Arsip Kategori: Nasional

Harkitnas Ke-111, Menteri Rudiantara Minta Jaga Semangat Gotong Royong

76 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pentingnya semangat gotong royong dalam menjaga kemajemukan dan keutuhan bangsa.

Pernyataan tersebut disampaikan Rudiantara dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT, Ir. Benediktus Polo Maing pada Apel Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) Ke-111 Lingkup Pemerintah Provinsi NTT di Halaman Kantor Gubernur Sasando, Senin, 20 Mei 2019.

Mengutip dari salah satu kalimat naskah Sumpah Palapa ‘Amukti Palapa’ yang oleh para ahli diartikan sebagai perjuangan Gajah Mada dalam mempersatukan Nusantara, Rudiantara menghimbau agar segenap warga masyarakat selalu menghargai, menghormati serta menjaga apa yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan dan leluhur pendahulu kita pada masanya.

“Mari kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang dapat memecah belah bangsa seperti permusuhan, kebencian, kebohongan serta fitnah antar sesama,” ajak Rudiantara dalam sambutannya.

Pada kesempatan yang sama, Rudiantara juga meminta kita semua untuk turut pula mendoakan saudara-saudara kita para pahlawan demokrasi yang telah gugur melaksanakan tugas demi kelancaran pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota legislatif.

Diakhir sambutannya, pria yang pernah menjabat sebagai anggota komisaris di Indosat ini kembali mengajak semua anak bangsa untuk selalu memperbarui semangat gotong royong sebagai suatu warisan kearifan lokal untuk dapat bersaing sehingga bangsa ini dapat menuju kejayaan dipentas global.

Apel Hari Kebangkitan Nasional ini disatukan dengan Penyerahan SK Purna Bhakti ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang masuki masa pensiun per 1 Juni 2019.

Hadir pada kesempatan tersebut, Para Asisten Setda NTT, Staf Ahli, Pimpinan Perangkat Daerah dan para ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT. (*)

Sumber berita (*/ Biro Humas dan Protokol Pemprov NTT)
Editor (+rony banase)

Ketua DPR: ‘Waspadai Penumpang Gelap dan Penciptaan Martir!’

77 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Ketua DPR Bambang Soesatyo mengimbau semua elemen masyarakat segera menghilangkan ego kelompok yang melampaui batas toleransi hukum dan undang-undang (UU). Setiap kelompok masyarakat berhak untuk memperjuangkan kepentingannya. Namun, tetap harus berada dalam koridor hukum dan UU.

Ego kelompok jika disalurkan dalam bingkai hukum dan UU dipastikan tidak merusak stabilitas keamanan nasional dan ketertiban umum. Sebaliknya, jika ego kelompok dipaksakan untuk menabrak hukum dan UU, yang akan terjadi adalah benturan antar-kelompok masyarakat. Dan, bila terjadi benturan tak pelak jik aparat keamanan tidak bertindak tegas, rakyat yang menderita.

“Saya berharap pengerahan massa ke gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang direncanakan pada 20, 21 dan 22 Mei 2019, berlangsung tertib dan damai. Harus diwaspadai adanya penumpang gelap yang sengaja ingin memanfaatkan situasi dan menciptakan ‘martir’ di tengah-tengah pengunjuk rasa”, ujar Bamsoet saat menghadiri acara berbuka puasa Partai Golkar bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Hotel Sultan, Minggu,19 Mei 2019

Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Perindutrian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Mensekneg Pratikno, Akbar Tanjung, Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.

Ketua Umum Pemuda Pancasila ini berharap aktivitas pengerahan massa tetap harus sesuai aturan main, atau berada dalam koridor hukum dan UU. Agar suasana tetap kondusif, penyampaian aspirasi atas nama massa itu hendaknya juga dalam kerangka dialog antara perwakilan massa dengan wakil-wakil dari KPU dan Bawaslu.

“Peserta unjuk rasa diharapkan tidak memaksakan kehendak kepada KPU dan Bawaslu. Sebab, baik KPU maupun Bawaslu harus bekerja sesuai UU serta Tupoksi-nya. Karena itu, menjadi sangat penting bagi penanggungjawab kegiatan untuk selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan yang bertugas”, tegas Bamsoet.

“Saya juga berharap kepada penanggungjawab kegiatan untuk mempertimbangkan kepentingan masyarakat pada umumnya. Waktu yang bertepatan dengan jadwal berkumpulnya massa di KPU dan Bawaslu adalah hari-hari kerja dan sekolah. Pemusatan massa di dua lokasi itu diharapkan tidak menimbulkan gangguan teramat serius terhadap arus lalu lintas di kawasan itu”, pungkasnya. (*)

Sumber berita (*/Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Presiden Jokowi Tetapkan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK 2019—2023

71 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo telah menetapkan 9 (sembilan) anggota Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk masa jabatan tahun 2019—2023. Pansel tersebut dibentuk untuk menjamin kualitas dan transparansi dalam seleksi calon pimpinan KPK sehubungan akan berakhirnya masa jabatan pimpinan KPK saat ini pada 21 Desember 2019.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/P Tahun 2019 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019—2023 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat, 17 Mei 2019.

Pansel Capim KPK 2019—2023 dipimpin Yenti Ganarsih sebagai ketua. Yenti adalah seorang akademisi Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, yang juga mantan Plt. Pimpinan KPK, Indriyanto Senoadji, ditetapkan menjadi wakil ketua pansel.

Adapun sebagai anggota pansel, Presiden menetapkan Harkristuti Harkrisnowo, akademisi yang juga pakar hukum pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM); Hamdi Moeloek, akademisi dan pakar psikologi Universitas Indonesia; serta Marcus Priyo, akademisi dan pakar hukum pidana Universitas Gadjah Mada.

Kemudian ada juga Hendardi, pendiri LSM Setara Institute, dan Al Araf, Direktur Imparsial, duduk sebagai anggota. Dalam pansel tersebut juga duduk dua unsur pemerintah, yakni Diani Sadia, Staf Ahli Bappenas, dan Mualimin Abdi, Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM.

Pansel Capim KPK 2019—2023 akan bekerja menyeleksi calon pimpinan KPK periode 2019—2023 sejak Keputusan Presiden ditetapkan. Mereka akan bertugas menyaring dan mengusulkan nama-nama calon kepada Presiden dan bekerja hingga terbentuknya pimpinan KPK periode 2019—2023.

Berikut susunan keanggotaan Pansel sebagai berikut:

Ketua merangkap anggota:
Dr. Yenti Ganarsih, S.H., M.H.

Wakil ketua merangkap anggota:
Prof. Dr. Indriyanto Senoadji, S.H., M.H.

Anggota:
1. Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo
2. Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.
3. Prof. Dr. Hamdi Moeloek
4. Dr. Diani Sadia Wati, S.H., LL.M.
5. Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H.
6. Hendardi, S.H.
7. Al Araf, S.H., M.T.

Sumber berita (*/Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden – Bey Machmudin)
Editor (+rony banase)

Pimpinan Ponpes di Langkat Cabuli 17 Santri, Kemen PPPA Kawal Kasusnya

68 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise dikejutkan kasus pencabulan dan sodomi oleh oknum pimpinan Lembaga Pendidikan Agama berinisial DS kepada beberapa santri. Kejadian tersebut diketahui telah berlangsung sejak tahun 2018 dan berdampak pada kondisi psikologis para korban.

Bahkan ada santri yang mengaku rutin setiap seminggu sekali mendapatkan pelecehan seksual dari pelaku. Hasil asesmen dari tim P2TP2A Kabupaten Langkat menyebutkan beberapa santri mengalami trauma berat hingga tertular penyakit kelamin akibat perlakuan tersebut.

Menanggapi hal ini, Menteri Yohana pada 10 Mei 2019 lalu telah menurunkan tim untuk meninjau langsung proses pendampingan dan penyelesaian kasus yang dilakukan Pemerintah Daerah setempat.

“Saya sungguh menyayangkan kejadian yang menimpa para santri. Para orangtua menitipkan anaknya di pesantren untuk mendapatkan pendidikan moral dan agama yang baik, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, malah disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Kita harus mengawal kasus ini hingga tuntas. Terutama dalam hal pemulihan psikologis anak-anak kita,” ujar Menteri Yohana pada Selasa, 14 Mei 2019

Kasus yang terjadi di Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ini terungkap berawal dari ketakutan dan kekesalan para santri akibat perilaku pelecehan seksual tersebut. Para santri mengungkapkan bahwa mereka sudah pernah mencoba menceritakan kasus ini kepada pengurus pesantren yang lain, namun tidak diindahkan karena tidak ada bukti kuat. Terlebih lagi pelaku merupakan pimpinan pesantren.

Akhirnya, tanggal 13 Maret 2019 malam, sekitar 30 orang memutuskan untuk menceritakan kejadian yang mereka alami kepada salah satu warga sekitar pesantren. Warga merespon cepat kejadian ini dengan membawa para santri ke Balai Desa Padang Tualang untuk selanjutnya Kepala Desa dengan sigap melaporkan kejadian ini ke Polres Langkat.

“Penyelesaian kasus ini menjadi tanggung jawab semua pihak. Kita harus benar-benar memastikan kondisi anak korban dan penanganannya. Terlebih ini sudah berlangsung cukup lama. Penanganan psikologis yang tidak tuntas dikhawatirkan akan berdampak pada potensi anak korban menjadi pelaku di kemudian hari,” ujar Valentina Ginting, Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi, usai melakukan peninjauan langsung ke lokasi kejadian perkara.

Valentina menjelaskan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Keman PPPA) telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Langkat, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama beserta pihak Kepolisian yang menangani langsung kasus ini. Valentina juga memastikan para santri yang menjadi korban telah mendapatkan penanganan psikologis dari P2TP2A Kabupaten serta pendampingan dari pihak pesantren.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ketua P2TP2A Kabupaten Langkat, 8 orang santri yang menjadi korban teridentifikasi mengalami trauma berat dan membutuhkan penanganan yang cukup serius.

“Kami telah melakukan asesmen dan konseling terhadap 17 anak korban. Dari 17 anak, 8 orang anak teridentifikasi mengalami trauma berat, 5 orang mengalami trauma dan sisanya tidak teridentifikasi mengalami trauma. Hal ini tentunya menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan, karena untuk proses penyembuhannya membutuhkan waktu berubulan-bulan. Ditambah lagi, ada anak korban yang sudah tertular penyakit kelamin,” ujar Ernis selaku Ketua P2TP2A yang menangani langsung asesmen dan konseling anak korban.

Pihak DP3A Kabupaten Langkat dan P2TP2A juga menuturkan bahwa mereka terkendala dalam melakukan monitoring dan menghadirkan anak-anak dalam proses pembuatan BAP di Kepolisian. Hal ini disebabkan lokasi tempat tinggal anak korban tersebar di beberapa wilayah yang jaraknya cukup jauh dari Kabupaten Langkat. Belum lagi harus mengadapi kemungkinan penolakan dari orangtua korban.

Para orangtua masih menganggap bahwa semakin jauh anak mereka terlibat dalam kasus ini maka nama baik keluarga akan semakin rusak. Ditambah lagi minimnya pengetahuan orangtua atas dampak yang mungkin ditimbulkan akibat menjadi korban pelecehan seksual.

Orangtua masih menganggap bahwa anak laki-laki tidak akan merasakan dampak yang signifikan dalam tumbuh kembangnya ketika menjadi korban pelecehan seksual dibanding anak perempuan. Hal ini tentunya menjadi tugas berat bagi DP3A dan P2TP2A untuk meyakinkan orangtua korban bahwa kehadiran korban menjadi saksi di kepolisian sangat penting untuk mendorong penyelesaian kasus ini.

“Kami sangat mengapresiasi berbagai upaya penyelesaian dan pendampingan yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian, Dinas PPPA, P2TP2A dan Pemerintah Daerah setempat. Kami harap kasus ini harus terus dikawal dan semua orang harus terlibat dalam upaya pemulihan kondisi psikologis anak korban. Kita juga memiliki PR besar untuk mencegah anak-anak ini mendapatkan stigma dari masyarakat yang mungkin akan memperburuk kondisi psikologis mereka. Orangtua korban juga harus mulai diedukasi terkait dampak yang mungkin ditimbulkan di masa depan pada anak-anak mereka jika proses pemulihan atau trauma healing tidak dilakukan secara tuntas. Kemen PPPA akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas,” ujar Valentina.

Valentina menuturkan bahwa Kemen PPPA menjamin perlindungan anak dan mendorong berbagai pihak, mulai dari DP3A Kabupaten, DP3A Provinsi, Kepolisian hingga Kejaksaan untuk menyelesaikan kasus ini dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. (*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Ketua DPR RI: ‘Tidak Perlu Ada People Power!’

69 Views

Jakarta, Garda Indonesia | “Mengingat pada 22 Mei 2019 Komisi Pemilihan Umum akan menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019, tidak menutup adanya kemungkinan provokasi dari segelintir orang yang menginginkan terjadinya gejolak di masyarakat. Tapi Ramadhan mengajarkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu dan menahan ego pribadi,” ujar Bamsoet saat menjadi tuan rumah buka puasa bersama, di Rumah Dinas Ketua DPR RI, Jakarta, Senin, 13 Mei 2019

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menghimbau di Ramadhan bulan penuh berkah ini, masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Menjalankan ibadah puasa, juga harus ditunjukan dengan keharmonisan menjaga kehidupan sosial berbangsa. Sehingga tidak hanya menjalin hubungan baik dengan Allah SWT, melainkan juga menjaga hubungan baik dengan manusia.

Selain dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, tampak hadir pula sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara seperti Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali dan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Wakil Ketua BPK Bahrul Akbar, Wakil Ketua DPR Utut Hardianto, Fahri Hamzah, Agus Hermanto. Hadir pula sejumlah Ketua Umum dan Sekjen Partai Politik. Antara lain Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, Ketua Umum PKPI Diaz Hendro Priyono, Sekjen Demokrat Inca Panjahitan, Sekjen PPP Hasrul Sani, Wakil Ketua KPK Laode Syarif, Pimpinan Fraksi dan pimpinan Komisi, para Menteri kabinet kerja seperti Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Mensekneg Pratikno, Menseskab Pramono Anung, Menkeu Srimulyani, Mendes Eko Prasojo, Wakapolri Ari Dono, Kasum TNI Joni, Pimpinan BIN, Jaksa Agung M Prasetyo, mantan Kepala BIN Hendro Priyono serta sejumlah Duta Besar Negara Sahabat.

Bamsoet menilai tidak perlu adanya people power dalam menyikapi hasil Pemilu 2019. Karena seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu sudah dilakukan dengan sebaik mungkin. Jikapun ada kekurangan atau kesalahan di beberapa hal, bisa diselesaikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Bukan dengan cara represif mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

“People power biasa dilakukan jika sebuah bangsa menghadapi krisis ekonomi berkepanjangan ataupun kepemimpinan otoriter yang dijalankan tanpa proses mekanisme check and balances. Indonesia tidak mengalami hal itu. Ekonomi kita baik, check and balances dijalankan antara pemerintah sebagai eksekutif maupun DPR RI sebagai legislatif. Ada juga MPR RI dan DPD RI maupun media massa dan organisasi kemasyarakatan yang turut mengawasi jalannya roda pemerintahan,” tutur Bamsoet.

Bamsoet justru memandang perlunya bangsa Indonesia bersyukur lantaran di Ramadhan kali ini berhasil menyelesaikan berbagai tahapan Pemilu 2019 yang dikenal dengan Pemilu terumit di dunia. Untuk itu, di bulan yang suci ini sudah saatnya semua pihak kembali bersatu sebagai sebuah bangsa dengan melakukan rekonsiliasi dan menjalin tali silaturahim dengan semua komponen bangsa.

“Bagi yang menang Pemilu jangan jumawa, bagi yang kalah harus berlapang dada. Hasil Pemilu bukanlah kiamat yang menandakan berakhirnya kehidupan. Karenanya tidak perlu berlebihan menyikapinya. Masih ada kesempatan di waktu yang akan datang untuk maju kembali dalam pemilihan, tanpa perlu mengorbankan persaudaraan di bulan Ramadhan,” pungkas Bamsoet. (*)

Sumber berita (*/Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Pemerintahan Kedua Jokowi Diharapkan Dapat Jamin Kepastian Dunia Usaha

76 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meyakinkan dunia usaha tidak perlu khawatir menyambut penetapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu, 22 Mei 2019.

Dipastikan tidak akan ada gejolak berarti yang dapat mengganggu stabilitas politik dan ekonomi nasional. Karena rakyat sudah dewasa dalam berpolitik, TNI dan Polri juga telah siap mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran hukum sehingga tidak melebar kemana-mana.

“Kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019 cukup tinggi. Survei SMRC mencatat 79 persen responden yakin KPU mampu menyelenggarakan Pemilu sesuai peraturan perundangan. Investor juga menyambut positif. Hal ini terlihat dari masuknya Rp 1,2 Triliun ke pasar modal Indonesia pasca Pemilu. Kalau investor asing saja menyambut positif, investor dalam negeri juga harus menyambut positif,” ujar Bamsoet saat menghadiri buka puasa bersama keluarga besar Aburizal Bakrie, di Jakarta, Minggu, 12 Mei 2019.

Turut hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Rosan Roeslani, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia dan sejumlah kalangan dunia usaha lainnya.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet)

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini berharap usai perhelatan Pemilu 2019 dan KPU menetapkan secara resmi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih segera tancap gas melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan sebelumnya. Dengan tetap memprioritaskan kalangan usaha dari dalam negeri, serta menjamin kalangan dunia usaha agar bisa menjalankan kegiatan produksi tanpa kekhawatiran apapun.

“Yang paling dibutuhkan dunia usaha adalah kepastian. Seberapa jauh pemerintahan kedua Pak Jokowi nanti pro terhadap pengusaha nasional, akan ditujukan dalam berbagai langkah kebijakan ekonomi yang nantinya mereka ambil. Karena itu, sebelum memutuskan sebuah kebijakan, ada baiknya tanpa segan pemerintah juga meminta masukan dari kalangan dunia usaha. Hubungan antara dunia usaha dengan pemerintah yang selama ini terjaga cukup baik, harus tetap dipertahankan,” tutur Bamsoet.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini menambahkan, salah satu tantangan besar yang dihadapi pemerintah kedepannya adalah menguatkan nilai tukar rupiah. Rupiah yang sempat melemah beberapa waktu belakangan ini akibat situasi perdagangan global, harus bisa diperkuat kembali.

“Salah satu caranya pemerintah harus bisa menguatkan produksi barang dalam negeri dan memperluas pasarnya. Cintai produk lokal bukan semata gerakan tanpa arti maupun semboyan penumbuh semangat saja. Tetapi, harus diwujudkan dengan political will yang kuat dari pemerintah. Dengan demikian, kalangan usaha nasional bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” pungkas Bamsoet.(*)

Sumber berita (*/Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Presiden Jokowi Minta Sederhanakan Izin Guna Tingkatkan Daya Saing

65 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Salah satu kunci utama agar Indonesia masuk ke dalam lima besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia bahkan menjadi empat besar terkuat di tahun 2045 adalah reformasi struktural untuk peningkatan daya saing. Secara khusus, Presiden Joko Widodo menitikberatkan pada penataan perizinan di Indonesia yang disebutnya masih sangat berbelit baik itu di tingkat pusat maupun daerah.

“Tanpa itu, jangan juga bermimpi menjadi empat atau lima besar ekonomi dunia. Ini akan segera kita mulai,” ucap Presiden ketika memberikan sambutan pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 di Ballroom Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, pada Kamis, 9 Mei 2019.

Dalam pelaksanaan reformasi struktural ini, Presiden mengingatkan pentingnya penyederhanaan organisasi karena semakin sederhana organisasi akan semakin cepat organisasi tersebut mengikuti perubahan.

“Akan semakin fleksibel kita memutuskan setiap kebijakan karena perubahan global sekarang hampir setiap hari berubah secara cepat,” tutur Kepala Negara.

Bahkan Kepala Negara mengingatkan tentang keberadaan Lembaga-lembaga yang tidak memberikan kontribusi kepada negara.

“Lembaga-lembaga yang tidak kita perlukan, tidak efisien, dan tidak memberikan kontribusi yang riil kepada negara, kalau saya, saya tutup. Banyak-banyakin biaya. Daerah juga begitu”, ujar Presiden.

Selain itu, Presiden mengatakan bahwa dalam lima tahun ke depan dirinya hanya akan membuat kebijakan yang terbaik untuk negara.

“Lima tahun ke depan, mohon maaf saya sudah tidak ada beban. Saya sudah tidak bisa mencalonkan lagi. Jadi apapun yang terbaik untuk negara akan saya lakukan”, ungkapnya.

Presiden juga mengingatkan tentang keruwetan dalam pengurusan perizinan bagi investor. “Contoh saja, izin pembangkit listrik baik tenaga uap, angin, panas bumi, semuanya ruwet, ruwet, ruwet. Lima tahun yang lalu saya cek berapa izin di situ: 259 izin. Apa enggak terengah-engah investornya? Mengurus izin enggak mungkin yang namanya 3 tahun, 259 izin siapa yang kuat? Kalau dimasukkan koper bisa 10 koper itu izinnya”, bebernya.

Dalam perjalanannya, jumlah perizinan tersebut memang dapat dikurangi menjadi 58 izin. Namun, hal itu masih jauh dari kata memuaskan. Padahal, sudah puluhan tahun Indonesia berkutat pada persoalan defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan.

Persoalan defisit tersebut sebenarnya dapat diatasi dengan meningkatkan ekspor dan investasi yang masuk ke Indonesia. Namun, hal itu juga bergantung pada kemudahan yang dihadirkan Indonesia dalam menyambut investasi dan juga memudahkan pelaku ekspor.

“Kita kurang listrik, ada investor yang mau bangun listrik. Kok enggak bisa kita jemput dengan baik? Masih 58 izin. Nanti saudara-saudara baru tepuk tangan kalau izinnya sudah di bawah 5”, kata Presiden.

Berulang kali dirinya menegaskan di hadapan para menteri Kabinet Kerja serta para kepala daerah bahwa pihaknya harus mampu menggenjot investasi utamanya bagi industri yang berorientasi kepada ekspor dan substitusi barang-barang impor. Dibutuhkan usaha dan kemauan keras untuk dapat melakukan itu.

“Kalau lingkup kota saya layani sendiri, masih sanggup saya layani sendiri. Tapi ini lingkup negara besar Indonesia. Jadi harus ada kemauan kuat kalau kita tidak ingin terjebak pada middle income trap. Harus ada kemauan kuat,” ujarnya.

Di awal sambutannya, Presiden menyebutkan bahwa Indonesia berpeluang besar menjadi lima besar negara dengan ekonomi terkuat dunia, bahkan bisa menjadi empat besar ekonomi terkuat dunia pada tahun 2045. Namun untuk mewujudkan hal tersebut bukanlah sesuatu hal yang mudah. Bagi Presiden, ada 3 (tiga) hal pokok untuk dapat mewujudkan peluang tersebut yakni pembangunan infrastruktur yang merata, reformasi struktural untuk peningkatan daya saing, dan pembangunan sumber daya manusia.(*)

Sumber berita (*/Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden)
Editor (+rony banase)

Siklon Tropis Lili di Laut Timor, Berpotensi Ancaman Cuaca Ekstrim

89 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Siklon Tropis Lili tumbuh di wilayah Laut Timor. Siklon tropis ini menimbulkan ancaman cuaca ekstrim di wilayah Indonesia Timur dan Timor Leste

Pada Kamis, 9 Mei 2019 pukul 10.00 WIB, Bibit Siklon Tropis 93S mengalami penguatan signifikan sehingga BMKG menyatakan bibit siklon tropis tersebut sebagai Siklon Tropis “Lili” dengan posisi koordinat di 8.9 °LS 128.7°BT berada di sekitar perairan Laut Timor atau Selatan Perairan Laut Banda.

Informasi tersebut disampaikan oleh Kepala BMKG, Prof. Dwikorita Karnawati, M.Sc, Ph.D., dalam keterangan resminya yang dirilis BMKG, Kamis (9/5/2019), menyampaikan saat ini kecepatan angin maksimum di pusat siklon mencapai 35—40  knot dengan tekanan minimum hingga 1000 hPa dengan arah gerak ke Selatan-Barat Daya.

Secara gamblang, Dwikorita Karnawati mengatakan bahwa siklon tropis ini menimbulkan ancaman cuaca ekstrem ini wilayah Indonesia Timur dan Timor Leste, antara lain:

  • Hujan dengan intensitas sedang – lebat berpeluang terjadi di wilayah Maluku bagian tenggara, NTT bagian timur, dan Timor Leste;
  • Angin dengan kecepatan diatas 25 knot atau 48 km/jam berpeluang terjadi di NTT, Maluku, dan Papua bagian selatan;
  • Gelombang dengan ketinggian 1.25—2.50 m berpeluang terjadi di Laut Banda bagian utara, Perairan Kep. Kei – Aru, Laut Arafuru bagian timur;
  • Gelombang dengan ketinggian 2.50—4.0 m berpeluang terjadi di Laut Banda bagian selatan;
  • Gelombang dengan ketinggian 4.0—6.0 m berpeluang terjadi di Perairan Kep. Sermata – Leti – Kep. Babar – Tanimbar, Laut Timor.

Lanjut Kepala BMKG, Adanya peningkatan tinggi gelombang akibat Siklon Tropis pada tanggal 08—11 Mei 2019 di Laut Banda bagian selatan, Perairan Kep. Sermata – Leti – Kep. Babar – Tanimbar, Laut Timor

“Perlu diwaspadai karena transportasi laut di sekitar daerah terdampak siklon tropis diperkirakan akan terganggu”, pintanya

BMKG terus memantau perkembangan Siklon Tropis Lili ini setiap saat melalui Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) Jakarta. Masyarakat dihimbau untuk tetap berhati hati pada potensi hujan lebat yang timbul karena juga berpotensi menimbulkan dampak seperti banjir, tanah longsor dan banjir bandang. (*)

Sumber berita (*/Humas BMKG)
Editor (+rony banase)