Arsip Tag: praperadilan kasus wartawan sergap

Tim Advokat Wartawan Sergap.id : Charles Dupe Harus Kita Jadikan Tersangka!

948 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | “Setelah kami Tim Hukum lakukan kajian, ternyata kami sampai pada satu kesimpulan bahwa Charles Dupe itu harus kita tersangkakan! [jadikan tersangka]. Karena, justru dari dia yang menyebarkan informasi itu kepada publik sehingga timbul masalah ini,” tegas Ketua Tim Advokat Wartawan Sergap.id Melkianus Conterius Seran, S.H. kepada wartawan di Hotel Nusantara II, pada Rabu, 17 Juni 2020 sembari memastikan bahwa Charles Dupe akan segera dilaporkan timnya ke polisi dalam waktu dekat.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/06/17/tim-advokat-wartawan-sergap-id-kami-temukan-penipuan-administrasi/

Menurut Melkianus, Seldi Berek bukanlah pelaku [tindak pidana pencemaran nama baik dan pemfitnahan]. Dia itu, sesungguhnya korban kriminalisasi. Dan, Seldi sendiri sebagai admin mengakui bahwa grup itu tertutup dan anggotanya hanya 27 orang.”27 orang itu di dalam grup terbatas! Yang mentransmisikan/ menyebarluaskan itu Charles Dupe! Berarti, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 45 ayat 3 dan pasal 27 ayat 3 itu adalah Charles Dupe!” tandas ketua tim andal itu.

Ferdinandus Maktaen, S.H. menambahkan terkait dengan bukti surat. Ketika sudah di’leges’ oleh pengadilan, maka sudah disebut sebagai akta, dokumen bukti resmi. Penyidik sudah memanipulasi akta. Pemeriksaan riil terhadap Aris Bria Seran, dilakukan pada tanggal 5 Mei 2020 tetapi penyidik merekayasa menjadi tanggal 28 Mei 2020. Ini, sebuah rekayasa hukum, kejahatan!

“Coba dibayangkan. Untuk kepentingan hukum saja, mereka sudah lakukan seperti ini. Apalagi orang yang tidak berani mengajukan keberatan terhadap hasil pemeriksaan mereka. Nah, ini mental- mental penyidik yang tidak benar. Ini, perlu ada tindakan tegas dari internal kepolisian karena kami bisa buktikan sebagai sebuah kejahatan. Ini, fakta di dalam persidangan. Jadi, penyidik telah melakukan penipuan terhadap administrasi yang diajukan di pengadilan,” terangnya.

Terkait Charles Dupe, Ferdinandus menandaskan, Kapolres harus berani mengambil langkah untuk menetapkan Charles Dupe sebagai tersangka. “Bagaimana polres tidak menetapkan anggotanya menjadi tersangka, malah Seldi Berek yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kapolres harus berani. Kalau kapolres tidak berani, sebaiknya berhenti dari polisi. Jelas, Charles Dupe yang melakukan transmisi, tapi dia hanya sebagai saksi. Ya, sebaiknya Kapolres mundur saja dari jabatan itu,” tantang Ferdinandus. (*)

Penulis + foto (*/HH)
Editor (+ rony banase)

Tim Advokat Wartawan Sergap.id: Kami Temukan Penipuan Administrasi

893 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | “Setelah Tim kami teliti dan cermati alat- alat bukti surat yang disampaikan Termohon mulai dari T1 sampai T31, terlebih pemeriksaan terhadap saudara Aris, T17 itu ternyata ada indikasi dan terbukti ada pembohongan! Ada penipuan administrasi, mal-administrasi terjadi di sana!” demikian sibak Ketua Tim Advokat Wartawan Sergap.id Melkianus Conterius Seran, S.H. dalam jumpa media di Hotel Nusantara II Atambua, pada Rabu, 17 Juni 2020.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/06/17/kesimpulan-praperadilan-tim-advokat-wartawan-sergap-id-batal-demi-hukum/

Digambarkannya, menyangkut ‘tempus’ (waktu) pemeriksaan Aris Bria Seran, ketika dihubungkan dengan fakta pemeriksaan itu berbeda. Aris, diperiksa tanggal 5 Juni 2020. Tetapi, dalam administrasi yang dilakukan oleh Termohon itu, tanggal 28 Juni 2020.

“Nah, ini menurut kami, satu penipuan terhadap fakta! Dan ini tidak bisa dijadikan Termohon untuk tersangkakan Seldi!” tegasnya.

Melkianus mengungkapkan bahwa kejahatan administrasi itu menjadi kewenangan dan otoritas dari penyidik. Tetapi, yang terjadi itu tidak saja kewenangan dan otoritas penyidik, melainkan justru kesewenang- wenangan dan otoriter daripada penyidik itu sendiri hingga membuat satu kesalahan administrasi.”Nah, ini yang membuat kami Tim melakukan koreksi besar- besaran terhadap tindakan penyidik itu,” ujarnya.

Terkait kesalahan administrasi itu, Melkianus menuturkan bahwa hal itu, tentu memiliki konsekuensi hukum. Penetapan tersangka yang dilakukan penyidik itu dianggap tidak sah, karena tidak memenuhi kualifikasi dua alat bukti yang sah.

“Secara pidana pun, tentunya kita akan ambil jalan hukum terhadap tindakan-tindakan yang kami anggap janggal itu. Karena, tidak hanya terbatas pada kesalahan administrasi, tetapi juga termasuk oknum polisi yang ikut mendistribusikan itu,” tandasnya. (*)

Penulis + foto (*/HH)
Editor (+ rony banase)

Kesimpulan Praperadilan Tim Advokat Wartawan Sergap.id, ‘Batal Demi Hukum’

593 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Proses sidang praperadilan wartawan Sergap.id yang bersifat maraton dan terbuka untuk umum, sudah memasuki tahap Kesimpulan di Pengadilan Negeri Kelas 1B Atambua, pada Rabu, 17 Juni 2020.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/06/16/pendapat-saksi-ahli-hukum-pidana-undana-terhadap-praperadilan-wartawan-sergap-id/

Temu media yang digelar Tim Advokat Wartawan Sergap.id selaku Pemohon Praperadilan di Hotel Nusantara II Atambua, menyebutkan bahwa materi kesimpulan yang disampaikan dalam persidangan itu meliputi beberapa fakta berdasarkan keterangan saksi ahli hukum pidana sehari sebelumnya.

Ketua Tim Advokat, Melkianus Conterius Seran, S.H. mengatakan, fakta- fakta yang terungkap di persidangan baik itu alat bukti surat maupun keterangan ahli hukum pidana, pihaknya menyimpulkan bahwa penetapan kliennya Seldi Berek sebagai tersangka itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ketua Tim Advokat Wartawan Sergap.id, Conterius Seran, S.H.

Argumentasi- argumentasi yang dibangun Timnya, Pertama, penetapan Seldi Berek sebagai tersangka, tidak didahului dengan pemeriksaan Pemohon sebagai saksi dan pemeriksaan Pemohon sebagai Tersangka. Menurut keterangan saksi Ahli Hukum Pidana bahwa itu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Karena itu, penetapan Seldi sebagai tersangka itu ‘Harus Batal Demi Hukum!’.

Kedua, Penetapan Seldi Berek sebagai tersangka itu tidak memenuhi kualifikasi dua alat bukti yang sah menurut Undang- Undang dan Konstitusi. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi ahli, bukti permulaan sah itu harus dilihat dari kualitas bukan kuantitasnya, dan harus memiliki relevansinya dengan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka. Jika tidak, maka tidak bisa dipakai sebagai alat bukti permulaan yang cukup. “Terkait dengan bukti permulaan ini, bahwa kasus ini bermula dari postingan Seldi di grup tertutup whatsapp dengan mengutip pernyataan dari Aris Bria Seran. Seharusnya Aris diperiksa terlebih dahulu sebelum Seldi ditetapkan sebagai tersangka, untuk memastikan kutipan itu benar atau tidak,” pintanya.

Melkianus menandaskan bahwa tiga alat bukti seperti keterangan saksi Charles Dupe, Karel Benu dan Lorens Haba tidak bisa dijadikan alat bukti permulaan yang cukup bagi penyidik dalam menetapkan Seldi Berek sebagai tersangka. “Karena, mereka ini tidak mengerti persoalan. Apakah benar atau tidak pernyataan Aris yang dikutip oleh Seldi. Ini harus diuji untuk menentukan ada tidaknya peristiwa tindak pidana oleh Pemohon,” urainya.

Ketiga, berkaitan dengan penetapan Pemohon sebagai tersangka secara ‘In Absentia’ (tidak hadir), Melkianus mengemukakan, hal itu sudah ditegaskan oleh Ahli Hukum Pidana bahwa itu hanya bisa dilakukan jika seseorang yang statusnya buron. Semua bukti yang ditunjukkan Termohon mulai dari T1- T38 itu tidak satu pun bukti yang menunjukkan bahwa Seldi itu buron.

Konstruksi hukumnya, Termohon harus melakukan pemanggilan secara sah dan patuh, paling kurang tiga kali. Nah, yang terjadi adalah Seldi langsung ditetapkan sebagai tersangka dengan dalil ‘In Absentia’. “Dan karena itu, dari kajian kami Tim Hukum, penetapan tersangka terhadap klien kami Seldi, tidak sah menurut hukum dan harus Batal Demi Hukum! Tentu, kami Tim Hukum serahkan sepenuhnya kepada Hakim Praperadilan untuk mengadili dan memutuskan sesuai dengan hukum, undang- undang dan konstitusi yang berlaku,” pungkasnya. (*)

Penulis + foto (*/HH)
Editor (+ rony banase)

Pendapat Saksi Ahli Hukum Pidana Undana Terhadap Praperadilan Wartawan Sergap.id

1.006 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Sidang praperadilan yang diajukan wartawan Sergap.id ke Pengadilan Negeri Kelas 1B Atambua, kini sudah memasuki tahap mendengarkan pendapat ahli Hukum Pidana.

Pihak Pemohon, Oktovianus Seldi Ulu Berek bersama Tim Advokatnya telah menghadirkan Saksi ahlinya, Dr. Simplexius Asa, S.H., M.H. dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang dalam sidang hari kelima, pada Selasa 16 Juni 2020.

“Intinya, ini hukum acara. Jadi, kepatuhan terhadap seluruh proses sesuai dengan hukum acara itu penting. Saya katakan bahwa kalau melanggar hukum acara, maka hilang nilainya,” demikian dikatakan ahli hukum pidana kepada wartawan usai memberikan pendapatnya dalam persidangan.

Berkaitan dengan pernyataan Seldi Berek yang diposting pada grup tertutup Whatsapp ‘Mitra Pers & Polres Malaka’, yang kemudian didistribusikan informasi elektronik itu oleh Charles Dupe ke luar grup, Dr. Simplexius mengatakan, bahwa pernyataan Seldi itu hanya sebagai berita bagi orang di dalam grup itu, dan tidak untuk orang di luar group. “Kalau ada orang menyebarkan ke luar grup, itu yang tidak boleh. Benar, bahwa pembentukan grup itu karena adanya kesamaan kepentingan. Jadi kalau dia mendengarnya sebagai bagian dari grup itu, ya itu harus terbatas pada grup yang dibentuk itu,” ungkap lagi sang doktor yang juga dosen di Fakultas Hukum Undana itu.

Ahli hukum pidana itu menegaskan, bahwa tugas jurnalistik di satu sisi untuk mengontrol kekuasaan. Jadi, wartawan atau media massa itu menjadi salah satu bagian penting dari ‘Civil Power’. Negara yang berdaulat itu memiliki tiga kekuatan, yakni Political Power, Economic Power dan Civil Power.

Biasanya, lanjut Ahli Hukum Pidana itu, yang paling berkolusi adalah Economic Power dan Political Power. Karena itu, tindak pidana korupsi itu didefinisikan sebagai kolusi antara Political Power dan Economic Power. “Nah, siapa yang mengontrol? Sipil Power. Sipil Power itu siapa? Media massa dan organisasi sosial. Itulah pentingnya memperkuat media massa menjadi Sipil Power sebagai kekuatan check and balances dalam menjaga berkolusinya dua kekuatan itu,” jelasnya.

Karena itu, sambung sang ahli, perlu ada jaminan keamanan, jaminan keselamatan dan jaminan kebebasan pers! Secara konstitusional, tujuan dari Civil Power itu menjadi check and balances terhadap adanya Economic Power dan Political Power.

Civil Power (dalam hal ini media massa) mesti diberi imunitas- imunitas tertentu untuk menjamin obyektivitas. Kalau tidak ada Civil Power, maka suatu negara akan menjadi negara terpuruk di dunia.

Ketika ditanya wartawan terkait munculnya ‘Pasal Siluman’, pasal 207 KUHP dalam jawaban Termohon, Saksi Ahli Hukum Pidana menuturkan, bahwa kalau soal penerapan tersangka dan pengenaan pasal, itu kewenangannya ada pada pihak penyidik.

“Jangan kita menilai substansinya. Dia yang mengenakan (pasal), dia juga yang berkewajiban membuktikan. Siapa yang menuduh, dia yang wajib membuktikan! Selalu ada kemungkinan pasal yang dikenakan itu salah,” tegasnya.

Saksi Ahli Hukum Pidana Undana Kupang Dr. Simplexius Asa, S.H.,M.H. memberikan kesaksian hukum dalam ruang persidangan PN Atambua

Batal Demi Hukum

Terpisah, Ketua Tim Advokat Wartawan Sergap.id Melkianus Conterius Seran, S.H. menjelaskan bahwa saksi ahli hukum pidana dari Undana Dr. Simplexius Asa, S.H.,M.H. yang dihadirkan pihaknya dalam persidangan kelima itu, dinilainya menguntungkan Pemohon. Katanya, Sang ahli menegaskan bahwa penetapan tersangka yang tidak didahului dengan pemeriksaan saksi dan calon tersangka itu, ‘Harus Batal Demi Hukum’. “Kita berharap putusannya nanti bisa sesuai dengan fakta yang sudah disampaikan saksi ahli dalam persidangan,” ujarnya.

Silvester Nahak, S.H. menambahkan, bahwa sesuai dengan pendapat ahli hukum soal bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka itu, tidak hanya dilihat semata pada kuantitas bukti. Melainkan, harus dilihat berdasarkan dua alat bukti yang berkualitas, yang seharusnya dipakai oleh penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. ”Karena itu, tadi majelis hakim coba mengkonfirmasi, konfrontasi bukti di depan persidangan. Nah, hal ini kita bisa menilai untuk menguji bukti- bukti berupa keterangan saksi. Apalagi Seldi itu belum diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan Seldi itu dilakukan setelah dipanggil sebagai tersangka,” sebutnya.

Terkait penyitaan terhadap barang bukti, Silvester Nahak memaparkan, bahwa menurut penjelasan ahli dalam persidangan itu, menarik karena tidak hanya semata dibuatkan lebih dahulu penetapan barulah kemudian disita barang buktinya.

Tetapi sangat tergantung situasi dan sangat tergantung pada barang apa yang disita. “Bagi kita, Hp itu bukan sesuatu yang sangat mendesak untuk segera disita. Konkretnya, sebelum ada penyitaan Hp, perlu terlebih dahulu ada penetapan dulu oleh kepala Pengadilan Negeri Atambua,” tandasnya.(*)

Penulis + foto (*/HH)
Editor (+ rony banase)

Munculnya ‘Pasal Siluman’ Diduga Kuat Sebagai Upaya Kriminalisasi Pers

561 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Pasal 207 KUHP: ‘barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,’ yang ditambahkan dalam Jawaban Kuasa Hukum Polres Malaka terhadap petitum praperadilan Wartawan Sergap.id pada Kamis, 11 Juni 2020 diduga kuat sebagai upaya kriminalisasi pers.

Demikian, diungkapkan kedua anggota Tim Advokat Pemohon Ferdinandus E.T. Maktaen, S.H. dan Silvester Nahak, S.H. kepada awak media di Atambua, pada Jumat, 12 Juni 2020.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/06/13/terungkap-pelaku-kejahatan-transmisi-dokumen-ke-orang-lain-itu-charles-dupe/

Ferdinandus Maktaen menuturkan bahwa, berkaitan dengan penambahan pasal 207 KUHP dalam kasus ini tidaklah sinkron. Lorens Lodowyk yang melaporkan kasus ini, bertindak atas nama diri sendiri, bukan sebagai penguasa atau pemerintah. Dan, Lorens Haba tidak bisa dikategorikan sebagai penguasa atau pemerintah. Penguasa dalam hal ini, adalah kelembagaan.

“Ini, pasal siluman. Karena, pasal ini tidak muncul dalam surat panggilan. Dalam grup Whatsapp itu pun hanya ada dua unsur, yaitu Pers, dalam hal ini wartawan dan Polri, dalam hal ini anggota polisi. Itu pun, jumlah anggotanya terbatas, hanya 27 orang,” urainya.

Ferdinandus juga, justru mempertanyakan kapasitas Lorens Haba di dalam grup terbatas Whatsapp itu. “Lorens Haba ini siapa dalam grup itu? Polisi atau pers?” tanya Ferdinandus.

Ketika Seldi Berek menyatakan, mengkonfirmasi atau membuat pernyataan apa pun pada grup tertutup Whatsapp itu, kapasitasnya sebagai pers, dan status itu melekat pada pribadi Seldi. Dalam grup itu, semua anggota tahu siapa yang wartawan, dan siapa yang polisi.

“Tindakan Seldi itu sebagai administrator grup sekaligus sebagai wartawan. Di sini, ada dugaan kuat bahwa sedang ada upaya kriminalisasi terhadap pers. Seharusnya, ada izin dari Seldi sebagai admin kalau Charles Dupe mau distribusikan dokumen yang ada pada grup itu, ” jelas Ferdinandus dan diamini Silvester. (*)

Penulis + foto (*/HH)
Editor (+ rony banase)

Terungkap! Pelaku Kejahatan Transmisi Dokumen ke Orang Lain Itu Charles Dupe

735 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Substansi perdebatan sengit antara Tim Advokat Seldi Berek dan Tim Kuasa Hukum Polres Malaka tentang adanya dugaan pemfitnahan dan pencemaran nama baik terhadap korban Lorens Lodiwyk Haba, akhirnya terungkap jelas dalam jawaban Termohon terhadap ‘petitum’ (tuntutan) Pemohon dalam sidang kedua pada Kamis 11 Juni 2020.

Demikian, hal itu disampaikan secara tegas oleh salah satu anggota advokat Pemohon praperadilan Wartawan Sergap.id, Silvester Nahak, S.H. dalam jumpa media usai menghadiri sidang ketiga, Replik Pemohon terhadap Jawaban Termohon di Pengadilan Negeri Kelas 1B Atambua, pada Jumat 12 Juni 2020.

“Bahwa, orang yang mentransmisikan statement Pemohon dalam grup tertutup ‘Whatsapp Pers & Polres Malaka’ itu adalah Charles Dupe! Nah, ini diungkap sendiri oleh Kuasa Hukum Termohon,” sebut Silvester.

Apabila dikaitkan dengan tuduhan legal standing/ pasal yang diterapkan kepada Pemohon, sambung Silvester, jika dilihat secara Yuridis maka orang yang melakukan tindakan kejahatan transmisi atau distribusi dokumen elektronik untuk diakses oleh orang lain, itu adalah Charles Dupe (anggota Polres Malaka).

Dikatakannya, bahwa yang seharusnya ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu dalam tuduhan yang dianggap mengandung unsur fitnah itu, adalah Charles Dupe. Charles Dupe yang mentransmisikan dokumen itu kepada orang lain di luar grup tertutup Whatsapp ‘Pers & Polres Malaka’.

Lorens Lodowyk Haba selaku Pelapor, lanjut Silvester, dia bukan anggota grup tertutup Whatsapp itu. Karena itu, Lorens Haba tidak memiliki kompetensi untuk membuat laporan polisi. Seharusnya, yang membuat laporan itu institusi polisi. Tetapi, mungkin disesalkan juga jika polisi lapor polisi.

“Dan, ini dong (mereka) tahu! Karena, yang melakukan transmisi itu anggota polisi. Nah, ini yang (sengaja) dilemparkan kepada orang lain untuk orang lain yang membuat laporan,” tandas pengacara kondang itu. (*)

Penulis + foto (*/HH)
Editor (+ rony banase)

Replik Tim Advokat Wartawan Sergap.id Terhadap Kuasa Hukum Polres Malaka

345 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2020 bertindak sebagai Penasihat Hukum dari OKTAVIANUS SELDI ULU BERE, swasta, beralamat di Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.

Sehubungan dengan Jawaban Termohon yang disampaikan pada persidangan hari Kamis, 11 Juni 2020, maka dengan ini perkenankanlah kami menyampaikan Replik sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang pada dalil-dalil Pemohon dan menolak dengan tegas semua yang didalilkan Termohon dalam Jawabannya tertanggal 11 Juni 2020, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Termohon.

2. Bahwa terhadap dalil Termohon (vide point 2, hal. 3), Termohon menambah Pasal 207 KUHP terhadap Pemohon bahwa seolah-olah seorang yang bernama Lorens Lodiwyk Haba adalah Penguasa (pemerintah) hal mana sangat bertentangan dengan surat panggilan Nomor : SP/32/V/2020/Reskrim tertanggal 16 Mei 2020.

3. Bahwa dalam surat panggilan tersebut hanya mencantumkan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 310 KUHP atau Pasal 311 KUHP.

4. Bahwa dengan penambahan pasal tersebut dalam jawaban Termohon adalah sangat tidak profesional, proporsional dan transparan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 013-022/PUU-IV/2016, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya terkait Pasal 207 penuntutan hanya dapat dilakukan atas dasar pengaduan dari penguasa (pemerintah). Dalam hal ini Lorens Lodiwyk Haba tidak bertindak sebagai Penguasa (pemerintah), dan bukan merupakan penguasa, melainkan bertindak atas diri sendiri dalam melaporkan dugaan tindak pidana sebagaimana disangkakan Termohon kepada Pemohon. Oleh karena itu, dalil Termohon haruslah ditolak atau dikesampingkan.

5. Bahwa terhadap dalil Termohon (vide point 3, hal. 3), Termohon menguraikan kronologis dan modus operandi dalam dugaan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Pemohon. Akan tetapi berdasarkan uraian tersebut, Termohon telah menguraikan secara jelas dan lengkap bahwa yang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik kepada Lorens Lodiwyk Haba adalah anggota Polri atas nama Charles Dupe maka seharusnya Charles Dupe yang terlebih dahulu ditetapkan sebagai Tersangka dibanding Pemohon. Penetapan Pemohon sebagai tersangka sesungguhnya merupakan tindakan tergesa-gesa dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Termohon di mana tindakan tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, dalil Termohon patut dikesampingkan.

6. Bahwa jawaban Termohon pada angka 3 (tiga) adalah tidak berdasarkan argumentasi yuridis dengan alasan :
– Bahwa postingan tersebut sejalan dengan pasal 28 huruf f Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dengan demikian Pemohon in casu tidak memiliki itikad buruk untuk melakukan penghinaan terhadap Lorens Lodywik Haba (pelapor) dan Pemohon tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar asas kepatutan karena tidak nyata adanya maksud untuk menyerang pribadi namun untuk mencari dan mengali informasi karena tidak disampaikan langsung ke whatsapp pribadinya Lorens Lodywik Haba;
– Bahwa di dalam grup whatsapp Pers dan Polres Malaka terdidiri dari wartawan yang bertugas di Malaka dan anggota kepolisian resor malaka sehingga apa yang diposting oleh pemohon tersebut disampaikan kepada kalangan terbatas di dalam grup whatsapp tersebut bukan publikasi umum karena terbatas sehingga tidak memenuhi unsur menyebar luaskan sebagaimana di maksud dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 310 KUHP atau Pasal 311 KUHP;
– Bahwa seharusnya Charles Dupe melakukan konfirmasi langsung kepada pemohon di internal grup whatsapp Pers dan Polres Malaka karena anggota grup whatsapp tersebut terbatas mempunyai kepentingan yang sama di dalam grup whatsapp tersebut namun justru Carles Dupe menyebar luaskan informasi kepada orang lain termasuk kepada pelapor Lorens Lodywik Haba;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas patut menurut hukum alasan Termohon tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan oleh Yang Mulia.

7. Bahwa terhadap dalil Termohon (vide point 4, hal. 4), dapat dijelaskan bahwa serangkaian tindakan yang telah dilakukan oleh Termohon adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan pada hukum acara (Misbruik van het procesrecht) karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 Oktober 2015, apabila dihubungkan dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan atas diri Pemohon, maka dikatakan cacat yuridis yang mana Pemohon tidak pernah diinterogasi sebagai saksi maupun calon tersangka.

8. Bahwa penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone A3s warna merah dengan pelindung warna hitam dan 1 buah simcard nomor 082330759902 milik Pemohon merupakan proses penyitaan biasa sehingga penyidik wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri Kelas Atambua sebelum melakukan penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Memperhatikan ketentuan yang mengatur penyitaan, Menurut M. Yahya Harahap, bahwa penyitaan dengan bentuk dan prosedur biasa merupakan aturan penyitaan, sehingga selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal lain yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, maka penerapan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebelum penyidik melakukan penyitaan, lebih dahulu meminta izin ketua pengadilan negeri setempat disertai dengan penjelasan dan alasan-alasan pentingnya dilakukan penyitaan.

9. Bahwa sehubungan dengan penyitaan sebagaimana uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa penyitaan terhadap 1 (satu) buah Handphone A3s warna merah dengan pelindung warna hitam dan 1 buah simcard nomor 082330759902 dilakukan sesaat setelah Pemohon diperiksa sebagai tersangka tanggal 18 Mei 2020 sehingga jelas bahwa tidak ada izin penyitaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua.

10. Bahwa dalil Termohon (vide point 5, hal. 4), Termohon pada pokoknya menerangkan bahwa penyitaan telah sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) KUHAP sangat tidak relevan dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan terhadap Pemohon. Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa penyitaan yang dilakukan sudah sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) KUHAP, dalil tersebut adalah keliru karena bukan dikualifikasi sebagai keadaan mendesak dan terkhusus atas benda bergerak saja sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHAP.

11. Bahwa prosedur penyitaan terhadap 1 (satu) buah Handphone A3s warna merah dengan pelindung warna hitam dan 1 buah simcard nomor 082330759902 merupakan proses penyitaan biasa sehingga Termohon wajib mengikuti tata cara dan prosedur yang ditentukan dalam Pasal 128, Pasal 129, dan Pasal 130 KUHAP. Termohon dalam melakukan penyitaan harus membuat Berita Acara Penyitaan dan menyerahkan Turunan Berita Acara Penyitaan kepada Pemohon, akan tetapi yang dilakukan Termohon adalah memberikan Surat Tanda Penerimaan bukan Berita Acara Penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 129 KUHAP.

12. Bahwa terhadap dalil Termohon (vide point 6, hal. 5), Termohon pada pokoknya menjelaskan bahwa dalil Pemohon adalah keliru dan tidak beralasan yuridis. Perlu Termohon ketahui bahwa dalam membaca Pertimbangan Hukum Mahkamah jangan penggal-penggal di mana dalam membaca pertimbangan hukum Mahkamah haruslah secara utuh sebab merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

13. Bahwa menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangkanya.

14. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka di samping minimum dua alat bukti tersebut di atas, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik. Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut di atas, seorang penyidik dalam menentukan “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang terlebih lagi dalam menentukan bukti permulaan yang cukup selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang penyidik di dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

15. Bahwa terhadap dalil Termohon (vide point 7, hal. 5), Pemohon perlu perjelas bahwa grup whatsapp Pers & Polres (Malaka) adalah grup tertutup atau terbatas sehingga yang menjadi anggota grup adalah Pers (Wartawan) dan Polres (anggota polisi Polres Malaka) dengan tujuan untuk membagikan informasi (share informasi) dan diskusi.

16. Bahwa Pemohon selain bertindak sebagai administrator grup whatsapp Pers & Polres (Malaka), juga sebagai wartawan aktif Sergap.id sehingga setiap postingan dari Pemohon dalam kapasitasnya sebagai wartawan dalam rangka mencari, mengumpulkan, dan melakukan investigasi terhadap informasi yang didapat dari saudara Aris Bria Seran untuk dijadikan produk jurnalistik. Artinya, Pemohon tidak bermaksud menyebarluaskan tuduhan itu kepada umum. Dengan demikian, unsur penyebar-luasan sebagaimana disyaratkan pada pasal dimaksud tidak terpenuhi. Satu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa Termohon tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap hasil postingan Pemohon. In concreto, dalam permasalahan ini, sama sekali tidak terbukti ada ”maksud terang” dari Pemohon membuat postingan untuk disiarkan pada khalayak ramai. Pemohon hanya mengirimkan postingan tersebut untuk mencari, mengumpulkan informasi, dan mengklarifikasi dalam bentuk pernyataan kepada anggota grup sehingga dengan demikian adalah jelas dan tegas bahwa unsur ”dengan maksud terang supaya tuduhan itu diketahui umum” tidak terpenuhi oleh Pemohon.

17. Bahwa dalil Termohon (vide point 8 dan point 9, hal. 6), Pemohon perlu tegaskan bahwa pemeriksaan terhadap saudara Aris Bria Seran dilakukan setelah permohonan Praperadilan Pemohon mendapat register pada Pengadilan Negeri Atambua.

18. Bahwa pemeriksaan terhadap saudara Aris Bria Seran dilakukan pada hari Jumat, 5 Juni 2020 yang dilakukan di kediaman atau di rumah saudara Aris Bria Seran. Hal mana pemeriksaan itu dilakukan setelah Termohon mendapat panggilan dari juru sita Pengadilan Negeri Atambua pada hari Kamis, 28 Mei 2020 untuk menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 3 Juni 2020, ini menandakan bahwa Termohon baru melakukan pemeriksaan terhadap saudara Aris Bria Seran 2 (dua) hari setelah panggilan sidang pertama.

19. Bahwa dalil Termohon (vide point 10 dan point 11, hal. 6—7), pada pokoknya Termohon dalam melakukan penetapan tersangka atas diri Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2015, hal mana terlihat dalam uraian pada point 11 yang menerangkan bahwa sesuai dengan hasil penyelidikan dan penyidikan telah didapatkan bukti, (a)…dst, (b)…dst, (c)…dst, (d)…dst, dan (e) keterangan tersangka Oktovianus Seldi Ulu Bere.

20. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangatlah jelas dan terang bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah perbuatan sewenang-wenang dan melanggar Hak Asasi Manusia di mana dalam penerapannya tidak berdasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 oktober 2015 yang mensyaratkan dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka harus memenuhi minimum dua alat bukti dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangka.

21. Bahwa merujuk pada Pasal 184 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 oktober 2015, yang mensyaratkan tentang minimum dua alat bukti dalam hal ini, dua alat bukti yang diperoleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana dimaksud adalah TIDAK SAH dan TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM maka patut dan sepantasnya untuk di TOLAK;

22. Bahwa berdasarkan fakta dan alasan-alasan yuridis sebagaimana telah diuraikan di atas, maka melalui Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Praperadilan ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka terkait dugaan tindak pidana “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran dan fitnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 310 KUHP atau Pasal 311 KUHP tidak sah dan tidak berdasar hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  3. Menyatakan bahwa tidak ada bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka sebagaimana disebutkan dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/10/V/2020/Reskrim, tanggal 11 Mei 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprindik/17/V/2020/Reskrim, tanggal 11 Mei 2020;
  4. Menyatakan tidak sah penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap 1 (satu) buah Handphone A3s warna merah dengan pelindung warna hitam dan 1 buah simcard nomor 082330759902 milik Pemohon;
  5. Segala perintah Keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon yang sifatnya merugikan Pemohon adalah tidak sah;
  6. Menghukum Termohon menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Pemohon di media elektronik, cetak, maupun media online baik lokal maupun nasional;
  7. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada negara; Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Betun, 12 Juni 2020

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon
MELKIANUS CONTERIUS SERAN, S.H.
FERDINANDUS E.TAHU MAKTAEN, S.H.
SILVESTER NAHAK, S.H.
WILFRIDUS SON LAU, S.H., M.H.(*)

Sumber berita + foto (*/HH/Salinan Replik Pemohon terhadap jawaban Termohon)

Editor (+ rony banase)

Kuasa Hukum Polres Malaka Tolak Dalil Gugatan Praperadilan Wartawan Sergap.id

458 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Berdasarkan Surat Perintah Kapolda Nusa Tenggara Timur, Nomor : Sprin/413/VI/HUK.11.1I2020 Tanggal 04 Juni 2020 dan Surat Kuasa Khusus Kapolres Malaka , tanggal 04 Juni 2020, Bertindak untuk dan atas nama Kapolres Malaka yang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADlLAN, akan mengajukan Jawaban atas Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON, sebagai berikut :

  1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon;
  2. Bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon OKTOVIANUS SELDI ULU BEREK, yang pada intinya keberatan terhadap penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon dan tindakan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone merek OPPO A33 warna merah dengan pelindung warna hitam dan 1 (satu) buah SIM Card Nomor 082330759902 milik Pemohon oleh TERMOHON, dalam kasus dugaan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 3 junta pasal 27 ayat 3 undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik atau pasal 310 KUHP atau pasal 311 KUHP atau pasal 207 KUHP, sebagaimana laporan Pengaduan dari Saudara LORENS LODIWYK HABA,S.Pd., M.M., yang ditindaklanjuti dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/15lIV/2020/Polres Malaka, tanggal 25 April 2020;
  3. Bahwa Termohon menangani kasus Tindak pidana “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik dan Fitnah ” yang dilakukan oleh tersangka OKTAVIANUS SELDI ULU BEREK Alias SELDI, sekarang sebagai PEMOHON, di mana kronologis atau/ modus operandinya terjadi pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 12.19 WITA, bertempat di kos-kosan OKTAVIANUS SELDl ULU BEREK Alias SELDl yang berada di Dusun Umakatahan, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka, mengirim atau/ mengetik pernyataan atau/ tulisan melalui media social Whatsapp Grup Pers dan Polres (Malaka) yang berbunyi… “Waktu Lorens Haba Lapor SERGAP di Polisi….Lorens Haba sogok Polisi 6 juta…sehingga polisi periksa saya”…. dan tulisan tersebut dapat diakses atau diketahui atau dibaca oleh peserta dengan jumlah 27 (Dua Puluh Tujuh) orang peserta yang dapat membaca atau mengetahui tulisan tersebut yang mana tulisan tersebut oleh CHARLES DUPE sebagai anggota Polri merasa ada tuduhan terhadap Polri dan LORENS LODlWYK HABA sehingga CHARLES DUPE bertemu dengan LORENS LODlWYK HABA pada tanggal 25 April 2020 kemudian menunjukkan tulisan tersebut kepada LORENS LODlWYK HABA selanjutnya LORENS LODlWYK HABA membaca tulisan tersebut dan setelah membaca, kemudian LORENS LODlWYK HABA menyampaikan bahwa tuduhan tersebut tidak benar, dan LORENS LODlWYK HABA berkata akan melaporkan SELDl BEREK serta meminta kepada CARLES DUPE untuk mengirim tulisan tersebut ke whatsapp milik LORENS LODlWYK HABA selanjutnya CHARLES DUPE melakukan screenshot terhadap tulisan tersebut dan mengirimkannya kepada LORENS LODlWYK HABA, tulisan tersebut menurut LORENS LODlWYK HABA selaku korban, telah menyerang nama baik dan kehormatannya, yang mana pada kalimat tersebut OKTAVIANUS SELDl ULU BEREK alias SELDl menuduh LORENS HABA menyogok, yang berkonotasi jelek dan merendahkan martabatnya, menuduh sebagai orang yang menyuap atau membayar polisi sebanyak 6 juta supaya polisi periksa yang bersangkutan SELDl BEREK, atas tuduhan tersebut merupakan Fitnah atau Penghinaan bagi LORENS LODIWYK HABA, sehingga dirinya merasa dihina sebagai seorang tukang sogok atau membayar polisi untuk melakukan pemeriksaan terhadap OKTAVIANUS SELDI ULU BEREK dan LORENS LODIWYK HABA merasa difitnah karena dirinya tidak pernah menyogok atau memberikan uang kepada polisi 6 juta supaya menyuruh polisi memeriksa SELDI BEREK, akibat dari perbuatan Pemohon tersebut Korban LORENS LODIWYK HABA merasa terhina, nama baiknya dicemarkan serta fitnah melalui media sosial whatsapp grup PERS & POLRES (MALAKA),sehingga melakukan Pengaduan dan melaporkannya untuk dilakukan proses hukum, sesuai laporan Polisi Nomor : LP/B/15/IV/2020/Polres Malaka, tanggal 25 April 2020;
  4. Bahwa atas Pengaduan dan laporan tersebut, Termohon selaku Penyidik melakukan Penyelidikan sesuai surat perintah penyelidikan nomor : Sprinlidik / 13/ IV/ 2020 / Reskrim, tanggal 25 April 2020 dan surat perintah tugas nomor : Springas / 13/ IV / 2020 / Reskrim, tanggal 25 April 2020, dan melakukan Penyidikan sesuai surat Perintah Penyidikan nomor : Sprindik / 17 / V / 2020 / Reskrim, tanggal 11 Mei 2020, interogasi Para saksi-saksi secara tertulis, membuat berita acara pemeriksaan saksi -saksi, pemeriksaan ahli selanjutnya setelah cukup bukti, melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai Tersangka, serta melakukan tindakan penyitaan terhadap barang bukti disertai dengan Administrasinya, sebagaimana telah dimintakan persetujuannya dari ketua pengadilan Negeri Atambua , masing-masing Penetapan Nomor : 56! Pen. Pidl 2020! PN.Atb, Penetapan Nomor : 57! Pen. Pid120201 PN.Atb;
  5. Bahwa pada intinya Pemohon dalam permohonan praperadilannya menolak penetapan Tersangka terhadap Pemohon dan tindakan Penyitaan HP serta Sim Card miliknya oleh Termohon. Perlu disampaikan kepada Pemohon Bahwa dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon telah melakukan penyidikan sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam KUHAP, penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah memenuhi 2 (dua) alat bukti atau lebih berupa bukti saksi atas nama LORENS LODIWYK HABA, S.Pd, MM, CHARLES DUPE, KAREL MAXIMUS PENU, bukti surat, Keterangan ahli yang terdiri dari ahli IT atas nama YOHANES SUBAN BELUTOWE, M. Kom dan ahli bahasa atas nama Prof. Dr. Drs. FRANSISKUS BUSTAN, M.Lib., Bukti tersebut telah memenuhi alat bukti yang cukup sebagaimana minimal dua alat bukti yang cukup, yang disyaratkan dalam putusan MK No. 21/PUU-XlI/2014, tanggal 28 Oktober 2015, sehingga terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak sah dan tidak cukup bukti,, haruslah ditolak atau tidak dapat diterima“. Mengenai Dalil Pemohon yang merasa keberatan atas tindakan Termohon melakukan Penyitaan terhadap 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A35 warna merah dengan pelindung warna hitam dan 1 ( satu) buah SIM Card Nomor 082330759902 milik Pemohon, dan menganggap tindakan penyitaan tersebut tidak sah, harus juga ditolak atau tidak dapat diterima karena Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan pasal 38 ayat (2) KUHAP dan tindakan Penyitaan tersebut telah dimintakan Penetapan persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sebagaimana penetapan yang dikeluarkan masing-masing Penetapan Nomor : 56/ Pen. Pidl 2020/ PN.Atb yaitu penetapan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A33 warna merah dengan pelindung warna hitam dan 1 ( satu) buah SIM Card Nomor 082330759902 , sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dan Penetapan Nomor : 57/ Pen. Pidl 2020/ PN.Atb. untuk 1 (satu) lembar Print out schreenshot yang dikirim di Grup Pers dan Polres Malaka;
  6. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah karena tidak didahului dengan pemeriksaan sebagai saksi telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-Xll/2014 adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan juridis, karena dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 Oktober 2015 juga mengatur adanya klausula exit di mana dimungkinkan penetapan Tersangka tanpa pemeriksaan atau/kehadiran Calon Tersangka (in absentia), artinya terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut tidak dipadukan pemeriksaan calon tersangka sehingga dapat dimaknai penetapan tersangka dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu memeriksa calon Tersangka sepanjang telah memenuhi 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP, hal tersebut telah diakui oleh Pemohon sendiri dalam permohonannya yang mengutip pertimbangan Putusan MK tersebut dalam hal 11 , Romawi li URAIAN FAKTA JURIDIS , point 10 … bahwa disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Sehingga terhadap dalil pemohon yang mengharuskan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon harus didahului pemeriksaan sebagai saksi haruslah ditolak atau/ tidak dapat diterima;
  7. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon memiliki kebebasan pers terhadap dirinya dalam melakukan tugas jurnalis sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, namun kebebasan tersebut harus disertai dengan tindakan yang bertanggung jawab dengan berkewajiban memperhatikan koridor hukum yang benar di mana memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah, sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dalam perkara a aquo, Pemohon melakukan tindakan mengeluarkan pernyataan atau tulisan bukan pada media yang diperuntukkan memuat berita atau tulisan yang berhubungan dengan profesinya sebagai wartawan tetapi pada media sosial Whatsaap group dimana Pemohon sebagai administratornya, tulisan atau pernyataan tersebut berupa Fitnahan yang tidak berdasarkan fakta dan data yang benar, dikirim dan diakses oteh orang lain sehingga membuat orang lain (LORENS LODIWYK HABA, S.Pd., M.M.) yang disebutkan namanya dalam tulisan tersebut menjadi korban fitnahan, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pemohon membuat atau menulis berita yang di kirim lewat media sosial whatsapp, menganggap menjalankan profesinya sebagai wartawan sehingga perlu harus terlebih dahulu dimintakan klarifikasi sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dalil tersebut haruslah ditolak atau tidak dapat diterima karena perbuatan Pemohon tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau pasal 310 KUHP atau pasal 311 KUHP atau pasal 207 KUHP;
  8. Bahwa pada angka Romawi II URAIAN FAKTA JURIDIS poin 4 Pada intinya keberatan karena belum diperiksa Saudara ARIS BRIA SERAN sebagai saksi , orang yang mendistribusikan kepada Lorens Haba, dan menyimpulkan jika Termohon melakukan Proses perkara serta menetapkan Pemohon sebagai tersangka seperti cerita Roro Jonggrang yang dikisahkan mendirikan seribu candi dalam satu malam, dalil tersebut adalah opini Pemohon tanpa fakta dan data sebagaimana perbuatan Pemohon dalam perkara a aquo, selalu menuduh tanpa fakta dan data, seolah olah Pemohon maha tahu, ibarat hanya melihat sampul buku saja tanpa membacanya Pemohon merasa sudah mengetahui seluruh isi buku tersebut, sama juga sekarang Pemohon hanya melihat penetapan pemohon sebagai tersangka tanpa mengetahui proses hukum yang telah dilakukan oleh Termohon dalam melakukan proses Penyelidikan dan penyidikan, mengumpulkan dan mencari bukti hingga penetapan tersangka. Perlu disampaikan kepada Pemohon Bahwa Proses Pengungkapan Tindak pidana yang sekarang Pemohon sebagai Tersangkanya, Termohon telah melakukan Proses penyelidikan dan penyidikan sejak bulan April 2020 , penetapan Pemohon sebagai tersangka pada bulan Mei 2020 sehingga mempunyai rentang waktu yang panjang bukan seperti Opini Pemohon yang menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon secepat kilat, selalu saja pemohon mempunyai kebiasaan melontarkan kalimat yang tidak sesuai fakta dan data , Penetapan pemohon sebagai Tersangka telah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam KUHAP;
  9. Bahwa Dalil Pemohon yang menyatakan Saudara ARIS SERAN belum diperiksa adalah tidak benar karena Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ARIS BRlA SERAN, sesuai hasil pemeriksaan keterangannya, tidak pernah mengatakan “Waktu Lorens Haba Lapor SERGAP di Polisi….Lorens Haba sogok Polisi 6 juta…sehingga polisi periksa saya”…. namun yang dikatakannya kepada OKTOVIANUS SELDI ULU BEREK adalah .. LORENS HABA ingin meminjam uang pada Saya sekitar lima juta pada saat lapor Seldi Berek,, bukan seperti kalimat yang ditulis dan dikirim oleh OKTOVIANUS SELDI ULU BEREK dalam Grup whatsapp Pers dan Polres. Mengenai pernyataan atau dalil Pemohon yang menyatakan LORENS LODIWYK HABA, S.Pd., M.M. bukan anggota Grup Whatsapp, siapa yang mengirimkan tulisan tersebut kepada LORENS LODIWYK HABA, S.Pd., M.M, telah kami jawab dan sampaikan pada poin 3 tersebut di atas, LORENS LODIWYK HABA, S.Pd.. M.M diberitahukan oleh anggota Grup whatsapp yaitu CHARLES DUPE telah diperiksa sebagai saksi, di mana sesuai hasil pemeriksaan ketika CHARLES DUPE memberitahukannya dan menunjukkan isi tulisan Pemohon tersebut kepada LODIWYK HABA, S.Pd., M.M., beliau sendiri yang meminta atau/ atas persetujuan beliau selaku korban mengirimkannya sebagai bukti baginya untuk melakukan pengaduan karena dengan tulisan tersebut bagi Saudara LODIWlK HABA, S.Pd., M.M. merasa telah difitnah oleh Pemohon, bukti tersebut akan kami ajukan pada saat pembuktian;
  10. Bahwa Pemohon dalam permohonannya melakukan penilaian sepihak terhadap kualitas alat bukti saksi dan ahli dengan masuk pada materi pokok perkara. Perlu Pemohon ketahui bahwa dalam pemeriksaan persidangan Praperadilan hanya menilai aspek Formil tanpa masuk pada pokok perkara hal ini Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2016, pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara sehingga dalil pemohon pada angka Romawi II URAIAN FAKTA JURIDIS poin 11 s/d 16 yang pada intinya meminta untuk menilai alat bukti penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon apakah mempunyai relevansi atau tidak dengan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon, harus ditolak atau/tidak dapat diterima;
  11. Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah memenuhi 2 (dua) alat bukti sebagaimana alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHAP, sesuai hasil penyelidikan dan penyidikan didapatkan bukti yaitu :
  • Keterangan saksi : LORENS LODIWYK HABA, S.Pd, M.M., CHARLES DUPE, KAREL MAXIMUS PENU.
  • Keterangan ahli : ahli IT atas nama YOHANES SUBAN BELUTOWE, M. Kom. dan ahli bahasa atas nama Prof. Dr. Drs. FRANS BUSTAN, M.Lib.
  • bukti surat : 1 Iembar print out screenshot tulisan yang dikirim di grup PERS & POLRES (MALAKA), Surat Penetapan persetujuan penyitaan dari ketua Pengadilan Negeri Atambua , Penetapan Nomor: 56/ Pen. Pid/ 2020/ PN.Atb, dan Penetapan Nomor : 57/ Pen. Pid/ 2020/ PN.Atb.
  • Petunjuk : Adanya kesesuaian alat bukti antara keterangan saksi dengan keterangan ahli, alat bukti dan keterangan tersangka.
  • Keterangan Tersangka OKTOVIANUS SELDI ULU BEREK.

12. Bahwa sesuai bukti-bukti yang kami sampaikan di atas, Penetapan Pemohon sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON telah memenuhi 2 ( dua) alat bukti atau lebih sebagaimana diatur dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP sehingga dalil PEMOHON yang menyatakan penetapan Tersangka dan penyitaan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A35 warna merah dengan pelindung warna hitam dan 1 ( satu) buah SIM Card Nomor 082330759902 yang dilakukan oleh Termohon tidak sah, secara Juridis harus dinyatakan di Tolak atau/tidak dapat diterima;

13. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil pemohon dalam permohonannya tidak kami jawab satu persatu tetapi dari jawaban kami pada poin 1 s/d poin 12 tersebut di atas telah menjawab secara Iimitatif seluruh dalil pemohon;

14. Berdasarkan Jawaban Termohon atas dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, mohon kepada Yang Terhormat Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

a. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;

b. Menyatakan Penetapan Tersangka dalam perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan Fitnah serta menyatakan hukum tindakan Penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone merek OPPO A38 warna merah dengan pelindung warna hitam dan 1 (satu) buah SIM Card Nomor 082330759902 milik Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah sah menurut hukum:

a. Menyatakan bahwa penyidikan dan segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum;

b. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara

Apabila Bapak hakim yang Mulia, dalam menyidangkan perkara praperadilan ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Menanggapi jawaban Tim Kuasa Hukum Polres Malaka itu, anggota advokat Wilfridus Son Lau, S.H.,M.H. mengungkapkan bahwa pihaknya akan memberikan replik besok. “Kita akan memberikan respon terhadap jawaban Termohon itu dalam replik besok,” tandasnya. (*)

Sumber berita + foto (*/HH/Salinan Jawaban Tim Kuasa Hukum Polres Malaka)
Editor (+ rony banase)