Partai Hanura Targetkan 14 Kursi dan Gapai Kursi Ketua DPRD NTT

28 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id – Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) NTT dibawah kepemimpinan Drs Refafi Gah, SH, Mpd yakin semua proses pecalonan anggota DPRD NTT telah dilaksanakan sesuai aturan dan semua dokumen persyaratan pencalonan anggota DPRD Prov NTT telah memenuhi syarat KPU

“Target Partai Hanura akan memperoleh 14 (empat belas) kursi dari 8 Dapil masing masing 1 kursi dan beberapa Dapil 2 kursi “, jelas Refafi Gah saat diwawancara oleh awak media, Selasa/17 Juli 2018 malam.

Partai Hanura mendaftar ke KPU Prov NTT pada Selasa/17 Juli 2018 pukul 18.05 wita, Ketua Hanura didampingi Sekretaris Siprianus Pokaritan, para pengurus DPW dan para Bacaleg Hanura diterima oleh Ketua KPU NTT, Maryanti Luturmas Adoe dan Komisioner memeriksa kelengkapan formulir administrasi pendaftaran bacaleg (bakal calon legislatif) DPRD Prov NTT.

Saat menerima berkas pendaftaran dari Partai Hanura NTT, KPU NTT menegaskan kembali bahwa Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura yang dinyatakan sah adalah yang dinyatakan sah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor:N.HH /01/AH.11.01.2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat masa bhakti 2015-2020 dengan Ketua Umum Usman Sapta dan Sekretaris Umum Hery Lontung Siregar

“Sehingga kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah yang sah adalah yang ditandatangani oleh Ketua Umum Usman Sapta dan Sekretaris Umum Hery Lontung Siregar “, jelas Komisioner KPU Thomas Dohu

“Semua dokumen ada dan sah, sehingga kami akan memberikan tanda terima kepada Partai Hanura “, tegas Ketua KPU Prov NTT, Maryanti Luturmas Adoe.

Dari 8 (delapan) Daerah Pemilihan (Dapil) yakni Dapil 1 (Kota Kupang) memenuhi kuota perempuan 35% , Dapil 2 (Kab Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua) kuota perempuan 42,86%, Dapil 3 (Sumba) kuota perempuan 30% , Dapil 4 (Manggarai) kuota perempuan 30%, Dapil 5 (Ende,Sikka,Ngada,Nagekeo) kuota perempuan 36,36%, Dapil 6 (Flotim,Lembata,Alor) kuota perempuan 42, 86%, Dapil 7 (Belu & TTU) kuota perempuan 37,5% dan Dapil 8 (Timor Tengah Selatan) kuota perempuan 33,33%. (+rb)

16 Juli 2018 – Hari Terakhir Kepemimpinan Frans Lebu Raya

14 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id – Senin/16 Juli 2018 merupahkan hari terakhir Gubernur 2 (dua) Periode, Drs. Frans Lebu Raya mengakhiri tugas sebagai Gubernur NTT. Selama 10 (sepuluh) tahun memimpin Nusa Tenggara Timur sejak 2009 menjadi Gubernur, Frans Lebu Raya banyak membuat perubahan dan peningkatan bagi NTT.

NTT yang semula dikonotasikan sebagai “Nasib Tidak Tentu” perlahan beranjak menjadi “New Tourism Territory “ (Daerah Tujuan Wisata Baru).

“Pertandingan sudah usai”, celoteh Frans Lebu Raya

Kalimat tersebut diucapkan Frans Lebu Raya saat syukuran akhir masa jabatan dan perpisahan bersama para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gelanggang Olah Raga (GOR) Oepoi Kupang, 14 Juli 2018.

Tepat pada tanggal 16 Juli 2018 pukul 00.00 wita pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Frans Lebu Raya dan Benny Litelnoni akan mengakhiri masa tugas dan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terpilih Periode 2018-2023.
Frans Lebu Raya juga mengucapkan Selamat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terpilih Periode 2018-2023, Viktor B Laiskodat dan Josef Nae Soi

“Seluruh dukungan yang diberikan kepada kami, tidak bisa dibayar dengan apa apa, hanya dengan kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas “, ungkap Frans Lebu Raya

Benny Litelnoni saat menyampaikan sambutan terakhir sebagai wagub, menyampaikan bahwa sesuai tugas pokok dan fungsi Wakil Gubernur untuk membantu Gubernur yang sesuai sumpah jabatan dan akan berakhir pada pukul 00.00 tanggal 16 Juli 2018.

“Kami berharap agar semua jajaran terus berjuang dan bekerja keras mewujudkan NTT Lebih baik, Maju dan Sejahtera “, tandas Frans Lebu Raya menutup sambutan terakhirnya bersama Benny Litelnoni. (+rb)

Disparitas Kemiskinan Antara Kota & Desa di NTT Masih Tinggi

23 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id – Disparitas kemiskinan antara Kota dan Desa di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tinggi. Hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS), profil kemiskinan di NTT meski menunjukkan tren menurun (September 2017 21,37% turun 0,03 persen point menjadi 21,35% di Maret 2018) namun jumlah penduduk miskin meningkat/naik sekitar 7,4 ribu dalam periode Sept 2017 sebesar 1134,74 ribu menjadi 1142,17 ribu di Maret 2018.

Dengan prosentase disparitas/Jarak penduduk miskin menurut perkotaan-pedesaan Periode September 2017-Maret 2018 mencapai 21,35% dengan perbandingan periode Sept 2017 jumlah penduduk miskin di Kota sebesar 10,11% dan penduduk miskin di Desa sebesar 24,59%. Begitupun di Periode Maret 2018 penduduk miskin di Kota 9,94% dan di Desa 24,74%.

“Perlu kerjasama dan penerapan program untuk mengurangi prosentasi kemiskinan di desa “, tandas Kepala BPS NTT, Maritje Pattiwaellapia saat jumpa pers bersama stakeholder dan para awak media, Senin/16 Juli 2018 di Aula BPS NTT.

Kemiskinan secara Nasional sebesar 9,28% “Meski NTT menempati posisi ketiga termiskin di Indonesia, namun kalo melihat pola, kecenderungan alami penurunan “, ungkap Maritje.

Lebih lanjut Maritje menjelaskan, “Selama Sept 2017-Maret 2018 garis kemiskinan meningkat sebesar 2,35% yaitu dari Rp. 346.737 per kapita per bulan pada Sept 2017 menjadi Rp.354.898,- per kapita per bulan Maret 2018”.

Terkait komposisi garis kemiskinan, Maritje menuturkan bahwa peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan di NTT jauh lebih besar yakni 78,59% jika dibandingkan dengan peranan komoditi bukan makanan hanya sebesar 21,41% pada Maret 2018.

Berikut komoditi makanan berdasarkan jenis dengan kontribusi di daerah Kota yakni jenis komoditi beras 31,24%, Rokok kretek filter 8,77%, gula pasir 2,49%, kopi bubuk & instan (sachet) 2,11%, roti 2,09%, telur ayam ras 2,08%, tongkol/tuna/cakalang 1,99%, mie instan 1,69%, dan daun ketela pohon 1,44%

Sedangkan komoditi yang berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan di Desa diantaranya beras 41,29%, rokok kretek filter 5,33%, gula pasir 3,48%, jagung pipilan/beras jagung 3,38%, kopi bubuk/kopi instan (sachet) 3,02%, daun ketela pohon 2,80%, daging babi 1,97%, roti 1,73% dan mie instan 1,62%.

Adapun faktor faktor yang terkait dengan tingkat kemiskinan di NTT periode Sept 2017-Maret 2018 diantaranya

Pertama, Selama periode Sept 2017-Maret 2018 terjadi Inflasi umum sebesar 1,81% sedangkan periode Maret 2017-Maret 2018 terjadi Inflasi umum sebesar 2,25%.

Kedua, tingkat Kesejahteraan petani cenderung meningkat pada bulan Maret 2018 yang tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) NTT Maret 2018 sebesar 104,48 meningkat 1,48 poin jika dibandingkan periode Sept 2017 sebesar 103,00.

Ketiga, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTT pada Februari 2018 sebesar 2,98%. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian yakni sebesar 1,46 juta (58,63 persen).

Keempat, Gini Ratio Provinsi NTT pada Maret 2018 sebesar 0,351, turun 0,008 poin dari periode Sept 2017 yang sebesar 0,359

Kelima, Pada periode November 2017-Februari 2018, persentase rumah tangga penerima raskin/rastra atau BNPT sebesar 43,09%. (+rb)

Tolak Perkawinan Usia Dini Anak

15 Views

Jakarta,gardaindonesia.id – Satu lagi perkawinan usia dini anak kembali terjadi. Beredar melalui foto dan video di media sosial, kejadian ini memancing banyak respon masyarakat.

Sebelumnya diberitakan, mempelai pria (A) yang diketahui baru berusia 13 tahun dan mempelai perempuan (I) berusia 14 tahun warga Binuang, Kalimantan Selatan, melangsungkan perkawinan secara siri, atau tidak melalui KAU setempat.

Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sangat menyayangkan perkawinan anak yang kali ini terjadi di Desa Tungkap, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.

“Kita tidak boleh mentolerir dan harus menolak perkawinan usia anak, karena bukan merupakan kepentingan terbaik bagi anak”, tegas Menteri Yohana, Minggu/15 Juli 2018.

Pada kasus A dan I yang terlanjur melakukan perkawinan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah melakukan pendampingan serta upaya persuasif agar setidaknya pasangan ini menunda kehamilan terlebih dahulu.

Upaya ini dilakukan hingga kondisi fisik, terutama alat reproduksi dan kematangan emosional mereka sudah siap untuk mempunyai anak, karena secara psikologis usia anak belum matang untuk membangun keluarga.

“Pemerintah meminta komitmen para pemimpin daerah serta peran para tokoh masyarakat, agama dan masyarakat pada umumnya, untuk turut mencegah perkawinan anak terjadi,” terang Menteri Yohana.

Menteri Yohana menyebutkan, Kementerian juga akan mengupayakan pendampingan dan pemantauan terhadap pasangan tersebut, untuk mencegah kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga atau perceraian.

Selain itu, memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi seperti pendidikan dan kesehatan, serta tidak melakukan perkawinan yang diakui negara hingga usianya telah siap sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

“Masyarakat perlu disadarkan akan resiko yang akan dihadapi anak bila mengalami perkawinan anak. Adapun resiko tersebut antara lain melahirkan anak stunting, ketidakstabilan ekonomi, putus sekolah, rentan kekerasan dalam rumah tangga, perceraian hingga bahaya kematian pada ibu yang melahirkan terlalu muda,” jelas Menteri Yohana.

Yohana menambahkan, KemenPPPA terus mendorong revisi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar menaikkan usia perkawinan minimal 20 tahun untuk anak perempuan dan 22 tahun untuk anak laki-laki. Ketentuan batas minimal usia perkawinan harus dinaikkan untuk mencegah perkawinan anak terus terjadi. (PM PPPA + rb)

Sumber Foto: Tribun Bogor

Menteri Yohana Yembise : Kekerasan Bukan Penyelesaian Dari Tindak Kriminal

12 Views

Jakarta, gardaindonesia.id – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak kembali terjadi, tepatnya di Pangkalpinang, Bangka Belitung.
Seorang oknum polisi berinisial AKBP Y terbukti melakukan tindakan kekerasan terhadap seorang perempuan berupa penendangan dan pemukulan.

Video yang sudah viral di media sosial tersebut menimbulkan kecaman dari banyak pihak. Dalam video tersebut terlihat seorang ibu yang sedang menangis saat mendapat tendangan dan pukulan dari seorang laki-laki.

Pemukulan yang dilakukan oleh AKBP Y berawal dari dugaan kasus pencurian yang dilakukan oleh ibu dan anak dalam video tersebut.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise sangat menyesalkan kejadian tersebut.

“Pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak harus di hukum! “,tegas Yohana Yembise.

“Pencurian itu memang salah namun penyelesaian tindak kriminal tidak boleh dilakukan dengan main hakim sendiri, apalagi ada keterlibatan anak dalam kasus tersebut yang menjadi korban dari ajakan orang tuanya,” ujar Menteri Yohana.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat tiga macam pasal penganiayaan yang dapat menjerat pelaku penganiayaan antara lain; penganiayaan biasa (pasal 351 KUHP), penganiayaan ringan (pasal 352 KUHP) dan penganiayaan berat (pasal 354 KUHP) yang kemudian sanksi nya akan di tentukan dari hasil visum.
Adapun sanksi pidana penjara untuk pelaku pencurian yang paling lama 5 (lima) tahun sesuai yang tercantum dalam pasal 362 KUHP.

Menindaklanjuti kasus tersebut, Menteri Yohana sangat mengapresiasi tindakan Kepolisian yang telah mencopot jabatan dari AKBP Y dalam rangka pemeriksaan.

Aparat penegak hukum dalam hal Ini Kepolisian Republik Indonesia, selama ini bergandengan tangan menjadi mitra kami dalam melindungi perempuan dan anak di Indonesia, sesuai dengan salah satu tugas fungsi POLRI adalah pelindung dan pengayoman masyarakat.

Kejadian seperti ini harus menjadi perhatian kita bersama, karena masih ada saja oknum-oknum yang belum mempunyai kesadaran bahwa kekerasan bukanlah penyelesaian dari tindak kriminal.

“Saya berharap pelaku kekerasan tersebut segera diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga dengan Ibu pelaku pencurian yang telah melibatkan anaknya dalam perbuatan kriminal,” tutup Menteri Yohana. (PM PPPA + rb)

Keharuan & Tangisan Bahagia Seorang “Frans Lebu Raya”

18 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id – Wajah keharuan diselingi isak tangis seorang Frans Lebu Raya tak bisa disembunyikan saat mendengarkan ‘Lagu Gubahanku “ persembahan Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi NTT dalam acara Syukuran Akhir Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Drs Frans Lebu Raya dan Benny Litelnoni di GOR Oepoi, Jumat/13 Juli 2018.

Lirik lagu tersebut digubah sebagai persembahan ucapan Terima Kasih kepada seorang Frans Lebu Raya selama menjadi Gubernur NTT 2 (dua) periode dan kepada Benny Litelnoni yang membawa banyak perubahan terhadap Provinsi NTT.

Berikut petikan lirik lagu “Gubahanku” karya Broery Marantika

“Ku tuliskan lagu ini Kupersembahkan padamu Walau pun tiada indah Syair lagu yang ku gubah
Ku ingatkan kepadamu Akan janjimu padaku Hanyalah satu pintaku
Walau Apa yang terjadi
Jangan kau lupakan daku
Walau apa yang terjadi Tabahkan hatimu selalu Jangan sampai kau tergoda Mulut manis yang berbisa “

Isak tangis dan haru tak bisa disembunyikan oleh seorang Frans Lebu Raya, Sambil menyeka air mata yang menetes dengan sapu tangan. Sang isteri Adinda Lebu Raya juga ikut hanyut dalam ritme sukacita dan bahagia juga tak dapat menahan deraian air mata.

Bahagia dan sukacita juga dirasakan oleh ribuan orang yang ada di dalam Gedung Olah Raga (GOR) Oepoi Kupang.

Tampak Hadir Kapolda NTT, Dandrem 161/WS, Danlanud Kupang, Danlantamal, Gubernur BI Perwakilan Kupang, Kejati NTT, Kepala BIN NTT, Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Konsul Timor Leste, Kepala OJK NTT, Kepala BPK NTT, Kakanwil Hukum dan HAM NTT dan unsur Forkompinda NTT dan Kota Kupang.

Turut hadir juga Pengusaha Nasional James Riadi beserta Pengusaha lain dan Direksi Perusahaan Daerah NTT.

Ketua DPRD NTT,Anwar Pua Geno Apresiasi Frans Lebu Raya dan Benny Litelnoni

Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno, dalam sambutannya menyampaikan “Setiap Masa Ada pemimpin dan pemimpin ada masanya, sampaikan selamat dan apresiasi kepada Gubernur Frans Lebu Raya dan Wagub NTT Benny Litelnoni selama menjalankan tanggung jawab “.

Anwar Pua Geno juga mengucapkan Selamat kepada Gubernur NTT terpilih Viktor B Laiskodat dan Josef Nae Soi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Periode 2018-2023. (+rb)

Indonesia – Iran Kerjasama Prioritaskan Masalah Perempuan dan Anak

19 Views

Jakarta, gardaindonesia.id – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(PPPA), Yohana Yembise menerima jamuan makan malam Wakil Presiden Republik Islam Iran Bidang Wanita dan Urusan Keluarga, Y.M. Dr. Masoumeh Ebtekar di Kediaman Duta Besar Iran untuk Indonesia, Rabu/11 Juli 2018.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan sebelumnya pada 1 Mei 2018 terkait rencana kerjasama dalam upaya menangani masalah perempuan dan anak di kedua negara.

“Indonesia dan Iran sepakat bahwa ketahanan keluarga adalah kunci utama pencegahan masalah perempuan dan anak. Membangun ketahanan keluarga dapat dilakukan dengan mendorong para perempuan untuk menduduki jabatan strategis,” tegas Menteri Yohana yang saat itu didampingi Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Vennetia R. Danes.

Menteri Yohana menambahkan bahwa Pemerintah Iran mengapresiasi kebijakan Indonesia dalam melindungi perempuan dan anak. Diantaranya, pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, sebagai upaya pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

“Kami berencana melakukan kerjasama dengan Iran untuk berbagi pengalaman terbaik dalam melindungi perempuan dan anak. Serta saling mempelajari kemajuan masing-masing negara dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujar Menteri Yohana.

Wakil Presiden Republik Islam Iran Bidang Wanita dan Urusan Keluarga, Y.M. Dr. Masoumeh Ebtekar menceritakan capaian-capaian yang telah dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dan kesenjangan perempuan di negaranya. Diantaranya, membuat pusat layanan dan penanganan masalah perempuan dan anak yang siaga selama 24 jam. Menteri Yohana juga mengungkapkan ketertarikan Pemerintah Indonesia untuk mengadopsi sistem tersebut.

“Kami berencana untuk melakukan kerjasama dengan Iran kedepan, dalam berbagi pengalaman terbaik untuk melindungi perempuan dan anak. Kami juga akan saling mempelajari kemajuan di masing-masing negara untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak,” tutup Menteri Yohana. (PM PPPA +rb)

Ahok Dapat Bebas Bersyarat tapi Tidak Diambil, Kenapa?

17 Views

Jakarta, gardaindonesia.id – Setelah mendekam 1 tahun 2 bulan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, sebentar lagi bisa menikmati udara bebas. Ahok akan mendapatkan bebas bersyarat pada Agustus mendatang.

Kakak angkat Ahok, Nana Riwayatie, saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (11/7/2018), menyatakan, selama masa bebas bersyarat ini adiknya bisa bekerja selama 4 jam.

Meski demikian, Ahok tidak akan mengambil kesempatan ini untuk keluar sel. Ahok, kata Nana, akan tetap menjalankan hari-harinya di dalam tahanan.

“Ahok enggak mau ambil, riskan, takut. Sekarang dia juga lagi sibuk nulis,” jelas Nana.

Dia juga mengaku melarang Ahok keluar dari sel. Menurut Nana, bisa saja pihak-pihak yang tidak suka dengan Ahok, mencari jalan agar Ahok kembali mendekam di tahanan.

“Bahaya mba, bahaya, ditilang aja bisa 2 tahun lagi (di penjara). Riskan, ngeri,” ucap Nana. “Saya terutama, melarang (Ahok keluar sel). Bahaya,” tegas Nana.
Jalani Hukuman 1 Tahun 2 Bulan

Dia mengaku terakhir mengunjungi Ahok ke Mako Brimob saat mantan suami Veronica Tan itu berulang tahun, 29 Juni lalu. “Juni pas ultah mengunjungi Ahok sama semua teman-teman,” kata Nana.

Ahok mendekam ke Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat karena kasus penistaan agama, yang bergulir menjelang Pilkada DKI 2017.

Pada 9 Mei 2017, hakim memvonis Ahok hukuman 2 tahun penjara. Kini Ahok telah menjalani masa hukuman 1 tahun 2 bulan. Ahok juga mendapat remisi sehingga mendapatkan bebas bersyarat Agustus 2018. (Liputan6.com)

Sumber Foto :Katipol

Bersama Mengawal NKRI