Arsip Tag: sylvia peku djawang

Pemprov NTT Canangkan 1000 Koperasi Go Digital

411 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia |
Kebangkitan ekonomi dapat diwujudkan dengan menggerakkan sektor riil melalui kelembagaan yang menjadi penciri Indonesia yaitu koperasi. Provinsi Nusa Tenggara Timur  (NTT) adalah provinsi yang memiliki jumlah anggota koperasi terbesar di Indonesia sebanyak 4.202 unit (52%), dengan jumlah yang aktif 3.846 unit (91,52%), dan jumlah anggota 2.158.059 orang (data per Agustus 2020).

Permasalahan yang dihadapi koperasi pada umumnya adalah pengelolaan yang tidak akuntabel, jaringan koperasi terbatas pada komunitas anggota, tidak mampu menghasilkan sisa hasil usaha (SHU) secara transparan. Kondisi ini mendorong perlunya transformasi pengelolaan koperasi menjadi koperasi digital.

Pada level nasional, koperasi yang masuk dalam ekosistem digital masih sangat rendah yaitu 906 koperasi (0,73% dari 123 ribu koperasi aktif). Pada level pemerintah provinsi (Pemprov) NTT, terdapat 9 koperasi yang melaksanakan kerjasama digital dan 6 koperasi yang dalam proses digital.

Kepala Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Diskopnaketrans), Provinsi NTT, Sylvia Pekudjawang menyampaikan tekad dan kesiapan Pemprov NTT untuk melakukan digitalisasi koperasi agar lebih transparan dan akuntabel. “Dengan kondisi jumlah anggota koperasi yang terbesar di Indonesia, Pemprov NTT mematok target 1.000 koperasi go digital pada tahun 2021,“ ujar Sylvia sembari menjelaskan bahwa Diskopnaketrans akan bekerjasama dengan Koperasi Kayana Reswara Nitya (Koperasi KEREN) yang merupakan koperasi digital nasional dengan sistem informasi yang sangat mendukung target digitalisasi koperasi di NTT.

Staf Khusus (Stafsus) Gubernur NTT bidang ekonomi dan akuntabilitas publik, Prof. Dr. Intiyas Utami, S.E., M.Si, Ak, CA, CMA, QIA, CFrA., mendampingi proses go digital koperasi NTT menyampaikan bahwa tahap pertama yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi data koperasi yang siap go digital, dilanjutkan tahap berikutnya adalah migrasi data ke platform Koperasi KEREN yang sudah berbasis android.

Proses pendampingan dan pelatihan untuk koperasi go digital, Intiyas Utami,
menjadi penting agar kesadaran penggunaan aplikasi terjaga dengan konsisten. Intiyas menyatakan bahwa Pemprov NTT dapat menjaga akuntabilitas publik dengan memonitor kesehatan koperasi dengan aplikasi digital. Dengan akuntabilitas publik yang baik akan meningkatkan kepercayaan anggota masyarakat melakukan aktivitas ekonomi dengan koperasi dan akan mempercepat program NTT bangkit.

Dalam webinar antara Diskopnaketrans dengan Koperasi KEREN pada Jumat, 20 November 2020, Ketua Umum Koperasi KEREN, Prof. J.W. Saputro memaparkan bahwa Koperasi KEREN memiliki teknologi informasi digital yang digunakan untuk: 1) sistem pembayaran telepon, listrik, pajak, transfer, isi pulsa, isi saldo ovo, go pay, dan lain-lain; 2) sistem supply chain (rantai pasok) yang memungkinkan penjualan digital (e-commerce) antar koperasi dilakukan; 3) financing (pendanaan) yang memastikan proses penyaluran kredit dari bank dapat dikendalikan oleh pengurus koperasi dengan menggunakan aplikasi koperasi digital ini.

Keberadaan ekosistem koperasi NTT yang berbasis digital, tandas Prof. J.W. Saputro, mampu secara inklusif membangkitkan ekonomi antar anggota koperasi dan intra koperasi baik di level provinsi NTT maupun secara nasional.

Sementara, Yulianto dari tim Koperasi KEREN menambahkan bahwa platform koperasi KRN memungkinkan terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli secara digital, dan dengan cepat dan akurat perhitungan Sisa Hasil Usaha dapat dihasilkan secara real time.

Pengurus koperasi pun, terang Yulianto,
dapat mengetahui perkembangan operasional koperasi dengan cepat, bahkan dapat melakukan e-RAT (electronic Rapat Anggota Tahunan) secara efektif dan efisien. Digitalisasi koperasi mengurangi konflik dalam anggota dan dengan pengurus karena laporan keuangan disajikan dengan akuntabel.

“Program Koperasi KEREN satu padu Pemprov NTT merupakan satu lompatan yang dapat digunakan berbagai jenis mitra, baik petani, UMKM, karyawan, pedagang, mahasiswa, pelajar untuk menjadi bagian dari pemulihan ekonomi nasional yang berbasis digital,” urai Yulianto. (*)

Sumber berita dan foto (*/Diskopnaketrans), Provinsi NTT)
Editor (+rony banase)

45 PMI Asal NTT Pulang Saat Pandemi Covid dan Ada 7 PMI Siap Dipulangkan

454 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | “Sekarang ini untuk mengirimkan tenaga kerja ada sistim yang dibangun, seperti berangkat dari tahun sekian dan dari daerah mana, ke negara ini, itu kan ada. Itu bagian legal artinya terdaftar secara baik yang harus mengikuti pelatihan tiga bulan, dianggap layak dulu baru berangkat,” beber Plt. Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, Sylvia Peku Djawang kepada Garda Indonesia pada Jumat, 23 Mei 2020 pukul 18.08 WITA—selesai.

Pernyataan Plt. Kadis Sylvia Peku Djawang tersebut disampaikannya terkait rencana kepulangan sekitar 4.200 PMI asal NTT dari berbagai belahan negara.

Selanjutnya, Peku Djawang menyampaikan bahwa kalau data yang dipantau tidak ada itu tidak benar. “Persoalannya untuk NTT saya tidak berani untuk mengatakan berapa perbandingan memang lebih banyak yang ilegal. Kalau ilegal berarti tidak terdata,” ungkapnya.

Terkait rencana kepulangan PMI asal NTT, Peku Djawang menguraikan, bahwa banyak sekali pintu masuk lintas batas antar negara untuk ke Indonesia memang kemarin, sekitar minggu lalu ada 1.300 PMI dari seluruh Indonesia saat ini sedang mengikuti karantina di dua tempat yaitu Asrama Haji dan Wisma Atlet. Masuk di mana pun atau negara mana pun harus melewati proses karantina.

“Kita memang belum dapatkan data bahwa dari 1.300 itu berapa berasal dari NTT,” imbuhnya seraya menyampaikan kalau memang dipulangkan pasti berkoordinasi dengan kita. Saat ini yang dipulangkan dari Kepulauan Riau ada 7 orang yang siap dipulangkan asal NTT dari 400 orang.

Peku Djawang pun menegaskan, kalau PMI mau pulang pasti akan melalui BP2TKI dan ditransfer dan akan masuk ke NTT. “7 orang itu 4 dari Malaka dan 3 dari Sumba Barat Daya, kalau masuk di Malaka lewat pintu Kupang kemudian yang ingin masuk ke Sumba lewat pintu Tambolaka,” ungkapnya sembari menyampaikan itu diatur melalui satgas dan telah bersurat ke Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, BP2TKI dan NTT sebagai daerah kepulauan tentu dengan kebijakan semuanya dikarantina terpadu ketika masuk.

Peku Djawang pun melanjutkan, ketujuh PMI tersebut sebenarnya sudah siap dipulangkan, tetapi penerbangan yang masuk ke NTT agak susah. Jadi sekarang sistimnya seperti itu, seandainya mereka dipulangkan pasti sampai disini sesuai protap pasti diperiksa lagi. Contohnya dari Malaka, dia rapid test di sini kemudian dijemput langsung satgas Malaka, sampai di Malaka dia wajib dikarantina lagi 14 hari.

“Jadi kalau mau bilang tidak punya data, itu tidak benar,” tegas Peku Djawang yang juga menjabat sebagai Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (PPPA) Provinsi NTT.

Dirinya juga menjawab pertanyaan Garda Indonesia tentang batasan kontrak kerja para PMI, “Sesuai aturan yang kontrak itu 2 tahun, kalau tahun 2020 dia selesai kontrak itu artinya dia memulai di tahun 2018. Terkadang kalau sudah selesai kontrak, beberapa orang akan melakukan perpanjangan secara mandiri dan kita akan lose contact,”urainya.

Sementara kalau dia lewat legal melalui BP3MI yang dulunya PJTKI diberangkatkan oleh perusahaan. Ketika selesai putus kontrak 2020 misalnya, oleh perusahaan akan dipulangkan. Dia akan lewat arus penumpang biasa dengan penanganan khusus melalui P3MI karena mereka sudah tahu bagaimana penanganannya.

“Yang menjadi masalah ini yang perginya legal, tetapi setelah selesai masa kontrak dia langsung melakukan perpanjangan mandiri,” ungkapnya.

“Data ini akan disandingkan dengan logistik. Jadi total PMI yang sudah kami pulangkan di masa covid ini ada 45 orang di luar 7 orang yang akan pulang, tetapi prosesnya bertahap,” tandas Plt. Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

20 Anak Positif Covid-19 dari 82 Kasus di Provinsi Nusa Tenggara Timur

490 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Dari 82 orang yang positif Covid-19, kurang lebih ada 20 orang yang masuk dalam kategori anak yaitu usia 0 hingga 18 tahun. Ada beberapa klaster yang masuk kategori itu antara lain klaster Magetan dan klaster Sangkalala itu rata-rata masuk dalam kategori.

Demikian pernyataan resmi dari Sekretaris I Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTT, Dr. drg. Domi Minggu Mere, M.Kes. dalam jumpa media pada Jumat siang, 22 Mei 2020 di Dinas Kesehatan Provinsi NTT.

“Secara umum yang positif 1/3 berjenis kelamin perempuan dan 2/3 berjenis kelamin laki-laki,” ungkap drg. Domi seraya menyampaikan kalau jumlah anak laki-laki lebih banyak karena kebiasaan melangkahkan kaki.

Bagaimana penanganan anak-anak positif Covid-19 oleh Dinas PPPA Provinsi NTT ?

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Provinsi NTT, Sylvia Peku Djawang menyampaikan bahwa saat ini pihaknya hanya pakai kekuatan koordinasi terkait penanganan anak-anak di NTT yang positif Covid-19.

“Saat ini kita tidak bisa ke mana-mana,” ujarnya.

Contohnya, imbuh Sylvia, kemarin itu melalui Dinas PPPA Rote mereka melakukan pemantauan dan mengambil peran terhadap anak perempuan berusia 8 tahun positif Covid-19 di Kecamatan Rote Timur.

“Kepada orang tua diberitahu mengenai kondisi psikologis anak-anak. memang saat ini untuk intervensi-intervensi penangangan karantina itu masih berupa penanganan medis, kita masih belum bisa intervensi karena itu isolasi,” beber Sylvia Peku Djawang.

Sementara, lanjutnya, kita tahu bahwa APBD kita untuk penanganan secara umum saja, semoga dalam waktu dekat satu minggu atau dua minggu ini dekon kita sudah bisa dieksekusi karena dekon kementerian itu yang lebih spesifik.

“Contohnya kita bisa membiayai konseling untuk anak untuk ada di situ dengan memperlengkapi APD dan sebagainya. Karena kalau selama ini kalau APD yang ada di seluruh provinsi kan hanya untuk medis, sementara untuk anak dan perempuan ada satu aspek yang harus kita berlakukan berbeda daripada pasien laki-laki,” ujarnya.

Itu yang sementara kami buat, terang Kadis PPPA Provinsi NTT, tetapi memang saat ini untuk perlakuan khusus bagi perempuan dan anak, belum bisa memakai APBD karena tidak bisa spesifik, sehingga hanya bergantung pada APBN.

“Kita sedang berkoordinasi detail untuk disahkan sehingga konseling-konseling itu bisa juga kita lakukan by phone,” urainya seraya memberikan contoh P2TP2A hanya by phone.

“Memang saat ini banyak keterbatasan sehingga kami tidak bisa bergerak. Dana APBN dari kementerian yang memang spesifikasi seperti tanggap Covid bagi perempuan dan anak. Memang pada saat ini dekon kita agak terlambat karena mereka harus menyandingkan untuk kebutuhan Covid bagi perempuan dan anak,” pungkas Sylvia Peku Djawang.

Penulis dan editor (+rony banase)
Foto utama oleh tirto.id

PUSPA Diharapkan Dapat Menjadi Mitra Pemerintah

291 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | PUSPA (Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) sebagai suatu inisiasi dalam mewujudkan koordinasi fundamental yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk menyatukan visi dan misi lembaga-lembaga terkait demi kesejahteraan perempuan dan anak di Indonesia.

Lembaga-lembaga terkait tersebut adalah, Pemerintah Pusat dan Daerah, Lembaga Masyarakat, Media dan berbagai keterwakilan dan partisipasi masyarakat menyebarluaskan mampu yang menyukseskan program unggulan 3ENDS (Three Ends) yang di dalamnya berisi pesan untuk mengakhiri kekerasan pada perempuan dan anak, menghentikan perdagangan manusia serta akhiri kesenjangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki.

Menyadari kompleksitas persoalan yang dihadapi perempuan dan anak saat ini, dan untuk memastikan bahwa program unggulan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya, Kementerian PPPA telah menggalang partisipasi semua pihak, tidak hanya sesama lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, namun juga lembaga masyarakat, organisasi keagamaan, Akademisi, Lembaga Riset, dunia usaha dan media, untuk turut bersama-sama terlibat masing-masing.

Sehubungan dengan itu, telah dibentuk Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forkomwil PUSPA) NTT periode 2018—2020 dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 18 Tahun 2018. Dengan Pergub ini, ditetapkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Forkomwil PUSPA NTT yang mana PUSPA) mempunyai tugas memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah; melakukan kajian terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.

Untuk memperkokoh sinergitas dan kolaborasi antara Dinas PPPA NTT dan PUSPA NTT dilakukan Fasilitasi Kemitraan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) dalam rangka Percepatan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA) pada 12—13 Desember 2019 di Hotel Neo Aston Kupang.

Pose bersama Anggota PUSPA NTT dan Para Kabid dari Dinas PPPA NTT

Hadir para anggota PUSPA NTT, Kadis PPPA NTT, Sylvia R. Peku Djawang, S.P., M.M. dan Mewakili Deputi Partisipasi Masyarakat Kementerian PPPA, Kepala Bidang Partisipasi Media Eleksos, Drs. Supriyadi.

Drs. Supriyadi dalam kegiatan fasilitasi tersebut menyampaikan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat maka dibentuklah PUSPA. “PUSPA diharapkan dapat mandiri dengan menggandeng dunia usaha dan kemudian dapat menjadi Mitra Dinas PPPA,” ujar Supriyadi.

Selain itu, tambah Supriyadi, PUSPA dapat menguatkan sinergi dan jejaring antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media dan bermitra dan berpartisipasi dengan masyarakat, lembaga masyarakat, Tokoh Adat (Toda), Tokoh Agama (Toga), Tokoh Masyarakat (Toma).

“Dana stimulan pada 2018 berbeda dengan 2019 berbeda strategi. Untuk 2019, Kementerian PPPA tidak memberikan dana stimulan namun berupa peningkatan SDM Forum PUSPA terkait materi PUHA dan PUG,” ungkap Drs. Supriyadi.

Mewakili Deputi Partisipasi Masyarakat Kementerian PPPA, Kepala Bidang Partisipasi Media Eleksos, Drs. Supriyadi (kiri) dan Kepala Dinas PPPA NTT, Sylvia R Peku Djawang, S.P., M.M (kanan) saat kegiatan fasilitasi PUSPA NTT

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi NTT, Sylvia R. Peku Djawang, S.P., M.M. menyampaikan bahwa Dinas PPPA NTT ingin bersinergi dengan PUSPA NTT dengan melaksanakan rapat (meeting) untuk memfasilitasi meski tidak memiliki anggaran dari APBD namun dapat melaksanakan rapat kecil di Kantor DPPPA NTT dan bukan di hotel mewah.

“Biarkanlah Forum PUSPA difasilitasi oleh Dinas PPPA NTT dengan lebih diarahkan pada penguatan dan pelibatan dunia usaha (swasta) dan itulah salah satu kelemahan dari PUSPA,” beber Sylvia.

“Dukungan APBN diberikan kepada PUSPA NTT pada tahun 2018 untuk dapat membesarkan diri dan mandiri dan harapan Kementerian PPPA, ke depan PUSPA NTT dapat mandiri dengan menggandeng dunia usaha,” ungkap Kadis PPPA NTT sambil menyampaikan dari fasilitasi ini dapat dihasilkan Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk Tahun 2020.

Diharapkan ke depan, imbuh Kadis PPPA NTT, dapat terbentuk Forum PUSPA di Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam kegiatan fasilitasi tersebut, mewakili PUSPA NTT, Dr. Twen Dami Dato menyampaikan praktik-praktik baik (Best Practice) yang telah dilaksanakan berupa pemberdayaan perempuan di Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Alak Kota Kupang berupa pelatihan pembuatan pupuk bokashi, Sehari Bersama Anak Pemulung dan Kampanye Stop Kekerasan Terhadap Anak.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

Bimtek APH : Negara Harus Hadir dalam Penanganan Korban KDRT & TPPO

248 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap kelompok rentan marginal yakni perempuan dan anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terus menjadi perhatian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016 yang dilaksanakan oleh BPS menunjukkan 1 dari 3 perempuan usia 15—64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual; 1 dari 4 perempuan yang sedang/pernah menikah pernah kekerasan berbasis ekonomi; dan 1 dari 5 perempuan yang sedang/pernah menikah mengalami kekerasan psikis sedangkan data kasus KDRT dari Kementerian PPPA menunjukan kasus KDRT di Provinsi NTT meski menurun namun masih intens terjadi dengan rincian pada tahun 2017 terjadi 377 kasus (Kasus KDRT Nasional sebanyak 10.722 kasus); tahun 2018 terjadi 188 kasus (Nasional terjadi 10.251 kasus); dan tahun 2019 terjadi sebanyak 175 kasus (Nasional terjadi 8.262 kasus KDRT)

Kabid Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kementerian PPPA, Fitri Diawati, S.E., M.M.

Demikian penjelasan dari Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA yang diwakili oleh Kabid Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Fitri Diawati, S.E., M.M. kepada para Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Bimtek APH dalam Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dilaksanakan pada 9—10 Desember 2019 di Hotel Neo Aston Kupang.

Di hadapan 35 Aparat Penegak Hukum (APH) dari unsur Kejaksaan, Polda NTT, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, P2TP2A, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), TNI AU, KP3 Laut, BP3TKI Kupang, dan Unsur Media; Fitri Diawati menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menangani persoalan KDRT dan TPPO.

“Penyidik merupakan ujung tombak penyidikan kasus KDRT dan TPPO dan negara harus hadir dalam Penanganan korban,”tegasnya sambil menambahkan bahwa Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan korban, dan penindakan terhadap pelaku.

Selain itu, ujar Fitri, diperlukan Sosialisasi UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT di tingkat desa dengan menggunakan Dana Desa yang bertujuan Pencegahan KDRT yakni mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; menindak para pelaku.

Adapun bentuk KDRT sesuai dengan pasal 5 UU No 23 Tahun 2004 tentang PDKRT berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

Di samping itu, Kabid Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dari Kementerian PPPA, Dino Adriana, S.E. memaparkan tentang UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan merekomendasikan apa yang harus dibuat untuk meminimalisir TPPO.

Perlu diketahui, hingga 30 November 2019, Sebanyak 113 jenazah Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT telah menjadi korban dari TPPO.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi NTT, Sylvia R. Peku Djawang, S.P., M.M. menyampaikan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) NTT sangat serius menangani masalah KDRT dan TPPO.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi NTT, Sylvia R. Peku Djawang, S.P., M.M.

“Kita memang berusaha terus mencegah dalam formulasi aspek pencegahan dan peningkatan kualitas pelayanan dengan mengedepankan aspek hukum dan Akar masalah TPPO yakni ekonomi, pendidikan, kemiskinan, dan aksesibilitas kerja dan ketika semua urusan di dalam rumah tangga beres maka makin sedikit orang yang akan mengalami KDRT dan TPPO,” terang Sylvia.

Sylvia juga membeberkan Fokus dan tantangan terhadap KDRT dan TPPO hingga 2023 di Provinsi NTT yakni :

  • Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan temasuk TPPO (angka kuantitatif) ke Zero Human Trafficking;
  • Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO menyangkut kualitas dan proses penuntasan kasus

“Tantangan bagi DPPPA Provinsi NTT yakni Zero Human Trafficking dan melakukan revisi Perda 14 Nomor 2008,” ungkap Kadis PPPA NTT.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

Penyedia Layanan Harus Responsif Gender dan Peka pada Korban Kekerasan

256 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Salah satu isu yang belum terpecahkan dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah isu kekerasan dan disadari bahwa hingga saat ini masih banyak perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang belum melapor di tempat pelayanan yang tersedia.

Penyebabnya karena rasa takut, terancam keamanan, dan masih menganggap sebagai aib keluarga yang tidak boleh diketahui orang lain. Sehingga sampe saat ini belum diperoleh data yang valid dan akurat tentang jumlah perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

Bertolak dari kondisi tersebut maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi penyedia layanan pada tanggal 13—14 Agustus 2019 di Hotel Neo Aston Kupang

Kepala DP3A NTT, Sylvia R. Peku Djawang, S.P., M.M. saat membuka kegiatan pelatihan (Selasa, 13/08/2019) mengatakan walaupun upaya hukum untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak-hak anak telah banyak dilakukan, namun dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada banyak kendala dan tantangan yang salah satunya terkait dengan data kekerasan.

Kepala DP3A NTT, Sylvia R. Peku Djawang, S.P., M.M. (blus merah mudah dan bersarung tenun sumba merah)  foto bersama para kabid Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Karena menurut Sylvia, kekerasan adalah setiap perbuatan melanggar Hak Azasi Manusia terhadap seseorang terutama perempuan dan anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan yang melawan hukum.

Lanjutnya termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Nusa Tenggara Timur merupakan permasalahan yang sudah lama terjadi namun kurang mendapatkan perhatian banyak orang baik secara nasional maupun internasional, sehingga keberadaannya tidak begitu nampak di permukaan padahal dalam praktiknya sudah menjadi permasalahan sosial yang berangsur-angsur menjadi kejahatan masyarakat dimana kedudukan manusia baik sebagai obyek namun sekaligus sebagai subyek dari trafficking.

“Selain masalah utama kurangnya upaya hukum pencegahan yang kuat bagi para pelaku, masalah ini juga didasari oleh lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mengerti dan paham akan adanya bahaya kekerasan dan trafficking, dimana dapat mengakibatkan terjadi penyiksaan dan bahkan kematian,” tegasnya.

Pemerintah Pusat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, imbuh Sylvia, perlu melakukan Pelatihan SDM Penyedia Layanan di Kupang bagi para pengelola P2TP2A serta lembaga penyedia layanan Iainnya bagi korban yang responsive gender dan

“Penyedia layanan harus peka terhadap kebutuhan korban serta memberikan pengetahuan tentang hak-hak korban dan sistem penyedia layanan Tenaga Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan Terhadap,”pintanya.

Perempuan dan Anak di Provinsi sehingga masalah ini mendapat perhatian dan penanganan yang maksimal dan sedini mungkin dari semua pihak.

Selain itu, tambah Sylvia Peku Djawang, mengacu dari RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 (Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009), maka ada 2 (dua) target besar yang harus dicapai oleh DP3A Provinsi NTT hingga tahun 2023 yang akan datang.

“Menurunnya jumlah kasus dan korban kekerasan yang ditangani serta menurunnya persentase pencegahan TPPO/Zero Human Trafficking menjadi tugas besar kami dan menyadari bahwa kedua tugas besar ini tidak dapat kami lakukan sendiri secara maksimal tanpa dukungan dari seluruh stackeholder Iainnya,”tandasnya.

Penulis dan editor (+rony banase)