Arsip Kategori: Nasional

Lion Air JT-633 Senggol Tiang Lampu Bandar Udara Fatmawati Soekarno

53 Views

Bengkulu, gardaindonesia.id | Lion Air (kode penerbangan JT) member of Lion Air Group menyampaikan keterangan sehubungan layanan bernomor JT-633 rute Bandar Udara Fatmawati Soekarno, Bengkulu (BKS) menuju Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang (CGK) mengalami keterlambatan terbang dari jadwal semula pukul 18.20 WIB, Selasa,6/11/18.

Corporate Communications Strategic Lion Air, Danang Mandala Prihantoro, menyebutkan Penerbangan JT-633 akan mengangkut tujuh kru pesawat dan 143 penumpang.

“Klarifikasi terkait penundaan keberangkatan guna memastikan keselamatan penerbangan, dikarenakan lekukan pada ujung sayap sebelah kiri (wing tip) menyenggol tiang lampu koordinat di bandar udara,”ujar Danang Mandala Prihantoro.

Lebih lanjut Danang menyampaikan, Kondisi tersebut terjadi ketika pesawat bersiap menuju landas hubung (taxiway).
“Saat ini pesawat sudah berada di landas parkir. Seluruh penumpang diarahkan dan dikembalikan menuju ruang tunggu terminal,” papar Danang.

Penerbangan JT-633 rencananya akan diberangkatkan pada malam ini, (Selasa malam, 6/11/18) dengan menggunakan pesawat yang didatangkan dari Jakarta.

“Lion Air menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh penumpang atas ketidaknyamanan yang timbul. Terkait kondisi yang terjadi, Lion Air saat ini telah mengirimkan tim guna pemeriksaan terhadap pesawat tersebut,” jelas Danang. (*/Tim IMO)

Rumah Sahabat Perempuan dan Anak Pertama di Indonesia Ada di Sukabumi

38 Views

Sukabumi, gardaindonesia.id | Rumah Sahabat Ibu dan Anak (RUSAIDA) di Kecamatan Cisaat, Sukabumi, didirikan oleh Yuyu Murliah bukan tanpa alasan. Pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangganya, Yuyu mengaku sebagai penyintas KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Alasan tersebut memperkuat tekad perempuan yang pernah menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di Arab Saudi selama 14 tahun ini mendirikan rumah perlindungan bagi perempuan dan anak.

“Sebagai seorang penyintas KDRT kami yang paling merasakan beratnya jadi korban. Saya pernah jadi korban kekerasan oleh suami saya yang dulu, dan dilarang menemui anak selama 5 tahun. Saat saya terpuruk, pulang ke Indonesia saya mendapat pelayanan serta dukungan dari P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) di Sukabumi dan Kemen PPPA. Hingga akhirnya, saya dan anak-anak bisa pulih dan bangkit. Ini yang membesarkan tekad saya mendirikan RUSAIDA sebagai pusat komunitas untuk ibu dan anak sebagai wadah yang bertujuan membangun perempuan dan anak Indonesia yang lebih baik. Kita juga mendirikan RUSAIDA dalam rangka mencapai misi ThreeEnds (program Kemen PPPA, 3 akhiri),” ujar Yuyu Murliah, Inisiator Rumah Sahabat Ibu dan Anak yang juga merupakan anggota organisasi masyarakat di Kabupaten Sukabumi.

Di dalam RUSAIDA terdapat Women Crisis Center (Rumah Ramah Anak, Rumah Konseling Keluarga, Rumah Yatim) dan Women Creative Center (Pemberdayaan Ekonomi Bagi Perempuan). Kegiatan yang dilakukan seperti penanganan anak-anak TKI, anak yatim, penanganan korban trafficking, rehabilitasi medis, bina keluarga TKI, penanganan Lansia, hingga pemberdayaan perempuan. Kehadiran RUSAIDA mendapat apresiasi tinggi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise.

“Saya sangat mengapresiasi kepedulian Ibu Yuyu Murliah selaku insiator. Ini Rumah Sahabat Perempuan dan Anak pertama yang ada di Indonesia dan saya resmikan. Tempat seperti ini dimana terdapat Women Crisis Center di dalamnya, pernah saya temui di Fiji, dan negara-negara besar lainnya. Kedepan, RUSAIDA disamping sebagai rumah aman, juga bisa jadi tempat pemberdayaan perempuan, agar perempuan memiliki keterampilan industri rumahan. Nantinya akan meningkatkan ekonomi perempuan di Sukabumi sehingga mereka tidak perlu bekerja di luar negeri, jauh dari keluarga dan terhindar dari TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang),” ujar Menteri PPPA, Yohana Yembise.

Menurut Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, Kabupaten Sukabumi punya masalah mendasar terkait perempuan dan anak. Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu daerah kantong TKI di Jawa Barat. Perempuan banyak memilih bekerja sebagai tenaga kerja di luar negeri. Dampaknya keluarga dan anak terbaikan. Kehadiran RUSAIDA dianggap sebagai salah satu solusi dan upaya membantu pemerintah pusat dan daerah mengurai masalah-masalah perempuan dan anak tingkat akar rumput.

Di lokasi yang sama, Destri Handayani, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari TPPO, dan Darsono, Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Politik Hukum dan Hankam, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menggelar sosialisasi TPPO dan Pembekalan bagi calon legislatif (Caleg) Perempuan. Menteri Yohana yang juga memberikan arahan langsung, merasa pembekalan bagi Caleg perempuan perlu dilakukan. Hal ini menurutnya untuk mendorong kuota 30% perempuan dalam legislatif tahun 2019 nanti dapat terpenuhi di Kab.Sukabumi. Sebab pada hasil Pemilu 2014, jumlah anggota DPRD Kabupaten Sukabumi terpilih 50 anggota tetapi hanya diisi 6 perempuan (12%). (*/PM PPPA + rb)

Sriwijaya Air Group Bantah Angkut Durian 3 Ton

52 Views

Tangerang, gardaindonesia.id |Menanggapi pemberitaan perihal Maskapai Sriwijaya Air mengangkut durian dengan rute penerbangan Bengkulu ke Jakarta kemarin, Sriwijaya Air memastikan bahwa hal tersebut merupakan sebuah tindakan yang tidak menyalahi aturan dalam penerbangan.

“Mengangkut durian dalam penerbangan itu merupakan hal yang biasa dilakukan oleh setiap maskapai sejauh dikemas dengan baik dan masuk ke dalam cargo sesuai dengan SOP ,” terang Retri Maya, Senior Manager Corporate Communications Sriwijaya Air Group, (Selasa,6/11/18).

Disisi lain, adanya informasi yang menyebutkan bahwa jumlah durian yang diangkut Sriwijaya Air kemarin sebesar 3 ton, Maya memastikan bahwa itu tidak benar.

“Perlu diketahui bahwa kurang lebih 3 ton adalah jumlah total berat bagasi dan cargo dimana dialamnya ada durian tersebut. Dan angka itu juga masih jauh dari kapasitas MTOW (maksimum untuk melakukan take off dan landing),” tegas Maya.

Sriwijaya Air memastikan bahwa dalam setiap penerbangannya faktor keselamatan dan keamanan menjadi aspek yang sangat diperhatikan.

“Sesuai arahan dan kebijakan perusahaan, Sriwijaya Air tidak akan menerbangkan pesawat, apabila pesawat tersebut tidak layak dan membahayakan seluruh penumpang dan crew,” tutup Maya. (*/Tim IMO).

Kementerian PUPR Kirim Jembatan Bailey Pengganti Jembatan Cipatujah

49 Views

Tasikmalaya,gardaindonesia.id | Jembatan Cipatujah yang menghubungkan Pameungpeuk, Kabupaten Garut dengan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, pada hari Selasa, 6 November 2018 sekitar Pukul 04.00 WIB, mengalami kerusakan akibat hujan lebat dan debit banjir Sungai Ciandum Cipatujah yang tinggi. Hal ini mengakibatkan lalu lintas terputus karena baik kendaraan maupun manusia tidak bisa melintas.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bergerak cepat untuk memulihkan lalu lintas di daerah tersebut dengan mengirimkan Jembatan Bailey dari workshop milik Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN VI) di Cikampek, Jawa Barat, sebagai pengganti sementara Jembatan Cipatujah yang putus sambil menunggu pembangunan jembatan permanen. Tim dari Kementerian PUPR juga telah berada di lokasi dipimpin oleh Direktur Preservasi Jalan, Ditjen Bina Marga Atyanto Busono.

“Kami perkirakan rangka Jembatan Bailey tersebut akan sampai di lokasi besok sore. Sebagai informasi kondisi di lapangan saat ini genangan air masih tinggi dan juga hujan,” terang Atyanto Busono, Selasa siang (6/11/18). Rangka jembatan bailey yang dikirimkan panjangnya berkisar antara 70—80 meter. Setelah tiba dibutuhkan waktu 3 hari untuk perakitan dan pemasangan jembatan.

Direktur Jembatan, Ditjen Bina Marga Iwan Zarkasi mengatakan perbaikan akan dilakukan menunggu debit aliran sungai surut, serta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI memperoleh hasil observasi kondisi pilar jembatan yang tergerus debit banjir.

Selama masa perbaikan jembatan, kendaraan dapat melalui jalur alternatif yakni memutar ke arah utara yakni melewati Jalan Raya Cipatujah – Jalan Cisompet dengan jarak 125 km dan waktu tempuh sekitar 4 jam 40 menit.

Jembatan yang dibangun tahun 2006 tersebut merupakan jembatan Pemerintah Provinsi yang kemudian diserahkan pemeliharaannya kepada Kementerian PUPR. Jembatan Cipatujah sepanjang 127 meter berada di Jalur Pantai Selatan Jawa Barat yang lokasinya dekat dengan muara laut. Dari tiga bentang jembatan tersebut, kerusakan dialami pada bentang tengah. Jembatan Cipatujah berada pada ruas jalan Cikaengan-Cipatujah sekitar 201 Km dari Bandung.

Kementerian PUPR menghimbau para pengguna jalan agar senantiasa berhati-hati dalam berkendara terutama pada musim hujan saat ini dan mematuhi arahan dari petugas lalu lintas di lapangan. (*/Biro KomPub PUPR)

Banjir & Longsor Terjang Cipatujah-Tasikmalaya, 2 Orang Meninggal

58 Views

Tasikmalaya, gardaindonesia.id | Selasa, 6 November 2018 Pkl. 01.00 WIB; Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan meluapnya aliran sungai Cipatujah, Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.

Ruas jalan Cipatujah menuju, Ciheras, Pameungpeuk atau Garut Selatan, lumpuh total. Lumpuhnya arus jalan tersebut menyusul putusnya jembatan Pasanggrahan. Menurut laporan masyarakat jembatan putus akibat arus air yang deras dari hulu sungai Pasanggrahan. Ketinggian air mencapai 30 cm – 1,8 Meter.

Pusdalops BPBD Kab. Tasikmalaya, Indra, menyampaikan akibat bencana tersebut mengakibatkan 2 Orang meninggal dunia dan 50 KK terdampak bencana. Area yang terkena dampak bencana meliputi Desa Ciheras dan Desa Ciandum Kec. Cipatujah; Desa Cikupa dan Desa Ciawi di Kecamatan Karangnunggal; dan Desa Cikuya di Kecamatan Culamega Kab. Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.

“Upaya yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kab. Tasikmalaya telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk penanganan jembatan yang putus; memberikan bantuan dan melakukan evakuasi korban banjir/warga yang terjebak banjir ke tempat yang lebih aman; dan TRC BPBD Kab. Tasikmalaya menyediakan alat transportasi untuk membantu warga (ke sekolah),”jelas Indra. (*/BPBD Tasikmalaya)

Kementerian PUPR Lakukan Lelang Dini 3.926 Paket Senilai 32,61Triliun

36 Views

Jakarta, gardaindonesia.id | Untuk mempercepat realisasi pelaksanaan kegiatan tahun 2019 tersebut, Kementerian PUPR memulai proses lelang dini pada November 2018. Sebanyak 3.926 paket senilai Rp 32,61 triliun siap dilelang. Jumlah tersebut adalah 39% dari 80% Pagu Pengadaan Kementerian PUPR.

Dalam memulai lelang dini, Menteri Basuki menyampaikan arahannya yakni mulai lebih awal, penganggaran dilakukan secara efektif dan efisien mengacu pada value for money, pelelangan dilakukan secara adil, tidak diskrimatif dan bersaing. Kemudian Pokja harus kredibel/profesional, dapat dipercaya, cepat dan jangan takut melangkah.

“Keberadaan ULP/Pokja menjadi simpul penting untuk mencapai target pelelangan dini tahun 2019. ULP/Pokja harus bekerja secara efektif dan efisien dengan mengetahui kebutuhan, tepat mutu, manfaat yang optimal, dan sesuai harga pasar. Pada tahun 2019, dari Rp 110,7 triliun, sebesar 84,6% atau senilai Rp 75,73 triliun merupakan belanja modal dan sekitar 16,2% belanja barang yang mayoritasnya berkarakter modal,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kementerian PUPR tahun 2018, di Jakarta, Senin (5/11/2018).

Dihadapan para pejabat tinggi madya, Kepala Balai/Balai Besar dan pejabat pratama, Menteri Basuki juga mengingatkan untuk menjauhi praktik koruptif, kolusi dan nepotisme. Hal tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas Kabinet bahwa praktik-praktik proyek yang di-ijonkan, penggelembungan harga atau mark up, praktik suap, modus kongkalikong dengan vendor dan lelang fiktif dengan manipulasi dokumen dan pemenang pengadaan, tidak boleh terjadi lagi.

Paket lelang dini tersebut terdiri dari 4 paket di Sekretariat Jenderal, 66 paket di Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA), 3.446 paket di Ditjen Bina Marga, 84 paket di Ditjen Cipta Karya, 314 paket di Ditjen Penyediaan Perumahan, 5 paket di Ditjen Pembiayaan Perumahan, dan 7 paket di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

Dalam kesempatan tersebut Menteri Basuki juga menyampaikan bahwa pada tahun 2019, Kementerian PUPR fokus pada penyelesaian tugas, termasuk tugas khusus penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), rehabilitasi dan rekonstruksi daerah bencana di NTB dan Sulawesi Tengah, pembangunan pasar dan sarana pendidikan. (*/Biro KomPub PUPR)

Komisi VIII DPR RI Apresiasi Kinerja Kementerian PPPA

32 Views

Jakarta, gardaindonesia.id | Ketua Komisi VIII DPR RI, M. Ali Taher mengapresiasi upaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pada pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Perlindungan Anak (Rakortek) PA dengan tema Bersama Lindungi Anak Indonesia dari Kekerasan dan Diskriminasi, kehadiran Ali Taher menunjukkan dukungan DPR terhadap Kemen PPPA.

”Komisi VIII DPR sejak awal memberikan dorongan penuh bahwa Kemen PPPA ini harus melakukan sebuah gerakan agar aktivitas pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak terus ditingkatkan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Hanya saja persoalannya, Kemen PPPA ini bukanlah kementerian teknis namun kementerian koordinatif. Saya sudah berkali-kali menyarankan agar Kemen PPPA ditingkatkan klusternya, namun memang jalannya akan panjang. Jadi yang paling penting saat ini bagaimana kita intervensi program. Tapi, sehebat apapun program bahwa tanpa koordinasi akan kehilangan makna dan esensi dari sebuah aktifitas. Oleh karena itu terkait rapat koordinasi hari ini, DPR RI memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kemen PPPA ,” ujar M. Ali Taher.

Pada kegiatan tersebut, Kemen PPPA juga melakukan peningkatan kerjasama yakni penandatanganan nota kesepahaman bersama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban maupun saksi tindak pidana. ”Kerjasama LPSK dengan Kemen PPPA ini dimaksudkan sebagai dasar bagi berbagai pihak dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban dan/atau saksi tindak pidana, termasuk perempuan dan anak penyandang disabilitas. Tujuannya, mewujudkan sinergitas kebijakan dan kegiatan terkait perlindungan bagi perempuan dan anak,” ujar Sekjen LPSK, Noor Sidharta.

Sekretaris Kemen PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu menerangkan jika tindak lanjut dari nota kesepahaman bersama akan dilanjutkan dengan membuat kelompok kerja yang ditetapkan dengan surat keputusan (SK Menteri) PPPA. Dalam SK tersebut nantinya akan tertuang perihal tugas dan tanggung jawab kedua belah pihak, baik Kemen PPPA maupun LPSK. Diantaranya, Kemen PPPA akan menerima pengaduan, melakukan analisis kasus, penjangkauan, memberikan pendampingan, hingga memberikan rujukan ke LPSK tentang perempuan dan anak yang menjadi korban dan saksi tindak pidana untuk mendapat layanan yang dibutuhkan. Sedangkan LPSK akan memberi bantuan tidak hanya advokasi, tetapi juga memberi bantuan secara teknis.

”Kualitas hidup anak akan sangat ditentukan oleh pemenuhan kebutuhan hak anak berupa hak kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, perlindungan, partisipasi, serta identitas. Namun, upaya mengawal agar anak Indonesia tumbuh dan berkembang secara optimal menemukan tantangan yang cukup serius. Sehingga Rapat Koordinasi ini penting utamanya untuk meningkatkan evektifitas kelembagaan perlindungan anak agar terwujud kejelasan mandat dan akuntabilitas lembaga-lembaga terkait perlindungan anak dalam pelaksanaan layanan secara teroadu dan berkelanjutan,” ujar Sekretaris Kemen PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu.

Selain penandatanganan nota kesepahaman bersama, dalam pembukaan Rakortek PA (Senin,5/11/18), Kemen PPPA yang diwakili oleh Sekretaris Kemen PPPA dan Deputi Bidang Perlindungan Anak meluncurkan Indeks Komposit Kesejahteraan Anak Kabupaten/Kota (IKKA) 2016. IKKA ini berisi gambaran kondisi anak dari berbagai aspek terutama kebutuhan dasar anak dan hak-hak dasar anak yang akhirnya bermuara bagi peningkatan perlindungan anak secara komprehensif dan holistik. IKKA ini nantinya dapat digunakan bagi pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota dalam penyusunan kebijakan dan program. Hari pertama Rakortek diisi dengan panel diskusi terkait praktik kerja terbaik penyelenggaraan perlindungan anak di daerah dengan pembicara dari pejabat Pemerintah Daerah Kab. Berau, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Rakortek PA rencananya akan berlangsung hingga 7 November 2018 di Jakarta. (*/PM PPPA + rb)

BNPB : Siapkah Anda Menghadapi Bencana?

55 Views

Jakarta,gardaindonesia.id | Tahun 2018 dapat dikatakan sebagai tahun bencana dengan dampak bencana sungguh luar biasa. Selama tahun 2018, hingga Kamis (25/10/18), tercatat 1.999 kejadian bencana di Indonesia. Jumlah ini akan terus bertambah hingga akhir 2018 mendatang.

Saat ini, wilayah Indonesia akan memasuki musim penghujan. Diperkirakan banjir, longsor dan puting beliung akan banyak terjadi selama musim penghujan. Gempa Bumi tidak dapat diprediksi secara pasti. Rata-rata dalam setahun terjadi 5.000 – 6.000 kali gempa. Gempa Bumi dapat terjadi kapan saja terutama di daerah-daerah rawan gempa. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada. Kenali bahayanya dan kurangi risikonya.

Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB (Jumat,02/11/18), mengatakan dampak yang ditimbulkan bencana sangat besar. Tercatat 3.548 orang meninggal dunia dan hilang, 13.112 orang luka-luka, 3,06 juta jiwa mengungsi dan terdampak bencana, 339.969 rumah rusak berat, 7.810 rumah rusak sedang, 20.608 rumah rusak ringan, dan ribuan fasilitas umum rusak.

“Kerugian ekonomi yang ditimbulkan bencana cukup besar. Sebagai gambaran, gempabumi di Lombok dan Sumbawa menimbulkan kerusakan dan kerugian Rp 17,13 trilyun. Begitu juga gempabumi dan tsunami di Sulawesi Tengah menyebabkan kerugian dan kerusakan lebih dari Rp 18,48 trilyun. Jumlah ini diperkirakan masih akan bertambah,” terang Sutopo Purwo Nugroho.

Lebih lanjut Sutopo menyampaikan Selama tahun 2018, terdapat beberapa bencana yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian cukup besar yaitu banjir bandang di Lampung Tengah pada 26/2/2018 yang menyebabkan 7 orang meninggal dunia. Bencana longsor di Brebes, Jawa Tengah pada 22/2/2018 yang menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 7 orang hilang. Banjir bandang di Mandailing Natal pada 12/10/2018 menyebabkan 17 orang meninggal dunia dan 2 orang hilang.

“Gempa bumi beruntun di Lombok dan Sumbawa pada 29/7/2018, 5/8/2018, dan 19/8/2018 menyebabkan 564 orang meninggal dunia dan 445.343 orang mengungsi. Bencana gempabumi dan tsunami di Sulawesi Tengah pada 28/9/2018 menyebabkan 2.081 orang meninggal dunia, 1.309 orang hilang dan 206.219 orang mengungsi,”jelas Sutopo.

Sutopo menambahkan; dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah korban meninggal dunia dan hilang akibat bencana pada tahun 2018 ini paling besar sejak 2007. Jumlah kejadian bencana, kemungkinan hampir sama dengan jumlah bencana tahun 2016 dan 2017 yaitu 2.306 kejadian bencana dan 2.391 kejadian bencana. Namun dampak yang ditimbulkan akibat bencana pada 2018 sangat besar.

“Selama tahun 2007 hingga 2018, kejadian bencana besar yang menimbulkan korban banyak adalah pada tahun 2009, 2010 dan 2018. Pada tahun 2009 tercatat 1.245 kejadian bencana. Terjadi gempa cukup besar di Jawa Barat dan gempa di Sumatera Barat. Dampak bencana selama tahun 2009 adalah 1.767 orang meninggal dunia dan hilang, 5.160 orang luka-luka, dan 5,53 juta orang mengungsi dan terdampak bencana,”terang Sutopo.

Hasil survey BNPB menyatakan bahwa Tingkat kesiapsiagaan masyarakat dan pemda masih rendah dalam menghadapi bencana besar. Ini dibuktikan berdasarkan polling bencana, ternyata 77% menyatakan belum siap, 14% menyatakan cukup siap, dan 9% menyatakan siap.

Mitigasi bencana, kesiapsiagaan menghadapi bencana, dan pengurangan risiko bencana masih perlu terus ditingkatkan. Pengurangan risiko bencana harus dimaknai sebagai investasi pembangunan nasional.

Sosialisasi dan pendidikan kebencanaan harus ditingkatkan. Masih banyak masyarakat yang belum paham ancaman bencana dan antisipasi yang dilakukan. Pendidikan bencana perlu memasukkan dalam kurikulum pendidikan sejak SD-SMA. Ini sesuai pendapat masyarakat dari polling bencana. 97% menyatakan pendidikan bencana wajib dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan, sedangkan hanya 3% yang menyatakan tidak setuju

“Untuk membantu meningkatkan pengetahuan dan sosialisasi bencana, maka BNPB menerbitkan Buku Saku Menghadapi Bencana. Di dalam buku ini disampakan hal-hal yang mendasar yang perlu diketahui oleh masyarakat, baik ancaman bencana maupun tips-tips menghadapi bencana,”ungkap Sutopo Nugroho. (*/humas BNPB)