Arsip Tag: tppo

Keluarga & Masyarakat Kunci Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang

407 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan kemanusiaan yang akar penyebab masalahnya sangat kompleks, beragam, dengan modus yang terus berkembang.

Hal tersebut disampaikan oleh Vennetia R. Danes, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindakan Pidana Perdagangan Orang (GT PP-TPPO) tahun 2019 yang berlangsung pada Selasa, 15 Oktober 2019 bertempat di Hotel Aston Kupang.

Menurut Vennetia, kasus perdagangan orang bukan hanya sekadar kejahatan kemanusiaan namun merupakan tindakan kriminal luar biasa yang melibatkan sindikat, lantaran banyak korban Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dipulangkan dengan kondisi tubuh penuh jahitan.

Guna memberantas TPPO yang terjadi di Indonesia, terutama NTT sebagai salah satu provinsi penyumbang PMI ilegal terbanyak, diperlukan sinergitas dari seluruh pihak terkait, terutama keluarga dan masyarakat.

“Dalam upaya memberantas TPPO dari hulu sampai ke hilir di Indonesia, diperlukan sinergi dan harmonisasi dari seluruh pihak terkait, mulai dari keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha, lembaga masyarakat dan pemerintah di tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi dan pusat,” jelas Vennetia.

Dirinya mengatakan bahwa pihaknya sudah memiliki beberapa program utama dalam memberantas TPPO diantaranya Community Watch (CW) merupakan model pencegahan TPPO ditingkat akar rumput yang melibatkan partisipasi masyarakat termasuk tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa/lurah, PKK, Karang Taruna, LSM, pendidik dan pelajar.

“Tetangga memperhatikan tetangga. Peran keluarga, masyarakat sebagai siskamling. Dari Pusat Jakarta itu jauh sekali, yang paling tahu itu masyarakat di desa atau kelurahan,” ujarnya.

Yang kedua adalah Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (BKTKI) yang bertujuan memberikan bimbingan bagi keluarga para Pekerja Migran Indonesia.

“Anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya menjadi PMI biasanya tinggal bersama kakek dan neneknya, sehingga terkadang mereka nakal karena kakek atau nenek yang mengasuh sudah tua dan kurang memberikan bimbingan. Mereka terkadang dimanja, kadang juga kesehatan mereka tidak diperhatikan. BKTKI membantu mereka untuk mendapatkan hak-hak mereka,” jelasnya.

Salah satu hal lainnya yang dilakukan adalah dengan menyiapkan para Pekerja Migran Indonesia dengan memberikan berbagai pemahaman, maupun melatih mereka dalam meningkatkan keahlian mereka agar mereka dapat bekerja dengan baik.

Sementara itu, Deputi Bidang Pemenuhan Hal dan Perlindungan Perempuan, Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ghafur Dharmaputra mengatakan bahwa usaha penanganan TPPO memerlukan strategi yang terstruktur, terukur dan saling bersinergi antar sektor.

Lanjutnya, ada beberapa hal lain yang juga perlu diperhatikan, yakni penguatan kelembagaan, penguatan sistem, penegakan hukum, koordinasi dan kerja sama lintas sektor. Peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam memberikan informasi awal kepada penegak hukum terkait indikasi terjadinya TPPO juga menjadi kunci utama dalam memerangi tindakan kejahatan secara umum.

“Walaupun sudah banyak kebijakan dihasilkan, namun implementasinya masih menjadi tantangan dalam pencegahan TPPO, pemberian perlindungan bagi korban, dan penegakan hukum bagi pelaku TPPO. Dari sisi pemerintah, tantangan yang dihadapi adalah masih kurang dan beragamnya pemahaman para pemangku kepentingan tentang kebijakan yang ada belum meratanya kapasitas dan kapabilitas para pemangku kepentingan di daerah,” jelas Ghafur.

Untuk meningkatkan pencegahan dan penanganan TPPO, Vennetia menjelaskan bahwa Kementrian PPPA juga telah menyediakan layanan Sistem Informasi Online (Simfoni), yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan terkait TPPO di daerahnya masing-masing.

“Untuk sementara Simfoni masih berupa pengaduan terhadap kekerasan yang dialami oleh perempuan, kedepan kita akan usahakan untuk Simfoni dapat merangkum berbagai laporan terkait TPPO yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat,” pungkasnya. (*)

Penulis (*/Joe Tkikhau)
Editor (+rony banase)

Terindikasi TPPO, CTKI Asal TTU Dicekal Petugas di Bandara El Tari

218 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Satgas TKI Nonprosedural Bandara El Tari Kupang mencekal 1 (satu) Calon Tenaga Kerja nonprosedural di depan pintu cek in dengan tujuan Surabaya-Pangkalan Bun menggunakan pesawat Lion Air JT 0695, pada Minggu, 30 Juni 2019 pukul 10:10 WITA.

Calon Tenaga Kerja yang bernama Maria Anjilia Haki, lahir di Unina,30 Maret 2001, Perempuan dan berpendidikan akhir Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini berdomisili di RT/RW 004/002, Desa/Kel Luniup Kecamatan Bobok Moenleu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).

Volkes Nanis, SH.MH, anggota Satgaspam Bandara El Tari Kupang, kepada media ini menyampaikan berdasar atas pendalaman wawancara bahwa pada Sabtu, 29 Juni 2019, calon tenaga kerja tersebut bersama Ibu Dessy berangkat dari Wini menuju Kupang dan menginap satu malam di rumah Yanti Sambel di Kampung Solor Kota Kupang.

“Pada Minggu, 30 Juni 2019 sekitar pukul 10.10 Wita pada saat tiba di pintu cek in calon tenaga kerja tersebut mengaku ke Surabaya di tempat kakak untuk menjaga anak, namun di dalam tiket tujuan akhir ke Pekanbaru”, ujar Volkes Nanis.

Lanjut Volkes, “Yang bersangkutan kelihatan gugup dan bingung karena tidak tahu tujuan akhir adalah ke Pekanbaru”.

Lalu, beber Volkes, saat petugas membawa CTKI Asal Kefa tersebut ke posko dan dilakukan interogasi, Ia mengaku ke Surabaya dan bakal dijemput kakaknya

Ibu Elisabeth Ato (Ibu Essy) warga Wini dan CTKI, Maria Anjilia Haki saat diinterogasi Satgas.

Namun, jelas Volkes, saat petugas melakukan wawancara via telpon dengan orang tua kandungnya, mereka mengaku hanya tahu bahwa anaknya ke Surabaya untuk bekerja.

“Orang tua kandung mengaku anaknya dijemput oleh Ibu Elisabeth Ato (Ibu Essy) warga Wini RT.009/004 Desa Humusu C Kecamatan Undana Utara Kab.TTU; untuk bekerja di Surabaya dan Ibu Essy menjanjikan akan memberikan uang siri pinang berjumlah Rp.2 Juta rupiah setelah anaknya tiba di Surabaya”, ungkap Volkes

Lebih lanjut, Volkes menjabarkan bahwa pengantar calon tenaga kerja tersebut mengaku sungguh-sungguh bahwa anak tersebut hanya ke Surabaya untuk menjaga anak

Namun pada saat petugas menunjukan tujuan akhir adalah Kota Pekanbaru Provinsi Riau, akhirnya mereka mengakui salah omong, padahal petugas sudah berkali-kali menanyakan tujuan akhir namun mereka tetap pada pendirian bahwa anak tersebut ke Surabaya saja

“Calon tenaga kerja tersebut tidak tahu kalau dia akan ke Pekanbaru”, beber Volkes

“Diduga ada indikasi TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) berdasarkan hasil interogasi dan pengakuan orang tua kandung dan akan berangkat bekerja keluar daerah secara nonprosedural maka petugas satgas TKI memberikan pemahaman tata cara bekerja kemudian menunda keberangkatan calon tenaga kerja tersebut”, tandas Volkes.

Penulis dan editor (+rony banase)