Arsip Tag: Pemprov NTT

Lantik 2.373 Pejabat Fungsional, Gubernur Viktor Serukan Jadi Agen Perubahan

155 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Bertempat di GOR Oepoi Kupang, pada Senin 9 Desember 2019, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) melantik 2. 373 Pejabat Fungsional Tertentu, lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Dalam arahannya, Gubernur mengharapkan agar semua pejabat yang dilantik bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat NTT.

“Selagi masih dipercaya oleh negara untuk mengemban tugas mulia, saya minta agar kita semua memberikan dan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam diri kita masing – masing, demi kesejahteraan masyarakat NTT. Tanamkan keyakinan dalam diri, bahwa kita adalah agen perubahan dalam kemajuan Nusa Tenggara Timur,” ucap Gubernur Viktor.

“Dengan predikat Provinsi termiskin ketiga di Indonesia, Kerja keras dengan penuh semangat, jiwa militan dan melayani dengan hati, adalah kunci utama untuk mengangkat wajah NTT di level Nasional,” sambung Viktor Laiskodat.

Orang nomor satu di NTT ini juga menyinggung soal masalah kebersihan di Nusa Tenggara Timur. “Walaupun sudah mulai ada perubahan, tetapi tentu itu belum sesuai dengan yang kita harapkan. Tanamkan pola hidup bersih dalam diri kita masing – masing. Sehingga apabila perkara kecil ini sudah bisa diatasi, maka saya yakin perkara yang besar demi mewujudkan masyarakat NTT Bangkit menuju Sejahtera akan mampu kita wujudkan dalam waktu dekat,” ujar Gubernur.

Di akhir sambutannya, mantan anggota DPR-RI dari fraksi Partai NasDem ini juga mengimbau agar semua yang dilantik saat ini, bukan saja bersih secara fisik, tetapi bersih juga moralnya. Karena saat ini NTT dikenal sebagai salah satu Provinsi terkorup di Indonesia. “Sehingga apabila hati kita bersih, maka kita pasti mampu mengendalikan perbuatan kita agar tidak tergiur dengan hal – hal yang berbau korupsi,” tandas Gubernur Viktor Laiskodat.(*)

Sumber berita (*/Sam Babys–Staf Biro Humas dan Protokol Setda NTT)
Editor (+rony banase)

Universitas Pertahanan & Pemprov NTT Kolaborasi Atasi Persoalan Perbatasan

107 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Tim peneliti dari LPPM Universitas Pertahanan diketuai Brigjen TNI Agus Winarma, S.IP. , M.Tr. dengan anggotanya, Kolonel Arm Ridwan Gunawan, S.IP., M.Han. dan Letkol Inf. Dr. Triyoga Budi Prasetyo, M.Si. melakukan kunjungan kerja kolaborasi ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam kunker kolaborasi ke Pemprov NTT, Universitas Pertahanan berniat bertemu dan berdialog dengan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT namun dua pemimpin NTT tersebut sedang dalam tugas sehingga diterima oleh Asisten I Setda NTT, Drs. Ahmad Jamaludin. Kunjungan tim peneliti dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Pertahanan (Unhan) Sentul, Bogor, Jawa Barat diterima di ruang kerja Assisten I Setda NTT, pada Senin, 26 Agustus 2019.

Ketua Tim Peneliti Unhan, Brigjen TNI Agus Winarma kepada awak media usai pertemuan dengan Asisten I Setda NTT mengatakan, penelitian yang mereka lakukan merupakan implementasi dari Tri Darma Perguruan Tinggi, sebagaimana yang dilakukan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta lainnya di Indonesia.

Unhan, sebut Agus, sebagai salah satu perguruan tinggi negeri yang sudah berdiri sejak 10 tahun lalu yang secara organisasi berada di bawah Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia, namun dalam melaksanakan kegiatan akademiknya tetap di bawah pembinaan Kemenristek Dikti.

Asisten I Setda NTT, Drs. Ahmad Jamaludin menerima cinderamata dari Brigjen TNI Agus Winarma, S.IP. , M.Tr.

Sebagai dosen Fakultas Strategi Pertahanan, pada tahun 2019 ini, Unhan melakukan penelitian di Wilayah Perbatasan RI-Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dengan topik “Strategi Pengelolaan Pengamanan Perbatasan RI-RDTL Dalam Meningkatkan Sistem Pertahanan Negara dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Belu, Provinsi NTT”.

Untuk itu, dibutuhkan data-data informasi penelitian yang akan dikumpulkan dengan teknik wawancara, kuisioner, dan studi dokumen. “Saya ingin memberikan informasi kepada seluruh masyarakat NTT soal keberadaan Unhan yang sudah berdiri 10 tahun lalu,” ujar Agus.

Agus menyebutkan, Unhan menerima lulusan sarjana (S1) dari kalangan TNI,Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kalangan swasta dan kalangan umum untuk melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di kampus tersebut.

Kampus, tempat mereka mengajar itu, memiliki 17 program studi (prodi) dan mahasiswanya berasal dari semua provinsi di Indonesia termasuk dari Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Semua mahasiswanya mendapat beasiswa penuh dari negara.

“Sebagai dosen di Unhan kami juga melakukan penelitian, sebagaimana yang dilakukan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta lainnya di Indonesia. Semua dosen Unhan disebar ke seluruh Indonesia untuk melakukan penelitian. Kami sendiri mendapatkan lokasi penelitannya di NTT dengan fokusnya di Wilayah Perbatasan NKRI-RDTL,” bebernya.

Dalam penelitian nanti, mereka akan mengumpulkan data, baik data sekunder maupun data primer dalam bentuk wawancara Gubernur NTT beserta jajarannya, Danrem 161 Wira Sakti Kupang beserta jajarannya, Bupati TTU, Bupati Malaka, Bupati Belu, termasuk Kepala Distrik Oekusi, Negara Timor Leste untuk mengetahui seperti apa permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan.

Ia mengatakan, penelitian ini untuk menemukan model dalam menyelesaikan masalah perbatasan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Terkait niat baik Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat untuk membawakan kuliah umum di Unhan, Agus berjanji akan menyampaikan hal itu kepada rektornya.

“Kami sangat senang dengan niat baik Gubernur NTT untuk memberikan kuliah umum di Unhan dengan mengundang para bupati di daratan Timor, sehingga kami bisa tahu seperti apa kebijakan gubernur dalam menyelesaikan wilayah perbatasan kemudian dikaji lebih mendalam dari prespektif ilmiahnya,”ungkap Agus.

Pada tempat yang sama, Asisten I Setda NTT, Drs. Ahmad Jamaludin menyambut baik kedatangan tim peneliti dari Unhan untuk melihat persoalan–persoalan di wilayah perbatasan antardua negara, yakni Indonesia dan Timor Leste.

Ahmad berharap, melalui penelitian ini akan melahirkan kolaborasi dan bersinergi dalam rangka menyelesaikan masalah perbatasan antardua negara. “Kemiskinan yang terjadi saat ini harus kita ‘perangi’ bersama-sama secara kolaborasi, tidak saja hanya Pemprov NTT, tetapi juga miliiter melalui LPPM Universitas Pertahanan termasuk pihak swasta ikut berperan maksimal di kawasan perbatasan NKRI –Timor Leste, sehingga dapat mengangkat kesejahteraan masyarakatnya.

Kepada Tim LPPM Unhan, Ass. I Setda NTT juga menyampaikan niat baik Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat untuk membawa kuliah umum di kampus tersebut dalam waktu dekat ini terkait penyelesaian masalah perbatasan.

Sementara itu, Kepala Badan Perbatasan NTT, Linus Lusi dihadapan Tim Peneliti Unhan dan Asisten I Setda NTT memberikan apresiasi langkah akademik yang dilakukan oleh Unhan di NTT. “Mudah-mudahan melalui penelitian ini dapat mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan antarnegara yang hasil kajiannya nanti bisa memberikan rekomendasi komprehensif terhadap lembaga Kementerian Pertahanan RI di Jakarta,” pintanya.

Penulis dan editor (+rony banase)

Dilematik Sopia, Kepala LRT Undana Kupang: “Sopia Tanggung Jawab Bersama!”

112 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Peluncuran minuman beralkohol Sopia pada Rabu, 19 Juni 2019 di Lab Biosains Undana atas kerja sama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, dan PT. NAM Kupang, menjadi hal yang masih diperbincangkan sampai saat ini berkaitan dengan baik atau buruk dari peluncuran Sopia (sopi asli).

Baca juga :

https://gardaindonesia.id/2019/06/20/sopia-minuman-alkohol-tradisional-ntt-diluncurkan-ke-pasaran/

Kepala Laboratorium Riset Terpadu (LRT) Biosains Undana, Prof. Ir. Herianus J. D. Lalel, M. Si., Ph. D., ketika ditemui diruang kerjanya menegaskan bahwa pihaknya tidak menyinggung pihak lain, tapi hanya ingin menegaskan kembali posisi Undana dalam proses pembuatan Sophia.

“Kita tidak ingin menyinggung siapa pun, namun kita ingin menjelaskan kepada masyarakat, tentang posisi kita dalam kerja sama ini”, ujar Profesor yang akrab disapa Heri.

Sebab menurut Heri, banyak orang yang beranggapan bahwa Undana adalah produsen Sopia.

“Kita ini bukan Produsen Sopia, kita hanya mengkaji dan menetapkan SOP sebagai landasan kerja produsen. Kita hanya mengontrol mutu dari Sopia”, imbuhnya.

Jelas Heri, pengkajian yang dimaksud untuk mengetahui kadar dalam alkohol dari sopi yang diperoleh serta untuk mengeluarkan metanol dari sopi agar tidak menjadi ancaman bagi keselamatan masyarakat yang mengonsumsi.

Kepala Laboratorium Riset Terpadu (LRT) Biosains Undana, Prof. Ir. Herianus J. D. Lalel, M. Si., Ph. D

“Kita cari tahu kadar alkohol dari sopi yang kita ambil dari masyarakat, kemudian kita pisahkan metanolnya, sehingga bisa aman untuk dikonsumsi. Karena metanol ini racun dan bisa menyebabkan kematian”, tutur Heri.

Lanjut Heri, pihaknya juga ingin menegaskan kembali bahwa Undana bukan penemu Sopia, melainkan Sopia diambil dari kekayaannya masyarakat NTT.

“Supaya jangan salah paham, Undana bukan penemu Sopia, karena sopi ini kekayaan masyarakat NTT, dan kita bantu supaya prosesnya punya standar serta kebersihannya terjamin”, jelas Heri.

Kepada Media Garda Indonesia, Heri menyampaikan bahwa masyarakat jangan tergiur dengan sopi yang dibakar menyala, karena itu sangat berbahaya. Menurutnya, sopi seperti itu biasanya mengandung metanol.

“Saya harap masyarakat tidak boleh tergiur dengan sopi yang dibakar menyala. Itu mengandung metanol dan sangat berbahaya. Metanol itu cepat menguap dan mudah terbakar. Makanya kita masukan di lab untuk dipisahkan metanolnya”,imbaunya.

Toas Sopia oleh Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Wagub Josef Nae Soi, Rektor Undana Prof Fred Benu, Owner Toko NAM, dan Unsur Forkompinda saat peluncuran Sopia di Lab Biosains Undana

Sopia yang akan diproduksi, tutur Heri, nantinya dibuat tanpa menghilangkan kekhasan dari masing-masing daerah, namun dipilih nama Sopia sebagai merek dagangannya.

“Kita akan tetap mempertahankan rasa sopi dari masing-masing daerah, sehingga nanti bisa digunakan dalam acara-acara adat. Sopia itu hanya merek dagang saja”, sebut Heri.

Beberapa waktu yang lalu pihak Undana sudah turun ke masyarakat dan sudah memberikan bantuan alat untuk mengukur kadar alkohol. Dan kedepannya Undana akan berupaya menghadirkan alat-alat yang bisa digunakan masyarakat dalam mengolah sopi sesuai standar, sebelum dibeli oleh pihak produsen.

Dirinya juga meminta kepada semua pihak agar turut serta membantu melalui ide-ide dan gagasan-gagasan yang baik guna membangun kehidupan perekonomian NTT yang lebih baik.

“Ada banyak hal yang harus kita lakukan dalam menetapkan standar produksi. Pemerintah juga berupaya menyiapkan Perda yang nantinya mengatur semua tentang Sopia. Sopia bukan tanggung jawab satu pihak saja, tapi tanggung jawab masyarakat NTT”, pungkas Heri. (*)

Penulis (*/Joe Tkikhau)
Editor (+rony banase)

Bertemu Wagub NTT Josef Nae Soi, Dubes Thailand Jajak Kerja Sama

55 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Duta Besar (Dubes) Thailand untuk Indonesia, Songphol Sukchan memberikan apresiasi terhadap perkembangan pesat pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Apresiasi dari Songphol disampaikannya saat melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Drs. Josef A. Nae Soi, MM di ruang kerja Wagub, Rabu, 3 Juli 2019.

Baca juga: 

https://gardaindonesia.id/2019/07/03/gubernur-vbl-pemerintah-norwegia-tertarik-dengan-kopi-ntt/

Tujuan audiensi adalah untuk bersilahturami sekaligus menjajak kemungkinan kerja sama antara Pemerintah Thailand dengan Pemerintah Provinsi NTT.

Turut mendampingi, Piyachanid Suthinont Sukchan, isteri Dubes, juga 5 (lima) orang pejabat teras di Kedutaan Besar Thailand yakni Kapten Rachada Seungthawon, Atase Angkatan Laut, Tida Sukeelap, _Minister Counsellor_, Setthapol Pacharapasitkul, Sekretaris Pertama, Srikanya Noi-arun, Sekretaris Kedua, dan Henri Setiawan, _General Affairs_. Dari Pemerintah Provinsi NTT, hadir Asisten III Administrasi Umum, Kosmas D. Lana.

Foto bersama Wagub NTT Josef Nae Soi dan Duta Besar Thailand, Songphol Sukchan beserta isteri, Piyachanid Suthinont Sukchan dan 5 (lima) orang pejabat teras di Kedutaan Besar Thailand

Songphol mengaku, baru pertama kali datang ke NTT. Namun sudah tahu banyak tentang NTT karena telah menjadi salah satu destinasi pariwisata terkemuka di Indonesia.

“Bicara tentang NTT langsung terbayang Komodo, Kopi, Rumah Tradisional Sumba, spot diving beragam yang merupakan surga di bawah laut. Juga atraksi-atraksi budaya dan adat istiadat yang menarik. Kami tentu memberikan dukungan agar pariwisata NTT terus berkembang pesat,” ungkap Songphol.

Sebagai salah satu negara destinasi pariwisata kelas dunia dengan kunjungan wisatawan asing mencapai sekitar 38 juta pada tahun 2018, Dubes Songphol mengungkapkan, Pemerintah Thailand membuka diri untuk bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTT dalam upaya pengembangan pariwisata. Melalui Thailand International Cooperation Agency (TICA), ada beberapa pelatihan singkat dan beasiswa pendidikan bagi masyarakat dari negara lain termasuk Indonesia khususnya NTT.

“Kami menawarkan pelatihan-pelatihan di bidang pertanian, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Termasuk dalam bidang tourism (pariwisata). Setiap angkatan terdiri dari 10—15 orang. Kalau NTT tertarik, kita bisa membicarakan lebih lanjut lewat MoU (Memorandum of Understanding). Sebelum ada perjanjian kerjasama ini, untuk kick off (permulaan) kami bisa fasilitasi delegasi kecil dari NTT untuk belajar singkat tentang pariwisata Thailand selama 5—7 hari. Juga kami membuka diri untuk menjadi pasar bagi kopi-kopi asal NTT,” pungkas Dubes.

Foto bersama Wagub NTT Josef Nae Soi, Dubes Thailand beserta rombongan di depan Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT

Wagub Josef menyambut antusias tawaran pelatihan vokasional dari Pemerintah Thailand tersebut. Karena sesuai dengan misi Pemerintah Provinsi lima tahun ke depan untuk mengirim banyak anak muda NTT menjalani berbagai pelatihan di luar negeri.

“Thailand itu luar biasa dalam pengembangan pariwisata. Orang kalau datang ke sana, pasti langsung terkesan dan akan datang kembali. Ini yang mau kita pelajari. Kita pasti akan follow up (tindak lanjuti) secepatnya tawaran ini. Apalagi pariwisata menjadi leading sector (sektor terdepan) sekaligus prime mover (penggerak utama) ekonomi NTT,” jelas Wagub Nae Soi dalam kesempatan tersebut.

Pemerintah Provinsi NTT ,lanjut Wagub, juga sangat gembira dengan tawaran kerjasama perdagangan terutama untuk komoditas kopi. Dengan berbagai penghargaan dan pengakuan internasional atas kualitas kopi-kopi NTT, ekspor ke Thailand tentu dapat dilakukan.

“Kita pasti akan ekspor kopi ke Thailand. Potensi permintaan (kopi) tinggi, sekarang tinggal daerah penghasil kopi, apakah bisa siapkan kopi dalam jumlah banyak? Kita terus dorong dan genjot pemerintah kabupaten khususnya kita punya kepala dinas (pertanian dan perkebunan) untuk bekerja lebih keras dan menangkap peluang ini,” jelas Wagub saat ditemui usai audiensi dengan Dubes Thailand.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub NTT memberikan cendera mata berupa kopi bubuk dan tenun khas NTT kepada Duta besar dan rombongan. (*)

Sumber berita (*/Aven Rame-Biro Humas dan Protokol Setda NTT)
Editor (+rony banase)

Sosialisasi Sopia – Ingin jual Sopia?, Harus Punya SIUPMB!

82 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Peluncuran atau Launching Sopia atau sopi asli masyarakat Nusa Tenggara Timur, yang dilakukan beberapa waktu lalu oleh Gubernur NTT bersama Rektor Undana, Pemilik toko NAM Kupang dan berbagai pihak lainnya bertempat dibalai Lab Biosains Undana merupakan langkah maju yang diambil oleh Pemerintah Provinsi NTT dalam memajukan perekonomian masyarakat.

Pembahasan berkaitan dengan Sopia menimbulkan diskusi panjang berkaitan dengan produksi, penjualan dan juga legalisasi. Peranan Biro Humas dan Protokol Setda NTT dalam memberikan sosialisasi pada masyarakat merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah.

Pertemuan Badan Komunikasi Kehumasan (Bakohumas) Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, yang mengangkat tema: Peran Humas Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Rangka Sosialisasi Kebijakan Legalisasi Minuman Keras Lokal Sopi Asli “Sophia” Nusa Tenggara Timur, pada selasa 25 Juni 2019 bertempat di Aula Rafa Hotel Ima Kupang.

Hadir sebagai narasumber Kepala Laboratorium Riset Terpadu (LRT) Undana Kupang, Prof. Ir. Herlanus J. D. Malem, M. Si., PhD., Hani Ratu Walu, SH., M. Hum., Kepala Sub Bagian (Kasubag) Rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur Setda NTT, dan Operasional Manager PT. NAM Kupang, Hendryadi.

Dalam materinya, Prof. Herlanus mengatakan bahwa minuman beralkohol dikelompokan dalam 3 (tiga) golongan berdasarkan tingkat kandungan etanolnya, diantaranya golongan A dengan kadar Ethanol 0%-5%, golongan B kadar 5%-20%, dan golongan C dengan kadar ethanol 20%-55%.

Lanjutnya, akhir-akhir ini terjadi degradasi nilai budaya, seperti tawuran yang semakin marak terjadi di NTT.
“Terjadi penurunan nilai budaya akibat konsumsi miras berlebihan yang berdampak pada perkelahian. Sebenarnya miras lokal sopi adalah kekayaan budaya, dan selalu dipakai dalam acara-acara adat”, tuturnya.

Lebihnya, besar resiko yang terjadi, dikarenakan kurangnya mutu sopi masyarakat NTT yang tidak terstandar, kebersihan tidak terjamin serta adanya senyawa beresiko racun.
” Kita mengupayakan perbaikan mutu Sopia dengan perbaikannya standarisasi proses dan produk, penjaminan kebersihan produk serta meniadakan senyawa beresiko racun. Ini akan menjadikan Sopia sebagai minuman berkelas di NTT “, ungkap Lalel.

Pada kesempatan Guru Besar Undana itu menjelaskan bahwa Undana bukan produsen, Undana hanya meneliti tentang kandungan dan membuat standar produksi.
” Kita bukan sebagai produsen, kita hanya melakukan penelitian dan membuat SOP serta mengawasi proses produksi yang dilakukan perusahaan “, ujarnya.

Sementara itu, PT. NAM Kupang yang di wakili oleh Manager Operasional, Hendryadi mengatakan bahwa pendistribusian utama Sopia akan dilakukan di Pulau Timor, dan untuk Pulau Flores, Rote, Alor dan Sabu masuk sub distributor atau star Outlet.

” Untuk pendistribusian Sopia yang pertama itu di Pulau Timor karena kita sudah memiliki kantor cabang di Soe dan juga Atambua. Sementara untuk Pulau lainnya kita akan buka cabang baru, misalnya d Flores, Rote, Alor dan Sabu”, ujarnya.

Untuk outlet yang ingin menjual produk alkohol harus memiliki Surat Izin Untuk Penjualan Minuman Beralkohol (SIUPMB), dengan melengkapi berbagai persyaratan yang ada.
“Untuk outlet yang mau jual Sopia, harus punya SIUPMB. Nanti kita rekomendasikan”, lanjut Hendryadi.

Lagi, menurut Yadi, issue yang berkembang di masyarakat tentang legalisasi Sophia disalah artikan oleh masyarakat. Sehingga mereka Sopi lokal dengan sebebasnya.
“Masyarakat berpikir bahwa setelah ada legalisasi Sophia mereka legal dalam menjual Sophia tanpa perlu izin lagi. Sebenarnya legas/cukai adalah untuk retribusi”, ungkapnya. (*)

Penulis (*/Joe Tkikhau)
Editor (+rony banase)

Sopia – Minuman Alkohol Tradisional NTT Diluncurkan Ke Pasaran

150 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Impian Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dibawah kepemimpinan Viktor Bungtilu Laiskodat dan Josef Nae Soi untuk berkreasi dan memproduksi minuman beralkohol tradisional secara resmi  terwujud atas hasil kerja kolaboratif antara Undana dan Pemprov NTT. Tepatnya, Hari Rabu, 19 Juni 2019 pukul 14:00 WITA—selesai, berlokasi di Laboratorium Riset Terpadu Biosain Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang.

Launching atau peluncuran minuman beralkohol khas masyarakat NTT yang diolah secara ilmiah dan diseleksi dari berbagai daerah penghasil sopi (minuman beralkohol tradisional, red) yang tersebar di Daratan Timor, Flores, Alor dan Sumba. Peluncuran perdana Sopia diambil dari hasil riset olahan sopi masyarakat asal Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)

Launching Sopia dihadiri oleh Gubernur NTT Viktor Laiskodat dan Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi, Wakil Ketua DPRD NTT, Civitas Akademika Undana, Perwakilan Bank BRI dan Bank NTT, unsur Forkompinda dan sektor swasta

Gubernur Viktor Laiskodat dan Wagub Josef Nae Soi, Rektor Undana Prof Fred Benu, Owner Toko NAM dan unsur pendukung mencicipi Sopia

Peluncuran Sopia ditandai dengan toast dan menikmati bersama rasa (taste) minuman beralkohol khas NTT yang berkadar alkohol dari 20—40 persen

Rektor Undana, Prof Ir Fredrikus Benu saat peluncuran Sopia dalam rangkaian Dies Natalis Ke-57 Universitas Nusa Cendana (Undana) mengatakan bahwa Sopia merupakan bukti produk dari diolah dari industri rumahan menjadi industri komersil sebagai kerja kolaboratif Undana, Sektor swasta (Toko NAM), dan Pemprov NTT

“Hari ini sebagai momen bersejarah bagi NTT dan Undana. Seperti kita tahu bahwa Undana telah menandatangani MoU dengan sektor swasta untuk mendukung program dari Gubernur NTT Viktor Laiskodat yakni Pendidikan Vokasi Kepariwisataan dan melakuan riset terhadap minuman beralkohol khas NTT ”, ujar Prof Fred Benu

Sedangkan, Gubernur NTT Viktor Laiskodat usai launching dan mencicipi Sopia menyampaikan kebanggaan dan terima kasih kepada Undana yang telah mengambil langkah besar menghasilkan Sopia sebagai produk hasil riset terbaik dari Undana

“Dalam teori kolaboratif perguruan tinggi, pemerintah, pengusaha, lembaga keuangan dan masyarakat yang berpartisipasi dalam membangun industri rumah tangga dapat dikapitalisasikan menjadi kekuatan produk Sopia yang sangat baik”, tutur Gubernur Viktor

Disamping itu, Owner Toko NAM, Leonard Antonius kepada awak media menyampaikan bahwa harga pasaran Sopia akan dipatok atas harga dasar dari masyarakat penghasil sopi

“Harga tergantung mutu sopi terbaik dari petani dengan kadar alkohol berkisar 20—40 persen dan Sopia akan dipasarkan hingga ke luar negeri dan saat ini belum ada kisaran harga pasti”, ungkap Leonard Antonius.

Penulis dan editor (+rony banase)

Pemprov NTT & Undana Kerjasama Prioritas Kelangsungan Hidup Komodo

56 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Pemprov (Pemerintah Provinsi) NTT menggelar Rapat bersama dalam rangka menindaklanjuti upaya-upaya untuk pengelolaan Taman Nasional Komodo (TNK) yang lebih optimal.

Rapat dipimpin langsung oleh Sekda NTT Ir. Benediktus Polo Maing, dilaksanakan di Ruang Rapat Sekda Gedung Sasando, Selasa, 14 Mei 2019. Turut hadir dalam rapat tersebut diantaranya, Wakil Rektor Undana Bidang Kerja Sama Ir. I Wayan Mudita S.Sc, Ph.D, Direktur Program Pasca Sarjana Undana Prof.Drs. Mangadas Lumban Gaol,M.Si,Ph.D, Kepala Prodi Magister Ilmu Lingkungan PPs Undana Philiphi de Rozari,S.Si,M.Si,M.Sc,Ph.D, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Ir.Timbul Batubara,M.Si, Kepala Biro Ekonomi dan Kerja Sama NTT Dr.Lery Rupidara,M.Si, Plt.Bapelitbang NTT Luki Koli, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTT Ir.Ferdi J. Kapitan, Kepala Bidang Pembinaan Dinas LHK NTT Rudi Lismono, Kepala Balai Litbang LHK Kupang Sumitra Gunawan, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ir.Wayan Darmawa, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan NTT Ir.Samuel Rebo, serta tamu undangan lainnya.

Sekda NTT, Ir. Benediktus Polo Maing mengatakan pentingnya untuk melakukan kajian dan penelitian mengenai Taman Nasional Komodo sehingga dengan hasil penelitian oleh pihak Undana nantinya bisa menjadi acuan untuk mengkonkritkan kebijakan-kebijakan Pemerintah Provinsi NTT dan dari Kementerian pusat

“Dengan kerja sama kita bersama tim peneliti Undana ini, maka tentunya akan menjadi bagian penting dari pengelolaan habitat komodo untuk memprioritaskan keberlangsungan hidup komodo. Termasuk dalam menindaklanjuti ditutupnya TNK pada 1 Januari 2020 nanti,” ujarnya

Ia juga menambahkan bahwa kedepan perlu dilakukan pengkajian penelitian pada destinasi pariwisata NTT yang lain, selain TNK.

Suasana rapat Pemprov NTT dan Universitas Nusa Cendana (Undana)

Sedangkan, Wakil Rektor Bidang Kerja Sama Undana Ir.I Wayan,S.Sc,Ph.D, mengatakan, Undana telah menyiapkan tim peneliti secara internal dan juga mendukung kebijakan penutupan TNK.

“Undana sudah mempersiapkan tim internal, untuk melakukan kajian penelitian dan memberikan dukungan pada kebijakan pemda. Kita juga menginginkan dukungan pemda untuk memfasilitasi tim peneliti. Kita akan bekerja sesuai koridor, tentunya melalui perencanaan. Karenanya, perlu adanya legatimasi seperti MOU atau surat dari gubernur,” jelas Mudita.

Direktur Program Pascasarjana Undana yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Peneliti, Prof.Drs.Mangadas Lumban Gaol,M.Si,Ph.D, mengatakan Taman Nasional Komodo harus dikaji terus menerus. “Taman Nasional Komodo memerlukan kajian penelitian terus-menerus mulai dari habitat, keadaan dan kesehatan komodo sendiri, ketersediaan pangan juga sumber daya alam dan ekosistem sekitar TNK. Kita juga melibatkan stakeholders yang hadir dalam rapat ini, sehingga hasil kajian penelitian bisa komprehensif dan dapat membuahkan kebijakan yang positif pada TNK,” jelas Mangadas.

“Komodo ini adalah kekayaan NTT. Populasi komodo harus kita pertahankan. Kita harap nantinya kebijakan juga bisa diiplementasikan dalam menjaga keberadaan TNK ini”, tambah Mangadas.

Sementara itu, Kepala Balai KSDA NTT, Ir.Timbul Batubara,M.Si, juga mengatakan perlunya tata kelola dan konservasi sesuai konteks yang ada. “Kita berharap tim peneliti Undana untuk melihat adanya tata-kelola dan konservasi yang harus dilakukan dengan menyesuaikan konteks yang ada pada TNK.”, ujar Timbul.

“Harus ada value yang universal. Kita juga akan mendukung untuk kajian penelitian bagi seluruh kawasan di Nusa Tenggara Timur”, tambahnya.

Adapun Kepala Biro Ekonomi dan Kerja Sama NTT Dr.Lery Rupidara,M.Si, turut mengutarakan harapannya untuk penataan kembali Taman Nasional Komodo. “Dengan adanya tim peneliti yang telah dibentuk dan juga adanya stakeholder yang saling memberikan dukungan maka perlu berproses bersama dan tetap berintegrasi. Kita ini daerah otonom, perlu ada kebijakan yang dimulai dari kontrol manajemen dan inovasi pada TNK yang lebih baik,” jelas Leri.

Plt.Bapelitbangda NTT, Luki Koli, ikut menjelaskan pentingnya menjaga ekositem dan rantai makanan dari komodo. Ia mengatakan bahwa kajian tim peneliti undana memiliki sinkronisasi dengan apa yang dikatakan Gubernur. “Kita juga perlu melihat vegetasi dan mengembalikan habitat asli komodo. Nilai komodo yang paling dilihat adalah sebagai binatang liar, pemangsa yang agresif,” ujar Luki.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTT, Fredy J. Kapitan menyampaikan perlunya penanganan dalam menjaga lingkungan lain dalam TNK. “Kita perlu juga untuk melihat hutan mangrove dan hutan alam di sana. Masyarakat di sana memanfaatkan hutan untuk mendapatkan madu. Itu juga bisa berkontribusi untuk menarik wisatawan,” jelas Fredy.

Kepala Bidang Pembinaan Dinas LHK NTT Rudi Lismono memaparkan perlunya pemetaan yang baik dari kawasan wilayah TNK serta pengelolaan masyarakat sosial ekonomi dengan meningkatkan SDM dan membangun jejaring pasar.

Sementara itu Kepala Balai Litbang LHK Kupang Sumitra Gunawan, menyebutkan kawasan konservasi lain yang berpotensi untuk menjadi juga destinasi wisata. “Kita juga kedepannya akan melihat kawasan lain yang berpotensi dan juga mengadakan penelitian, diantaranya penyediaan ruang mangsa komodo dan dampak dari wisata perairan terhadap ekosistem laut di sekitar TNK,” jelas Sumitra.

Kepala Prodi Magister Ilmu Lingkungan PPs Undana Philiphi de Rozari,S.Si,M.Si,M.Sc,Ph.D, turut mengatakan bahwa telah dikumpulkan berbagai penelitian dan juga jurnal baik nasional maupun internasional yang mengkaji tentang Komodo, sebagai referensi dan sebagai alat untuk memfokuskan tujuan penelitian.

Selanjutnya Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi kreatif Ir.Wayan Darmawa mengatakan perlunya perhatian terhadap aspek sosial. “Di TNK sendiri terdapat desa dan di desa itu ada penduduk. Tentunya ke depan penduduk juga akan bertambah dan memungkinkan terjadinya perluasan wilayah pemukiman. Hal yang harus kita cermati adalah bagaimana komodo tidak terganggu dengan penduduk sekitar tersebut,” kata Wayan Darmawa.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan NTT Ir. Samuel Rebo yang hadir turut mendukung semua kinerja tim peneliti dan stakeholder. “Kita mau agar semua yang ada ini lebih terpadu, sehingga dapat mempercepat apa yang dikatakan Pak Gubernur. Kita satukan tim kerja yang ada dan kedepannya TNK bisa menjadi destinasi ekslusif. (*)

Sumber berita (*/ Biro Humas dan Protokol Pemprov NTT)

Editor (+rony banase) Foto by canon.co.uk

Percepat Kemajuan Masyarakat, NTT Butuh Banyak Investasi

54 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membutuhkan banyak investasi demi mempercepat kemajuan masyarakat. Namun para investor diminta untuk sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan masyakarat NTT. Hal ini diimbau oleh Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi dalam Rapat Temu Investor sekitar Kawasan Pemukiman Transmigrasi di Hotel Aston, Rabu,10 April 2019.

Kegiatan ini difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

“Tentu saja kita akan mengundang investor ke sini. Investor tentu ingin _making profit_ (mencari keuntungan), itu tidak bisa dihindarkan. Tapi dalam mencari keuntungan bisnis, kami dengan tegas mengatakan, siapa pun yang menanamkan modalnya di NTT harus perhatikan masyarakat di sekitarnya. Investor kita suruh masuk, tapi masyarakat harus diseimbangkan dalam hak-haknya maupun sebagai aset produksi dalam perusahaan”,jelas Wagub Nae Soi

Menurut Wagub, dengan Pariwisata sebagai sektor andalan penggerak ekonomi, NTT bertekad untuk menyumbangkan sesuatu bagi kebutuhan nasional. Dalam perspektif ini, NTT mengembangkan revolusi hijau dan revolusi biru.

Salah satu revolusi biru adalah pengembangan garam. Tujuan keduannya adalah kemakmuran sebesar-besarnya untuk masyarakat. Kami mengundang sebanyak mungkin investor untuk masuk ke NTT.

“Investor diharapkan memperhatikan prinsip simbiosis mutualisme, saling menghidupkan. Kita butuhkan investor, tapi rakyat juga butuhkan kemakmuran dan menjaga lingkungan”, jelas Wagub Josef

Lanjutnya, Alam harus dijaga. Karena itu khusus untuk tambang, minta maaf saja, kami melakukan moratorium bagi tambang galian seperti emas, mangan karena akan ganggu kelestarian alam dan tidak sesuai dengan semangat kami untuk kembangkan pariwisata

Lebih lanjut Wagub menjelaskan Pemerintah Provinsi bertekad untuk memberikan kepastian hukum kepada para pengusaha. Permasalahan-permasalahan terkait investasi seperti lahan dan sebagainya harus bisa difasilitasi dengan baik agar bisa mengakomodir kepentingan investor dan masyarakat.

“Kami sangat paham bahwa dunia usaha sangat membutuhkan kepastian hukum. Teman-teman pengusaha tak perlu takut, kita berkomitmen untuk memberikan kepastian hukum ini . Kami juga akan koordinasikan dengan para bupati tentang hambatan-hambatan yang dihadapi. Prinsip kami bonum commune suprema lex (kesejahteraan masyarakat adalah hukum tertinggi). Kalau ada aturan yang hambat kesejahteraan umum, maka harus utamakan bonum commune. Termasuk kami akan mencabut perusahaan yang sudah dapat HPL, tapi tidak memanfaatkannya”, pungkas Wagub Nae Soi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Kementerian Desa PDTT, H.M Nurdin mengatakan dalam mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi melalui konsep Kota Mandiri Terpadu (KMT), kementerian PDTT melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dengan pola investasi. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

“Di kawasan transmigrasi, ada kawasan-kawasan sisa yang disebut lahan-lahan cadangan atau lahan sisa yang belum termanfaatkan. Lahan-lahan inilah yang kita kerjasamakan dengan investor melalui sistem HPL (Hak Pengelolahan Lahan) di mana perusahan mengusahakan komoditi-komoditi mereka sekaligus mensejahterakan masyarakat transmigran di sekitar kawasan. Juga pengembangan infrastruktur di daerah tersebut. Skemanya melalui plasma dan intiplasma. Masyarakat diharapkan mendapatkan manfaat ganda dalam meningkatkan kesejahteraaanya dengan bekerja pada perusahaan dan dari hasil panenan komoditi. Untuk pengembangan KTM ini, semua sektor kementerian pusat bisa terlibat. Misalnya PUPR untuk bangun jalan dan embung. Kementerian Agraria untuk sertifikatnya dan kementerian teknis lainnya pengawasan komoditinya”,jelas M. Nurdin.

Menurut M. Nurdin, untuk Provinsi NTT ada 2 (dua) Kabupaten yang ditetapkan oleh Kementerian PDTT untuk pengembangan model kerja sama dengan investor yakni Kabupaten Sumba Timur dan Timor Tengah Utara (TTU). Di Sumba Timur Kementerian Desa PDTT melakukan kerjasama dengan PT MSN (Muria Sumba Manis) bagi pengembangan komoditi tebu untuk Gula serta PT Mergo Agro Abadi (MAA) bagi pengembangan tanaman sisal di kawasan transmigrasi Melolo Kecamatan Umalulu. Sementara di TTU dengan PT Tamaris Garam Nusantara untuk pengembangan garam di Ponu.

“Kesulitan yang kami temui adalah masih kurangnya minat warga lokal untuk menempati Satuan Pemukiman (SP) baru tersebut. Ada pikiran supaya para TKI asal NTT yang pulang itu bisa memanfaatkan potensi ini. Karena kawasan ini sangat potensial untuk jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kesulitan lainnya soal perizinan dari pemerintah daerah, agar bisa difasilitasi untuk dicari jalan keluarnya”, jelas M. Nurdin.

Sementara itu pimpinan PT Tamaris Garam Nusantara, Rusni Kartina mengungkapkan kesulitan yang dialami adalah soal lamanya dan rumitnya dapatkan perizinan dari pemerintah daerah.

“Kami mengharapkan pemerintah provinsi untuk melakukan fasilitasi. Kesulitan lainnya adalah terkait sosialisasi bersama masyarakat adat. Kami tentu sangat menghargai dan menjunjung tinggi kearifan lokal seperti ini, namun kami punya target produksi. Kami mengharapkan forum diskusi ini bisa menghasilkan jalan keluar terbaik. Dukungan dari pemerintah dalam hal kebijakan dan legalitas sangat kami harapkan”, jelas Rusni. (*)

Sumber berita (*/Biro Humas dan Protokol Pemprov NTT)
Editor (+rony banase)