Arsip Kategori: Nasional

Garuda Indonesia Grup Turunkan Tarif Tiket Pesawat Sebesar 20 Persen

108 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Sejalan dengan komitmen dan upaya peningkatan akses konektivitas udara bagi masyarakat, Garuda Indonesia Group melalui lini layanan full service Garuda Indonesia dan Low Cost Carrier (LCC) Citilink Indonesia serta Sriwijaya Air-NAM Air Group mengumumkan penurunan harga tiket di seluruh rute penerbangan sebesar 20 persen mulai hari ini, Kamis,14/2/2019.

Vice President Corporate Secretary, M. Ikhsan Rosan mengatakan bahwa penurunan tarif tiket pesawat ini merupakan tindak lanjut dari inisiasi awal Indonesia National Air Carrier Association (INACA) yang sebelumnya baru berlaku di beberapa rute penerbangan.

“Hal tersebut sejalan dengan aspirasi masyarakat dan sejumlah asosiasi industri nasional serta arahan Bapak Presiden RI mengenai penurunan tarif tiket penerbangan dalam mendukung upaya peningkatan sektor perekonomian nasional khususnya untuk menunjang pertumbuhan sektor pariwisata, UMKM, dan industri nasional lainnya”, ujar Ari sapaan akrab dari Ikhsan Rosan.

Sambung Ari, Mengingat layanan transportasi udara memegang peranan penting dalam menunjang pertumbuhan perekonomian.

“Garuda Indonesia Group memastikan komitmen penurunan harga tiket pesawat sejalan dengan dengan sinergi intensif yang dilakukan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam memastikan akses masyarakat terhadap layanan transportasi udara tetap terjaga” papar Ari.

Baca juga:

https://gardaindonesia.id/2019/02/03/turis-milenial-jadi-target-pariwisata-indonesia-2019/

Komitmen positif Garuda Indonesia Group sebagai BUMN tersebut sejalan dengan sinergi positif seluruh sektor penunjang layanan penerbangan dalam memastikan tata kelola industri penerbangan yang tepat guna, baik dari aspek aksesibilitas masyarakat terhadap layanan transportasi udara serta business sustainability maskapai penerbangan di Indonesia.

Lebih lanjut melalui penurunan tarif tiket penerbangan tersebut, Garuda Indonesia Group berharap akses masyarakat terhadap layanan transportasi udara dapat semakin terbuka luas, sehingga Garuda Indonesia Group dapat mengakomodir aspirasi masyarakat dalam memberikan pelayanan berkualitas yang dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat.

“Penurunan harga tiket tersebut kami pastikan akan menjadi komitmen berkelanjutan Garuda Indonesia Group dalam memberikan layanan penerbangan yang berkualitas dengan tarif tiket penerbangan yang kompetitif ” tutup Ari. (*)

Sumber berita (*/Humas PT Garuda Indonesia (PERSERO) Tbk – Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

PVMBG Tetapkan Zona Berbahaya Sektoral Gunung Karangetang

51 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi merekomendasikan warga maupun pengunjung tidak melakukan aktivitas di dalam zona bahaya Gunung Karangetang di Pulau Siau, Sulawesi Utara. Aktivitas vulkanik gunung ini dengan guguran lava terjadi sejak November 2018 lalu.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengeluarkan rekomendasi zona perkiraan bahaya yang meliputi radius 2,5 km dari puncak Kawah Dua (utara) dan kawah Utama (selatan). Di samping itu, zona berbahaya juga mencakup sektoral dari puncak ke arah Barat – barat laut sejauh 3 km dan ke arah Barat Laut – Utara sejauh 4 km.

Baca juga:

https://gardaindonesia.id/2019/02/11/pkbm-bintang-flobamora-masuk-nominasi-dalam-rnpk-2019/

Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho (Senin/11/2/19) menyampaikan dampak aktivitas vulkanik tersebut, sekitar 53 KK (190 jiwa) mengungsi di beberapa titik. Sejumlah 33 KK (122 jiwa) berada di Penampungan Paseng, 11 KK (39) di Sekolah GMIST Batubulan, dan 9 KK (29) di rumah-rumah kerabat.

“Mereka merupakan penduduk yang berisko terdampak aktivitas vulkanik, yaitu di Desa Batubulan yang memiliki luas 3,96 km2. Data penduduk tercatat sekitar 159 KK (515 jiwa)”, terang Sutopo.

Sehubungan dengan potensi dampak terhadap masyarakat, Sutopo menjelaskan bahwa PVMBG merekomendasikan warga yang menetap di Kampung Batubulan, Kampung Niambangeng dan Kampung Beba untuk dievakuasi ke tempat yang aman dari ancaman guguran lava atau awan panas.

“Aktivitas vulkanik juga berdampak pada kerusakan materiil seperti jalan akses menuju Kampung Batubulan tertutup material vulkanik hingga ketinggian 50 m dengan luasan 300 m2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Sitaro juga melaporkan 2 unit jembatan kampung tersebut rusak berat”, ungkapnya.

Lanjut Sutopo, Pemerintah daerah setempat dan unsur terkait lain, seperti TNI, Polri, sukarelawan telah melakukan upaya penanganan darurat. Evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar disediakan oleh pemerintah kepada para penyintas. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut mendukung penguatan pos komando dalam penanganan darurat.

Berdasarkan pemantauan PVMBG, sungai-sungai yang berpotensi menjadi jalur aliran lava dan guguran dari Kawah Dua antara lain Sungai Melebuhe, Batuare, Batukole, Saboang, Niambangeng, Sumpihi, Kiawang, Kinal dan kawahang.

Sementara itu, awan panas guguran maupun aliran lava saat ini masih mengarah ke Sungai Melebuhe, namun berpotensi untuk berubah menuju ke Kali Batukore dan Batuare, serta Saboang. Volume material vulkanik dapat berpotensi menjadi lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di Kawah Dua dan Kawah Utama.

Menghadapi aktivitas vulkanik yang masih terus berlangsung, PVMBG juga merekomendasikan kepada warga untuk menyiapkan masker penutup hidung dan mulut guna mengantisipasi potensi bahaya gangguan saluran pernafasan jika terjadi hujan abu.

Gunung Karangetang yang berjarak 146 km dari Kota Manado ini berstatus level III (Siaga) sejak 20 Desember 2018 lalu. PVMBG melaporkan bahwa hingga kini kegempaan (vulkanik) masih fluktuasi.(*)

Sumber berita (*/Humas BNPB)
Editor (+rony banase)

Kemendagri: ‘Tidak Pernah Ada Larangan Rapat di Hotel’!

67 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Beredarnya informasi yang menyatakan bahwa Mendagri,Tahjo Kumolo hendak atau ingin melakukan larangan terhadap rapat-rapat di hotel adalah informasi yang menyesatkan. Pernyataan ini disampaikan oleh Kapuspen Kemendagri, Bahtiar Baharuddin, dalam keterangan tertulis, Selasa/12 Februari 2019.

“Pihak yang menginformasikan hal tersebut tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Kemendagri”, jelas Kapuspen Kemendagri, Bahtiar Baharuddin.

Sambung Bahtiar, “Kami sampaikan bahwa hingga saat ini Mendagri atau pejabat di lingkungan Kemendagri tidak pernah membuat larangan rapat-rapat aparatur di hotel-hotel”, tegasnya.

Baca juga:

https://gardaindonesia.id/2019/02/11/menkominfo-ayo-bekerjasama-tangkal-hoaks/

Lanjutnya, Bahkan sebagian besar Rapat Kemendagri karena melibatkan banyak peserta dan keterbatasan ruang rapat yang besar maka sebagian besar dilaksanakan di hotel-hotel baik di Jakarta dan sekitarnya maupun di daerah, termasuk kegiatan Rakornas Bidang Kehumasan dan Hukum, Senin/11 Februari 2019 dan juga Selasa,12 Feb 2019 Rakor Kesbangpol di Hotel Clarion Jalan Pettarani Makasar Sulawesi Selatan.

“Secara kelembagaan, Kemendagri sangat dirugikan dengan informasi tersebut karena sangat menyesatkan dan tanpa konfirmasi”,tegas Bahtiar.

Menurutnya, Mendagri hanya memberi arahan kepada staf internal agar menyusun SOP khusus terkait pelayanan konsultasi evaluasi APBD sebagai respon atas kasus Hotel Borobudur beberapa waktu lalu. Aparat pemda yang datang ke Jakarta yang hendak melakukan konsultasi ke Kemendagri silahkan menginap di hotel-hotel, tetapi pelayanan konsultasi khususnya konsultasi evaluasi APBD agar tetap dilaksanakan di kantor.

Sambung Bahtiar, Memperhatikan soal evaluasi APBD adalah hal sensitif dan dalam pengawasan KPK RI. Arahan untuk penyusunan SOP semata-mata untuk mencegah staf Kemendagri terhindar dari hal-hal yang dapat bermasalah hukum.

“Jadi sama sekali tidak ada larangan rapat di hotel-hotel” ,tandasnya.

Melalui keterangan tertulis (siaran pers) yang disampaikan kepada para Kabiro dan Kabag Humas se-Indonesia; Kapuspen Kemendagri meluruskan informasi ini dan memohon berita terkait disempurnakan dan klarifikasi ini dimuat di media massa, agar masyarakat mendapat informasi utuh dan lengkap. (*)

 

Sumber berita (*/Puspen Kemendagri)

Editor (+rony banase)

Foto oleh: rri.co.id

Menkominfo: ‘Ayo Bekerjasama Tangkal Hoaks’!

53 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara mengajak peserta Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kehumasan dan Hukum 2019 untuk bekerjasama menangkal Hoaks. Menurutnya, masyarakat dan termasuk media massa yang bermartabat akan menentukan kualitas demokrasi pada Pemilu 2019.

“Kolaborasi, bergandengan tangan, mitigasi, untuk menurunkan tensi sangat penting kita lakukan untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, terutama dari aspek digital” jelas Rudiantara, Senin/11/2/2019.

Rudiantara memaparkan, infrastruktur digital di Indonesia saat ini menduduki posisi ke-4 di dunia. Hampir seluruh masyarakat Indonesia atau lebih dari 150 juta masyarakat Indonesia telah mengakses internet dan sekitar 130 juta masyarakat Indonesia juga mengakses media sosial sehingga menyebabkan arus informasi mengalir dengan deras termasuk hoaks atau informasi bohong.

Menkominfo RI, Rudiantara

“Sebenarnya, infrastruktur digital kita masih posisi ke-empat di dunia. Lebih dari 150 juta masyarakat kita telah mengakses internet termasuk ke pelosok-pelosok di daerah. Nah, dari 150 itu, 130 jutanya mengakses media sosial. Kebayang kan arus informasi yang beredarnya seperti apa?” terangnya.

Meski demikian, Rudiantara mengaku, pihaknya terus berkoordinasi dan bekerja untuk melakukan langkah-langkah cepat dan preventif maupun penindakan untuk mengimbangi arus informasi yang beredar dengan beberapa langkah. Misalnya saja program literasi digital, aduan konten, lambe hoaks dan lain sebagainya.

“Literasi digital terus kami lakukan, bahkan setiap minggu kami lakukan. Memang efeknya sangat lama, tetapi ini dianggap mampu efektif untuk menangkal informasi yang tidak benar. Lalu kami juga ada situs http://stophoax.co.id, aduan konten dan lambe hoaks. Disitu kita bisa lihat mana atau apa saja sih yang hoaks dan fakta sebenarnya seperti apa” ucap Rudiantara.

Rudiantara juga menekankan fungsi Kehumasan dan Hukum untuk membangun literasi di tengah masyarakat. Menurutnya, peran Bidang Humas dan Hukum kian sentral di tengah arus informasi, mengingat ke depan, 100 persen internet masuk desa maka perlu adanya penguatan sisi kesiapan masyarakat yang bisa digawangi Bidang Humas/ Hukum Provinsi, Kabupaten/Kota.

 

Sumber berita(*/Puspen Kemendagri)

Editor (+rony banase)

Foto oleh : riaumandiri.co

PKBM Bintang Flobamora Masuk Nominasi dalam RNPK 2019

170 Views

Depok-Jabar, gardaindonesia.id | Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bintang Flobamora asal Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur masuk nominasi dalam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019 sebagai PKBM yang bergerak dalam pengembangan Sumber daya Manusia (SDM) Dunia Usaha dan Dunia Industri.

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berlangsung selama 4 hari, mulai tanggal 11—14 Februari 2019, di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai Kemendikbud, Bojongsari, Depok, Jawa Barat.

Acara ini bertujuan membangun sinergi antara seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan masyarakat. Rencananya, RNPK akan dibuka Presiden RI Joko Widodo pada Selasa (12/2/2019).

Baca juga:

https://gardaindonesia.id/2019/02/09/pkbm-bintang-flobamora-cetak-lulusan-berkualitas-berdaya-saing/

Ketua PKBM Bintang Flobamora Kota Kupang, Polikarpus Do saat dihubungi media ini, Senin/11/2/2019 di sela-sela kegiatan Rembuk Nasional mengatakan, PKBM Bintang Flobamora menampilkan Hasil Karya Warga Binaan Program Pemberdayaan Masyarakat di bidang Tenun Ikat Rote dan Timor dan Strategi Pengembangan Program dalam RNPK 2019.

Ketua PKBM Bintang Flobamora, Polikarpus Do

“PKBM Bintang Flobamora sebagai 1 dari 3 PKBM se-Indonesia yang lolos Nominasi PKBM yang bergerak dalam pengembangan Sumber daya Manusia (SDM) Dunia Usaha dan Dunia Industri”, terangnya.

Mengenai proses penilaian, Polikarpus Do menjelaskan bahwa proses penilaian dilakukan oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Paud dan Dikmas dengan mengamati hasil Karya Nyata yang telah dihasilkan PKBM berupa keunggulan program dalam memberdayakan masyarakat; Direktorat Paud dan Dikmas juga menilai dan mengevalusi kinerja PKBM.

“Kami diminta mengirimkan profil pengembangan program serta keunggulannya dalam bentuk karya nyata berupa video kegiatan PKBM, sasaran, dampak dan output dari warga binaan terhadap masyarakat. Akhirnya PKBM Bintang Flobamora ditetapkan sebagai lembaga yang masuk dalam Dunia Usaha dan Industri”, terang Poli.

Tutup Poli, “Banyak warga belajar dibina dan diberdayakan dalam berbagai Program Life Skill di PKBM Bintang Flobamora seperti bagi masyarakat marginal, putus sekolah, drop out , atau ibu-ibu dari kalangan perempuan marginal”.

Penulis dan editor (+rony banase)

Banjir Terjang Kabupaten Bandung, 3 Orang Wafat & 3 Orang Luka-luka

127 Views

Bandung-Jabar, gardaindonesia.id | Hujan dengan Intensitas Tinggi mengakibatkan jebolnya tanggul di wilayah Pasir Jati Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat pada hari Sabtu, 9 Februari 2019 Pukul 22.00 WIB.

Kapusdatin Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan dari hasil pemantauan kejadian Bencana alam pada hari Minggu 10 Februari 2019 di Kabupaten Bandung wilayah Provinsi Jawa Barat, banjir diakibatkan oleh jebolnya tanggul di wilayah Pasir Jati Jebol.

“Dampak yang ditimbulkan akibat banjir tersebut 2 Unit Rumah Rusak Berat; 10 Unit Rumah Rusak Sedang dan korban jiwa 3 orang wafat atas nama, Firdasari (35 Tahun); Nuraini (25 Tahun); Rauvan (17 Bulan). Sedangkan orang luka-luka atas nama Kiki 12 Tahun Luka Berat; Nisa 14 Tahun Luka Ringan, dan Ajay 45 Tahun Luka Ringan”, jelasnya.

Lanjut Sutopo, BPBD Provinsi Jawa Barat, BPBD Kabupaten Bandung, SAR dan tim aparat setempat menuju ke lokasi kejadian untuk mengevakuasi warga yang meninggal dunia dan Luka- luka. BPBD Memberikan bantuan sementara untuk penanganan darurat berupa: Pacul, Sekop, Garpu dan Dinas PUPR Kabupaten Bandung menuju lokasi dengan menurunkan alat berat untuk membersihkan sisa-sisa lumpur.

“Kondisi saat ini, 3 orang korban meninggal dunia sudah dimakamkan; 2 orang korban luka-luka sudah boleh pulang; dan 1 orang korban luka-luka masih dalam perawatan”, tandas Sutopo.

Baca juga:

https://gardaindonesia.id/2019/02/09/pkbm-bintang-flobamora-cetak-lulusan-berkualitas-berdaya-saing/

Mengenai lokasi kejadian, Sutopo menjabarkan, di Komplek Pasir Jati Endah; Dusun Pasir Jati RT 04/06; Desa Jatiendah; Kecamatan Cilengkrang; dan Kabupaten Bandung

Adapun Peringatan Dini Cuaca Jawa Barat tanggal 09 Februari 2019 pukul 22.00 WIB, Masih berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat/petir dan angin kencang pada pukul 22.30 di wilayah: Bandung: Cikalongwetan, Cisarua, Parongpong, Lembang, Sukasari, Cimenyan, Cilengkrang, Ujungberung, Cileunyi, Cibiru, Cicadas,Arcamanik, Coblong, Cidadap, Cimahi Utara, Cimahi, Tengah, Cimahi Selatan, Kota Bandung, Margaasih, Lengkong, Margacinta, Rancasari, Dayeuhkolot, Bojongsoang,Margahayu, Soreang, Katapang, Baleendah, Padalarang, Ngamprah, Cipatat, Baujajar, Cipongkor, Gununghalu, Cililin dan sekitarnya. (*)

 

Sumber berita (*/ BPBD Kabupaten Bandung) http://www.bmkg.go.id

Editor (+rony banase)

Foto: baranews.co

Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital

71 Views

Jakarta, gardaindonesia.id | Dalam kesempatan perayaan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2019 yang dirayakan di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 09 Pebruari 2019, Pers Indonesia sangat cukup dibutuhkan untuk berperan aktif menguatkan kerakyatan berbasis digital.

Dalam kesempatan penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2019 ini, organisasi perusahaan pers nasional Ikatan Media Online (IMO) Indonesia salah satu motor penggerak insan Pers dalam merayakan Hari Pers Nasional.

Dimana Ikatan Media Online atau IMO-Indonesia, lahir demi kemajuan Pers yang sehat secara digital. Sehingga melalui momentum HPN 2019, Pers Indonesia dapat menjaga Negara Republik Indonesia.

Organisasi perusahaan Pers Nasional Ikatan Media Online (IMO) Indonesia berharap Pers perlu menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Sebab media-media Pers, besar kemungkinan akan mengalami perubahan, tapi Wartawan/Jurnalis terus jaya dan abadi.

Tugas Wartawan/Jurnalis dan media, merawat, menjaga keutuhan NKRI, termasuk dengan menyampaikan kritik dan sudut pandangan Pers yang sehat secara independen.

Ikatan Media Online (IMO) Indonesia yang memiliki komitmen menangkal berita hoak atau hoax, mengajak insan Pers melalui perayaan HPN 2019 ini menjadi momentum untuk memperkuat peranan pers sebagai jembatan sekaligus ujung tombak ekonomi kerakyatan berbasis digital.

Karena kehadiran pers yang semakin meningkat di Indonesia saat ini, sangat mempengaruhi perkembangan dan kemajuan sektor usaha kecil dan menengah, terutama dalam menghadapi kemajuan zaman dan arus digitalisasi yang sangat pesat.

Sehingga melalui kritik-kritik yang tajam dari Pers itu sendiri, pemerintah Indonesia tanpa terkecuali dapat bekerja dengan baik untuk membangun ekonomi kerakyatan berbasis digital yang selama ini dicita-citakan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Ir. H Jokowidodo bersama Jusuf Kalla (JK).

Pers sangat berperan dalam menyuarakan dan menghadirkan masukan kepada pemerintah, baik pusat dan daerah. Di era serba digital saat ini, pemberitaan dari pers terkait daya saing UKM sangat diperhatikan.

Tak kalah menariknya, Kota Surabaya merupakan sejarah lokasi penyelenggaraan Hari Pers Nasional 2019, karena Surabaya merupakan kota terbesar nomor dua di Indonesia setelah Ibu Kota Jakarta. (*)

Sumber berita (*/Tim IMO-Indonesia)

Mahasiswa Berperan Dorong Keterpilihan Perempuan dalam Pemilu

63 Views

Jakarta, gardaindonesia.id | Masa depan perempuan muda Indonesia tidak lagi hanya mengurus urusan domestik dalam rumah tangga. Penegasan tersebut disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise dalam Kuliah Umum di Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Emmanuel Jakarta Utara pada Kamis (07/02/2019) malam.

Menurut Menteri Yohana, perempuan akan banyak terlibat di berbagai sektor kewirausahaan, pemerintahan, pendidikan, perekayasaan mesin, kesehatan dan lainnya baik dalam lingkup nasional maupun global, dan kondisi itu semua telah dimulai.

Baca juga:

https://gardaindonesia.id/2019/02/06/ekonomi-ntt-2018-tumbuh-513-persen/

“Perempuan hari ini adalah perempuan yang telah berhasil mendobrak batasan-batasan tradisional yang menghambat mereka dari menduduki posisi-posisi kepemimpinan dengan keterampilan, keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Disamping itu, mahasiswa merupakan sumberdaya potensial memajukan bangsa di masa depan, karena pemimpin salah satunya berasal dari mereka yang terdidik. Maka, kalian para perempuan muda yang sedang menuntut ilmu, bersiaplah untuk mengisi pembangunan dan menjadi pemimpin,” jelas Menteri Yohana.

Menteri PPPA RI Prof Yohana Yembise saat memberikan Kuliah Umum di Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Emmanuel Jakarta

Dihadapan ratusan mahasiswa, Menteri Yohana menceritakan jika menjelang Pemilu Tahun 2019, pembuktian kualitas dan kompetensi kepemimpinan perempuan modern Indonesia semakin terlihat dan diperhitungkan. Sebabnya, partisipasi aktif perempuan baik sebagai calon anggota legislatif, pemerhati politik, hingga masuk dalam pusara tim pemenangan, meningkat.

“Keterlibatan perempuan dalam isu politik merupakan kabar baik. Artinya, pemilu jadi media dan sarana perempuan di Indonesia untuk mengekspresikan aspirasi, gagasan dan cita-cita dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender dan setara. Tapi tentu, hal ini dapat terwujud apabila diikuti dengan keterpilihan perempuan dalam pemilu dan kuota 30% keterwakilan perempuan terpenuhi. Untuk itu, mahasiswa juga berperan mewujudkan planet 50:50 atau gender equality dengan memberi kesempatan perempuan terpilih dalam pemilu,” tambah Menteri Yohana.

Membawa kuliah umum dengan tema Perjuangan Generasai Muda (Modern Young Women), Menteri Yohana juga menerangkan tentang momentum kebangkitan kepemimpinan perempuan di Indonesia.

Kebangkitan tersebut dimulai setelah pemerintah dan DPR meratifikasi Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan melalui UU No. 68 tahun 1958 dan konvensi PBB tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW) melalui UU No. 7 tahun 1984. Kedua ratifikasi konvensi PBB tersebut membuka jalan bagi perempuan untuk berkiprah dan mengaktualisasikan potensi dan kekuatannya dalam berbagai aspek pembangunan. (*)

Sumber berita (*/Publikasi & Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)