Perempuan Indonesia Harus Berani Bermimpi dan Mewujudkan Mimpi

179 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mendorong perempuan mengambil setiap kesempatan. Saat ini di Indonesia, akses dan manfaat pembangunan sudah semakin setara bagi perempuan dan laki-laki serta dijamin oleh Konstitusi Negara melalui Undang-Undang.

Meski begitu, Menteri Bintang menuturkan di samping adanya akses dan kesempatan, terdapat faktor lain yang juga penting bagi kesetaraan dan pemberdayaan perempuan yakni keberanian perempuan untuk mengambil kesempatan yang ada.

“Saya optimis Perempuan Indonesia bisa maju, bisa hebat dan berdaya ke depannya khususnya bagi Perempuan-perempuan muda, yang punya kesempatan yang luar biasa di depan mata. Pemerintah telah memberikan kemudahan akses dan fasilitas terhadap Perempuan semua akses dibuka selebar-lebarnya. Banyak sekali (kesempatan), asalkan kesempatan dan peluang ini dimanfaatkan sebaik-baiknya,” ujar Menteri PPPA, Bintang Puspayoga saat diundang ke Podcast ‘Cerita Dari Selatan’ oleh LKBN Antara, pada Selasa 2 Maret 2021.

Lebih lanjut, Menteri Bintang menjabarkan kesempatan di bidang ekonomi di antaranya program bernama Strategi Nasional Inklusi Keuangan Perempuan yang menyediakan dukungan bagi para perempuan untuk dapat mengakses permodalan, peningkatan kapasitas usaha, dan literasi keuangan. Bahkan ada pula pelatihan Wirausaha Pemula yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM yang dapat dimanfaatkan oleh perempuan.

Menteri Bintang menambahkan, masa depan dan kemajuan bangsa berada di tangan para Pemuda Indonesia. Oleh karena itu, Menteri Bintang menaruh harapan besar kepada Perempuan Indonesia khususnya Perempuan Muda untuk memajukan bangsa menggunakan kemampuan yang dimiliki serta tidak terjebak dengan budaya dan adat yang menghalau Perempuan untuk dapat berkembang.

“Saya ingin mengajak Perempuan-perempuan Muda, Ibu-ibu dan seluruh Perempuan di pelosok tanah air ini, jangan sampai budaya membatasi prinsip-prinsip atau pemikiran-pemikiran progresif yang bermanfaat. Artinya kita hormat dengan adat dan budaya, tapi jangan sampai itu jadi kedok untuk kita tidak bisa menerima akses yang sama dalam menikmati dan juga berperan dalam pembangunan,” tegas Menteri Bintang.

Menteri Bintang juga mengaku bangga dan memberikan apresiasi pada banyaknya anak muda yang saat ini memiliki kepedulian sosial yang tinggi serta mau bergerak bagi kemajuan perempuan dan anak. Salah satunya ditunjukkan oleh para Pendiri Du’Anyam yang berhasil membangkitkan pemberdayaan ekonomi Perempuan di daerah Nusa Tenggara Timur dengan menjual berbagai produk anyaman. Menteri Bintang berharap perempuan Indonesia dapat terus termotivasi dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/Biro Hukum dan Humas Kementerian PPPA)

Editor (+roni banase)

1 Tahun Pandemi di Indonesia, Momentum “Refocusing’ Kebijakan Dunia Usaha

124 Views

Jakarta, Garda Indonesia | 1 (satu) tahun lalu tepatnya pada Senin, 2 Maret 2020, Indonesia pertama kali mengonfirmasi kasus Covid-19. Saat itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan ada dua orang Indonesia positif terjangkit corona virus disease (Covid-19) yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Kemudian, pandemi pun menyebar ke berbagai provinsi di Indonesia, dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pertama kali dilakukan sejak 10 April 2020 di Jakarta.

Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, sangat banyak dampak negatif yang dirasakan, selain meningkatnya kasus positif dan korban meninggal dunia. Salah satu yang sangat berdampak adalah sektor dunia usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Meskipun awal Maret 2020, pandemi Covid-19 masuk Indonesia, namun dunia usaha sudah merasakannya sejak Desember 2019, saat pandemi melanda China dan berbagai negara lainnya dan semakin terpuruk di saat pandemi merebak masuk Indonesia.

Kadin Indonesia melakukan survei UMKM pada akhir April 2020, dengan salah satu kesimpulan menyatakan ada 83% pelaku UMKM berpotensi bangkrut. Seperti diketahui bahwa 99,99% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM, dan 98,7% dari UMKM adalah Usaha Mikro.

Dengan berbagai pembatasan yang dilakukan, UMKM yang biasa berjualan di sekolah, di lokasi yang dilarang berkumpul, distribusi produk yang terkendala dan banyak hal lainnya, merupakan penyebab semakin terpuruknya UMKM.

“Di sisi lain pandemi Covid-19 memang berdampak pada banyak hal sehingga harus segera diatasi dengan berbagai pembatasan. UMKM pun mulai ambruk dan menjerit. Hasil survei Kadin Indonesia menyatakan 83% UMKM berpotensi Bangkrut, bukan hal mustahil dapat terjadi. Namun demikian, pemerintah cukup sigap melakukan berbagai antisipasi  dengan berbagai bantuan, kebijakan dan stimulus yang cukup membantu UMKM,” ujar Raden Tedy Ketua Umum Komunitas UMKM Naik Kelas, pada Senin, 1 Maret 2021 di Jakarta.

Namun, pada Juli 2020, saat era New Normal, terjadi perubahan kondisi yang cukup membuat UMKM bernafas lega, karena pembatasan yang dilakukan, mulai dibuka, dan UMKM mulai bisa berusaha meskipun belum bisa sepenuhnya seperti semula. “Ada beberapa UMKM yang bergerak dalam usaha yang menggunakan peralatan dan mesin, mengeluhkan kondisi mesin yang bermasalah, karena cukup lama tidak beroperasional dan kendala dengan permodalan saat era New Normal,” ungkap Raden Tedy

Ir. H. Eddy Ganefo, M.M. Ketua Umum Kadin Indonesia, menyampaikan bahwa  pada pertengahan Juli 2020, Kadin Indonesia kembali mengeluarkan hasil survei dengan responden UMKM. “Ya, kami melakukan survei kedua pada pertengahan Juli 2020, di mana salah satu hasil yang didapat adanya perbaikan data, dari sebelumnya 83% UMKM berpotensi Bangkrut, menjadi 43% UMKM berpotensi bangkrut. Hal ini bisa jadi dampak berbagai bantuan oleh pemerintah, juga era New Normal, yang membuka peluang UMKM untuk kembali beraktivitas. Kami berharap pemerintah juga memberikan bantuan Modal Usaha kepada UMKM,” terangnya.

Selanjutnya, imbuh Eddy Ganefo, menjelang 1 tahun Pandemi Covid-19 di Indonesia, kami kembali melakukan survei sejak Januari 2021, di mana data yang kami dapatkan antara lain, ada 5,4% pelaku UMKM yang mengalami kebangkrutan sebagai dampak Pandemi Covid-19 di Indonesia, masih ada 35,6% UMKM yang berpotensi Bangkrut, ada 38,9% UMKM yang penjualannya menurun sampai dengan 50%, ada 12,8% UMKM yang selama Pandemi Covid-19, tidak mengalami perubahan, namun ada juga yang penjualannya meningkat di mana 4,7% UMKM meningkat mencapai 25% dan 2,6% UMKM penjualannya meningkat di atas 25%,” ungkap Ketua umum Kadin Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa Kadin Indonesia di bawah Ketua Umum Ir. H. Eddy Ganefo, M.M. sangat fokus pada pembinaan dan pengembangan UMKM, di mana terlihat juga selama masa Pandemi Covid-19 ini, cukup banyak peran Kadin Indonesia dalam merangkul pembinaan dan bantuan pada UMKM serta memberikan masukan kepada Pemerintah.

Kadin Indonesia juga secara rutin terus memberikan pembinaan dalam pelatihan setiap hari Rabu dalam wadah Bincang UMKM, dari materi yang memberikan motivasi dan semangat pada UMKM, agar dapat bertahan bahkan berpikir keras untuk berjuang agar UMKM tidak terpuruk, sampai pelatihan berbagai strategi agar UMKM tetap Bangkit.

“Selama 20 tahun terakhir, UMKM tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan, di mana data hasil survei menyatakan bahwa Dominan UMKM telah mendapat pembinaan oleh Pemerintah. Tentu harus dilakukan evaluasi, apa yang salah. Harusnya dengan pembinaan yang diberikan pemerintah yang telah dirasakan oleh dominan UMKM, berdampak pada perkembangan UMKM, namun kenyataannya tidak. Salah satunya tidak berkesinambungannya pembinaan yang dilakukan,” jelas Ketua Umum Kadin Indonesia.

Kadin Indonesia juga menyampaikan bahwa data hasil survei menyatakan 54,6% UMKM pernah mendapatkan pembinaan dan pelatihan oleh Pemerintah, dan 33,5% UMKM pernah mengikuti pameran baik yang diselenggarakan swasta maupun melalui Pemerintah. Data survei juga menyatakan bahwa 40,7% UMKM dengan area penjualan sebatas tingkat kecamatan saja, 42% dengan area kota dan provinsi, 11,6% area penjualan antara provinsi dan ekspor dan 0,3% produk UMKM berorientasi ekspor.

“Maka, jika melihat data survei yang kami lakukan, ada 0,3% UMKM berorientasi ekspor saja, setidaknya ada lebih dari 180 ribu UMKM yang bergerak dibidang ekspor, namun data menyatakan kontribusi UMKM terhadap ekspor masih di bawah 15%, yang kemungkinan banyak produk UMKM diekspor melalui usaha besar. Sinergi UMKM dengan usaha besar tentunya perlu terus dikembangkan,” tegas Eddy Ganefo.

Kemudian, Bantuan Presiden sebesar Rp 2,4 juta per Usaha Mikro, urai Eddy Ganefo, sangat membantu dan mendapat banyak apresiasi dari mereka, yang perlu dilanjutkan di tahun 2021 ini, karena masih banyak Usaha Mikro yang belum mendapatkannya, yang tentu harus dilakukan evaluasi.

“Sebagai contoh, ada laporan di mana Koperasi Karyawan yang anggotanya mendapatkan bantuan presiden (Banpres), yang menurut hemat saya, tidak sesuai tujuan dari Banpres yang ke Usaha Mikro, bukan karyawan. Ada juga laporan dari usaha Mikro yang telah mendapatkan Banpres pada November 2020, di mana dananya sudah diambil, namun pada Januari 2021, ada dana usahanya yang diblokir, di mana penjelasan pihak Bank, ada kesalahan dalam pemberian Banpres. Hal ini sangat aneh dan sangat merugikan penerima yang notabenenya Usaha Mikro,” jelas Eddy.

“Bahwasannya terpuruknya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sangat terpukul selama Pandemi Covid-19, terutama di tahun 2020 harus menjadi atensi semua pihak dan Pemerintah agar lebih fokus pada penyelamatan UMKM Indonesia,” tutup Eddy Ganefo. (*)

Sumber berita dan foto (*/tim)

Editor (+roni banase)

Minuman Tradisional di Pusaran Kebijakan

411 Views

Oleh : Felix Nesi

Koreksi jika saya salah. Peraturan Presiden No 10 Tahun 2021 adalah untuk membuka investasi industri alkohol di 4 provinsi — yang beberapa tahun ini ditutup dan terdaftar sebagai investasi negatif. Tidak serta merta untuk membuat kita merayakan Alkohol dan menganggap negara mendukung orang untuk mabuk-mabukan, atau semacam itu.

Bagaimanapun, saya melihat bahwa cara masyarakat tradisional di bagian timur Indonesia — setidaknya NTT (yang lain saya tidak tahu) dalam memandang Alkohol berbeda dengan cara orang-orang di barat, di Jawa. Di Timur, minuman beralkohol punya nilai tinggi, sebagai media pemersatu masyarakat dengan leluhur, pemersatu yang hidup dan yang mati, sebagai media penanda sahnya suatu ritual, dan seterusnya. Sementara di barat, ia hanya minuman rekreasi-persahabatan untuk rileks atau bahkan mabuk-mabukan – CMIW.

Kembali ke Perpres, saya perajin minuman tradisional. Saya membutuhkan surat dari Kementerian Perindustrian jika ingin memulai industri. Tahun lalu saya tidak bisa mendapatkannya, karena sudah tidak diterbitkan. Saya kira tahun ini saya akan bisa mendapatkannya karena Perpres ini.

Lalu apakah Perpres ini akan membantu perajin minuman tradisional? Nanti dulu. Kita perlu bikin batasan apa itu minuman tradisional.

UU Cukai No 11 tahun 1995 telah membebaskan perajin minuman tradisional dari pajak. Batasan tradisional menurut UU itu adalah usaha yang -saya kutip- “…dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana, semata-mata untuk mata pencaharian dan tidak dikemas untuk penjualan eceran.”

Diskusi panjang saya dengan kawan-kawan dari Bea Cukai adalah, selama ini, saya memproduksi Sopi Timor secara tradisional, dengan skala rumahan (tidak lebih dari 25 liter/hari), tapi saya menjualnya dengan label Tua Kolo, dengan kemasan yang tidak kalah dari minuman impor. Sementara dalam UU Cukai di atas, yang dibebaskan dari pajak adalah minuman tradisional yang tidak dikemas.

Di sini kan saya bingung. Loh kalau “semata-mata untuk mata pencaharian” tetapi poin selanjutnya adalah “tidak dikemas untuk penjualan eceran”, terus saya dapat uangnya dari mata pencaharian yang mana ya? Sesudah produksi duduk minum sendiri sampai mabuk dan pergi bobol bank begitu? Jual pakai jeriken plastik yang bikin sopi jadi rusak? Aneh kan?

Meski demikian, sebagai warga negara yang baik, sejak awal saya memang ingin agar minuman saya kena pajak. Siapa tidak bangga jika hasil tangannya memberi pemasukan– juga untuk negaranya? Orang Timor siapa tidak bangga kalau Sopi Timor yang dibikin ibu bapak dari pondok yang sederhana punya pita cukai? Jadi sejak awal beroperasi, saya yang pertama-tama datang ke kantor Bea Cukai di Atambua untuk melaporkan usaha saya, menanyakan kelengkapan syarat.

Persoalan kemudian adalah tingginya pajak. Pajak Cukai 250% untuk minuman beralkohol, jika diterapkan ke minuman tradisional, akan membuat kita bertanya kembali apa itu tradisional — apa itu usaha rakyat secara sederhana untuk mata pencaharian.

Ambil contoh Sopi Insana yang saya produksi dan kemas. Sejak sebelum saya lahir, Kecamatan Insana sudah terkenal karena memproduksi Sopi yang berkualitas baik. Orang menyebut produknya dengan nama TNI atau Tua Nakaf Insana. Banyak Perajin Sopi turun-temurun — kakek kandung saya mati sesudah jatuh dari pohon lontar – setiap membaui Sopi, saya merasa dekat dengannya.

Jadi saya membuat batasan, bahwa yang disebut Sopi Insana, yang disebut TNI/Tua Nakaf Insana, adalah hasil distilasi Nira Lontar, dengan media bambu dan periuk tanah, dan diolah di Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Maka, jika Perpres ini diharapkan akan membantu Perajin Sopi Tradisional, pertanyaannya: SATU, dengan media bambu dan periuk tanah, berapa liter alkohol yang bisa dihasilkan? Bukankah sangat sedikit? Sekarang, jika investasi dipakai untuk membeli alat distilasi modern yang bisa meningkatkan produksi, sebut saja kita datangkan boiler besar dengan sistem reflux bertingkat-tingkat yang 100% copper, kita gunakan fermenter dan distillery yeast yang proper dan modern – dst, apakah hasil olahannya masih akan kita sebut sebagai Sopi Tradisional/Sopi Insana/Sopi Timor?

DUA, Nira Lontar adalah bahan dasar Sopi yang tersedia musiman. Ia akan tersedia sekitar bulan Maret—November. Sudah berapa bulan ini kami tidak produksi Sopi Timor. Pertanyaannya, investasi besar dan kewajiban pajak yang tinggi itu apakah nanti bisa diterapkan pada Sopi Tradisional yang bahan dasarnya hanya tersedia sekitar 8 bulan per tahun?

Perlu diingat, Nira Lontar yang musiman ini, oleh banyak orang dilihat sebagai kekurangan — tetapi saya melihatnya sebagai pemenuhan dari apa yang kita sebut sebagai tradisional. Orang tradisional itu, Sayangku, beda dengan orang modern yang bekerja sepanjang musim dikejar waktu dan setoran. Orang tradisional di Timor akan masak sopi selama musim kemarau, berhenti saat musim hujan untuk menggarap ladang, lalu kembali masak Sopi menjelang musim panen — agar saat panen jagung mereka bisa persembahkan jagung sekalian dengan sopi untuk leluhur, raja, dan Gereja. Slow life – Belanda masih jauh — semua ada siklusnya, tidak ada investor yang kejar mereka untuk tingkatkan produksi.

Persoalan lain yang perlu kita bahas sekalian adalah, tahun 2019 Gubernur NTT mengeluarkan Pergub No 44 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Beralkohol. Saya kira ini juga perlu kita kaji karena ada poin yang melarang petani menjual langsung minumannya, tetapi harus disetorkan kepada produsen besar untuk dilakukan pemurnian dan pengemasan sebelum dijual. Sejujurnya saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan pemurnian, mohon infonya, sebab setahu saya pemurnian adalah sebutan lain untuk distilasi — hal yang telah dilakukan dengan media tradisional: bambu.

Akhirnya, setiap kebijakan tentang alkohol, terlebih di bagian timur Indonesia akan menjadi diskusi panjang karena perlu menjembatani tradisi leluhur, ekonomi masyarakat, dan kesehatan – fisik dan mental. Kita akan jarang lihat ormas razia minuman, tapi kita juga perlu hati-hati jika ada perajin dan penadah sopi yang merusak kualitas dan atau mencampurkan bahan yang membahayakan — atau menjual sopi kepada anak SMA yang baru naik badan.

Hasil distilasi Nira Lontar telah lama punya nilai yang tinggi di Timor — sebelum tahun 1600-an sudah ada sebagai minuman yang berharga dan selalu ada dalam setiap upacara adat. Ia menjadi pemersatu kita dengan leluhur, penanda setiap ritual. Tiap menenggaknya orang akan menuangkan sedikit ke tanah dan mengatakan hal kira-kira akan mengandung ungkapan: tahat tabua, tinut tabua — (kamu di alam yang lain, tetapi kita tetap makan dan minum bersama).

Bagaimanapun kita berharap agar setiap kebijakan yang dibuat, pada penerapannya bisa menyentuh masyarakat tradisional. Jadi, jika ada pandangan lain atau punya informasi terkait minuman beralkohol (kebijakan atau hal lain), atau ingin meluruskan pandangan saya di atas, minta komentarnya. Agar kakek saya, dan setiap orang yang mati di naungan Pohon Lontar, tetap tersenyum melihat bagaimana kita memperlakukan Lontar hari ini, bagaimana kita menciptakan dan menanggapi kebijakan-kebijakan maupun kerja-kerja tentangnya. (*)

*/Penulis merupakan Pegiat Literasi, Penulis Buku, dan Perajin Minuman Tradisional

Foto utama (*/koleksi pribadi)

Kedatangan Kelima Vaksin Sinovac, Total 38 Juta Dosis Telah Diterima Indonesia

113 Views

Tangerang, Garda Indonesia | Sebanyak 10 (sepuluh) juta dosis bahan baku vaksin Covid-19 kembali tiba di Indonesia. Bahan baku vaksin yang berasal dari perusahaan Sinovac tersebut tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Selasa siang, 2 Maret 2021 sekira pukul 12.05 WIB, melalui penjemputan khusus Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA891.

“Alhamdulillah hari ini kita kedatangan sepuluh juta bulk vaccineBulk vaccine ini adalah materi dasar vaksin yang nanti akan dibuat Bio Farma menjadi vaksin (siap pakai),” ujar Wakil Menteri Kesehatan dr. Dante Saksono yang menyaksikan ketibaan bahan baku vaksin tersebut.

Kedatangan sepuluh juta dosis bahan baku vaksin ini merupakan kedatangan kelima setelah pada kedatangan sebelumnya pemerintah juga telah mendatangkan baik vaksin siap pakai maupun bahan baku vaksin. Pada kedatangan pertama dan kedua, pemerintah mendatangkan sebanyak 1,2 juta dan 1,8 juta dosis vaksin siap pakai. Adapun untuk kedatangan ketiga dan keempat masing-masing sebanyak 15 juta dan 10 juta dosis bahan baku vaksin telah didatangkan.

Dengan demikian, pemerintah telah mendatangkan 38 juta dosis vaksin yang berasal dari perusahaan Sinovac. Vaksin-vaksin tersebut akan digunakan untuk mendukung program vaksinasi massal secara gratis yang menargetkan 181,5 juta masyarakat.

“Bertahap nanti kemudian akan datang 185 juta vaksin yang berasal dari Sinovac,” imbuh Dante.

Bahan baku tersebut, sebagaimana bahan baku pada kedatangan ketiga dan keempat, selanjutnya akan diolah dan diproduksi lebih jauh oleh BUMN farmasi PT Bio Farma yang telah memperoleh sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Vaksin Covid-19 produksi Sinovac tersebut sebelumnya juga telah menerima izin penggunaan darurat dari BPOM. Vaksin tersebut juga telah memperoleh fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dante melanjutkan, selain mengadakan vaksin Covid-19 yang berasal dari Sinovac, pemerintah juga telah memperoleh komitmen pengadaan vaksin dari sejumlah perusahaan farmasi lainnya, yakni AstraZeneca dari Inggris, Pfizer-BioNTech dari Jerman dan Amerika, serta Novavax dari Amerika yang semuanya akan digunakan dalam program vaksinasi pemerintah.

“Semua vaksin tersebut akan memenuhi kebutuhan vaksinasi seluruh masyarakat Indonesia,” tandasnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)

Editor (+roni banase)

Aliran Listrik Gratis Maret 2021 Tersedia, Bisa Dinikmati via ‘PLN Mobile’

546 Views

Jakarta, Garda Indonesia | PLN memastikan penyaluran stimulus listrik atau aliran listrik gratis periode Maret 2021 untuk 32 juta pelanggan rumah tangga daya 450 Volt Ampere (VA) dan 900 VA bersubsidi serta 459.000 pelanggan bisnis dan industri daya 450 VA berjalan lancar.

“Stimulus listrik bulan Maret sudah kami siapkan untuk menyalurkannya. Kami menyadari stimulus listrik ini sangat membantu meringankan beban kelompok masyarakat tidak mampu dan rentan dalam menghadapi pandemi Covid-19, ini juga merupakan langkah konkret PLN ikut serta dalam pemulihan ekonomi Nasional” ucap Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN, Agung Murdifi pada Senin, 1 Maret 2021.

Bagi masyarakat yang ingin memperoleh diskon token listrik stimulus Covid-19, khusus daya 450 VA cara paling mudah dapat dilakukan melalui Aplikasi PLN Mobile yang terdapat di Playstore atau Appstore. Setelah selesai mengunduh, pelanggan dapat masuk ke aplikasi PLN Mobile dengan cara:

  1. Buka aplikasi PLN Mobile.
  2. Klik “PLN Peduli Covid-19” pada bagian Info & Promo.
  3. Masukkan ID Pelanggan/Nomor Meter.
  4. Token stimulus listrik akan muncul.
  5. Pelanggan tinggal memasukkan Token Stimulus listrik tersebut ke meteran yang sesuai dengan ID Pelanggan.

PLN juga tetap menyediakan akses melalui http://www.pln.co.id atau melalui layanan WhatsApp melalui nomor 08122-123-123. Hal ini dilakukan untuk memberikan banyak pilihan akses agar pelanggan mudah mendapatkan stimulus listrik ini. “PLN menambah saluran melalui Aplikasi PLN Mobile untuk lebih mempermudah, karena tinggal buka aplikasi di HP, masukan ID Pelanggan/Nomor Meter, sudah dapat nomor tokennya,” jelas Agung.

Sementara untuk penerima stimulus token pelanggan Rumah Tangga daya 900 VA, tidak perlu melihat PLN Mobile, Layanan WhatsApp atau Website, karena token diskon 50 % langsung didapat atau diperoleh saat pelanggan membeli token.

Khusus untuk pelanggan rumah tangga daya 900 VA bersubsidi pasca bayar, diskon akan langsung memotong tagihan rekening listrik dan akan tersedia paling lambat tanggal 4 Maret 2021.

Berdasarkan keputusan pemerintah, perpanjangan pelaksanaan diskon tarif tenaga listrik PLN dibagi dalam ketentuan berikut:

  • Diskon listrik 100% diberikan kepada pelanggan pascabayar golongan rumah tangga daya 450 VA, bisnis kecil daya 450 VA, dan industri kecil daya 450 VA. Adapun untuk pelanggan prabayar, setiap bulannya diberikan token diskon 100 % yang besarannya sama seperti sebelumnya.
  • Diskon 50% diberikan kepada golongan pelanggan rumah tangga 900 VA bersubsidi pascabayar. Kemudian bagi pelanggan prabayar diskon 50 % langsung diterima saat membeli token (harga belum termasuk PPJ).

Stimulus yang diberikan pada periode Januari—Maret 2021 maksimal setara dengan 720 jam nyala. Pemakaian di atas itu akan dikenakan tarif normal subsidi. “Jadi untuk pelanggan pasca-bayar akan langsung mengurangi biaya tagihan listrik, kemudian untuk daya 450 VA prabayar token dapat diperoleh melalui cara yang sudah dijelaskan. Sementara untuk pelanggan rumah tangga 900 VA bersubsidi, stimulus diterima ketika melakukan pembelian token listrik,” tambah Agung.

Stimulus listrik ini nantinya akan berlaku untuk pelanggan pasca-bayar penghitungan rekening hingga Maret 2021. Sementara itu, untuk pelanggan pra bayar berlaku saat pembelian token listrik hingga Maret 2021.(*)

Sumber berita dan foto (*/Corporate Communication and CSR PLN)

Editor (+roni banase)

Korupsi Proyek Infrastruktur, Ini Kronologi KPK OTT Gubernur Sulawesi Selatan

309 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Sulawesi Selatan pada tiga tempat yang berbeda pada Jumat, 26 Februari 2021, dan telah diamankan 6 orang yakni Nurdin Abdullah (NA) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), AS Kontraktor, NY Sopir AS, SB Ajudan Gubernur NA, 4, ER Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan, dan IF Sopir/Keluarga NR.

“Operasi tangkap tangan KPK tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji dan gratifikasi oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020—2021,” ujar Komjen Pol. Drs. H. Firli Bahuri, M.Si Ketua KPK RI dalam keterangan persnya, pada Sabtu malam, 27 Februari 2021 di Jakarta.

Maka, setelah dilakukan konstruksi perkara dan berdasarkan keterangan para saksi serta bukti yang cukup, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka di mana NA dan ER adalah sebagai penerima dan AS sebagai pemberi. “Ketiga tersangka langsung dilakukan penahanan.  NA ditahan di Rutan cabang KPK Cabang Pomad Jaya Guntur sedangkan ER ditahan di Rutan Cabang KPK pada kaveling C1 dan AS ditahan di Rutan Cabang KPK pada gedung Merah Putih, ketiga tersangka ditahan selama 20 hari pertama terhitung tanggal 27 Februari sampai dengan 18 Maret 2021,” terangnya.

Kronologi Operasi Tangkap Tangan Gubernur Sulawesi Selatan

Ketua KPK mengungkapkan bahwa kegiatan tangkap tangan tersebut dilakukan setelah sebelumnya pada Jumat 26 Februari 2021, Tim KPK menerima informasi dari masyarakat akan adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh Penyelenggara Negara yang akan diberikan AS kepada NA melalui perantara ER sebagai representasi dan sekaligus orang kepercayaan NA.

Selanjutnya, pada pukul 20.24 WIB, AS bersama IF menuju ke salah satu rumah makan di Makassar dan setibanya di rumah makan tersebut telah ada ER yang telah menunggu, lalu dengan beriringan mobil, IF mengemudikan mobil milik ER sedangkan AS dan ER bersama dalam satu mobil milik AS menuju ke jalan Hasanuddin Makassar.

Adapun dalam perjalanan tersebut, AS menyerahkan proposal terkait beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan TA 2021 kepada ER, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB, IF kemudian mengambil koper yang diduga berisi uang dari dalam mobil milik AS dipindahkan ke bagai mobil milik ER di jalan Hasanuddin.

“Lalu sekitar pukul 23.00 WITA, AS diamankan saat dalam perjalanan menuju ke Bulukumba sedangkan sekitar pukul 00.00 WITA, ER beserta uang dalam koper sejumlah sekitar Rp 2 miliar turut diamankan di rumah jabatan dinas Gubernur Sulsel,” ungkap Ketua KPK.

Dalam konstruksi perkara, bahwa AS direktur PT APB sebelumnya telah mengerjakan beberapa proyek di Sulawesi Selatan, AS juga telah lama kenal baik dengan NA berkeinginan mendapatkan proyek pekerjaan infrastruktur di Sulawesi Selatan TA 2021, kemudian sejak bulan Februari 2021 telah ada komunikasi aktif antara AS dan ER sebagai representasi dan sekaligus orang kepercayaan NA untuk bisa memastikan agar AS mendapatkan kembali proyek yang diinginkan di tahun 2021.

“Kemudian, dalam beberapa komunikasi diduga ada tawar menawar fee untuk penentuan masing-masing dari nilai proyek yang nantinya akan dikerjakan oleh AS. Selain itu, NA juga diduga menerima uang dari kontraktor lain di antaranya pada akhir tahun 2020 senilai Rp.200 juta dan pertengahan Februari 2021 senilai Rp.1 miliar serta awal Februari 2021 senilai Rp.2,2 miliar,” terang Firli Bahuri.

KPK, tandas Firli Bahuri, tidak akan habis energi untuk mengingatkan kepada Kepala Daerah bahwa jabatannya adalah amanat rakyat yang seharusnya dilakukan dengan penuh integritas. Perlu untuk dipahami, bahwa korupsi tidak semata soal kerugian negara, terapi juga penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.

“Penerimaan uang oleh Gubernur bukan hanya bertentangan dengan sumpah jabatan yang diucapkan saat dilantik, tetapi juga melanggar aturan yang berlaku”. tutup Ketua KPK. (*)

Sumber berita dan foto (*/tim)

Editor (+roni banase)

Selain Sampah, Ini 7 Fokus Kerja Bupati Edistasius Endi di Labuan Bajo

188 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Labuan Bajo sebagai kawasan salah satu dari 5 (lima) Destinasi Wisata Super Prioritas yang digagas oleh Presiden Jokowi pada pada tahun 2020 (empat destinasi lain yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Likupang) dengan total anggaran Rp.11 triliun; tentunya harus dikelola dan mendapat perhatian serius Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

Pembenahan masalah sampah di Labuan  Bajo dan beragam pembenahan lainnya bakal dilakukan oleh pasangan Bupati Edistasius Endi, S.E. dan Wakil Bupati dr. Yulianus Weng, M.Kes. Kepada awak media saat diwawancarai sebelum dilantik oleh Gubernur NTT pada Jumat sore, 26 Februari 2021, membeberkan 7 (tujuh) fokus kerja urgen yang bakal segera dilaksanakan.

Pasangan yang memperoleh suara sah sebanyak 45.057 (Empat Puluh Lima Ribu Lima Puluh Tujuh) dan diusung oleh 4 (empat) gabungan partai politik yakni NasDem, Golkar, PBB, dan PKPI ini menandaskan bahwa pertama yang harus dilakukan adalah penanganan Covid-19 di wilayah Manggarai Barat. “Kita tidak bisa melakukan pemulihan ekonomi jika Covid masih merajalela sehingga kita selesaikan masalah di hulu. Minggu depan (awal Maret 2021, red) kami sediakan 10.000 rapid antigen gratis bagi masyarakat,” urainya.

Kedua, lanjut pasangan dari Wakil Bupati Manggarai Barat, dr. Yulianus Weng, M.Kes. telah menyediakan laboratorium PCR dan bakal beroperasi di Maret 2021 “Langkah ketiga, kami akan tertibkan seluruh aset daerah,” ungkap Bupati Endi.

Bupati Editasius Endi dan Wakil Bupati Yulianus Weng (kanan) saat diangkat sumpah dan dilantik oleh Gubernur Viktor Laiskodat  pada Jumat, 26 Februari 2021 di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT, foto oleh Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT 

Selain itu, Pemda Manggarai Barat akan mengurai masalah kemacetan di Labuan Bajo. “Bagi saya dan Pak dokter Weng, jika saat ini Labuan Bajo mengalami kemacetan bukan indikator bahwa Labuan Bajo sudah mati, namun merupakan potret kegagalan pemimpin,” tegasnya seraya menyampaikan bakal membuka jalur jalan baru menuju dan keluar dari Labuan Bajo, karena ini bukan pekerjaan mudah apalagi mengenai tanah yang ada di sekitar Labuan Bajo.

Langkah keempat, imbuh Bupati Endi, Pemda bakal mengeluarkan peraturan bupati (Perbup) terkait angkutan jalan. “Kendaraan roda enam hanya boleh memasuki ruas jalan Soekarno Hatta hingga pukul 16.00 WITA (4 sore). Di atas pukul 16.00—23.00 (4 sore hingga 11 malam, red) tidak boleh ada lagi kendaraan roda enam masuk ke Labuan Bajo,” tegasnya sembari menyampaikan bahwa sesuai masterplan kota, jalan yang ada khusus bagi para pejalan kaki untuk menikmati udara bersih dan indahnya Kota Labuan Bajo.

Langkah kelima, lanjut Bupati Endi, kami akan menyediakan 4 (empat) lahan parkir. “Selain itu, kita akan menangani persoalan sampah di Labuan Bajo,” katanya.

Berikut yang akan dilakukan oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat yakni menertibkan semua jenis penerimaan daerah. “Itulah yang akan kami lakukan di awal pemerintahan kami termasuk pembenahan birokrasi agar tercipta pemerintah yang Good Governance,” tandasnya.

Penulis, editor dan foto (+roni banase)

Polri : Kerumunan Jokowi di NTT Tak Masuk Pelanggaran Hukum

1.230 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Mabes Polri membantah menolak laporan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) soal kerumunan presiden saat kunjungan ke NTT. Bareskrim Polri memiliki alasan tersendiri tidak menerbitkan laporan polisi atas kerumunan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Nusa Tenggara Timur (NTT).

”Sebenarnya bukan menolak laporan. Bareskrim Polri menyimpulkan tidak ada pelanggaran pidana dalam kerumunan Jokowi. Sehingga laporan polisi tidak diterbitkan untuk PP GPI,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono saat dihubungi, pada Sabtu, 27 Februari 2021.

Rusdi mengatakan, setelah melakukan konsultasi dengan pihak yang akan membuat laporan, Kepala SPKT Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dalam peristiwa tersebut. Sehingga tidak dilanjutkan dengan membuat laporan polisi.

Sebelumnya, beredar sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan masyarakat berkerumun saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada Selasa, 23 Februari 2021.

Dalam video tersebut, Presiden Jokowi ada di dalam mobil, sementara masyarakat mengerubungi mobil yang ditumpangi kepala negara itu.

Presiden Jokowi juga tampak melemparkan sebuah bingkisan ke masyarakat. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin membenarkan kejadian tersebut. Menurut dia masyarakat saat itu sudah menanti kedatangan kepala negara.(*)

Sumber berita (*/tim)

Foto utama oleh instagram @buddycsbarts