Arsip Tag: psbb di jakarta

Perpanjangan PSBB DKI Jakarta Jadi Penentu Transisi ke ‘New Normal’

42 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Provinsi DKI Jakarta hingga 4 Juni 2020 mendatang, menjadi fase penentu masa transisi menuju kenormalan baru atau New Normal.

Hal itu dikatakan Anies dalam keterangan resminya di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, pada Senin, 25 Mei 2020.

“Perpanjangan ini adalah masa menentukan. Mengapa? Karena bila, di hari-hari ini, penularan di Jakarta menurun, angka kasus baru menurun, kemudian yang biasa digunakan oleh para ahli epidemiologi yang disebut reproduction number, angkanya sekarang di Jakarta sekitar 1, bisa turun di bawah 1, maka mulai sesudah tanggal 4, kita bisa melakukan transisi menuju normal baru,” jelas Anies.

Dalam hal ini, kenormalan baru dapat dilakukan pada masa transisi pasca PSBB apabila penambahan kasus bisa dikontrol. Akan tetapi, jika ternyata penambahan kasus Covid-19 justru meningkat, maka Anies mungkin akan mengambil langkah untuk kembali ke awal atau memperpanjang PSBB.

“Tetapi, bila hari-hari ke depan angkanya meningkat, karena kita mulai bebas, mulai bepergian, tidak disiplin menggunakan masker, tidak disiplin mencuci tangan, maka ada potensi kita harus memperpanjang seakan mengulang proses yang kita kerjakan kemarin (PSBB). Ini yang sudah kita kerjakan di Jakarta,” kata Anies.

Anies juga mengatakan bahwa sebelum dan sesudah diberlakukan PSBB, angka pengendalian kasus Covid-19 menunjukkan kemajuan yang signifikan. Anies yakin bahwa hal itu merupakan hasil dari peran serta masyarakat yang taat aturan sesuai yang telah ditetapkan pemerintah sebagai upaya memutus penyebaran Covid-19.

“Ini adalah kerja dari masyarakat Jakarta dan Bodetabek,” kata Anies.

Berdasarkan data yang diperoleh dari survei Pemprov DKI dan beberapa akademisi Fakultas Kesehatan Masyarakat, pembatasan yang dilakukan di wilayah Jakarta dan Bodetabek menunjukkan bahwa hampir 60 persen warga tidak bepergian.

“Kendaraan pribadi pun tinggal 45 persen, Mass Rapid Transit (MRT) penumpangnya tinggal 5 persen, bahkan kalau bis penumpangnya tinggal 10—12 persen. Artinya ada penurunan yang sangat signifikan,” terang Anies.

Menurut Anies, hal yang sudah mulai tampak berdasarkan data tersebut masih perlu diwaspadai. Terutama saat ini DKI Jakarta tengah berhadapan dengan situasi musim mudik dan arus balik Idul Fitri, yang berpotensi menyebabkan terjadi lonjakan arus masyarakat memasuki wilayah Ibu Kota.

Hal itu dilakukan agar kerja keras Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta seluruh komponen hingga masyarakat dalam menurunkan Covid-19 tidak menjadi sia-sia, karena apabila Jakarta terkena imbas gelombang kedua penambahan Covid-19, maka permasalahan akan lebih sulit dikendalikan.

“Ini dilakukan, agar kerja keras puluhan juta orang di Jakarta, ada 10 juta, Jabodetabek adalah lebih dari 25 juta, selama dua bulan lebih bekerja keras menjaga, dan menurunkan tingkat penularan Covid. Kita tidak ingin kerja keras kita batal, karena muncul gelombang baru penularan Covid. Kalau itu sampai terjadi, maka yang menderita adalah kita semua di Jakarta,” pungkas Anies. (*)

Sumber berita dan foto (*/Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional)
Editor (+rony banase)

Anies Baswedan : SIKM Jadi Syarat Mutlak untuk Masuk Wilayah DKI Jakarta

79 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 47 Tahun 2020 tentang Surat Izin Keluar-Masuk (SIKM) sebagai syarat mutlak yang harus dimiliki oleh warga untuk keluar atau masuk ke wilayah Jakarta.

Adapun keputusan yang diatur melalui Pergub tersebut adalah untuk menekan angka kasus Covid-19 yang juga disesuaikan dengan Surat Edaran Ketua Gugus Tugas Percepatan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020. Dalam Pergub tersebut, dijelaskan bahwa SIKM dapat diperoleh melalui laman resmi http://corona.jakarta.go.id  atau http://bit.ly/SIKMJABODETABEK

Dalam situs tersebut juga mengatur bahwa sektor yang diperbolehkan untuk keluar-masuk wilayah DKI Jakarta hanya meliputi bidang kesehatan, keuangan, logistik, industri strategis, bahan pangan, energi, perhotelan, konstruksi, komunikasi dan teknologi informatika, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu.

Baca juga :

https://gardaindonesia.id/2020/05/24/jubir-covid-19-jangan-kembali-ke-jakarta-keluar-masuk-jakarta-wajib-ada-sikm/

Selain SIKM, persyaratan lain yang harus dimiliki bagi setiap warga yang hendak memasuki wilayah DKI Jakarta adalah surat keterangan sehat dan dibuktikan dengan hasil tes cepat (Rapid Test) dan tes Swab Polymerase Chain Reaction (PCR), surat dinas dari instansi atau perusahaan dan dokumen perjalanan lainnya seperti kartu identitas resmi.

Oleh sebab itu, Anies, melalui keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menegaskan agar masyarakat sebisa mungkin menunda dulu untuk masuk ke wilayah Jakarta apabila tidak memiliki kepentingan seperti yang telah disebutkan dalam aturan Pergub tersebut.

“Bila anda berencana ke Jakarta dan tidak memilki ketentuan-ketentuan yang disebutkan di sini (di laman  http://corona.jakarta.go.id ), tidak memiliki hasil tes (kesehatan), maka tunda dulu keberangkatannya (ke Jakarta),” tegas Anies, pada Senin, 25 Mei 2020.

Apabila ada pihak yang memaksa, Anies juga mengingatkan bahwa siapa pun akan mengalami kesulitan di perjalanan. Sebab, dalam hal ini semua pintu keluar-masuk dari dan menuju wilayah DKI Jakarta dijaga ketat oleh aparat keamanan yang melibatkan unsur Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan sebagainya.

Para petugas tidak akan segan-segan meminta untuk kembali ke asalnya kepada mereka yang memaksa masuk tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. “Bila Anda memaksakan, justru nanti Anda akan mengalami kesulitan di perjalanan. Mengapa kesulitan? Karena Anda harus kembali. Pemeriksaan akan ketat,” tegas Anies.

Hal itu juga dilakukan agar kerja keras Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta seluruh komponen hingga masyarakat dalam menurunkan Covid-19 tidak menjadi sia-sia, karena apabila Jakarta terkena imbas gelombang kedua penambahan Covid-19, maka permasalahan akan lebih sulit dikendalikan.

“Ini dilakukan, agar kerja keras puluhan juta orang di Jakarta, ada 10 juta, Jabodetabek adalah lebih dari 25 juta, selama dua bulan lebih bekerja keras menjaga, dan menurunkan tingkat penularan Covid. Kita tidak ingin kerja keras kita batal, karena muncul gelombang baru penularan Covid. Kalau itu sampai terjadi, maka yang menderita adalah kita semua di Jakarta,” jelas Anies.

Sebagai informasi, Provinsi DKI Jakarta masih menjadi wilayah dengan angka kasus Covid-19 tertinggi dengan jumlah terkonfirmasi positif sebanyak 6.628 yang mana ada 2.044 masih dalam perawatan, 1.648 dinyatakan sembuh, 506 meninggal dunia dan sebanyak 2.430 melakukan isolasi mandiri.

Kemudian untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) ada sebanyak 27.281 di mana 297 orang masih dalam proses pemantauan dan 26.984 telah selesai dipantau. Selanjutnya untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) ada sebanyak 9.987 dengan perincian 722 orang masih dirawat dan 8.265 dinyatakan sehat dan telah diperbolehkan pulang. (*)

Sumber berita dan foto (*/Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional)
Editor (+rony banase)

Apa Saja Aturan Naik Pesawat Komersial Selama PSBB? Yuk Simak

86 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) memberlakukan aturan bagi calon penumpang pesawat komersial pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal itu dilakukan sebagai upaya mendukung pemerintah dalam memutus rantai penularan Covid-19.

Kepala KKP Kelas 1 Bandara Soekarno-Hatta, Anas Ma’ruf mengatakan aturan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi untuk Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idul Fitri Tahun 1441 H dan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Sesuai regulasi dari pemerintah tersebut, maka penerbangan hanya dikhususkan bagi calon penumpang dengan keperluan perjalanan dinas, pengusaha dan Warga Negara Indonesia (WNI) yang baru pulang ke Tanah Air dari luar negeri atau repatriasi. Dalam hal ini tentunya kriteria penumpang tersebut harus memiliki syarat sebelum naik pesawat.

“Pembatasan penerbangan sudah dibatasi sesuai Permenhub 25 Tahun 2020. Yang boleh terbang hanya untuk logistik dan Warga Negara Indonesia (WNI) repatriasi. Kemudian ada SE Nomor 4 Gugus Tugas bahwa penerbangan (komersial) dibuka hanya untuk orang-orang tertentu seperti yang memiliki tugas (dinas),” jelas Anas di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada Kamis, 21 Mei 2020.

Pada implementasi penerapan, KKP memberlakukan tiga pemeriksaan atau check point bagi calon penumpang sebagai syarat sebelum naik ke pesawat.

“Kita melakukan pengawasan mulai dari pintu masuk check point,” kata Anas.

Syarat yang pertama adalah calon penumpang akan diperiksa temperatur suhu dan saturasi oksigen oleh tim Gugus Tugas di pintu pemeriksaan pertama. Apabila yang bersangkutan diketahui memiliki suhu tubuh 38 Celsius atau lebih, maka petugas akan membawanya ke ruang isolasi.

Kepala KKP Kelas 1 Bandara Soekarno-Hatta, Anas Ma’ruf

Pemeriksaan yang lain adalah kelengkapan dokumen kesehatan dan perjalanan yang lain seperti surat keterangan sehat yang disertai hasil Rapid Test. Dokumen kesehatan ini penting untuk menjamin perjalanan seluruh penumpang dan kru kabin dalam keadaan sehat dan tidak membawa virus atau penyakit lainnya.

“Beberapa kasus yang kami temukan adalah dokumen kesehatan tidak valid. Misal punya surat kesehatan, tapi tidak membawa surat (hasil) Rapid Test,” kata Anas.

Dalam hal ini, Anas menganjurkan bahwa hasil Rapid Test dianjurkan dilakukan maksimal pada 7 hingga 10 hari sebelum perjalanan. Apabila lebih dari itu, maka Rapid Test sebagai syarat dokumen kesehatan sebelum perjalanan tidak akan diterima.

Kemudian syarat yang juga harus ditunjukkan kepada petugas Gugus Tugas adalah penumpang wajib memiliki surat tugas dari dinas atau perusahaan yang bersangkutan, kartu pengenal seperti KTP, SIM, Paspor atau Kartu Keluarga, dan tiket maskapai.

Setelah melalui check point pertama, penumpang akan diterbitkan surat izin kesehatan dan boleh melanjutkan pemeriksaan selanjutnya sesuai protokol bandara dan maskapai penerbangan.

Dari beberapa rangkaian pemeriksaan tersebut, Anas menganjurkan agar calon penumpang dianjurkan datang ke bandara tiga jam sebelum terbang. Selain itu dia juga mengimbau kepada seluruh calon penumpang pesawat agar memenuhi aturan protokol kesehatan selama di bandara dan diharapkan dapat memiliki syarat yang ditentukan sebelum naik pesawat.

“(Kalau syarat lengkap) Prosesnya cepat. Tapi kami anjurkan (calon penumpang datang ke bandara) tiga jam sebelum penerbangan,” jelas Anas.

Sebagai informasi tambahan, lampiran dokumen kesehatan dan dokumen perjalanan juga menjadi syarat utama bagi calon penumpang pesawat untuk membeli tiket hanya melalui kantor resmi yang ditunjuk maskapai. Sementara ini pemesanan online tidak dibuka dan tidak dianjurkan membeli melalui daring maupun aplikasi travel lainnya.

Selain menerapkan pemeriksaan dokumen calon penumpang pesawat, KKP juga memberlakukan protokol kesehatan seperti menjamin kebersihan lingkungan dan sterilisasi fasilitas bandara dengan cairan disinfektan, mengatur jarak aman di tiap kursi ruang tunggu pesawat dan memberlakukan jarak aman di dalam kabin pesawat pada masing-masing maskapai.

“Kursi pesawat dikurangi 50 persen (untuk jaga jarak). Selain tempat duduk diatur, protokol di dalam pesawat juga harus diikuti. Pesawat kita awasi, sanitasi pesawat kita awasi, kru pesawat juga. Dia harus juga menunjukkan sehat (dibuktikan dengan surat keterangan sehat),” pungkas Anas.(*)

Sumber berita dan foto (*/Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional)
Editor (+rony banase)

FKM Flobamora Bagikan Sembako, APD dan Masker untuk IKB NTT Jabodetabek

108 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Forum Komunikasi Masyarakat (FKM) Flobamora NTT Se-Jabodetabek, membagikan 300 paket sembako dan 2.000 Alat Pelindung Diri (APD) dan 2.000 masker kepada Perwakilan Ikatan Keluarga Besar (IKB) NTT, Flobamora se-Jabodetabek, di lapangan Dislitbang TNI AD Matraman Jakarta Timur, pada Minggu, 18 Mei 2020.

Bakti sosial ini di hadiri oleh Ketua Umum, Bendahara Umum, Sekretaris Jenderal, dan para Pengurus/perwakilan Ketua IKB Flobamora Se-Jabodetabek.

Daniel Tagu Dedo selaku DPP FKM Flobomora mengatakan, kegiatan ini digelar untuk membantu dan untuk mengurangi beban para Pekerja asal NTT yang telah di PHK dan dirumahkan.

“Kegiatan ini digelar sebagai wujud kepedulian FKM Flobamora kepada Warga IKB NTT Se-Jabodetabek yang di-PHK dan dirumahkan pada masa pandemi Covid-19,” tutur Daniel saat memberikan sekapur siri dan menyerahkan paket sembako secara simbolis kepada perwakilan Ketua IKB NTT Diaspora, Jabodetabek.

Daniel mengungkapkan, kurang lebih 2.000 masyarakat NTT yang telah di PHK dan dirumahkan. “Imbas Covid-19, kurang lebih 2.000 orang asal NTT yang telah di-PHK dan dirumahkan. Juga PSBB yang ditetapkan pemerintah DKI Jakarta membuat Perusahaan Swasta menjadi gundah, bingung. Hingga berimbas pada para pekerja,” kata Daniel yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama Bank NTT.

Sekretaris Jenderal DPP FKM Flobamora, Martinus Laba Uung (kanan berbaju merah hitam) Flobamora saat menyerahkan paket sembako kepada salah satu warga IKB NTT Jabodetabek 

Sementara, Martinus Laba Uung selaku Sekretaris Jenderal DPP FKM Flobamora menjelaskan, selain program Bhakti sosial ini, juga Program khusus FKM Flobamora adalah database seluruh orang Nusa Tenggara Timur yang ada di Se-Jabodetabek

“Selain kegiatan bakti sosial ini, kami juga akan fokus menata database seluruh anggota atau masyarakat Nusa Tengara Timur yang berdomisili di Jabodetabek,” terang Martin Uung biasa disapa.

Martin juga mengharapkan persatuan dan kesatuan seluruh rakyat NTT yang berdomisili di Jabodetabek untuk memanfaatkan lahan kosong yang ada di DKI Jakarta

“Kami pengurus FKM Flobamora berharap kita tetap bersatu. Selain itu, ada banyak lahan kosong yang ada di Jabodetabek dapat dimanfaatkan untuk berupaya dan mendorong basodara semua untuk memanfaat lahan kosong seperti menanam sayur, kangkung darat dan sebagainya,” imbau Martin. (*)

Sumber berita dan foto (*/Humas FKM Flobamora NTT Se-Jabodetabek)
Editor (+rony banase)

Cerita dan Peran ‘Public Figure’ Perangi Covid-19

100 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Figur publik atau public figure menjadi sosok penting dalam memberikan dukungan untuk memerangi pandemi Covid-19, sebab mereka memiliki kekuatan utama seperti reputasi, nama baik, dan prestasinya yang dikenal masyarakat. Sehingga apa yang dilakukan oleh mereka akan lebih didengar dan diikuti oleh masyarakat melalui kampanye atau kegiatan positif lainnya.

“Bagaimana seorang pesohor itu ketika menyampaikan sesuatu, itu berpengaruh secara psikologi, karena masyarakat merasa mengenal dia dari karya-karyanya,” ujar presenter dan artis Choky Sitohang di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Sabtu, 16 Mei 2020.

Sebagai presenter dan public figure, Choky juga melakukan upaya-upaya untuk mencegah penularan virus corona jenis baru dengan bekerja dari rumah selama kurang lebih dua bulan. Meski hal itu tentu memberikan dampak risiko bagi dirinya, namun Choky menganggap semua bisa disesuaikan dengan pola hidup baru, sebagai dukungan kepada pemerintah untuk memerangi pandemi Covid-19.

“Kegiatan utama semua dimulai dari rumah. Benar-benar semua dari rumah. Tentu ini ada kerugian dari sisi kami. Ini semua adalah risiko yang memang bukan hanya kami saja yang hadapi. Saya yakin kita semua juga menghadapi hal yang sama. Tetapi apa yang menjadi anjuran pemerintah adalah yang terbaik bagi kami,” ujar Choky.

Sejalan dengan Choky, artis muda dan berbakat Olivia Zalianty juga melihat kehadiran public figure sangat berperan dalam memberikan contoh upaya gotong-royong dengan berbagai kegiatan seperti kesenian hingga penggalangan dana. Sebab, dalam menghadapi musibah pandemi Covid-19 ini harus dilakukan secara bersama-sama.

Dialog Choky Sitohang, Olivia Zalianty,dan Tim Gugus Tugas di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Sabtu, 16 Mei 2020.

“Musibah ini membangkitkan semangat gotong-royong kita. Mungkin pemerintah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun justru hal itu juga membangkitkan bahwa ini saatnya kita menunjukkan kita bisa bergotong-royong dengan skala besar,” jelas Olivia.

Dalam kesempatan yang sama, artis kenamaan Marcella Zalianty juga merasakan bahwa pandemi Covid-19 juga berdampak pada kegiatan rumah produksi dan memaksa para pekerja seni tidak dapat melakukan aktivitas sehingga tidak dapat mendapatkan penghasilan. Oleh sebab itu, dia bersama Persatuan Artis Film Indonesia melakukan penggalangan dana untuk sektor seni yang terkena dampak pandemi.

“Kita menggalang dana dari kita untuk kita dan kita, alhamdullilah sudah dua minggu lalu sudah didistribusikan bantuan kepada 250 pekerja film, dan sekarang quarter kedua kita melanjutkan bekerja sama dengan Kitabisa.com kita bikin lelang barang artis yang mana hasilnya akan kita donasikan pekerja seni lebih luas lagi. Kita juga melakukan kegiatan berbagi kasih melalui konser amal,” jelas Marcella.

Dalam menghadapi pandemi Covid-19, ada yang kemudian berbeda pendapat dari banyak orang bahkan kalangan seniman papan atas. Perbedaan pendapat mengenai penyebaran virus SARS-CoV-2 juga dapat memunculkan beragam opini masyarakat.

Menurut pandangan dari kalangan pesohor, hal itu tentunya memang wajar terjadi karena beberapa sebab. Namun, hal yang perlu digaris bawahi adalah pentingnya pemahaman mengenai sesuatu yang telah terbukti dan berdasarkan hasil penelitian para ahli serta literasi.

“Teori boleh ada, pemikiran orang boleh berkembang, khayalan imajinasi adalah salah satu cara bertahan hidup, kita hargai. Tapi apa yang penting adalah apa yang ada di depan mata. Jadi ketika hasilnya sudah ada, menelan korban jiwa, penyebaran virusnya begitu cepat ini sudah kita baca literasinya. Ini fakta itu data. Dan kita tidak perlu membingungkan diri kita dan mengajak banyak orang lain untuk ikut bingung dengan sebuah teori yang dasarnya belum dapat dibuktikan,” tegas Choky.

Olivia Zalianty

Menurut Olivia, masyarakat juga harus dapat memahami perbedaan pendapat. Namun Olivia, melihat pandemi ini sebagai hikmah adalah lebih penting. Lagi pula bagi dia, untuk membahas detil mengenai virus corona jenis baru ini bukan ranah para public figure, melainkan tugas para virulogi atau imunologi sebagai ahlinya.

“Apa pun yang terjadi, mau konspirasi atau ini virus hoaks atau apa, yang pasti Tuhan mengizinkan. Karena ini terjadi. Apa pun itu, kita berusaha mengambil hikmah saja yang terbaik,” jelas Olivia.

Di sisi lain, hal yang juga tak kalah paling penting untuk mengajak semua masyarakat bersama-sama memerangi pandemi Covid-19 adalah penyebaran informasi yang terpadu, benar adanya dan mereduksi informasi yang salah. Sehingga pemberian pemahaman yang benar tidak membuat masyarakat menjadi bingung dan dapat mengambil langkah bersama-sama secara gotong-royong

“Informasi-informasi mengenai kesehatan itu harus disampaikan kepada masyarakat secara benar, sehingga tidak membuat masyarakat ini bingung,” jelas Marcella.

“Kunci utamanya adalah masyarakat harus menjaga disiplin, menjaga kesehatan dan menjaga imunitas masing-masing, kalau tidak disiplin artinya kita tidak ikut membantu pemerintah, negara, dan sesama dalam memutus rantai pandemi Covid-19, sementara itu menjadi hal yang penting untuk kehidupan dan membuat roda ekonomi menjadi normal kembali,” pungkas Marcella. (*)

Sumber berita dan foto (*/Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional)
Editor (+rony banase)

Pemerintah Fokus Kendalikan Covid-19, Presiden : Kurva Harus Turun di Juli

88 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh jajarannya bahwa fokus kerja yang paling utama saat ini adalah menangani dan mengendalikan Covid-19 secepat-cepatnya. Presiden berpandangan, negara yang akan menjadi pemenang adalah negara yang berhasil cepat mengatasi Pandemi Covid-19.

Untuk itu, Presiden meminta semua jajaran mengerahkan tenaga, energi, dan kekuatan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 dan menangani dampak yang menyertainya.

“Target kita di bulan Mei ini harus betul-betul tercapai, sesuai target yang kita berikan yaitu kurvanya sudah harus turun, dan masuk pada posisi sedang di bulan Juni, di bulan Juli harus masuk pada posisi ringan, dengan cara apa pun,” tegas Presiden saat memberikan arahan pada sidang kabinet paripurna Pagu Indikatif RAPBN Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan secara telekonferensi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 6 Mei 2020.

Menurut Kepala Negara, kerja besar tersebut tidak bisa hanya dilakukan Gugus Tugas tapi juga harus melibatkan seluruh elemen bangsa, seluruh jajaran pemerintahan, organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan, partai politik dan sektor swasta.

“Saya yakin jika kita bersatu, jika kita disiplin dalam menjalankan PSBB dan semua rencana yang sudah kita siapkan, kita akan bisa mengatasi Covid-19 secepat-cepatnya,” imbuhnya.

Presiden juga menegaskan bahwa dalam penanganan Covid-19 ini semua jajaran pemerintahan harus betul-betul berpegang pada prinsip-prinsip good governance, memegang teguh transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, tujuan pemerintah saat ini hanya satu: keselamatan seluruh rakyat, baik keselamatan di bidang kesehatan maupun di bidang sosial ekonomi.

“Dalam mencapai tujuan itu, pemerintah harus bergerak dengan cepat. Karena memang situasinya bersifat extra ordinary yang memang memerlukan kecepatan dan ketepatan. Tetapi dalam menjalankan tugas ini, pemerintah, juga kita semuanya harus juga siap untuk diawasi, siap untuk dikontrol, bukan hanya oleh lembaga-lembaga negara, seperti DPR, BPK, tapi juga oleh seluruh masyarakat,” tandasnya. (*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)
Editor (+rony banase)

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Minta Warga Jakarta Patuhi PSBB

141 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 meminta warga di DKI Jakarta untuk mematuhi aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah disetujui Menteri Kesehatan sebagai salah satu upaya bersama memutus penyebaran Covid-19.

“Ini penting karena keputusan ini ditujukan untuk melindungi kita semua dari kemungkinan terjadi penularan Covid-19 dari orang lain,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto dalam konferensi pers di Graha BNPB di Jakarta, pada Selasa, 7 April 2020.

Ia mendorong masyarakat untuk bersama-sama tetap bekerja dan belajar dari rumah, jaga jarak fisik ketika berkomunikasi, dan menggunakan masker ketika terpaksa harus keluar rumah. Selain itu, beribadah dari rumah, menghindari kegiatan berkumpul dan membatasi mobilitas sosial.

Menurut Yuri, dengan kepatuhan dan disiplin termasuk dari warga, maka tujuan dari PSBB yakni memberikan jaminan untuk memutus rantai penularan virus corona jenis baru ini bisa terlaksana.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menetapkan status PSBB untuk wilayah DKI Jakarta untuk mempercepat penanganan Covid-19. Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Menkes Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tentang PSBB di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani pada 7 April 2020.

Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta wajib melaksanakan PSBB sesuai ketentuan perundang-undangan dan secara konsisten mendorong dan menyosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

Pelaksanaan PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. PSBB di DKI Jakarta berlaku pada tanggal ditetapkan yakni mulai 7 April 2020.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengirimkan surat usulan PSBB kepada Menkes bagi wilayah itu pada 1 April 2020 mengingat DKI Jakarta menjadi salah satu pusat Covid-19.

Tak hanya itu, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pada 5 April 2020 juga mengirimkan surat kepada Menkes terkait usulan penetapan PSBB di DKI Jakarta. (*)

Sumber berita dan foto (*/Agus Wibowo–Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB)
Editor (+rony banase)