Bene Hale : Pilih Pemimpin yang Rajin Baca Buku, bukan Kalkulator

405 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Anggota DPRD Belu dari fraksi Golkar, Benediktus Hale meminta kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang rajin membaca buku, bukan yang ke mana–mana hanya membawa kalkulator. Ia menjelaskan, bahwa pemimpin yang rajin membaca buku adalah yang pintar, cerdas, banyak mengerti tentang persoalan rakyat, dan mampu membawa rakyatnya menuju perubahan.

Penegasan ini disampaikan anggota DPRD Belu dua periode itu, di hadapan ratusan pendukung paket SEHATI ketika berorasi di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu, 21 November 2020.

Terkait nasib warga eks Timor- Timur, pensiunan pegawai Kantor Imigrasi Kabupaten Belu itu menuturkan, bahwa pemerintah Daerah Belu periode lalu tidak serius memperhatikan soal kesejahteraan para pengungsi. Padahal, menurutnya, di dunia ini tak seorang pun menginginkan hidupnya menjadi pengungsi.

Dikatakannya, warga eks Timtim tahun 1999 memilih datang ke Indonesia atas dasar rasa cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Tetapi, sampai di sini, tanah tidak ada, air juga beli. Karena itu, paket SEHATI hadir untuk menjawab persoalan itu. Tanggal 9 Desember, tusuk nomor 2, paket SEHATI, supaya orang jangan bilang kita tanah tidak ada, air kita beli. Cinta tanah air, tapi tanah tak punya, air beli. Termasuk saya, sampai sekarang masih beli air. Kita minta di pemerintah, buka kran angin saja yang keluar, air tidak ada. Tapi kampanye di mana – mana, mereka bilang berhasil menciptakan air bersih,” tandas Bene Hale yang juga salah satu warga eksodus tahun 1999 tersebut.

Ia juga menekankan bahwa, masyarakat jangan memilih pemimpin karena dibayar, melainkan memilih pemimpin yang pintar dan mengerti persoalan kesehatan rakyatnya. “Pilih paket SEHATI menuju perubahan, agar membawa Belu ini lebih sehat dan sejahtera, kurang lebih empat tahun ke depan. Pilih pemimpin yang banyak membaca buku, banyak mengerti masalah rakyat. Bukan pilih pemimpin yang ke mana – mana pakai kalkulator,” tuturnya tegas. (*)

Penulis: (*/Herminus Halek).

Gubernur VBL : Pertanian Lahan Kering di NTT Harus Membantu Pembangunan

36 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) mengatakan pengembangan sektor pertanian khususnya pertanian lahan kering harus ikut membantu pembangunan daerah. Hal tersebut diungkapkannya pada saat memberikan sambutan dalam Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana dengan Tema Pola Pertanian Lahan Kering Berkelanjutan yang dilaksanakan di Aula Gedung Rektorat Universitas Nusa Cendana pada Kamis, 26 November 2020.

“Pengembangan pertanian lahan kering tentunya sangat penting untuk turut membantu pembangunan provinsi ini. Tentu juga harus menggandeng pariwisata sebagai lokomotif utamanya. Sektor pertanian, peternakan, serta perikanan harus mampu menjadi suplai chain bagi pariwisata,” jelas Gubernur VBL.

Lanjut VBL, “Supply chain dari sektor-sektor tersebut harus bisa dihasilkan dari NTT sendiri bukan dari luar. Komoditi unggulan dari sektor pertanian lahan kering tentunya diharapkan juga mampu memenuhi kebutuhan pariwisata.”

Ia pun menambahkan, dalam hasil survei menunjukkan bahwa bila pandemi Covid-19 berakhir, maka destinasi pariwisata dengan atraksi alam dan budaya akan paling banyak dikunjungi. Tentunya, NTT akan dapat keuntungan karena atraksi alam dan budaya yang atraktif dan eksotis adalah ciri khasnya.

“Terima kasih kepada Kampus Undana yang sudah menyelenggarakan seminar ini dan tentunya saya berharap mahasiswa lulusan Fakultas Pertanian harus mampu menjadi pengusaha di sektor pertanian. Begitu pun dengan lulusan Fakultas Peternakan, Perikanan dan lainnya untuk menjadi pengusaha di bidangnya,” pinta Gubernur VBL.

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat saat memberikan sambutan dalam Seminar Nasional Fakultas Pertanian Undana Kupang

Selama ini, imbuh VBL, SDM lulusan sarjana yang ada di NTT masih memiliki pola pikir hanya mau untuk menjadi PNS. Setiap kali lulus dari kampus hanya tunggu lowongan PNS. Memang ada baiknya juga, namun kuota penerimaannya terbatas. Imbasnya adalah angka pengangguran yang tinggi. “Maka dari itu, lulusan sarjana pertanian harus bisa menjadi pengusaha di bidang pertanian. Itu sungguh luar biasa karena ilmu bukan hanya dipelajari namun juga bisa membantu di tengah masyarakat dan membantu untuk kemandirian dirinya sendiri,” tandasnya.

Sementara itu, Rektor Univesitas Nusa Cendana Prof. Ir. Fredik Benu, M.Si, P.hd mengatakan pengembangan pertanian lahan kering sebagai salah satu ujung tombak perguruan tinggi dan pemerintah dan masyarakat untuk membangun pertanian sekaligus menjawab persoalan yang ada.

“Terima kasih pada Bapak Gubernur yang sudah memberikan dukungan. Baru-baru ini juga beliau menghimpun para pimpinan perguruan tinggi yang ada di Timor, Sabu, Rote dan Alor bertekad bersama mewujudkan tanggung jawab pembangunan di tengah masyarakat melalui MoU yang ditandatangani bersama,” ujarnya.

Fred Benu menambahkan, perkuliahan di kampus kini tidak hanya mengajarkan teori pada mahasiswa, namun mengambil tanggung jawab mengatasi persoalan di masyarakat. (*)

Sumber berita dan foto (*/Meldo—Humas dan Protokol Setda NTT)
Editor (+rony banase)

Sanksi ‘Push Up’ bagi Pelanggar Protokol Kesehatan di Sabu Raijua

82 Views

Sabu Raijua, Garda Indonesia | Pemda Sabu Raijua memberlakukan sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan karena tidak memakai masker. Meski sebagai kabupaten yang bersih dari penyebaran Covid-19 atau Zona Hijau, namun tak melonggarkan para penduduk dan arus masuk orang ke Pulau Sejuta Lontar tersebut terhadap penerapan protokol kesehatan.

Kepada Garda Indonesia, Pjs. Bupati Sabu Raijua, Ir. Fredi Kapitan menyebutkan bahwa telah menghelat rapat dengan Forkopimda terkait penerapan protokol kesehatan. “Kami membicarakan terkait pilkada dengan memberi perhatian kepada penerapan protokol kesehatan Covid-19,” ujarnya pada Kamis sore, 26 November 2020 saat dihubungi untuk menjadi salah satu narasumber Webinar Persiapan Protokol Kesehatan Pilkada Serentak 9 Kabupaten di Provinsi NTT yang dihelat oleh IMO Indonesia DPW NTT.

Petugas di pintu masuk pelabuhan melakukan pemeriksaan penerapan protokol kesehatan

Lanjutnya, meski sebagai zona hijau, Pjs Bupati Sabu Raijua menegaskan bahwa tak mengabaikan penerapan protokol kesehatan, justru itu harus diperhatikan dan pada 3 (tiga) pintu masuk pelabuhan laut dan 1 (satu) bandar udara. “Jumlah kapal laut yang masuk cukup banyak, sehingga bekerja sama dengan penyedia kapal fery untuk menerapkan protokol kesehatan yakni memakai masker dan mencuci tangan,” urainya.

Bagi pelanggar protokol kesehatan (tidak memakai masker, red), imbuh Pjs. Bupati Sabu Raijua, dikenakan sanksi push up sebanyak 10 (sepuluh) kali. “Mereka (para pelanggar protokol kesehatan,red) usai melakukan push up, kami berikan masker untuk dipakai dan selanjutnya diberikan vitamin,” ungkapnya.

Sebelumnya, tandas Pjs. Bupati Sabu Raijua, pihaknya berencana memberikan sanksi membersihkan lingkungan, namun urung dilaksanakan.

Penulis dan Editor (+rony banase)
Foto (*/istimewa—Pemda Sabu Raijua)

Hari Guru 2020, Wali Kota Kupang Serahkan Bantuan Seragam

83 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Bertepatan dengan peringatan Hari Guru dan HUT PGRI ke-75, Wali Kota Kupang, Dr. Jefri Riwu Kore, menyerahkan bantuan pakaian seragam, tas dan buku tulis bagi siswa-siswi Sekolah Dasar (SD) se-Kota Kupang. Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada beberapa siswa di SD Inpres Oepoi, pada Rabu, 25 November 2020.

Saat penyerahan, Wali Kota Jefri didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Drs. Dumuliahi Djami, M.Si. dan jajarannya serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Kupang, Ernest S. Ludji, S.STP, M.Si.

Wali Kota Jefri saat penyerahan tersebut menyampaikan, bantuan berupa pakaian seragam, tas sekolah dan buku tulis ini bertujuan untuk menunjang keberhasilan proses belajar anak-anak peserta didik. Bantuan ini menurutnya merupakan bagian dari perjuangan Pemerintah Kota Kupang untuk memberikan kontribusi bagi anak-anak yang membutuhkan.

“Kita tidak hanya sekadar urus jalan dan taman saja, tapi juga ingin bantu saudara kita yang tidak mampu di tengah pandemi Covid-19 ini. Jangan sampai korbankan anak-anak yang butuh hanya karena segelintir orang yang sudah mampu,” ujar Wali Kota Jefri sembari mengungkapkan pada bulan Januari 2020, kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah mulai berjalan seperti biasa.

Wali Kota Kupang berpose bersama siswa-siswi penerima bantuan seragam

Wali Kota Jefri juga akan berusaha dan berjuang agar bantuan ini bisa menjadi program rutin setiap tahunnya. Namun, tentu rencana tersebut baru bisa terwujud jika mendapat dukungan dan persetujuan dari DPRD Kota Kupang. “Kalau dewan tidak setuju terpaksa program ini kita stop sampai di sini saja,” tambahnya.

Kepala Sekolah SDI Oepoi, Juliana Ludji, S.Pd. menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Kupang dan jajarannya yang sudah merancang program bantuan ini. Menurutnya bantuan pakaian seragam, tas sekolah dan buku tulis ini sangat membantu para siswa mereka terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu. Saat ini SDI Oepoi memiliki 613 orang siswa-siswi, yang terdiri atas 328 siswa dan 285 siswi.

Dukungan terhadap program bantuan seragam sekolah juga disampaikan Ibu Marselina Amalo Adi, orang tua siswa yang turut hadir pada kesempatan tersebut mendampingi anaknya. Atas nama para orang tua dan siswa dia menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Kupang yang sudah memberikan bantuan kepada anak-anak mereka. Diakuinya akibat pandemi Covid-19 ini, pendapatan yang mereka gapai jadi terbatas.

Karena itu, mereka sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah dan bantuan semacam ini bisa menjadi agenda rutin setiap tahunnya. “Kalau bisa jangan hanya bantuan seragam, tas dan buku tulis saja, tetapi anak-anak kami juga diberikan bantuan lainnya, seperti buku pelajaran supaya bisa belajar dari rumah,” pungkasnya. (*)

Sumber berita dan foto (*/Pkp_Ans)
Editor (+rony banase)

Semua Warga Belu Dipastikan Masuk Penerima Bantu Iur APBN

388 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | “Saya sudah bicara dengan wakil ketua komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena (saat kunjungan kerja di Belu, pada Jumat, 20 November 2020, red). Nanti semua orang Belu akan masuk di sini, Penerima Bantu Iur (PBI),” jelas Agus Taolin yang berpasangan dengan Alo Haleserens dari paket SEHATI, nomor urut 2.

Semua orang Belu akan dimasukkan dalam program kesehatan GRATIS pusat, Penerima Bantu Iur (PBI) dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) RI.

Demikian dikemukakan Calon Bupati Belu dari paket SEHATI, Agustinus Taolin saat orasi politik di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu, 21 November 2020.

Diuraikan lebih lanjut, bahwa PBI tersebut merupakan BPJS GRATIS, Kartu Indonesia Sehat (KIS) GRATIS tanpa tunggakan. Setiap tahun berobat GRATIS. Yang terjadi selama ini, sampai di rumah sakit disuruh membeli obat lagi. Itu yang paket SEHATI ingin wujudkan kepada semua warga Belu. “BPJS Penerima Bantu Iur dari APBN. Ini, tidak bayar sama sekali, GRATIS. Kartu itu dipakai dan berlaku sepanjang hidup, tidak usah ragu”, sebut Calon Bupati kelahiran Halilulik, (Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat), 11 Agustus 1960.

“Pilih bupati (dengan latar belakang, red.) dokter itu baik. Saya akan pantau secara rutin aktivitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. Obat ada atau tidak? Obat apa yang dikasih kepada orang sakit,” tandasnya.

Dikatakan Agus Taolin, ada juga BPJS bayar, Pekerja Bukan Penerima Upah. Ada sekitar 22.000 orang Belu yang masuk dalam BPJS mandiri. Kalau tidak bayar, pasti diblok. Kalau mau pakai, harus denda 1 orang 250 ribu per tahun.

Warga Belu, imbuh Agus Taolin, yang hingga saat ini belum ditanggung oleh pemerintah pusat itu yang berobat pakai KTP. Berobat pakai KTP dimaksudkan untuk melengkapi, menyempurnakan program berobat GRATIS pemerintah pusat. Hasilnya nanti, adalah seluruh masyarakat Belu berobat GRATIS. (*)

Penulis: (*/Herminus Halek)

KPK Tangkap 17 Orang Dugaan Korupsi Janji oleh Penyelenggara Negara

113 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) telah melakukan kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

“Bahwa dalam kegiatan tangkap tangan tersebut, KPK telah mengamankan 17 (tujuh belas) orang pada Rabu, 25 November 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di beberapa tempat, yaitu Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Tangerang Selatan, Depok dan Bekasi, ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam siaran persnya pada Rabu malam, 25 November 2020.

Adapun, ketujuh belas nama-nama tersebut adalah ; 1. EP selaku Menteri Kelautan dan Perikanan; 2. IRW selaku Istri EP ; 3. SAF selaku Stafsus Menteri KKP; 4. ZN selaku Dirjen Tangkap Ikan KKP; 5. YD selaku Ajudan Menteri KKP; 6. YN selaku Protokoler KKP; 7. DES selaku Humas KKP; 8. SMT selaku Dirjen Budi Daya KKP; 9. SJT selaku Direktur PT DPP; 10. SWD selaku Pengurus PT ACK; 11. DP selaku Pengendali PT PLI; 12. DD selaku Pengendali PT ACK; 13. NT selaku Istri dari SWD; 14. CM selaku staf Menteri KKP; 15. AF selaku staf Istri Menteri KKP; 16. SA selaku Staf Menteri KKP; 17. MY selaku Staf PT Gardatama Security.

Sebelumnya, terang Nawawi Pomolango, KPK, menerima informasi adanya dugaan terjadinya penerimaan uang oleh Penyelenggara Negara pada tanggal 21—23 November 2020, kemudian KPK kembali menerima informasi adanya transaksi pada rekening bank yang diduga sebagai penampung dana dari beberapa pihak yang sedang dipergunakan bagi kepentingan Penyelenggara Negara untuk pembelian sejumlah barang mewah di luar wilayah Indonesia.

Selanjutnya pada Selasa, 24 November 2020, Tim KPK bergerak dan membagi menjadi beberapa tim di area Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Tangerang Selatan, Depok dan Bekasi untuk menindaklanjuti adanya informasi dimaksud. Kemudian sekitar pukul 00.30 Wib, Tim langsung melakukan pengamanan di beberapa lokasi, di antaranya di Bandara Soekarno Hatta : EP; IRW; SAF; ZN; YD; YN;DES; SMT. dan di rumah masing-masing pihak : SJT; SWD; DP ; DD; NT; CM; AF; SA; MY.

Para pihak tersebut selanjutnya diamankan dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil tangkap tangan tersebut ditemukan ATM BNI atas nama AF, Tas LV, Tas Hermes, Baju Old Navy, Jam Rolex, Jam Jacob n Co, Tas Koper Tumi dan Tas Koper LV.

Bahwa pada tanggal 14 Mei 2020, EP selaku Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster, dengan menunjuk APS selaku staf khusus Menteri juga selaku Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas dan SAF selaku Staf Khusus Menteri sekaligus menjabat selaku Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas. Salah satu tugas dari Tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur.

Selanjutnya, pada awal bulan Oktober 2020, SJT selaku Direktur PT DPP datang ke kantor KKP di lt.16 dan bertemu dengan SAF. Dalam pertemuan tersebut, diketahui bahwa untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT ACK dengan biaya angkut Rp.1.800/ekor yang merupakan kesepakatan antara AM dengan APS dan SWD.

Maka, atas kegiatan ekspor benih lobster tersebut, PT DPP diduga melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total sebesar Rp.731.573.564. Selanjutnya, PT DPP atas arahan EP melalui Tim Uji Tuntas memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster/benur dan telah melakukan sebanyak 10 kali pengiriman menggunakan perusahaan PT. ACK.

“Berdasarkan data kepemilikan, pemegang PT ACK terdiri dari AMR dan ABT yang diduga merupakan nominee dari pihak EP serta YSA. Atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut, selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening AMR dan ABT masing-masing dengan total Rp.9,8 Miliar,” ungkap Nawawi Pomolango.

Selanjutnya pada tanggal 5 November 2020, diduga terdapat transfer dari rekening ABT ke rekening salah satu bank atas nama AF sebesar Rp.3,4 Miliar yang diperuntukkan bagi keperluan EP, IRW, SAF dan APM, antara lain dipergunakan untuk belanja barang mewah oleh EP dan IRW di Honolulu AS ditanggal 21 sampai dengan 23 November 2020 sejumlah sekitar Rp.750 juta di antaranya berupa Jam tangan rolex, tas Tumi dan LV, baju Old Navy.

“Di samping itu, pada sekitar Mei 2020, EP juga diduga menerima sejumlah uang sebesar US$ 100.000 dari SJT melalui SAF dan AM. Kemudian pada sekitar bulan Agustus 2020 SAF dan APM menerima uang dengan total sebesar Rp.436 juta dari AF. Maka, setelah dilakukan rangkaian pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020,” terang Nawawi Pomolango.

Selanjutnya KPK menetapkan 7 orang tersangka : Sebagai Penerima; EP; SAF; APM; SWD; AF; AM disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Serta sebagai pemberi ; SJT disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan 14 Desember 2020 masing-masing bertempat di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih untuk Tersangka EP, SAF, SWD, AF, dan SJT. “Adapun, dua orang tersangka saat ini belum dilakukan penahanan dan KPK menghimbau kepada 2 tersangka yaitu APM dan AM untuk dapat segera menyerahkan diri ke KPK”.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango juga menuturkan bahwasanya pejabat publik saat dilantik telah bersumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Karena itu, KPK selalu mengingatkan agar para pejabat publik selalu mengingat janji dan sumpah tersebut dengan mengemban tugas secara amanah serta tidak memanfaatkan jabatan dan kewenangannya untuk mengambil keuntungan bagi pribadi atau kelompok.

“Maka, dengan kewengan yang dimiliki sebagai amanah jabatan seorang pejabat publik memiliki kesempatan untuk membuat kebijakan yang memihak pada kepentingan bangsa dan negara, karenanya jangan simpangkan kewenangan dan tanggung jawab tersebut hanya demi memenuhi kepentingan pribadi atau golongannya,” tutup Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango. (*)

Sumber berita dan foto (*/tim)
Editor (+rony banase)

KPK Tangkap Menteri Eddy, Mahfud MD : Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu

149 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Terkait informasi penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Eddy Prabowo, pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan menghargai apa yang dilakukan oleh KPK sebagai sebuah proses hukum. Menurut Mahfud, pemerintah tidak akan mengintervensi dan menyerahkan proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Sampai sekarang pemerintah belum tahu pasti tindak pidana apa yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Pak Eddy Prabowo, sehingga ditangkap dengan OTT oleh KPK. Tapi apa pun alasannya, pemerintah menyatakan mendukung apa yang dilakukan oleh KPK, dan silakan itu dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar Mahfud MD dalam keterangan persnya, pada Rabu, 25 November 2020.

Pemerintah, lanjut Mahfud, terutama Presiden sudah berkali kali mengatakan, tegakkan hukum secara benar jangan pandang bulu kepada siapa pun.

“Nah mungkin kita baru akan tahu nanti, pukul 1 pagi (dini hari). Karena dalam 24 jam baru akan terlampau nanti, pukul 1.26 WIB,” tambahnya.

Mahfud kembali menegaskan, pemerintah mendukung setiap tindakan yang dilakukan oleh KPK untuk menegakkan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi. “Selama ini pun pemerintah memfasilitasi KPK untuk selalu bertindak dalam rangka pemberantasan korupsi itu,” ungkap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Menurut Mahfud, langkah pemerintah dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi, pemerintah telah mengeluarkan Perpres No. 102 tahun 2020 yang isinya memberi wewenang secara lebih teknis operasional kepada KPK untuk melakukan supervisi, bahkan jika diperlukan bisa dilakukan pengambilalihan perkara dari Kejaksaan Agung dan dari Kepolisian manakala di kedua institusi tersebut, sebuah perkara yang dilaporkan atau ditangani tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Kita sudah sampaikan ke KPK, silakan lakukan dan kita akan mem-back up-nya kalau itu untuk pemberantasan korupsi,” pungkas Mahfud. (*)

Sumber berita dan foto (*/Tim Kemenkoplhukam)
Editor (+rony banase)

Dinamika Usai, Pemkot dan DPRD Kota Kupang Sepakat Lanjutkan Sidang

122 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Sempat mengalami jeda beberapa hari karena dinamika dalam persidangan, akhirnya Pemerintah Kota Kupang dan DPRD Kota Kupang sepakat untuk melanjutkan agenda sidang I tahun 2020/2021.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/11/23/dprd-kota-kupang-batalkan-anggaran-sepihak-pemkot-tak-mau-bersidang/

Kepastian tersebut disampaikan oleh Wali Kota Kupang, Dr. Jefri Riwu Kore dan Ketua DPRD Kota Kupang, Yezkiel Loudoe dalam jumpa pers bersama awak media di ruang sidang DPRD Kota Kupang, Rabu sore, 25 November 2020.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut para Wakil Ketua DPRD dan segenap anggota DPRD Kota Kupang, Sekda Kota Kupang, Fahrensy Priestly Funay, dan Asisten Ekonomi Pembangunan Sekda Kota Kupang, Elvianus Wairata.

Dalam penjelasannya, Wali Kota Jefri mengakui dalam sidang beberapa waktu lalu sempat terjadi perbedaan sudut pandang, namun sesungguhnya kedua lembaga ini punya tujuan yang sama yakni kesejahteraan rakyat. Karena itu, menurutnya pimpinan kedua lembaga ini sudah berbesar hati bertemu, berdiskusi dan telah mencapai kesepakatan bersama yang mengakomodir harapan masing-masing.

“Kami sepakat untuk melanjutkan persidangan demi kesejahteraan warga Kota Kupang. Tidak ada lagi sekat antara pemerintah dan dewan. Kita saling menghormati dan mendukung untuk kesejahteraan rakyat. Mari berpegang tangan bersatu padu membangun kota ini” tandas Wali Kota Jefri.

Ketua DPRD Kota Kupang, Yezkiel Loudoe, juga mengakui segala perbedaan pendapat dan dinamika persidangan yang sempat terjadi beberapa waktu lalu sudah selesai. Menurutnya ini merupakan pengalaman berharga bagi dua lembaga, baik pemerintah maupun DPRD Kota Kupang. Ditambahkannya kesepakatan ini lahir berkat niat baik untuk menghilangkan ego dua lembaga ini demi kepentingan lima ratus ribu lebih warga Kota Kupang.

“Target kami tanggal 30 November 2020 mendatang seluruh tahapan sidang sudah selesai,” ujar Yezkiel Loudoe.

Usai jumpa pers pimpinan DPRD Kota Kupang bersama Badan Musyawarah (Banmus) langsung menggelar rapat Banmus untuk menetapkan jadwal Sidang I Tahun 2020/2021 yang terbaru, dengan memaksimalkan sisa waktu yang ada.(*)

Sumber berita dan foto (*/Pkp_ans/eh)
Editor (+rony banase)

Google Translate »