Arsip Tag: rudi s kamri

MRS Kalah di Praperadilan: Tanda Rontoknya Dukungan Sang Dalang

1.136 Views

Oleh : Rudi S Kamri

Melihat nasib Muhammad Rizieq Shihab (MRS) saat ini dibanding dua bulan lalu seperti bumi dan langit atau perbandingan yang sangat mencolok 180 derajat. Saat tanggal 10 November 2020 lalu dia pulang dielu-elukan bak pahlawan. Konon katanya hari kepulangannya pun sengaja ‘di-setting’ bertepatan dengan Hari Pahlawan.

Alih-alih seperti Ayatullah Khomeini yang pulang dari pengungsian dari Perancis untuk memimpin revolusi Iran, “keperkasaan” Rizieq Shihab ternyata hanya bertahan beberapa hari.

Tanggal 10—14 November 2020 kejemawaan MRS seperti over dosis. Dia liar tak terkendali. Presiden dihina, TNI dan Polri dilecehkan, malah mengancam memenggal kepala segala. Dia merajalela karena merasa dilindungi oleh “kelompok” bandar yang menjamin kebebasan dia untuk berbuat apa saja.

Tapi sang Bandar atau sang Dalang mulai kehilangan nyali saat negara yang direpresentasikan di awal oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrachman tampil garang menggergaji MRS dan FPl. Setelah itu, kewibawaan negara mulai berangsur bangkit pulih saat Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mohammad Fadil Imran juga tampil menggebrak.

Duet maut Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya yang kompak membuat MRS dan FPl ciut nyali. Bahkan terkesan sang Dalang malah kabur mengumpet tinggal gelanggang meninggalkan RS dan kelompoknya. Skenario menggunakan RS sebagai proxy untuk menekan Pemerintah Pusat dan menebarkan bibit politik identitas dalam Pilkada Serentak 9 Desember 2020 gagal total. Bahkan RS berhasil tunduk takluk masuk meringkuk dalam tahanan. Dan tidak lama kemudian FPl sudah diumumkan sebagai ormas yang terlarang di negeri ini. Pengumuman pelarangan FPl adalah tanda kuat Negara hadir kembali melawan arogansi kelompok yang selama ini semena-mena.

Upaya MRS untuk mengajukan gugatan pra-peradilan atas status penahanan dan kasusnya pun pada Selasa, 12 Januari 2021 kandas di tangan hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini bisa dimaknai dengan kemenangan Negara atas angkara murka yang merajalela. Polri pun seolah di atas angin untuk semakin lebih percaya diri memorak-porandakan kekuatan RS dan kelompoknya.

Dengan nafas yang megap-megap, MRS masih berupaya menggugat Pemerintah melalui Mahkamah Konstitusi. Entah kaitannya apa. Tapi biarkan saja, bagi saya apa yang akan dilakukan RS dan kelompoknya hanya gertak sambal belaka. Mereka sudah tidak punya kekuatan lagi. Bahkan rekening mereka diblokir negara untuk pro yustisia pun mereka tidak mampu mencegah. Mereka hanya teriak tertinggal serak di media. Tapi seperti berteriak di ruang hampa. Tidak ada yang peduli.

Kini, MRS dan kelompoknya sudah menjadi barang rongsokan di mata Sang Dalang. Sudah tidak ada nilai lagi. Sudah dianggap tidak bisa digunakan sebagai kuda pacu untuk keperluan sang Dalang. Inilah politik. Saat masih punya potensi kekuatan, dipuja-puji dengan sebutan setinggi langit. Namun, pada saat sudah lunglai tak berdaya meringkuk dalam tahanan dan kekuatannya pun sudah ambyar hancur lebur, RS dan kelompoknya ditinggal begitu saja. Inilah ironi dalam realitas perpolitikan kita.

MRS dan kelompoknya sudah pernah saya bahas memang bukan kelompok berideologi terlalu tinggi. Mereka hanya kelompok pragmatis. Mereka hanya digunakan sebagai centeng atau kelompok penekan. Mereka hanya bergerak atas kehendak Sang Dalang.

Kini, ibaratnya mereka seperti wayang kulit yang kehilangan gapitnya, lunglai tak berdaya. Berserak ke sana kemari. Tapi, saya yakini mereka hanya sedang tiarap. Pada saat tersedia amunisi untuk menggerakkan mereka lagi, mereka bisa bangkit kembali dan bisa bergerak lagi. Entah kapan.

Negara harus waspada. Bukan hanya waspada kepada para wayang yang tengah menjadi gelandangan, tapi juga harus waspada terhadap kiprah Sang Dalang. Negara harus berani mematikan gerak Sang Dalang. Agar jangan kembali membuat kerusuhan dan kerusakan.(*)

*/Penulis merupakan pegiat media sosial

Foto utama (*/istimewa)

Sahabatku Dari Bandung, Kang Dudung

184 Views

Oleh: Rudi S Kamri

Rabu, 16 Desember 2020, saya berkesempatan bertemu Dharmawangsa-1 alias Panglima Kodam Jayakarta, Mayjen TNI Dudung Abdurrachman. Saat masuk di ruang tamunya, beliau sudah menunggu. Beliau menyapa saya dengan sangat ramah seolah kami sahabat lama, padahal ini perjumpaan pertama kami berdua.

“Saya selalu melihat penampilan Mas Rudi di Kanal Anak Bangsa TV dan selalu membaca tulisan Mas Rudi. Keren dan sangat mengedukasi masyarakat,” kata beliau membuka percakapan sambil mengacungkan jempol.

Jujur saya tersanjung dan tersipu. Apalah saya ini, sehingga tulisan dan opini saya sempat dinikmati seorang Pangdam yang paling populer se-Indonesia Raya saat ini. Lalu laiknya kawan akrab, kami mengobrol seru. Beliau bercerita tentang isu aktual yang terjadi sebulan terakhir. Mulai dari perintahnya membabat habis semua baliho di seluruh Jakarta, sampai dukungan penuh kepada Polri khususnya Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Fadil Imran yang selalu memanggilnya dengan sebutan ‘abang’.

Semua diceritakan dengan mata berbinar- binar penuh semangat plus dengan body language yang dinamis.

“Mas Rudi, Panglima Besar Jenderal Sudirman memimpin gerilya melawan tentara Belanda saat umur beliau 34 tahun, masak saya tentara umur sudah 55 tahun, nurunin baliho aja gak berani,” ujarnya dengan serius.

Saya bilang kepada beliau:
“Tahu gak Mas Jenderal, keberanian Mas Jenderal menurunkan baliho MRS, disambut suka cita seluruh masyarakat Indonesia khususnya Jakarta. Kami merasa negara kembali hadir setelah selama empat hari (10—14 November 2020) kami merasa kehilangan eksistensi negara dan hal itu secara psikologis mengangkat moral kami untuk kembali semangat menjaga NKRI,” ujar saya.

Beliau takzim mendengar

“Negara tidak boleh kalah sama ormas radikal, Mas Rudi. Memang dia siapa berani mengacak-acak peraturan negara? Memang dia siapa, merasa bebas melecehkan Presiden, TNI dan Polri serta seenaknya mengancam orang? Saya akan babat habis siapa pun yang memecahbelah bangsa ini,” ujarnya tegas sambil memperlihatkan beberapa video ujaran kasar MRS.

“Gak khawatir dianggap terlalu berani, Mas Jenderal?” tanya saya menggoda.

“Lah Mas Rudi aja berani mengecam dia, apalagi saya tentara,” ujarnya sambil tertawa.

“Saya hanya taat pada perintah pimpinan saya dalam hal ini, KSAD, Panglima TNI dan Presiden, Mas. Selama usaha saya menjaga keamanan Jakarta direstui atasan saya, saya akan terus hajar siapa saja yang mengganggu kebinekaan Indonesia, Pancasila dan NKRI,” tegasnya dengan berapi-api.

Itulah sekilas pembicaraan saya dengan sahabat baru saya Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurrachman. Tidak semua pembicaraan saya dengan beliau bisa saya tulis di sini untuk konsumsi publik. Karena menyangkut strategi dan rencana aksi untuk melawan radikalisme dan intoleransi. Tapi jujur, saya menjadi sangat bangga punya pelindung NKRI seperti Mas Jenderal Dudung.

Beliau juga bercerita tentang masa kecil dan remaja yang penuh perjuangan saat menjadi tulang punggung keluarga setelah ditinggal wafat ayahanda di usia 12 tahun. Beliau harus berjualan klepon dan menjadi loper koran di Bandung sebelum berangkat ke sekolah.

“Dari pengalaman masa kecil yang penuh perjuangan itu membuat saya tergerak ingin selalu mengabdi untuk melindungi masyarakat dengan sebaik-baiknya,” pungkas Jenderal kelahiran Bandung, 19 November 1965.

Saya tertegun. “Mas Jenderal, kiprah panjenengan, menginspirasi dan mempersatukan semangat kami rakyat sipil untuk berani bersuara melawan kelompok ormas radikal yang berlindung di balik jubah agama. Dan jujur keberanian Mas Jenderal saya rasa juga memompa semangat Kapolda Metro Jaya untuk berani tegas menegakkan marwah hukum. Jadi tugas Kapolda Metro Jaya akan lebih mudah, karena didukung penuh Pangdam Jaya,” ujar saya.

“Siap Mas Rudi, saya hanya menjalankan amanah yang diberikan pimpinan kepada saya. Tapi tetap terus dibantu dengan narasi dan opini Mas Rudi ya,” kata beliau.

Siap Mas Jenderal. Selanjutnya saya dipamer video suara emas beliau saat bernyanyi. Suaranya sangat bagus dan kebetulan kami punya penyanyi favorit yang sama: Didik Kempot. Kapan-kapan kita harus nyanyi bareng Mas Jenderal, lagu “Pamer Bojo”. Dan akan lebih afdal kalau nanti saya sudah ketemu bojo yang bisa saya pamerin. Beliau tertawa tergelak…..

Pertemuan kami cukup singkat, karena beliau sudah ditunggu Kapolda Metro Jaya di ruang tamu bawah. Kami berpisah untuk segera bertemu lagi untuk wawancara lebih panjang melalui channel TV Youtube saya Kanal Anak Bangsa.

Selamat bertugas Mas Jenderal, Gusti Allah selalu menjaga dan melindungimu.(*)

Menteri Korupsi Lagi, Kapan Tim Kerja Presiden Dibenahi ?

305 Views

Oleh: Rudi S Kamri

Satu lagi penjahat tumbang. Penjahat kemanusian yang rakus melalap hak kaum duafa, kaum masyarakat miskin yang sedang bertahan hidup dari serangan pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi. Menteri Sosial Yuliari Batubara ini memang masih tersangka di KPK, tapi entah saya Haqul Yaqin menteri kaya raya keturunan pengusaha ini pasti terlibat bancakan dana bansos.

Entah saya sangat jijik melihat manusia korup. Apalagi pejabat yang tega merampok hak kaum masyarakat miskin yang sedang megap-megap sekarat. Di mata saya, mereka sejatinya setan yang diberi casing manusia. Atau manusia berjiwa iblis. Ini salah satu ekspresi kemarahan saya melihat ketamakan yang merajalela di negeri ini. Semua kemewahan yang diberikan negara dengan uang rakyat ternyata membuat mereka tidak bersyukur. Rumah mewah, mobil mewah, ruangan kerja mewah, malah menjadikan mereka manusia pongah !

Khusus Menteri Yuliari Batubara dari PDIP ini, saya pernah membuat kritikan keras terkait peringatan Hari Pahlawan sebulan lalu. Menteri super narsis ini mempromosikan dirinya melalui ratusan spanduk dan baliho super besar bergambar DIRINYA (tanpa gambar Pahlawan satu pun) mengelilingi TMP Kalibata. Dan semua pasti dibiayai negara, simak https://youtu.be/PABE4yX6Gis

Sehari setelah kritikan keras saya, spanduk dan baliho tiba-tiba lenyap diganti beberapa spanduk hanya tulisan. Kebodohan dan kekonyolan yang dibiayai negara. Hadeuuh….

Harus diakui pilihan Presiden Jokowi untuk mengisi jabatan di Kabinet Indonesia Maju kali ini memang sangat buruk dan amburadul. Setahun masa kerja dua menteri tumbang. Belum lagi menteri-menteri lain yang sama sekali tidak perform untuk bekerja dalam teamwork di masa krisis. Saya tidak peduli dari mana menteri-menteri itu berasal, siapa yang meng-endorse dan titipan dari siapa. Keputusan tertinggi dan terakhir di tangan Presiden. Yang diberikan amanah oleh rakyat adalah Presiden. Jadi Presiden yang seharusnya bertanggungjawab untuk membenahi silang sengkarut mental koruptif dan tidak becus kerja para menteri. Karena hak prerogatif melekat di jabatan seorang Presiden.

Presiden Jokowi sudah berbulan-bulan lalu membuat janji untuk memecat menteri yang tidak becus kerja tapi janji tinggal janji. Belum pernah terbukti. Tapi rakyat masih sabar menunggu Presiden Jokowi menunaikan janjinya. Kesabaran rakyat luar biasa meskipun tetap ada batasnya. Hanya saja saya menyesalkan tindakan kurang sigap dari Presiden untuk mengambil langkah.

Ada yang bilang Presiden tidak bisa grasa-grusu, tapi dalam peperangan melawan pandemi dan terpuruknya ekonomi yang akut seperti saat ini, kelambatan Presiden dalam mengambil keputusan bisa dimaknai Presiden ragu-ragu, Presiden tersandera dengan partai politik dan berbagai perspektif yang lain. Negara tidak boleh mendikte persepsi rakyat.

Momentum Menteri Edhi Prabowo sudah berlalu, Presiden Jokowi belum juga bergerak merapikan kabinetnya. Sekarang ada momentum baru dengan terlibatnya Menteri Yuliari Batubara merampok jatah uang makan rakyat. Lalu apa lagi yang ditunggu, Pak Presiden? Haruskah menunggu satu menteri atau beberapa menteri lagi yang memakai rompi oranye KPK? Apalagi dana yang digelontorkan negara untuk penangan ekonomi nasional dan pandemi Covid-19 ini sudah ratusan trilyun (sekitar 700 triliun). Uang sebanyak ini yang didukung UU khusus kebal pidana, memang rawan untuk diselewengkan.

Rakyat saat ini masih sabar menunggu dengan cermat tindakan cepat dan ligat dari seorang Presiden Jokowi untuk berbenah diri dan merapikan kekacauan ini. Tapi kesabaran rakyat bukan tanpa batas apabila melihat Presiden tidak kunjung bergerak dengan tuntas.

Rakyat tidak perlu lagi melihat di rapat terbatas Presiden “marah-marah” rakyat hanya ingin Presiden “sigap berbenah” !

Salam SATU Indonesia

Foto (*/istimewa)

Siapa Bermain Api di Omnibus Law?

1.044 Views

Oleh: Rudi S Kamri

Siapa bermain api di Omnibus Law? Sekarang lagi tren, hari ini, kemarin dan esok, semua sibuk membakar Omnibus Law. Omnibus, anda tahu? Itu adalah bus yang pertama kali diperkenalkan di Paris tahun 1820; itu bus yang bisa mengangkut begitu banyak orang, makanya disebut dengan Bus Omni atau Omni Bus. Kemudian, sejarahnya Omni Bus dikembangkan di Amerika Latin menjadi semua yang bisa masuk dalam satu keranjang dinamakan Omnibus.

Kalau anda makan semua hal dan digabungkan dalam satu perut, maka perut anda adalah Perut Omnibus Law.

Sahabat Indonesia, Omnibus Law adalah suatu undang-undang yang merangkum begitu banyak undang-undang yang ada untuk dipadukan, disatukan dalam suatu kerangka undang-undang yang integratif; itu semangat yang ingin disampaikan Presiden Jokowi. Karena apa? Indonesia, dari dulu terkenal, undang-undang satu ke undang-undang lain saling tabrakan.

Nah, ini yang tidak dikehendaki oleh Presiden Jokowi. Makanya, dia memerintahkan pembantunya dan kerja sama dengan anggota DPR untuk membuat yang namanya Omnibus Law. Dari 79 undang-undang disatukan dalam keranjang Omnibus Law dan ada 11 klaster. Salah satu klaster yang mendapatkan resistensi cukup keras adalah klaster Undang-undang Cipta Lapangan Kerja. Ini yang sedang ramai.

Sahabat Indonesia, kita harus mengakui bahwa ide Presiden Jokowi membuat Omnibus Law untuk Undang-undang Cipta Lapangan Kerja, itu luar biasa. Semangatnya adalah memadukan undang-undang yang saling bertabrakan selama ini, dalam satu undang-undang yang permanen yang mengatur semuanya, bukan hanya pekerja tapi juga iklim usaha yang menyangkut masalah iklim investasi di Indonesia. Kita membutuhkan itu! Mengapa? Khusus pada saat pandemi sekarang, kita membutuhkan recovery yang luar biasa dan itu kita membutuhkan investor asing untuk masuk di Indonesia.

Sahabat Indonesia, Indonesia terkenal menjadi negara yang tidak terlalu seksi bagi investor! Kenapa? Bukan karena sumber daya kita tidak melimpah! Bukan karena apa? yang paling utama ternyata karena tidak ada kepastian hukum di negeri ini. Itu yang mereka katakan!

Hukum atau peraturan sering tumpang tindih, sehingga mereka bingung. Nah,ini akan dipersatukan oleh Presiden Jokowi dalam suatu undang-undang yang sangat integratif yang namanya Omnibus Law Undang-undang Cipta Lapangan Kerja artinya ini penyempurnaan dari undang-undang yang ada bukan menghapuskan atau bukan malah merugikan para pihak di dalamnya.

Dalam Undang-undang Cipta Lapangan Kerja, tidak ada satu pun pasal-pasal yang merugikan buruh atau pekerja Tidak ada satu pun yang merugikan asosiasi pengusaha atau investor. Intinya, Presiden Jokowi ingin membuat iklim usaha yang kondusif, makanya beliau ingin dikenang sebagai “Bapak Omnibus Law Indonesia”.

Tapi pertanyaannya sekarang, Mengapa Omnibus Law khususnya yang klaster Undang-undang Cipta Lapangan Kerja ini, begitu mendapat tolakan? Nah, ada beberapa hal. Saya mau kritik Pemerintah dan DPR bahwa mungkin selama ini pemangku kepentingan yang ada di asosiasi pekerja atau federasi buruh atau yang lain-lain atau mungkin akademisi kurang didengar suaranya, makanya menimbulkan resistensi. Tapi, kalau dari versi Pemerintah atau DPR, mereka telah melakukan itu, mungkin kurang optimal.

Sahabat Indonesia, beberapa hari ini muncul penolakan terhadap Omnibus Law Undang-undang Cipta Lapangan Kerja. Muncul berbagai keluhan bahwa Undang-undang Cipta Lapangan Kerja merugikan buruh ini dan itu. Ada, mungkin 12 item. Ternyata, begitu ditelisik lebih dalam lagi semuanya hoaks alias berita palsu. Kenapa tidak ada di Undang-undang Cipta Lapangan Kerja ini yang merugikan buruh?,  Masalah buruh kontrak atau pekerja dengan paruh waktu atau cuti, itu pun tidak ada yang dirugikan. Semuanya diatur! Mungkin mereka kurang teliti dan membacanya. Nah, yang paling mungkin lagi, ada kelompok tertentu yang menggunakan isu Omnibus Law ini untuk membuat kegaduhan.

Sebagai rakyat, saya percaya yang terakhir, kenapa? Kalau mau punya itikad baik, Harusnya mereka datang ke DPR sebelum diundangkan kemarin, untuk menyampaikan tidak setuju poin ini, ini, dan ini! Bukan dengan turun ke lapangan dengan membuat chaos, apalagi di saat pandemi yang harusnya, kita semua menjaga jarak aman satu sama lain.

Nah, ini apa yang terjadi? Beberapa hari yang lalu, Ketua Serikat Pekerja mengancam akan membuat demo besar-besaran, demo nasional. Kemudian, ada lagi nih, yang mantan Jenderal, mantan Panglima TNI. “Kami mendukung gerakan mogok nasional!”

Pertanyaannya, tahu gak sih orang-orang ini dengan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja? Kalaupun ada yang tidak sempurna, sempurnakan!. Duduk bersama, kita sempurnakan! Ada jalur-jalur lain untuk menyempurnakan itu. Yang pertama, kita bisa melakukan yang namanya penekanan kepada DPR untuk me-review kembali undang-undang itu. Bisa ! Toh itu belum diundangkan sekarang.

Sahabat Indonesia, undang-undang ini belum serta merta berlaku pada hari ini juga, meskipun sudah diketok palu oleh Ketua DPR. Perlu peraturan turunan di bawahnya, perlu Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur Peraturan Wali Kota, Peraturan Bupati. Jadi, pasti panjang urutannya.

Jadi, Kenapa kita terburu-buru mau menghantam pemerintah dalam kaitan ini? Saya kok tidak yakin mereka punya niat yang baik! Mohon maaf, Sahabat Indonesia karena saya tahu kelihatannya orang-orang ini punya intens yang negatif, punya kehendak negatif untuk membuat kegaduhan.

Oke, yang pertama tadi yang namanya judicial review bisa dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Kalau sebagai warga bangsa atau kelompok warga bangsa tidak setuju dengan undang-undang, kita bisa melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Semua ada jalurnya, semua ada jalannya, semua ada mekanismenya! Kenapa itu tidak dilakukan? Jangankan masalah pasal demi pasal, dibatalkan pun bisa! Kalau MK memutuskan seperti itu. Kita ada dua jalan, untuk meminta DPR untuk me-review kembali atau minta kepada MK uji materi. Ada jalannya, ada mekanismenya, ada caranya!

Sahabat Indonesia, Saya dengar hari ini, dan mungkin besok mereka menggerakkan mahasiswa, karena dianggap pemerintah zalim.

Hai mahasiswa! Mengerti gak anda Omnibus Law Undang-undang Cipta Lapangan Kerja? Sudah belajar belum? Jangan bergerak, beraksi, hanya berdasarkan asumsi atau kabar bohong! Sebagai intelektual anda memalukan, sebagai pemimpin bangsa, memalukan kalau anda ikut dalam tarian dari orang-orang yang sengaja membuat chaos!

Pelajari dulu, satu demi satu, pasal demi pasal. Kalau tidak, memalukan! Nanti, anda kayak Kuda. Kuda tunggangan para politisi, kuda tunggangan para gelandangan politik, kuda tunggangan para petualang, yang ingin berebut kekuasaan dari negara ini. Malu!, Anda calon pemimpin bangsa. Kalau saya jadi Anda, saya akan datang ke ketua DPR atau pemerintah minta penjelasan lebih detail seperti apa. Apakah benar Hoaks ini? Tentunya, Hoaks tak ada yang benar! Tolong belajar mengerti tentang sesuatu yang esensial, Jangan hanya di permukaan, Anda bergerak menggerakkan orang di masa pandemi. Belum, nanti terjadi klaster, Anda harus bertanggung jawab! Kalau penyebaran Virus Corona ini muncul dari demonstrasi ini, Anda bertanggung jawab! Jangan asal teriak, jangan memprovokasi!

Belum lagi, saya dengar ada anak STM mau turun juga, semakin kuat dugaan saya bahwa demo-demo untuk menolak Omnibus Law ini adalah demo-demo yang sangat manipulatif dan rekayasa. Oleh siapa? oleh orang-orang yang menginginkan kegaduhan di negeri ini.

Saya bukan pendukung pemerintah, tapi saya mendukung Indonesia! Saya menginginkan ada kedamaian, Saya menginginkan kehidupan yang harmoni, apalagi di masa pandemi ini. Semua lagi bertahan dari serangan virus, semua bertahan dari serangan pandemi ekonomi yang mengancam kita, Anda merusaknya dengan serta merta, ini sangat tidak fair!

Jadi, saran saya kepada adik-adik mahasiswa atau anak STM atau kelompok-kelompok pekerja, Jangan mau anda dijadikan tunggangan kaum politisi busuk yang sekadar ingin memanfaatkan keberadaan anda di lapangan! Yang rugi siapa? Anda! Nanti, kalau investor tidak mau datang ke sini, nanti kalau pengusaha hengkang dari Indonesia, pabrik-pabrik tutup! Siapa yang rugi? Anda, bukan?

Tidak ada dalam pasal demi pasal di Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dihilangkan dari Undang-undang Cipta Lapangan Kerja! Justru, disempurnakan! Pelajari itu!, jangan hanya beraksi, berasumsi dari tulisan wa (whatsapp) grup atau media sosial yang lain. Cross check, benar gak sih? bisa cross check di media mainstream, televisi, media yang akurat! Jangan dari media abal-abal. Jangan dari Instagram saja, jangan dari wa saja!, demo-demo tahun kemarin diputar, kerusuhan kemarin diputar kembali, hanya untuk menebar ketakutan.

Hati-hati!, negara kita ini sedang digerogoti dari dalam, bukan oleh orang asing, tapi oleh orang kita sendiri! Oleh siapa? Oleh orang yang ingin sekali berkuasa.

Sahabat Indonesia, Hati-hati, Kalau tidak sempurna, mari kita sempurnakan. Kalau tidak lurus, mari kita luruskan! Pemerintah itu bukan dewa, Presiden bukan manusia setengah dewa, bisa juga diberikan masukan, saran, intinya ada niat dari kita.

Saya mohon maaf, Sahabat Indonesia, saya tidak melihat niat baik dari para pentolan demo, pentolan yang menggerakkan, memobilisasi orang turun ke lapangan di masa pandemi ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kenapa? mereka mengorbankan kesehatan para pekerja, mengorbankan para mahasiswa, mengorbankan para pelajar STM untuk turun ke lapangan berhadapan dengan aparat keamanan. Mereka hanya ingin menimbulkan chaos, menimbulkan kegaduhan.

Kasihan Polisi kita, kasihan Tentara kita harus dibenturkan dengan sesama. Jahat sekali orang yang punya niat seperti itu! Jadi, maaf, tolong Anda sabar dan mohon Anda jangan terpancing dalam provokasi ini. Negara ini sedang ada cobaan, ada pandemi Corona yang belum berakhir.

Mari bersama bersatu padu mendukung lingkungan kita untuk menjadi sehat, dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi. Jangan membuat kegaduhan! Para pekerja tolong belajar apa sih yang anda prioritaskan? ada atau tidak? Dihilangkan atau tidak? Jangan keburu emosi terlalu kreatif dari berita-berita bohong!

Sekali lagi, saya tidak percaya dengan niat baik orang-orang yang ingin menciptakan kegaduhan di negeri. Saya hanya ingin semua pihak semua, pemangku kepentingan, semua kita untuk saling bersinergi membangun bangsa ini, menciptakan kedamaian bukan kegaduhan. Apalagi dirongrong oleh orang-orang yang ingin negeri gaduh, karena ambisi ingin menjadi seorang presiden atau penguasa.

Kalau terjadi instabilitas keamanan di negeri ini, siapa yang rugi? Mereka yang di daerah Menteng, mereka yang di daerah Sudirman atau daerah Cendana? Bukan! Kita rakyat kecil yang rugi, mereka enak uangnya sudah melimpah ruah, di luar negeri sudah banyak uang! Kita tak punya uang! kita sedang berusaha untuk hidup bertahan hidup demi anak kita.

Jangan, kita mau diperalat oleh mereka! para begudal penguasa, mereka adalah penjahat kemanusiaan, karena mereka tidak peduli dengan Anda. Mereka hanya peduli bagaimana berkuasa di negeri ini.

Foto utama oleh cnbcindonesia.com
Editor (+rony banase)

Menakar Empati dan Keindonesiaan Wakil Bupati Kepulauan Natuna

114 Views

Oleh: Rudi S Kamri

Syukur alhamdulillah Puji Tuhan pada Minggu, 2 Februari  2020 pukul 08.40 WIB, saudara-saudara kita 238 WNI dari Wuhan, Hubey China telah mendarat di bandara Hang Nadim Batam. Sesaat kemudian mereka akan menuju ke hanggar kesehatan TNI di Kepulauan Natuna untuk menjalani observasi selama 14 hari untuk memastikan mereka aman dari paparan virus corona.

Kita doakan semoga mereka sehat dan bisa kembali ke keluarga yang sedang cemas menunggu.

Keputusan Pemerintah menentukan Pangkalan Militer TNI di kompleks Pangkalan Udara Raden Sajad Kepulauan Natuna untuk lokasi observasi adalah keputusan yang tepat. Pertama, fasilitas kesehatan di Pangkalan Militer tersebut sudah lengkap dan juga sudah dilengkapi fasilitas observasi sesuai dengan standar WHO. Kedua, lokasi Pangkalan Militer TNI tersebut jauh dari pemukiman penduduk. Ketiga, Kepulauan Natuna yang letaknya jauh adalah lokasi strategis untuk melokalisasi penyebaran virus apabila terjadi kasus yang tidak diinginkan.

Namun ada yang aneh dalam proses kemanusiaan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah, yaitu komentar bodoh dari Wakil Bupati Natuna, Kepulauan Riau. Mesti bergelar Master dan sudah menjadi Pejabat Negara ternyata tidak menjamin sehatnya logika dan nurani seorang anak bangsa yang bernama Ngesti Yuni Surapti ini.

Sebagai manusia Indonesia seharusnya dia punya empati terhadap saudara-saudara yang sedang dirundung masalah serius. Dan sebagai Pejabat Negara di daerah sangat tidak elok kalau secara terbuka menyatakan penolakan terhadap keputusan atasan di Pemerintah Pusat.

Ngesti Yuni adalah contoh Pejabat yang tidak punya etika ketatanegaraan dan rasa keindonesiaan serta nurani kemanusiaan. Ujaran penolakannya secara terbuka di hadapan media telah memprovokasi sebagian masyarakat Kepulauan Natuna. Ini sangat disesalkan dan memprihatinkan. Dan perilaku Ngesti Yuni adalah salah satu dampak negatif dari produk otonomi daerah yang kebablasan. Dia merasa dipilih langsung oleh rakyat sehingga merasa bisa seenaknya melawan Pemerintah Pusat.

Syukur alhamdulillah, Pemerintah Pusat yang diwakili Panglima TNI, Menteri Kesehatan dan Menteri Luar Negeri tegas bersikap. Penolakan Wakil Bupati yang merupakan kader Golkar ini dibungkam dengan tetap menunjuk Pangkalan Militer TNI di kompleks Pangkalan Udara Raden Sajad Kepulauan Natuna sebagai lokasi observasi saudara kita dari Wuhan, China.

Saya berharap Bupati Kepulauan Natuna, Gubernur Kepulauan Riau menegur keras kurang ajarnya Wakil Bupati Ngesti Yuni. Kalau perlu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan sanksi keras kepada Ngesti Yuni. Kalau dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagi tata laksana hubungan Pusat dan Daerah. Dalam demokrasi tetap harus ada tata aturan khususnya yang menyangkut hubungan hirarki strutural di organisasi pemerintahan. Kalau tidak, rusak negeri ini akan terpecah jalan sendiri-sendiri.

Untuk saudara kita WNI dari Wuhan China, selamat datang di tanah air. Mudah-mudahan anda semua sehat dan lolos dari paparan virus corona. Dan segera kembali ke keluarga yang sedang cemas menunggu kedatangan anda di rumah.

Untuk Tim Evakuasi, saya mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya. Semoga Tuhan membalas budi baik Bapak-Ibu. Dan anda semua selalu sehat walafiat.

Untuk Ngesti Yuni … Shame On You !
Salam SATU Indonesia

Penulis (*/Pegiat Media Sosial)
Editor (+rony banase)