Terdapat 645 ‘Blank Spot’ di NTT, Johnny Plate : Akan Dibangun 121 Titik BTS

154 Views

Labuan Bajo, Garda Indonesia | Menteri Kominfo RI Johnny Gerard Plate saat kunjungan kerjanya dan bersama Wakil Gubernur (Wagub) NTT Josef Nae Soi (JNS) mengadakan rapat koordinasi tentang “Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi” di Labuan Bajo, pada Jumat, 25 September 2020.

Wagub Josef mengatakan perkembangan teknologi komunikasi telah membawa perubahan besar dalam hidup manusia. “Perkembangan telekomunikasi telah mengubah peradaban kita. Yang tadinya, kita berkomunikasi dari rumah ke rumah, fisik per fisik. Tapi dengan bantuan alat komunikasi, mengubah semuanya. Kita bisa berkomunikasi secara virtual, apalagi dalam kondisi Covid-19,” urai Wagub JNS.

Wagub Josef memberikan apresiasi kepada Kementerian Kominfo yang terus berupaya meningkatkan infrastruktur jaringan telekomunikasi di NTT. “Jaringan internet sangat penting untuk pendidikan dalam situasi saat ini. Kami berterima kasih kepada Presiden secara khusus Menteri Kominfo yang hadirkan super Wi-Fi di Labuan Bajo. Tentu akan lebih super lagi kalau super Wi-Fi ini ada di seluruh kabupaten/kota di NTT,” pungkasnya.

Menkominfo Johnny Gerard Plate, menyampaikan, Covid-19 merupakan momentum dan peluang untuk akselerasi dan transformasi digital nasional. Ini jadi titik pijak baru bagi Indonesia ke depannya sesuai arahan Presiden Jokowi. “Karena Covid-19 mendorong dan memanfaatkan penggunaan infrastruktur telekomunikasi dan informatika sebagai fondasi dasar kehidupan kini dan masa depan. Covid-19 juga memberikan challenge atau kesempatan yang luar biasa bagi Kementerian Kominfo untuk memastikan tersedianya infrastruktur dasar telekomunikasi dan informatika secara memadai baik diukur dari sisi rasio internet maupun disparitas internet antar-wilayah,” ungkapnya.

Johnny Plate juga menjelaskan, dari hasil monitoring kualitas cakupan layanan internet di Indonesia oleh Kementerian Kominfo dan rekan-rekan operator seluler, masih terdapat 12.548 desa/kelurahan yang belum tersedia layanan sinyal 4G atau dikenal dengan blank spot di 83.500 lebih desa/ kelurahan di Indonesia. Sejumlah 9.113 desa/kelurahan berada di kawasan 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) termaksud NTT dan 3.435 desa/kelurahan berada di wilayah komersial atau non 3T, termasuk ibukota negara. Setelah Kominfo melakukan monitoring cakupan layanan frekuensi, ada satu titik di ibukota negara yang belum tersedia jaringan 4G.

“Terdapat 645 desa/ kelurahan di NTT yang blank spot atau belum ada sinyal 4G. Terdiri dari dua kategori yaitu 542 desa/kelurahan yang menjadi tugas Badan Aksesibilitas Teknologi dan Informasi (BAKTI) Kominfo. Dan sisanya 103 desa yang nanti menjadi wilayah kerja mitra Kominfo yaitu operator seluler termasuk Telkomsel. Tahun 2020 ini, kita akan bangun 121 titik BTS di seluruh NTT. Agar BTS bisa berfungsi dan ada sinyalnya, kita akan kolaborasi dengan operator seluler,” urai Johnny Plate.

Kementerian Kominfo akan berupaya keras agar 9.113 desa/kelurahan itu pada akhir tahun 2022 bisa dapatkan sinyal 4G. Komitmen ini didukung oleh pembiayaan dari APBN, penerimaan utang pajak Kominfo, dan Universal Service Obligation (USO) atau Kewajiban Pelayanan Universal yang disediakan melalui tarif operator seluler.

“Untuk NTT kita akan bagi dalam dua tahap. Tahun depan (2021,red) kita akan selesaikan 421 desa/kelurahan dan sisanya tahun 2022,” jelas Johnny.

Menurut politisi NasDem tersebut, lisensi yang diberikan negara kepada operator seluler adalah membangun infrastruktur. Namun, mengingat tantangan wilayah yang luar biasa berat, pembangunan infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informatika (TIK) operator seluler tidak bisa cakup seluruh wilayah di Indonesia. Di situlah hadir BAKTI untuk mengisi ruang kosong terutama di wilayah 3T. Ini tidak cukup jika dibiayai melalui skema pembiayaan USO. Perlu ada terobosan-terobosan sumber pembiayaan baru yang kali ini ditampung dalam APBN dan penerimaan negara bukan pajak.

“Khusus Manggarai Barat ada 24 BTS yang sudah dibangun oleh operator seluler. Juga ada pilot project Super WiFi dengan jangkauan radius 500 meter. Ini pertama kali diuji coba di Indonesia. Bukan satu saja tetapi 20 titik yang sudah aktif dan sudah menghasilkan sinyal paling kurang 4MB/detik dan bisa sampai 30 MB/detik. Tiga super WiFi akan selesai akhir Oktober sehingga totalnya menjadi 23 Super WiFi,” beber Johnny.

Kominfo, jelas Johnny akan berupaya memenuhi layanan sinyal di seluruh tanah air setidaknya di pusat layanan publik yang jumlahnya 500.000 di seluruh Indonesia. Masih tersisa 150.000 yang masih belum bisa dilayani dengan Wifi sehingga Kominfo menyiapkan satu satelit multifungsi yang nantinya akan ditempatkan di orbit satelit 146 bujur timur.

“Mudah-mudahan pada kuartal ketiga tahun 2023 satelit ini akan melayani seluruh titik layanan publik di Indonesia,” harap Menkominfo.

Lebih lanjut, Johnny Plate mengungkapkan, dengan pengembangan infrastruktur jaringan telekomunikasi ini, pemerintah berharap ruang digital dapat dimanfaatkan secara cerdas, baik dan bermanfaat untuk kepentingan bangsa, negara dan masyarakat.

“Jangan isi ruang digital dengan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti hoax, hate speech dan disinformasi,” pintanya.

Sumber berita dan foto (*/Humas dan Protokol Setda NTT)
Editor (+rony banase)

“Sumba Untuk Indonesia” PJCI Dukung Pemprov Bangun Listrik Tenaga Surya

136 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia (PJCI) pada Jumat, 25 September 2020, mengadakan audiensi dengan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL), untuk mendukung terwujudnya inisiatif Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sumba sebesar 20.000 MW dan kabel bawah laut yang akan menghubungkan Provinsi NTT sebagai pusat pembangkitan energi surya dengan Pulau Jawa dan Bali sebagai pusat beban di Indonesia.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/09/09/pulau-sumba-bakal-jadi-pemasok-listrik-energi-terbarukan-ke-jawa-dan-sumatra/

PJCI menyambut baik keinginan Gubernur NTT untuk menjadikan Provinsi NTT, khususnya Pulau Sumba, sebagai pusat pembangkitan energi surya (matahari). Sebagai asosiasi yang telah lama bergerak di bidang energi terbarukan dan jaringan cerdas, PJCI juga melihat potensi Pulau Sumba sebagai produsen energi surya.

“Untuk Pulau Sumba, atau Provinsi NTT umumnya, PLTS mampu beroperasi sepanjang 5—6 jam sehari. Sebagai perbandingan, di DKI Jakarta operasional optimal PLTS sehari berkisar antara 3—4 jam,” ujar Eddie Widono, Pendiri dan Ketua Pembina PJCI sembari menyampaikan secara internal telah mendeklarasikan inisiatif ini dengan nama Sumba Untuk Indonesia, di mana dampak yang diberikan, baik dampak secara ketenagalistrikan, ekonomi, maupun pengembangan industri.

Lebih lanjut, Eddie Widiono menambahkan bahwa pembangunan kabel bawah laut yang menghubungkan Pulau Sumba hingga Pulau Jawa merupakan tren yang terjadi secara global, dimana lokasi yang memiliki potensi pembangkitan energi terbarukan berada jauh dari lokasi pusat beban.

Uni Eropa, imbuh Eddie, telah memiliki inisiatif European Super Grid sejak lama, dimana terjadi keterhubungan antara potensi energi terbarukan dengan pusat beban. China dengan State Grid juga melakukan hal yang serupa, di mana potensi energi surya berada di daerah gurun yang dihubungkan menggunakan jaringan interkoneksi High Voltage Direct Current (HVDC) menuju kota-kota besar sebagai pusat beban.

Pada audiensi dengan perwakilan PJCI, Gubernur NTT juga menyampaikan keinginannya supaya inisiatif PLTS Pulau Sumba dan interkoneksi bawah laut turut memberikan dampak ekonomi bagi Pulau Sumba, khususnya, dan Provinsi NTT pada umumnya. PJCI menyampaikan bahwa pembangunan pembangkitan listrik energi terbarukan skala besar telah diakui memiliki manfaat langsung terhadap pertumbuhan pekerjaan dan pengembangan ekonomi.

National Renewable Energy Lab (NREL) di Amerika Serikat, ungkap Eddie, telah menyusun model Jobs and Economic Development Impact (JEDI) model yang mencoba menguantifikasi dampak dari pembangunan pembangkit energi terbarukan. “Kami mengusulkan kepada Gubernur untuk turut bekerja sama dengan organisasi global yang berfokus kepada pembangunan ekonomi, misalnya dengan UNDP, dalam pengembangan model ekonomi dari pembangunan PLTS skala besar di Sumba,” ujarnya menutup diskusi.

Sejalan dengan nota kesepahaman yang dibuat antara PJCI dan Gubernur NTT, PJCI telah mengumpulkan tim teknis lintas disiplin yang akan bekerja menyusun dokumen dan merangkul berbagai pemangku kepentingan terkait dalam mendorong inisiatif Sumba Untuk Indonesia. (*)

Sumber berita (*/tim media)
Editor (+rony banase)
Foto utama oleh idntimes

“Masalah Narkotika Masalah Kita” BNNP NTT Gandeng Yayasan dan Komunitas

208 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Narkoba sebagai kejahatan lintas negara (transnational crime), kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), kejahatan serius (serious crime), dan kejahatan terorganisir (organized crime); menjadi perhatian serius dari pemerintah terutama Badan Narkotika Nasional (BNN) sesuai dengan amanat Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam pemaparannya saat Workshop Penggiat Anti Narkoba bidang P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekusor Narkotika) pada Kamis, 24 September 2020 pukul 08.30 WITA—selesai di Hotel Sotis Kupang, Kepala BNN Provinsi NTT, Brigjen Pol. Teguh Iman Wahyudi, S.H., M.M. mengungkapkan beberapa alasan mengapa Indonesia rawan terhadap peredaran gelap narkoba yakni karena Indonesia menjadi gerbang lalu lintas laut dunia, memiliki 17.504 pulau, 108.000 km garis pantai, 40 bandara internasional, 654 daerah rawan, 269 juta penduduk, 3,4 juta penyalahguna, dan ribuan jalur tikus peredaran gelap narkoba.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2019/10/04/enam-kendala-hambatan-pelaksanaan-p4gn-oleh-bnn-provinsi-ntt/

Teguh Wahyudi pun menyampaikan secara gamblang bahwa 80 persen peredaran gelap narkoba bersumber dari laut dan berasal dari luar negeri. “Jalur laut karena lebih mudah dengan biaya lebih murah, dan lebih aman,” ungkapnya sembari petugas BNN hanya dapat mengungkap peredaran gelap narkoba sekitar 30 persen.

Foto bersama BNN Provinsi NTT dan Penggiat Anti Narkoba bidang P4GN di Wilayah NTT

Di wilayah NTT, terang Teguh, angka prevalensi penyalahguna narkoba mencapai angka 36.022 orang pada tahun 2017 (0.99 %) kemudian menurun menjadi 0,1 % atau sejumlah 4.875 penyalahguna di tahun 2019. “Rata-rata penyalahguna narkoba adalah pelajar, karena saat bersekolah atau kuliah di daerah Jawa atau Bali telah menemukan jaringan sehingga setelah kembali ke NTT, mereka langsung memesan via online, sehingga agak menyulitkan kami karena keberadaan pengedar di luar NTT. Mereka bisa ditangkap, namun memerlukan waktu dan strategi yang tepat,” ungkap Teguh.

Malah di masa pandemi ini, imbuh Teguh, peredaran gelap narkoba mengalami peningkatan. Maka, kehadiran pegiat anti narkoba untuk membantu BNN Provinsi NTT, “Karena Narkoba menjadi musuh negara dan musuh kita bersama, dan penggiat anti narkoba mempunya kewajiban sebagai penyuluh dan penggerak,” bebernya.

Terkait keterbatasan anggaran dan personil BNN Provinsi NTT, maka BNN menggandeng penggiat anti narkoba dari yayasan dan komunitas untuk bekerja sama dan berperan aktif memberikan informasi termasuk mengajak para penyalahguna untuk mengikuti rehabilitasi. “Mengajak semua elemen masyarakat untuk turut serta dan aktif dalam pencegahan peredaran gelap narkoba dan mendorong agar para penyalahguna untuk mengikuti rehabilitasi,” terangnya sembari menyampaikan lokasi terdekat rehabilitasi di Indonesia Timur berada di Badoka, Sulawesi Selatan.

Kepala BNN Provinsi NTT juga menyampaikan daerah rawan peredaran gelap narkoba di Provinsi NTT berada pada Manggarai Barat, Sumba Timur, Sikka, Kota Kupang, Belu, dan Sumba Barat. Selain itu, di masa pandemi ini, ungkap Teguh, peredaran gelap narkoba melalui penyebaran sembilan bahan pokok, permen jelly, kue mengandung ganja, dan lain-lain.

Penyematan Pin Penggiat Anti Narkoba oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Hendrik J Rohi. S.H., M.H. kepada Ketua IMO NTT, Rony Banase

Brigjen. Pol. Imam Teguh Wahyudi, S.H., M.M. meminta kepada para pegiat anti narkoba untuk tak segan melaporkan jika ada petugas yang menjadi penyalahguna atau pengedar narkoba. “Jika menemukan atau mengetahui kondisi tersebut, silakan laporkan kepada saya,” pintanya saat memberikan materi kepada sekitar 30 Penggiat Anti Narkoba.

Menjadi seorang Penggiat Anti Narkoba, tandas Teguh, harus dapat menjadi penggerak dan penyuluh menyosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba, menjadi penjangkau dan pendamping. Dalam bidang pemberantasan, Penggiat Anti Narkoba dapat menjadi pembina dan pelapor dan dapat bekerja sama menjadi mediator dan fasilitator.

Selain itu, turut memberikan pembekalan materi kepada Penggiat Anti Narkoba yakni Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Lia Novika, SKM. tentang pemahaman dasar dan pengenalan berbagai jenis narkoba dan Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Hendrik J Rohi. S.H., M.H. mengenai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sementara itu, salah satu Penggiat Anti Narkoba dari Yayasan Polikarpus Do Flobamora, Polikarpus Do saat merespons materi yang disampaikan oleh BNN Provinsi NTT untuk melibatkan secara aktif para penggiat agar dapat bersinergi menyosialisasikan tentang beragam jenis narkoba dan bahaya penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat.

BNN Provinsi NTT pun mengajak para penggiat untuk membuat rencana aksi di lingkup masing-masing dan di sesi akhir kegiatan dilakukan penyematan pin Penggiat Anti Narkoba dan penyerahan secara simbolis sertifikat kepada Ketua Forkomwil PUSPA NTT, Elizabet Rengka dan Ketua IMO NTT, Rony Banase.

Penulis dan editor (+rony banase)
Foto oleh (*BNN Provinsi NTT)

Keluarga Makin Terdampak Covid-19, Ini Arahan Presiden kepada Menteri PPPA

165 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang sangat besar, terutama bagi perempuan dan anak, termasuk lanjut usia (Lansia). Pada September 2020, kasus positif Covid-19 menunjukkan tren meningkatnya kasus di kluster keluarga. Oleh karenanya, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memberikan beberapa arahan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga terkait langkah untuk menekan dampak Covid-19 pada perempuan, anak, dan keluarga pada Kamis, 24 September 2020, di Istana Negara.

“Arahan Presiden Joko Widodo di antaranya adalah melakukan kampanye dan sosialisasi secara masif terkait protokol kesehatan 3M (Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan) kepada keluarga, terutama perempuan dan anak. Dalam melakukan sosialisasi dan kampanye protokol kesehatan 3M, Kemen PPPA akan melibatkan lembaga atau pemerhati perempuan, termasuk Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) yang tersebar di 34 provinsi dan 451 kabupaten/kota,” ungkap Menteri Bintang pada Konferensi Pers terkait Covid-19 di Keluarga, Perempuan, dan Anak yang dilakukan secara virtual di Istana Negara, Jakarta.

Menteri Bintang menyampaikan bahwa kunci disiplin mematuhi protokol kesehatan seharusnya tidak hanya dilakukan pada saat keluar rumah, namun juga di dalam rumah.

“Saya mendorong kaum perempuan sebagai “manajer” rumah tangga selalu mengingatkan keluarga agar tetap mematuhi protokol kesehatan, baik ketika di luar maupun di dalam rumah. Walaupun sedang berada di dalam rumah, saya sarankan untuk tetap memakai masker, apalagi jika di dalam rumah tersebut terdapat kelompok rentan, yakni balita dan lansia,” tutur Menteri Bintang.

Menteri Bintang menambahkan paparan Covid-19 pada klaster keluarga semakin meningkat karena kemungkinan paparan tersebut terjadi ketika Ayah atau Ibu bekerja di luar rumah. Oleh karenanya, saya mengimbau ketika Ayah atau Ibu baru masuk rumah segera membersihkan diri terlebih dahulu sebelum berinteraksi dengan keluarga.

Dalam waktu dekat Kemen PPPA juga akan berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 membuat protokol kesehatan keluarga untuk pencegahan terinfeksi Covid-19, baik di dalam dan di luar rumah, serta tindakan yang dilakukan bila ada anggota keluarga yang terinfeksi.

Menteri Bintang juga mengimbau agar masyarakat mengurangi intensitas pertemuan secara offline. “Pada situasi pandemi seperti ini, saya berharap agar kita tidak hanya melindungi diri sendiri, namun juga harus melindungi sesama. Oleh karenanya, kami mengimbau agar masyarakat dapat mengurangi pertemuan dengan keluarga besar secara offline. Jika terdapat acara keluarga, sebaiknya dilakukan secara daring atau online. Di sinilah kreativitas kita semua dituntut demi menekan penyebaran Covid-19,” imbau Menteri Bintang.

“Mari kita bersatu dan saling bekerja bersama. Saya yakin dengan kekuatan Perempuan Indonesia, kita akan bisa segera pulih dan bangkit kembali. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju,” tutup Menteri Bintang.(*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

Menteri Jhonny Plate ke Labuan Bajo, Tinjau ‘Super WiFi’ Pertama di Indonesia

228 Views

Labuan Bajo, Garda Indonesia | Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Johnny Gerard Plate didampingi oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Josef Nae Soi (JNS) melakukan kunjungan kerja di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat yang, pada Kamis, 24 September 2020.

Menteri Johnny Plate mengungkapkan fasilitas Super WiFi di Labuan Bajo diharapkan dapat membantu masyarakat yang masih kesulitan mengakses informasi melalui jaringan internet. Hal tersebut diungkapkannya saat melakukan peninjauan salah satu titik Super WiFi di halaman Masjid Nurul Huda Gorontalo di Labuan Bajo.

“Super Wifi ini tentunya kita harapkan juga akan mendukung Pariwisata Super Premium di sini (Labuan Bajo) yang menjadi bagian penting dalam menunjang pariwisata di NTT,” ujarnya.

Foto bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Johnny Gerard Plate dan Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi di salah satu titik super WiFi di halaman Masjid Nurul Huda Gorontalo di Labuan Bajo

Menurut Menteri Kominfo RI, super WiFi yang di bangun di Labuan Bajo ada 23 Spot (Pilot Project). Ini merupakan Super WiFi pertama di Indonesia dengan jangkauan radius mencapai 500 meter. 20 di antaranya sudah aktif dan 3 sedang dipasang. Jika sukses kita akan bangun di daerah lainnya. Yang mana diharapkan Super WiFi tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan ekonomi, sosial, politik dan pertahanan,” katanya.

“Walaupun dalam keadaan pandemi Covid-19, kita terus mendorong akselerasi dan transformasi digital. Hal ini wujud dari bagaimana sektor informasi dan komunikasi yang bertumbuh positif di saat sektor-sektor lain mengalami kontraksi atau pertumbuhannya negatif. Di kuartal I pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi yaitu 9,06% dan di kuartal ke-2 naik 2 digit jadi 10,88% di saat yang sama hanya ada 1 sektor lainnya yang masih positif yaitu sektor pertanian dengan tantangan yang begitu besar,” jelas Menteri Kominfo RI.

Wagub Josef Nae Soi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden RI yang begitu konsen membangun Labuan Bajo pasca ditetapkannya sebagai Destinasi Wisata Super Premium diikuti dengan Super WiFi.

“Saya bersama Pak Gubernur menyampaikan terima kasih kepada bapak Presiden RI yang sudah melihat NTT secara komprehensif dengan ditetapkannya Labuan Bajo sebagai Destinasi Wisata Super Premium dan saat ini juga apresiasi kepada Pak Menteri yang menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan membangun Super WiFi di Labuan Bajo.” alas Wagub Josef.(*)

Sumber berita dan foto (*/Humas dan Protokol Setda NTT)
Editor (+rony banase)

Maballa dan Mahoro Nomor Urut 1 dalam Pilkada di Sabu Raijua

242 Views

Sabu-NTT, Garda Indonesia | Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sabu Raijua telah melakukan penarikan nomor urut pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Sabu Raijua pada Kamis, 24 September 2020 dengan hasil paket Helama Tona Ie (Nikodemus Rihi Heke dan Johanis Uly Kale) mendapat nomor urut 1, Orient Riwu Kore dan Thobias Uly (Ie Rai) nomor urut 2 dan Takem Radja Pono dan Hegi Radja Haba (TRP-Hegi) mendapat nomor urut 3.

Calon bupati Sabu Raijua Nikodemus Rihi Heke atau Maballa pada Jumat, 25 September 2020 menyampaikan bahwa nomor 1 yang diperoleh merupakan simbol kemenangan. “Jika dihubungkan dengan nomor 1 (satu) dengan perhelatan pilkada, maka saya dan tim pemenangan meyakini itu sebagai simbol kemenangan bagi kami,” ujarnya melalui sambungan telepon.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2019/06/24/sabu-raijua-wakil-ntt-dalam-even-wonderful-indonesia-di-oslo-norwegia/

Lanjutnya, jika ditanyakan kepada orang apakah mereka mau nomor 1 pasti orang akan memilih nomor 1 (satu), bukan nomor 2 (dua), dan atau nomor 3 (tiga).

Terkait persiapan kampanye program yang bakal dihembuskan, calon petahana yang pernah mendampingi tim kesenian Sabu Raijua mengikuti pentas seni dalam even Wonderful Indonesia yang dihelat oleh KBRI Oslo di Norwegia pada 28—30 Juni 2019; menjelaskan bahwasanya isu pembangunan yang sedang dikerjakan dan akan dilakukan yang menjadi program unggulan sebagai upaya membangun masyarakat Sabu Raijua.

“Menurut kami leading sector Sabu Raijua adalah sektor pariwisata, maka kami (Maballa dan Mahoro,red) karena kami membaca dari kondisi dan potensi yang tersedia,” tandasnya.

Baca juga: https://gardaindonesia.id/2019/06/30/tarian-sabu-raijua-guncang-norwegia-warga-oslo-turut-menari/

Senada, Calon Wakil Bupati Sabu Raijua, Johanis Uly Kale atau Mahoro kepada Garda Indonesia, mengatakan dengan memperoleh nomor urut 1, maka harapannya menang dan ditindaklanjuti dengan kerja keras bahwa kemenangan telah ada di depan mata.

“Tim Helama Tona Ie sedang bekerja di lapangan dengan melakukan konsolidasi ke akar rumput,” ungkap Jo Uly sapaan akrabnya.

Pria milenial asal Kecamatan Mesara (baca Mehara,red) ini pun mengimbau para pendukung paslon dan timnya untuk tidak melakukan kampanye hitam. “Sebaiknya kita saling menghormati dan menghargai, jangan menggunakan akun palsu menyerang pribadi karena mengganggu kondusifnya pilkada dan dapat memancing kericuhan,” pintanya.

Penulis dan editor (+rony banase)
Foto utama (*/istimewa)

Kabupaten Selayar Jadi Penyelenggara Pilkada Terawan di Sulawesi Selatan

34 Views

Selayar, Garda Indonesia | Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi-Selatan ditetapkan sebagai salah satu dari dua belas kabupaten kota penyelenggara pilkada tertinggi dari sisi kerawanan dengan presentase lima puluh empat koma sekian persen.

Hal ini diutarakan Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, Nandar Jamaluddin dalam uraian pengantar, rapat pleno penyerahan berita acara dan surat keputusan penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 yang dilaksanakan pada Rabu, 23 September 2020 bertempat di ruang rumah pintar pemilu, Kantor KPU Selayar, di ruas Jln. Jend. Achmad Yani, Benteng.

Nandar menyebut, potensi kerawanan ini terungkap dari penyelenggaraan rapat koordinasi (rakor) antara KPU, Gubernur, Pangdam XIV/Hasanuddin, dan Kapolda Sulsel. Dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh Ketua KPU Selayar, Kapolres, Dandim 1415/Selayar dan bupati tersebut, diuraikan secara gamblang, tentang peta kerawanan pilkada yang menempatkan Kabupaten Selayar pada urutan pertama tertinggi, disusul Kota Makassar, pada urutan kedua, dengan persentase kerawanan empat puluh sembilan koma sekian persen.

Foto bersama usai penarikan nomor urut pasangan calon pilkada di Kabupaten Selayar

Peta kerawanan pilkada didasarkan pada potensi gesekan antar sesama tim sukses dan tim pemenangan, serta indikasi pelanggaran prokkes penanganan Covid-19. Sungguhpun demikian, Ketua KPU Selayar, tetap optimis dan menyampaikan ajakan kepada seluruh komponen masyarakat Selayar untuk bersama-sama berikhtiar, bermunajat, dan berdoa agar prediksi kerawanan pilkada tidak sampai terjadi di Selayar.

Usai menyampaikan pengantar, Ketua KPU Selayar, Nandar Jamaluddin bersama tiga orang komisioner yang terdiri dari koordinator divisi data, Sukardi, koordinator divisi sosialisasi, SDM dan partisipasi pemilih, Andi Nastuti dan koordinator divisi hukum, Mansurt Sihadji, berkenan melakukan penyerahan berita acara dan surat keputusan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati tahun 2020 kepada lo penghubung pasangan calon dan pimpinan badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Selayar.

Rangkaian acara penyerahan berita acara dan surat keputusan diakhiri dengan sesi foto bersama antara komisioner KPU, LO, dan unsur Bawaslu, serta paparan koordinator divisi hukum KPU, Mansurt Sihadji, tentang mekanisme pembukaan rekening khusus dana kampanye (RKDK) yang wajib dilakukan oleh masing-masing pasangan calon sehari setelah penetapan pasangan calon dan sehari sebelum masa kampanye. (*)

Sumber berita dan foto (*/Andi Fadly Dg. Biritta)
Editor (+rony banase)

Pasien Covid-19 Naik di Kota Kupang, Pemkot Koordinasi dengan Rumah Sakit

319 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Jumlah pasien Covid-19 terus bertambah beberapa waktu terakhir (data terakhir per Rabu, 23 September 2020, jumlah positif Covid-19 di Kota Kupang mencapai 56 orang, dengan kontak erat sebanyak 522 orang dan suspek sebanyak 423 orang), mendorong Pemerintah Kota Kupang untuk menyikapi secara serius upaya penanganan. Sejumlah pimpinan rumah sakit baik pemerintah maupun swasta yang ada dalam wilayah Kota Kupang diundang untuk melakukan koordinasi terkait itu.

Wakil Wali Kota Kupang, dokter Herman Man memimpin langsung rapat yang berlangsung di Aula Garuda Kantor Wali Kota Kupang, pada Rabu, 23 September 2020. Menurutnya dengan bertambahnya jumlah pasien positif Covid-19, Pemerintah Kota Kupang memandang perlu untuk melakukan langkah-langkah antisipasi, termasuk memastikan soal ketersediaan fasilitas seperti ruangan dan tempat tidur berikut peralatan kesehatan khusus bagi pasien Covid-19.

Rapat koordinasi tersebut membahas kesigapan beberapa hal, di antaranya soal sumber daya seperti ruangan dan tempat tidur bagi pasien positif Covid-19. Diketahui dari sejumlah rumah sakit di Kota Kupang tersedia total 83 tempat tidur bagi pasien positif Covid dan 27 ruangan isolasi bertekanan negatif serta 27 ruangan non tekanan negatif.

Sumber daya lain yang tidak kalah penting adalah ketersediaan tenaga kesehatan. Dokter Herman Man berusaha memastikan ketersediaan tenaga medis terutama dokter spesialis paru dan penyakit dalam di masing-masing rumah sakit. Juga memastikan ketersediaan fasilitas penginapan khusus bagi para tenaga kesehatan yang sedang menangani pasien positif.

Ia juga mengimbau kepada para pimpinan rumah sakit di Kota Kupang untuk secara ketat menerapkan disiplin penggunaan APD bagi para petugas, guna mencegah jatuhnya korban pasien positif Covid-19 dari tenaga kesehatan seperti yang terjadi di daerah lain.

dr. M. Ibrahim, yang mewakili pimpinan Rumah Sakit Angkatan Laut Samuel J. Moeda Kupang, mengakui saat ini pihaknya masih mengalami kendala soal ruangan khusus untuk filter screening awal di depan rumah sakit. Karena itu mereka sangat mengharapkan dukungan Pemkot Kupang berupa tenda. Selain itu dia juga menyarankan agar para tenaga kesehatan yang sudah merawat pasien positif Covid-19 tidak hanya di-rapid test tetapi juga di-swab.

Pengelola atau perwakilan rumah sakit di Kota Kupang saat rapat koordinasi dengan Pemkot Kupang

Sementara itu, dr. Sieny dari RS Leona Kupang mengusulkan perlunya pelatihan bagi para analis kesehatan untuk pengambilan swab. Pelatihan ini menurutnya perlu untuk mengantisipasi jika suatu waktu jumlah pasien positif terus bertambah dan masing-masing rumah sakit diminta untuk melakukan tes swab sendiri.

Menanggapi usul saran tersebut, dokter Herman Man langsung minta Dinas Kesehatan Kota Kupang untuk segera menindaklanjuti dan membantu pihak rumah sakit melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dalam pertemuan tersebut dokter Herman Man didampingi oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Kupang, Rudy Priyono, S.KM, M.Kes dan salah satu kabid di Dinas Kesehatan Kota Kupang, I Gusti Ngurah Suarnawa, S.KM, M.Kes. Hadir juga seluruh pimpinan rumah sakit baik swasta maupun pemerintah yang ada di Kota Kupang.

Saat ini menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan kembali aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Salah satu alasannya adalah untuk mencegah meningkatnya jumlah pasien positif Covid-19, karena RS sudah penuh. Dikawatirkan, jika ada tambahan pasien lagi tidak dapat tertampung lagi di rumah sakit.

Dokter Herman menambahkan peluang bertambahnya jumlah pasien positif Covid-19 di Kota Kupang masih ada karena jalur transportasi udara masih terbuka. Data terakhir yang berhasil dihimpun pasien positif corona di Kota Kupang umumnya adalah warga lokal yang merupakan pelaku perjalanan dari luar daerah. Untuk itu ada wacana dari Pemkot Kupang untuk mewajibkan para pelaku perjalanan dari luar daerah untuk melakukan tes swab, guna mencegah transmisi lokal yang mengakibatkan jumlah pasien positif bertambah.

Rencananya pada Jumat, 25 September 2020, Pemerintah Kota Kupang juga akan melakukan massive rapid test di pasar yang ada di Kota Kupang. Karena pasar merupakan salah satu lokasi yang terindikasi mempunyai risiko tinggi penularan covid 19. Sebelumnya, pada Selasa, 22 September 2020, Pemkot juga sudah melakukan rapid test terhadap sejumlah ASN di lingkup Pemkot Kupang, sebagai upaya deteksi dini penularan Covid-19 di kantor. (*)

Sumber berita dan foto (*/PKP_ans)
Editor (+rony banase)

Bersama Mengawal NKRI

Translate »