Arsip Tag: stunting di ntt

Pencegahan Stunting Ibarat Membangun Rumah di Atas Batu Cadas

324 Views

Oleh : Dra. Bernadeta M. Usboko, M.Si.
(Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat Provinsi NTT)

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada usia anak di bawah 2 (dua) tahun / 1.000 hari pertama kehidupan yang disebabkan oleh masalah gizi kronis sebagai akibat dari asupan gizi yang kurang dalam jangka waktu yang lama sehingga anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki kerterlambatan dalam berpikir.

Kondisi tersebut semakin diperparah karena anak yang mengalami masalah stunting rentan terhadap berbagai penyakit dan sulit berprestasi. Anak dengan masalah stunting daya tangkapnya akan sesuatu sangat lamban, mau dikasih apa saja tidak bisa.

Masalah stunting menyebabkan generasi yang dihasilkan mendapat predikat sumber daya manusia berkualitas rendah, karena stunting sangat berpengaruh terhadap produktifitas serta pertumbuhan otak dan fisik anak.

Masalah stunting tidak hanya dialami oleh keluarga yang kurang mampu di desa, namun dapat juga dialami oleh keluarga berada di daerah perkotaan. Hal ini dikarenakan stunting bukan semata masalah gizi makanan namun juga masalah pola asuh dan pola makan yang tidak bergizi seimbang serta sanitasi yang kurang bersih; Jadi siapapun bisa mengalami stunting terlepas dari tingkat ekonominya. Anak kita pun beresiko stunting jika sulit makan, atau sering sakit menyebabkan tidak ada selera / napsu makan rendah.

Akhir-akhir ini selain maraknya masalah Pandemi Covid-19; masalah Stunting juga cukup tinggi menghiasi halaman depan media massa, bahkan menjadi bahan perbincangan hangat. Hal ini karena dampak masalah stunting sulit diperbaiki dan merugikan masa depan anak yang berkaitan erat dengan perolehan generasi unggul, generasi berkualitas. Banyak usaha telah dilakukan untuk mencegah dan menangani stunting, selain sosialisasi antara lain membentuk satu desa model di setiap kabupaten/kota yakni dengan memberi asupan gizi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, bayi antara 6—12 bulan, balita 1—5 tahun, anak PAUD dan anak SD melalui penyediaan makanan tambahan bergizi seimbang.

Puskesmas juga telah melakukan pendampingan kepada orang tua dalam memberikan makanan kepada anak-anak. Anak harus makan makanan yang dilengkapi dengan sayuran dan daging serta ikan, dalam bentuk bubur. Namun, hasilnya belum maksimal seperti data dari berbagai media yang menunjukkan bahwa 5.151 balita yang tinggal di Ibu Kota Kupang menderita stunting. Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) Februari 2020, Kota Kupang berada pada presentase 32,23 persen dari 15.980 balita yang diukur status gizinya. Kota Kupang termasuk tertinggi ketiga dari 22 kabupaten/kota se NTT untuk gizi buruk dan posisi enam kurang gizi. Kabupaten yang tertinggi pertama dan kedua gizi buruk dan kurang gizi adalah Kabupaten Kupang, dan TTS, dan Rote Ndao pada posisi ketiga.

Kota Kupang merupakan barometer provinsi NTT menunjukkan perkembangan gizi buruk yang digambarkan selama 3 tahun terakhir sebagai berikut : tahun 2018 sebanyak 218 orang, 2019 sebanyak 353 dan Februari 2020 sebanyak 796 orang. Data Dinas Kesehatan NTT, menunjukkan bahwa jumlah stunting pada 2018 sebesar 30,1 persen dan 2019 turun menjadi 27,9 persen.

Dra. Bernadeta M. Usboko, M.Si. (Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat Provinsi NTT)

Ramai dibicarakan bahwa angka stunting masih tinggi dan sulit menuntaskannya. Demikian pula penyebab stunting adalah pola asuh kurang memadai, anak dititip pada nenek atau keluarga karena ibu cari nafkah ke luar kota, anak terinfeksi berulang atau kronis, sanitasi buruk, enggan membawa anak ke puskesmas atau rumah sakit. Kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi kalori namun minim gizi seperti kudapan kaya pemanis maupun MSG tidak hanya berisiko membuat anak kekurangan nutrisi, namun juga membentuk pola makan yang tidak sehat.

Menghindari terjadinya stunting memang memerlukan ketekunan, usaha menyeluruh dari semua pihak dan menjadi tanggungjawab bersama. Pencegahan dan penanganan stunting harus tuntas sampai akar dan dilaksanakan secara terintegrasi, terpola, tersistim dan berkesinambungan melalui pola pengasuhan dan pemberian makanan tambahan dengan pendekatan persuasif berdesain kearifan lokal serta dukungan dari berbagai pihak. Disamping itu, perlu komitmen dan kerja sama terpadu lintas sektor untuk memberi perhatian pada sanitasi, kebutuhan air bersih, pemberian makanan tambahan, pola asuh, pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kelahiran serta pola hidup bersih dan sehat.

Berdasarkan uraian diatas, selain perhatian bagi anak usia 0—2 tahun juga penting bagi calon pasangan yang akan menikah dengan memberi pemahaman saat pembekalan pranikah tentang : pertama, kesehatan reproduksi; kedua, perencanaan ekonomi keluarga; dan ketiga kesiapan membangun rumah tangga yang mandiri. Tiga hal ini dimaksudkan atau dengan harapan rumah tangga yang dibangun bisa melahirkan keturunan yang sehat dan menjadi keluarga yang memiliki kematangan ekonomi, sehingga dapat menghasilkan generasi unggul dan bernas serta memiliki daya saing.

Kita bangga memiliki bangsa yang kuat dan maju dilengkapi dengan sumber daya manusia mumpuni, mampu mengikuti perkembangan zaman dan dapat mengatasi berbagai kesulitan sehingga tidak terpuruk atau bahkan hancur karena perubahan zaman. Kita berpegang pada prinsip: “Lebih baik satu langkah seribu orang dengan satu kata satu perbuatan satu mulut satu tindakan dengan landasan kokoh seperti tukang bangunan membangun pondasi rumah di atas batu cadas, simaklah bacaan kitab suci yang terambil dari Matius 7 : 24—27. Jika ingin membangun rumah yang kokoh bangunlah diatas batu sehingga bila badai dan topan menghadang, rumah tetap kokoh.

Membangun rumah seibarat membangun manusia. Membangun rumah dengan pondasi batu cadas tentu kuat dan sulit diterpa badai dan rumah tersebut akan cepat selesai dibangun jika kerjasama dan sama-sama bekerja dengan tugas masing-masing. Demikian pula membangun manusia harus berpondasi kokoh dan keterlibatan banyak pihak dengan porsi atau peran masing-masing.

Masyarakat NTT bangkit untuk sejahtera, berkualitas dan siap berkompetisi dapat dilakukan sejak dini dengan pondasi yang kokoh melalui percepatan pencegahan dan penanganan stunting, dengan langkah sebagai berikut : pertama, Regulasi linier dilaksanakan dengan semangat militansi sesuai kewenangan, komitmen, konsisten, berkesinambungan dan berjenjang dari pusat sampai desa ; Kedua, Perkuat bimbingan teknis dan pendampingan sampai akar rumput dengan memanfaatkan kader-kader posyandu, champion desa dan kecamatan disertai form pencatatan yang seragam dan akurat dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama sebagai kunci. Ketiga, Menekan pertumbuhan stunting juga dapat dilakukan antara lain melalui sosialisasi yang dilaksanakan melalui lembaga-lembaga keagamaan/berita mimbar, secara khusus bagi calon pasutri (pasangan suami istri) saat kursus pernikahan atau pendidikan pranikah. Informasi semacam ini dapat dilanjutkan para kader posyandu dan champion dalam berbagai kesempatan antara lain, pemeriksaan kehamilan, immunisasi, penimbangan bayi dan balita. Keempat, Lanjutan poin 3 bagi calon pasutri, akhir kursus pernikahan atau pendidikan pranikah wajib dilanjutkan dengan implementasi pembentukan kelompok atau secara mandiri membuat dan atau memanfaatkan pekarangan/halaman/kebun/kintal sebagai dapur hidup, apotik/kebun sehat, khusus menanam tanaman yang berguna untuk menunjang kebutuhan gizi calon ibu, ibu hamil, bayi, balita, dan anggota keluarga termasuk remaja putri (calon ibu). Tanaman yang bisa ditanam antara lain kelor, pepaya, berbagai tanaman holtikultura. Untuk motivasi meningkatkan semangat ibu-ibu dan anggota keluarga sesewaktu pada momen tertentu diadakan lomba (lomba kebun, lomba masak, lomba kebersihan, lomba sehat dan sebagainya); Kelima, Poin 3 dan 4 dapat dilakukan bersama antara lembaga keagamaan, PKK, Dharma Wanita dengan pemerintah seperti Dukcapil, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk ketahanan perempuan dan keluarga, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk pengadaan sumur bor dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (untuk bimbingan teknis dan Pendampingan); Kenam, Kegiatan ini dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan perangkat daerah terkait serta dapat memanfaatkan Dana Desa. Ketujuh, Perlu pencanangan desa sehat, desa sejahtera bebas stunting sebagai labsite/labschool/embrio, dengan memilih satu desa sebagai lokus dan fokus.

Akhir kata, stunting tidak dapat dicegah hanya pada 1.000 hari pertama bayi dilahirkan, tetapi harus dilakukan secara kontinyu sesuai dengan siklus kehidupan manusia yakni dimulai dari ibu dan rahim yang sehat. Mari dengan peran masing-masing kita bersama perangi stunting, dimulai dari berperilaku hidup sehat, minum air bersih dan sehat serta mengonsumsi makanan bergizi dari kebun/ pekarangan/halaman sendiri, istirahat yang cukup, memanfaatkan/menggunakan fasilitas pemerintah sesuai kebutuhan (puskesmas, Posyandu, Rumah sakit, sekolah dan sebagainya). Mendapatkan generasi sehat, cerdas, dan beraklah mulia adalah tanggung jawab bersama. Mulailah sejak dini dari rahim ibu seibarat membangun rumah dengan pondasi di atas batu cadas yang kokoh. (*)

Foto utama (*/indonesiabaik.id)
Foto pendukung (*/koleksi pribadi)

Cegah Stunting di NTT, PKK Tidak Boleh Lagi Berwacana!

430 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Drs. Josef A. Nae Soi, M.M. meminta tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk terus melakukan aksi nyata dalam mencegah stunting. Mengurangi wacana dan melakukan evaluasi berkala.

“Stunting kita masih tinggi. Kita tidak boleh lagi berwacana. Saya minta pengurus PKK baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota ke depannya, dua sampai tiga bulan sekali, turun untuk mengecek ke lapangan, lihat stunting sudah turun atau bertambah. Sehingga saat kegiatan jambore tahun berikutnya, kita punya data lengkap tentang stunting, “kata Wagub saat membuka Kegiatan Jambore Kader PKK dan Kader Posyandu Tingkat Provinsi NTT tahun 2019 di halaman Rumah Jabatan Gubernur (Rujab), pada Selasa, 10 September 2019.

Penekanan Sirine tanda dibukanya Jambore PKK

Tema yang diangkat dalam kegiatan Jambore kali ini adalah ‘Dengan Semangat Jambore Kader PKK dan Kader Posyandu Tahun 2019 Bersama Kita Cegah Stunting’. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 9—12 September 2019.

Wagub Josef yakin, dengan kader militan dan tersebar di seluruh pelosok desa se-NTT, PKK mampu untuk melaksanakan program nyata dalam menurunkan stunting. Menurut Wagub, stunting, bukan hanya soal gizi buruk, tapi juga faktor sanitasi lingkungan yang masih rendah.

“Kader adalah orang yang tidak pernah putus asa, orang yang tidak pernah kenal lelah. Punya semangat dan etos kerja yang tinggi sesuai dengan semangat kita untuk bangkit menuju sejahtera. Saya minta hasil-hasil diskusi panel selama kegiatan jambore ini dapat menjadi acuan untuk lakukan aksi di daerah masing-masing. Tidak ada lagi wacana, saatnya kerja, kerja, kerja, evaluasi dan kerja, ” ajak politisi Partai Golkar tersebut.

Lebih lanjut, mantan Penasehat Menteri Hukum dan HAM itu menegaskan, dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, NTT pasti akan bangkit dari kemiskinan dan keterbelakangan. Perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi NTT tidak boleh lagi berwacana, tapi bisa bersinergi dengan PKK dalam menyukseskan program dan kegiatannya.

“Nenek moyang kita pasti akan sangat marah bila kita masih miskin. Karena mereka telah mewariskan kekayaan intelektual yang sangat hebat dalam berbagai ragam dan corak tenun yang dipakai oleh-oleh para ibu PKK hari ini. Kita juga punya alam yang sangat indah dan luar biasa. Yang kita butuhkan sekarang adalah kerja bersama dan eksekusi, bukan lagi wacana,” tegas pria asal Ngada tersebut.

Parade kader PKK dalam balutan Tenun Adat NTT

Sementara itu Ketua Panitia, Sinun Petrus Manuk dalam laporannya mengungkapkan, peserta jambore kader PKK dan Posyandu Tahun 2019 diikuti oleh seluruh Kabupaten/Kota se-NTT. Ia memberikan apresiasi atas dukungan dan keterlibatan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Tujuan dari kegiatan ini adalah memberi motivasi, mengetahui daya serap terhadap sumber daya dan meningkatkan kapasitas kader PKK dan Posyandu. Jumlah peserta sebanyak 327 orang. Peserta terbanyak dari Kabupaten Sumba Timur sebanyak 27 orang. Sementara yang paling sedikit dari TTS sejumlah empat orang,” jelas Sinun Manuk.

Ada beberapa kegiatan dalam jambore tersebut adalah pemeriksaan kesehatan ringan, diskusi panel, lomba pidato, lomba penyuluhan Kelompok Kerja (Pokja) I, II, III dan IV, Lomba Pemantauan dan Perawatan bayi umur 0—30 hari, lomba gembira, lomba beregu pesan berantai, lomba beregu permainan ular tangga Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Kegiatan Jambore tersebut dibuka dengan Parade Peserta dari depan Aula Rujab menuju tempat upacara diiringi drumben dari siswa/i SMAN 3 Kota Kupang.

Wagub secara simbolis menyematkan tanda peserta kepada perwakilan peserta dari Flores Timur, , Sumba Tengah, Rote Ndao dan Belu.

Tampak hadir pada kesempatan tersebut Unsur Forkompinda Provinsi NTT, Wakil Ketua dan Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi NTT, Anggota DPRD NTT, pimpinan Perangkat Daerah Provinsi NTT, Ketua PKK Kabupaten/Kota se-NTT, Kader PKK dan Posyandu, organisasi perempuan, insan pers dan undangan lainnya. (*)

Sumber berita (*/Aven Rame—Biro Humas dan Protokol Setda NTT) Foto by Saul Kapitan
Editor (+rony banase)

Angka Stunting Tinggi di NTT; Daulat Samosir : Manfaatkan Faskes dengan Baik

298 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Masalah stunting menjadi fokus pemerintah saat ini, mengingat tingginya angka stunting di NTT, sehingga memerlukan penanganan yang lebih intensif. Menurut dr. Daulat Samosir, untuk mengatasi hal tersebut, harus dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas kesehatan dengan baik.

Hal tersebut disampaikan di ruang kerjanya di BNN Provinsi NTT, Jumat 9 Agustus 2019. Menurutnya, pemanfaatan fasilitas kesehatan yang baik akan sangat menunjang pengurangan angka stunting.

Daulat mengatakan bahwa posyandu menjadi salah satu fasilitas yang harus dimanfaatkan secara benar-benar oleh para praktisi kesehatan.

“Kita harus jemput bola dengan memanfaatkan posyandu karena posyandu bukan hanya untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak, tapi juga untuk mengetahui status gizi, berat badan dan juga melakukan imunisasi”, jelas Plt. Kepala Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi BNNP NTT itu.

Penggunaan fasilitas kesehatan yang baik, menurut Daulat, akan berdampak sangat baik pula pada kondisi anak, terutama pemanfaatan fasilitas kesehatan pada usia kehamilan. Karena masa-masa kehamilan merupakan momen yang akan menentukan anak akan mengalami stunting atau tidak.

“Kesehatan ibu hamil dan janin harus dijaga, dan selalu diasupi dengan makanan-makanan yang bergizi. Karena di mana status gizi seseorang baik,maka stunting itu tidak akan ada”, ujarnya.

Plt. Kepala Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi BNNP NTT, dr. Daulat Samosir

Untuk dapat melakukan itu semua, Daulat menjelaskan bahwa ada beberapa hal dasar yang harus dilakukan, yang pertama adalah mengubah pola pikir masyarakat dengan memberikan pemahaman yang benar tentang pentingnya menjaga kesehatan kandungan.

“Bagaimana ibu-ibu hamil mendapatkan pemahaman yang baik dan benar tentang merawat kehamilan, bagaimana menyikapi kehamilan usia beresiko, bagaimana menyikapi kehamilan pada bulan-bulan rentan penyakit. Itu harus ada pendekatannya”, ujar Daulat.

Perubahan pola pikir masyarakat, menurutnya akan berdampak pada penggunaan fasilitas kesehatan yang tepat sasaran. Masyarakat, terutama ibu-ibu hamil bisa rajin memeriksa kandungannya agar dapat mengetahui kesehatan kandungan dan mendapatkan anjuran dari dokter.

Selain kepada masyarakat, Daulat juga menolak dengan tegas alasan tenaga medis terkait anggaran untuk melakukan pelayanan bagi masyarakat. Menurutnya, ada banyak cara yang bisa digunakan untuk menjangkau masyarakat, salah satunya melalui posyandu.

“Jangan alasan anggaran untuk tidak turun ke posyandu. Saya tidak suka seperti itu. Kita pernah lakukan itu dan terbukti berhasil”, ujar dokter yang pernah berperan menekan angka kematian ibu dan anak menjadi nol persen di Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) pada 2011—2013.

Hal kedua lanjutnya, setelah mengubah pola pikir masyarakat, maka harus diikuti dengan upaya pemenuhan status gizi bagi Ibu hamil serta janin dalam kandungannya.

“Kandungan usia muda jangan malas mengonsumsi makanan bergizi seperti sayur-sayuran dan juga buah”, jelasnya.

Daulat mengungkapkan bahwa dirinya sangat setuju dengan program yang sedang gencar dilaksanakan pemerintah yaitu pengolahan makanan lokal menjadi makanan yang bergizi, terutama daun kelor.

“Saya sangat setuju dengan program pemerintah untuk mengolah daun kelor, karena itu makanan yang bergizi. Karena bukan stuntingnya yang harus diperangi tapi status gizinya yang harus diperbaiki”, ucapnya.

Dirinya menjelaskan bahwa stunting tidak akan ada jika perbaikan status gizi dilakukan sejak dalam kandungan. Sehingga merubah pola pikir masyarakat untuk rutin memeriksakan diri di posyandu maupun puskesmas sangat penting, juga untuk melakukan perbaikan status gizi.

“Hanya ada dua hal, rutin periksakan diri serta perbaiki status gizinya,” tandas Daulat.(*)

Penulis (*/Joe Tkikhau)
Editor (+rony banase)

Dies Natalis XVIII FKM Undana, Stunting jadi Perhatian Utama

507 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Tingginya akan stunting di Nusa Tenggara Timur menjadi perhatian banyak pihak, terutama pemerintahan dan tidak ketinggalan juga pihak kampus sebagai kaum akademisi. Stunting menjadi isu utama yang mendapatkan perhatian penuh Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Undana Kupang pada perayaan Dies Natalis XVIII.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana Dies Natalis ke-XVIII FKM Undana Kupang, Indra Yohanes Kiling, Ph.D, yang ditemui media Garda Indonesia pada Kamis, 8 Agustus 2019,disela-sela kegiatan yang berlangsung di gedung perkuliahan FKM Undana.

Indra menjelaskan bahwa FKM Undana berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat NTT terutama pada masalah stunting.

“Anak-anak yang tubuhnya lebih pendek, itu yang jadi fokus kita”, jelas Indra.

Dirinya menjelaskan bahwa saat ini stunting di NTT pada level darurat sehingga memerlukan perhatian penuh, termasuk dari FKM yang basic-nya pada kesehatan masyarakat.

Terkait rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam menyongsong Dies Natalis FKM pada 14 Agustus 2019 nanti, Indra menyebutkan bahwa pihaknya akan mengadakan seminar berkaitan dengan stunting.

Dirinya menjelaskan bahwa akan hadir pada kegiatan tersebut Ketua tim Pergerakan PKK Provinsi NTT, Perwakilan dari Kementrian Kesehatan, Dinas Kesehatan, LSM terkait seperti Plan International untuk bersama-sama membahas tentang masalah stunting di NTT, serta mencari solusi bersama terkait tindakan yang harus dilakukan.

“Kita akan membahas tentang stunting, fenomena yang sedang terjadi, posisi stunting di NTT serta membahas langkah-langkah yang harus dilakukan bersama”, tegasnya.

Lanjutnya, seminar tersebut akan melibatkan mahasiswa dari FKM sendiri, dari Fakultas Kedokteran Undana, serta dari beberapa STIKES yang ada di Kota Kupang.

“Kita sudah keluarkan undangan, kita berharap ada respon baik dan kita bisa bekerja sama dengan baik untuk mengurangi angka stunting di NTT “, ujarnya.

Selain kegiatan seminar tersebut, pihak FKM juga akan melakukan penelitian terkait stunting juga akan dilakukan pengabdian masyarakat pada tanggal 19 Agustus 2019 bertempat di Desa Lifuleo Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang.

“Pengabdian masyarakat tersebut tentunya hanya bersifat even ya, tapi kita para dosen akan melakukan penelitian juga terkait stunting “, jelas Dosen Prodi Psikologi itu.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Bidang Penalaran dan Keilmuan BEM FKM Undana, David Ndapa Hambur mengatakan bahwa dari ormawa sendiri akan menjalankan penyuluhan kepada masyarakat yang akan dilakukan dalam pengabdian masyarakat tersebut.

Dirinya menyebutkan bahwa masalah stunting adalah masalah serius yang efeknya berkepanjangan dan berdampak terhadap pertumbuhan anak-anak bangsa. Karena kemajuan suatu bangsa tergantung pada generasi penerusnya.

“Untuk mengatasi stunting harus dilakukan dari masa remaja, sehingga kedepan ketika sudah berkeluarga dan punya anak gizinya bisa terpenuhi”, jelas David.

Lanjutnya, stunting juga sangat berpengaruh terhadap kecerdasan anak-anak, sehingga keluarga perlu dibekali pemahan tentang pemenuhan gizi dengan makanan-makanan lokal yang diolah untuk pemenuhan gizi.

Selain itu, terkait ilmu yang dipelajari, dirinya menjelaskan bahwa mahasiswa FKM sudah dibekali dengan pengetahuan tentang pengolahan makanan-makanan lokal yang dapat memperbaiki gizi anak-anak di NTT.

Kita sudah belajar tentang pengolahan makanan lokal untuk pemenuhan gizi”, kelas mahasiswa semester V itu.

Dirinya menjelaskan bahwa kedepan ormawa akan mengusahakan untuk melakukan kegiatan penyuluhan sekaligus pelatihan tentang pengolahan makanan-makanan lokal daerah.

Untuk memeriahkan Dies Natalis XVIII FKM, ada beberapa jenis kegiatan seperti pertandingan tenis meja yang diikuti mahasiswa, dosen dan juga pegawai, ada juga lomba vlog yang akan ditampilkan pada tanggal 14 Agustus mendatang.

Selain itu pada Kamis, 8 Agustus 2019 berlangsung lomba tarian modern yang diikuti oleh 11 tim dengan peserta dosen, mahasiswa serta pegawai dilingkup FKM. Sementara untuk pengumuman juara akan dilakukan pada puncak Dies Natalis nanti.(*)

Penulis (*/Joe Tkikhau)
Editor (+rony banase)

Dinkes NTT & Unicef Inisiasi Tim Terpadu Kesehatan Layanan Ibu dan Anak

221 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Tim Terpadu yang terdiri dari para expert (ahli) dari berbagai institusi kesehatan di masing-masing bidang berkumpul untuk merumuskan rekomendasi secara terpadu dalam rangka peningkatan mutu kesehatan ibu dan anak dan percepatan penanggulangan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pertemuan Tim Terpadu Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak serta percepatan Penanggulangan Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur berlangsung di Crysant Homestay Kupang, 23—24 Juli 2019.

Kepala Dinas Kesehatan NTT, drg. Dominikus Minggu Mere, M.Kes. kepada Garda Indonesia menyampaikan bahwa berangkat dari keprihatinan maka para ahli kesehatan dari rumah sakit, dokter dari institusi pendidikan melakukan identifikasi dan bakal menghasilkan rekomendasi terpadu

“Kita bicara tentang kematian ibu dan anak, juga akan bicara tentang penanggulangan stunting”, ujar drg Domi

Kepala Dinas Kesehatan NTT, drg. Dominikus Minggu Mere, M.Kes saat Pertemuan Tim Terpadu Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak serta percepatan Penanggulangan Stunting

Sebelumnya, menurut drg. Domi bahwa NTT diberi apresiasi terhadap Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak sesuai Pergub No 40 Tahun 2009 dapat menelurkan kebijakan yang berpihak pada percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir.

“Permasalahan tersebut terdapat pada ibu-ibu yang memiliki kemampuan terbatas atau tingkat pendapatan dibawah rata-rata. Namun dalam perkembangannya percepatan penurunan angka kematian tidak terlalu cepat malah angka kematian bayi baru lahir cenderung meningkat, oleh karena itu kita mencoba melihat dan berdasarkan kenyataan dan pengalaman maka saya mengkoordir para ahli dan dikolaborasikan dengan penanggung jawab program”, tutur drg Domi

Selain itu, beber drg Domi, “Kita coba merumuskan, mengkoordinasikan dan melihat kembali analisis situasi yang ada dan melakukan identifikasi lagi berbagai persoalan angka kematian ibu dan bayi dan percepatan penurunan stunting”.

“Dan akhirnya kita akan punya sebuah rekomendasi penanganan secara terpadu baik dari hasil rumusan perencanaan dan bagaimana pelaksanaannya yang akan dikolaborasi dengan kab/kota dan menghasilkan instrumen monitoring evaluasi”, tandas drg Domi.

Sedangkan, dr Bobby M Syahrizal, MPH. Health specialist – UNICEF saat diwawancara Garda Indonesia menyampaikan bahwa UNICEF tetap mendukung Pemerintah Indonesia terutama di Provinsi Nusa Tenggara Timur berupaya mencari strategi pelayanan yang paling optimal bagi Ibu dan anak.

dr Bobby M Syahrizal, MPH. Health specialist – UNICEF

“UNICEF memastikan layanan kesehatan dengan kualitas memadai dan semestinya dapat menjangkau anak-anak dan dapat terbentuk beberapa tahun kedepan”, kata dr Bobby.

Terkait mutu pelayanan yang masih kurang, dr Bobby menjelaskan secara gamblang dengan mengoptimalkan fasilitas kesehatan yang strategis dan mengembangkan pelayanan kesehatan regional yang dapat menjangkau masyarakat

“Memang kendala kita untuk rujukan”, ungkap dr Bobby.

Mengenai kematian ibu saat sebelum dan sesudah persalinan, beber dr Bobby, dengan cara penanganan bagaimana membawa ibu ke faskes sehingga dapat dibantu secara maksimal

“Sebelumnya cukup dengan proses persalinan empat tangan dapat membantu ibu dan anak namun kalau enam tangan lebih baik”, pungkas dr Bobby.

Penulis (+rony banase)

PKK NTT Inisiasi Desa Model & Kerja Kolaboratif Pencegahan Stunting

376 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meminimalisir dan mencegah stunting atau anak kerdil terus dilakukan melalui berbagai program. Upaya tersebut didukung oleh Tim Penggerak PKK NTT dengan melakukan kerja kolaboratif mencegah stunting

Stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir yang biasanya tampak setelah anak berusia 2 tahun.

Salah satu upaya yang dilakukan PKK NTT dengan memberlakukan dan memberdayakan Desa Model di 22 kabupaten/kota untuk pencegahan stunting di Provinsi NTT yang memiliki 1.192 pulau kecil dan besar dan tersebar di wilayah ini dengan luas daerah sebesar 48.718,10 km2

Diinisiasi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT, Julie Sutrisno Laiskodat berkolaborasi dengan Universitas Indonesia, Yayasan PLAN International, Balai POM NTT, Dinas Kesehatan NTT, dan instansi terkait untuk bersama mencari formula tepat untuk memberantas stunting yang tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek

Ketua Tim Penggerak PKK NTT, Julie Sutrisno Laiskodat saat ditemui (Selasa, 11 Juni 2019) dalam Workshop Integrasi Pencegahan Stunting di Tingkat Desa/Kelurahan di Kantor PKK Provinsi NTT pada tanggal 11—13 Juni 2019 menyampaikan ingin memberantas stunting yang menjadi masalah yang bukan hanya di NTT Namun menjadi masalah nasional

“Stunting tidak bisa diberantas dalam jangka pendek dan saya mau adanya desa model untuk memberantas stunting dan gizi buruk dan lintas sektor dapat bergandeng tangan”, ujar Ketua Tim Penggerak PKK NTT

Diskusi kelompok menelaah masalah dan solusi pencegahan stunting

Lanjutnya, saat ini kader-kader PKK dibekali dengan ilmu agar dapat menyampaikan kampanye efektif dan efisien kepada masyarakat.  “Hingga bulan Juni 2019, para Kader PKK dibekali ilmu karena PKK memiliki banyak kader namun kekurangan ilmu”, ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT drg. Dominikus Minggu Mere, M.Kes., mengatakan bahwa NTT perlu banyak orang pintar dan para stakeholder datang untuk bersama mencari model tepat penyelesaian masalah stunting

“Bukan kita kebingungan namun perbedaan sosial budaya di daerah yang memerlukan kajian dan berkolaborasi dengan peran masing-masing di Desa Model pencegahan stunting”, tuturnya

Sedangkan dr Sofia Wangge,Phd., dari Universitas Indonesia menyampaikan bahwa target Bappenas pencegahan stunting di Indonesia harus turun sebesar 2 persen per tahun namun berdasar hasil survei prosentase stunting di NTT masih tinggi dengan prevalensi stunting bayi berusia di bawah lima tahun (balita) mencapai 40,3 persen tertinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia dan dengan prevalensi stunting nasional sebesar 29,6 persen. [*Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan penurunan prevalensi stunting di tingkat nasional sebesar 6,4% selama periode 5 tahun, yaitu dari 37,2% (2013) menjadi 30,8% (2018)]

“Sebenarnya NTT sudah turun 2 persen per tahun namun angka stunting masih tinggi”, tandasnya.

Penulis dan editor (+rony banase)