Arsip Tag: vaksin covid 19

Presiden Jokowi: Jangan Menyepelekan Covid-19

237 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Ancaman penularan dan penyebaran pandemi Covid-19 masih ada di negara kita. Oleh karena itu, dalam pernyataan terbaru yang disampaikan pada Minggu, 2 Mei 2021, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kewaspadaan dalam rangka kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko tersebut.

“Kita harus tetap benar-benar waspada, tetap tidak boleh lengah, tidak boleh menyepelekan yang namanya Covid-19,” ujarnya.

Beberapa waktu belakangan, kurva kasus Covid-19 di tanah air memang melandai sejak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro yang disertai dengan kebijakan vaksinasi massal. Tercatat saat ini jumlah kasus aktif di Indonesia semakin menurun di angka 100 ribuan. Tren kesembuhan pasien Covid-19 juga diketahui semakin meningkat dengan penurunan kasus harian.

Namun, di tengah perkembangan positif tersebut, Presiden Jokowi mengingatkan agar seluruh pihak tak lekas berpuas diri dan bereuforia. Perkembangan positif dari upaya penanganan pandemi beberapa waktu terakhir tersebut bukan berarti situasi pandemi telah terkendali sepenuhnya.

“Jangan merasa sudah aman. Belum! Upaya menekan kasus aktif ini harus terus dilakukan dan sangat bergantung dengan kedisiplinan kita, kita semua, dalam menjalankan protokol kesehatan,” tegas Presiden.

Seluruh pihak, terang Presiden Jokowi, baik yang berada di zona merah, oranye, kuning, hijau, telah divaksin, maupun yang belum menerima suntikan dosis vaksin tetap harus berdisiplin dalam menjalankan protokol kesehatan baik itu mengenakan masker, menjaga jarak, dan rutin mencuci tangan.

Di samping itu, perkembangan positif dari penanganan pandemi Covid-19 tampak berimbas pada mulai bergeraknya aktivitas perekonomian di daerah. Momentum pemulihan ini, kata Presiden, merupakan hal yang harus dijaga dan dipertahankan bersama-sama dengan cara meningkatkan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan.

“Saya minta kepada gubernur, bupati, hingga wali kota terus mengingatkan masyarakat untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan dan bersinergi dengan pemerintah pusat, dengan melarang mudik warganya pada Lebaran tahun ini,” imbuh Presiden Jokowi.

Mengakhiri pernyataan, Kepala Negara kembali menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas nomor satu pemerintah. Oleh karena itu, ketaatan terhadap protokol kesehatan yang disertai dengan kewaspadaan terhadap risiko penyebaran Covid-19 harus tetap terjaga.

“Bersama-sama insya Allah kita mampu mengatasi ujian dan cobaan yang berat ini,” tandasnya.(*)

Sumber berita dan foto pendukung (*/BPMI Setpres)

Editor (+roni banase)

Tahap Kesembilan, 3,8 Juta Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia

140 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Sebanyak 3,852 juta dosis vaksin siap pakai AstraZeneca dari Covax Facility kembali tiba di Indonesia pada Senin, 26 April 2021. Kedatangan vaksin ini merupakan tahap kesembilan sejak 6 Desember 2020. Pesawat Emirates yang membawa vaksin tersebut memiliki nomor penerbangan EK-9258 dan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, sekira pukul 18.26 WIB.

“Alhamdulillah dengan mengucap puji syukur kepada Allah, pada malam hari ini Indonesia menerima batch kedua vaksin dari jalur multilateral yaitu dari Covax Facility berupa vaksin jadi AstraZeneca sebesar 3,852 juta dosis,” ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya di lokasi kedatangan vaksin.

Sebelumnya, pengiriman tahap pertama vaksin multilateral dari Covax Facility telah diterima Indonesia pada tanggal 8 Maret 2021 yaitu sebesar 1,1 juta dosis.

“Indonesia duduk sebagai salah satu co-chairs dalam Covax AMC Engagement Group. Kita prihatin menyaksikan terjadinya gelombang baru di banyak negara dunia serta ditemukannya varian-varian baru di beberapa negara,” jelas Menteri Luar Negeri.

Menurut Retno, pemerintah melihat kebutuhan dunia akan vaksin semakin meningkat dan terjadinya perlambatan pengiriman vaksin di seluruh dunia sehingga mengharuskan pemerintah Indonesia bekerja lebih keras agar ketersediaan vaksin yang aman bagi rakyat Indonesia dapat tercukupi.

“Kita terus berupaya agar program vaksinasi nasional dapat terus berjalan. Siang dan malam kita terus melakukan diplomasi agar kebutuhan vaksin kita tercukupi,” tuturnya.

Untuk diketahui, vaksin AstraZeneca telah masuk ke dalam emergency use listing (EUL) atau daftar penggunaan darurat WHO sejak 15 Februari 2021. Terdaftarnya vaksin tersebut di EUL WHO memungkinkan penggunaan darurat dan distribusi global melalui Covax.

EUL WHO itu melibatkan penilaian yang ketat terhadap data uji klinis fase II dan fase III akhir serta data-data lainnya yang substansial untuk memastikan keamanan, kualitas, dan kemanjuran vaksin.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)

Editor (+roni banase)

BPOM Keluarkan Izin Penggunaan Vaksin Sinovac Bagi Lansia

281 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menerbitkan surat izin bernomor RG.01.03.32.322.02.21.00605/NE, tertanggal  Jumat, 5 Februari 2021, kepada PT. BIO FARMA yang beralamat di Jalan Pasteur No.28 Bandung, Kota Bandung.

Dengan mempertimbangkan keadaan emergensi wabah pandemi COVID-19 dan terbatasnya bukti kemanfaatan dan keamanan vaksin tersebut di atas untuk pencegahan COVID-19, maka Badan POM memberikan persetujuan penambahan indikasi dan posologi vaksin CoronaVac untuk penggunaan emergensi (Emergency Use Authorization) terbatas pada kondisi wabah pandemi.

Persetujuan ini merupakan adendum dari Nomor Izin Edar EUA2057300143A1 tanggal 11 Januari 2021 yang berlaku hingga akhir masa pandemik COVID-19.

Izin dimaksud, diperuntukkan bagi penggunaan CoronaVac (vaksin Sinovac) yang diperuntukkan bagi penambahan indikasi untuk populasi lansia (60 tahun ke atas) dengan interval penyuntikan 0 dan 28 hari dan penambahan alternatif interval penyuntikan 0 dan 28 hari untuk populasi dewasa (18—59 tahun).

Sebelumnya, PT BIO FARMA menyampaikan pengajuan nomor EREG10040912100012 perihal permohonan perubahan Obat CORONAVAC yang berbentuk injeksi 40 vials@ 0.5 ml (1 dosis) yang diproduksi oleh SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD, Beijing, China dengan nomor izin edar EUA2057300143A1.

Penulis dan Editor (+roni banase)

Foto utama oleh bbc.com

Tenaga Kesehatan Jadi Pihak Pertama Penerima Vaksinasi Covid-19

247 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pemerintah telah menetapkan tahapan-tahapan terkait program vaksinasi Covid-19 yang akan diberikan gratis bagi seluruh masyarakat. Rencana tahapan tersebut sebelumnya telah dikonsultasikan dengan Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) atau badan independen yang memberikan saran kepada menteri kesehatan terkait program vaksinasi di Indonesia.

Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan bahwa tenaga kesehatan akan menjadi pihak pertama yang berada dalam tahapan vaksinasi tersebut. Hal itu disampaikannya melalui keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, pada Selasa, 29 Desember 2020.

“Tahap yang pertama akan dilakukan ialah vaksinasi ke tenaga kesehatan (nakes). Di Indonesia ini ada 1,3 juta orang di 34 provinsi. Tahap kedua kita akan berikan ke public workers, ini sekitar 17,4 juta orang. Kemudian tahap selanjutnya adalah masyarakat lansia di atas 60 tahun yang jumlahnya 21,5 juta orang. Sesudah itu, nanti masyarakat normal akan mulai divaksinasi,” ucapnya.

Sebagai perbandingan, setiap negara tentu memiliki tahapan vaksinasi yang berbeda-beda. Namun, satu hal yang sama adalah menempatkan tenaga kesehatan sebagai yang utama dan pertama dalam menerima vaksin Covid-19 ini.

“Ini (nakes) adalah garda terdepan dalam pandemi krisis Covid-19. Jadi apa yang kita lakukan pertama kali konsisten dengan yang dilakukan di Amerika dan semua negara bahwa tenaga kesehatan merupakan prioritas pertama yang akan kita vaksinasi,” kata Budi.

Namun, pemerintah memastikan bahwa pemberian vaksin bagi tenaga kesehatan ini hanya akan dilakukan apabila telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pemerintah berpegangan penuh pada data-data sains untuk memastikan keamanan dari vaksin Covid-19.

Menkes juga menerangkan bahwa selama ini BPOM telah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, juga berbicara dengan otoritas di sejumlah negara seperti Turki, Brazil, dan Tiongkok terkait dengan uji klinis vaksin dari Sinovac yang merupakan salah satu penyedia vaksin Covid-19 di Indonesia sehingga BPOM dinilai dapat mengambil keputusan yang independen berdasarkan data-data sains.

“Arahan Bapak Presiden mohon juga dilakukannya bertahap dan hati-hati. Bapak Presiden sampaikan bahwa beliau sangat sayang kepada tenaga kesehatan ini. Jadi walaupun katanya bisa dilakukan cepat coba dilakukan secara bertahap dan hati-hati,” imbuh Menkes.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)

Editor (+roni banase)

Foto utama oleh bbc.com

 

Pemerintah Indonesia Pastikan Tersedia 660 Juta Vaksin Covid-19

209 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pemerintah Indonesia berupaya keras untuk memastikan perlindungan bagi tenaga kesehatan dan seluruh masyarakat dari pandemi Covid-19 dengan memastikan ketersediaan vaksin gratis bagi seluruh kalangan. Untuk memenuhi imunitas komunal atau herd immunity melalui jalur vaksin, kurang lebih sebanyak 181 juta rakyat harus memperoleh vaksin Covid-19.

“Dari 269 juta rakyat Indonesia, kalau kita ingin mengejar herd immunity usia di atas 18 tahun, ada 188 juta orang. Dari 188 juta ini kalau kita keluarkan yang memiliki komorbid berat, yang pernah terkena Covid-19 positif, dan ibu-ibu hamil yang masuk kategori eksklusi, maka jumlah yang menjadi target vaksinasi adalah 181 juta rakyat,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, pada Selasa, 29 Desember 2020.

Dari jumlah tersebut dan dengan memperhitungkan bahwa satu orang membutuhkan dua dosis vaksin dan 15 persen sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), maka total vaksin yang dibutuhkan adalah sekitar 426 juta dosis vaksin. Terkait hal tersebut pemerintah sudah memastikan bahwa jumlah kebutuhan dosis vaksin itu dapat dipenuhi.

“Sampai sekarang ada lima jalur pengadaan vaksin yang kita sudah tempuh. Empat di antaranya sifatnya bilateral dan satu sifatnya multilateral,” ucap Budi.

Hingga saat ini, dari jalur bilateral, pemerintah telah menandatangani kontrak untuk 125 juta dosis vaksin dari Sinovac (Tiongkok) dengan opsi untuk menambah jumlah dengan tambahan 100 juta dosis vaksin lain dan 130 juta total dosis vaksin dari Novavax (Amerika). Selain itu, pemerintah juga akan menandatangani kontrak dengan AstraZeneca (Inggris) untuk memperoleh hingga 100 juta dosis vaksin dan total 100 juta dosis lainnya yang juga akan didatangkan dari BioNTech-Pfizer (Jerman-Amerika).

Perolehan vaksin dari keempat sumber tersebut bertujuan untuk memastikan resiliensi atau keterjaminan datangnya vaksin ke Indonesia dalam jumlah yang dibutuhkan.

Vaksin Covid-19 dalam jumlah yang amat besar tersebut diharapkan dapat segera dan secara bertahap datang ke Indonesia sehingga seluruh rakyat Indonesia dengan jumlah target sebanyak 181 juta orang dapat memperoleh vaksin secara gratis.

“Hal yang penting yang saya ingin garis bawahi di sini adalah kita ada kerja sama multilateral dengan institusi yang namanya Gavi, merupakan bagian dari WHO, di mana mereka memberikan vaksin yang sifatnya gratis,” imbuh Menkes.

Untuk Indonesia, porsi vaksin yang diberikan hingga saat ini masih bergerak dinamis. Namun, dapat dipastikan bahwa perolehan vaksin untuk Indonesia dari Gavi berkisar antara 3 persen dari populasi atau sebanyak 16 juta dosis hingga 20 persen populasi atau sebanyak 100 juta dosis.

Menteri Kesehatan menjelaskan, penandatanganan kontrak antara pemerintah dengan empat sumber vaksin jalur bilateral turut disertai dengan opsi di mana dalam kontrak diatur bahwa terdapat sekian jumlah porsi yang pasti akan diambil Indonesia dengan opsi lain untuk menambah jumlah apabila dibutuhkan.

“Itu sebabnya kenapa kita membuat kontrak dengan opsi dari supplier-supplier yang ada empat tadi supaya kalau ada vaksin dari Gavi yang sifatnya gratis kita tidak usah ambil dari mereka. Tetapi kalau misalnya vaksin dari Gavi ini belum bisa datang sesuai dengan jadwal yang kita inginkan, kita sudah mengamankan suplai dari perusahaan-perusahaan tersebut secara bilateral,” tuturnya.

Secara garis besar, Indonesia akan memperoleh 660 juta dosis vaksin dengan rincian setengah dari jumlah tersebut sudah pasti diperoleh Indonesia sementara setengah sisanya merupakan komitmen opsi penambahan untuk memastikan kegiatan vaksinasi gratis bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik.

“Kita sudah mengamankan yang pastinya sekitar 330 juta dengan opsi juga sekitar 330 juta sehingga sudah 660 juta. Kita ada cadangan yang cukup kalau ada beberapa sumber yang kemudian gagal di uji klinisnya atau juga tertunda proses pengirimannya,” tandasnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)

Vaksin Gratis

419 Views

Oleh : Dahlan Iskan

Yang gratis memang menyenangkan. Apalagi yang bilang gratis seorang presiden: Pak Jokowi. Beliau menegaskan vaksin Covid-19 nanti gratis. Untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita, kelihatannya, tidak mau kalah dengan Singapura.

Dulu, saya pikir, akan ada dua jalur vaksin: gratis dan berbayar. Yang gratis adalah untuk yang tidak mampu. Sedang yang mampu harus membeli sendiri. Saya pun sempat membayangkan: yang gratis itu harus lewat BPJS kesehatan. Sekaligus membangun sistem agar BPJS kita mendapat momentum untuk memperkukuh diri.

Untuk itu BPJS harus bekerja sama dengan Biofarma Bandung –sebagai produsennya. Kita memimpikan BPJS harus semakin kuat. Sebagai andalan kita untuk menangani sistem kesehatan nasional yang kuat. Sedang untuk yang berbayar saya membayangkan akan diserahkan ke Kimia Farma dan perusahaan farmasi swasta. Pemerintah tinggal mengatur impornya dan menetapkan harga jual tertingginya.

Saya mengikuti apa yang terjadi di Tiongkok. Di sana juga ada jalur berbayar. Harganya, dua kali suntik, 65 USD. Atau sekitar Rp.800.000. Kalau di Indonesia disediakan jalur berbayar rasanya harga Rp 1 juta masih akan laris. Setidaknya, dari 300 juta rakyat kita, 50 juta orang mampu untuk membayar Rp.1 juta itu. Negara hemat Rp.50 triliun.

Tapi pikiran saya itu bubar. Presiden sudah menegaskan semuanya gratis.

Maka pertanyaan yang muncul setelah itu adalah: bagaimana cara menggilir yang gratis itu. Semua kita rela kalau tenaga medis dan pendukungnya mendapat giliran pertama. Setelah itu akan muncul problem keadilan. Saya membayangkan pemerintah lagi sibuk mengatur pengelompokan masyarakat yang begitu banyak.

Memang persoalan terbesar bukan itu. Yang paling sulit adalah bagaimana Indonesia bisa dapat membeli vaksin itu dalam jumlah yang cukup. Kapasitas pabrik vaksin tentu terbatas –dibanding kebutuhan. Apalagi yang sudah pasti mendapat izin baru Pfizer, Amerika yang memiliki dua pabrik: di Michigan dan Belgia.

Sedang Moderna, Sinovac, dan Sinopharm segera menyusul –hampir pasti.

Yang made in Rusia kelihatannya hanya untuk di sana. Sementara yang buatan Australia –dari University of Queensland– sudah resmi tidak diizinkan. Program vaksinnya sudah dibatalkan tiga minggu lalu. Yakni setelah diuji coba ternyata menimbulkan efek samping yang berbahaya. Yakni justru muncul seperti penyakit HIV.

Padahal saat ditemukan universitas itu sudah gegap gempita. Sebagai universitas yang terdepan dalam upaya penyelamatan umat manusia.

Kita sendiri masih menunggu hasil uji coba tahap 3 vaksin Sinovac di Bandung, yang laporannya akan selesai dikerjakan akhir bulan ini. Laporan itu tidak bisa dilekaskan. Bisa lebih 10.000 lembar. Laporan mengenai satu orang relawan saja bisa lima sampai 10 lembar. Padahal relawannya 1.600 orang.

Karena itu, ketika akhir bulan ini laporan itu dikirim ke BPOM, instansi ini harus mengkajinya. Sebelum memberikan izinnya.

Berapa lama BPOM mempelajari ribuan lembar laporan hasil uji coba itu?

Di Amerika, juga sama. Laporan hasil uji coba Pfizer dimasukkan ke FDA menjelang liburan ”hari raya kalkun” (Thanksgiving). Orang-orang FDA tidak libur. Mereka, tulis Huffington Post, makan daging kalkun sambil membaca laporan uji coba vaksin. Itulah yang membuat izin di Amerika begitu cepat keluar. Senin kemarin para perawat di semua negara bagian sudah mulai vaksinasi. Demikian juga perawat di rumah-rumah jompo.

Akhirnya tetap Inggris dan Amerika yang jadi pelopor vaksinasi.

Inilah vaksinasi tercepat dalam sejarah manusia. Kurang dari setahun setelah pandemi mulai terjadi. Itu karena pandemi ini memang dahsyat. Semua daya dikerahkan habis-habisan.

Juga karena ada orang bernama Donald Trump. Yang sedang menjabat presiden Amerika. Yang membentuk operasi khusus: Operation Warp Speed. Ia memutuskan memberi uang Rp.150 triliun kepada pabrik-pabrik obat yang sanggup menemukan vaksin.

Tapi, yang terpenting adalah para ilmuwan: mereka tidak harus bekerja mulai dari nol.

Saat SARS meledak di Tiongkok, mereka sudah giat melakukan penelitian. Bahkan sudah menemukan kuncinya. Hanya saja penelitian itu berhenti di tengah jalan. SARS dengan cepat dipadamkan. Tiongkok, waktu itu, di-lockdown total.

Untungnya SARS belum menjalar secara luas. Di Amerika hanya ditemukan 8 orang yang terkena SARS. Ketika MERS meledak di Timur Tengah juga cepat diatasi.

Maka urgensi memproduksi vaksin virus corona tidak ada lagi. Kalau perusahaan obat memaksakan diri untuk memproduksinya, siapa yang membeli. Mereka dibayangi kerugian besar. Lebih baik tidak jadi diproduksi.

Tapi para ilmuwan sudah menemukan RNA messenger. Mereka juga sudah tahu virus corona hanya bergerak di protein DNA. Bahkan mereka sudah menemukan bagaimana membuat ”virus tiruan” yang bisa ”dipakukan” di protein DNA.

Dengan demikian RNA messenger bisa ”mengajar” cell untuk melahirkan imun sebagai senjata untuk melumpuhkan ”virus tiruan” itu.

Sudah begitu jauh ilmuwan memetakan virus korona. Maka ketika muncul virus korona baru (Covid-19) mereka sudah punya dasar melangkah. Memang virus korona kali ini jenis baru, tapi jenisnya tetap korona. Yang hanya hidup di protein DNA.

Hebatnya, RNA messenger tadi tidak sampai menyentuh DNA. Itulah yang membuat para ahli menegaskan bahwa vaksin Pfizer tidak bisa disebut modifikasi DNA.

Zaman lama hanya mengenal vaksin itu dibuat dari virus yang dilemahkan. Seperti yang diproduksi Sinovac. Covid-19 membuat penemuan baru itu menjadi kenyataan.

Kini tinggal seberapa besar pabrik mampu memproduksinya. Pasti laku. Bahkan rebutan.

Tanpa SARS dan MERS, tidak mungkin vaksin Covid-19 bisa ditemukan dengan begitu cepatnya.(*)

Foto utama oleh klikdokter.com

Pertama Terima Vaksin Covid-19, Presiden Jokowi: Vaksin Gratis bagi Masyarakat

413 Views

Jakarta, Garda Indonesia | “Setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan melakukan kalkulasi, perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 bagi masyarakat adalah gratis, sekali lagi, gratis tidak dikenakan biaya sama sekali,” ujar Presiden Jokowi melalui YouTube Sekretariat Kepresidenan, Rabu, 16 Desember 2020.

Dalam video pernyataan pers Presiden Jokowi berdurasi 5 menit tersebut, Ia memerintahkan jajaran kabinet, lembaga, dan pemda untuk memprioritaskan program vaksinasi di tahun anggaran 2021.

Presiden juga memerintahkan Menteri Keuangan untuk merelokasikan anggaran terkait. “Saya juga menginstruksikan dan memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin,” tegasnya.

Presiden Jokowi pun menegaskan bahwa dirinya bakal menjadi penerima pertama Vaksin Covid-19. “Nanti, saya yang akan menjadi penerima pertama, divaksin pertama kali. Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman,” tandasnya.

Presiden pun mengimbau masyarakat untuk terus berdisiplin menjalanakan 3 M yakni menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk kebaikan semuanya.

Penulis dan Editor (+rony banase)
Foto utama oleh BPMI Setpres

Pengembangan Vaksin, 1.000 Anggota Gereja Shincheonji Donasi Plasma Darah

293 Views

Korea Selatan, Garda Indonesia | Sebanyak 1.000 anggota dari organisasi keagamaan bernama Gereja Yesus Shincheonji berpartisipasi dalam mendonasikan plasma darah untuk pengobatan COVID-19. Ini merupakan donasi tahap kedua dari 27 Agustus—4 September oleh Gereja Shincheonji, sebuah denominasi Kristen dengan jumlah anggota sebanyak 300.000 orang di seluruh dunia.

Di tengah krisis yang disebabkan oleh melonjaknya penyebaran virus, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan undangan dari otoritas-otoritas Kesehatan di Korea Selatan pada tanggal 24 Agustus 2020, yang meminta Gereja Shincheonji untuk bekerja sama dalam mendonasikan plasma darah untuk tambahan pengembangan vaksin.

Awal tahun ini, sekitar 4.000 kasus terkonfirmasi COVID-19 ditemukan pada anggota Gereja Shincheonji dengan jumlah infeksi terbanyak dari Kota Daegu, di mana sebagian besar di antara mereka sembuh dari virus dengan angka kematian hanya 11 orang.

Suasana donor plasma darah oleh anggota Gereja Shincheonji

Menurut laporan dari Korea Centers for Diseases Control and Prevention (KCDC) dan Gereja Shincheonji, 562 orang anggota gereja yang telah pulih dari virus, mendaftarkan diri untuk mendonasikan plasma dan 628 orang anggota sudah menyelesaikan donasi hingga 26 Agustus 2020 melalui kerja sama antara KCDC dan Gereja Shincheonji. Jumlah para pendonor dari gereja akan menjadi 1.700 orang sampai kegiatan donasi ini diselesaikan di bulan September.

Mengetahui perlunya “fasilitasi untuk pengembangan pengobatan melalui donasi plasma dan uji klinis”, KCDC meminta babak lain untuk donasi skala besar dari para anggota Gereja Shincheonji pada tanggal 24 Agustus 2020. “Dengan kerja sama dari Kota Daegu, Daegu Athletics Center berencana untuk menyediakan tempat dan Green Cross Pharma berencana untuk menyediakan peralatan dan personil yang dibutuhkan dari 27 Agustus sampai 4 September. Kami mengucapkan rasa terima kasih kami kepada orang-orang yang berpartisipasi dalam donasi plasma dengan sukarela untuk menyelamatkan pasien-pasien lain setelah pemulihan. Kami secara khusus mengucapkan rasa terima kasih kami kepada para anggota jemaat Shincheonji, Kota Daegu untuk menyediakan tempat, dan kepada Korean Red Cross,” ujar Kwon Jun-wook, Wakil Direktur dari KCDC dalam kedua briefing-nya berturut-turut pada tanggal 27 dan 29 Agustus 2020.

Penelitian dan pengembangan pengobatan COVID-19 dari plasma darah orang yang telah pulih ini sedang dikerjakan oleh National Institute of Health di bawah Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan dengan kerja sama dari Green Cross (GC) Pharma, sebuah perusahaan bioteknologi di Korea Selatan.

Proses donor plasma darah

Pada hari yang sama, US Food and Drug Administration (FDA) meresmikan penggunaan darurat plasma dari orang yang pulih untuk pengobatan COVID-19. Para ahli mengatakan bahwa diperlukan pengumpulan data yang lebih banyak untuk melihat kegunaan dari pengobatan itu.

Tantangan besar dari meneliti efektivitas dan pengembangan pengobatan plasma dari orang yang telah pulih adalah jumlah persediaan donor yang terbatas dari orang-orang yang sudah pulih dari virus.

Ketua Shincheonji, Man He Lee, mendukung kegiatan donasi dari para anggota ini. “Mari kita memimpin dalam upaya donasi plasma sehingga darah (plasma) dari para anggota jemaat dapat digunakan untuk mengalahkan COVID-19 bagi para warga dan negara,” katanya dalam suratnya kepada para anggota pada 25 Agustus 2020. (*)

Sumber berita dan foto (*/Indri Juliana)
Editor (+rony banase)