Arsip Tag: Tindak Pidana Perdagangan Orang(TPPO)

Gubernur 2 NTT: “Moratorium TKI Untuk Benahi Bersama Pengiriman Tenaga Kerja“

122 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id | Tenaga Kerja asal NTT yang mempunyai keinginan untuk bermigrasi melalui proses pengiriman tenaga kerja, harus sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Moratorium Pengiriman TKI/PMI yang dicanangkan dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Viktor Bungtilu Laiskodat dan Josef Nae Soi berdampak terhadap proses perekrutan, pelatihan dan pengirimanan tenaga kerja bersifat mengamankan dan mengawal proses pengiriman TKI/PMI.

Dijumpai usai membuka Dialog Publik AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) /Komisi Hak Asasi Manusia Antar Pemerintah ASEAN, Minggu (14/10/18) di Gedung DPD NTT, Gubernur 2 NTT mengatakan bahwa tujuan moratorium TKI/PMI sebagai berikut:

Pertama, Membenahi sistem perekrutan yang ada. Semua PJTKI yang mau mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri harus laksanakan pelatihan disini dan manfaatkan BLK yang ada. “Kalo mereka (PJTKI-red) tidak mau, Kami usir dan tidak boleh ada PJTKI di Nusa Tenggara Timur walaupun tidak semua PJTKI merekrut orang yang tidak benar,“ tegas Josef Nae Soi.

Lanjut Josef, Perjanjian kerja harus diketahui Pemerintah Daerah, kalo tidak, kami akan menghadap Menteri Tenaga Kerja atau Ketua BNP2TKI untuk melarang merekrut tenaga kerja asal NTT.

Kedua, Bekerja sama dengan Aparat Pemerintah. “Siapapun dia aparat yang merekrut secara Ilegal untuk mengirimkan tenaga kerja, apalagi dibawah umur maka akan minta kepada Pihak Kepolisian untuk ditindak tegas dan tidak bisa main-main lagi,“ tegas Gubernur 2 NTT.

Terkait dengan pemanfaatan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang belum maksimal digunakan, Gubernur 2 NTT mengatakan Moratorium juga dimaksudkan untuk membenahi bersama. “Banyak yang datang ke kami dan sampaikan bahwa akan mati karena sudah keluarkan uang untuk merekrut dan memproses pengiriman tenaga kerja. Saya bilang, You (PJTKI-red) mengingat bahwa akan mati karena sudah keluarkan uang; namun bagaimana dengan saudara-saudara kita yang pulang dalam peti ?, karena 1 (satu) orang saja adalah nyawa manusia,“tandas Josef Nae Soi.

Gubernur 2 NTT mengajak untuk membenahi bersama pengiriman tenaga kerja, karena tidak tutup selamanya; karena Moratorium TKI berarti kita benahi bersama pengiriman tenaga kerja termasuk jalan-jalan tikus pengiriman TKI. “Tentunya kami sebagai Pemerintah harus bekerja keras untuk menyiapkan lapangan kerja dan siapkan perangkat di daerah bersama Bupati memberdayakan ekonomi masyarakat,“ pungkas Gubernur 2 NTT. (+rb)

Stop Kriminalisasi Penyidik TPPO di Polres Sumba Barat

116 Views

Kupang-NTT,gardaindonesia.id-Ketua Satgas Anti Human Trafficking PADMA Indonesia Nusa Tenggara Timur, R Riesta Ratna Megasari mewakili Gabriel Goa, Direktur Lembaga Hukum dan HAM PADMA Indonesia (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) sekaligus Dewan Penasehat Kelompok Kerja Menentang Perdagangan Manusia (POKJA MPM) terpanggil untuk membela Penyidik-Penyidik TPPO yang dikriminalisasi karena bekerja serius dan rela berkorban untuk menangkap dan memproses hukum Pelaku dan Aktor Intelektualis TPPO di Indonesia khususnya di NTT!

“Kami akan usut tuntas oknum-oknum Pejabat Polri yang menjadi backing Human Trafficking! “ ujar Riesta Megasari kepada gardaindonesia.id, Senin/1 Oktober 2018 pukul 21.30 wita.

“Korban Kriminalisasinya adalah Bripka M Ndjuru Manna, Kanit Tipiter Polres Sumba Barat dan Brigpol Rudy Soik, “ungkap Riesta Megasari.

Selanjutnya, dengan sangat tegas Riesta Megasari menyatakan pernyataan sikap sebagai berikut:

Pertama, meminta Komnas HAM, Ombudsman RI, Kompolnas RI dan Komisi III DPR RI untuk mendesak Kapolri agar membela para Penyidik TPPO yang dikriminalisasi dan menindak tegas oknum-oknum Pejabat Polri yang menjadi backing Human Trafficking di Indonesia khususnya di NTT!

Kedua, menyampaikan Proficiat dan Penghargaan Yang Setinggi-tingginya atas kerja keras Polres Sumba Barat yang dipimpin Kanit Tipiter Bripka Martin Djurumana,SH bersama Satgas TPPO Bareskrim Mabes Pori yang mengungkap dan mengusut tuntas serta memproses secara hukum Pelaku dan Auktor Intelektualis TPPO terhadap 3 korban TPPO asal Sumba yang saat ini berkasnya sudah P21!

Ketiga, mendesak Kejari Sumba Barat segera melimpahkan berkas Perkara TPPO yang sudah P21 ke Pangadilan Negeri Sumba Barat bukan mempetieskannya! Kami mengajak solidaritas semua pihak untuk mengawal Proses Hukum TPPO di Kejari dan PN Sumba Barat hingga Mahkamah Agung agar JPU dan Hakim tidak kongkalikong dengan pihak Aktor Intelektualis TPPO apalagi membebaskan mereka dari jeratan hukum!

Keempat,mendesak Komisi Yudisial dan KPK RI agar mengawasi persidangan TPPO mulai dari PN Sumba Barat hingga Mahkamah Agung!

Kelima, mendesak Kapolri dan Kapolda NTT untuk memberikan penghargaan sekolah dan promosi jabatan kepada semua Penyidik TPPO yang telah bekerja keras serta berani mempertaruhkan nyawa dalam mengungkap dan mengusut tuntas jaringan mafiosi Perdagangan Orang NTT serta menangkap dan memproses hukum Pelaku dan Auktor Intelektualis TPPO di wilayah hukum Polda NTT! “STOP BAJUAL ORANG NTT!” (+rb)

Komnas HAM Tindak Lanjuti Penegakan Hukum TPPO NTT, Ketua PADMA Apresiasi

188 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id – Langkah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia yang berencana melakukan pemantauan langsung ke NTT mulai tanggal 23 – 27 Juli 2018 di Kupang dan Nagekeo, diapresiasi oleh Gabriel Goa, Direktur Lembaga Hukum dan Ham PADMA INDONESIA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia), Jumat/2018 Juli 2018 pukul 19.21 wita.

Kepada gardaindonesia.id Gabriel Goa menyampaikan bahwa Komnas HAM tetap setia mengawal penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang(TPPO) dan langkah-langkah Pemerintah Pusat dan Pemprov NTT dalam mengatasi permasalahan Darurat Human Trafficking NTT.

Terkait Kunjungan Komnas HAM, gardaindonesia.id menghubungi Pemantau HAM ,Tama Tamba, Sabtu/21 Juli 2018 pukul 00.08 wita, dibenarkan oleh Tama Tamba, 1 (satu) anggota Komnas HAM dan 3 (staf) yang berencana bertemu dengan Polda NTT untuk membicarakan terkait penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang yang sudah dan sedang ditangani Polda dan Polres-Polres di NTT.

“Untuk Rencana tersebut, Iya “, terang Tama Tamba.

Sedangkan Kepala Biro Penegakan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM RI, Ir Johan Effendi, MSi belum menjawab pesan Whatsapp yang dikirim oleh gardaindonesia.id terkait kunjungan kerja di NTT.

Selain itu, Komnas HAM juga akan memantau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang sudah dibangun di Kupang, Kabupaten Kupang, Tambolaka dan Sumba Barat Daya tetapi belum beroperasi.

Menurut Gabriel Goa,rencananya Komnas HAM akan menanyakan rencana Pemerintah Pusat dan Pemprov NTT membangun lagi LTSA di Maumere dan Labuhanbajo serta rencana pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) standar Internasional di Kupang, Tambolaka, Labuhanbajo dan Maumere.

Lanjut Gabriel, Agenda Komnas HAM lainnya adalah memantau realisasi Program Desa Migran Produktif(Desmigratif) dan memantau serta mendengarkan langsung masyarakat Adat Lambo.dan Lape di Nagekeo yang tanah ulayatnya diambil untuk pembangunan Gedung DPRD Nagekeo dan Waduk Lambo.

“Kehadiran Komnas HAM di NTT menunjukkan bahwa mereka.sungguh-sungguh empati dengan korban(rakyat) yang hak-hak eksobnya dirampas oleh kaum kuat kuasa dan kuat modal “, pungkas Ketua PADMA Indonesia asal Pulau Flores tersebut. (+rb)