Arsip Tag: Ujaran Kebencian

Sahabatku Dari Bandung, Kang Dudung

184 Views

Oleh: Rudi S Kamri

Rabu, 16 Desember 2020, saya berkesempatan bertemu Dharmawangsa-1 alias Panglima Kodam Jayakarta, Mayjen TNI Dudung Abdurrachman. Saat masuk di ruang tamunya, beliau sudah menunggu. Beliau menyapa saya dengan sangat ramah seolah kami sahabat lama, padahal ini perjumpaan pertama kami berdua.

“Saya selalu melihat penampilan Mas Rudi di Kanal Anak Bangsa TV dan selalu membaca tulisan Mas Rudi. Keren dan sangat mengedukasi masyarakat,” kata beliau membuka percakapan sambil mengacungkan jempol.

Jujur saya tersanjung dan tersipu. Apalah saya ini, sehingga tulisan dan opini saya sempat dinikmati seorang Pangdam yang paling populer se-Indonesia Raya saat ini. Lalu laiknya kawan akrab, kami mengobrol seru. Beliau bercerita tentang isu aktual yang terjadi sebulan terakhir. Mulai dari perintahnya membabat habis semua baliho di seluruh Jakarta, sampai dukungan penuh kepada Polri khususnya Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Fadil Imran yang selalu memanggilnya dengan sebutan ‘abang’.

Semua diceritakan dengan mata berbinar- binar penuh semangat plus dengan body language yang dinamis.

“Mas Rudi, Panglima Besar Jenderal Sudirman memimpin gerilya melawan tentara Belanda saat umur beliau 34 tahun, masak saya tentara umur sudah 55 tahun, nurunin baliho aja gak berani,” ujarnya dengan serius.

Saya bilang kepada beliau:
“Tahu gak Mas Jenderal, keberanian Mas Jenderal menurunkan baliho MRS, disambut suka cita seluruh masyarakat Indonesia khususnya Jakarta. Kami merasa negara kembali hadir setelah selama empat hari (10—14 November 2020) kami merasa kehilangan eksistensi negara dan hal itu secara psikologis mengangkat moral kami untuk kembali semangat menjaga NKRI,” ujar saya.

Beliau takzim mendengar

“Negara tidak boleh kalah sama ormas radikal, Mas Rudi. Memang dia siapa berani mengacak-acak peraturan negara? Memang dia siapa, merasa bebas melecehkan Presiden, TNI dan Polri serta seenaknya mengancam orang? Saya akan babat habis siapa pun yang memecahbelah bangsa ini,” ujarnya tegas sambil memperlihatkan beberapa video ujaran kasar MRS.

“Gak khawatir dianggap terlalu berani, Mas Jenderal?” tanya saya menggoda.

“Lah Mas Rudi aja berani mengecam dia, apalagi saya tentara,” ujarnya sambil tertawa.

“Saya hanya taat pada perintah pimpinan saya dalam hal ini, KSAD, Panglima TNI dan Presiden, Mas. Selama usaha saya menjaga keamanan Jakarta direstui atasan saya, saya akan terus hajar siapa saja yang mengganggu kebinekaan Indonesia, Pancasila dan NKRI,” tegasnya dengan berapi-api.

Itulah sekilas pembicaraan saya dengan sahabat baru saya Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurrachman. Tidak semua pembicaraan saya dengan beliau bisa saya tulis di sini untuk konsumsi publik. Karena menyangkut strategi dan rencana aksi untuk melawan radikalisme dan intoleransi. Tapi jujur, saya menjadi sangat bangga punya pelindung NKRI seperti Mas Jenderal Dudung.

Beliau juga bercerita tentang masa kecil dan remaja yang penuh perjuangan saat menjadi tulang punggung keluarga setelah ditinggal wafat ayahanda di usia 12 tahun. Beliau harus berjualan klepon dan menjadi loper koran di Bandung sebelum berangkat ke sekolah.

“Dari pengalaman masa kecil yang penuh perjuangan itu membuat saya tergerak ingin selalu mengabdi untuk melindungi masyarakat dengan sebaik-baiknya,” pungkas Jenderal kelahiran Bandung, 19 November 1965.

Saya tertegun. “Mas Jenderal, kiprah panjenengan, menginspirasi dan mempersatukan semangat kami rakyat sipil untuk berani bersuara melawan kelompok ormas radikal yang berlindung di balik jubah agama. Dan jujur keberanian Mas Jenderal saya rasa juga memompa semangat Kapolda Metro Jaya untuk berani tegas menegakkan marwah hukum. Jadi tugas Kapolda Metro Jaya akan lebih mudah, karena didukung penuh Pangdam Jaya,” ujar saya.

“Siap Mas Rudi, saya hanya menjalankan amanah yang diberikan pimpinan kepada saya. Tapi tetap terus dibantu dengan narasi dan opini Mas Rudi ya,” kata beliau.

Siap Mas Jenderal. Selanjutnya saya dipamer video suara emas beliau saat bernyanyi. Suaranya sangat bagus dan kebetulan kami punya penyanyi favorit yang sama: Didik Kempot. Kapan-kapan kita harus nyanyi bareng Mas Jenderal, lagu “Pamer Bojo”. Dan akan lebih afdal kalau nanti saya sudah ketemu bojo yang bisa saya pamerin. Beliau tertawa tergelak…..

Pertemuan kami cukup singkat, karena beliau sudah ditunggu Kapolda Metro Jaya di ruang tamu bawah. Kami berpisah untuk segera bertemu lagi untuk wawancara lebih panjang melalui channel TV Youtube saya Kanal Anak Bangsa.

Selamat bertugas Mas Jenderal, Gusti Allah selalu menjaga dan melindungimu.(*)

Ancam Mahfud MD, Ditreskrimsus Polda Jatim Bekuk 4 Orang

157 Views

Surabaya, Garda Indonesia | Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus Polda Jatim) membekuk 4 (empat) orang tersangka yang mengancam Menko Polhukam, Prof. Mahfud MD. Ancaman yang tersebut tersebar di media sosial grup whatshapp maupun youtube. Di mana dalam konten yang diunggah oleh tersangka ini berisi tentang ancaman dan ujaran kebencian.

Dalam video yang diunggah di youtube oleh tersangka, mengancam akan membunuh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut. Sehingga polisi dengan cepat melakukan penyelidikan terhadap konten yang ada di youtube dengan nama akun “Amazing Pasuruan” dan berhasil menangkap para pelaku.

Saat ini empat orang pelaku yang sudah diamankan oleh polisi ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Jatim. Sementara itu, dari hasil interogasi yang dilakukan oleh penyidik, bahwa empat orang ini adalah simpatisan HRS.

Empat orang yang berhasil dibekuk oleh polisi yakni, MN, AH, MS dan SH.

Menurut Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebutkan, memang benar Anggota Ditreskrimsus Polda Jatim telah mengamankan empat orang penyebar ujaran kebencian terhadap seseorang yang mana empat orang tersebut ditangkap di Pasuruan Jawa Timur.

Ujaran kebencian ini awalnya di unggah oleh tersangka MN, kemudian video dalam akun youtube tersebut disebarluaskan melalui media sosial whatshapp grup bernama “Front Pembela Ib HRS” oleh tiga tersangka lain.

“Iya benar, bahwa Ditreskrimsus Polda Jatim telah mengamankan empat orang tersangka pengunggah ujaran kebencian di Pasuruan Jawa Timur,” ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, saat menyampaikan rilis di Polda Jatim, pada Minggu siang, 13 Desember 2020.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim Kombes Pol Gidion Arif Setyawan menyatakan, berdasar akun “Amazing Pasuruan” ini, anggota melakukan penelusuran jejak digital. Sehingga pihaknya menetapkan pelaku sebagai tersangka.

Kasus ini, terang Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, adalah Close Social Media sehingga kami menertibkan LP model A, kenapa kita tetapkan empat orang ini sebagai tersangka, karena mereka tahu bahwa konten yang diunggah itu melanggar norma dan melanggar UU memuat atau berisikan tentang ujaran kebencian dan sifatnya mengancam. Ini yang dilarang dalam UU ITE sesuai dengan Pasal 127 ayat 4 dan 28 dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

”Benar kita amankan empat orang tersangka ujaran kebencian dan ancaman yang mengunggah sebuah konten di youtube hingga menyebar ke grup whatshapp, dalam akun itu berisi tentang kebencian dan ancaman, keempatnya kita kenakan pasal 127 ayat 4 dan 28 ancaman hukumannya 6 tahun,” ucap Ditreskrimsus Polda Jatim.(*)

Sumber berita dan foto (*/tim)
Editor (+rony banase)

Tiga Langkah Pemerintah Agar Dunia Maya Indonesia Tetap Damai

153 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pemerintah berupaya mengurangi dampak hoaks dan ujaran kebencian yang disebarluaskan melalui platform media sosial dan percakapan instan. Upaya itu ditujukan untuk meminimalisasi dan menghindarkan konflik sebagai akibat tindakan kekerasan yang dipicu oleh informasi hoaks.

Baca juga :

https://gardaindonesia.id/2019/05/25/kementerian-kominfo-normalkan-fitur-media-sosial-pesan-instan/

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengambil tiga langkah untuk menjaga media sosial dan dunia maya Indonesia agar tetap damai.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, hoaks yang tidak dikendalikan akan berpotensi memicu aksi massa dan kekerasan yang berdampak pada jatuhnya korban.

“Satu hoaks saja sudah cukup untuk memicu aksi massa yang berujung penghilangan nyawa, seperti salah satunya yang menimpa Mohammad Azam di India pada tahun 2018. Padahal, ada banyak hoaks sejenis itu lalu-lalang di Indonesia setiap hari, apalagi sekitar 22 Mei lalu,” ujar Menteri Rudiantara di Jakarta, Senin, 27 Mei 2019.

Menteri Kominfo Rudiantara menyebut ada 3 (tiga) langkah yang diambil pemerintah berdasarkan tingkat kegentingan peredaran konten hoaks. Langkah itu lazim dan kerap diambil oleh Pemerintah di negara lain untuk mencegah meluasnya kerusuhan

Pertama, Menutup akses tautan konten atau akun yang terindikasi menyebarkan hoaks.

Kedua, bekerja sama dengan penyedia platform digital untuk menutup akun;

Ketiga, pembatasan akses terhadap sebagian fitur platform digital atau berbagi file

“Pembatasan akses merupakan salah satu dari alternatif-alternatif terakhir yang ditempuh seiring dengan tingkat kegentingan. Pemerintah negara-negara lain di dunia telah membuktikan efektivitasnya untuk mencegah meluasnya kerusuhan,” jelas Rudiantara

Menteri Kominfo menjelaskan bagaimana Srilanka menutup akses ke Facebook dan WhatsApp untuk meredam dampak serangan bom gereja dan serangan anti-muslim yang mengikutinya. Sementara, Iran pernah menutup akses Facebook pada tahun 2009 setelah pengumuman kemenangan Presiden Ahmadinejad

“Banyak negara lain melakukan pembatasan dan penutupan dengan berbagai pertimbangan,” tandas Rudiantara.

Tutup Akses 2184 Akun dan Website

Sebelum dan selama pembatasan akses sebagian fitur platform media sosial dan percakapan instan berupa fitur image dan video, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menutup ribuan akun media sosial dan situs web.

Sebanyak 551 akun facebook telah diblokir. Kemudian akun twitter 848 akun, Instagram 640 akun, Youtube 143 akun, serta masing-masing 1 untuk url website dan LinkedIn. Total ada 2184 akun dan website yang telah diblokir.

Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan penyedia platform digital. “Itu juga ditempuh. Misalnya, saya telah berkomunikasi dengan pimpinan WhatsApp, yang hanya dalam seminggu sebelum kerusuhan 22 Mei lalu telah menutup sekitar 61.000 akun aplikasi WhatsApp yang melanggar aturan,” jelas Rudiantara.

Menurut Menteri Kominfo semua itu perlu dilakukan agar sebaran konten hoaks, fitnah maupun provokasi dapat diminimalkan. Bahkan, Menteri Kominfo mengajak semua kalangan untuk memulai dari diri sendiri agar tidak menyebarkan konten yang melanggar aturan atau hukum.

“Jangan lelah untuk mengimbau agar masyarakat dan teman-teman di sekitar kita berhenti menyebarkan konten yang mengandung hoaks, fitnah, maupun provokasi untuk melanggar aturan atau hukum. Tentu saja harus kita mulai dari diri sendiri,” pungkas Rudiantara. (*)

Sumber berita (*/ Biro Humas Kementerian Kominfo)
Editor (+rony banase)

IMO-Indonesia Apresiasi Kominfo Normalisasi Fitur Media Sosial

141 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kominfo melalui siaran pers No 107/HM/KOMINFO/05/2019 telah melakukan normalisasi atas pembatasan sebagian fitur platform media sosial dan pesan instan, Sabtu 25 Mei 2019 Pukul 13.00 WIB. Ikatan Media Online (IMO) – Indonesia mengapresiasi langkah Kominfo

Normalisasi atau pengembalian fungsi fitur pengiriman gambar, foto dan video itu, oleh Kominfo diambil karena situasi yang kondusif pasca kerusuhan. sehingga pembatasan akses fitur video dan gambar pada media sosial dan instant messaging (dicabut dan fitur bisa) difungsikan kembali.

Baca juga :

https://gardaindonesia.id/2019/05/25/kementerian-kominfo-normalkan-fitur-media-sosial-pesan-instan/

“IMO-Indonesia menghimbau kepada seluruh masyarakat pers khususnya agar bersama-sama senantiasa menjaga dunia maya dengan memberitakan konten positif dan pemberitaan yang benar serta berimbang dengan perpedoman kepada etika jurnalistik serta Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers,” ujar ketua umum IMO-Indonesia Yakub F. Ismail, pada Sabtu (25/05/19) malam di Jakarta.

Lanjut Yakub, Maraknya hoaks, ujaran kebencian, provokasi saat ini tentunya menjadi pekerjaan kita bersama untuk dapat menurunkan tensi dan merajut kembali kebinekaan. Industri pers memiliki peran yang penting dan sangat strategis agar semua menjadi sejuk dan tetap dalam koridor hukum yang berlaku.

“Dengan visi menjadi organisasi media online yang berimbang dalam pemberitaan dan pemersatu kebhinekaan serta dengan misi mencerdaskan kehidupan berbangsa dengan pemberitaan yang benar dan berimbang, IMO-Indonesia diharapkan mampu menjadi bagian dari industri pers tanah air yang memiliki nilai tambah,” tutup Yakub. (*)

Sumber berita (*/Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Menkominfo Rudiantara : ‘ Fitur Foto & Video di Medsos Dikunci Sementara’

238 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran foto dan video berunsur kekerasan dan pesan berantai terkait aksi demo anarkis yang sementara berlangsung di Bawaslu Jakarta sejak tanggal 20 Mei 2019, dilakukan dengan memberhentikan sementara penyebarannya dengan mengunci akses di media sosial

Menkominfo Rudiantara menyampaikan bahwa untuk sementara fitur foto dan video di media sosial dikunci

“Karena secara psikologis tanpa kita memberi teks atau apapun, kalau video tanpa teks atau menyampaikan apapun langsung kepada emosi. Jadi untuk sementara dan bertahap itu yang kita lakukan”, ujar Rudiantara

“Dan saya mohon maaf tapi ini sifatnya sementara”, tutur Menkominfo pada  Rabu, 22 Mei 2019

Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan Imbauan untuk tidak menyebar Konten Aksi Kekerasan dan Ujaran Kebencian sebagai berikut:

Pertama, Menyikapi maraknya peredaran konten negatif terkait dengan aksi unjuk rasa pada Rabu, 22 Mei 2019, berupa video aksi kekerasan, kerusuhan hingga hoaks video lama yang diberikan narasi baru berisi ujaran kebencian, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengimbau warganet untuk segera menghapus dan tidak menyebarluaskan atau memviralkan konten baik dalam bentuk foto, gambar, atau video korban aksi kekerasan di media apapun.

Kedua, Imbauan ini dilakukan memperhatikan dampak penyebaran konten berupa foto, gambar atau video yang dapat memberi oksigen bagi tujuan aksi kekerasan, yaitu membuat ketakutan di tengah masyarakat.

Ketiga, Kementerian Kominfo mengimbau semua pihak terutama warganet untuk menyebarkan informasi yang menyebarkan kedamaian serta menghindari penyebaran konten atau informasi yang bisa membuat ketakutan pada masyarakat ataupun berisi provokasi dan ujaran kebencian kepada siapapun.

Keempat, Konten video yang mengandung aksi kekerasan, hasutan yang provokatif serta ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA) merupakan konten yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Kelima, Kementerian Kominfo terus melakukan pemantauan dan pencarian situs, konten dan akun dengan menggunakan mesin AIS dengan dukungan 100 anggota verifikator. Selain itu, Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan Polri untuk menelusuri dan mengidentifikasi akun-akun yang menyebarkan konten negatif berupa aksi kekerasan dan hasutan yang bersifat provokatif.

Keenam, Kementerian Kominfo juga mendorong masyarakat untuk melaporkan melalui aduankonten.id atau akun twitter @aduankonten jika menemukan dan memgenali keberadaan konten dalam situs atau media sosial mengenai aksi kekerasan atau kerusuhan di Jakarta. (*)

Sumber berita (*/ Biro Humas Kementerian Kominfo)
Editor (+rony banase)

Kemenko Polhukam ‘Take Down’ Akun Media Sosial Yang Melanggar Aturan

153 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menko Polhukam, Wiranto menjelaskan mengenai kondisi pasca pemilu. Dikatakannya, sekarang ini banyak aksi-aksi apakah itu fisik, apakah lewat media cetak, media elektronik dan medsos yang hiruk pikuk. Namun secara khusus Menko Polhukam menyoroti medsos (media sosial)

Dikatakan Menko Polhukam Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa, 7 Mei 2019 bahwa sebelumnya sudah ada kurang lebih puluhan juta akun yang tumbuh di Indonesia dan diantara puluhan juta akun itu kira-kira sudah 700 ribu akun yang di take down (dihentikan) oleh Kemenko Polhukam karena mengandung ujaran kebencian, mengandung radikalisme, mengandung pornografi, hasutan-hasutan dan sebagainya.

“Namun sayangnya, tindakan yang dilakukan pemerintah itu belum menimbulkan efek jera”, tutur Wiranto

Lanjut Wiranto dengan tegas, Oleh karena itu, pemerintah akan lebih tegas lagi men-take down medsos yang nyata-nyata sudah menghasut, melanggar hukum dan sebagainya, sehingga jangan dicampuradukkan oleh media cetak.

“Kalau media cetak ada aturanya, ada dewan pers yang akan menegur. Kemudian media elektronik juga sudah ada Komisi Penyiaran Indonesia yang akan memberikan teguran-teguran kalau melanggar hukum sehingga jangan di sama ratakan”, kata Wiranto

Selain itu, Sebut Wiranto, Ada yang mengatakan Pak Wiranto kembali ke Orde Baru, bukan!, makanya saya katakan jelas dulu permasalahannya baru komentar. Tapi kalau medsos, ujaran kebencian, cemoohan, fitnah, bahkan ajakan-ajakan untuk memberontak kita biarkan, bagaimana wajah Indonesia?

“Kalau akun-akun yang tidak jelas juntrungan itu kemudian membakar masyarakat, membuat takut masyarakat, membuat masyarakat khawatir, mengancam masyarakat, masa kita biarkan. Inilah yang kemudian saya katakan pemerintah tidak akan segan-segan menutup itu, men-take down dan sudah kita laksanakan”, terang Menko Polhukam Wiranto.

Pemerintah Akan Bentuk Tim Bantuan Bidang Hukum Nasional

Saat bersamaan, Wiranto membantah akan membentuk tim nasional namun tim bantuan di bidang hukum yang akan membantu langkah-langkah koordinasi dari Kemenko Polhukam.

“Tim ini akan membantu Kemenko Polhukam dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi dan pengendalian masalah-masalah hukum dan keamanan nasional”, jelasnya

Menko Polhukam mengatakan bahwa ia sudah bertemu dengan para profesor, para doktor dari berbagai universitas di Indonesia. Menurutnya, mereka juga mempunyai empati terhadap tugas-tugas yang diemban pemerintah dan juga memiliki kepedulian kepada nasib negeri ini.

Selain itu, para pakar hukum ini juga sudah gerah melihat banyak aktifitas-aktifitas yang seharusnya sudah masuk kategori melanggar hukum dan seharusnya ditindak, tapi sekarang karena banyak tentu saja tidak mudah, dengan waktu yang sangat singkat untuk memilah-milah mana yang melanggar hukum dan mana yang tidak.

“Nah kita perlu tim bantuan itu, bukan berarti secara formal dan secara organisasi kemudian kita abaikan, tidak!. Pemerintah punya lembaga-lembaga hukum yang sudah formal dalam ketata negaraan Indonesia, ada Kejaksaan, ada Kepolisian, apalagi ada MA dan sebagainya,” kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa, 7 Mei 2019.

“Tapi kan urusannya lain. Ini urusannya untuk menilai dari masyarakat ke masyarakat, ini kan dari masyarakat. Masyarakat yang punya pemahaman masalah hukum, masalah intelektual, saya ajak ‘Ayo Anda nilai sendiri aktifitas yang seperti ini sudah melanggar hukum atau tidak’. Kalau mereka mengatakan melanggar hukum, oke kita bertindak, kita kompromikan. Kalau kita langsung tindak, tindak, tindak, nanti dituduh lagi kalau pemerintahan Jokowi diktator, kembali Orde Baru”, sambungnya.

Menko Polhukam menjabarkan, tim yang dibentuk ini bukan badan hukum yang menggantikan lembaga hukum lain. Tim ini akan membantu Kemenko Polhukam untuk meneliti hingga mendefinisikan kegiatan yang melanggar hukum.

“Ini bukan badan hukum nasional mengganti lembaga hukum yang lain, tapi merupakan satu tim perbantuan para pakar hukum untuk membantu Kemenkopolhukam, untuk meneliti, mencerna, mendefinisikan kegiatan-kegiatan yang sudah nyata-nyata melanggar hukum”, ujar Menko Polhukam Wiranto.

Lanjutnya, Tapi intinya ini semua untuk masyarakat, semua ini kita lakukan untuk agar masyarakat tenang, damai, pada saat bulan suci ramadan ini dapat melaksanakan ibadah dengan tenang, damai, tanpa ada hiruk pikuk politik yang terkadang membuat mereka resah, ketakutan.

“Ini kita buat sedemikian rupa agar negara kita tegak, agar Pancasila masih diakui, agar Bhineka Tunggal Ika terjaga dan UUD 1945 masih dihormati”, pungkasnya. (*)

Sumber berita (*/Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Menkopulhukam : Antisipasi ‘Hate Speech’ dengan Sinergitas Antar Kementerian/Lembaga

124 Views

Jakarta, gardaindonesia.id | Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mengatakan bahwa sinergitas antar Kementerian /Lembaga perlu untuk ditingkatkan dalam mengantisipasi penyebaran berita hoaks. Melihat kondisi bangsa saat ini, khususnya di media sosial, sering kita dihadapkan pada permasalahan berita hoaks maupun hate speech (ujaran kebencian) yang berdampak pada kegaduhan yang terjadi di masyarakat.

“Kegaduhan yang terjadi sering menggunakan sentimen identitas yang bermuara pada hate speech sehingga bisa merusak semangat kemajemukan yang berlandaskan Kebhinekaan,” kata Menko Polhukam pada saat melantik Marsda TNI Rus Nurhadi Sutedjo sebagai Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur (Kominfotur) dan Marsma TNI Ahmad Sajili sebagai Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional di lingkungan Kemenko Polhukam, Rabu (28/11/2018).

 

Kepada Deputi Kominfotur yang baru saja dilantik, Menko Polhukam menghimbau untuk dapat mengisi peran dalam menyinergikan pemerintah dengan pengelola media dan kepada Staf Ahli Ketahanan Nasional untuk memberikan kontribusi terbaik dalam rangka menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan, seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, dan terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial.

“Untuk itulah, Kemenko Polhukam harus senantiasa tanggap, siaga dan terus menerus meningkatkan atensi dalam mengawal stabilitas di bidang politik, hukum dan keamanan. Utamanya melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam dalam mengkoordinasikan, menyinkronkan dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Polhukam,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Selain itu, Menko Polhukam juga melepas Marsda TNI (Purn) Suwandi Miharja, M.D.S yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidkor Kominfotur. Dalam pelepasannya, Menko Polhukam mengucapkan terima kasih atas pengabdian, dedikasi dan loyalitas yang telah diberikan selama mengemban jabatan.

“Saya berharap saudara dapat terus melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara pada wilayah pengabdian lainnya,” ujar Menko Polhukam.

 

Sumber berita (*/Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam)