Arsip Tag: yasonna laoly

Enam Tahun Beruntun, Kemenkumham Raih Opini WTP dari BPK RI

302 Views

Kupang-NTT,  Garda Indonesia | Marciana Dominika Jone, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT bersama Kepala Divisi, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Pejabat Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang Milik Negara (BMN) mengikuti kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) secara virtual di Aula Kanwil Kemenkumham NTT pada Senin, 28 Juni 2021.

Laporan pemeriksaan keuangan disampaikan Hendra Susanto selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI menyebutkan tujuan dilakukan pemeriksaan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban keuangan dan pengelola keuangan negara wajib menyusun laporan keuangan. Pemeriksaan didasarkan 3 (tiga) dasar yakni UUD 1945 Pasal 23 E, F, G; UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk standar pemeriksaan keuangan didasarkan Peraturan BPK No.1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) pada lampiran II dan IV.

Opini yang diberikan BPK, jelas Hendra Susanto, atas hasil pemeriksaan keuangan Kemenkumham Tahun Anggaran 2020 yakni Wajar Tanpa Pengecualian. “Prestasi ini pantas dibanggakan dan perlu mendapat apresiasi. Opini ini bukan hadiah dari BPK, namun prestasi dan kerja keras dari seluruh jajaran Kemenkumham dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara,” ujarnya.

Untuk tahun anggaran 2021, Hendra berharap agar Kemenkumham untuk tidak mendapat salah satu opini seperti Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar, dan Tidak Memberikan Pendapat. “Mengingat kondisi saat ini masih dalam darurat Covid-19, dibutuhkan usaha ekstra maksimal bagi staf sesuai tugas dan fungsi terkait anggaran,” ulasnya.

Marciana Dominika Jone beserta jajaran Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT saat mengikuti secara daring Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun Anggaran 2020

Dilihat dari perkembangan opini dari tahun 2015—2019, Kemenkumham tetap konsisten bertahan pada opini Wajar Tanpa Pengecualian patut diapresiasi dan dilanjutkan untuk tahun anggaran selanjutnya. Prestasi Kemenkumham tidak lepas dari kata sempurna, masih dibutuhkan perbaikan dalam sistem pengendalian internal pemerintah dan kepatuhan peraturan perundang-undangan. Hendra mengharapkan adanya perhatian lebih dari segenap jajaran Kemenkumham dari kekurangan yang ada dan segera ditindaklanjuti.

Hendra pun menginformasikan kemudahan pelaporan keuangan kepada BPK melalui Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL), para perwakilan satuan kerja tidak perlu berangkat ke pusat. Hal ini memudahkan BPK dan Kemenkumham dalam memantau, memeriksa, dan menindaklanjuti laporan keuangan selama 24 jam dan menyesuaikan kondisi pandemi Covid-19.

Selanjutnya, dilakukan penyerahan laporan hasil pemeriksaan dari BPK kepada Kemenkumham dan pemberian cendera mata dari Menteri Kementerian Hukum dan HAM kepada Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI.

Yasonna H. Laoly, Menteri Kementerian Hukum dan HAM saat memberikan sambutan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Polhukam, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Auditor Utama I BPK RI/ Penanggung Jawab beserta Tim Pemeriksa, Para Pimpinan Tinggi Madya, Para Pimpinan Tinggi Pratama, para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi yang mengikuti kegiatan ini secara virtual melalui aplikasi zoom, dan para Pejabat Pengelola Keuangan dan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Yasonna merespons baik dan segera menindaklanjuti kekurangan yang ditemukan BPK serta mengingatkan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 dengan selalu menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. “Dengan keterbatasan jarak dan pertemuan secara langsung, pengelolaan keuangan yang optimal dan penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan berkualitas harus tetap berjalan,” pintanya.

Di akhir sambutannya, Yasonna menyampaikan terima kasih atas opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM TA 2020. Tak lupa, kerja sama kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang telah kooperatif dan informatif dalam proses pemeriksaan.(*)

Sumber berita dan foto (*/Humas Kemenkumham Provinsi NTT)

Editor (+roni banase)

Kemenkumham Tolak Kongres Luar Biasa Demokrat Deli Serdang

286 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pemerintah secara resmi memutuskan menolak permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara pada 5 Maret 2021. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly mengatakan hasil KLB tersebut tidak memenuhi kelengkapan dokumen yang telah diprasyaratkan.

Yasonna Laoly menegaskan tata cara pemeriksaan dan atau verifikasi partai politik dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik.

Pada verifikasi tahap pertama, imbuh Yosanna, Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham telah menyampaikan surat nomor AHU.UM.01.01-82 tertanggal 19 Maret 2021 kepada KLB Partai Demokrat Deli Serdang. Melalui surat tersebut, Kemenkumham memberitahukan kepada penyelenggara KLB Partai Demokrat Deli Serdang untuk melengkapi kekurangan dokumen yang diprasyaratkan.

Kemudian, urai Yasonna, pihak penyelenggara KLB Partai Demokrat Deli Serdang pada 29 Maret 2021 telah menyampaikan beberapa tambahan dokumen untuk memenuhi ketentuan sebagaimana persyaratan. “Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang diprasyaratkan, masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi,” ungkapnya saat melakukan konferensi pers secara daring pada Rabu siang, 31 Maret 2021 di lantai 18 Gedung ex-Sentra Mulia.

Yasonna pun menyampaikan kekurangan kelengkapan antara lain perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC. “Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil KLB (Partai Demokrat) di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021, ditolak !” tegasnya.

Saat mengambil keputusan tersebut, ujar Yasonna, pihaknya menggunakan rujukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat yang terdaftar dan tercatat di Ditjen AHU Kemenkumham pada tahun lalu. “Jika pihak KLB (Partai Demokrat) Deli Serdang merasa bahwa AD/ART tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik, silakan digugat di pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tandas Yasonna.

Hadir dalam konferensi pers ini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, serta pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemenkumham dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. (*)

Sumber berita (*/Humas Kemenkumham RI/Tedy, Kiki, Hidayah)

Foto utama oleh Zeqi

Editor (+roni banase)

Hari Bakti Imigrasi Ke-71, Yasonna : Selaras Pola Pikir dan Tingkatkan Etos Kerja

143 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly mengapresiasi jajaran Imigrasi yang setia dan tetap menjalankan tugas sebagai penjaga kedaulatan Indonesia yang berpedoman kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada Upacara Peringatan Hari Bakti Imigrasi (HBI) ke-71 yang berpusat di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, pada Selasa, 26 Januari 2021; yang diikuti oleh Kakanwil Kemenkumham NTT, Marciana Jone secara daring melalui Aplikasi Zoom di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere, sedangkan para Kepala Divisi mengikuti pelaksanaan acara tersebut di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang.

Yasonna pun meminta seluruh insan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menyelaraskan pola pikir serta meningkatkan etos kerja menjadi lebih baik lagi. “Tahun 2020 merupakan tahun yang luar biasa. Secara global, dunia telah menghadapi isu kolektif yakni dengan merebaknya pandemi COVID-19. Wabah ini tidak hanya menyerang Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat, tapi juga menyerang Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia,” urainya.

Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly saat memberikan sambutan dalam momentum Hari Bakti Imigrasi ke-71

Yasonna juga menegaskan kepada seluruh Insan Imigrasi bahwa fleksibilitas, kecepatan, dan ketepatan sangat dibutuhkan dalam mendukung kinerja Ditjen Imigrasi. “Gunakanlah freezing moment ini untuk menguji kapabilitas individu, kapabilitas manajerial, serta kapabilitas struktural yang ada pada diri kita masing-masing maupun organisasi, yang nantinya dapat mewujudkan lompatan perubahan mengarah kepada Indonesia Maju,” ujar Yasonna.

Sesuai tema “Imigrasi Bersatu dalam Jarak, Menuju Indonesia Maju”, menurut Yasonna Indonesia Maju bukanlah kata-kata langit yang hanya disampaikan dalam pidato dan sambutan ataupun paparan. “Indonesia Maju merupakan sebuah semangat yang harus diejawantahkan dalam sebuah kebijakan yang dapat dilaksanakan pada seluruh lapisan birokrasi, serta dalam tataran unit eselon I khususnya Ditjen Imigrasi,” tegasnya.

Indonesia Maju, imbuh Yasonna, merupakan pondasi kinerja yang mengharuskan Ditjen Imigrasi dan seluruh insan imigrasi untuk dapat mewujudkan empat hal, yaitu mewujudkan kepastian dalam menghadirkan layanan serta pemanfaatan inovasi dalam pelaksanaan fungsi layanan keimigrasian, kemudian mewujudkan kepastian hukum dalam penegakan hukum keimigrasian, mewujudkan stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan keimigrasian, dan yang terakhir menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat melalui reformasi birokrasi dan penguatan SDM yang mumpuni.

Di akhir sambutan, Menkumham Yasonna berpesan kepada seluruh insan Imigrasi untuk tetap patuh dan teguh dalam menjalankan fungsi yang diemban. “Jadikanlah pekerjaan yang dijalani sebagai ibadah yang dipertanggungjawabkan tidak hanya di depan pimpinan ataupun keluarga, melainkan juga di depan Tuhan Yang Maha Kuasa,” tutup Yasonna.

Pose bersama jajaran Imigrasi

Dalam momentum Hari Bakti Imigrasi ke-71, Direktur Jenderal Imigrasi, Jhoni Ginting memberikan dua catatan kepada seluruh insan imigrasi, yaitu tentang inovasi dan manajemen risiko. “Inovasi berupa revolusi digital perlu terus dilakukan meski di tengah pandemi Covid-19. Beberapa inovasi dalam konteks revolusi digital yang telah dan sedang dilakukan antara lain e-visa, e-persetujuan izin tinggal, e-mobile LHI (laporan harian intelijen), e-pengelolaan BMN, eazy passport, dan dashboard pimpinan untuk mengetahui semua transaksi layanan keimigrasian,” paparnya.

Jhoni pun menegaskan bahwa risiko adalah bagian dari kehidupan baik dalam situasi pandemi maupun tidak, selalu terdapat risiko dalam pengelolaan dan eksekusi kebijakan. “Yang membedakannya mungkin adalah jenis, serta kadar-tinggi rendahnya risiko itu, karena itu manajemen risiko dan bukan penghilangan risiko yang harus ditekankan dan dilakukan,” tambahnya.

Ditjen Imigrasi, tandas Jhoni Ginting, telah berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan manajemen dalam memberikan pelayanan publik pada situasi pandemi ini, misalnya protokol kesehatan ketika memberikan pelayanan kepada publik.

Acara ini juga dihadiri secara langsung oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, para Pimpinan Tinggi Madya dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, para Staf Ahli, Staf Khusus Penasehat Kehormatan Menteri, Koordinator Analis Keimigrasian Ahli Utama, diikuti secara virtual oleh para Pimpinan Tinggi Pratama, seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis dan para Purna Bhakti insan Keimigrasian seluruh Indonesia.(*)

Sumber berita dan foto (*/Humas Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT)

Editor (+roni banase)

Kemenkumham Raih Rekor Zona Integritas, Yasonna: Tak Ada Lagi Praktik Pungli

222 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI tidak melakukan pungutan liar (pungli) dan percaloan sewaktu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Komitmen ini sejalan dengan upaya Kementerian Hukum dan HAM RI dalam membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Petugas memberikan pelayanan secara responsif, prosedur yang jelas, biaya yang transparan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kepastian waktu penyelesaian,” kata Yasonna sewaktu memimpin Apel Pagi Penguatan ASN Kementerian Hukum dan HAM ‘Era New Normal’, pada Senin, 3 Agustus 2020 di lapangan upacara gedung Kementerian Hukum dan HAM RI Kuningan – Jakarta.

Yasonna melanjutkan, sekalipun Kementerian Hukum dan HAM RI cukup banyak mendapatkan prestasi terkait inovasi pelayanan publik, ia meminta jajarannya untuk tidak cepat puas namun terus menerus meningkatkan pelayanan lebih baik lagi. Ia mendorong seluruh jajaran baik Unit Utama ataupun Kantor Wilayah (Kanwil) serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) lebih termotivasi dan terpacu untuk bekerja lebih keras dan menjaga integritas sehingga terbebas dari praktik tercela yang merugikan masyarakat.

Yasonna menegaskan, jangan sampai pencanangan ZI Menuju WBK dan WBBM hanya ‘di atas kertas’, yang terpenting hasilnya harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Tahun 2019, Kementerian Hukum dan HAM RI mengusulkan sebanyak 139 Satuan Kerja (Satker) berpredikat WBK dan WBBM. Hasilnya, 43 Satker mendapatkan ZI, di mana 39 Satker berpredikat WBK dan empat Satker berpredikat WBBM. Tahun ini, Kementerian Hukum dan HAM RI mengusulkan sebanyak 520 Satker ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

“Kementerian kita yang terbesar dalam mengajukan usulan WBK dan WBBM. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan untuk memastikan sebanyak-banyaknya mendapatkan predikat WBK dan WBBM,” kata Yasonna. “Bisa tidak kita lakukan? Kepada para Kakanwil dan para Kadiv di daerah, para Kepala UPT, bisa tidak? Pasti Bisa! kalau kita mau,” Yasonna berseru.

Apel Pagi Pegawai yang dirangkai dengan Penguatan Pembangunan Zona Integritas 520 Satker Menuju WBK/WBBM, diikuti seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM secara virtual. Yasonna memimpin deklarasi pernyataan sikap Tim Kerja Pembangunan ZI dan seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM. Dalam mewujudkan ZI, kata Yasonna, akan banyak menghadapi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen mulai dari staf hingga pimpinan sehingga jalan menuju WBK dan WBBM dapat berhasil dicapai.

Yasonna Laoly saat menyematkan pin pencanangan Zona Integritas (ZI) Kementerian Hukum dan HAM RI

Di samping itu, Yasonna berpesan kepada Koordinator WBK dan WBBM dari Unit Utama (Eselon I) selaku pembina, untuk terus mengawasi Satker yang menjadi tanggung jawabnya sehingga memenuhi Komponen Pengungkit dan memantau hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana Peraturan Menteri Pan-RB (Permenpan-RB) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permenpan-RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

“Jika kita bersama-sama dan jika kita punya komitmen yang tinggi dalam mewujudkan Zona Integritas. Kita akan mampu mencapai target, kalau ini terjadi rakyat yang akan menikmati,” kata Yasonna.

Kementerian Hukum dan HAM RI ‘Pecahkan’ Rekor

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan-RB, Jufri Rahman mengapresiasi keseriusan Kementerian Hukum dan HAM RI karena di tengah pandemi Covid-19 ini, instansi vertikal terbesar di Indonesia tetap berkomitmen membangun birokrasi yang anti korupsi dan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

“Ini bukti keseriusan Kementerian Hukum dan HAM RI membangun ZI. ZI sebenarnya miniatur pembangunan reformasi birokrasi, kita membangun unit kerja percontohan untuk membangun birokrasi yang anti korupsi dan budaya kerja pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Jufri.

Secara umum, lanjut Jufri, Kementerian/Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah yang mengusulkan WBK dan WBBM mengalami peningkatan. Berdasarkan data terkini, per 2 Agustus 2020, Kemenpan-RB menerima 3.640 usulan Satker yang terdiri dari 71 K/L, 19 Pemerintah Provinsi, dan 147 Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu, Kemenpan-RB berharap dengan banyaknya K/L dan Pemerintah Daerah yang berpredikat WBK atau WBBM, semangat reformasi birokrasi akan semakin meluas hingga ke seluruh instansi pemerintah baik di pusat atau daerah.

“Kementerian Hukum dan HAM RI mencatatkan rekor sebagai Kementerian terbanyak yang mengajukan, ini mengalahkan rekor yang selama ini dipegang oleh Kepolisian,” kata Jufri.(*)

Sumber berita dan foto (BPHN—kementerian Hukum dan HAM RI)
Editor (+rony banase)

Rakor Virtual Capaian Kinerja, Yasonna Ajak ASN Kemenkumham Kompak

298 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Pada tanggal 29 Juni—2 Juli 2020, jajaran 33 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) seluruh Indonesia bakal mengikuti Rapat Koordinasi Virtual Pengendalian Capaian Kinerja. Dibuka oleh Menteri Hukum dan HAM, Prof. Yasonna Laoly, S.H., M.Sc Ph.D. pada Senin, 29 Juni 2020 pukul 09.30 WITA—selesai di Graha Kebangsaan Jakarta dengan tema “Tatanan Normal Baru Kumham Pasti Produktif.”

Diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Pengayoman, Rapat Koordinasi Virtual Pengendalian Capaian Kinerja diikuti oleh 247 orang lingkup Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia; termasuk jajaran Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT yang diikuti secara virtual oleh Kakanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone, S.H. didampingi oleh Kadiv Yankumham, Kadiv Pemasyarakatan, Kadiv Administrasi, Kadiv Imigrasi, pada Senin, 29 Juni 2020 pukul 10.30 WITA—selesai di di Ruang Multi Fungsi Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT.

Sebelum rakor, dilaksanakan penandatanganan kerja sama sertifikat elektronik pada Kementerian Hukum dan HAM dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait Pengelolaan Data Berbasis Elektronik (PDBE).

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM tetap menyelenggarakan Rapat Kerja sekaligus melakukan pengendalian dan evaluasi atas capaian kinerja kita pada semester I Tahun Anggaran 2020 dengan media virtual.

“Pengendalian dan evaluasi ini sangat penting dan berharga, karena sudah terbukti bahwa dengan beberapa kali kita melaksanakan rapat kerja dengan mekanisme seperti yang sudah dan akan kembali kita laksanakan ini, kementerian Hukum dan HAM berhasil mempertahankan bahkan meningkatkan kinerjanya, prestasi kinerja sudah menjadi budaya di kementerian yang kita cintai ini,” ujar Yasonna mengawali sambutan.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly saat memberikan sambutan dan arahan dalam Rakor Pengendalian Capaian Kinerja Kemenkumham Semester I TA 2020

Pada rapat koordinasi evaluasi kinerja Semester I 2020 dipilih simbol “dua lumba-lumba mengapit logo corporate university”. Yasonna menjelaskan makna dari logo tersebut, bahwa Lumba-lumba adalah binatang mamalia yang mempunyai kecerdasan tinggi, dia mampu menerima dan merespons instruksi dengan baik, dia hidup dan bekerja dalam kelompok dan mempunyai sifat tolong menolong baik untuk kelompoknya maupun untuk makhluk hidup lainnya. Lumba-lumba adalah binatang yang setia dan mempunyai loyalitas tinggi, mampu bersinergi dan berkolaborasi untuk melakukan gerakan yang menarik dan berirama.

Dan keistimewaan lain dari lumba-lumba, urai Yasonna, adalah memiliki sebuah sistem yang digunakan untuk berkomunikasi dan menerima pesan yang dinamakan sistem sonar. Sistem ini dapat menghindari benda-benda yang ada di depan lumba-lumba, sehingga terhindar dari benturan. Teknologi ini yang kemudian diadopsi dan diterapkan dalam pembuatan radar kapal selam.

Secara simbolik, terang Yasonna, memberikan makna bahwa sebagai ASN Kemenkumham harus mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi, mempunyai empati dan sifat tolong menolong dan loyalitas kepada institusi, bangsa dan negara sehingga kreatif, inovatif dan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara tepat. Dan dalam kondisi pandemi seperti saat ini, dibutuhkan ASN yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sinergi kolaborasi yang baik sehingga mampu menyelesaikan tantangan dan hambatan secara cepat dan tepat.

“Sehingga, mulai dari level pimpinan sampai dengan level pelaksana harus mempunyai kecerdasan intelektual (intelektual quotient), kecerdasan emosional (emotional quotient), kecerdasan spiritual (spiritual quotient), dan kecerdasan kreativitas (creativity quotient) untuk menghadapi kondisi saat ini yang masih belum stabil,” imbau Yasonna Laoly.

Ia pun mengajak seluruh jajaran untuk senantiasa kompak, gotong royong, kolaborasi dan sinergi dalam hal apa pun terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM.

Yasonna meminta seluruh jajaran untuk terus introspeksi dan memantaskan diri untuk mendukung kemajuan organisasi. Oleh karena itu, ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan yaitu :

Pertama : Kondisi New Normal ini menuntut ASN Kemenkumham mengubah pola kerja dan mengubah mindset ke arah digital. Birokrasi Digital, sudah menjadi kewajiban dan seluruh ASN harus mau dan mampu mengikuti pola kerja baru yang seluruhnya menggunakan pemanfaatan teknologi informasi.

“Saya ucapkan terima kasih atas kinerja yang telah dicapai semester I ini, memang belum maksimal tetapi saya yakin pada semester 2 nanti capaian kinerja dan realisasi anggaran akan naik secara signifikan sesuai dengan yang telah direncanakan. Dan terus bekerja menuju kondisi normal dengan tetap menggunakan protokol kesehatan, jangan terlalu paranoid dengan pandemi Covid-19, karena kecemasan yang berlebihan justru akan menurunkan sistem imun manusia,” ucap Yasonna.

Kedua: Sekjen, Irjen, Para Dirjen dan para Kepala Badan, harus terus melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan Evaluasi mulai dari pusat sampai ke daerah, namun harus memberdayakan Kepala Kantor Wilayah, karena bagaimana pun Kakanwil adalah wakil Menteri di daerah dan pemegang komando lapangan di wilayah. Loyalitas harus tegak lurus kepada pimpinan, jangan menimbulkan persoalan baru bagi Kementerian Hukum dan HAM.

Ketiga: Lakukan kerja sama dengan stakeholders dan berikan pelayanan kepada publik secara cepat dan tepat sasaran, cari terobosan dan inovasi kalau perlu jemput bola. Sebagai contoh yang dilakukan Ditjen Kekayaan Intelektual yang membuat kebijakan loket pelayanan virtual (LOKVIT) telah berhasil menaikkan perolehan PNBP nya, dorong stakeholder untuk memanfaatkan pendaftaran hak kekayaan intelektual sehingga mampu meningkatkan daya jual bagi sektor UMKM. Hal ini harus diikuti oleh unit penghasil PNBP lain, seperti Imigrasi dan AHU.

Di bidang pemasyarakatan, Yasonna minta agar fokus pada pemindahan para bandar narkoba, koordinasikan dengan instansi terkait dengan baik dan bangun sinergitas serta komunikasi untuk menangani Warga Binaan secara tepat sasaran.

Keempat: Segerakan membelanjakan anggaran masing-masing secara akuntabel, khususnya belanja modal karena dengan membelanjakan APBN akan mendorong program padat karya di sektor konstruksi dan mempercepat proses pemulihan ekonomi dimasa pandemi ini. Namun tetap memperhatikan aspek akuntabilitas dan ketersediaan waktu dan sumber daya yang ada dan dimiliki.

Kelima: Terkait teknologi informasi, agar segera diwujudkan kebijakan Presiden tentang Satu Data agar disajikan pada dashboard pimpinan yang diatur hak aksesnya, dan pastikan seluruh perangkat dan piranti baik hardware maupun software telah dilengkapi sertifikasi dan melalui mekanisme pengadaan yang akuntabel dan transparan. Pengadaan Sarana Prasarana berbasis TI hendaknya berdasarkan kebutuhan organisasi bukan kebutuhan lainnya, dan pengadaan tersebut harus melalui rekomendasi Komisi TI Kementerian.

Penulis dan editor (+rony banase)
Foto utama oleh Humas Kemenkumham Provinsi NTT

Yasonna Laoly Mundur dari Jabatan Menteri Hukum dan HAM

792 Views

Jakarta, Garda Indonesia | “Bersama ini mohon perkenan izin Bapak Presiden saya mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhitung mulai 1 Oktober 2019,” kata Yasonna dalam surat tertulisnya, Jumat, 27 September 2019.

Yasonna Laoly mundur dari jabatannya sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Pengunduran dirinya diteken hari ini.

Mundurnya Yasonna tak berkaitan dengan kasus apapun, atau masalah Hak Asasi Manusia yang banyak disuarakan. Yasonna mundur lantaran terpilih jadi anggota dewan.

“Hal ini berkaitan dengan terpilihnya saya sebagai Anggota DPR Republik Indonesia Daerah Pemilihan Sumatera Utara,” kata Yasona.

Yasonna menyebut, mundurnya dia lantaran Menteri tak boleh merangkap jabatan. Hal ini sesuai Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Aturan itu menjelaskan bahwa menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Yasonna mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan dan kepercayaan oleh Presiden Joko Widodo.

Kader PDIP itu menyebut Jokowi dan Jusuf Kalla telah mendukung selama dirinya menjabat. Sehingga apa yang dilakukannya di periode pertama Jokowi, sudah benar-benar tuntas.

“Disamping itu saya memohon maaf apabila selama menjabat sebagai Menteri terdapat banyak kekurangan dan kelebihan,” tandas Yasonna. (*)

Sumber berita (*/Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)