DIPA Provinsi NTT Tahun 2020 Total Pagu Rp.12,9 Triliun

114 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Bertempat di Aula Fernandes Kantor Gubernur NTT pada Selasa, 19 November 2019 pukul 13.00 WITA—Selesai, dilaksanakan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun Anggaran 2020.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Lydia Kurniawati Christyana dalam laporan/ komposisi DIPA kementerian/lembaga dan TKDD NTT Tahun 2020 menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan agenda tahunan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan penyerahan dokumen terkait yang diserahkan oleh Presiden Jokowi pada 14 November 2019 di Istana Negara.

“Penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran lingkup kerja Provinsi NTT satu bulan lebih awal karena penyerahan tahun lalu (2018) diserahkan pada bulan Desember. Diharapkan dengan penyerahan otorisasi lebih awal maka proses pelaksanaan kegiatan tahun 2020 dapat dilaksanakan lebih awal,” jelas Lydia Kurniawati di hadapan Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Wakil Ketua DPRD NTT, Danrem 161/WS, Danlanud, Danlantamal, Kapolda, dan Wali Kota/Bupati Se-NTT.

“Hari ini akan diserahkan sebanyak 612 DIPA satuan kerja vertikal dengan total pagu sebesar Rp.12,9 Triliun dan akan diserahkan Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp.25,3 Triliun,” beber Kakanwil Perbendaharaan Provinsi NTT.

Penyerahan secara simbolis DIPA NTT Tahun 2020 oleh Gubernur NTT Viktor Laiskodat kepada Santer di lingkup Provinsi NTT

Adapun rincian Alokasi TKDD tahun 2020 dengan rincian :

  • Dana Alokasi Umum (DAU) Rp.14,44 Triliun.
  • Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp.3,53 Trilliun.
  • DAK Non Fisik Rp.3,69 Triliun.
  • Dana Desa Rp.3,09 Triliun.
  •  DID Rp.234,3 Miliar.
  •  Dana Bagi Hasil Pajak Rp.239,1 Miliar.
  •  Dana Bagi Hasil SDA Rp.18,7 Miliar.

Sementara itu, 10 (sepuluh) alokasi dana terbesar untuk pembangunan infrastuktur yakni:

  1. SNVT Pembangunan Bendungan BWS Nusa Tenggara II sebesar Rp.1,4 Triliun.
  2. Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi NTT sebesar Rp.648,41 Miliar.
  3. Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi NTT sebesar Rp.623,83 Miliar.
  4. Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi NTT sebesar Rp.537,73 Miliar.
  5. Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi NTT sebesar Rp.531,91 Miliar.
  6.  Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi NTT sebesar Rp.390,42 Miliar.
  7.  Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi NTT sebesar Rp.258,78 Miliar.
  8.  Bandar Udara Komodo di Labuan Bajo sebesar Rp.214,23 Miliar.
  9. Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuan Bajo sebesar Rp.204,21 Miliar.
  10.  SNVT Penyedia Perumahan Provinsi NTT sebesar Rp.203,82 Miliar.

Dalam kesempatan tersebut diserahkan penghargaan oleh Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat kepada Satker Pengguna KKP Teraktif, Desa dengan Tax Collection Ratio Tertinggi dan Komitmen Peningkatan Kualitas LKPD melalui FGD dengan rincian sebagai berikut:

Satker Pengguna KKP Teraktif :

  • Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) NTT.
  • Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SPSDKP) Kupang.
  •  TVRI Stasiun NTT

Desa dengan Tax Collection Ratio Tertinggi :

  • Desa Oenunu Utara Kecamatan Bikomi Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).
  • Desa Ternate Selatan Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor.
  • Desa Buidokfoho Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka.

Komitmen Peningkatan Kualitas LKPD melalui FGD :

  • Pemkot Kupang
  • Pemda Rote Ndao
  • Pemda Alor
  • Pemda Ende
  • Pemda Sabu Raijua

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

Bamsoet Ajak Perguruan Tinggi Aktif Bahas Amandemen Terbatas UUD NRI 1945

36 Views

Depok, Garda Indonesia | Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengajak kampus sebagai institusi intelektual turut terlibat dalam pembahasan perubahan terbatas Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).

Karenanya, MPR RI akan bekerja sama dengan berbagai kampus di Indonesia melakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk mendapatkan masukan sekaligus brainstorming gagasan mengenai penataan wewenang dan tugas MPR RI ke depan.

“MPR RI periode 2014—2019 sudah mengamanahkan agar MPR RI 2019—2024 melakukan perubahan terbatas terhadap UUD NRI 1945. Tanggung jawab itu sekarang berada di pundak saya. Sebelum mengambil keputusan, MPR RI perlu melakukan kajian yang lebih mendalam, antara lain melalui kajian-kajian akademik yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Karena itu, kajian akademik yang dilakukan Center for Election and Political Party (CEPP) Universitas Indonesia akan menjadi masukan yang sangat penting bagi MPR dalam merumuskan wewenang dan tugas MPR ke depan,” ujar Bamsoet saat membuka FGD ‘Penataan Wewenang dan Tugas MPR RI’, diselenggarakan CEPP FISIP UI, di Kampus UI Depok, pada Selasa 19 November 2019.

Kandidat Ketua Umum Partai Golkar 2019—2024 ini memaparkan, sejauh ini ada berbagai gagasan yang perlu dielaborasi lebih jauh oleh kampus. Misalnya, gagasan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN dalam penyelenggaraan negara. Dengan dihapuskannya wewenang MPR untuk menetapkan GBHN, maka sistem perencanaan pembangunan nasional tidak berlandaskan pada Ketetapan MPR tentang GBHN tetapi berlandaskan pada Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disusun berdasarkan visi dan misi calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo

“Dengan model sistem perencanaan pembangunan nasional yang demikian memungkinkan RPJPN dilaksanakan secara tidak konsisten dalam setiap periode pemerintahan mengingat implementasi RPJMN didasarkan kepada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan umum, yang masing-masing dapat memiliki visi dan misi yang berbeda dalam setiap periode pemerintahan,” jelas Bamsoet.

Demikian pula antara sistem perencanaan pembangunan nasional dan sistem perencanaan pembangunan daerah, menurut Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini berpotensi menyebabkan ketidakselarasan pembangunan. Mengingat sistem Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak terikat untuk mengacu pada RPJMN mengingat visi dan misi Gubernur/Bupati/Walikota yang mungkin dapat berbeda dengan Visi dan Misi Presiden dan/atau Wakil Presiden terpilih, demikian juga dengan Visi dan Misi Gubernur/Bupati/Walikota di daerah daerah lainnya.

“Inkonsistensi arah dan kebijakan pembangunan antara jenjang nasional dan daerah (sub-nasional) berpotensi menghasilkan program-program pembangunan yang bukan saja tidak saling mendukung, tetapi juga bisa saling menegaskan satu sama lain. Yang hampir pasti, inkonsistensi antar-jenjang dan antar-wilayah, berakibat inefisiensi penggunaan sumber daya pembangunan nasional,” terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, dari serangkaian diskusi yang dilakukan oleh MPR RI dengan berbagai kalangan, termasuk di dalamnya adalah para tokoh masyarakat, pakar, dan akademisi, pada umumnya sependapat, bahwa diperlukan haluan negara dalam pelaksanaan pembangunan. Perdebatan barulah muncul ketika pembahasan mulai memasuki bentuk hukum apa yang paling tepat dilekatkan pada model GBHN itu sendiri.

“Di sini letak penting kampus untuk memberikan masukan kepada MPR RI. Sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya, selain mendapat dukungan politik, MPR RI juga mendapat dukungan dan legitimasi akademik dari kampus. Dengan demikian meminimalisasi terjadinya gejolak maupun dinamika di kemudian hari. Kita tak ingin Indonesia dihadapkan pada hiruk pikuk politik, karena kestabilan politik merupakan kunci dalam mendorong akselerasi pembangunan ekonomi,” pungkas Bamsoet. (*)

Sumber berita (*/Bamsoet—Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Senator Fachrul Razi : “Sudah Saatnya Papua Punya Partai Lokal!”

36 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RPDPU) yang digelar pada Senin malam, 18 November 2019, di hadapan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Kontras, Senator Aceh Fachrul Razi meminta pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada Papua untuk mendirikan partai politik lokal sendiri.

“Saya meminta Papua untuk memperjuangkan lahirnya partai lokal,” kata senator.

Parpol lokal disebut dapat menjadi solusi memutus mata rantai politik transaksional, yang dilakukan oknum-oknum pengurus partai nasional di tingkat pengurus pusat.

“Parpol lokal perlu segera dibentuk untuk mengakomodir hak orang asli Papua. Tak ada alasan pemerintah pusat, tidak setuju karena ini amanat UU Otsus, kami tidak minta hal lain,” tegasnya.

Pada awalnya aturan mengenai Otonomi Khusus Papua khususnya Pasal 28 ayat 1 adalah berkenaan dengan Partai Politik Lokal di Papua, dengan tujuan untuk memproteksi penduduk lokal di Papua agar selalu terwakili pada lembaga legislatif di daerah Provinsi Papua. (*)

Sumber berita (*/Mul–Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Terima Rumah Musik Siloam, Ini Masukan dari Gubernur Viktor Laiskodat

214 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Saat menerima kunjungan dari pengurus Rumah Musik Siloam Kupang yang dipimpin oleh Aki Kala pada Selasa, 19 November 2019, bertempat di ruang kerjanya, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menyampaikan beberapa pesan dan masukan.

Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih 20 menit tersebut, Gubernur Viktor Laiskodat banyak memberikan masukan demi memajukan musik di Nusa Tenggara Timur.

“Kalau kita ke negara – negara di Eropa, maka kita akan menemukan banyak sekali para penyanyi di setiap sudut jalanan yang menampilkan kreasi mereka. Mereka seakan tidak peduli ada yang menonton atau tidak, karena bagi mereka yang terpenting adalah bagaimana mereka bernyanyi secara baik. Coba kita lihat penyanyi terkenal sekarang ini, hampir sebagian besar berasal dari jalanan,” ujar Gubernur NTT.

“Hal ini yang seharusnya dicontoh oleh anak muda NTT. Banyak tempat di kota ini yang kalau sore sampai malam selalu menjadi pusat tongkrongan masyarakat. Taman Nostalgia, Bundaran Tirosa, bahkan Gedung Sasando kantor Gubernur ini dapat menjadi alternatif bagi kaum muda untuk berkreasi, khususnya dalam bermusik. Silakan bekerja sama dengan Dekranasda maupun UKM – UKM sehingga di tempat kalian berkreasi dijajakan pula kopi, teh dan juga makanan ringan khas NTT. Khusus Gedung Sasando Kantor Gubernur ini, kalian bisa pakai di hari Jumat dan Sabtu malam, nanti dari Pemerintah Provinsi menyiapkan sound system untuk dipakai,” sambung Viktor Laiskodat.

Foto bersama Gubernur NTT, Viktor Laiskodat dan Pengurus Rumah Musik Siloam

“Saat ini sektor pariwisata menjadi sektor utama penggerak ekonomi rakyat. Akan ada banyak wisatawan yang datang ke Nusa Tenggara Timur. Di sini musik juga dapat memegang peranan penting dalam mendukung sektor ini, karena bagi saya musik itu sesuatu yang indah sehingga dapat dicintai oleh semua orang. Anak – anak muda akan kita arahkan ke lokasi wisata yang ada agar para wisatawan yang datang juga dapat menikmati alunan musik yang baik,” tandas Gubernur Viktor Laiskodat.

Sementara itu, Ketua Rumah Musik Siloam, Aki Kala mengucapkan terima kasih kepada Gubernur yang sangat mendukung anak-anak NTT dalam bermusik.

“Baru kali ini ada Gubernur yang mengizinkan gedung kantor ini dipakai oleh kaum muda dalam berkreasi menyalurkan bakat mereka dalam bermusik. Hari Jumat, 29 November 2019  kami sudah mulai perform di kantor ini. Semoga dukungan dari bapak Gubernur dapat kami manfaatkan sebaik mungkin demi menyalurkan bakat bermusik dari kaum muda di NTT,” ujar Aki Kala dengan antusias.(*)

Sumber berita (*/Sam Babys–Staf Biro Humas dan Protokol Setda NTT)
Editor (+rony banase)

Tolok Ukur Pariwisata NTT Lewat Urusan Toilet

134 Views

Oleh Karolus Ngambut

Memperingati Hari Toilet Sedunia pada 19 November tahun 2019

Saya menduga tidak banyak yang tahu bahwa tanggal 19 November adalah Hari Toilet Internasional (World Toilet Day) disingkat ‘WTD’. Toilet bagi banyak orang mungkin identik dengan jamban atau kakus, tapi sebenarnya toilet itu merupakan satu bangunan yang terdiri atas jamban, dan dilengkapi dengan tempat cuci tangan, namun dalam ulasan selanjutnya tulisan ini saya lebih banyak menggunakan toilet yang berarti jamban atau kakus.

Peringatan WTD telah dicanangkan oleh PBB pada tahun 2013 yang bertujuan untuk mengampanyekan, memotivasi dan menggerakkan masyarakat tentang pentingnya sanitasi. Mengapa kampanye toilet penting? Data dan fakta menunjukkan masih banyak masyarakat belum mepunyai akses yang layak terhadap urusan sanitasi atau toilet, meskipun pemerintah telah berhasil meningkatkan akses sanitasi yang layak di masyarakat dalam kurun waktu belakangan ini.

Akses sanitasi layak merupakan salah satu target pembangunan berkelanjutan (Sustainable development Goals / SDGs), juga menjadi target pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014—2019. RPJMN 2019 bahkan telah menetapkan target universal sanitasi dan buang air besar sembarangan sebesar nol persen pada tahun 2019. Target tersebut belum tercapai, buktinya data pada situs online STBM SMART, akses sanitasi layak baru di Indonesia baru mencapai 77,91%.

Badan Pusat Statistik merilis data nasional pada tahun 2018 yaitu sebanyak 69,27% rumah yang mempunyai akses sanitasi yang layak. BPS NTT juga merilis data akses sanitasi masyarakat di NTT, yaitu 12,3% masyarakat NTT menggunakan jamban cemplung, 5,35% menggunakan jamban plengsengan dengan tutup dan 12,67% menggunakan jamban plengsengan tanpa tutup. Indikator akses sanitasi layak adalah jika rumah tangga memiliki jamban berjenis leher angsa. Dengan menggunakan kriteria tersebut, maka kelompok masyarakat yang menggunakan jamban cemplung dan plengsengan termasuk kategori akses sanitasi yang tidak layak.

Tahun 2018, Bank Dunia merilis laporan kerugian ekonomi di Indonesia akibat sanitasi yang buruk sebesar Rp.56 Triliun atau sekitar 2,3% dari PDB Indonesia akibat dari hilangnya hari produktif masyarakat karena sakit yang berhubungan dengan sanitasi misalnya diare. Sanitasi layak juga berhubungan dengan kejadian stunting (balita pendek di banding dengan umurnya). Beberapa kajian ilmiah menyimpulkan bahwa sanitasi mempunyai kontribusi positif terhadap kejadian stunting di beberapa negara di dunia. kontribusi sanitasi cukup besar yang saat ini menjadi prioritas nasional yang buruk juga berdampak pada bidang pariwisata yang sangat berpotensi menghambat upaya mendongkrak pariwisata.

Sebagaimana dikatahui bahwa pemerintah provinsi NTT menetapkan sektor pariwisata sebagai sebagai penggerak utama (Pime Mover) pembangunan menuju NTT Bangkit dan Pemerintah NTT telah menetapkan beberapa tempat destinasi wisata unggulan di Provinsi NTT.

Hasil pengamatan lapangan, kondisi toilet umum di tempat pariwisata di NTT belum dikelola dengan baik sehingga timbul bau dan kotor. Hal ini terjadi karena pentingnya menjaga kebersihan toilet masih diabaikan. Padahal toilet merupakan kebutuhan pokok manusia. Diperlukan kesadaran dari berbagai pihak untuk menjaga kebersihan toilet. Banyak penyakit yang bisa ditimbulkan akibat toilet kotor, kondisi toilet umum menciptakan citra positif destinasi, dan menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan daya saing pariwisata. Sehingga Toilet memang bagian tak terpisahkan dari higienitas dan hospitality (keramahtamahan dalam menerima tamu).

Toilet yang kotor tentu memberi kesan buruk pada destinasi wisata kita. Dampaknya, wisatawan dan pengunjung enggan datang ke lokasi yang sama. Dampak lebih mencelakakan adalah para wisatawan yang telah datang kemudian tidak akan merekomendasikan teman dan handai taulannya untuk datang ke destinasi wisata.

Contoh Toilet Higienis

Pemerintah Provinsi NTT terus berusaha meningkatkan daya saing pariwisata di NTT. Kegiatan strategis yang akan di lakukan adalah menggelar ‘Festival Toilet Umum Bersih”. Ajang ini diharapkan dapat mendorong para pengelola pariwisata dan pemerintah senantiasa merawat dan menjaga kebersihan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan, khususnya kebersihan serta mendorong masyarakat untuk lebih peduli dalam menggunakan toilet umum.

Meningkatnya mutu pelayanan pengelolaan toilet di tempat wisata tentu menjadi cerminan budaya dan jati diri masyarakat NTT, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing pariwisata di NTT di tingkat nasional nasional maupun internasional.

Peningkatan Akses Toilet melalui Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Konsep pendekatan STBM sejalan dengan model pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara utuh sejak persiapan sampai pada evaluasi (deklarasi). Konsep pendekatan STBM yang merupakan upaya mendorong masyarakat untuk mengubah perilaku dalam bidang sanitasi dan menyediakan sarana sanitasi yang difasilitasi oleh para tenaga sanitarian.

Konsep pendekatan pembangunan sanitasi melalui pendekatan STBM berhasil mengubah perilaku masyarakat dalam bidang sanitasi, dengan tag line ‘tanpa subsidi’, saat ini menurut pandangan saya, masyarakat diserang dengan berbagai nilai – nilai pembangunan ‘value attack’ yang juga membuat masyarakat menjadi bingung karena beberapa skema kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya kerap kali menawarkan bantuan langsung yang diberikan kepada masyarakat, meskipun bantuan tersebut di bungkus dengan kata stimulus.

Hasil kajian yang dilakukan pokja AMPL dengan Pengda HAKLI Provinsi NTT yang didukung oleh UNICEF tentang hambatan pelaksanaan air minum dan sanitasi di NTT adalah :

Pertama, Dasi sisi kebijakan, ditemukan bahwa belum bersinerginya peraturan yang terkait dengan sanitasi pada setiap perangkat daerah di tingkat provinsi, selain itu belum tersedianya kebijakan dan strategi tentang layanan sanitasi aman, Visi penghapusan Buang Air Besar (BAB) sembarangan belum selaras dengan perilaku individu, belum adanya kebijakan yang mengatur dan mendorong layanan sanitasi yang berkelanjutan;

Kedua, Dari sisi kelembagaan ditemukan bahwa peran dan akuntabilitas kelembagaan yang bertanggungjawab terhadap upaya sanitasi di NTT belum didefinisikan dan dioperasionalkan dengan jelas, belum adanya pendampingan yang optimal kelembagaan pokja AMPL di tingkat kabupaten, dan koordinasi antara pemangku kepentingan belum dilakukan secara optimal;

Ketiga, Dari sisi ketersediaan anggaran, ditemukan bahwa anggaran sanitasi yang ada di beberapa perangkat daerah belum optimal, dana kampanye dan sosialisasi tentang sanitasi masih terbatas. Perhatian pada prioritas pendanaan juga penting untuk perhatikan. Hasil kajian yang di lakukan Pokja AMPL menunjukkan bahwa Rerata belanja pemerintah untuk memenuh kebutuhan air minum dan sanitasi di NTT hanya kurang lebih Rp.16.000,- per jiwa per tahun, lebih kecil dari tahun 2013 yang mencapai Rp.66.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap isu air bersih dan sanitasi masih perlu mendapat perhatian;

Keempat, Dari sisi perencanaan juga masih kurang, antara lain koordinasi untuk memaksimalkan penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) masih terbatas.

Kelima, Dari sisi monitoring , evaluasi dan pembelajaran juga masih terdapat kekurangan yakni koordinasi pelaksanaan monitoring masih terbatas, baik terbatas pada evaluasi program juga pihak yang terlibat dalam melakukan evaluasi.

Keenam, Terkait pengembangan kapasitas SDM, ditemukan bahwa pengembangan SDM khususnya sanitarian di lini depan layanan sanitasi belum maksimal, masih ada puskesmas yang belum memiliki sanitarian. Di tempat lain, suksesnya program sanitasi didukung juga oleh ketersediaan tenaga sanitasi, bahkan sampai ke desa-desa.

Ketujuh, Dari sisi kepemimpinan lokal, belum optimalnya keterlibatan tokoh kunci dan tokoh lokal di masyarakat, misalnya pimpinan umat komunitas.

Kedelapan, Dari sisi penciptaan norma sosial tentang sanitasi menunjukkan peran media massa masih terbatas untuk mengampanyekan isu sanitasi.

Jalan keluar yang perlu dilakukan adalah

(1). Perlunya koordinasi kebijakan serta komunikasi kebijakan terkait dengan sanitasi sampai ke level paling bawah di masyarakat;

(2). Pelibatan masyarakat dalam urusan sanitasi menjadi sangat penting, masyarakat tidak dianggap sebagai ‘klien’ sebagai penerima manfaat saja, tetapi masyarakat diikutsertakan dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi. Konsep pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pelanggan atau klien terbukti telah gagal mencapai tujuan pembangunan, karena itu pendekatan yang melibatkan masyarakat penerima manfaat menjadi strategi yang tepat untuk mencapai kesuksesan dan keberlanjutan program sanitasi. Pelibatan kelompok masyarakat lokal dalam tatanan sosial kemasyarakatan misalnya kelompok gereja menjadi amunisi yang sangat kuat dalam mencapai tujuan pembangunan sanitasi.

(3). Pembangunan yang berorientasi pada pendekatan ekonomi dan politik ternyata tidak cukup memberikan manfaat terhadap capaian pembangunan. Para ahli menekankan pendekatan pembangunan dengan memperhatikan aspek psikologis masyarakat termasuk di dalamnya adalah aspek sosial budaya. Sebab dari beberapa pengalaman juga menunjukkan bahwa beberapa fasilitas sanitasi yang dibangun dari dana pemerintah maupun bantuan LSM tidak dipelihara dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

(4). Peluang penggunaan dana desa untuk pembangunan sanitasi telah terbuka lebar, melalui Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 merupakan salah satu momentum terbaik dalam upaya peningkatan akses sanitasi dan air bersih di masyarakat.

Walaupun sanitasi adalah ‘urusan belakang’ namun pembangunan sanitasi akan berdampak pada pembangunan Pariwisata NTT dalam mewujudkan kualitas manusia di Provinsi NTT. Manfaat dari investasi dalam bidang sanitasi berdampak pada 10—20 ke depan, ketika generasi yang saat ini lahir akan tumbuh menjadi dewasa dan menjadi produktif. Karena itu menatap masa depan pariwisata kita melalui ‘urusan belakang’ perlu diperhatikan. Selamat Hari Toilet Internasional. (*)

Penulis merupakan Staf Akademik Jurusan Sanitasi Poltekkes Kemenkes Kupang

Editor (+rony banase)

Kasus First Travel-Bukti Sitaan Dikembalikan ke Negara, Ini Usulan LPSK

49 Views

Denpasar, Garda Indonesia | Kasus penggelapan uang jamaah First Tavel kembali menyita perhatian publik termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Selain mengucapkan keprihatinan mendalam, LPSK juga menawarkan beberapa solusi agar setidaknya derita jamaah dapat sedikit teratasi.

Kasus First Travel memasuki babak baru setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Dalam putusannya, majelis hakim memutuskan seluruh barang bukti sitaan dari pelaku di kembalikan negara.

Menyikapi perihal itu, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menyatakan kurang sependapat bila barang bukti dan seluruh sitaan sepenuhnya digunakan untuk kepentingan negara. Sebab menurutnya, negara tidak sedikit pun dirugikan akibat peristiwa ini. Justru jamaah korban penggelapan uang lah yang mengalami penderitaan berat.

Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu

“Negara tidak boleh mengambil keuntungan dari kasus ini, justru hak-hak korban yang harus dipikirkan. Bayangkan, selain sudah menderita kerugian berupa materi yang tidak sedikit, terkadang korban juga mengalami penderitaan psikis akibat terpaan sosial dari lingkungan sekitar karena gagal umroh. Bahkan yang menyedihkan jika ada korban yang jatuh sakit karena memikirkan kegagalan mereka berangkat ke tanah suci,” ujar Edwin dalam program talkshow salah satu radio di Bali, pada Sabtu, 16 November 2019.

Untuk itu LPSK menawarkan beberapa solusi yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah yakni :

Pertama, LPSK mengusulkan agar para korban First Travel melakukan pendekatan ke pemerintah melalui Kejaksaan Agung dan Menteri Keuangan untuk meminta seluruh aset yang disita pemerintah dikembalikan kepada seluruh korban.

Kedua, korban bisa mengajukan ganti kerugian kepada pelaku melalui pengajuan restitusi ke pengadilan, untuk hal ini LPSK dapat memfasilitasi bila mana korban mengajukan permohonan. Namun kata Edwin, dua tawaran solusi ini juga berpotensi menimbulkan masalah baru. Sulitnya mengidentifikasi, verifikasi dan melakukan kompilasi terkait data jumlah korban yang tersebar di seluruh Indonesia, bukti kerugian, dan proses administrasi lainnya menjadi tantangan sendiri yang tidak mudah dijalankan. Belum lagi jumlah aset yang disita tidak sebanding dengan nominal kerugian yang diderita korban. Bila aset itu dibagikan rata kepada korban, tentu nilainya menjadi kecil dan belum tentu seluruh korbannya ikhlas menerima.

Oleh karena itu menurut Edwin, LPSK menawarkan opsi ketiga sebagai jalan tengah dengan mendorong pemerintah agar pemanfaatan aset sitaan kasus First Travel dapat digunakan sebagaimana tujuan para korbannya, yakni beribadah. LPSK menyarankan para korban meminta Kejaksaan Agung dan Kementerian keuangan agar aset sitaan first travel digunakan membangun rumah ibadah berupa masjid dan musala di beberapa titik tempat para korban berasal.

“Masjid atau musala yang dibangun dengan menggunakan aset itu sepenuhnya atas nama korban, amal jerih payahnya pun tidak terputus dan akan terus mengalir pahalanya bagi korban. Selain itu masjid atau musala yang dibangun bisa menjadi monumen pengingat agar masyarakat tidak lagi ada yang menjadi korban serupa di masa yang akan datang,” pungkas Edwin.(*)

Sumber berita (*/Humas LPSK)
Editor (+Rony banase) Foto oleh merdeka.com

Nadia Riwu Kaho Gapai Miss NTT 2019

140 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Putri Kabupaten Kupang, Nadia Riwu Kaho terpilih sebagai Miss Nusa Tenggara Timur (NTT) 2019 dalam ajang pemilihan Putra dan Putri NTT tahun 2019. Dalam Babak Grand Final yang digelar di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT, pada Sabtu, 16 November 2019, Nadia berhasil menggapai posisi Miss NTT dari 22 peserta yang ikut berkompetisi.

Saat ditemui media ini di Hotel Sasando, Minggu, 17 November 2019, Nadia yang berpakaian serba putih tampak semringah berada di tengah kedua orang tuanya. Nadia yang murah senyum menawarkan keakraban tersendiri bagi siapa saja yang ditemui.

Nadia sangat bersyukur mendapatkan kesempatan dari pemerintah Kabupaten Kupang untuk ikut dalam ajang bergengsi tersebut. Ia menuturkan bahwa dirinya sebagai perwakilan Kabupaten Kupang, sebelumnya sudah melalui tahap seleksi di tingkat Kabupaten. Dari 12 orang peserta putri ia dipilih untuk lanjut ke tingkat Provinsi.

Miss NTT 2019, Nadia Riwu Kaho

“Terima kepada Pemerintah Kabupaten Kupang, Dekranasda Kabupaten Kupang yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Ini merupakan pengalaman pertama bagi saya,” jelas Nadia.

Bagi Nadia, untuk sampai pada titik keberhasilan tersebut membutuhkan proses yang cukup panjang. Kedisiplinan dan sikap yang baik menjadi modal utama di samping kecantikan dan kepintaran.

“Kita harus benar-benar disiplin. Terlambat satu menit saja, nilainya dipotong. Itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Attitude yang harus lebih ditonjolkan selain pintar dan cantik,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa ke depan, dirinya bersama pihak Dekranasda Kabupaten Kupang dan Pemkab Kupang akan melakukan berbagai sosialisasi di semua instansi.

Dengan menyandang status sebagai Miss NTT, Nadia berkomitmen mengajak kaum milenial untuk turut berperan aktif dalam memajukan NTT, terutama dibidang pariwisata. Ia menilai bahwa hal tersebut sejalan dengan program yang sedang gencar dilakukan pemerintah Provinsi NTT.

“Saya akan mengajak kaum muda untuk turut berperan aktif memperkenalkan pariwisata di NTT, melalui berbagai media sosial kepada dunia. Bukan hanya itu, kreativitas kaum muda harus lebih ditingkatkan untuk memajukan ekonomi masyarakat NTT,“ ujar anak dari Uly Riwu Kaho ini dengan antusias.

Selain itu, Nadia juga akan mempersiapkan diri guna menghadapi ajang pemilihan Miss Indonesia di tahun 2020 nanti. Dengan bermodalkan kedisiplinan dan ketekunan, Nadia yakin mampu meraih gelar Miss Indonesia tahun depan nanti.

“Persiapan akan terus saya lakukan untuk menghadapi ajang pemilihan Miss Indonesia tahun depan. Saya sangat membutuhkan dukungan seluruh masyarakat NTT untuk menuju ajang tersebut,” pintanya.

Nadia mendedikasikan prestasi tersebut kepada Pemkab Kupang dan kepada orang tuanya yang selalu mendukung. Ia berharap dengan status sebagai Miss NTT yang akan disandangnya selama satu tahun, ia mampu memberi sumbangsih yang berarti bagi NTT.

“Prestasi ini saya persembahkan untuk Pemkab Kupang yang selalu men-support saya dari hari pertama terpilih sampai grand final kemarin. Juga untuk orang tua saya yang selalu ada bagi saya. Semoga dengan jabatan ini saya mampu menyumbangkan banyak hal positif untuk NTT tercinta,”tandas Nadia.(*)

Penulis (*/Joe Tkikhau)
Editor (+rony banase)

Dialog Kebangsaan IMO Indonesia ‘Pers Pemersatu Bangsa’

53 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Ikatan Media Online (IMO)-Indonesia pada Sabtu siang, 16 November 2019 menggelar Dialog Kebangsaan bertajuk “Pers Pemersatu Bangsa” di Gedung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta.

Ketua Umum IMO-Indonesia, Yakub F. Ismail mengatakan tujuan diadakannya dialog tersebut tiada lain untuk meneguhkan peran dan fungsi pers sebagai perekat bangsa.

“Sesuai dengan tema dialog kita hari ini (Pers Pemersatu Bangsa), bahwa tujuan utama kita adalah mempertegas peran dan fungsi pers (IMO-Indonesia) sebagai bagian penting dalam menjaga sekaligus memperkuat semangat keutuhan bangsa,” ujar Yakub saat memberikan sambutannya di hadapan ratusan peserta dialog.

Sebagai salah satu organisasi badan hukum media online terbesar di Indonesia, IMO-Indonesia hadir sebagai pilar penting demokrasi sekaligus ikut mendorong industri pers tanah air dan turut mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kegiatan dialog dihadiri ratusan peserta dari berbagai latar belakang pendidikan maupun profesi turut hadir dalam kegiatan dialog tersebut termasuk perwakilan 20 pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) se-Indonesia.

Hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut di antaranya, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Joni Supriyanto, Ketua Umum Kadin M. Eddy Ganevo, Dewan Pembina LPJK Nasional, Bachtiar Ujung, Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub Ismail, dan Pembina IMO-Indonesia Yuspan Zalukhu.

Kasum TNI Letjen Joni Supriyanto didapuk sebagai Ketua Dewan Pembina IMO Indonesia

Dalam paparannya, Kasum TNI Letjen Joni Supriyanto mengungkapkan pentingnya membangun sinergisitas antara intitusi kemiliteran, terutama dunia intelijen dengan pers.

“Intelijen dan pers adalah dua hal yang sulit terpisahkan. Meski keduanya punya perbedaan dalam hal analisa dan prediksi (peristiwa/kejadian), hubungan keduanya sangatlah penting,” ujar Jenderal bintang tiga itu.

Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat itu mengakui betapa penting peran pers saat ini. “Kita harus akui bahwa kehadiran pers saat ini sangatlah penting. Sebab, pers merupakan bagian penting dalam semangat demokratisasi,” cetusnya.

Hanya saja, mantan Pangdam Jaya itu menyesalkan dinamika pers yang kerap tidak mencerminkan etika dan semangat jurnalisme. “Beberapa kejadian, khususnya pada peristiwa politik kemarin terkesan media terjebak dalam menyebarkan pemberitaan hoaks. Nah, ini yang menurut saya penting untuk dievaluasi,” ungkap mantan Wakil Badan Intelijen Strategis (Bais) itu.

Meski begitu, dirinya menyebutkan jika kasus serupa hanya terjadi pada beberapa media saja. Sehingga hal itu cukup menjadi bahan evaluasi bagi insan pers ke depan yang semakin baik.

Selain itu, Joni Supriyanto juga sangat mengapresiasi dan turut bangga setelah dirinya didaulat sebagai Ketua Dewan Penasehat IMO-Indonesia.

“Terus terang saya sangat bangga atas kepercayaan yang diberikan oleh IMO untuk menjadi Ketua Dewan Syuro (Dewan Penasehat),” ucap Jenderal bintang tiga itu.

Di akhir acara, atas nama IMO-Indonesia, Ketum IMO Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo dan Sekjen LPSK Noor Sidharta yang telah memfasilitasi kegiatan dialog IMO-Indonesia. (*)

Sumber berita (*/@yfi–Tim IMO Indonesia) Editor (+rony banase)

Bersama Mengawal NKRI