang dengan banyak membawa duit.

Ternyata, impian Ponirah tidak membuahkan hasil. Impian Ponirah menjadi kandas karena keterbatasan skill. Ponirah menjadi bulan-bulanan majikan dan nyaris menjadi budak seks, sementara suaminya karena stress akhirnya jatuh sakit dan hal ini semakin memberi tekanan berat bagi Ponirah. Dalam situasi tidak menentu, dengan masa kontrak periode kedua yang belum habis Ponirah nekat melarikan diri dari tempat majikan, dan dalam keadaan kebingungan Nira ditabrak truk pengangkut barang dan nyaris kehilanganan nyawa, namun karena pertolongan Tuhanlah Ponirah selamat dan kembali ke tanah air, kampung halamannya walaupun dalam kondisi cacat.

Kini, impian meraih sukses di negeri orang tinggallah kenangan, namun perjuangan untuk masa depan anak-anaknya tidak pernah surut, dengan tenaga tersisa Ponirah tetap berjuang melalui usaha kuliner bersama para perempuan setempat.

Ponirah terbelenggu karena kondisi, kebodohan dan keterbatasan. Ponirah juga berkisah bahwa di negeri seberang banyak gadis-gadis desa menjajahkan diri karena terlilit hutang, menjadi kurir narkoba bahkan sampai menjadi pengguna, miris lagi melahirkan anak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ingat semua masalah, dada terasa sesak, sedih, tak terasa air matanya menetes, mengalir semakin deras, sambil menarik nafas panjang….Nira berujar…hidup… demi hidup, ingin ku berlari menembus batas tapi tak berdaya, berteriak sekuat tenaga tapi tak ada yang mendengar hanya pantulan suara yang kembali bergema.

Nira terbelenggu dengan kenestapaan dan terpidana dengan impian yang tak dapat digapainya secara nyata. Ponirah lanjut menceritakan kisah perjalanan hidupnya di tanah rantau tentang sesama pekerja yang juga meninggalkan anak anak, suami serta orang tua yang dikasihinya, di antara mereka ada yang mengalami penderitaan secara fisik, hingga kondisi kian menurun seiring dengan sakit yang tidak tertangani secara medis hingga akhirnya menghadap Sang Pencipta.

Anak-anak, suami, orang tua dan keluarga di kampung halaman hanya bisa pasrah dan menitikan air mata manakala mendengar berita duka tentang kisah pilu yang dialami anak perempuan mereka serta menerima sang pahlawan keluarga yang pulang dalam kondisi tak bernyawa. Kisah lain, sang anak yang masih belia harus menyaksikan bundanya terkapar lemah penuh luka. Tak jarang pula, sebagian dari mereka kembali ke Tanah Air dengan tidak bisa mengenali dirinya sendiri alias hilang ingatan karena tekanan psikologis luar biasa yang dialaminya.

Sadisnya, penyiksaan yang diderita, merontokkan kesadaran sebagai manusia. Stres, gangguan jiwa, suatu pengorbanan dan harga mahal yang harus mereka terima. Misalnya, seperti kisah Sumiati, berangkat ke Arab Saudi demi mengumpulkan uang agar cita-citanya menjadi guru terwujud. Sedianya, gaji sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia, red) digunakan kelak untuk membayar biaya kuliah. Namun, belum sampai cita-citanya itu justru tubuhnya harus meregang sakit dihajar majikan. Bibir sumbing karena digunting, kulit kepala terkelupas, tubuh disetrika, wajah rusak, kaki lumpuh dan berbagai penderitaan lain, karena kejamnya perilaku majikan.

Belum reda tragedi Sumiati, muncul lagi kasus yang tak kalah sadis. Kikim Komalasari, TKI asal Cianjur, Jawa Barat, ditemukan meninggal di sebuah tong sampah di Arab Saudi setelah dianiaya majikannya. Harga diri anak bangsa ini diinjak-injak dengan kasus penyiksaan PMI di luar negeri. Hanya sebagian kecil kisah pilu pahalwan devisa ini yang terekspos media massa. Entah, siapa lagi yang akan menjadi korban berikutnya. Dibunuh, diperkosa, digunting, disetrika, dipukul dan ditusuk oleh majikan asing. Kenapa tujuan mulia itu harus dibayar dengan perlakuan sadis?…., Ponirah menarik nafas panjang…. dan berguman…. lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang.

Saudara-saudaraku, mari giatlah bekerja, isi kemerdekaan dengan menggunakan sumber daya manusia (SDM) yang ada untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam (SDA). Penuh kesadaran, bersepakat mengakhiri kekerasan dalam bentuk apa saja mulai dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

Perbudakan dan perlakukan seperti digambarkan diatas sesungguhnya telah ada sejak zaman lampau, tentu dengan situasi dan sebab yang berbeda. Hal ini terjadi karena iri hati, cemburu pada kelebihan orang lain dan hal lainnya atas ketidakpuasan dan terbelenggu dalam kemufakatan licik yang berdampak pada darah menuntut darah. Simak bacaan kitab suci (Kejadiaan 37 : 12-36) cerita Yusuf yang dijual saudaranya sendiri ke tanah Mesir. Juga kisah Kain dan Habel dalam Kejadian 4 : 1-16.

Kini, Ponirah berada di usia senja bahkan hampir tenggelam bersama sang waktu. Dalam rintihannya, Ponirah berteriak keras pada kaumnya perempuan, wahai rahim yang terkoyak… kecantikan dan kemolekan bukan sesuatu yang dapat diandalkan dalam kehidupan, begitu pula kemalasan dan pesta pora. Jantung kehidupan, jendela untuk mengapai impian adalah pendidikan yang berlandaskan iman. Teruslah belajar sampai ajal menjemputmu. Ayo kerja… kerja… dan kerja. Gantunglah impian mu setinggi mungkin dan berkacalah pada peradaban, maju terus pantang mundur, bersatu, saling mengasihi, menjaga, menghormati dan mendukung untuk mengapai impian suci itu.

Hari ini, bahkan sejak tanggal 25 November merupakan permulaan permenungan kita selama 16 hari kedepan, Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (HAKTP). 16 HAKTP atau 16 (Sixteendays of Activism Against Gender Violence Campaign yang dilaksanakan setiap tanggal 25 November hingga 10 Desember yakni 25 November diperingati untuk penghormatan atas meninggalnya Mirabal bersaudara (Patria Minerva, dan Maria Teresa) akibat pembunuhan keji yang dilakukan oleh pengusasa diktator Republik Dominika pada waktu itu, yaitu Rafael Trujillo; dan 1 Desember Hari diperingati sebagai hari AIDS Sedunia, untuk pencegahan penyebaran HIV/AIDS, dan juga pendidikan dan penyadaran akan isu-isu seputar permasalahan AIDS; 3.

Sementara, tanggal 2 Desember diperingati sebagai Hari Penghapusan Perbudakan. Konvensi ini merupakan salah satu tonggak perjalanan dalam upaya memberikan perlindungan bagi korban, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, atas kejahatan perdagangan manusia; 3 Desember, diperingati sebagai Hari bagi Penyandang Cacat. Hari ini merupakan peringatan lahirnya Program Aksi Sedunia bagi Penyandang Cacat (The World Programme of Action concerning Disabled Persons), untuk meningkatkan pemahaman publik akan isu tentang penyandang cacat;

Tanggal 5 Desember diperingati sebagai hari Sukarelawan, di mana PBB mengajak organisasi-organisasi dan negara-negara di dunia untuk menyelenggarakan aktivitas bersama; 6 Desember diperingati sebagai Hari Tidak Ada Toleransi Bagi Kekerasan terhadap Perempuan. Pada tanggal ini di tahun 1989, terjadi pembunuhan massal di Universitas Montreal Kanada yang menewaskan 14 mahasiswi dan melukai 3 lainnya (13 di antaranya perempuan) dengan menggunakan senapan semi otomatis kaliber 223. Pelaku melakukan tindakan tersebut karena percaya bahwa kehadiran para mahasiswi itulah yang menyebabkan dirinya tidak diterima di universitas tersebut. Sebelum pada akhirnya bunuh diri, lelaki ini meninggalkan sepucuk surat yang berisikan kemarahan amat sangat pada para feminis dan juga daftar 19 perempuan terkemuka yang sangat dibencinya;

Dan Tanggal 10 Desember, diperingati sebagai hak Asasi Manusia, yang dimulai oleh PBB pada tahun 1948 yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights).

Dari serpihan kisah pilu tentang kekerasan, simak catatan khusus persoalan tenaga kerja Indonesia yang bersumber dari Bank Indonesia dan BNP2TKI tahun 2019 antara lain jumlah TKI tahun 2013 berjumlah 4.016.000 orang; 3.944 orang pada tahun 2014; 3.686.000 orang pada tahun 2015; 3.511.000 pada tahun 2016; 3.549.000 pada tahun 2017; 3.651.000 orang pada tahun 2018 dan masih dalam angka yang sama 3.651.000 orang pada tahun 2019.

Kementerian Luar Negeri menyebutkan, jumlah TKI yang meninggal di luar negeri sepanjang 2009 mencapai 1.107 jiwa. Angka itu menunjukkan kenaikkan 124 persen ketimbang angka kematian TKI tahun sebelumnya, 494 jiwa. Sementara itu, angka kematian TKI pada 2007 mencapai 2.081 jiwa. Adapun sepanjang 2010, LSM Migrant Care mencatat 908 kasus penyiksaan terhadap TKI hingga meninggal. Direktur Migrant Care Anis Hidayah mengatakan untuk jumlah total dari berbagai jenis masalah yang dialami buruh migran mencapai 45.845 kasus. Tidak hanya itu saja, kasus PHK sepihak dan tidak digaji mencapai 8.080, ABK yang disiksa oleh pengusaha perkapalan asing 13 orang dan hilang kontak 17 orang. Sementara itu, ABK Indonesia yang tengah menghadapi persoalan hukum di Australia ada 328 orang, penganiayaan 1.187 orang, sakit saat bekerja 3.568 orang, pelecehan seksual 874 orang, disiksa di penjara 281 orang, underpayment 631 orang.

Bagaimana dengan NTT? catatan dari Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) NTT Tahun 2020, yakni tahun 2019 TKI yang meninggal berjumlah 233 orang; hingga Oktober 2020 berjumlah 73 orang. Secara umum jumlah TKI perempuan dua kali lebih banyak dari TKI laki-laki (BNPTKI tahun 2015).

Dari cerita dan data yang digambarkan, maka dalam perayaan peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HKTP) yang dilaksanakan banyak pihak dalam berbagai bentuk antara lain seminar, lokakarya, talk show, Focus Group Diskusi (FGD), pawai dan sebagainya memiliki sarat makna yakni mengakhiri kekeraasan terhadap perempuan. 16 HAKTP merupakan cacatan waktu bersejarah yang perlu direnungkan dan disikapi serius untuk bersama mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, memberi perlindungan bagi perempuan dan kesempatan untuk mengakses semua informasi, turut berpartisipasi dalam pembangunan, mengontrol lajunya pembangunan, siap memberi dan menerima usul saran serta menikmati manfaat dari pembangunan.

Sebuah pepatah klasik mengatakan adalah ketimpangan jika berjalan dengan 1 (satu) kaki dan alangkah indahnya dan cepat sampai tujuan jika berjalan dengan 2 (dua) kaki, ibarat laki-laki dan perempuan dengan posisi masing-masing mengisi pembangunan dengan bekerja bersama dan sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan bersama NTT Bangkit Masyarakat Sejahtera.

Mengakhir permenungan ini, sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat, juga pemerhati perempuan dan anak, saya mengajak kita semua untuk seia sekata, searah setujuan mendorong semua orang baik laki-laki maupun perempuan untuk mengakhiri kekerasan dan perlakuan salah terhadap perempuan dan anak baik di ranah privasi maupun publik, berpihak pada kepentingan perempuan dan anak dalam pengambilan keputusan, beri yang terbaik bagi mereka, saling menjaga, melindungi, menghormati dan mendukung.

Berilah perhatian bagi perempuan dan anak yang berada pada situasi kristis karena bencana, penyakit dan derita lainya terlebih bagi mereka yang tak terjangkau dan tak terlayani, bagi mereka sangat berarti. Hindari kekerasan. Mari lakukanlah dengan hati seolah-oleh untuk Tuhan, ku cari wajah Mu Tuhan dan ku temukan pada mereka yang sederhana dan tertindas .

Lakukanlah sebagai persembahan terindah, semoga perempuan dan anak mendapat ruang partisipasi yang aman dan nyaman, menikmati kemanfaatannya bersama serta terhindar dari kekerasan dan perlakukan salah.

Mari hentikan kekerasan pada perempuan dan anak., bersama kita berkomitmen untuk mengatakan “Tidak pada Kekerasan……… Stop ! kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak”. Selamat memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang ke 39. Tuhan berkati/Uis Neno Nokan Kit.(*)

39 Ribu Pekerja Migran Kembali ke Tanah Air Periode Januari—25 Juni 2020

192 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Berdasarkan data SiskoTKLN yang terintegrasi dengan Simkim dari 1 Januari hingga 25 Juni 2020, jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kembali ke tanah air mencapai 39.005. Gugus Tugas Nasional menerapkan protokol kepulangan sehingga penularan Covid-19 dari imported case dapat diminimalkan.

Menghadapi kepulangan para PMI, Gugus Tugas Nasional bekerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan kementerian terkait lain memberikan pelayanan dan perlindungan. Di bawah bidang operasi, Gugus Tugas Nasional melakukan penanganan kepada para pekerja migran. Penanganan tersebut mencakup pemantauan mulai dari kedatangan di Indonesia sampai mereka menjalani tes kesehatan, termasuk pengujian sampel.

Wakil Koordinator Subbidang Pengamaan dan Penegakan Hukum Gugus Tugas Nasional Laksma TNI Ribut Eko mengatakan, melakukan karantina kepada mereka yang hasil tes menunjukkan positif Covid-19 hingga proses pengembalian ke kampung halaman.

“Kami memonitor mulai dari kedatangan sampai ke Indonesia, kemudian sampai dia di-testing, positif atau negatif, kemudian dikarantina, sampai pengembalian,” ujar Laksma Eko pada dialog di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta, pada Minggu, 28 Juni 2020.

Kedatangan para pekerja migran terpantau di pintu masuk negara, seperti Batam, Jakarta dan Benoa. Pihaknya bekerja sama dengan satuan tugas pelaksana di lapangan untuk memonitor kedatangan PMI melalui debarkasi pelabuhan dan bandar udara.

Sedangkan untuk memfasilitasi pekerja yang terpapar virus SARS-CoV-2, Gugus Tugas mengoperasikan rumah sakit darurat khusus Covid-19 di Pulau Galang maupun Wisma Atlet Kemayoran, serta tempat karantina.

“Kemudian yang karantina, tempat yang disediakan oleh negara, di Pademangan, itu yang masa tunggu hasil PCR-nya. Bisa tiga hari. Mereka setelah dinyatakan negatif, barulah, kita bekerja sama dengan BP2MI,” lanjutnya.

Selanjutnya, BP2MI akan memfasilitasi kepulangan para pekerja migran ke kampung halamannya.

Dalam pelayanan terhadap para pekerja migran tersebut, Gugus Tugas Nasional bekerja sama dengan Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) TNI memberikan perlindungan kepada mereka, seperti pemaksaan untuk menggunakan jasa travel maupun penukaran dolar ke pihak tertentu. (*)

Sumber berita (*/Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional)
Foto utama oleh setkab.go.id
Editor (+rony banase)

45 PMI Asal NTT Pulang Saat Pandemi Covid dan Ada 7 PMI Siap Dipulangkan

464 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | “Sekarang ini untuk mengirimkan tenaga kerja ada sistim yang dibangun, seperti berangkat dari tahun sekian dan dari daerah mana, ke negara ini, itu kan ada. Itu bagian legal artinya terdaftar secara baik yang harus mengikuti pelatihan tiga bulan, dianggap layak dulu baru berangkat,” beber Plt. Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, Sylvia Peku Djawang kepada Garda Indonesia pada Jumat, 23 Mei 2020 pukul 18.08 WITA—selesai.

Pernyataan Plt. Kadis Sylvia Peku Djawang tersebut disampaikannya terkait rencana kepulangan sekitar 4.200 PMI asal NTT dari berbagai belahan negara.

Selanjutnya, Peku Djawang menyampaikan bahwa kalau data yang dipantau tidak ada itu tidak benar. “Persoalannya untuk NTT saya tidak berani untuk mengatakan berapa perbandingan memang lebih banyak yang ilegal. Kalau ilegal berarti tidak terdata,” ungkapnya.

Terkait rencana kepulangan PMI asal NTT, Peku Djawang menguraikan, bahwa banyak sekali pintu masuk lintas batas antar negara untuk ke Indonesia memang kemarin, sekitar minggu lalu ada 1.300 PMI dari seluruh Indonesia saat ini sedang mengikuti karantina di dua tempat yaitu Asrama Haji dan Wisma Atlet. Masuk di mana pun atau negara mana pun harus melewati proses karantina.

“Kita memang belum dapatkan data bahwa dari 1.300 itu berapa berasal dari NTT,” imbuhnya seraya menyampaikan kalau memang dipulangkan pasti berkoordinasi dengan kita. Saat ini yang dipulangkan dari Kepulauan Riau ada 7 orang yang siap dipulangkan asal NTT dari 400 orang.

Peku Djawang pun menegaskan, kalau PMI mau pulang pasti akan melalui BP2TKI dan ditransfer dan akan masuk ke NTT. “7 orang itu 4 dari Malaka dan 3 dari Sumba Barat Daya, kalau masuk di Malaka lewat pintu Kupang kemudian yang ingin masuk ke Sumba lewat pintu Tambolaka,” ungkapnya sembari menyampaikan itu diatur melalui satgas dan telah bersurat ke Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, BP2TKI dan NTT sebagai daerah kepulauan tentu dengan kebijakan semuanya dikarantina terpadu ketika masuk.

Peku Djawang pun melanjutkan, ketujuh PMI tersebut sebenarnya sudah siap dipulangkan, tetapi penerbangan yang masuk ke NTT agak susah. Jadi sekarang sistimnya seperti itu, seandainya mereka dipulangkan pasti sampai disini sesuai protap pasti diperiksa lagi. Contohnya dari Malaka, dia rapid test di sini kemudian dijemput langsung satgas Malaka, sampai di Malaka dia wajib dikarantina lagi 14 hari.

“Jadi kalau mau bilang tidak punya data, itu tidak benar,” tegas Peku Djawang yang juga menjabat sebagai Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (PPPA) Provinsi NTT.

Dirinya juga menjawab pertanyaan Garda Indonesia tentang batasan kontrak kerja para PMI, “Sesuai aturan yang kontrak itu 2 tahun, kalau tahun 2020 dia selesai kontrak itu artinya dia memulai di tahun 2018. Terkadang kalau sudah selesai kontrak, beberapa orang akan melakukan perpanjangan secara mandiri dan kita akan lose contact,”urainya.

Sementara kalau dia lewat legal melalui BP3MI yang dulunya PJTKI diberangkatkan oleh perusahaan. Ketika selesai putus kontrak 2020 misalnya, oleh perusahaan akan dipulangkan. Dia akan lewat arus penumpang biasa dengan penanganan khusus melalui P3MI karena mereka sudah tahu bagaimana penanganannya.

“Yang menjadi masalah ini yang perginya legal, tetapi setelah selesai masa kontrak dia langsung melakukan perpanjangan mandiri,” ungkapnya.

“Data ini akan disandingkan dengan logistik. Jadi total PMI yang sudah kami pulangkan di masa covid ini ada 45 orang di luar 7 orang yang akan pulang, tetapi prosesnya bertahap,” tandas Plt. Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

34.000 PMI Pulang ke Tanah Air pada Mei & Juni 2020, Pemerintah Siapkan Skema

261 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo, saat memimpin rapat terbatas mengenai percepatan penanganan pandemi Covid-19, meminta jajarannya untuk menyiapkan skema khusus terkait kepulangan puluhan ribu pekerja migran Indonesia. Diperkirakan terdapat 34.000 Pekerja Migran Indonesia yang akan kembali ke Tanah Air pada Mei dan Juni mendatang.

“Kepulangan pekerja migran Indonesia agar betul-betul berjalan dengan baik di lapangan. Saya menerima laporan bahwa pada bulan Mei dan Juni ada kurang lebih 34.000 pekerja migran Indonesia yang kontraknya akan berakhir,” ujarnya melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada 11 Mei 2020.

Para pekerja tersebut terbesar berasal dari daerah Jawa Timur sebanyak kurang lebih 8.900 pekerja, disusul Jawa Tengah sejumlah 7.400 pekerja, Jawa Barat dengan 5.800 pekerja, Nusa Tenggara Barat dengan 4.200 pekerja, Sumatra Utara dengan 2.800 pekerja, Lampung dengan 1.800 pekerja, hingga Bali dengan jumlah 500 pekerja.

“Ini agar betul-betul diantisipasi, disiapkan, dan ditangani proses kedatangan mereka di pintu-pintu masuk yang telah kita tetapkan dan ikuti pergerakan sampai ke daerah,” imbuh Presiden.

Pemerintah menyiapkan pintu masuk bagi para pekerja migran tersebut melalui sejumlah jalur, yakni melalui jalur udara di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai, jalur laut melalui Pelabuhan Benoa dan Tanjung Priok, serta melalui Batam dan Tanjung Balai bagi pekerja migran dari Malaysia.

Kepala Negara menekankan bahwa skema kepulangan mereka harus melalui protokol kesehatan yang ketat dan diikuti dengan persiapan fasilitas karantina yang diperuntukkan bagi para Pekerja Migran Indonesia tersebut.

“Ingin saya tegaskan agar diberlakukan protokol kesehatan yang ketat dengan memobilisasi sumber daya yang kita miliki. Juga dipastikan persiapan tempat karantina, rumah sakit rujukan bagi para pekerja migran kita tersebut,” tandasnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)
Editor (+rony banase)

Lima Arahan Terbaru Presiden Jokowi Terkait Penanganan Pandemi Covid-19

291 Views

Bogor, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah arahan terbaru terkait pandemi virus korona atau Covid-19 dalam rapat terbatas yang digelar melalui telekonferensi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 4 Mei 2020. Arahan Presiden tersebut yakni :

Pertama, terkait evaluasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah berlangsung di 4 provinsi dan 12 kabupaten/kota.

“Saya ingin memastikan bahwa ini betul-betul diterapkan secara ketat dan efektif dan saya melihat beberapa kabupaten dan kota telah melewati tahap pertama dan akan masuk ke tahap kedua. Ini perlu evaluasi, mana yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan, dan mana yang masih kendur. Evaluasi ini penting sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan di kota/kabupaten maupun provinsi yang melakukan PSBB,” jelas Presiden.

Kedua, Presiden meminta agar setiap daerah yang melakukan PSBB harus memiliki target-target yang terukur. Misalnya, berapa jumlah pengujian sampel dan tes PCR (polymerase chain reaction) yang telah dilakukan, apakah pelacakan yang agresif telah dikerjakan, serta berapa kontak yang telah ditelusuri setiap hari.

“Betul-betul ini harus dikerjakan. Kemudian juga apakah isolasi yang ketat juga dilakukan, karena saya melihat ada yang sudah positif saja masih bisa lari dari rumah sakit, yang PDP (pasien dalam pengawasan) masih beraktivitas ke sana ke mari. Kemudian juga apakah warga yang berisiko, yang manula (manusia usia lanjut), yang memiliki riwayat penyakit, riwayat komorbid (penyakit penyerta), ini sudah diproteksi betul. Evaluasi-evaluasi yang terukur seperti ini perlu dilakukan,” paparnya.

Ketiga, Kepala Negara meminta agar dilakukan monitor secara ketat terkait potensi penyebaran di beberapa klaster seperti klaster pekerja migran, klaster jemaah tablig, klaster Gowa, klaster rembesan pemudik, hingga klaster industri. Menurutnya, pengawasan klaster harus dilakukan secara baik guna mengantisipasi munculnya gelombang kedua.

“Kita lihat bahwa Pekerja Migran Indonesia, laporan yang saya terima, sudah 89 ribu (pekerja) yang sudah kembali dan akan bertambah lagi kemungkinan 16 ribu (pekerja), ini betul-betul harus ditangani, dikawal secara baik di lapangan sehingga jangan sampai muncul gelombang kedua. Yang lain juga klaster industri, kita harus memastikan industri-industri yang diizinkan beroperasi itu yang mana, harus dicek di lapangan, mereka melakukan protokol kesehatan secara ketat atau tidak,” ungkapnya.

Keempat, yang berkaitan dengan program jaring pengaman sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), paket sembako, bantuan sosial (bansos), bantuan langsung tunai (BLT), hingga Dana Desa yang semuanya telah berjalan. Meski demikian, Presiden ingin agar seluruh program tersebut bisa sampai di tangan keluarga penerima secepatnya pada pekan ini.

Lebih lanjut, Presiden juga meminta Menteri Sosial Juliari P. Batubara, para gubernur, bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa untuk turun langsung menyisir ke lapangan. Di samping itu, Presiden juga meminta agar para kepala daerah bisa fleksibel dalam mencari solusi bagi warga miskin yang belum mendapatkan bansos.

“Saya juga minta data penerima bansos dibuka secara transparan, siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa sehingga jelas, tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan kita bisa melakukan segera, koreksi di lapangan. Tadi sudah saya sampaikan mengenai persoalan timing, betul-betul harus di-manage secara baik karena ada bantuan dari pusat, dari daerah, kemudian juga dari desa,” ujarnya.

“Yang terakhir, saya minta dibuat hotline untuk pengaduan sehingga apabila menemukan penyimpangan-penyimpangan, kita bisa ketahui secara cepat,” tandasnya. (*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)

Pemprov Bali Bantah Tolak KM Splendor Turunkan PMI di Pelabuhan Benoa

250 Views

Denpasar, Garda Indonesia | Ramai diberitakan di media online tentang penutupan bandara dan pelabuhan pada Jumat, 24 April 2020, mengakibatkan 327 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang datang dari Australia dengan menumpang Kapal Motor (KM) Carnival Splendor tidak bisa bersandar di Pelabuhan Benoa, Bali. Ratusan penumpang kapal yang di antaranya 188 warga Bali itu, kini terdampar di perairan Karangasem.

Diberitakan, kapal yang dinakhodai Binaci, awalnya bertolak ke Batam, tapi ditolak oleh pihak otoritas pelabuhan setempat. Akhirnya, pada Minggu, 19 April 2020, kapal tersebut diizinkan masuk ke Bali. Mirisnya, saat tiba di perairan Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, 23 April 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, kapal ditolak masuk ke Bali dengan alasan yang tidak jelas.

Mengenai pemberitaan penolakan Kapal Motor (KM) Carnival Splendor yang membawa Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Pelabuhan Benoa tersebut, dibantah oleh Gubernur Bali Wayan Koster.

Di sela-sela pelaksanaan video telekonferensi bersama Kapolda Bali Irjen. Pol. Petrus R Golose; Pangdam IX/Udayana Mayjen. TNI. Benny Susianto; Kejati Bali Idianto, S.H., M.H. dan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali guna memantapkan penanganan Covid-19, di ruang rapat Gedung Gajah, Jayasabha Denpasar, pada Sabtu, 25 April 2020, Gubernur Koster dengan tegas menyampaikan bantahan itu.

“Tidak benar Pemprov Bali yang menolak kedatangan kapal dimaksud,” tegas Gubernur Koster.

Kapal tidak sandar di Benoa, lanjut Gubernur Koster, pertama, karena memang belum ada izin dari pusat. Kewenangan untuk itu ada di pusat, bukan Bali. Kedua, sesuai keputusan Gugus Nasional, setiap armada yang melalui jalur laut, turunnya di Tanjung Periok.

“Dikarantina di sana, di Jakarta. Ini adalah keputusan Gugus Tugas Nasional melalui protokol Kemenlu, Gugus Tugas Nasional dan Kementerian Perhubungan. Jadi kedatangan kapal pesiar yang membawa awak PMI sepenuhnya menjadi kewenangan pusat dan saat ini sudah diambil alih oleh Gugus Tugas Pusat,” beber Gubernur Koster.

KM yang sempat dikabarkan terkatung-katung di perairan Karangasem tersebut, menurut Gubernur Koster saat ini sudah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, guna mendapatkan tindak lanjut sesuai prosedur penanganan Covid-19.

“Karena sudah diambil alih oleh Gugus Tugas Pusat, tentu harus melalui jalur khusus yang ditentukan di sana yakni bersandar di Tanjung Priok. Selanjutnya para awak kapal akan mengikuti rapid test dan proses karantina,” imbuhnya seraya melanjutkan teleconference.

Di tempat dan waktu yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta ketika dikonfirmasi menjelaskan, berkaitan dengan repatriasi PMI/ABK merupakan kewenangan Gugus Tugas Covid-19 Nasional.

“Keputusan sandar tidaknya kapal pesiar untuk repatriasi PMI di pelabuhan yang ditunjuk merupakan kewenangan Gugus Tugas Covid-19 Nasional setelah diajukannya permohonan oleh Ditjen Konsuler dan Protokol Kementerian Luar Negeri Kepada Gugus Tugas Nasional. Gugus Tugas Provinsi tidak dalam posisi memutuskan pintu masuk yang digunakan untuk repatriasi. Kita di provinsi selalu menyiapkan seluruh kapasitas untuk mengantisipasi setiap keputusan tersebut,” ujarnya seraya menegaskan bahwa sebelumnya Pemerintah Provinsi Bali sudah pernah menerima kedatangan PMI/ABK yang bersandar atau turun di Benoa sesuai keputusan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Samsi Gunarta pun menandaskan, Gugus Tugas Nasional tentunya sudah mempertimbangkan semua aspek berkaitan dengan efektivitas dan kemudahan penanganan untuk mengontrol penyebaran Covid-19 di daerah sesuai data yang berhasil dikumpulkan secara nasional. (*)

Sumber berita dan foto (*/Vivi—Tim IMO Bali)
Editor (+rony banase)

Keluarga & Masyarakat Kunci Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang

423 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan kemanusiaan yang akar penyebab masalahnya sangat kompleks, beragam, dengan modus yang terus berkembang.

Hal tersebut disampaikan oleh Vennetia R. Danes, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindakan Pidana Perdagangan Orang (GT PP-TPPO) tahun 2019 yang berlangsung pada Selasa, 15 Oktober 2019 bertempat di Hotel Aston Kupang.

Menurut Vennetia, kasus perdagangan orang bukan hanya sekadar kejahatan kemanusiaan namun merupakan tindakan kriminal luar biasa yang melibatkan sindikat, lantaran banyak korban Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dipulangkan dengan kondisi tubuh penuh jahitan.

Guna memberantas TPPO yang terjadi di Indonesia, terutama NTT sebagai salah satu provinsi penyumbang PMI ilegal terbanyak, diperlukan sinergitas dari seluruh pihak terkait, terutama keluarga dan masyarakat.

“Dalam upaya memberantas TPPO dari hulu sampai ke hilir di Indonesia, diperlukan sinergi dan harmonisasi dari seluruh pihak terkait, mulai dari keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha, lembaga masyarakat dan pemerintah di tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi dan pusat,” jelas Vennetia.

Dirinya mengatakan bahwa pihaknya sudah memiliki beberapa program utama dalam memberantas TPPO diantaranya Community Watch (CW) merupakan model pencegahan TPPO ditingkat akar rumput yang melibatkan partisipasi masyarakat termasuk tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa/lurah, PKK, Karang Taruna, LSM, pendidik dan pelajar.

“Tetangga memperhatikan tetangga. Peran keluarga, masyarakat sebagai siskamling. Dari Pusat Jakarta itu jauh sekali, yang paling tahu itu masyarakat di desa atau kelurahan,” ujarnya.

Yang kedua adalah Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (BKTKI) yang bertujuan memberikan bimbingan bagi keluarga para Pekerja Migran Indonesia.

“Anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya menjadi PMI biasanya tinggal bersama kakek dan neneknya, sehingga terkadang mereka nakal karena kakek atau nenek yang mengasuh sudah tua dan kurang memberikan bimbingan. Mereka terkadang dimanja, kadang juga kesehatan mereka tidak diperhatikan. BKTKI membantu mereka untuk mendapatkan hak-hak mereka,” jelasnya.

Salah satu hal lainnya yang dilakukan adalah dengan menyiapkan para Pekerja Migran Indonesia dengan memberikan berbagai pemahaman, maupun melatih mereka dalam meningkatkan keahlian mereka agar mereka dapat bekerja dengan baik.

Sementara itu, Deputi Bidang Pemenuhan Hal dan Perlindungan Perempuan, Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ghafur Dharmaputra mengatakan bahwa usaha penanganan TPPO memerlukan strategi yang terstruktur, terukur dan saling bersinergi antar sektor.

Lanjutnya, ada beberapa hal lain yang juga perlu diperhatikan, yakni penguatan kelembagaan, penguatan sistem, penegakan hukum, koordinasi dan kerja sama lintas sektor. Peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam memberikan informasi awal kepada penegak hukum terkait indikasi terjadinya TPPO juga menjadi kunci utama dalam memerangi tindakan kejahatan secara umum.

“Walaupun sudah banyak kebijakan dihasilkan, namun implementasinya masih menjadi tantangan dalam pencegahan TPPO, pemberian perlindungan bagi korban, dan penegakan hukum bagi pelaku TPPO. Dari sisi pemerintah, tantangan yang dihadapi adalah masih kurang dan beragamnya pemahaman para pemangku kepentingan tentang kebijakan yang ada belum meratanya kapasitas dan kapabilitas para pemangku kepentingan di daerah,” jelas Ghafur.

Untuk meningkatkan pencegahan dan penanganan TPPO, Vennetia menjelaskan bahwa Kementrian PPPA juga telah menyediakan layanan Sistem Informasi Online (Simfoni), yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan terkait TPPO di daerahnya masing-masing.

“Untuk sementara Simfoni masih berupa pengaduan terhadap kekerasan yang dialami oleh perempuan, kedepan kita akan usahakan untuk Simfoni dapat merangkum berbagai laporan terkait TPPO yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat,” pungkasnya. (*)

Penulis (*/Joe Tkikhau)
Editor (+rony banase)