Arsip Kategori: Nasional

Bupati Kupang Resmi Melapor PT PGGS & PT PKGD ke Komnas HAM dan Ombusdman RI

45 Views

Jakarta, gardaindonesia.id-Sebagai Akibat tidak diresponnya surat dari Bupati Kupang,Ayub Titu Eki kepada pemerintah pusat; dalam hal ini Presiden Joko Widodo dan Pihak Kementerian tentang keberataannya terhadap perusahaan yang berinvestasi pada sektor garam di wilayah Kabupaten Kupang.

Maka pada Rabu/29 Agustus 2018, Ayub Titu Eky berinisiatif sendiri mendatangi kantor Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia untuk melapor P.T. Panggung Guna Ganda Semesta dan P.T. Puncak Keemasan Garam Dunia atas HGU (Hak Guna Usaha) yang diklaim 2 (dua) perusahaan ini dalam melakukan investasi industri garam di wilayah Kabupaten Kupang.

Bupati kesal, karena HGU yang dikantongi kedua perusahaan ini justru belakangan menuai banyak pro kontra di masyarakat, ditambah; perusahaan ini tidak bisa menunjukan batas-batas HGU sebagaimana yang di klaim.

Kedatangan Bupati saat itu juga di dampingi beberapa tokoh penting, antara lain, Tonci W. Benusu, selaku Koordinator Aliansi Masyarakat Adat Penolak HGU, Herson Tameno, mewakili masyarakat kelurahan Babau, Silvanus Top, mewakili masyarakat Desa Bipolo Kec. Sulamu, Donikson Laisnima mewakili masyarakat desa Nunkurus Kec. Kupang Timur, Amseo Karolus Benusu, mewakili masyarakat Babau, Jorhans Nome, SH selaku sekjen Pemangku Adat Kabupaten Kupang (se-daratan Timor), Pdt. Yusuf Nakmofa, mewakili Sinode GMIT, Bil Nope, selaku Ketua Pusat Anti Korupsi Undana dan Gabriel Goa, Koordinator KOMPAK (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Nusa Tenggara Timur).

Kedatangan Tim yang menolak HGU Perusahaan itu disambut Komisioner Komnas HAM, Munafrizal Manan. Pada pertemuan tersebut Pihak Komnas HAM menilai sikap Bupati yang hadir bersama masyarakat merupakan hal yang belum pernah terjadi, bahkan Komnas HAM memberi apresiasi terhadap Bupati dan Tim. Kondisi serupa juga terjadi di kantor Ombudsman RI.

Pertemuan yang berlangsung sekitar 4 (empat) jam itu; seluruh tim yang mewakili masyarakat termasuk PAKU Undana diberi kesempatan menjelaskan sendiri kepada KOMNAS HAM. Bupati Ayub Titu Eki menjelaskan kepada pihak Komnas HAM bahwa sebenarnya Pemerintah dalam masa kepemimpinannya sama sekali tidak membatasi perusahaan manapun yang ingin melakukan investasi khusus industri garam di wilayah tersebut. Hanya saja, menurut Ayub masyarakat setempat harus dihargai sebagai warga negara yang memiliki adat dan budaya timor yang dipegang selama ini. Bupati justru mempersilahkan perusahaan untuk melakukan kegiatan sepanjang masyarakat tidak dikorbankan.

Usai melakukan pertemuan dengan KOMNAS HAM, tim tersebut langsung menuju Ombudsman Republik Indonesia untuk menyampaikan hal serupa sekaligus menyerahkan seluruh dokumen pendukung sebagai bukti untuk di tindaklanjuti.

Kepala Pusat Anti Korupsi Undana, Bil Nope menjelaskan, PAKU Undana sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang hukum dengan kajian-kajian akademik akan terus memantau dan melihat sejauhmana pemerintah bisa menyelesaikan persoalan ini. PAKU Undana sendiri juga telah mendatangi KOMNAS HAM dan Ombudsman RI dalam kasus ini untuk menyampaikan ada mal-administrasi yang diduga kuat dilakukan pihak Koorporasi di Kupang.

Sementara itu, Koordinator KOMPAK NTT, Gabriel Goa yang juga selaku Direktur PADMA Indonesia, menyatakan siap untuk membantu dan mengawal persoalan ini hingga tuntas. Beberapa langkah; kata Gabriel sudah dilakukan dan menunggu kejelasan pihak Ombudsman dan KOMNAS HAM (*/tim+rb)

Tingkatkan Partisipasi Perempuan dalam PEMILU 2019

36 Views

Jakarta, gardaindonesia.id – Dalam rangka meningkatkan 30% angka keterwakilan perempuan di bidang legislatif pada pemilihan umum (Pemilu) 2019 mendatang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan acara Penguatan Kapasitas Perempuan Calon Legislatif pada Pemilu 2019. Acara ini bertujuan meningkatkan kualitas serta semangat kaum perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang politik.

“Meningkatkan 30% keterwakilan perempuan di parlemen, merupakan upaya pemerintah dalam melindungi hak partisipasi perempuan di bidang politik, untuk bangkit dari ketertinggalan di berbagai bidang pembangunan, seperti politik, ekonomi, hukum serta bidang lainnya. Upaya ini sekaligus mendukung kemajuan pembangunan di bidang lain, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kesetaraan gender, guna mengejar ketertinggalan dengan negara lain. Hal ini ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG),” ungkap Menteri PPPA, Yohana Yembise dalam sambutannya, Senin/27 Agustus 2018.

Melihat hasil Pemilu 2014 lalu, Menteri Yohana menyayangkan belum tercapainya target 30% angka keterwakilan perempuan di parlemen. Di tingkat DPR RI hanya mencapai 17.32% atau 97 perempuan dari 560 anggota menduduki jabatan legislatif. Di DPRD Provinsi, keterwakilan perempuan hanya 16,43% atau 350 perempuan menduduki jabatan dari 2.130 anggota DPRD Provinsi se-Indonesia. Sedangkan di tingkat DPRD Kabupaten/Kota hanya terdapat 14% atau 2.296 anggota perempuan dari total 16.883 anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia. Pada tingkat DPD (Dewan Perwakilan Daerah) masih belum mencapai target yaitu hanya 25,74% atau 34 anggota perempuan dari 132 anggota yang menduduki jabatan legislatif.

“Untuk meningkatkan angka tersebut, Kemen PPPA telah mengeluarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 15 tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu 2019. Keterwakilan perempuan di bidang politik menjadi komitmen nasional dalam RPJMN 2015 -2019, serta komitmen internasional dalam urutan ke-5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainability Development Goals/SDGs). Komitmen ini menjadi dasar agenda Planet 50:50 Gender Equlity pada tahun 2030, yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keterwakilan perempuan di parlemen menjadi tanggungjawab seluruh pemangku kepentingan, baik di Pusat, Gubernur, maupun Bupati/Walikota se Indonesia. Untuk itu kita perlu bersinergi mendorong dan menyiapkan kader-kader perempuan, baik secara kualitas maupun kuantitas untuk menjadi calon legislatif pada Pemilu 2019,” ujar Menteri Yohana.

Kemen PPPA bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Pemerintah Daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta perguruan tinggi baik negeri dan swasta dan lembaga masyarakat baik di pusat maupun di daerah telah melakukan upaya dalam meningkatkan partisipasi kaum perempuan dalam dunia politik khususnya mempersiapkan diri menjadi anggota legislatif atau kepala daerah. Diantaranya melaksanakan pelatihan bagi fasilitator politik perempuan di 34 provinsi; pelatihan kepemimpinan perempuan potensial bakal calon kepala daerah; pendidikan politik kebangsaan perspektif gender; pelatihan perempuan bela negara; pelatihan kepemimpinan perempuan perdesaan; penguatan kapasitas perempuan calon legislatif pusat dan daerah.

Menteri Yohana meminta kepada para perempuan calon legislatif Pemilu 2019, untuk bersaing secara sehat dan adil serta berjiwa demokrasi sejati, membangun demokrasi yang beradab, bermoral, berbudaya, dan sesuai dengan sistem sosial budaya masyarakat yang berlaku. Menghindari kampanye hitam dan negatif, tidak menebar kebencian (hate speech) terhadap suku, agama, ras dan antar golongan. Senantiasa memberikan solusi alternatif untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak Indonesia dalam menghadapi tantangan kompleks dimasa mendatang. Serta mengembangkan isu perempuan dan anak juga kesetaraan gender dalam merumuskan peraturan negara dan mengembangkan budaya politik yang demokratis secara berkelanjutan (sustianbility of democracy).

“Untuk itu, mari dukung bersama perempuan calon legislatif baik ditingkat pusat, maupun daerah dalam pemilu 2019 mendatang. Semoga melalui Penguatan kapasitas perempuan caleg ini dapat meningkatkan semangat perempuan untuk meraih kursi legislatif demi membangun kemajuan bangsa yang sejahtera, adil dan demokratis, serta siap dalam menghadapi perkembangan budaya modern,” tutup Menteri Yohana. (*/PM PPPA + rb)

Lindungi Lansia dari Segala Bentuk Eksploitasi

34 Views

Jakarta,gardaindonesia.id – Memasuki masa lanjut usia (60 tahun ke atas), bukan berarti seseorang tidak produktif dan diabaikan oleh lingkungan sosial. Namun sebaliknya, lansia memiliki potensi untuk berdaya di masa senjanya. Berdasarkan data sensus pada 2015 menunjukkan jumlah penduduk lansia di Indonesia mencapai ± 28 juta jiwa atau sekitar 8% dari total penduduk, dengan jumlah lansia perempuan 8,99 % lebih banyak daripada lansia laki-laki. Hal ini menyebabkan permasalahan lansia di Indonesia cenderung didominasi oleh perempuan.

Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise, lansia belum diberi prioritas dan diberdayakan secara optimal di Indonesia. “Kebanyakan waktu lansia di Indonesia dihabiskan untuk menjaga cucu-cucu. Padahal mereka harusnya menikmati masa-masa kebahagiaan mereka dan bukan berarti berhenti produktif. Di banyak negara maju, lansia sangat diperhatikan. Mereka dilibatkan dalam berbagai kegiatan dan pekerjaan. Model pemberdayaan ini yang harus kita adopsi bagi para lansia,” ujar Yohana dalam acara Sosialisasi dan Diskusi Perlindungan Perempuan dalam Kondisi Khusus di Jakarta, Kamis/23 Agustus 2018.

Lansia perempuan merupakan kelompok yang berpotensi tinggi mangalami diskriminasi ganda karena statusnya sebagai perempuan dan sebagai kelompok lanjut usia. Selain itu, belum ada model lanjut usia yang responsif gender di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bidang Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus berupaya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi agar lansia terlindungi hak – haknya. Upaya tersebut dilakukan melalui alternatif pembentukan model perlindungan lansia yang responsif gender kepada Mitra Daya Setara (MDS) KPP yang dikemas dalam bentuk diskusi dan sosialisasi.

“Menjadi catatan penting bagi kita, yakni bagaimana dari sekarang, kita harus memperhatikan lansia. Harapan kami, model yang ada nantinya dapat digunakan pemerintah dalam membuat kebijakan. Upaya ini sekaligus menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak perempuan lansia, serta berusaha memenuhi kesejahteraan mereka,” tambah Yohana.

Yohana juga menambahkan jika intervensi kebijakan perlindungan lansia perlu dilakukan sejak dini, terlebih jumlah lansia diperkirakan meningkat dua kali lipat pada 2035 menjadi 15,77% atau 48 juta jiwa. Hal ini dimaksudkan agar meminimalisasi lonjakan jumlah lansia yang tidak produktif di masa yang akan datang.

Menurut Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Vennetia R Danes, kebijakan perlindungan lansia merupakan salah satu prioritas agar tingkat kesejahteraan penduduk lansia, termasuk perempuan lansia dapat ditingkatkan. Melindungi lansia dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan buruk, baik di dalam maupun di luar rumah, dengan memberi perhatian khusus kepada perempuan lansia. (PM PPPA + rb)

 

Ayo Lestarikan Lagu Anak Indonesia!

31 Views

Jakarta,gardaindonesia.id – Maraknya peredaraan musik dan lagu dewasa di kalangan anak-anak saat ini, baik melalui media massa hingga media sosial, sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak Indonesia. Anak lebih gemar menyanyikan bahkan hafal lagu dewasa dibandingkan lagu yang layak untuk seusianya. Menyikapi fenomena ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama label musik anak, Hana Midori, akan menyelenggarakan Lomba Suara Anak Indonesia 2018. Acara ini sekaligus untuk memperingati Hari Anak Internasional 2018 pada 20 November mendatang.

“Saya prihatin, saat ini sulit menemukan anak-anak yang mengenal lagu sesuai usianya. Banyak anak menyanyikan lagu dewasa dengan lirik yang tidak mendidik. Mirisnya, banyak orang tua yang diam bahkan merasa bangga melihat anaknya mengikuti perkembangan zaman atau ikut menjadi trending topic di media sosial. Melihat hal ini tentunya pemerintah tidak tinggal diam, melalui Lomba Suara Anak kami memastikan semua anak terpenuhi dan terlindungi hak tumbuh kembangnya, yaitu memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan positif, inovatif, dan kreatif mendukung budaya Indonesia. Selain itu mendukung anak menjadi diri sendiri dalam melakukan kreativitasnya. Setiap anak memiliki periode tumbuh kembang yang berbeda dan harus dipenuhi, suguhilah anak dengan lagu yang sesuai untuk usianya,” ujar Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreativitas dan Budaya Kemen PPPA, Elvi Hendarni dalam Konferensi Pers Lomba Suara Anak Indonesia 2018, Kamis/23. Agustus 2018.

Lomba Suara Anak Indonesia 2018, terdiri dari dua kategori, yaitu penyanyi anak dan cipta lagu anak. Pada lomba penyanyi anak, panitia akan mencari anak berbakat dengan suara emas untuk memperkenalkan lagu anak Indonesia kepada rekan-rekan seusianya. Lomba ini terbuka untuk anak usia 6-12 tahun. Lomba pencipta lagu anak dapat diikuti segala tingkatan usia dan berlaku untuk umum. Lomba cipta lagu anak bertujuan menambah berbagai judul lagu anak yang akan disesuaikan dengan perkembangan zaman, tentunya dengan lirik mendidik dan ramah anak. Rangkaian lomba dimulai sejak 23 Agustus, babak penyisihan 30 besar peserta di semi final pada 11 November, dan diakhiri grand final pada 25 November yang akan menghadirkan 10 besar finalis dari dua kategori lomba di Gedung Theater Garuda TMII, Jakarta Timur.

“Lagu anak seringkali di nomor dua-kan dalam industri musik Indonesia. Kami harap acara ini dapat melahirkan berbagai penyanyi dan lagu anak yang akan dikenal oleh anak-anak. Selain saya, dewan juri lain yang akan hadir, yaitu Purwacaraka, Dian HP, dan salah satu personel Elva Singers, siap mendukung kreativitas anak Indonesia sesuai usai mereka. Sanggar seni anak TMII juga siap mendukung penuh untuk memeriahkan acara ini. Kemen PPPA merupakan pihak yang paling tepat untuk bekerjasama dalam mendukung acara ini,” ungkap salah satu dewan juri Lomba Suara Anak Indonesia 2018 sekaligus pemerhati musik Indonesia, Bens Leo.

“Saya ingin masyarakat sadar bahwa anak bukanlah objek eksploitasi. Setiap anak adalah pemenang yang memiliki keunggulan dan keunikan masing-masing dan memiliki hak penting untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan suaranya. Lomba Suara Anak bersifat dari anak untuk anak, yang akan dihadiri oleh perwakilan Forum Anak Nasional (FAN) dari 34 Provinsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kami harap media massa dapat menjadi pendukung utama dalam menyebarkan informasi terkait Lomba Suara Anak Indonesia ini. Semoga kegiatan ini dapat dilakukan setiap tahun sebagai pengingat bagi masyarakat dalam melestarikan lagu anak Indonesia. Mari bersama kita mengawal dan memastikan hak tumbuh kembang anak terpenuhi melalui lagu-lagu dengan lirik positif dan layak anak,” tegas Elvi.

Peserta dapat mengikuti lomba yang tidak dipungut biaya ini dengan mengunggah video melalui akun instagram/youtube berdurasi maksimal 2 menit, dengan tagar #lombasuaraanakindonesia2018 #musikhanamidori #kemenpppa #sekolahramahanak, lalu mention ke @MusikHanaMidori @Kemenpppa @sekolahramahanak atau ke akun youtube Musik Hana Midori, Kemen PPPA atau Humas KPPPA. Untuk lomba cipta lagu anak dapat mengirim rekaman sederhana ke alamat email lombasuaraanakindonesia2018@gmail.com (PM PPPA + rb)

Perhatian terhadap Perempuan dalam Konflik Agraria

33 Views

Jakarta, gardaindonesia.id – Ketimpangan penguasaan lahan hutan antara yang dikuasai swasta dengan dikelola rakyat ternyata melahirkan banyak konflik agrarian. Dari luas sekitar 42,25 juta hektar hutan yang mendapat ijin usaha, hanya sekitar 4,14% kawasan hutan yang dikuasai masyarakat. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, dalam tiga tahun terakhir (2015-2017) terjadi 1.361 konflik agrarian di Indonesia.

Konflik ini melibatkan sedikitnya 652.738 keluarga dengan perempuan dan anak terkena dampak paling besar. Sebagai bentuk perhatian terhadap program reforma agraria yang diusung Presiden Joko Widodo tahun 2014, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyelenggarakan Diskusi Publik ‘Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dalam Konflik Agraria’ di Jakarta, 15/Agustus 2018.

“Perempuan dalam kondisi konflik agraria tak hanya berpotensi berhadapan secara fisik dengan aparat keamanan atau pihak swasta, namun terkadang kehilangan sumber kehidupan untuk pemenuhan kebutuhan dan ekonomi keluarga. Dampaknya, beban perempuan meningkat sehingga mereka terpaksa bekerja serabutan, sambil tetap mengerjakan urusan domestik,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise saat membuka diskusi publik.

Menurut Menteri Yohana, perempuan berpotensi menjadi sasaran kekerasan akibat problem agrarian, seperti kekerasan dan penangkapan yang kerap terjadi. “Kekerasan tentu menimbulkan dampak yang berbeda dan trauma tersendiri bagi perempuan. Selain itu, dalam upaya penyelesaian konflik, biasanya perempuan dan anak-anak tidak menjadi perhatian penting dan dilibatkan. Bahkan korban belum mendapatkan haknya atas perlindungan dan pemberdayaan dalam konflik,” tambahnya.

Padahal, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS), telah mengamanatkan bahwa perlindungan perempuan dan anak adalah upaya pencegahan dan penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan dan anak serta memberikan layanan kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dan anak dalam penanganan konflik, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penanganan konflik. Namun penerapannya masih belum maksimal, sehingga memicu ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender.

“Konflik agraria jangan dilihat sebagai konflik pedesaan atau konflik perkotaan. Namun sebagai masalah kita bersama. Tanah air Indonesia adalah warisan untuk generasi penerus. Saya harapkan diskusi publik ini akan mendalam untuk melihat masalah perempuan dan mendorong hak-hak perempuan terpenuhi dalam konflik sosial khususnya di bidang agraria. Hasil diskusi nanti dapat menjadi referensi bagi pemerintah pusat hingga daerah untuk diharmonisasikan kedalam kebijakan” jelas Menteri Yohana.

Penyelenggaraan diskusi publik ini selain bertujuan untuk mempromosikan peran perempuan sebagai agen perubahan dalam penyelesaian konflik agrarian, menyusun upaya-upaya inovatif, juga untuk mendorong pengkajian ulang dan harmonisasi kebijakan pusat hingga daerah agar berperspektif gender, terutama dalam pertanahan. (*/PM PPPA +rb)

KemenPPPA Respon Cepat Penanganan Bencana Gempa Lombok NTB

61 Views

Jakarta (08/8),gardaindonesia.id –Lombok-NTB baru saja diguncang dua kali gempa bumi dalam waktu berdekatan. Pertama, Minggu/29 Juli 2018 dengan kekuatan gempa 6,4 Skala Richter (SR). Gempa besar kedua, Minggu/5 Agustus 2018 mencapai 7 SR. Meski dirasakan hingga wilayah Bali, namun dampak dan kerusakan paling besar dialami wilayah Lombok-Nusa Tenggara Barat.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA),telah melakukan berbagai upaya cepat tanggap terhadap bencana gempa yang terjadi. Penanganan dan pemberian bantuan dilakukan dengan berkoordinasi bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi NTB yang memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan korban perempuan dan anak.

“Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah menurunkan tim ke Lombok, NTB untuk membantu korban bencana gempa; dilakukan usai gempa pertama terjadi. Koordinasi dilakukan dan bantuan juga sudah disalurkan. Upaya penanganan bencana mengutamakan korban perempuan dan anak. Bantuan juga difokuskan pada kebutuhan mendasar mereka,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise.

Berdasarkan laporan tim Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus yang berada di Lombok, kemarin (7/8) tim KemenPPPA telah melakukan rapat sinkronisasi terbatas dengan Dinas PPPA Prov. NTB dan Kota Mataram. Dalam rapat tersebut, pemerintah sepakat untuk mendirikan Pos Ramah Perempuan dan Anak (PRA) di 5 lokasi, yakni Provinsi NTB, Kota Mataram, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara, dan Kab. Lombok Barat.

Dalam upaya penanganan pasca bencana, KemenPPPA juga merujuk pada instruksi Presiden untuk intensitas tangani korban gempa Lombok hingga 2 minggu kedepan. Juga terkait distribusi bantuan yang didasarkan pada arahan Gubernur Provinsi NTB, yang menginstruksikan agar pemberian bantuan di bagi perwilayah berdasarkan OPD masing-masing. Hingga saat ini, Bersama dengan Dinas PPPA Provinsi, KemenPPPA telah memberikan bantuan di 3 desa dan 6 dusun antara lain, Desa Rempek. Dusun Nangka Rempek, Dusun Tutul, dan Dusun Teres genit di Desa Bayan di Lombok Utara. Serta Dusun Reguar dan Dusun Sembalum Lawang di Desa Sembalun, Lombok Timur. Bantuan trauma healing dan kesehatan sejauh ini diberikan kurang lebih 21 jenis bantuan dengan masing-masing item 200-400 buah Bantuan akan terus ditambah dan didistribusikan.
Kondisi di wilayah pengungsian saat ini masih jauh dari layak.

Beberapa titik pengungsian bahkan diisi hingga 20 orang pengungsi per-tenda. Selain itu, pengungsi khususnya perempuan dan anak masih dalam keadaan trauma, terlebih untuk kembali ke rumah. Mereka memilih untuk tinggal bersama-sama dengan warga lainnya di pengungsian karena khawatir datangnya gempa susulan.

Di Desa Rempek, tim KemenPPPA bahkan menemukan adanya salah satu anak korban gempa mengalami trauma berat. Sejak terjadinya gempa, ia tidak mau bicara dan masih takut melihat orang asing akibat gempa. Di satu titik tepatnya di Dusun Nangka Rempek yang terkena dampak cukup parah, lokasinya pengungsiannya bahkan relatif buruk, kotor dan tidak layak bagi anak. Beberapa tempat pengungsian bahkan tidak memiliki fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) sama sekali, sehingga menyulitkan korban perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya. Hal ini pula yang menjadi perhatian KemenPPPA, untuk itu Tim Asisten Deputi Perlindungan Anak bidang Situasi Darurat dan Pornografi KemenPPPA memastikan bahwa dalam penanganan bencana, hak-hak anak dan perempuan serta kelompok rentan harus diutamakan.

“Disisi penanganan terhadap korban anak, sejak gempa pertam, kita sudah melakukan koordinasi dengan Dinas PPPA Provinsi, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Kota Mataram dan Forum Anak Provinsi NTB. Kita berkoordinasi terkait dampak gempa bumi dan apa saja kebutuhan anak korban gempa. Bantuan yang kami berikan berupa bantuan kesehatan dan bantuan trauma healing, dan kesemuanya telah dilakukan di 3 desa, di Lombok”. Dan khusus untuk trauma healing, forum Anak terlibat langsung untuk melakukan pemulihan, tidak hanya melibatkan dewasa tetapi peer atau anak juga,” terang Menteri Yohana.

Menteri Yohana menambahkan jika pihaknya juga tengah merencanakan rapat sinkronisasi dengan semua organisasi mitra Dinas PPPA Prov.NTB untuk menyiapkan relawan perlindungan perempuan dan anak di pengungsian, serta upaya pencegahan terjadinya Kekerasan Berbasis Gender (KDRT dan TPPO).

Dalam situasi bencana, perempuan dan kelompok rentan lain rawan sekali mengalami kekerasan dan pelecehan. Begitu juga ketika berada di pengungsian, sarana dan prasarana yang ada justru memiliki potensi terjadinya kekerasan dan pelecehan.

“Sebab Kekerasan Berbasis Gender di dalam kondisi pasca pencana juga sangat rentan terjadi. Dalam kondisi bencana seperti sekarang ini, kita harus tetap memperhatikan hak-hak anak. Sebab, resiko terjadinya kekerasan, penelantaran, perdagangan orang dan sebagainya rentan terjadi di pengungsian. Karena fokus kebanyakan pihak adalah hanya memikirkan pemberian bantuan. Sedangkan, pengawasan kita akan bagaimana perempuan dan anak terhindar dari kekerasan berbasis gender (KBG) kurang, sehingga hal ini harus menjadi perhatian kita,” jelas Menteri Yohana.

Menurut Menteri Yohana, Indonesiamerupakan negara yang rawan bencana sehingga kedepannya, perlu banyak sosialisasi, advokasi ke stakeholder lain. Hal ini juga diharapkan dapat mengunggah kesadaran, meningkatkan kewaspadaan, dan kesiapsiagaan.

“Saat ini kami tengah menyusun Peraturan Menteri PPPA tentang perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender di pengungsian agar ada standar bagi evakuasi atau penanganan bencana yang responsif gender,” tutup Menteri Yohana. (*/PM PPPA+rb)

“Gender Equilibrium“ dalam Kiprah Politik Nasional

68 Views

Siaran Pers Nomor: B-127/Set/Rokum/MP 01/08/2018 Kemen PPPA RI

Malang,gardaindonesia.id – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise,Kamis/2 Agustus 2018, menghadiri Muktamar ke-XVIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Kota Malang—Jawa Timur di Universitas Muhammadiyah Malang dan memberikan speech dalam kuliah umum bertajuk “Peran Perempuan dalam Kiprah Politik Nasional”.

Menteri PPPA, Yohana Yembise mengatakan perempuan dan anak menjadi pilar penting dalam pembangunan. Pergerakan politik perempuan dalam kiprah politik nasional telah dimulai sebelum dan setelah kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan, peran dan posisi perempuan dan laki-laki cukup seimbang. Perempuan tidak lagi direndahkan, tidak diasosiasikan hanya sebagai ibu yang tugas utamanya menjadi pendamping suami dan mengurus rumah tangga. Bahkan perempuan telah diikutsertakan dalam perjuangan bangsa.

“Perempuan dewasa ini telah bertransformasi menjadi agen pembaharuan di berbagai kehidupan masyarakat, termasuk di bidang politik dan pengambilan keputusan. Perjuangan perempuan dalam mendapatkan hak politik: memilih dan dipilih dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah merupakan hasil dari perjuangan pergerakan politik perempuan, baik di tingkat nasional dan daerah. Pencapaian pergerakan politik perempuan pada era reformasi pasca rezim Orde Baru adalah dilegalkannya kebijakan afirmasi 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) pada Pemilu 2004 dan berlangsung hingga saat ini,“ ujar Menteri Yohana.

Untuk mewujudkan keseimbangan gender (gender equilibrium), perempuan tidak boleh dibiarkan melakukan perjuangan sendiri. Perempuan harus didukung oleh laki-laki, khususnya di bidang politik dan pengambilan keputusan.

Menurut Yohana, perspektif gender equilibrium menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

“Untuk mewujudkan gagasan tersebut, maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang. Hubungan di antara kedua elemen tersebut bukan saling bertentangan tetapi hubungan komplementer guna saling melengkapi satu sama lain. Kita harus memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan dan mendorong pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas guna menyongsong Planet 50:50 gender equality pada 2030,” papar Menteri Yohana.

Hasil Pemilu 2014, keterwakilan perempuan di lembaga Legislatif Nasional (DPR RI) sebesar 17.32% atau terdapat 97 anggota legislatif perempuan dari 560 anggota DPR RI. Di tingkat provinsi atau DPRD Provinsi, keterwakilan perempuan hanya mencapai 16,43% atau sebanyak 350 anggota legislatif perempuan dari 2.130 anggota DPRD Provinsi se-Indonesia.

Adapun keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten/Kota adalah sebesar 14% atau terdapat 2.296 anggota legislatif perempuan dari total sebanyak 16.883 anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia. Untuk tingkatan senat atau DPD (Dewan Perwakilan Daerah) keterwakilan perempuan sebesar 25,74% atau terdapat 34 perempuan dari 132 senator.

Untuk mendukung peningkatan keterwakilan perempuan di Parlemen pada Pemilu 2019, Kemen PPPA telah mengambil langkah-langkah strategis dalam menyiapkan para pemimpin perempuan di masa-masa mendatang, yaitu :

Pertama, Menyusun Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD, dan DPRD pada Pemilu 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 10 Tahun 2015. Dalam melaksanakan Grand Design telah dilakukan MoU antara Menteri PPPA dengan Menteri Dalam Negeri tentang Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu 2019. Kemen PPPA juga telah menyebarkan Grand Design ke seluruh Indonesia, yaitu kepada Gubernur, Bupati dan Walikota, Kepala BP3A/KB dan Badan Kesbangpol Provinsi.

Kedua, Melakukan MoU dengan Kemendagri untuk bersama- sama melaksanakan pendidikan politik secara masif agar dapat mendongkrak perempuan legislatif pada 2019. Selanjutnya Menteri PPPA juga melaksanakan MoU dengan KPU dan Bawaslu dalam rangka mengawal kebijakan afirmasi 30% keterwakilan perempuan, baik di lembaga penyelenggara Pemilu maupun komitmen partai politik peserta Pemilu untuk mencalonkan kader perempuan sekurang-kurangnya 30% calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Ketiga, Melaksanakan pelatihan kepemimpinan perempuan potensial bakal calon kepala daerah di 15 provinsi dengan peserta sebanyak 600 orang perempuan potensial pada 2016. Dari hasil pelatihan tersebut terdapat 46 peserta pelatihan yang maju/mencalonkan diri sebagai kepala/wakil kepala daerah pada 101 Pilkada serentak pada 2017. Pada 2017 telah dilaksanakan pelatihan kepemimpinan perempuan potensial bakal calon kepala daerah di 17 provinsi dengan peserta sebanyak 680 perempuan potensial untuk mendorong perempuan mencalonkan atau dicalonkan menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah pada 2018.

Keempat, Khusus dalam rangka memotivasi para perempuan untuk maju kontestasi dalam Pemilu 2019, Kemen PPPA telah melaksanakan pelatihan pendidikan politik kebangsaan berperspektif gender di 13 provinsi dengan perserta sebanyak 520 kader partai politik perempuan pada 2016 dan pada 2017 telah dilaksanakan di 14 provinsi dengan peserta sebanyak 1.120 kader partai politik perempuan.

Kelima, Menyusun modul kepemimpinan perempuan di perdesaan dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan upaya mewujudkan kualitas perempuan di perdesaan.

“Menjelang Pemilu Legislatif 2019, marilah kita kampanyekan gerakan HeForShe (dia laki-laki untuk dia perempuan). Cara yang paling efektif, diantaranya adalah dengan memilih bakal calon legislatif perempuan yang potensial untuk terpilih dan duduk dalam lembaga legislatif. Pada akhirnya dengan semakin seimbangnya hubungan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang pembangunan akan dapat menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera,” tegas Menteri Yohana.

Sebanyak 800 orang peserta tetap dari 34 DPD seluruh Indonesia menghadiri muktamar tersebut yang akan berlangsung 1-6 Agustus 2018. Muktamar kali ini mengangkat tema besar meneguhkan Pancasila sebagai sukma bangsa untuk Indonesia sejahtera. Ketua Umum IMM Jawa Timur, Abdul Musawir Yahya mengatakan IMM sebagai kader muda Muhammadiyah harus menjadikan Pancasila sebagai dasar berbangsa dan bernegara.

“Kader muda Muhammadiyah, khususnya di kalangan mahasiswa menaruh perhatian besar dengan maraknya isu radikalisme dan anti Pancasila. Kami ingin IMM selalu menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, tunduk pada aturan negara dan konstitusi, serta menjadikan musuh besar bagi siapa saja yang mengancam persatuan dan kesatuan NKRI. Hal ini dilakukan dengan mengedukasi dan melakukan kajian untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat terkait berbangsa dan bernegara yang baik. Oleh karena itu, hasil muktamar ini diharapkan menjadi rujukan atau landasan bagi seluruh DPD di Indonesia,” tutur Abdul Musawir Yahya. (*/PM PPPA + rb)

Tingkatkan Akses dan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Ekonomi

71 Views

Surabaya,gardaindonesia.id – Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) , Yohana Yembise,Kamis/2 Agustus 2018, memberikan keynote speech dalam acara Voyage to Indonesia’s Seminar on Women’s Participation for Economic Inclusiveness di Surabaya.

Seminar ini sebagai bagian dari program Kelompok Bank Dunia – Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional 2018 (AMS 2018), memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholder, baik dari dalam maupun luar negeri untuk membahas, bertukar pandangan, dan pengalaman tentang manfaat ekonomi bagi pemberdayaan perempuan.

“Ketidaksetaraan gender mengakibatkan dampak negatif dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari ekonomi, sosial hingga pertahanan dan keamanan. Beberapa lembaga internasional melihat ketidaksetaraan gender memiliki hubungan yang kuat dengan kemiskinan, ketidaksetaraan akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga akses keuangan,” tutur Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Sri Mulyani menegaskan perempuan harus diberikan akses yang sama dengan laki-laki. “Di Kementerian Keuangan, kami berusaha mendesign anggaran negara sedemikian rupa untuk mewujudkan anggaran yang responsif gender. Kami ingin perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, kontrol, manfaat yang sama dalam proses pembangunan,” tambahnya.

Ia berharap hasil dari seminar ini menjadi masukan dalam perumusan kebijakan ekonomi, terutama pada kebijakan-kebijakan terkait pemberdayaan perempuan.

Sementara itu, Menteri PPPA, Yohana Yembise mengatakan kondisi perempuan Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan. Banyak upaya yang telah dilakukan, namun data menunjukkan bahwa posisi dan status perempuan masih menghadapi hambatan dibandingkan laki-laki di berbagai bidang pembangunan.

Hal ini dibuktikan dengan data Indeks Pembangunan Gender (GDI) Indonesia adalah 92,6 sedangkan GDI dunia rata-rata adalah 93,8. Dengan jumlah tersebut, Indonesia menempati posisi ke-6 dari semua negara ASEAN. Pemerintah menggunakan Indeks Pemberdayaan Gender (GEI) untuk mengevaluasi program-program pemberdayaan gender, dengan rata-rata GEI Indonesia selama 2010-2016 sebesar 70,10. Meskipun Indeks Pemberdayaan Gender sejak 2010 hingga 2016 terus meningkat setiap tahunnya, namun fakta kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia masih ada.

Menteri Yohana menjelaskan salah satu sektor yang menunjukkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan adalah pendidikan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa rata-rata perempuan di Indonesia hanya berpendidikan sampai kelas tujuh atau kelas dua SMP.

Masih banyak perempuan yang tidak menyelesaikan pendidikan SMP dan hanya memiliki sertifikat sekolah dasar. Kondisi ini menyebabkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan yang masih jauh di bawah laki-laki. Berdasarkan data Sakernas (Survei Ketenagakerjaan Nasional) pada 2017, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan adalah 50, lebih rendah dibandingkan laki-laki yang sudah mencapai 83.

Dari jumlah total tenaga kerja, perempuan umumnya bekerja di sektor informal dengan persentase terbesar di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan sebesar 28 persen, diikuti oleh sektor perdagangan skala besar dan kecil sebesar 23 persen. Data Sakernas 2016 menunjukkan meskipun perempuan memiliki tingkat pendidikan yang sama, namun upah yang mereka terima lebih rendah dibandingkan laki-laki.

“Perempuan yang bekerja di sektor informal masih menghadapi berbagai kendala, diantaranya terbatasnya akses sumber daya keuangan dan modal, akses untuk mendapatkan informasi tentang produk atau pasar, dan akses untuk mendapatkan pelatihan keterampilan dan peningkatan kapasitas produk. Padahal peran perempuan dalam pembangunan ekonomi telah memberikan dampak besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2014, dari jumlah pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia, hampir 70 persen dikelola oleh perempuan,” tutur Menteri Yohana.

Untuk mengurangi kesenjangan gender, terutama di bidang ekonomi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengembangkan kebijakan Industri Rumahan (IR) yang dilakukan oleh kelompok perempuan, informal, dan memiliki modal kecil. Skala kelompok usaha ini masih kurang mendapat perhatian, meskipun kelompok usaha ini perlu diberdayakan karena dampaknya yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kebijakan pengembangan IR yang telah dijalankan sejak 2016 telah menyentuh lebih dari 3000 industri rumah tangga perempuan di 21 kabupaten. Mereka telah menerima fasilitas, seperti pelatihan teknis dan bantuan peralatan produksi. Hasil evaluasi yang telah dilakukan pada 2018, sejumlah pelaku IR mengaku memperoleh banyak manfaat karena dapat meningkatkan pendapatan untuk membantu perekonomian keluarga.

“Satu hal yang juga penting untuk mengurangi kesenjangan gender adalah dengan menerapkan strategi keterlibatan laki-laki dalam pemberdayaan perempuan (HeforShe). Pemberdayaan perempuan dalam ekonomi merupakan salah satu program prioritas Kemen PPPA,” tegas Yohana. (PM PPPA + rb)