Investasi Emas versus Reksadana, Lebih Untung Mana?

274 Views

Emas dan Reksadana merupakan dua jenis instrumen yang memiliki risiko rendah untuk investasi, dan dengan return yang menarik. Jika Anda berinvestasi di keduanya pasti tahu mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun, bagi yang baru mulai investasi tentu akan bertanya mana yang lebih untung jika investasi emas vs reksadana?

Di era yang semakin hari semakin maju ini, investasi faktanya bukan lagi menjadi hal yang asing di telinga masyarakat. Investasi ini sendiri dikenal sebagai sebuah kegiatan menanam modal pada suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Jenis investasi yang bisa Anda pilih juga banyak seperti emas, saham, reksadana, dan sebagainya.

Di antara banyaknya investasi yang ada, melakukan investasi emas dan reksadana banyak dinilai sebagai jenis investasi yang aman juga memiliki risiko kerugian rendah jika dibandingkan dengan yang lain.

Bukan hanya itu saja namun, modal awal yang dibutuhkan untuk memulai investasi di kedua aset tersebut pun terbilang rendah, akan tetapi tetap mampu menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar apalagi jika dibandingkan dengan bunga dari deposito. Namun pertanyaannya adalah manakah yang lebih memberi untung saat melakukan investasi, reksadana atau emas?

Investasi Emas

Banyak yang sering salah mengenai investasi emas. Jika tujuannya hanya investasi, jangan beli emas berupa perhiasan. Perhiasan sendiri tidak cocok sebagai investasi karena terdapat komponen pembuatan ketika dibeli dan dijual. Selain itu, tidak hanya kadar dan beratnya saja yang dihitung, tapi biaya pembuatannya. Jadi semakin rumit bentuknya maka semakin mahal biayanya.

Agar risiko lebih minimal dan emas yang didapatkan bukan kualitas jelek, sebaiknya beli dan jual emas batangan atau Logam Mulia (LM) dengan kadar kemurnian 99,99%. Selain itu, belilah emas langsung di PT Antam, Pegadaian, atau toko terpercaya. Jika membeli di toko, pastikan ada sertifikat asli dari Antam atau bahkan UBS.

Untuk masalah return investasi emas per tahun, sebaiknya Anda jadikan investasi emas untuk jangka panjang, minimal 5 tahun. Sedangkan sekarang ini harga beli emas sedang turun. Bisa jadi sekarang adalah waktu yang tepat untuk membeli emas.

Investasi Reksadana

Reksadana merupakan pola pengelolaan dana atau modal dan wadah bagi para investor yang berinvestasi di dalam berbagai instrumen yang ada di pasar modal. Cara yang mereka lakukan adalah dengan membeli unit penyertaan reksadana.

Investasi ini dikelola oleh perusahaan yang mengelola dana investasi, dan Manajer Investasi sebagai penanggungjawab.

Terdapat empat jenis reksadana yang bebas dipilih sesuai profil risiko para investor, yaitu, Reksadana Pasar Uang, Reksadana Pendapatan Tetap, Reksadana Campuran, dan Reksadana Saham.

Jika berinvestasi di reksadana, ada istilah high risk, high return atau semakin besar risiko maka semakin tinggi imbal baliknya. Reksadana saham adalah yang paling besar risikonya dan juga imbal baliknya. Sedangkan pasar uang adalah yang paling rendah.

Cara investasi reksadana yang tepat adalah di saat masih muda. Tapi tidak perlu khawatir akan terlambat, karena sebenarnya hal yang paling penting adalah menyesuaikan profil risiko.

Sebelum nanti akan mulai berinvestasi, disarankan untuk mencari tahu dulu mengenai profil risiko Anda sendiri. Setelah itu, pilih investasi dengan jangka waktu minimal 5 tahun. Jangan lupa selalu mengecek reputasi MI sebelum berinvestasi di reksadana. Hal tersebut penting karena mereka bisa membantu Anda dalam memilih hingga mengelola aset Anda.

Selain itu, sesuaikan tujuan keuangan dengan jenis reksadana yang dipilih agar tidak salah pilih.

Mana yang Menguntungkan?

Setelah membahas keduanya dan mengenai investasi emas vs reksadana, bisa disimpulkan bahwa reksadana lebih menguntungkan. Ada beberapa keunggulan saat Anda berinvestasi di reksadana dibandingkan emas, yaitu:

  • Modal untuk berinvestasi di reksadana lebih kecil. Anda bisa langsung berinvestasi hanya dengan modal Rp100.000. Sedangkan emas murni per-gram sekarang mencapai Rp800.000.
  • Tidak perlu biaya penyimpanan karena tidak ada risiko hilang atau menyimpan di safety box milik bank.
  • Return reksadana lebih tinggi. Sedangkan emas cenderung stagnan, bahkan nilainya turun.
  • Bisa dilakukan diversifikasi ke berbagai instrumen sehingga risikonya berkurang, dan aman dari pemalsuan.
  • Pencairan reksadana bisa dilakukan online dan langsung masuk ke rekening.

Memang benar jika reksadana belum terlalu dikenal masyarakat, sehingga masih banyak yang belum tahu seperti apa keuntungan dan keunggulannya. Sebenarnya tidak jadi masalah jenis investasi apa yang Anda pilih asal menjadi investasi yang tepat, tahu bagaimana mengelolanya, dan bisa menghasilkan keuntungan.

Namun, jika Anda ingin berinvestasi di emas, cara investasi emas agar untung adalah dengan membeli logam mulia UBS. Emas yang dikeluarkan oleh PT Untung Bersama Sejahtera ini berupa logam mulia seperti halnya emas PT Antam. Hanya saja, PT UBS merupakan perusahaan swasta.

Jika Anda ingin mendapatkan keuntungan emas dengan membeli logam mulia ubs, Anda bisa membelinya di Blibli. Sebagai e-commerce Indonesia, platform terbaik ini bukan hanya menyediakan berbagai kebutuhan para pelanggan, seperti kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari, dan kebutuhan lainnya secara lengkap.

Namun, Blibli juga menawarkan emas logam mulia dalam berbagai ukuran seperti UBS ini yang bisa Anda beli sebagai bentuk investasi. Pastikan Anda mempelajari harganya terlebih dahulu sebelum membelinya.

Jika Anda tertarik berinvestasi, mengenai investasi emas vs reksadana, pilih yang menurut Anda jadi jenis investasi yang tepat bagi Anda sendiri. (*)

Sumber (*/digitalic.id)

Foto utama (*/Galih Pradipta/antara)

15 Bulan Berhenti, Dibuka Lagi Kasus Pencabulan Anak Oleh Kakek Kadung

46 Views

Denpasar, Garda Indonesia | Kasus pencabulan dialami seorang anak berinisial MC yang dilakukan oleh kakek tirinya di Balikpapan Kalimantan Timur (Kaltim). Kasus ini bergulir tanpa kepastian meski peristiwa tersebut berlangsung cukup lama.

“Peristiwanya sudah dari 1 tahun 3 bulan, tapi terduga pelaku yang harusnya ditahan nyatanya masih bebas berkeliaran menghirup udara bebas,” kata advokat Siti Sapura, pada Senin, 18 Oktober 2021 di Denpasar.

Aktivitas anak dan perempuan ini menerangkan, ibu korban yang marah atas kasus yang menimpa anaknya kemudian menghubungi dirinya. Menurutnya, Ibu korban menangis dan meminta bantuan segera agar kasus anak perempuan kesayangannya itu bisa mendapat kepastian hukum.

“Ia mengaku gerah melihat pelaku tetap bebas, meski telah melakukan kesalahan besar,” ucap wanita yang akrab disapa Mbak Ipung ini.

Setelah mendapat telepon dari ibu korban, ia mempelajari berkas perkara kasus pencabulan yang sudah berproses di Polda Kaltim tersebut. “Awalnya tak ada masalah pada informasi itu, sampai akhirnya pada sebuah penjelasan terdapat pernyataan yang menyebut kasus ini minim bukti,” kata Ipung.

Yang cukup mencengangkan, korban dituduh oleh terduga pelaku bahwa korban memiliki kelainan mental karena dianggap mengarang cerita.

Dalam surat pengaduan masyarakat yang dibuat pada 5 Oktober 2021 yang dilengkapi 11 dengan lampiran lengkap soal kasus ini, Ipung pun menuliskan jawaban dari beberapa keraguan yang membuat kasus ini mandek. Di antaranya membantah kondisi kesehatan mental korban hingga permintaan bukti tambahan yang disebutkan adalah saksi mata dalam kejadian ini, yang tentunya tak diperlukan.

“Dalam kejadian ini, korban dalam kondisi normal bahkan bisa dengan jelas menceritakan kronologis kejadian. Diperkuat dengan bukti yang sudah ada. Sementara untuk permintaan saksi yang melihat kejadian, kan tidak mungkin,” tuturnya.

Alasannya kata Ipung, jika mengacu pada bukti-bukti yang sudah ada, hasil visum yang menunjukkan adanya robekan pada selaput dara dan keterangan saksi korban sudah menjadi dasar kuat untuk menetapkan tersangka dan melanjutkan proses hukum.

Tetap pada lampiran pengaduannya, Ipung mengingatkan hukuman sebenarnya yang pantas diterima oleh pelaku pencabulan.

Berdasarkan Perpu Nomor I Tahun 2016 yang sudah menjadi UU Nomor 17 Tahun 2016 yang menjadi perubahan kedua UU Nomor 23 tahun 2002 dan perubahan pertamanya UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak UU Nomor 17 Tahun 2016 ini, khusus mengatur Pasal 81 jo 82 tentang perbuatan cabul dan persetubuhan anak di bawah umur, dengan ancaman pidana minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.

Bahkan sampai hukuman mati atau seumur hidup dan ada ancaman pemberatan lainnya seperti kebiri kimia, pemasangan chip dalam tubuh, jika pelaku tidak dihukum mati atau seumur hidup dan penyiaran secara jelas identitas lengkap pelaku agar mendapat sanksi sosial dari masyarakat, agar masyarakat tahu jika pelaku sudah melakukan tindak pidana berat sebagai predator anak atau pedofilia.

“Jadi tidak ada alasan pembenar bagi aparat penegak hukum yang menangani kasus ini menyebut minim bukti, apalagi meminta adanya bukti tambahan saksi yang melihat,” terang Ipung.

Terbaru lanjutnya, barang bukti lainnya berupa kain seprai yang ditemukan bercak sperma milik pelaku hasil pemeriksaan laboratorium di Surabaya telah mengeluarkan hasilnya.

Dari sini pula, Ipung mengingatkan jika tak ada lagi alasan kasus ini tak bisa diselesaikan. Kasus ini juga sebelumnya sudah masuk dalam pra-rekonstruksi menuju rekonstruksi.

“Hanya saja karena rekonstruksi mendapat penolakan dari ibu korban karena ibu korban dilarang mendampingi korban yang ingin menghadirkan pelaku bersama korban, akhirnya proses ini dihentikan sementara,” pungkas Ipung.

Ipung juga menyayangkan tindakan penyidik di sini yang ingin melakukan rekonstruksi antara korban dan pelaku yang seharusnya tidak di perlukan jika pun ingin melakukan rekonstruksi harus menggunakan peran pengganti sebagai korban.(*)

Sumber (*/tim)

Foto utama (*/istimewa)

Gebyar Rupiah NTT 2021, Bank Indonesia Ajak Partisipasi Masyarakat Cinta Rupiah

220 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Bank Indonesia secara kontinu mendukung terwujudnya stabilitas sistem pembayaran, mendorong peran mata uang rupiah sebagai alat pemersatu dan satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Rupiah berperan penting sebagai alat pembayaran di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki 1.192 pulau, 16 etnis asli dan 72 bahasa daerah.

Selain itu, NTT berbatasan dengan negara Timor Leste dan Australia dan memiliki pulau terselatan Indonesia yaitu Pulau Rote, maka upaya untuk menjaga Rupiah di Selatan Negeri menjadi salah satu kunci dalam menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia. Menjaga Rupiah dilakukan dengan Cinta, Bangga dan Paham (CBP) Rupiah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja dalam sesi jumpa media pada Senin sore, 18 Oktober 2021, mengajak masyarakat untuk senantiasa mengenali ciri-ciri keaslian, merawat, dan menjaga mata uang Rupiah yang merupakan simbol kedaulatan negara sebagai bentuk “Bangga dan Cinta Rupiah”, dan mengenal fungsi Rupiah dalam konteks mendorong aktivitas perekonomian sebagai bentuk Paham Rupiah.

“Peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober dan Hari Uang 30 Oktober 2021 dijadikan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT sebagai momentum untuk mengedukasi masyarakat akan sejarah dan perjuangan Rupiah dalam mempersatukan bangsa dengan menyelenggarakan event edukasi CBP (Cinta Bangga Paham) Rupiah bertajuk Gebyar Rupiah NTT 2021 dengan tagline Menjaga Rupiah di Selatan Negeri,” urai I Nyoman Ariawan Atmaja didampingi Aries Chandra Wijaya Manajer Unit Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah dan Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Daniel Agus Prasetyo.

Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Daniel Agus Prasetyo saat menyampaikan secara gamblang Gebyar Rupiah NTT 2021

Adapun tujuan event Gebyar Rupiah NTT 2021 di antaranya:

  • Memperkuat pemahaman nilai cinta, bangga dan paham Rupiah pada masyarakat untuk menjaga kedaulatan di wilayah paling Selatan NKRI;
  • Turut mendukung pemulihan ekonomi nasional khususnya di NTT dengan mengadakan kegiatan pameran dan workshop;
  • Wujud peran serta Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT mendukung program edukasi CBP Rupiah BI Wide;
  • Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendukung clean money policy.

Daniel Agus Prasetyo menyampaikan secara gamblang, Gebyar Rupiah NTT 2021 akan dibagi menjadi rangkaian kegiatan main event, pre event dan post event yang menyasar masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, komunitas istri angkatan/ Dharma Wanita, dan industri jasa keuangan. Lokasi penyelenggaraan edukasi adalah di wilayah Nusa Tenggara Timur dan beberapa kegiatan diselenggarakan di Kabupaten Rote Ndao dan di daerah perbatasan RI-Timor Leste, Kabupaten Belu.

Pada main event akan dihelat Opening Ceremony dan Talkshow mengenai Rupiah Pemersatu Bangsa secara hybrid dengan target peserta sebanyak 1.000 orang. Keynote speaker pada pembukaan adalah Anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Johan dan Kepala KPw BI Provinsi Bali sebagai Koordinator Bali Nusra, Trisno Nugroho. Selain itu, pada kegiatan ini akan dilepas Balon Udara CBP Rupiah di Kota Kupang, Atambua dan Pulau Rote.

Untuk memeriahkan kegiatan, maka dilakukan pre-event pada tanggal 15—27 Oktober 2021 berupa lomba-lomba kreatif dengan tema Cinta, Bangga dan Paham Rupiah berupa lomba pembuatan Flyers, Artikel, dan Pemilihan Duta Rupiah Flobamorata.

Selain itu, untuk memperluas jangkauan edukasi CBP Rupiah, Gebyar Rupiah NTT 2021 tetap akan berlangsung hingga 4 Desember 2021 melalui berbagai kegiatan post event. Beberapa kegiatan yang akan dilakukan adalah Pameran Museum BI di Mall Lippo, Workshop Baking Class Ide Usaha Kue Nataru, ToT Cinta Bangga Paham Rupiah Perbankan dan Bendahara SKPD, dan Virtual Run. (*)

Sumber (*/Humas BI Perwakilan NTT)

Editor dan foto (+roni banase)

Warga Lokal Komplain Prosedur Rekrutmen Buruh Bangunan RS Marianum Kimbana

1.327 Views

Belu–NTT, Garda Indonesia | Puluhan warga lokal mengomplain prosedur rekrutmen tenaga buruh pembangunan gedung mega Rumah Sakit Katolik Marianum Kimbana, Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin pagi, 18 Oktober 2021 pukul 10.00 WITA.

Disaksikan Garda Indonesia, puluhan warga Kimbana dan sekitarnya yang berada di lokasi sedang memprotes kebijakan pimpinan proyek (pimpro) selaku penanggung jawab, Frederikus Bele.

“Proyek ini lokasinya di Kimbana. Rekrut awal, kami yang orang asli diterima dan sudah mulai bekerja selama 2 minggu sejak tanggal 4 Oktober dengan upah harian 50 ribu per orang, sudah termasuk biaya makan minum. Sementara mereka yang dari luar Kimbana diperlakukan lebih istimewa, makan minum ditanggung sendiri, tapi dibayar 70 ribu per orang. Padahal, jenis pekerjaan sama dengan yang kami lakukan,” cerita seorang pekerja lokal.

Selain itu, warga lokal Kimbana mengeluh soal pengurangan tenaga kerja. Sejak awal, puluhan warga lokal yang ikut melamar, diizinkan masuk bekerja. Tetapi, akhirnya sebagian besar pekerja diberhentikan hingga tersisa 25 orang, dengan alasan tidak memiliki keterampilan cukup, volume pekerjaan masih rendah dan terbatasnya anggaran.

“Selama ini kami kerja angkat batu, pasir, besi, campuran dan ikat besi. Ini ‘kan kerja biasa! Terus, keahlian model apa yang mereka minta? Ini yang bikin kami tidak puas,” kata buruh lokal lainnya.

Penanggung Jawab: Kita Butuh Tenaga Terampil dan Pengalaman

Terkait informasi ini, pimpro Frederikus Bele menjelaskan, bahwa pekerjaan pembangunan gedung mega RS Marianum berstandar proyek swasta swakelola, dikelola sendiri oleh kongregasi SSpS Timor dan menggunakan tenaga terampil dan berpengalaman.

“Kita punya kriteria standar rekrutmen. Semua yang mau masuk kerja harus membuat lamaran dengan pengalaman minimal 2 tahun dan  pekerjaan minimal 3 lantai. Teman– teman semua ini tidak ada pengalaman itu. Tetapi karena mereka komplain, kita tetap terima dan fasilitasi. Dua minggu lalu, saya berhentikan 181 orang. Hari ini, yang kerja, dari luar 25 orang dan yang lokal 40 orang. Kita ada bukti, minggu lalu kita bayar mereka. Dalam perkembangan, jumlah bertambah terus. Mereka datang banyak orang karena katanya dari suster SSpS yang suruh. Tadi dalam brifing, ternyata mereka tidak bisa buktikan siapa yang suruh,” urai Fred Bele.

Situasi pengembalian syarat administratif bagi pekerja lokal yang diberhentikan

Saking banyaknya jumlah orang, lanjut Fred, pihaknya membagi para pekerja menjadi 2 kelompok, dengan rotasi masing–masing kelompok setiap 2 minggu.

Fred Bele menuturkan, bahwa sampai saat ini, tenaga dari Jawa baru 8 orang. Pekerja yang tidak berpengalaman, tetap diberikan kesempatan untuk dididik, tetapi tidak untuk 100 lebih orang sekaligus. Ketersediaan anggaran dari SSps untuk membayar pun jumlahnya terbatas. Jumlah pekerja disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Ketika volume pekerjaan bertambah, tentu orang yang dibutuhkan akan lebih banyak. Proses pekerjaannya pun dikawal dan diamankan oleh satuan Brimob Polda NTT.

Berhubungan dengan jumlah anggaran pembangunan, Fred Bele mengutarakan bahwa pekerjaan tersebut bukan proyek pemerintah, sehingga nilainya pun tidak perlu disebutkan. Dananya, murni dari SSpS Timor, bukan dana pemerintah.

Penanggung jawab Fred Bele juga mengungkapkan bahwa untuk membendung tenaga kerja lokal yang datang terlampau banyak, pihaknya berkomitmen mengeluarkan kebijakan dengan membuka nilai upah harian 50 ribu per hari tanpa makan dan minum. Sedangkan, bagi mereka yang sudah berpengalaman bertahun – tahun, diupah dengan 70 ribu per hari tanpa makan dan minum. “Ini proyek besar, kita tidak bisa main–main. Dan kami punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi SSpS Timor, khususnya komunitas SSpS Belu dan sekitarnya,” tandasnya.

Tenaga kerja lokal yang seharusnya dibutuhkan, imbuh Fred, hanya 25 orang. Tetapi, untuk mengakomodasi tuntutan warga lokal, maka ditambahkan menjadi 53 orang dengan ketentuan khusus. Ketika dalam proses, jikalau terdapat pekerja yang dinilai tidak bertanggung jawab dengan pekerjaan, tentu akan dilepas. Sedangkan tenaga dari luar Kimbana sebanyak 25 orang.

“Kalau kita mau ikut aturan, mereka yang tidak ada pengalaman cukup, kita tidak bisa terima. Kira – kira dengan berbuat seperti ini, SSpS punya kurang baiknya di mana? Bagi mereka 53 orang yang sudah dikasih kesempatan, bekerja harus ikut aturan dan disiplin waktu, tidak bisa seenaknya,” tegasnya.

Kepala Provinsial SSps Timor, Sr. Aloisia Teti, SSpS menambahkan, bahwa spirit SSpS adalah pemberdayaan penduduk lokal. Namun, dalam konteks penerimaan tenaga buruh lokal dalam proyek mega berlantai 3 tersebut, tetap disesuaikan dengan kebutuhan.

“Kami sudah brifing tanggal 4 Oktober 2021 tentang tata tertib, salah satunya yang saya anggap cukup menantang adalah keadaan alam dan keterampilan para pekerja. Kami beberkan bahwa kalau mau bekerja, maka upahnya 50 ribu per hari tanpa makan dan minum. Setelah seminggu bekerja, kami ambil keputusan untuk membatasi jumlah buruh karena yang kami butuh tidak bisa sampai 100 lebih orang dengan volume pekerjaan rendah. Hal yang sangat tidak masuk akal, kalau kami harus mengakomodasi semua orang yang datang. Ini, proyek SSpS, karena itu harus taat tata tertib SSpS,” papar Sr. Aloisia.

Untuk waktu pekerjaan, enam hari dalam seminggu, mulai pukul 08.00–17.00 WITA. Jam istirahat, pukul 12.00–13.00 WITA. (*)

Penulis + foto: (*/Herminus Halek)

Seleksi Kompetensi Dasar CASN Kumham NTT 2021 Terap Prokes Ketat, Ini Pesan Tegas Kakanwil Merci Jone

265 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sebanyak 1.194 peserta calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2021 pada Kementerian Hukum dan HAM (Kumham) NTT mengikuti tes seleksi kompetensi dasar (SKD) dengan sistem computer assisted test (CAT) tanggal 18 Oktober 2021 di auditorium Kampus Undana Kupang. Sesi tes terdiri atas 3 sesi seleksi dilaksanakan pada pukul 08.00 WITA, 11.00 WITA dan 14.00 WITA.

Tes SKD CASN 2021 Kementerian Hukum dan HAM dihelat pada tanggal 18—29 Oktober 2021 atas kerja sama Kumham NTT, Badan Kepegawaian Nasional (BKN), dan Undana Kupang.

Tahapan seleksi para peserta SKD CASN Kumham 2021, diawali dengan pengecekan suhu tubuh, menitipkan barang bawaan, mendaftarkan diri, mengambil pin registrasi, kemudian mengikuti simulasi, dilanjutkan pemeriksaan badan. Lalu peserta memasuki ruang ujian. Peserta tetap diarahkan untuk menggunakan masker dengan benar, diperiksa suhu tubuh, jika ditemukan ada peserta memiliki suhu tubuh di atas 37 derajat, maka diarahkan menggunakan ruangan khusus.

Rusli Samsul Hadi, Kabag Umum Kumham NTT selaku sekretaris panitia SKD CANS 2021 kepada Garda Indonesia menyampaikan jika terdapat peserta terkonfirmasi Covid-19, maka bakal dijadwalkan pada tanggal 29 Oktober 2021.

“Kami akan buatkan jadwal tersendiri dengan menggunakan ruang isolasi. Dan jika peserta yang hasil rapid test antigen melewati batas waktu 1 x 24 jam, maka Tim Gugus Tugas Covid-19 Undana juga menyiapkan fasilitas test antigen,” tandasnya.

Merci Jone : Jangan Pernah Percaya Siapapun

Kakanwil Kumham Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone saat membuka SKD CASN 2021 menegaskan bahwa seleksi ini dilaksanakan secara transparan dan terbuka dan tidak ada orang yang bisa membantu anak-anak (peserta SKD CASN 2021) lolos seleksi.

“Dan jangan pernah percaya kepada siapa pun atau oknum yang menjanjikan dapat meloloskan untuk lulus di Kemenkumham. Yang bisa membantu hanya Tuhan atau diri sendiri,” tegas Kakanwil Merci Jone sapaan akrabnya

Merci Jone pun mengimbau para peserta untuk mengerjakan soal dengan tenang dan tidak tergesa-gesa dan menggunakan waktu sebaik mungkin.

Merci Jone juga mengucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana SKD CASN 2021, kemudian ia pun mengajak para peserta untuk berdoa bersama dan dipimpinnya dengan tata cara agama Katolik.

Penulis, editor dan foto (+roni banase)

Dibuka Wury Ma’ruf Amin, Dekranasda NTT Tuan Rumah Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha

350 Views

Kupang-NTT,  Garda Indonesia | Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) NTT telah melakukan berbagai terobosan strategis program pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di masa kepemimpinan Ketua Julie Sutrisno Laiskodat dan Wakil Ketua Maria Fransiska Djogo. Sejumlah prestasi ditorehkan Dekranasda NTT menjadi perhatian nasional.

Pada tahun 2021, Dekranasda NTT menjadi tuan rumah pelaksanaan pembukaan program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) yang dibuka dan diresmikan langsung oleh Ketua Dewan Kerajinan Nasional, Wury Ma’ruf Amin istri Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin pada Minggu siang, 17 Oktober 2021.

Ketua Dekranasda NTT, Julie Sutrisno Laiskodat kepada wartawan mengatakan program PKW itu merupakan kolaborasi Direktorat Kursus dan Pelatihan (Ditsuslat)  Ditjen Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), melalui Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) dan Dekranasda Provinsi NTT.

Julie Sutrisno Laiskodat mengatakan program PKW akan diikuti oleh 1.000 anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan yang putus sekolah yang berusia 15—25 tahun yang bakal mendapatkan pelatihan menenun, pemasaran dan merintis usaha.

“Tiap peserta mendapatkan bantuan senilai 6 juta rupiah yang terbagi atas alat tenun, benang serta modal untuk merintis usaha. Dan modal yang diberikan tersebut dapat terus berputar sehingga mereka bisa terus berjalan sebagai wirausaha,” ujar istri Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat.

Julie Laiskodat didampingi Maria Fransiska Djogo menjelaskan melalui banyak pertimbangan, Dekranasda NTT diberikan mandat oleh Kemendikbud untuk menyelenggarakan Program PKW ini sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan.

Julie Sutrisno Laiskodat saat memaparkan kondisi Dekranasda NTT kepada Ketua Dewan Kerajinan Nasional, Wury Ma’ruf Amin

Dikatakannya, Dekranasda Provinsi NTT beserta 22 Dekranasda Kabupaten se – Nusa Tenggara Timur mulai mempersiapkan persyaratan dalam proposal seperti bermitra dengan UMKM tenun setempat agar mau menjualkan tenun hasil dari peserta Program PKW, bekerja sama dengan lembaga permodalan seperti bank dan koperasi untuk memberikan layanan pinjaman modal usaha bagi peserta PKW.

“Program PKW tenun ini akan dimulai secara serentak pada pertengahan Oktober 2021 dan akan berakhir pada Desember 2021. Selaku Ketua Umum Dekranas Ibu Wury Ma’ruf Amin membuka langsung secara simbolis Program PKW ini di Gedung Dekranasa Provinsi NTT,” jelasnya.

Julie Sutrisno Laiskodat pun menjelaskan kegiatan peresmian PKW dihadiri oleh sejumlah pengurus pusat Dekranas pusat di antaranya Ketua Harian, Tri Tito Karnavian Wakil Ketua Harian 2, Nanny Hadi Tjahjanto, Ketua Bidang Wirausaha Baru, Endang Budi Karya, Sekretaris Jenderal, Gati Wibawaningsih, Wakil Sekretaris Jenderal, Sondang Pasaribu, anggota bidang Wirausaha Baru, Inong Fadjar Prasetyo; Vero Yudo Margono, Metty Herindra, Keke Bambang Sus, Etta Suhartono, Santi Diansari Hargianto, dan Emilia Suhaimi.

Selain itu, turut hadir anggota bidang Promosi dan Humas, Dina Ikhsan, Natali Djodi, Sally Giovani, Ine Lubis, Azizah serta perwakilan Kemendikbud di Kupang. Termasuk dari Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Suharti; Direktur Kursus dan Pelatihan, Wartanto.

“Pembukaan ini turut disaksikan secara virtual oleh 22  Dekranasda Kabupaten Se – Nusa Tenggara Timur dan 34 Dekranasda Provinsi se-Indonesia,” tandas Julie Laiskodat yang juga menjabat Ketua Tim Penggerak PKK NTT. (*)

Sumber dan foto (*/tim Dekranasda NTT)

Editor (+roni banase)

Hujan Deras Iring Rakor Pengentasan Kemiskinan Ekstrem antara Wapres dan Pemprov NTT

801 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Kunjungan Kerja Wapres RI Ma’ruf Amin di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka rapat koordinasi pengentasan kemiskinan ekstrem dan penanggulangan stunting di dilaksanakan di aula rumah jabatan Gubernur NTT pada Minggu siang, 17 Oktober 2021.

Cuaca panas ekstrem berkisar 32–35 derajat di Nusa Tenggara Timur pada masa transisi musim kemarau ke musim hujan pada Oktober mengiringi rapat yang dihelat dengan protokol kesehatan super ketat yang mana para peserta wajib negatif tes PCR.

Baca juga: https://gardaindonesia.id/2021/10/16/wapres-maruf-amin-kunjungan-kerja-ke-provinsi-ntt-ini-rangkaian-kegiatannya/

Pantauan Garda Indonesia di lokasi, Wapres Ma’ruf Amin didampingi Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) keluar dari rumah jabatan melalui teras menuju aula di bawah pengawasan super ketat pasukan pengawal presiden (Paspampers) dan di bawah guyuran hujan deras sekitar pukul sejak pukul 13.00—13.40 WITA.

Wapres Ma’ruf Amin akan memimpin rapat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 5 Kabupaten Sasaran Prioritas 2021 yang dihadiri oleh Bupati dan Kepala Bappeda Kabupaten Manggarai Timur, Sumba Timur, Sumba Tengah, Rote Ndao, dan Timor Tengah Selatan.

Adapun susunan acara rapat percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting di 5 kabupaten di NTT bakal diisi dengan arahan Wapres Ma’ruf Amin, pemaparan dari menteri terkait, pemaparan dari Gubernur NTT tentang upaya Pemprov NTT mengentaskan kemiskinan berupa program TJPS dan pengentasan stunting berupa Desa Model oleh Tim PKK Provinsi NTT. Dilanjutkan dengan pemaparan dari kelima bupati dan ditanggapi berupa arahan dari Wapres Ma’ruf Amin.

Dijadwalkan rakor bakal selesai pada pukul 16.00 WITA, dilanjutkan dengan peninjauan stan UMKM dan stan PLN yang terdapat di samping aula rumah jabatan Gubernur NTT.

Selanjutnya, Wapres Ma’ruf Amin dan rombongan menuju ke Bandara Internasional El Tari Kupang dan take off ke Jakarta pada pukul 17.15 WITA.

Penulis, editor dan foto utama (+roni banase)

Tim Pora Ngada Dikukuhkan, Kakanwil Marciana Jone Minta Bekerja Pakai Hati

178 Views

Bajawa, Garda Indonesia | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur, Marciana Dominika Jone didampingi Kepala Divisi Keimigrasian, Eko Budianto menghadiri rapat koordinasi dan pembentukan tim pengawasan orang asing (Tim Pora) di Kabupaten Ngada (termasuk wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas III TPI Labuan Bajo) pada Jumat, 15 Oktober 2021.

Hadir pula mewakili Wakil Bupati Kabupaten Ngada, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia dan Penelitian Pengembangan, Drs. Agustinus Sila.

Kakanwil Marciana Jone mengukuhkan Tim Pora yang terdiri dari beberapa stakeholder terkait terdiri dari unsur TNI, Polri, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngada, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Disdukcapil, Dinas Ketenagakerjaan, Badan Inteligen Negara, Polisi Pamong Praja, dan pejabat struktural Kantor Wilayah dan jajaran Imigrasi Labuan Bajo.

Marciana dalam sambutannya mengatakan pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) meliputi pengawasan lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

“Strategi pengawasan orang asing yang dilakukan khususnya di wilayah Kabupaten Ngada harus dilakukan dengan cara kolaborasi dan sinergitas secara intens antar instansi terkait guna cegah dini dan deteksi dini terhadap pelanggaran keimigrasian yang ada di wilayah Kabupaten Ngada serta melalui penerapan penggunaan Aplikasi Apoa yang berbasis teknologi informasi, sehingga dapat dijadikan sebagai database bagi pengawasan orang asing,” ujarnya.

Marciana menekankan penggunaan Aplikasi Apoa diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian. “Dengan adanya Tim Pora ini, saya yakin dapat mempermudah kita mengamanatkan ketentuan Keimigrasian yang tertuang dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2011, apalagi jika kita bekerja dengan hati, maka setiap tusi yang kita emban dapat berjalan dengan baik.”

Ditambahkannya, jika sebelumnya di Kabupaten Ngada telah terbentuk Tim Pora, namun belum dilaksanakan fungsinya secara baik, maka inilah saatnya Kantor Imigrasi Kelas III TPI Labuan Bajo bersama seluruh unsur yang terbentuk dalam Tim Pora mengoptimalkan kinerja.

“Kakanim Labuan Bajo segera bentuk Whatsapp Group bersama seluruh Tim Pora dan lakukan koordinasi secara intens di Kabupaten Ngada agar Tim ini tidak hanya tertera di dalam SK saja, namun dapat diimplementasikan dalam kerja nyata”, tegas Kakanwil Marciana.(*)

Sumber dan foto (*/Humas Kumham NTT)

Editor (+roni banase)