Presiden: Pembebasan Bersyarat Hanya bagi Napi Umum dan Bukan Koruptor

132 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki wacana untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, utamanya yang mengatur soal pembebasan narapidana tindak pidana korupsi.

Hal itu dengan tegas disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 6 April 2020. “Saya ingin menyampaikan bahwa mengenai napi (narapidana) koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita. Jadi mengenai PP 99 Tahun 2012 tidak ada revisi untuk ini,” ujarnya.

Kepala Negara memastikan bahwa pembebasan bersyarat sejumlah narapidana tersebut yang telah disetujui minggu lalu hanya ditujukan bagi narapidana untuk tindak pidana umum.

“Tetapi tidak bebas begitu saja. Tentu saja ada syarat, kriteria, dan pengawasannya,” imbuhnya.

Pembebasan secara bersyarat ini dimaksudkan untuk menghambat atau memutus rantai penyebaran Covid-19, utamanya di lembaga-lembaga pemasyarakatan yang ada. Warga binaan lembaga pemasyarakatan (lapas) yang perlu diakui melebihi kapasitas di sejumlah lapas yang ada tentunya sangat berisiko mempercepat penyebaran Covid-19.

“Di negara-negara yang lain, saya melihat misalnya di Iran yang membebaskan 95 ribu napi, Brazil 34 ribu napi, negara-negara yang lainnya juga melakukan yang sama,” kata Presiden. (*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)
Editor (+rony banase)

‘Update Covid-19 NTT’ Hingga 6 April 2020, 195 ODP Sembuh & PDP Capai 15 Orang

199 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | “Hingga 6 April 2020 pukul 14.00 WITA, jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) mencapai 686 orang, yang sembuh atau selesai pemantauan sebanyak 195 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) mencapai 15 orang ( 7 orang lakukan isolasi mandiri dan 8 orang dirawat di rumah sakit),” terang Dr. Jelamu Ardu Marius saat menyampaikan keterangan pers melalui telekonferensi di Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT.

Mengenai sebaran Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang sedang dirawat di rumah sakit, secara gamblang Marius menjabarkan, di Kabupaten Alor mencapai 7 orang (2 orang dirawat di RSUD Kalabahi dan 5 orang lakukan isolasi mandiri); Kota Kupang, 1 orang dirawat di RS SK Lerik; 1 orang dirawat di RS Soe; 1 orang dirawat di RS Ende; 1 orang dirawat di RS Lewoleba; 1 orang dirawat di RS Komodo Labuan Bajo; dan 1 orang dirawat di RS Umbu Rara Meha Sumba Timur.

“Sementara, PDP yang melakukan isolasi mandiri sebanyak 7 orang termasuk 1 PDP di Kabupaten Sumba Tengah,” ungkap Jubir Gugus Tugas Penanganan Penyebaran Covid-19 NTT yang juga sebagai Karo Humas dan Protokol Setda NTT dan didampingi oleh Valeri Guru, Kasubag Pers dan Pengelolaan Pendapat Umum.

Terkait update data perkembangan Orang Dalam Pemantauan, sebut Marius, jumlah ODP saat ini menjadi 686 orang, selesai masa pemantauan 195 orang; yang dirawat 4 orang (2 orang dirawat di Rumah Sakit Prof. Dr W.Z Johanes Kupang, 1 orang di rawat di Rumah Sakit Siloam dan 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Ende.

Tentang sebaran ODP di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur yang melakukan karantina atau isolasi mandiri, Marius menjabarkan, Kota Kupang saat ini terdapat 121 orang; Kabupaten Kupang jumlah saat 46 orang; karantina mandiri 45 orang; Kabupaten TTS ada 54 orang dan Kabupaten TTU sebanyak 30 orang.

Kabupaten Belu jumlah saat 49 orang; di Malaka, saat ini 2 orang; Kabupaten Rote Ndao berjumlah 24 orang; Kabupaten Sabu Raijua saat ini terdapat 3 orang dan di Alor 15 orang.

Kabupaten Ende jumlah saat ini 10 orang karantina mandiri; Sikka jumlah saat ini sebanyak 58 orang; Flores Timur berjumlah 10 orang; Lembata sebanyak 43 orang; Ngada sebanyak 14 orang; dan Kabupaten Nagekeo berjumlah 18 orang.

Di Kabupaten Manggarai, imbuh Marius, terdapat 8 ODP; Manggarai Barat sebanyak 56 orang; dan Kabupaten Manggarai Timur mencapai 29 orang melakukan karantina mandiri.

Sementara ODP yang melakukan isolasi mandiri di daerah Sumba, tandas Marius, tersebar di Kabupaten Sumba Timur sebanyak 46 orang; Sumba Barat berjumlah 6 orang; Sumba Barat Daya saat ini sebanyak 41 orang; dan di Kabupaten Sumba Tengah terdapat 1 orang.

Penulis dan Editor (+rony banase)
Foto oleh Valeri Guru

Pemkot Kupang Terima Bantuan Material Cegah Covid-19 dari BI Perwakilan NTT

72 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, M.M., M.H. didampingi Penjabat Sekda Kota Kupang, Ir. Elvianus Wairata, M.Si. dan Lurah Fatubesi, I Wayan Astawa menerima Bantuan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) berupa alat bantu cuci tangan yaitu wastafel portabel, masker, sarung tangan (hand gloves), vitamin dan hand sanitizer untuk masyarakat Kota Kupang.

Bantuan ini secara simbolis diserahkan oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Perwaklian NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja pada Senin, 6 April 2020 di Kantor Lurah Fatubesi. Penyerahan bantuan ini dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran Virus Covid-19 di Kota Kupang melalui pola hidup bersih yang berawal dari cuci tangan dan penggunaan masker.

Wali Kota Jefri saat melihat dari dekat wastafel portabel bantuan dari BI Perwakilan NTT

Di samping itu, Bank Indonesia Perwakilan NTT juga menyiapkan Alat Pelindung Diri (APD) dari Badan Musyawarah Perbankan Daerah terutama bagi para tenaga medis.

Wali Kota Kupang memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bank Indonesia Perwakilan NTT atas perhatian yang luar biasa bagi masyarakat Kota Kupang. “Kami gunakan alat ini sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat Kota Kupang khususnya kebersihan di tempat umum. Kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan Bank Indonesia perwakilan NTT yang telah menyumbang APD bagi tenaga medis di rumah sakit yang berada di Kota Kupang,” tutur Wali Kota Jefri. (*)

Sumber berita dan foto (*/PKP_chr/Humas Pemkot Kupang)
Editor (+rony banase)

Pemerintah Wajibkan Warga Pakai Masker saat Beraktivitas di Luar Rumah

136 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo mengingatkan rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO agar seluruh masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. “Di awal, WHO menyampaikan bahwa yang pakai masker hanya yang sakit. Tapi, sekarang semua yang keluar rumah harus pakai masker,” ujarnya dalam rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 6 April 2020.

Kepala Negara meminta agar masyarakat mematuhi imbauan tersebut. Maka itu, Presiden menginstruksikan jajarannya untuk memastikan ketersediaan masker yang dapat digunakan oleh masyarakat. “Saya meminta agar penyiapan masker sekarang ini betul-betul disiapkan dan diberikan kepada masyarakat karena kita ingin setiap warga yang harus keluar rumah itu wajib memakai masker,” kata Presiden.

Sebelumnya, juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto (Yuri), juga telah menyatakan bahwa kebijakan tersebut mengikuti rekomendasi dari WHO.

Yuri menyampaikan bahwa masyarakat disarankan untuk mengenakan masker kain yang dapat dicuci dan dikenakan berkali-kali. Untuk saat ini, masker medis seperti masker bedah dan N-95 diprioritaskan bagi dokter dan paramedis. (*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)
Editor (+rony banase)

Karo Humas Pemprov : Pemeriksaan Klinis Wajib bagi Warga yang Masuk ke NTT

135 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi NTT yang juga Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, Dr. Jelamu Ardu Marius, M.Si menegaskan, prosedur tetap (protap) pemeriksaan klinis bagi setiap warga masyarakat yang datang ke Provinsi NTT untuk kebaikan bersama.

Dalam keterangan pers pada Minggu, 5 April 2020, Marius menyampaikan, ada sejumlah hal yang perlu disampaikan bahwa saat ini arus kedatangan warga dari luar dan masuk ke NTT terutama melalui pelabuhan laut sangat besar.

“Kita memantau ada yang datang dari Makassar dan Jawa melalui Ende, Labuan Bajo dan juga pelabuhan laut seluruh NTT,” ungkapnya.

Lanjut Marius, “ Kita harapkan kontrol yang ketat di setiap pintu masuk sehingga bisa dipastikan para penumpang berada dalam keadaan sehat dan setelah pemeriksaan klinis tentu saja protap yang harus diikuti dan dipatuhi. Semua demi kebaikan kita semua sehingga kita terbebas dari Covid-19,” ujarnya.

Terkait fluktuasi angka-angka ODP dan PDP, imbuh Marius, Bapak Gubernur mengharapkan agar kita semua tetap menjaga kesehatan dan selalu mengikuti protap-protap yang telah ditetapkan baik oleh WHO maupun oleh otoritas pemerintah.

“Semua ini demi kebaikan seluruh masyarakat NTT di mana pun kita berada,” tandas Marius.

Sumber berita dan foto (*/Valeri Guru/Kasubag Pers dan Pengelolaan Pendapat Umum Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT)
Editor (+rony banase)

Gugus Tugas Covid-19: Cairan Disinfektan Tidak Disemprotkan ke Tubuh

139 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan Percepatan Covid-19 Wiku Adisasmito mengingatkan masyarakat agar tidak menyemprotkan langsung cairan disinfektan ke tubuh meski diketahui ampuh membasmi virus corona maupun kuman.

Dalam hal ini, ketentuan yang benar menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI adalah bahwa disinfektan hanya boleh untuk benda atau barang saja. Atas dasar itu, masyarakat disarankan untuk menghindari penggunaan bilik disinfektan sesuai dengan surat edaran dari Kemenkes RI yang tidak menganjurkan alat itu.

“Disinfektan hanya boleh untuk benda atau barang sehingga tidak disarankan untuk disemprotkan ke tubuh manusia,” kata Wiku Adisasmito pada konferensi pers pada Minggu, 5 April 2020 di Graha BNPB Jakarta.

Disinfektan dalam edaran Kemenkes RI merupakan bagian dari upaya pencegahan kedua setelah upaya pencegahan pertama berupa cuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir.

Kemenkes menganjurkan disinfektan lebih baik digunakan untuk bahan campuran mencuci baju usai bepergian dari luar rumah sehingga baju tersebut dapat terhindar dari virus, termasuk Covid-19.

Oleh sebab itu, dianjurkan kepada masyarakat termasuk pemerintah daerah untuk lebih memperbanyak wastafel portabel sehingga memudahkan masyarakat yang bepergian untuk dapat sering mencuci tangan sebagai langkah pertama mencegah Covid-19.

“Kita ada baiknya dengan swadaya masyarakat untuk membuat dan memperbanyak tempat cuci tangan di area publik yang dapat diakses di tempat umum, di tempat transportasi umum, supermarket, tempat belanja, dan sebagainya,” ujar Wiku.

Lebih lanjut, hal itu juga dianjurkan agar dapat diterapkan secara disiplin oleh seluruh masyarakat mulai dari tingkat RT/RW hingga pemerintah pusat sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Jika kita menerapkan disiplin perilaku ini, baik nasional, provinsi, kota, desa, RW/RT sampai tingkat keluarga kami sangat percaya bahwa kita bisa secepatnya menekan kasus ini,” tutup Wiku.(*)

Sumber berita dan foto (*/Agus Wibowo–Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB)
Editor (+rony banase)

Ini Pedoman Pengurusan Jenazah Covid-19 Menurut Fatwa MUI

61 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengatur tentang pedoman pengurusan jenazah yang sebelumnya terinfeksi virus SARS-CoV-2 atau corona melalui Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020. Fatwa tersebut dibuat sebagai bentuk komitmen keagamaan dan ikhtiar dalam menangani, merawat sekaligus menanggulangi Covid-19.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Dr. H.M Asrorun Ni’am mengatakan bahwa dalam menjalankan pedoman tersebut ada tiga aspek yang harus diperhatikan sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai komitmen dan ikhtiar.

Aspek yang pertama ialah kertertundukan manusia untuk menyadari bahwa ini sebagai musibah, dan menjamin bagaimana tetap di dalam koridor untuk tetap tunduk terhadap aturan Allah dengan meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan tetap melaksanakan ibadah.

Kedua adalah menjaga keselamatan diri, bahwa hal itu bagian dari tugas keagamaan dan kemanusiaan serta tugas penghambaan diri kepada Allah SWT.

Kemudian yang ketiga adalah memastikan keselamatan orang lain dan juga proses-proses seperti perawatan, pengurusan jenazah harus sesuai ketentuan agama dan protokol kesehatan.

Secara substansi, Fatwa 18 Tahun 2020 juga menyinggung mengenai hukum yang mengatur bahwa setiap muslim yang menjadi korban Covid-19, secara syari adalah syahid dan mendapatkan kemuliaan dan kehormatan dari Allah SWT.

“Perlu dipahami bahwa setiap muslim yang menjadi korban Covid-19, secara syari adalah syahid, memiliki kemuliaan dan kehormatan di mata Allah SWT,” ungkap Asrorun pada Sabtu, 4 April 2020 di Graha BNPB Jakarta.

Kemudian yang berikutnya, soal pemakaman. Ada empat hal yang menjadi bagian dari hak jenazah yang harus ditunaikan oleh setiap muslim secara perwakilan terkait pemandian, pengkafanan, pengsholatan, dan penguburan jenazah dengan menerapkan protokol kesehatan tanpa meninggalkan ketentuan yang telah diatur dalam agama.

Pada proses pemandian jenazah dimungkinkan dengan proses pengucuran air ke seluruh tubuh, apabila tidak dimungkinkan bisa tayamum, apabila tidak dimungkinkan lagi maka dapat langsung dikafankan.

Selanjutnya proses pengkafanan bisa dilakukan dengan melengkapi proteksi menggunakan plastik tidak tembus air, kemudian diletakkan ke dalam peti dan proses disinfeksi yang dimungkinkan secara syar’i.

Setelah itu proses penyalatan yang dalam hal ini harus dipastikan bahwa tempat salat aman dan suci dari proses penularan, minimal 1 orang muslim.

Dengan mengikuti protokol kesehatan di dalam proses kepengurusan jenazah dan juga ketentuan di dalam fatwa sebagai panduan kepengurusan jenazah Muslim, maka tidak perlu lagi ada kekhawatiran terjadinya penularan kepada orang yang hidup.

Dalam hal ini kekhawatiran dan juga kewaspadaan tetap penting, tetapi harus dibingkai dengan ilmu pengetahuan dan juga pemahaman yang utuh. “Jangan sampai, akibat kekhawatiran kita minus pengetahuan yang memadai, kemudian kita berdosa, karena tidak menunaikan kewajiban atas hak jenazah dengan melakukan penolakan pemakaman” tutup Asrorun. (*)

Sumber berita dan foto (*/Agus Wibowo–Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB)

Lihat Ruang Isolasi Covid-19 di RS SK Lerik, Wali Kota Jefri Pinta Warga Waspada

70 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R Riwu Kore, M.M., M.H. mengimbau warga kota untuk mendukung pemerintah melawan penyebaran virus ini dengan cara menjaga kesehatan diri dan menjaga jarak dengan sesama atau (Physical Distancing) dan mengurangi aktivitas atau pertemuan-pertemuan yang tidak perlu (Social Distancing).

Selain itu, pinta Wali Kota Jefri (sapaan akrabnya, red), agar warga kota dapat mengikuti imbauan para pemimpin agama agar sementara waktu ini melakukan ibadah di rumah masing-masing,

“Ini semua demi kebaikan bersama. Karena kita semua berpeluang tertular dan menularkan virus bagi orang lain,” tegas Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore di hadapan awak media usai meninjau langsung meninjau pembangunan ruang isolasi di RSUD SK Lerik Kota Kupang, pada Sabtu, 4 April 2020.

Kepada awak media, Wali Kota Jefri menyampaikan hendak memastikan kesiapan Pemkot Kupang dalam menghadapi pandemik Covid 19 atau Novel Coronavirus. “Sebagai salah satu rumah sakit rujukan di NTT, RSUD SK Lerik akan menyediakan 10 ruang isolasi dengan 20 tempat tidur yang saat ini sedang dalam proses pengerjaan dan diharapkan bisa selesai dalam waktu satu hingga dua hari ke depan,” ujarnya.

Wali Kota Jefri saat meninjau salah satu ruangan yang dipersiapkan untuk ruang isolasi Covid-19 di RSUD SK Lerik

Wali Kota Jefri juga mengatakan, meskipun hingga saat ini di Kota Kupang bahkan di Provinsi NTT pada umumnya tidak tercatat adanya kasus positif Covid-19, namun warga dan pemerintah harus tetap waspada dan mempersiapkan segala sesuatu termasuk diantaranya kesiapan Rumah Sakit dalam menyediakan ruang rawat inap atau ruang bertekanan negatif untuk isolasi pasien positif Covid-19.

Dirinya menyampaikan apresiasi kepada para dokter, perawat dan petugas medis serta pihak-pihak terkait lainnya yang telah bekerja sama dan berjibaku dalam menghadapi penyebaran virus Corona di Kota Kupang.

Pada kesempatan yang sama Wali Kota Jefri menyampaikan bahwa terhadap dampak dari pandemi Covid-19, Pemerintah Kota Kupang akan menyiapkan anggaran sebesar Rp.45 miliar terutama untuk penanganan medis dan jaring pengaman sosial guna menjaga stabilitas daya beli masyarakat, salah satunya dengan membagikan voucer sembako bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sementara itu, Direktur RSUD SK Lerik, dr. Marsiana Y. Halek di hadapan Wali Kota Kupang, memastikan akan menyelesaikan pengerjaan ruang isolasi tersebut secepatnya. Mengenai persediaan alat perlindungan diri (APD) saat ini menurutnya masih cukup, selain stok rumah sakit mereka juga mendapat bantuan dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan Kota Kupang serta sumbangan dari para donatur.

Turut hadir dalam peninjauan ruang isolasi tersebut Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD SK Lerik, dr. M. Ihsan. (*)

Sumber berita dan foto (*/Humas Pemkot Kupang)
Editor (+rony banase)

Bersama Mengawal NKRI