Arsip Tag: Pemprov NTT

Batas Waktu Validasi Data Kerusakan Rumah di NTT Hingga 26 April 2021

721 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Validasi data jumlah rumah rusak berat, sedang dan ringan harus diberikan Pemerintah Kabupaten atau Kota kepada Pemerintah Provinsi NTT paling lambat pada Senin, 26 April 2021. Data by name by adress, nomor KTP, nomor KK harus lengkap divalidasi untuk diberikan bantuan. Demikian disampaikan Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Siklon Tropis Seroja Provinsi NTT, Dr. Marius Ardu Jelamu, M.Si. pada Kamis, 22 April 2021.

Marius mengatakan, pemerintah kabupaten/kota harus cepat tanggap terhadap hal tersebut karena situasinya sangat urgensi mengingat masyarakat yang juga sedang membutuhkan bantuan. “Demikian juga data by name by adress nomor KTP, nomor KK dari warga pengungsi yang tinggal di rumah keluarga supaya diberikan dana tunggu hunian sebesar Rp.500.000/KK/bulan selama 6 bulan. Kami minta untuk segera dilengkapi,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan, sesuai dengan pertemuan dengan jajaran Kementerian/lembaga kemarin, Kementerian Sosial membutuhkan data dari kabupaten/kota terkait dengan jumlah orang meninggal agar bisa diproses lebih lanjut untuk dana santunannya. “Lalu Kementerian PUPR juga membutuhkan data yang lengkap tentang kerusakan infrastruktur seperti jembatan dan jalan, baik itu jalan negara, jalan provinsi, maupun jalan kabupaten/kota.

Kementerian Kesehatan juga butuh data mengenai kerusakan-kerusakan fasilitas kesehatan agar diharapkan kabupaten/kota melaporkan data yang selengkapnya. Juga Kementerian Pendidikan juga membutuhkan data kerusakan-kerusakan sarana pendidikan, kita harapkan semua didata dengan baik. “Kita harapkan dengan data tersebut maka diharapkan ada jalan keluar untuk menyelesaikannya dalam kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah Pusat dan juga Provinsi,” terang Marius.

Sementara itu, berdasarkan koordinasi dengan pihak PT Telkom dinyatakan bahwa jaringan internet saat ini masih dalam tahap pemulihan atau recovery dan ada beberapa titik yang terdampak parah sehingga masih dibutuhkan waktu perbaikan, diharapkan paling lambat pada Rabu, 28 April; semuanya sudah tuntas dan jaringan internet dapat kembali normal. (*)

Sumber berita dan foto (*/Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT)

Editor (+roni banase)

Hibah Tanah ke Warga Eks Timtim, Pemprov NTT: Itu Perintah Konstitusi

579 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Semenjak jajak pendapat di Timor Timur (Timtim) pada tahun 1999 (sekarang Republik Demokrat Timor Leste [RDTL], red), sebagian besar warga memilih tetap bergabung dengan Indonesia. Karena itu, sesuai perintah Konstitusi (UUD 1945, red) negara wajib melindungi dan menyejahterakan rakyatnya. Demikian ditekankan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Nusa Tenggara Timur (NTT), Jelamu Ardu Marius di Atambua, pada Rabu sore, 24 Maret 2021.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2021/03/24/gubernur-ntt-hibah-tanah-25-hektar-di-belu-kepada-warga-eks-timtim/

Dikatakannya, warga eks Timtim yang sudah mendiami kamp pengungsian Haliwen, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua selama 22 tahun itu tidak mempunyai kepastian hukum tentang status hak kepemilikan atas tanah.

Harapan warga eks Timtim yang merupakan bagian dari warga Negara Kesatuan RI, akhirnya terpenuhi melalui sikap Pemprov NTT dengan menghibahkan tanah seluas 25 hektar oleh Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL), pada Rabu siang, 24 Maret 2021.

Jauh sebelumnya, terang Jelamu Marius, VBL sudah menjanjikan untuk menyerahkan tanah, setelah terpilih menjadi gubernur NTT. “Tadi (kemarin, red) sudah diserahkan secara simbolis kepada 475 KK oleh Gubernur VBL dengan ukuran 500 m² per KK, termasuk menyerahkan secara simbolis untuk sekolah, gereja, PAUD dan stadion,” ulas Jelamu Marius.

Sementara, sisa luas lahan berukuran kurang lebih 23 hektar dari total 46,3 hektar, lanjut Karo Humas NTT, akan tetap dikelola Pemprov NTT bersama masyarakat setempat untuk pengembangan pertanian dan peternakan.

“Kita memberikan apresiasi kepada bapak VBL karena baru terjadi setelah 20–an tahun lebih. Ini, keputusan politik yang luar biasa. Kita juga memberikan apresiasi dan penghormatan tinggi kepada bapak Zakarias bersama seluruh keluarga dan turunannya yang sudah menghibahkan tanah kepada pemprov NTT sejak tahun 80–an”, papar Jelamu Marius. (*)

Penulis: (*/ Herminus Halek)

Bank NTT Hibah Dana Covid-19 Rp.540 Juta Kepada Pemprov NTT

470 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sejak diberlakukan alokasi dana khusus Bank NTT pada 27 Maret 2020 berupa sumbangan dari pengurus dan karyawan sebesar Rp.275 Juta dan dukungan sumbangan spontanitas para nasabah dan berbagai pihak melalui rekening Bank NTT Peduli, maka hingga 22 April 2020, berhasil dikumpulkan dana sebesar Rp.540 Juta yang dialokasikan untuk membantu tim medis dan pemerintah dalam penanganan pencegahan penyebaran Covid-19 di wilayah Provinsi NTT.

Baca juga: https://gardaindonesia.id/2020/03/27/donasi-covid-19-bank-ntt-275-juta-untuk-pencegahan-penyebaran-covid-19/

Sesuai dengan kesepakatan yang telah diambil oleh Manajemen Bank NTT, maka dana yang sebelumnya akan diserahkan dalam bentuk barang penunjang bagi tenaga medis menghadapi Pandemi Covid-19, selanjutnya tetap diserahkan dalam bentuk uang tunai dan secara simbolis oleh Direktur Utama Bank NTT, Izhak Eduard Rihi kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT), yang diterima oleh Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi.

Turut hadir mendampingi Direktur Utama Bank NTT, Izhak Eduard Rihi yakni Direktur Umum, Johanes Umbu Praing, dan Direktur Kepatuhan, Hilarius Minggu serta beberapa Karyawan Bank NTT Divisi Humas. Sementara dari Pemprov NTT, mewakili Wagub Josef Nae Soi yakni Sekda Provinsi NTT, Ir Benediktus Polo Maing; Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Penyebaran Covid-19 di Provinsi NTT, Dr. Jelamu Ardu Marius dan Valeri Guru, Kasubag Pers dan Pengelolaan Pendapat Umum Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT.

Tampak dalam layar ponsel, Direktur Utama Bank NTT Izhak Eduard Rihi (kiri) sedang berbincang dengan Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi (kanan)

Prosesi penyerahan Dana Donasi Covid-19 Bank NTT dilaksanakan di Ruang Kerja Wakil Gubernur NTT pada Kamis, 23 April 2020 pukul 13.35 WITA—selesai.

Direktur Utama Bank NTT, Izhak Eduard Rihi kepada Wagub Josef Nae Soi mengatakan, bantuan dana yang diberikan ini merupakan bukti empati yang nyata dan tanggung jawab Bank NTT untuk saling membantu. “Ini bantuan yang kami coba kumpulkan melalui pos-pos bantuan dan sumbangan sukarela. Ini juga bagian dari empati kita dan tanggung jawab untuk saling membantu,” ujarnya.

Izhak Eduard Rihi menjelaskan, proses pengumpulan dana ini telah berjalan selama dua bulan sejak awal mulainya Covid-19. “Kita sudah berjalan dua bulan dari awal mulai muncul Covid-19. Ada juga dari dana CSR sendiri serta dari karyawan dan karyawati di 10 kabupaten; ada sekitar 1.600 lebih karyawan. Sumbangan dari karyawan langsung disetor ke rekening,” ungkap Direktur Utama Bank NTT.

Tampak dari ujung kiri ke kanan, Direktur Umum, Johanes Umbu Praing, dan Direktur Kepatuhan, Hilarius Minggu; Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Penyebaran Covid-19 di Provinsi NTT, Dr. Jelamu Ardu Marius dan Valeri Guru, Kasubag Pers dan Pengelolaan Pendapat Umum Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT

Sementara itu, Wagub Josef Nae Soi menyampaikan terima kasih atas kepedulian pihak Bank NTT yang memiliki respons terhadap situasi dan kondisi yang dialami masyarakat terdampak Covid-19. “Ada dua konsentrasi Pemprov NTT saat ini. Kita sangat butuh, bukan hanya untuk mengurus Covid-19 saja namun juga DBD,” jelas Wagub Josef.

Selain Pandemi Covid-19 di Provinsi NTT, Wagub Josef Nae Soi juga menyorot wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) yang menempati urutan kedua angka kematian tertinggi di Indonesia.

“Kita nomor 2 tertinggi di seluruh Indonesia, dengan jumlah orang terbanyak dan angka kematian yang tinggi akibat DBD,” tandas Wagub Josef sembari menyampaikan menerima dengan sukacita Hibah Dana Covid-19 Donasi Bank dan berharap agar semua masalah dapat terselesaikan.

Penulis, editor dan foto (+ rony banase)

Doni Monardo Bakal Prioritaskan NTT Peroleh ‘Reagen PCR Test’

319 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional yang sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen (TNI) Doni Monardo menegaskan NTT akan menjadi daerah prioritas untuk pendistribusian reagen PCR, saat alat ini tiba di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Doni menanggapi permintaan Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef Nae Soi terkait kesulitan Provinsi NTT dalam pemeriksaan sampel swab.

“Memang untuk peralatan kesehatan, kita berebutan dengan berbagai negara untuk mendatangkan alat-alat ini. Saya akan perintahkan begitu barang datang, untuk segera kirim dan prioritaskan ke Kupang,” ujar Doni Monardo saat melakukan Video Telekonferensi dengan Wagub NTT, Josef Nae Soi di Ruang Rapat Gubernur NTT, pada Rabu, 22 April 2020.

Dalam Video Telekonferensi tersebut, Wagub Josef, mengungkapkan NTT sudah menyiapkan Lab Polymerase Chain Reaction (PCR), namun alat kit reagennya belum ada. “Kami sudah punya laboratorium, tinggal tunggu reagen untuk pemeriksaan Swab. Kami meminta melalui Pa Jenderal, mohon Kementerian Kesehatan lebih cepat mengirim kami reagen, supaya PCR kami bisa berfungsi,” kata Wagub Nai Soi.

Wagub Josef Nae Soi saat melakukan Video Telekonferensi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional, Doni Monardo

Wagub menginformasikan, semua sampel Swab dari NTT dikirim ke Laboratorium di Jawa. Jumlah yang terkirim sebanyak 75 sampel. Yang sudah diperiksa 44 dan belum ada hasil sebanyak 31. “Puji Tuhan, dari yang sudah diterima, hanya satu yang positif sementara yang 43 lain hasilnya negatif. Kondisi pasien positif sampai sekarang masih prima, dan kami masih tunggu swab yang kedua untuk yang bersangkutan, mudah-mudahan sudah negatif,” ungkap Wagub Nae Soi.

Wagub Josef juga memberikan apresiasi atas perhatian tim Gugus Tugas Nasional yang telah memberikan bantuan alat-alat kesehatan kepada pemerintah Provinsi NTT. “Terima kasih pak Jenderal, kami NTT sudah mendapat APD sebanyak 6.500, rapid test-nya 7.200 dan maskernya 15.500,” pungkas Wagub NTT.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional, Doni Monardo saat melakukan Video Telekonferensi dengan Wagub NTT Josef Nae Soi

Dalam kesempatan tersebut, mantan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden itu secara khusus mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi NTT yang bisa menahan laju pertambahan positif Covid-19.

“NTT (masih) relatif aman dari ancaman yang serius, walaupun ada namun masih bisa ditangani. Mudah-mudahan yang masih dirawat bisa tertangani dengan baik dan cepat sembuh. Perlu prioritas untuk kerja-kerja melayani masyarakat supaya Indonesia jangan setiap hari dipenuhi dengan berita covid terus-menerus; sebab bisa buat tambah panik. Perlu ada berita pembangunan lain,” jelas Doni.

Secara khusus Doni juga mengingatkan pemerintah Provinsi NTT untuk memperhatikan masalah Demam Berdarah Dengue di NTT. “Mohon Pa Wagub sampaikan kepada Pa Gubernur agar tetap membersihkan selokan, sumur-sumur, kamar mandi sehingga masyarakat kita bisa terbebas dari demam berdarah,” pinta Doni.

Ia juga mengingatkan agar Alat Perlindungan Diri (APD) yang dikirim ke NTT supaya dicek ulang sehingga tidak terjadi perbedaan antara di pusat dan daerah agar tidak terjadi temuan dan pelanggaran hukum.

“Yang perlu dicek ulang adalah APD yang sudah dikirim ke NTT, menurut data kami ada 7.500. Tolong nanti dicek ulang sehingga tidak menimbulkan temuan BPK. Kalau rapid test, jumlahnya sudah sama. Kalau mungkin barangnya belum sampai, masih di perjalanan, terselip atau mungkin dari pusat ada kekeliruan, harus dicek ulang dan segera dilaporkan,” ungkap Doni.(*)

Sumber berita  (*/Aven R—Biro Humas dan Protokol Setda NTT)
Editor (+rony banase) Foto utama oleh Gugus Tugas Pusat

Lantik 2.373 Pejabat Fungsional, Gubernur Viktor Serukan Jadi Agen Perubahan

278 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Bertempat di GOR Oepoi Kupang, pada Senin 9 Desember 2019, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) melantik 2. 373 Pejabat Fungsional Tertentu, lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Dalam arahannya, Gubernur mengharapkan agar semua pejabat yang dilantik bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat NTT.

“Selagi masih dipercaya oleh negara untuk mengemban tugas mulia, saya minta agar kita semua memberikan dan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam diri kita masing – masing, demi kesejahteraan masyarakat NTT. Tanamkan keyakinan dalam diri, bahwa kita adalah agen perubahan dalam kemajuan Nusa Tenggara Timur,” ucap Gubernur Viktor.

“Dengan predikat Provinsi termiskin ketiga di Indonesia, Kerja keras dengan penuh semangat, jiwa militan dan melayani dengan hati, adalah kunci utama untuk mengangkat wajah NTT di level Nasional,” sambung Viktor Laiskodat.

Orang nomor satu di NTT ini juga menyinggung soal masalah kebersihan di Nusa Tenggara Timur. “Walaupun sudah mulai ada perubahan, tetapi tentu itu belum sesuai dengan yang kita harapkan. Tanamkan pola hidup bersih dalam diri kita masing – masing. Sehingga apabila perkara kecil ini sudah bisa diatasi, maka saya yakin perkara yang besar demi mewujudkan masyarakat NTT Bangkit menuju Sejahtera akan mampu kita wujudkan dalam waktu dekat,” ujar Gubernur.

Di akhir sambutannya, mantan anggota DPR-RI dari fraksi Partai NasDem ini juga mengimbau agar semua yang dilantik saat ini, bukan saja bersih secara fisik, tetapi bersih juga moralnya. Karena saat ini NTT dikenal sebagai salah satu Provinsi terkorup di Indonesia. “Sehingga apabila hati kita bersih, maka kita pasti mampu mengendalikan perbuatan kita agar tidak tergiur dengan hal – hal yang berbau korupsi,” tandas Gubernur Viktor Laiskodat.(*)

Sumber berita (*/Sam Babys–Staf Biro Humas dan Protokol Setda NTT)
Editor (+rony banase)

Universitas Pertahanan & Pemprov NTT Kolaborasi Atasi Persoalan Perbatasan

508 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Tim peneliti dari LPPM Universitas Pertahanan diketuai Brigjen TNI Agus Winarma, S.IP. , M.Tr. dengan anggotanya, Kolonel Arm Ridwan Gunawan, S.IP., M.Han. dan Letkol Inf. Dr. Triyoga Budi Prasetyo, M.Si. melakukan kunjungan kerja kolaborasi ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam kunker kolaborasi ke Pemprov NTT, Universitas Pertahanan berniat bertemu dan berdialog dengan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT namun dua pemimpin NTT tersebut sedang dalam tugas sehingga diterima oleh Asisten I Setda NTT, Drs. Ahmad Jamaludin. Kunjungan tim peneliti dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Pertahanan (Unhan) Sentul, Bogor, Jawa Barat diterima di ruang kerja Assisten I Setda NTT, pada Senin, 26 Agustus 2019.

Ketua Tim Peneliti Unhan, Brigjen TNI Agus Winarma kepada awak media usai pertemuan dengan Asisten I Setda NTT mengatakan, penelitian yang mereka lakukan merupakan implementasi dari Tri Darma Perguruan Tinggi, sebagaimana yang dilakukan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta lainnya di Indonesia.

Unhan, sebut Agus, sebagai salah satu perguruan tinggi negeri yang sudah berdiri sejak 10 tahun lalu yang secara organisasi berada di bawah Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia, namun dalam melaksanakan kegiatan akademiknya tetap di bawah pembinaan Kemenristek Dikti.

Asisten I Setda NTT, Drs. Ahmad Jamaludin menerima cinderamata dari Brigjen TNI Agus Winarma, S.IP. , M.Tr.

Sebagai dosen Fakultas Strategi Pertahanan, pada tahun 2019 ini, Unhan melakukan penelitian di Wilayah Perbatasan RI-Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dengan topik “Strategi Pengelolaan Pengamanan Perbatasan RI-RDTL Dalam Meningkatkan Sistem Pertahanan Negara dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Belu, Provinsi NTT”.

Untuk itu, dibutuhkan data-data informasi penelitian yang akan dikumpulkan dengan teknik wawancara, kuisioner, dan studi dokumen. “Saya ingin memberikan informasi kepada seluruh masyarakat NTT soal keberadaan Unhan yang sudah berdiri 10 tahun lalu,” ujar Agus.

Agus menyebutkan, Unhan menerima lulusan sarjana (S1) dari kalangan TNI,Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kalangan swasta dan kalangan umum untuk melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di kampus tersebut.

Kampus, tempat mereka mengajar itu, memiliki 17 program studi (prodi) dan mahasiswanya berasal dari semua provinsi di Indonesia termasuk dari Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Semua mahasiswanya mendapat beasiswa penuh dari negara.

“Sebagai dosen di Unhan kami juga melakukan penelitian, sebagaimana yang dilakukan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta lainnya di Indonesia. Semua dosen Unhan disebar ke seluruh Indonesia untuk melakukan penelitian. Kami sendiri mendapatkan lokasi penelitannya di NTT dengan fokusnya di Wilayah Perbatasan NKRI-RDTL,” bebernya.

Dalam penelitian nanti, mereka akan mengumpulkan data, baik data sekunder maupun data primer dalam bentuk wawancara Gubernur NTT beserta jajarannya, Danrem 161 Wira Sakti Kupang beserta jajarannya, Bupati TTU, Bupati Malaka, Bupati Belu, termasuk Kepala Distrik Oekusi, Negara Timor Leste untuk mengetahui seperti apa permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan.

Ia mengatakan, penelitian ini untuk menemukan model dalam menyelesaikan masalah perbatasan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Terkait niat baik Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat untuk membawakan kuliah umum di Unhan, Agus berjanji akan menyampaikan hal itu kepada rektornya.

“Kami sangat senang dengan niat baik Gubernur NTT untuk memberikan kuliah umum di Unhan dengan mengundang para bupati di daratan Timor, sehingga kami bisa tahu seperti apa kebijakan gubernur dalam menyelesaikan wilayah perbatasan kemudian dikaji lebih mendalam dari prespektif ilmiahnya,”ungkap Agus.

Pada tempat yang sama, Asisten I Setda NTT, Drs. Ahmad Jamaludin menyambut baik kedatangan tim peneliti dari Unhan untuk melihat persoalan–persoalan di wilayah perbatasan antardua negara, yakni Indonesia dan Timor Leste.

Ahmad berharap, melalui penelitian ini akan melahirkan kolaborasi dan bersinergi dalam rangka menyelesaikan masalah perbatasan antardua negara. “Kemiskinan yang terjadi saat ini harus kita ‘perangi’ bersama-sama secara kolaborasi, tidak saja hanya Pemprov NTT, tetapi juga miliiter melalui LPPM Universitas Pertahanan termasuk pihak swasta ikut berperan maksimal di kawasan perbatasan NKRI –Timor Leste, sehingga dapat mengangkat kesejahteraan masyarakatnya.

Kepada Tim LPPM Unhan, Ass. I Setda NTT juga menyampaikan niat baik Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat untuk membawa kuliah umum di kampus tersebut dalam waktu dekat ini terkait penyelesaian masalah perbatasan.

Sementara itu, Kepala Badan Perbatasan NTT, Linus Lusi dihadapan Tim Peneliti Unhan dan Asisten I Setda NTT memberikan apresiasi langkah akademik yang dilakukan oleh Unhan di NTT. “Mudah-mudahan melalui penelitian ini dapat mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan antarnegara yang hasil kajiannya nanti bisa memberikan rekomendasi komprehensif terhadap lembaga Kementerian Pertahanan RI di Jakarta,” pintanya.

Penulis dan editor (+rony banase)

Dilematik Sopia, Kepala LRT Undana Kupang: “Sopia Tanggung Jawab Bersama!”

392 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Peluncuran minuman beralkohol Sopia pada Rabu, 19 Juni 2019 di Lab Biosains Undana atas kerja sama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, dan PT. NAM Kupang, menjadi hal yang masih diperbincangkan sampai saat ini berkaitan dengan baik atau buruk dari peluncuran Sopia (sopi asli).

Baca juga :

https://gardaindonesia.id/2019/06/20/sopia-minuman-alkohol-tradisional-ntt-diluncurkan-ke-pasaran/

Kepala Laboratorium Riset Terpadu (LRT) Biosains Undana, Prof. Ir. Herianus J. D. Lalel, M. Si., Ph. D., ketika ditemui diruang kerjanya menegaskan bahwa pihaknya tidak menyinggung pihak lain, tapi hanya ingin menegaskan kembali posisi Undana dalam proses pembuatan Sophia.

“Kita tidak ingin menyinggung siapa pun, namun kita ingin menjelaskan kepada masyarakat, tentang posisi kita dalam kerja sama ini”, ujar Profesor yang akrab disapa Heri.

Sebab menurut Heri, banyak orang yang beranggapan bahwa Undana adalah produsen Sopia.

“Kita ini bukan Produsen Sopia, kita hanya mengkaji dan menetapkan SOP sebagai landasan kerja produsen. Kita hanya mengontrol mutu dari Sopia”, imbuhnya.

Jelas Heri, pengkajian yang dimaksud untuk mengetahui kadar dalam alkohol dari sopi yang diperoleh serta untuk mengeluarkan metanol dari sopi agar tidak menjadi ancaman bagi keselamatan masyarakat yang mengonsumsi.

Kepala Laboratorium Riset Terpadu (LRT) Biosains Undana, Prof. Ir. Herianus J. D. Lalel, M. Si., Ph. D

“Kita cari tahu kadar alkohol dari sopi yang kita ambil dari masyarakat, kemudian kita pisahkan metanolnya, sehingga bisa aman untuk dikonsumsi. Karena metanol ini racun dan bisa menyebabkan kematian”, tutur Heri.

Lanjut Heri, pihaknya juga ingin menegaskan kembali bahwa Undana bukan penemu Sopia, melainkan Sopia diambil dari kekayaannya masyarakat NTT.

“Supaya jangan salah paham, Undana bukan penemu Sopia, karena sopi ini kekayaan masyarakat NTT, dan kita bantu supaya prosesnya punya standar serta kebersihannya terjamin”, jelas Heri.

Kepada Media Garda Indonesia, Heri menyampaikan bahwa masyarakat jangan tergiur dengan sopi yang dibakar menyala, karena itu sangat berbahaya. Menurutnya, sopi seperti itu biasanya mengandung metanol.

“Saya harap masyarakat tidak boleh tergiur dengan sopi yang dibakar menyala. Itu mengandung metanol dan sangat berbahaya. Metanol itu cepat menguap dan mudah terbakar. Makanya kita masukan di lab untuk dipisahkan metanolnya”,imbaunya.

Toas Sopia oleh Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Wagub Josef Nae Soi, Rektor Undana Prof Fred Benu, Owner Toko NAM, dan Unsur Forkompinda saat peluncuran Sopia di Lab Biosains Undana

Sopia yang akan diproduksi, tutur Heri, nantinya dibuat tanpa menghilangkan kekhasan dari masing-masing daerah, namun dipilih nama Sopia sebagai merek dagangannya.

“Kita akan tetap mempertahankan rasa sopi dari masing-masing daerah, sehingga nanti bisa digunakan dalam acara-acara adat. Sopia itu hanya merek dagang saja”, sebut Heri.

Beberapa waktu yang lalu pihak Undana sudah turun ke masyarakat dan sudah memberikan bantuan alat untuk mengukur kadar alkohol. Dan kedepannya Undana akan berupaya menghadirkan alat-alat yang bisa digunakan masyarakat dalam mengolah sopi sesuai standar, sebelum dibeli oleh pihak produsen.

Dirinya juga meminta kepada semua pihak agar turut serta membantu melalui ide-ide dan gagasan-gagasan yang baik guna membangun kehidupan perekonomian NTT yang lebih baik.

“Ada banyak hal yang harus kita lakukan dalam menetapkan standar produksi. Pemerintah juga berupaya menyiapkan Perda yang nantinya mengatur semua tentang Sopia. Sopia bukan tanggung jawab satu pihak saja, tapi tanggung jawab masyarakat NTT”, pungkas Heri. (*)

Penulis (*/Joe Tkikhau)
Editor (+rony banase)

Bertemu Wagub NTT Josef Nae Soi, Dubes Thailand Jajak Kerja Sama

227 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Duta Besar (Dubes) Thailand untuk Indonesia, Songphol Sukchan memberikan apresiasi terhadap perkembangan pesat pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Apresiasi dari Songphol disampaikannya saat melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Drs. Josef A. Nae Soi, MM di ruang kerja Wagub, Rabu, 3 Juli 2019.

Baca juga: 

https://gardaindonesia.id/2019/07/03/gubernur-vbl-pemerintah-norwegia-tertarik-dengan-kopi-ntt/

Tujuan audiensi adalah untuk bersilahturami sekaligus menjajak kemungkinan kerja sama antara Pemerintah Thailand dengan Pemerintah Provinsi NTT.

Turut mendampingi, Piyachanid Suthinont Sukchan, isteri Dubes, juga 5 (lima) orang pejabat teras di Kedutaan Besar Thailand yakni Kapten Rachada Seungthawon, Atase Angkatan Laut, Tida Sukeelap, _Minister Counsellor_, Setthapol Pacharapasitkul, Sekretaris Pertama, Srikanya Noi-arun, Sekretaris Kedua, dan Henri Setiawan, _General Affairs_. Dari Pemerintah Provinsi NTT, hadir Asisten III Administrasi Umum, Kosmas D. Lana.

Foto bersama Wagub NTT Josef Nae Soi dan Duta Besar Thailand, Songphol Sukchan beserta isteri, Piyachanid Suthinont Sukchan dan 5 (lima) orang pejabat teras di Kedutaan Besar Thailand

Songphol mengaku, baru pertama kali datang ke NTT. Namun sudah tahu banyak tentang NTT karena telah menjadi salah satu destinasi pariwisata terkemuka di Indonesia.

“Bicara tentang NTT langsung terbayang Komodo, Kopi, Rumah Tradisional Sumba, spot diving beragam yang merupakan surga di bawah laut. Juga atraksi-atraksi budaya dan adat istiadat yang menarik. Kami tentu memberikan dukungan agar pariwisata NTT terus berkembang pesat,” ungkap Songphol.

Sebagai salah satu negara destinasi pariwisata kelas dunia dengan kunjungan wisatawan asing mencapai sekitar 38 juta pada tahun 2018, Dubes Songphol mengungkapkan, Pemerintah Thailand membuka diri untuk bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTT dalam upaya pengembangan pariwisata. Melalui Thailand International Cooperation Agency (TICA), ada beberapa pelatihan singkat dan beasiswa pendidikan bagi masyarakat dari negara lain termasuk Indonesia khususnya NTT.

“Kami menawarkan pelatihan-pelatihan di bidang pertanian, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Termasuk dalam bidang tourism (pariwisata). Setiap angkatan terdiri dari 10—15 orang. Kalau NTT tertarik, kita bisa membicarakan lebih lanjut lewat MoU (Memorandum of Understanding). Sebelum ada perjanjian kerjasama ini, untuk kick off (permulaan) kami bisa fasilitasi delegasi kecil dari NTT untuk belajar singkat tentang pariwisata Thailand selama 5—7 hari. Juga kami membuka diri untuk menjadi pasar bagi kopi-kopi asal NTT,” pungkas Dubes.

Foto bersama Wagub NTT Josef Nae Soi, Dubes Thailand beserta rombongan di depan Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT

Wagub Josef menyambut antusias tawaran pelatihan vokasional dari Pemerintah Thailand tersebut. Karena sesuai dengan misi Pemerintah Provinsi lima tahun ke depan untuk mengirim banyak anak muda NTT menjalani berbagai pelatihan di luar negeri.

“Thailand itu luar biasa dalam pengembangan pariwisata. Orang kalau datang ke sana, pasti langsung terkesan dan akan datang kembali. Ini yang mau kita pelajari. Kita pasti akan follow up (tindak lanjuti) secepatnya tawaran ini. Apalagi pariwisata menjadi leading sector (sektor terdepan) sekaligus prime mover (penggerak utama) ekonomi NTT,” jelas Wagub Nae Soi dalam kesempatan tersebut.

Pemerintah Provinsi NTT ,lanjut Wagub, juga sangat gembira dengan tawaran kerjasama perdagangan terutama untuk komoditas kopi. Dengan berbagai penghargaan dan pengakuan internasional atas kualitas kopi-kopi NTT, ekspor ke Thailand tentu dapat dilakukan.

“Kita pasti akan ekspor kopi ke Thailand. Potensi permintaan (kopi) tinggi, sekarang tinggal daerah penghasil kopi, apakah bisa siapkan kopi dalam jumlah banyak? Kita terus dorong dan genjot pemerintah kabupaten khususnya kita punya kepala dinas (pertanian dan perkebunan) untuk bekerja lebih keras dan menangkap peluang ini,” jelas Wagub saat ditemui usai audiensi dengan Dubes Thailand.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub NTT memberikan cendera mata berupa kopi bubuk dan tenun khas NTT kepada Duta besar dan rombongan. (*)

Sumber berita (*/Aven Rame-Biro Humas dan Protokol Setda NTT)
Editor (+rony banase)