Arsip Tag: pilkada serentak 2020

Mahfud MD Imbau Kepala Daerah Hindari Korupsi & Tunaikan Janji Politik

99 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polhukam) Mahfud MD, berpesan agar Pemerintah Daerah yang terpilih pada Pilkada Serentak 2020 menghindari perilaku koruptif dan menjalankan amanah sebaik-baiknya.

“Para kepala daerah yang telah dilantik agar menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, menghindari korupsi, dan sedapat mungkin menunaikan janji-janji politiknya,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD, saat memberi arahan secara virtual kepada 184 kepada daerah hasil Pilkada serentak 2020, pada Rabu, 14 April 2021.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2021/04/04/larang-mudik-lebaran-2021-korlantas-kemenhub-siap-333-titik-sekat/

Mahfud MD juga meminta Pemerintah Daerah selalu berkoordinasi dan bersinergi dalam kebijakan pengamanan di wilayahnya, serta turut mendukung dan mengimbau kepada masyarakat terkait kebijakan Larangan Mudik Lebaran.

Menurut Mahfud, kondisi daerah yang stabil juga sangat menentukan jalannya roda pemerintahan.”Kita membutuhkan sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sinergi sangat penting, karena tanpa bersinergi, kebijakan antara Pusat dan Daerah mustahil diimplementasikan,” tegas Mahfud.

Mahfud pun meminta Pemerintah Daerah melakukan pengetatan dan penegakkan protokol Kesehatan terutama selama bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1442H/ 2021.

“Kepala Daerah yang terpilih dalam Pilkada merupakan mandataris rakyat yang perlu kita jaga legitimasinya,” pungkas Mahfud.(*)

Sumber berita dan foto (*/tim)

Editor (+roni banase)

Sah! Paket SEHATI Ditetapkan KPU Belu Sebagai Calon Bupati/Wabup Terpilih

200 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), secara sah menetapkan  pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu terpilih 2020, Agustinus Taolin – Aloysius Hale Serens melalui Rapat Pleno Terbuka Penetapan yang dihelat di Aula Hotel Matahari Atambua, pada Senin, 22 Maret 2021.

“ …menetapkan Taolin Agustinus dan Aloysius Hale Serens sebagai  pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu terpilih tahun 2020, tanggal 22 Maret 2021, sah!,” penggalan pembacaan Berita Acara penetapan KPU Belu.

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Belu, dr. Agus Taolin dan Alo Hale Serens sedang menandatangani berita acara penetapan

Dalam sambutannya, Ketua KPUD Belu, Mikhael Nahak menyampaikan terima kasih atas dukungan berbagai pihak hingga penetapan hari ini.

Selanjutnya, KPU Belu akan menyerahkan salinan hasil penetapan kepada DPRD, pada Selasa, 23 Maret 2021, guna kepentingan paripurna. Lalu, diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk persiapan pelantikan. “Tugas kami sampai pada penyerahan ke DPRD. Mari kita akhiri perbedaan politik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua,” tandas Mikhael Nahak.

Hadir dalam kegiatan itu, Plh. Bupati Belu, pimpinan Forkopimda plus, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belu terpilih tahun 2020, Pimpinan DPRD, Ketua dan anggota Bawaslu, para ketua partai politik, Danyonif 742/ SWY, Ketua Pengadilan Negeri Atambua, Kadis Kominfo, Kepala Kesbangpol, Kasat Pol PP, Kadis Kesehatan, Kadis Dukcapil, para ketua tim pemenangan kedua pasangan calon, rohaniwan, dan insan pers. (*)

Penulis + foto: (*/ Herminus Halek)

Protokol Kesehatan Ketat, Gubernur NTT Lantik Tatap Muka 5 Bupati & Wabup

457 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Kelima pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020, dilantik oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dengan menerapkan protokol kesehatan ketat pada Jumat, 26 Februari 2021 pukul 15.00 WITA—selesai di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT.

Sebelumnya, para peserta pelantikan diwajibkan melakukan swab antigen unruk memastikan negatif dari Covid-19. Jumlah orang yang masuk ke dalam tempat pelantikan pun dibatasi hanya sekitar 25 orang, para awak media juga terbatas hanya sekira 3 (tiga) media yang diperbolehkan meliput langsung pelantikan

5 (lima) pasangan Bupati dan Wakil Bupati yakni Sumba Timur, Drs. Kristofel Praing, M.Si. dan David Melo Wadu, S.T., Manggarai, Herybertus G. L. Nabit, S.E., M.A. dan Heribertus Ngabut,  S.H., Ngada, Andreas Paru, S.H., M.H. dan Raymundus Bena, S.S., M. Hum., Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Drs. David Juandi dan Drs. Eusabius Binsasi, dan Manggarai Barat,  Edistus Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng, M.Kes.

Kelima Bupati dan Wakil Bupati diangkat sumpah berdasarkan agama masing-masing

Dilansir dari Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT, Pengambilan sumpah dan pelantikan kelima Bupati dan Wakil Bupati itu didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 131.53-267 Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kemudian diubah dengan Keputusan Mendagri Nomor 131.53-370 tanggal 24 Februari 2021 tentang perubahan atas Keputusan Mendagri  Nomor 131.53-267 Tahun 2021 setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pilkada (Kabupaten Manggarai Barat, red).

Pengambilan sumpah dan pelantikan diawali dengan  pengucapan janji jabatan oleh para Bupati dan Wakil Bupati yang dipandu oleh Gubernur NTT.  Diikuti oleh pengukuhan oleh rohaniwan Protestan dan rohaniwan Katolik. Setelahnya para Bupati dan Wakil Bupati menandatangani janji jabatan dan pakta integritas. Acara dilanjutkan dengan pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan dan penyerahan keputusan Menteri Dalam Negeri oleh Gubernur NTT kepada masing Bupati dan Wakil Bupati.  Serta diakhiri dengan penandatanganan naskah pelantikan oleh Gubernur NTT.

Selain itu, juga dilakukan pelantikan Ketua TP PKK/Dekranada pada 5 kabupaten tersebut oleh Ketua TP PKK NTT,  Julie Sutrisno Laiskodat.  Kelima Ketua TP PKK/Dekranasda Kabupaten yang dilantik adalah Merliaty Simanjuntak (Sumba Timur), Meldyanti Hagur Marcelina (Manggarai), Cecilia Sarjiyem (Ngada),  Elvira Berta Maria Ogom (TTU), dan Trince Yuni (Manggarai Barat).

Penulis dan Editor (+roni banase)

Foto utama dan pendukung (*/Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT)

Gelombang Laut Adang Komisioner Selayar Saat Monitor Rekap Suara Pilkada

81 Views

Kepulauan Selayar, Garda Indonesia | Logistik kotak suara dari 5 (lima) wilayah kecamatan kepulauan, tiba di gudang logistik, kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Senin siang, 14 Desember 2020, bertepatan dengan berakhirnya rapat pleno terbuka perhitungan suara hasil Pilkada pemilihan bupati dan wakil bupati tingkat PPK.

Kegiatan rapat pleno sempat dihadiri oleh dua orang Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Selayar yang terdiri dari koordinator divisi sosialisasi, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat, Andi Nastuti, bersama koordinator divisi teknis, Andi Dewantara.

Monitoring dilakukan koordinator divisi teknis, Andi Dewantara, di Kecamatan Bontomanai.

Sementara di lokasi terpisah, koordinator divisi sosialisasi, SDM, dan Parmas, Andi Nastuti, mengisi kegiatan monitoring di Kecamatan Buki dan Bontomate’ne yang masih sempat dihadiri oleh koordinator divisi teknis, Andi Dewantara, beberapa saat, setelah meninggalkan sekretariat PPK Bontomanai.

Koordinator divisi teknis, Andi Dewantara menjelaskan, sesuai tahapan dan jadwal pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten yang direncanakan akan berlangsung pada Kamis, 17 Desember 2020, maka adalah sebuah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar, rapat pleno rekapitulasi tingkat PPK, harus dilaksanakan serentak, pada Sabtu pagi, 12 Desember sampai Minggu dini hari, 13 Desember, dengan menerjunkan komisioner dan staf sekretariat pilihan untuk melakukan kegiatan monitoring di sebelas wilayah kecamatan daratan dan kepulauan.

Kegiatan monitoring Kecamatan Bontosikuyu dihadiri, koordinator divisi sosialisasi, SDM, dan Parmas, Andi Nastuti yang didampingi, Samsutin. Sedangkan monitoring di Kecamatan Bontoharu dihadiri, Irma Rukmana Kadir di Kecamatan Benteng, rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat PPK, menghadirkan, Ashary Rahman, dan Andi Ruslan.

Tantangan super berat harus dilewati oleh dua orang “pendekar wanita” Muliyanti dan Try Fitriani, yang harus menembus gelombang laut untuk bisa melakukan kegiatan monitoring dan menjangkau wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur, dan Pasimarannu.

Hal serupa ikut dialami, Andi Usman bersama Ali Ansar, dan Chandra yang masing-masing mendapat pendelegasian untuk melakukan kegiatan monitoring di wilayah Kecamatan Takabonerate, Pasimasunggu, dan Pasilambena.

“Hantaman badai gelombang pasang dan angin kencang yang tak kalah parah kembali harus dilintasi oleh rombongan dalam perjalanan kembali ke daratan ibukota Benteng dengan membawa serta logistik kotak surat suara via KM. Bunga Batari yang berhasil menambatkan tali di Pelabuhan Ferry, Pattumbukang, Desa Lowa, Kecamatan Bontosikuyu, pada hari, Senin siang, 14 Desember 2020,” pungkas Dewantara, mengurai perjalanan giat monitoring jajaran komisioner dan staf KPU. (*)

Sumber berita dan foto (*/Andi Fadly Dg. Biritta)
Editor (+rony banase)

Apkasi Dukung Kemendagri Rumuskan Opsi Penyelenggaraan Pilkada 2020

83 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) memberikan dukungan kepada pemerintah pusat khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera merumuskan opsi-opsi terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Hal ini terkait dengan keputusan untuk tetap menyelenggarakan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sebagaimana telah disampaikan oleh Presiden RI, Joko Widodo pada Rapat Terbatas terkait Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada bulan Agustus 2020 silam.

Wakil Ketua Umum Apkasi, Sokhiatulo Laoli menilai bahwa situasi pandemi Covid-19 sampai saat ini masih belum bisa diprediksi kapan berakhirnya. Karena itu, yang harus menjadi perhatian utama seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2020 adalah keselamatan dan kesehatan warga masyarakat, terutama yang di wilayahnya akan melaksanakan Pilkada 2020.

“Karena itu, hal-hal yang terkait dengan protokol kesehatan, sosialisasi dan penyadaran terhadap masyarakat terkait upaya memutus rantai penyebaran virus Covid-19 dan peningkatan dukungan terhadap tenaga kesehatan dan peralatan kesehatan harus mendapatkan perhatian prioritas bagi pemerintah dan para pihak yang terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada,” kata Sokhiatulo Laoli dalam siaran pers, pada Jumat, 2 Oktober 2020.

Laoli menambahkan sebagai asosiasi yang menaungi 416 pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia, Apkasi menyadari bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 merupakan agenda nasional yang memang harus diselenggarakan sebagai salah satu amanat konstitusi. Selain itu juga, pelaksanaan Pilkada 2020 merupakan bagian dari siklus agenda politik nasional yang harus dilaksanakan agar tidak terjadi persoalan-persoalan konstitusional.

“Terutama di daerah-daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020. Penyelenggaraan Pilkada 2020 ini persoalannya bukan hanya sekadar kontestasi politik. Tetapi juga terkait dengan tugas-tugas pelayanan dan kebijakan-kebijakan di daerah, yang menjadi kewajiban-kewajiban yang melekat pada pemerintahan daerah di mana prosesnya harus melalui pelaksanaan Pilkada. Jadi, penyelenggaraan Pilkada memang penting agar tidak muncul potensi persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depannya,” kata Laoli yang juga Bupati Nias ini.

Atas pertimbangan-pertimbangan di atas, masih imbuh Laoli, Apkasi memberikan dukungan kepada Kemendagri untuk bisa segera merumuskan opsi-opsi terkait dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Apkasi berharap bahwa opsi-opsi yang akan ditetapkan nanti, akan menjadi pedoman dan jaminan terhadap penyelenggaraan Pilkada 2020 bisa dilaksanakan dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan warga masyarakat terutama di wilayah yang melaksanakan Pilkada 2020, serta bisa memberikan landasan konstitusional terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pilkada Serentak sehingga bisa menghasilkan hasil Pilkada 2020 yang profesional dan kredibel.

“Karena itu, Apkasi mengimbau kepada seluruh pihak yang akan terlibat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pilkada 2020 untuk memberikan dukungan terhadap opsi-opsi yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Terutama untuk mematuhi dan melaksanakannya secara jujur, terbuka dan bertanggungjawab untuk tujuan memberikan hak dan kewajiban masyarakat demi tetap terselenggaranya tujuan-tujuan pemerintahan untuk melindungi, menjamin dan memberikan keselamatan, kesejahteraan dan keadilan bagi warga masyarakatnya,” tukas Laoli.

Laoli juga mengingatkan, kalau pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda justru akan bermasalah terkait dengan anggaran Dana Hibah Daerah kepada KPUD, BAWASLU dan Forkopimda di mana masing-masing Daerah yang melaksanakan Pilkada sudah melunasinya. Ia berujar, “Sehingga pasti sulit mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut pada akhir tahun 2020. Yang penting pengawasan melekat dan penegasan sanksi terhadap penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapan hingga pada pemungutan suara nanti di hari-H pada 9 Des 2020.”tandasnya. (*)

Sumber berita dan foto (*/tim media)
Editor (+rony banase)

Kapolri Terbitkan Maklumat Cegah Klaster Covid-19 di Pilkada 2020

335 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan Maklumat untuk mencegah terjadinya klaster baru penyebaran Covid-19 di masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

Maklumat Kapolri bernomor Mak/3/IX/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020.

“Jadi pada hari ini, pak Kapolri keluarkan maklumat tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan tahun 2020. Pertama bahwa Salus Populi Suprema Lex Esto atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi,” ujar Kadiv Humas Polri, Brigjen Pol. Argo Yuwono dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada Senin, 21 September 2020.

Menurut Argo, dikeluarkannya maklumat Kapolri ini merupakan kelanjutan dari Instruksi Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) terkait pencegahan penyebaran virus corona. “Tentunya sesuai arahan Presiden tanggal 7 September 2020 bahwa agar waspadai klaster corona, pertama kantor, kedua keluarga, ketiga Pilkada. Tentunya adanya hal tersebut Polri keluarkan Maklumat,” tegas Argo.

Selain itu, Brigjen Pol. Argo Yuwono menjelaskan, maklumat Kapolri tersebut dikeluarkan agar para pasangan calon (paslon) beserta pendukungnya bisa benar-benar menerapkan protokol kesehatan penanganan Covid-19.

“Jadi adanya tahapan Pilkada dimulai dan kemarin juga bahwa tanggal 4—6 September ada pendaftaran paslon diikuti pendukung yang tak menggunakan protokol kesehatan. Tentunya kita keluarkan agar menekan sekecil mungkin di tahapan klaster Pilkada,” papar Argo.

Adapun isi maklumat Kapolri Tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020, yakni :

1. Pemilihan Kepala Daerah 2020 merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara konstitusional yang dilindungi undang-undang, maka diperlukan penegasan pengaturan agar tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

2. Untuk memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan kepada penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih dan seluruh pihak yang terkait dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pada adaptasi kebiasaan baru, dengan ini Kapolri mengeluarkan maklumat:

  • Dalam pelaksanaan pemilihan 2020, tetap mengutamakan keselamatan jiwa dengan mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terkait penanganan, pencegahan, serta protokol kesehatan Covid-19;
  • Penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang terkait para setiap tahapan wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan;
  • Pengerahan massa pada setiap tahapan pemilihan tidak melebihi batasan jumlah massa yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan;
  • Setelah selesai melaksanakan setiap kegiatan tahapan, semua pihak yang terlibat dan masyarakat agar segera membubarkan diri dengan tertib tanpa arak-arakan, konvoi, atau sejenisnya.

3. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Demikian maklumat ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat. (*)

Sumber berita dan foto (*/tim media)

Menteri Bintang Ajak Wujudkan Pilkada Serentak 2020 yang Ramah Anak

201 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu); pada Jumat, 11 September 2020, melaksanakan Penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020 yang Ramah Anak.

Menteri PPPA, Bintang Puspayoga menegaskan tidak boleh lagi ada pelibatan anak yang menyimpang dalam pelaksanaan politik praktis khususnya pada pemilihan kepala daerah tahun 2020.

“Dalam rangkaian kampanye yang merupakan bagian dari momentum pemilu, masih terdapat penyimpangan yang melibatkan anak dalam berbagai kegiatan atau aktivitas untuk menggalang dukungan, baik secara offline maupun online. Dengan demikian, sudah sepantasnya berbagai upaya dilaksanakan untuk memastikan tidak ada lagi pelibatan yang menyimpang bagi anak dalam kegiatan politik. Untuk itu, kegiatan hari dilaksanakan sebagai komitmen bersama dalam upaya mencegah pelibatan anak dalam kampanye pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada 26 September s.d 5 Desember 2020,” ujar Menteri Bintang.

Menteri Bintang menambahkan untuk mencapai pemilihan kepala daerah yang ramah anak, tentunya membutuhkan kerja sama dan sinergi dari semua pihak. “Besar harapan agar SEB tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang ramah anak tidak hanya dipandang sebagai dokumen saja, tetapi harus dipandang sebagai komitmen dan tanggung jawab bersama serta dapat diimplementasikan dalam berbagai program dan kegiatan yang dapat melindungi anak dari segala bentuk penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Mari bersama kita wujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak demi mewujudkan pemilu 2020 yang ramah anak,” tambah Menteri Bintang.

Menteri PPPA Bintang Puspayoga saat menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020 yang Ramah Anak

Pada awal tahun 2019, Kemen PPPA bersama KPU dan Bawaslu telah menyelenggarakan deklarasi pemilu ramah anak dengan harapan pemilu 2019 bisa berlangsung dengan aman tanpa adanya praktik eksploitasi anak dalam bentuk pelibatan anak dalam kegiatan politik. Pada kenyataannya, masih banyak ditemukan berbagai kasus pelanggaran yaitu sejumlah 55 kasus pelibatan anak dalam kampanye politik selama pemilu 2019 yang ditemukan KPAI selama tahapan pemilu berlangsung, termasuk kampanye terbuka.

KPAI juga mencatat terdapat 52 anak yang terlibat dalam unjuk rasa yang dilakukan untuk menyikapi putusan hasil rekapitulasi nasional dan berujung rusuh pada 22 Mei 2019. Bawaslu sendiri juga menemukan 56 kasus pelibatan anak dalam kampanye Pemilu 2019 di 21 provinsi sehingga perlu langkah strategis sehingga hal tersebut tidak lagi terjadi pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tahun 2020.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susanto menyampaikan apresiasi kepada Kemen PPPA atas komitmen dan fasilitasi penandatanganan SEB tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang ramah anak tahun 2020. “Ini merupakan komitmen sebagai tindaklanjut dari apa yang telah kita lakukan ditahun lalu dalam pemilu 2019. Pada pilpres tahun lalu isu anak menjadi topik pembahasan yang ramai diperbincangkan, ini sangat baik mengingat dampaknya akan terasa sebagai bagian dari pengarusutamaan perlindungan anak di tingkat nasional. KPAI berharap melalui SEB ini menciptakan kesadaran bagi para kepala daerah agar membangun komitmen terhadap perlindungan anak dalam setiap peraturan daerahnya dan juga bagi para pemilih agar dapat menentukan pilihannya kepala daerah yang tepat dan peduli isu perlindungan anak,” ujar Susanto.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman menuturkan isu pemenuhan hak dan perlindungan anak harus terus didorong untuk menjadi arus utama pembicaraan dalam proses pemilihan kepala daerah. “Melihat fakta di lapangan memang masih banyak terjadi penyimpangan dengan melibatkan anak dalam kampanye. Akan tetapi kita tentunya tidak tinggal diam, setiap pelanggaran pasti akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Surat Edaran Bersama ini menjadi langkah konkret bagaimana melindungi penyalahgunaan dan penyimpangan anak dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan pemilu. Namun, yang tidak kalah penting juga adalah upaya pencegahan sejak dini. KPU mempunyai fasilitas Rumah Pintar Pemilu yang ada di 34 provinsi dan 514 kab/kota selain itu sebagai program nasional kami juga menyasar tempat wisata salah satunya melalui taman pintar di Yogyakarta. Rumah Pintar Politik dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pelatihan dan pendidikan politik pada anak agar paham tentang pemilu. Kalau kita berhasil memberikan pendidikan politik pada anak-anak, maka saat mereka sudah menjadi pemilih wajib, mereka akan menggunakan hak pilihnya dengan baik. Kami percaya, memberikan pendidikan politik pada pemilih pemula atau anak akan memberikan dampak yang baik kepada mereka,” ujar Arief.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan mengungkapkan potensi pelanggaran dengan melibatkan anak memang masih terjadi hingga saat ini. “Perkembangan teknologi melalui dunia maya dan digitalisasi yang dapat diakses oleh semua orang termasuk anak menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua khususnya dalam hal penyelenggaraan pemilu. Bawaslu berkomitmen untuk melakukan pencegahan agar anak tidak terlibat dalam penyimpangan kegiatan kampanye politik, hal tersebut kami implementasikan salah satunya dengan penandatanganan SEB pada hari ini. Kami berharap agar tindak lanjut dari SEB ini adalah dengan adanya pendidikan politik yang lebih komprehensif lagi ke depannya. Tak lupa apresiasi kami sampaikan kepada Kemen PPPA, KPU, dan KPAI atas komitmennya untuk melindungi anak Indonesia dari penyimpangan dalam hal pemilu dan pilkada yang ramah anak dan sehat,” ujar Abhan. (*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Presiden Jokowi: Aparat Birokrasi, TNI dan Polri Harus Netral dalam Pilkada

309 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Saat memimpin rapat terbatas soal Lanjutan Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak yang digelar melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 8 September 2020; Presiden Jokowi menginstruksikan kewajiban penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020.

Presiden Jokowi juga meminta agar kualitas demokrasi tetap terjaga sekaligus meningkat. Dari waktu ke waktu, Kepala Negara berharap agar kedewasaan demokrasi di tengah masyarakat juga semakin matang. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa aparat birokrasi serta TNI dan Polri harus bersikap netral dalam penyelenggaraan Pilkada sebagaimana telah diatur dalam sejumlah aturan perundang-undangan.

“Saya minta kepada aparat birokrasi, TNI, dan Polri untuk tetap terus bersikap netral dengan tidak memihak kepada pasangan calon tertentu,” ucap Presiden Jokowi.

Selain itu, Kepala Negara mengingatkan agar persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap dijaga selama tahapan Pilkada serentak mendatang berlangsung. Ia meminta ketegasan pengawas dan penyelenggara Pemilu untuk tidak membiarkan adanya narasi yang membahayakan persatuan bangsa.

“Harus ada ketegasan, jangan sampai menggunakan politik-politik identitas atau SARA karena itu akan membahayakan persatuan dan kesatuan. Ini yang harus dicegah,” tuturnya.

Di tengah kedewasaan berdemokrasi, para kontestan pemilu atau Pilkada sudah selayaknya untuk mengedepankan kontestasi gagasan dan beradu program kerja untuk menjadi kepala daerah. Masyarakat juga disebutnya harus mempelajari rekam jejak masing-masing kontestan sebelum menentukan pemimpin yang terbaik.

Presiden Joko Widodo juga berharap kepada penyelenggara Pilkada untuk bekerja keras dan memastikan bahwa Pilkada serentak mendatang dapat berlangsung dengan aman dan berkualitas. “Netralitas, profesionalitas, dan transparansi penyelenggara Pilkada berperan besar untuk menjaga kualitas demokrasi kita sekaligus menjaga stabilitas politik di daerah serta penerimaan masyarakat terhadap hasil-hasil Pilkada yang kita lakukan,” tuturnya.

Mengakhiri pengantar rapat terbatas tersebut, Kepala Negara juga meminta dukungan dari para tokoh adat dan agama serta masyarakat luas untuk mendukung upaya-upaya mewujudkan Pilkada yang berkualitas serta aman dari pandemi Covid-19. (*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)
Editor (+rony banase)