Pemerintah NTT Dorong Produk SMK Masuk & Memenuhi Kebutuhan Pasar

78 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali menghadirkan kegiatan Gebyar SMK bertempat di Alun-alun I.H. Doko yang dilaksanakan mulai tanggal 7—10 Mei 2019. Kegiatan tersebut juga dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2019.

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat turut hadir membuka kegiatan Gebyar SMK tersebut pada Selasa, 7 Mei 2019. Kehadiran gubernur didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Drs. Benyamin Lola,M.Pd, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Drs. Sinun Petrus Manuk beserta Kepala Biro Humas dan Protokol Dr.Jelamu Ardu Marius M.Si serta Forkopimda Provinsi NTT.

Usai disambut dengan tarian adat serta aksi drum band, Gubernur Viktor bersama rombongan langsung mengunjungi stand-stand yang disiapkan oleh para peserta dari 26 SMK Se-NTT.

Gubernur Viktor mengatakan perlunya tindakan untuk memasarkan produk yang dihasilkan lembaga pendidikan kejuruan seperti SMK.

“Kita harus mendorong semua produk SMK ke pasaran. Baiknya masyarakat juga mengenal produk anak SMK kita. Hasil karya putra-putri daerah NTT”, ujarnya.

“Kita juga menginginkan produk tersebut dapat digunakan oleh masyarakat luas. Saya kira dengan begitu maka produk-produk SMK juga bisa berguna dan diminati. Tadi, kita lihat ada banyak sekali dari tata boga, busana, teknis mesin, hingga kriya kayu dan tekstil. Semuanya akan kita dorong, supaya seluruh industri pariwisata yang ada di NTT ini bisa mempergunakan hasil karya anak-anak SMK ini”, jelasnya.

Ia juga menambahkan perlunya melakukan fasilitasi yang lebih baik kedepannya bagi para siswa SMK.

“Untuk kedepannya kita akan memfasilitasi dengan baik, memacu skill dan kemandirian mereka, sehingga apa yang mereka pelajari bisa menjadi inovasi-inovasi yang lebih baik dan mutunya pun dapat diaku”, tambahnya.

Gubernur Viktor juga memotivasi para siswa SMK untuk dapat memiliki keyakinan atas apa yang dipelajari dan apa yang dapat dihasilkan, agar nantinya bisa dikembangkan menjadi produk-produk yang mampu mengisi kebutuhan pasar dan juga menjadi lapangan pekerjaan untuk turut membangun perekonomian NTT.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Drs.Benyamin Lola,M.Pd., ketika menyampaikan sambutan gubernur mengatakan, penyelenggara pendidikan di Nusa Tenggara Timur harus mampu membekali peserta didik dengan kemampuan dan kecakapan soft skill, agar lulusan SMK memiliki kreativitas dan karakter yang tangguh, mandiri, bertanggungjawab, kreatif dan berjiwa wirausaha.

“Gebyar SMK ini sebagai suatu even yang dapat mendorong motivasi dan produktivitas siswa, untuk mampu belajar dan siap bekerja secara optimal, guna menghasilkan produk-produk Inovatif Entrepreneurship. Membentuk pola pikir atau mindset siswa, agar berperilaku hidup produktif dan mengurangi perilaku hidup konsumtif”, jelas Benyamin.

“Sesuai dengan tema Gebyar SMK kali ini yakni Kreativitas Menyongsong Revolusi Industri 4.0, maka harus kita tandai dengan pemanfaatan IT yang besar pada berbagai bidang. Kita juga harus terus menerus meningkatkan kemampuan belajar dan keterampilan. Harus sesuai dengan kebutuhan era industri 4.0” tambahnya.

Benyamin juga mengatakan pentingnya siswa SMK untuk mempunyai daya saing yang kuat, sekaligus membuktikan bahwa siswa SMK pun turut mampu untuk mengisi dan menciptakan lapangan kerja. (*)

Sumber berita (*/ Biro Humas dan Protokol Pemprov NTT)
Editor (+rony banase)

Kemenko Polhukam ‘Take Down’ Akun Media Sosial Yang Melanggar Aturan

74 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menko Polhukam, Wiranto menjelaskan mengenai kondisi pasca pemilu. Dikatakannya, sekarang ini banyak aksi-aksi apakah itu fisik, apakah lewat media cetak, media elektronik dan medsos yang hiruk pikuk. Namun secara khusus Menko Polhukam menyoroti medsos (media sosial)

Dikatakan Menko Polhukam Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa, 7 Mei 2019 bahwa sebelumnya sudah ada kurang lebih puluhan juta akun yang tumbuh di Indonesia dan diantara puluhan juta akun itu kira-kira sudah 700 ribu akun yang di take down (dihentikan) oleh Kemenko Polhukam karena mengandung ujaran kebencian, mengandung radikalisme, mengandung pornografi, hasutan-hasutan dan sebagainya.

“Namun sayangnya, tindakan yang dilakukan pemerintah itu belum menimbulkan efek jera”, tutur Wiranto

Lanjut Wiranto dengan tegas, Oleh karena itu, pemerintah akan lebih tegas lagi men-take down medsos yang nyata-nyata sudah menghasut, melanggar hukum dan sebagainya, sehingga jangan dicampuradukkan oleh media cetak.

“Kalau media cetak ada aturanya, ada dewan pers yang akan menegur. Kemudian media elektronik juga sudah ada Komisi Penyiaran Indonesia yang akan memberikan teguran-teguran kalau melanggar hukum sehingga jangan di sama ratakan”, kata Wiranto

Selain itu, Sebut Wiranto, Ada yang mengatakan Pak Wiranto kembali ke Orde Baru, bukan!, makanya saya katakan jelas dulu permasalahannya baru komentar. Tapi kalau medsos, ujaran kebencian, cemoohan, fitnah, bahkan ajakan-ajakan untuk memberontak kita biarkan, bagaimana wajah Indonesia?

“Kalau akun-akun yang tidak jelas juntrungan itu kemudian membakar masyarakat, membuat takut masyarakat, membuat masyarakat khawatir, mengancam masyarakat, masa kita biarkan. Inilah yang kemudian saya katakan pemerintah tidak akan segan-segan menutup itu, men-take down dan sudah kita laksanakan”, terang Menko Polhukam Wiranto.

Pemerintah Akan Bentuk Tim Bantuan Bidang Hukum Nasional

Saat bersamaan, Wiranto membantah akan membentuk tim nasional namun tim bantuan di bidang hukum yang akan membantu langkah-langkah koordinasi dari Kemenko Polhukam.

“Tim ini akan membantu Kemenko Polhukam dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi dan pengendalian masalah-masalah hukum dan keamanan nasional”, jelasnya

Menko Polhukam mengatakan bahwa ia sudah bertemu dengan para profesor, para doktor dari berbagai universitas di Indonesia. Menurutnya, mereka juga mempunyai empati terhadap tugas-tugas yang diemban pemerintah dan juga memiliki kepedulian kepada nasib negeri ini.

Selain itu, para pakar hukum ini juga sudah gerah melihat banyak aktifitas-aktifitas yang seharusnya sudah masuk kategori melanggar hukum dan seharusnya ditindak, tapi sekarang karena banyak tentu saja tidak mudah, dengan waktu yang sangat singkat untuk memilah-milah mana yang melanggar hukum dan mana yang tidak.

“Nah kita perlu tim bantuan itu, bukan berarti secara formal dan secara organisasi kemudian kita abaikan, tidak!. Pemerintah punya lembaga-lembaga hukum yang sudah formal dalam ketata negaraan Indonesia, ada Kejaksaan, ada Kepolisian, apalagi ada MA dan sebagainya,” kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa, 7 Mei 2019.

“Tapi kan urusannya lain. Ini urusannya untuk menilai dari masyarakat ke masyarakat, ini kan dari masyarakat. Masyarakat yang punya pemahaman masalah hukum, masalah intelektual, saya ajak ‘Ayo Anda nilai sendiri aktifitas yang seperti ini sudah melanggar hukum atau tidak’. Kalau mereka mengatakan melanggar hukum, oke kita bertindak, kita kompromikan. Kalau kita langsung tindak, tindak, tindak, nanti dituduh lagi kalau pemerintahan Jokowi diktator, kembali Orde Baru”, sambungnya.

Menko Polhukam menjabarkan, tim yang dibentuk ini bukan badan hukum yang menggantikan lembaga hukum lain. Tim ini akan membantu Kemenko Polhukam untuk meneliti hingga mendefinisikan kegiatan yang melanggar hukum.

“Ini bukan badan hukum nasional mengganti lembaga hukum yang lain, tapi merupakan satu tim perbantuan para pakar hukum untuk membantu Kemenkopolhukam, untuk meneliti, mencerna, mendefinisikan kegiatan-kegiatan yang sudah nyata-nyata melanggar hukum”, ujar Menko Polhukam Wiranto.

Lanjutnya, Tapi intinya ini semua untuk masyarakat, semua ini kita lakukan untuk agar masyarakat tenang, damai, pada saat bulan suci ramadan ini dapat melaksanakan ibadah dengan tenang, damai, tanpa ada hiruk pikuk politik yang terkadang membuat mereka resah, ketakutan.

“Ini kita buat sedemikian rupa agar negara kita tegak, agar Pancasila masih diakui, agar Bhineka Tunggal Ika terjaga dan UUD 1945 masih dihormati”, pungkasnya. (*)

Sumber berita (*/Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Himprosma Unimor Gelar Lomba Cepat Tepat Matematika

156 Views

Kefa-TTU, Garda Indonesia | Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika (Himprosma) pada Universitas Negeri Timor (Unimor) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), menggelar kegiatan Lomba Cepat Tepat Matematika (LCTM).

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan minat dan bakat para pelajar tingkat SLTP dan MTS Se-Daratan Timor di bidang Ilmu Pendidikan Matematika tersebut, dilaksanakan di Aula Serba Guna Unimor sejak tanggal 7—9 Mei 2019.

Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan LCTM, Simon Snoe melalui Sekretaris Panitia, Aris Bantaika, pada Selasa 7 Mei 2019, menjelaskan, kegiatan yang bertemakan “Dengan LCTM kita dapat mengaktualisasikan dan menciptakan model belajar matematika yang menyenangkan, kompetitif dan sportif”, memperebutkan Piala Bergilir yang pada tahun 2018 lalu diraih oleh SMP Saint Vianey dari Soe Kabupaten TTS.

Suasana Lomba Cepat Tepat Matematika

Aris Bantaika menjelaskan, kegiatan tersebut melibatkan 9 (sembilan) perwakilan Sekolah Sedaratan Timor, khusus SLTP dan MTS, diantaranya SMPK St. Theresia dari Kota Kupang, SMPN 3 Kupang Timur Kabupaten Kupang, SMP Sint Vianey dari Kabupaten TTS, SMP St. Aloysius Niki-Niki dari Kabupaten TTS, SMPK Putri St Xaverius dan SMPN 1 Kefamenanu dari Kabupaten TTU, SMN 1 dan SMPN 1 Kabupaten Belu, serta SMPN 1 dari Malaka Tengah.

“Jumlah regu yang terdaftar sebanyak 16 Regu dengan masing-masing peserta sebanyak 3 (tiga) dan dengan jumlah peserta sebanyak 48 orang”, ujar Aris

Lebih lanjut Aris Bantaika didampingi Mantan Ketua HMP Himprosma Tahun 2018, Yuvenalis Kewa Ama, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Himprosma yang merupakan wadah resmi di bawah naungan Program Studi Matematika Fakultas Ilmu Pendidikan Unimor.

“Untuk tahun, 2019 ini, merupakan kegiatan kali ke-12 dan kali ini peserta lebih meningkat karena melibatkan sekolah SMP dan MTS. Tahun ini ada tambahan 2 (dua) kabupaten yaitu dari Kabupaten Kupang dan Kota Kupang”, jelasnya.

Disinggungnya pula, hadiah yang dipersiapkan yakni, Juara Pertama mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp. 3,5 juta ditambah Piala Bergilir dan Piala Tetap, Juara Kedua mendapatkan uang pembinaan Rp. 3 juta rupiah dan piala tetap, Juara Harapan Satu mendapatkan uang pembinaan Rp. 2,5 juta, dan Juara Harapan Dua mendapatkan uang pembinaan Rp. 2 juta rupiah dan piala tetap.

“Harapan kita, melalui kegiatan ini bisa membina adik-adik di bidang metematika agar bisa mendidik dan mengedukasi peserta didik agar menjunjung tinggi nilai sportivitas. Selain itu, meningkatkan minat dan bakat di bidang matematika serta terus belajar dan mencintai matematika. Tidak hanya itu, lomba ini dapat mengeksiskan dunia pendidikan yang lebih luas baik bidang keguruan matematika di universitas daerah TTU, dan provinsi hingga pusat”, pungkas Bantaika diamini Yuvenalis Kewa Ama. (*)

Penulis (*/Apson Benu)
Editor (+rony banase)

Hari Pertama, 8 Kab di NTT Papar Hasil Perolehan Suara Pemilu 2019

77 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, mulai digelar pada Selasa, 7 Mei 2019 pukul 09.00 WITA di Aula Sahid T More Hotel Kupang, dibuka oleh Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi dan dihadiri oleh Wakapolda NTT, Brigjen Pol Joni Asadoma dan Unsur Forkompinda NTT

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar mulai tanggal 7—10 Mei 2019 pukul 09.00—18.00 WITA di Hotel Sahid T More Kupang

Ketua KPU NTT, Thomas Dohu, menyampaikan apresiasi yang tulus kepada seluruh pihak, terutama kepada Pemprov NTT, Pemda/Pemkot, Kecamatan, Kelurahan/Desa sampai pada tingkat RT/RW dan terima kasih kepada pihak keamanan

“Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang dengan caranya masing-masing telah menyukseskan Pemilu Serentak 17 April 2019”, ujar Thomas Dohu.

Kemudian, Proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 dibuka secara resmi setelah memenuhi kuorum oleh Ketua KPU NTT, Thomas Dohu sekitar pukul 10.45 WITA yang diikuti oleh saksi dari 11 partai politik yakni PKB, Gerindra, PSI, Nasdem, Demokrat, Perindo, PAN, Golkar, Partai Berkarya, PDIP, dan PKPI

Sementara itu, Untuk saksi DPD terdapat 11 saksi calon DPD yang menyampaikan mandat sedangkan Saksi Pasangan Calon Presiden 01 dan 02 lengkap

Sesuai jadwal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi untuk 8 kabupaten yang telah hadir yakni Manggarai Timur, Sabu Raijua, Sumba Tengah, Rote Ndao, Sumba Tengah, Belu, Sumba Timur, Malaka, dan Nagekeo.

Sebelumnya dibacakan Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 Tingkat Provinsi NTT, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan hasil rekapitulasi perhitungan suara dari Kabupaten Manggarai Timur.

Penulis dan editor (+rony banase)

Gunung Sinabung Kembali Erupsi, Tinggi Kolom Erupsi Capai 2 Ribu Meter

60 Views

Karo–Sumut, Garda Indonesia | Gunung Api Sinabung yang berada di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara kembali mengalami erupsi pada Selasa, 7 Mei 2019 pukul 07.48 WIB. Tinggi kolom abu teramati mencapai sekitar 2.000 meter. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat bahwa kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur dan tenggara.

PVMBG memonitor bahwa erupsi terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 120 mm dan durasi sekitar 42 menit 49 detik. Hujan abu cukup tebal saat erupsi dan distribusi abu vulkanik mengarah ke barat daya dari puncak gunung.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho menyampaikan bahwa hujan abu vulkanik jatuh di beberapa desa sekitar Gunung Sinabung dengan cukup tebal.

“Masyarakat tidak panik menyikapi erupsi Gunung Sinabung karena telah banyak belajar dengan erupsi-erupsi yang berlangsung sebelumnya. Masyarakat telah memahami daerah yang berbahaya daerah luncuran awan panas”, ujar Sutopo

Dampak Abu Vulkanik Gunung Api Sinabung

Sambungnya, Apalagi ribuan masyarakat sekitar Gunung Sinabung yang tinggal di zona merah telah direlokasi.

Sutopo menambahkan, berdasarkan pantauan distribusi abu vulkanik, PVMBG telah mengeluarkan Volcano Observatory Notice for Aviation (VONA) atau notifikasi terkait dengan aktivitas penerbangan. Notifikasi yang dikeluarkan berstatus warna oranye (Orange).

“Ini berarti aktivitas gunung api berpotensi membahayakan penerbangan. VONA yang diperbaharui akan dikeluarkan apabila kondisi telah berubah secara signifikan atau perubahan status warna terjadi”, terang Sutopo

Saat ini Gunung Api Sinabung berada pada status level IV atau ‘Awas.’ Rekomendasi yang dikeluarkan oleh PVMBG – Badan Geologi yaitu masyarakat atau pengunjung agar tidak melakukan aktivitas di dalam radius 3 km untuk sektor Utara – Barat, 4 km untuk sektor Selatan – Barat, dan dalam jarak 7 km untuk sektor Selatan – Tenggara, di dalam jarak 6km untuk sektor Tenggara – Timur serta di dalam jarak 4 km untuk sektor Utara -Timur.

Di samping itu, Badan Geologi mengimbau masyarakat yang bermukim di sepanjang aliran sungai yang berhulu di Gunung Sinabung agar mewaspadai potensi banjir lahar terutama pada saat terjadi hujan lebat. (*)

Sumber berita (*/Humas BNPB)
Editor (+rony banase)

Wagub Josef : ‘Kami Menolak Dengan Keras Label Wisata Halal Masuk Ke NTT!’

112 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Kini, bermunculan banyak reaksi dan dikotomi yang terjadi di tengah masyarakat yang menanggapi Wacana Wisata Halal yang menurut rencana akan dikembangkan hingga ke Wisata Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef Nae Soi kepada awak media usai membuka Rapat Penguatan Kelembagaan BPBD tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Hotel Neo Aston Kupang, Senin, 6 Mei 2019, mengatakan bahwa sederhana sekali kalo halal berarti ada haram

“Jangan bikin dikotomi yang engak-engak di NTT ini, kalo kita telah menerapkan Lakum Dinukum Waliyadin dan saling menghormati itu sudah pasti. Kita di Indonesia ada toleransi”, tegas Wagub Josef

Selebihnya, Wagub Josef menekankan untuk tidak merusak tatanan toleransi karena jika dilihat pada toleransi dogmatis mengatakan bahwa keyakinan saya tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun tapi saat berada tatanan lain maka lahirlah toleransi civilius

“Jadi jangan merusaklah”, pinta Josef Nae Soi sambil didampingi oleh Kabiro Humas, Marius Ardu Djelamu

Kemudian Wagub Josef yang pernah menjadi Duta Besar ini menegaskan sekali lagi

“Jadi kami menolak dengan keras label pariwisata halal masuk ke NTT”, ucapnya

Dan dengan ketegasan sebagai pemimpin di daerah yang telah tercipta suasana kehidupan masyarakat yang serasi, seimbang dan selaras, Wagub Josef Nae Soi juga mempertanyakan kenapa harus ada label halal dan haram?

Menurutnya, selama ini saudara-saudara kita yang muslim dan kristen tidak ada masalah; karena dengan adanya label halal dapat menyebabkan stres, stroke, dan stop

Wagub Josef Nae Soi juga menyampaikan bahwa Viktor (Gubernur NTT, red) dan Josef (Wagub NTT, red) akan berada paling depan

“Kami ini orang pusat, Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dilantik oleh Presiden sebagai wakil pemerintah pusat. Orang pusat datang di NTT harus melalui Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, kalo tidak kami usir”, tandas Wakil Gubernur NTT ini dengan nada tegas.

Sebelumnya, Sosialisasi Pengembangan Pariwisata Halal Labuan Bajo di Sylvi Resort, Labuan Bajo, Provinsi NTT, (Selasa, 30 April 2019) oleh Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kemenpar, Dadang Rizki Ratman mengatakan Indonesia telah ditetapkan sebagai destinasi wisata halal atau halal tourism terbaik dunia 2019 oleh standar Global Muslim Travel Index (GMTI).

Kemenangan Indonesia di GMTI 2019 dan besarnya pengaruh potensi wisata halal kemudian mulai melirik beberapa wilayah di Indonesia, wilayah tersebut antara lain Sumatra Utara, Malang, Gorontalo termasuk Labuan Bajo.

Penulis dan editor (+rony banase)

BPS NTT: Ekonomi NTT Triwulan l-2019 Tumbuh 5,09 persen

68 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan l-2019 mencapai 24,83 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 16,23 triliun.

Beberapa catatan peristiwa selama triwulan I-2019 sebagai berikut :

  • Jumlah tamu menginap pada hotel bintang selama triwulan I mencapai 81.521 orang turun dibanding triwulan IV 2018 sebanyak 104.916 orang;
  • Jumlah penumpang angkutan udara tiba di NTT Triwulan I-2019 sekitar 383.000
    berkurang dibanding dengan triwulan sebelumnya mencapai 509.000 orang;
  • Deflasi pada bulan Februari dan Maret 2019 disebabkan adanya penurunan indeks harga;
  • Adanya penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah di beberapa kabupaten/kota yang mendorong peningkatan layanan kesehatan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, Maritje Pattiwaellapia kepada awak media massa dan perwakilan instansi terkait di Ruang Teleconference BPS NTT , Senin, 6 Mei 2019 pukul 12.00 WITA—selesai, mengatakan Ekonomi NTT Triwulan l-2019 tumbuh sebesar 5,09 persen dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun 2018 (year on year) sedangkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional 5,07 persen

“Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,58 persen, disusul oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,52 persen dan Industri Pengolahan sebesar 9,22 persen”, ujar Maritje

Lanjutnya, Perekonomian NTT pada triwulan I-2019 masih disokong oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 26,83 persen, selanjutnya diikuti oleh Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar dengan kontribusi sebesar 13,66 persen dan Lapangan Usaha Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil-sepeda Motor sebesar 11,62 persen

“Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor yang bertumbuh sebesar 19,89 persen”, jelas Maritje

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2019 dibandingkan terhadap Triwulan IV-2018 (quartal to quartal), maka perekonomian NTT triwulan I-2019 mengalami kontraksi dengan mengalami penurunan atau pertumbuhan sebesar -5,62 persen.

“Dari sisi pengeluaran komponen konsumsi rumah tangga tinggi karena kita tahu bersama adanya perayaan Natal dan Tahun Baru 2019 yang mendorong orang untuk berbelanja; meningkatnya pertumbuhan lembaga non profit seperti organisasi politik yang mendorong pengeluaran anggaran untuk kegiatan kampanye dan realisasi belanja APBN & APBD triwulan I-2019 sedikit lebih rendah dari Triwulan IV-2018”, ungkap Maritje

Sedangkan dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Keuangan sebesar 2,89 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRT) sebesar 2,97 persen.

Penulis dan editor (+rony banase)

Kirab Obor Paskah Nasional 2019,Bakal Dideklarasi ‘Women as Peace Maker’

77 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise bersama dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan melakukan pelepasan Kirab Obor Paskah Nasional 2019 menuju Tanah Poso, Minggu, 5 Mei 2019 petang di Balaikota Jakarta.

Kirab Obor Paskah Nasional 2019 ini akan dibawa menuju Tanah Poso dan tiba di puncak acara pada tanggal 10 Mei 2019. Obor ini merupakan simbol persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sesuai dengan tema yang diambil pada tahun ini yaitu “Peace and Harmony” atau Perdamaian dan Kerukunan.

“Saya selaku Ketua Umum Perayaan Paskah Nasional 2019 sangat senang dan mengapresiasi sambutan hangat Pemerintah Provinsi Jakarta dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Dengan adanya dukungan dari pemerintah kami yakin hal baik ini akan mampu mewujudkan perdamaian dan kerukunan bangsa Indonesia terutama bagi perempuan dan anak. Sehingga tidak ada lagi diskriminasi dan pertikaian akibat perbedaan agama, ras, suku, dan bahasa,” ujar Menteri Yohana

Menteri Yohana menambahkan nantinya dalam acara puncak Perayaan Paskah Nasional 2019 di Poso, akan ada deklarasi Women as Peace Maker atau Perempuan sebagai Pembawa Kedamaian di Poso.

“Pada acara puncak kami akan menggerakan dan mengumpulkan perempuan dan anak di Poso. Sebab kita harus membuktikan pada bangsa ini bahwa perempuan merupakan pembawa kedamaian, baik bagi keluarga, lingkungan, dan bangsa,” tegas Menteri Yohana.

Ajak Menteri Yohana, Mari kita sebarkan semangat kirab obor ini sebagai simbol kesatuan, kerukunan, dan perdamaian bangsa.

“Saya berharap seluruh perempuan juga ikut aktif berpartisipasi dalam perayaan paskah nasional 2019 di Poso nanti. Deklarasi perempuan sebagai pembawa kedamaian nanti sekiranya dapat dijadikan titik balik pembuktian kontribusi perempuan untuk kesatuan bangsa Indonesia”, tutup Menteri Yohana.

Sedangkan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menyampaikan penghargaan dan terima kasih karena pada tahun ini telah memilih Balai Kota DKI Jakarta sebagai tempat hadirnya kirab obor paskah nasional 2019.

“Tentunya kami menyambut baik Kirab Obor Perayaan Paskah Nasional 2019 yang sore hari ini tiba di balaikota Jakarta, kemudian akan diteruskan perjalanannya menuju Poso. Kami selaku pemprov DKI akan selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang bisa mempererat persatuan, meningkatkan suasana perdamaian baik ditingkat di Ibu Kota Jakarta maupun tingkat Nasional,” tambah Anies.

Pada kesempatan yang sama Panitia Paskah Nasional, Pdt. Dr. A. Stephard Supit mengatakan Perayaan Paskah Nasional yang dimulai pada tahun 2005 ini sejak awal sudah mendapatkan sambutan yang positif dari pemda DKI dan sampai sekarang pun masih sama.

“Perayaan paskah nasional ini, disamping kita melakukan ibadah paskah tetapi ada pesan yang terselip di dalamnya, yakni menciptakan menciptakan perdamaian dari kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia terutama melalui perempuan, sebab perempuan merupakan pembawa kedamaian,” ujar Pdt. Stephard (*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Bersama Mengawal NKRI