Belu–NTT, Garda Indonesia | Selain pertanian, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang tidak pernah mati dalam pertumbuhan ekonomi, yang mana dapat memberikan kontribusi besar di tengah pandemi Covid–19.
Demikian, awal sambutan Bupati Belu, dr. Taolin Agustinus, Sp.PD – KGEH, FINASIM saat membuka kegiatan temu kemitraan UMKM bersama BUMN dan swasta yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Diskopnakertrans) Provinsi NTT bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Belu di Hotel Nusantara II Atambua pada Senin, 20 September 2021.
Dalam upaya peningkatan pemasaran produk dan skala usaha bagi pelaku UMKM di NTT dan mendukung kepariwisataan di Kabupaten Belu, Bupati berharap masyarakat dapat mengubah pola pikir, bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada UMKM, hanya sebagai stimulus dan harus dianggap sebagai kredit agar tidak disalahgunakan untuk kebutuhan lainnya.
Selain itu, Bupati Taolin menekankan para pelaku UMKM harus memperhatikan kualitas, ciri khas, serta brand dari setiap produk UMKM agar para pelaku UMKM dapat bersaing di pasaran. Ia menuturkan, pemerintah daerah memberikan apresiasi dan pendampingan bagi UMKM untuk meningkatkan usahanya. Pemimpin BUMN/BUMD juga harus memantau dan mendampingi setelah memberikan KUR.
Bupati Taolin juga mengajak para pelaku UMKM untuk menjadi anggota BPJS ketenagakerjaan karena akan sangat membantu saat terjadi kecelakaan kerja, serta memiliki skema yang sangat baik dengan angsuran per bulan Rp.16.000/bulan.
Kepala Dinas Kopnakertrans Provinsi NTT, Silvia R. Pekudjawang, S.P., M.M. mengatakan, kegiatan temu kemitraan yang melibatkan 40 orang pelaku UMKM tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang metode peningkatan skala usaha beserta risiko – risikonya, sekaligus penyertaan modal salah satunya kredit usaha rakyat (KUR) yang disalurkan oleh himpunan bank pemerintah (Himbara) dan kredit merdeka oleh bank daerah.
Kadis Silvia pun meminta para pelaku UMKM untuk taat pajak dan meng–cover risiko usaha melalui BPJS. “Secara teknis kita akan menggali persoalan apa saja yang mereka alami selama ini sehingga pemerintah bisa memfasilitasi persoalan yang terjadi,” paparnya.
Adapun 3 orang narasumber dalam kegiatan itu yakni, pejabat Diskopnakertrans Provinsi NTT, Kepala Bank NTT Cabang Atambua, Fridolina M. M. Faturene, A. R., dan perwakilan BPJS wilayah timur, Gery Malelak.
Diketahui, tujuan utama kegiatan dengan sumber anggaran DAK non fisik melalui DPA Diskopnakertrans Provinsi NTT tahun 2021 ini, untuk meningkatkan kualitas usaha UMKM, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM, mempermudah akses permodalan ke bank, dan membangun mitra dengan swasta dan BUMN. (*)
Berita: (*/Kominfobelu – Novita B)
Foto: Anna
Editor: Herminus Halek