Kisruh PPDB TA 2018: Ratusan Orang Tua Sangsikan Penerapan Sistem Zona

40 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id– Ratusan Orang Calon Murid mendatangi dan menduduki Halaman Kantor Dinas Pendidikan NTT, Senin/9 Juli 2018 Sejak pukul 07.00 pagi, mempertanyakan nasib anak mereka yang telah didaftarkan di beberapa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekokah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada di Kota Kupang NTT.
Mereka mendatangi kantor dinas pendidikan sebagai bentuk aksi protes karena anaknya tidak diterima saat melakukan pendaftaran online di beberapa sekolah negeri di Kota Kupang.

Salah satu orang tua,Wartini asal Nunbaun Sabu menyatakan anak mereka hanya mau bersekolah di SMA Negeri Unggulan seperti SMAN 1, SMAN 2 dan SMAN 3 Kupang. Saat diajukan SMA lain yang Lokasi dekat tempat tinggal, Mereka menolak dengan alasan bahwa sekolah tersebut sudah tutup dan anak mereka hanya mau bersekolah di Sekolah Favorit.

Lain hal dengan orang tua calon murid, Demitrio Henzi, mengeluhkan dengan sistem Pendaftaran Online yang terkesan menipu karena Data Dapodik sangat jelas Lokasi domisili Calon murid.
“Saya sesalkan karena yang lulus anak diluar zona sekolah “, terang Demitrio Henzi yang berjanji akan menduduki Sekolah tersebut.

Ratusan orang tua tersebut mendesak bertemu dengan Kadis Pendidikan NTT, Johanna E Lisapaly namun pihak Dinas Pendidikan tidak mengijinkan semua orang tua untuk bertemu langsung dengan Kadis Pendidikan. Setelah melalui negosiasi dengan salah satu Koordinator orang tua, hanya beberapa orang tua yang diijinkan bertemu dan rapat bersama dengan para Kepala Sekolah di Ruang Kadis Pendidikan.

Setelah rapat tertutup dan terbatas antara perwakilan orang tua, para kepala sekolah, akhirnya Kadis Pendidikan, Johanna E Lisapaly dibawah pengawalan ketat aparat keamanan berkenan bertemu dengan para orang tua dan meyampaikan bahwa sejak minggu lalu pihak dinas telah mendata/menginventarisir anak anak yang belum mendapatkan sekolah.

Lisapaly masih memberikan kesempatan untuk mendata anak anak, agar pihak dinas bisa tahu anak anak tersebut berasal dari Kecamatan mana, sehingga bisa diarahkan ke sekolah yang ada di Kecamatan tersebut.

“Kami informasikan ke bapak/ibu sekalian, sekolah sekolah yang berada di kecamatan yang sesuai asal anak anak dan dengan daya tampung yang ada“, jelasnya.

Terang Johanna, “Sudah terinventaris dan terdata nama anak anak yang kurang lebih 5 (lima) hari datang kesini “.

“Besok (Selasa/10 Juli) akan diumumkan beberapa sekolah di Kecamatan masih terbuka ruang untuk bapak/Ibu bisa mendaftar ke sekolah tersebut “, ungkapnya

“Kalopun belum ada yang belum mendapatkan sekolah bisa datang ke Dinas lagi “, tandas Johanna. Usai memberikan penjelasan Kadis Pendidikan tersebut beranjak kembali ke ruang kerjanya.

Merasa tak puas dengan penjelasan Kadis Pendidikan, salah satu Orang tua, Yap Sir, meminta Kadis Pendidikan NTT, Johanna E Lisapaly untuk Kembali menjelaskan mekanisme sistem zona karena anak di lingkungan dekat sekolah tidak diterima namun yang berdomisili jauh dari Sekolah diterima, namun tidak ditanggapi.

Akhirnya sebagian orang tua perlahan mulai meninggalkan lokasi, namun sebagian tetap menunggu di depan Kantor serta di halaman Dinas Pendidikan NTT.

Sistem Zona Sifatnya Wajib

Perlu diketahui, dikutip dari www.pikiran-rakyat.com 14 Nop 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menjatuhkan sanksi kepada pemeritah daerah yang tidak melaksanakan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB. Dalam pasal 15 aturan tersebut ditegaskan, sekolah pada setiap zona wajib menyerap 90% dari total daya tampung peserta didik baru yang bertempat tinggal di dekat sekolah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan, sistem zonasi seluruh pinas pendidikan se-Indonesia diharapkan dapat konsisten dalam menerapkan kebijakan pengelolaan pendidikan berbasis zonasi. Menurut dia, sistem zonasi menjadi langkah awal dari pemerintah yang sedang berusaha mewujudkan pendidikan yang mereata dan berkualitas.

“Jadi sekarang zonasi sifatnya wajib. Kalau tahun lalu masih sosialisasi, jadi pemerintah daerah masih diberi kelonggaran untuk menerapkan zonasi atau tidak. Ruh dari penerapan sistem zonasi ini adalah terciptanya pendidikan yang merata dan berkualitas, sebagai wujud merealisasikan kebijakan Bapak Presiden “, jelas Mendikbud RI. (+rb)

HARGANAS XXV: Bangun Indonesia Berkarakter dari Keluarga

32 Views

Manado, gardaindonesia.id – Keluarga merupakan sumber utama dalam membangun manusia Indonesia yang berkarakter. Pesan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise pada Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) XXV Tahun 2018.

Peringatan HARGANAS XXV diselenggarakan di Kota Manado, Prov. Sulawesi Utara 2-7 Juli 2018.

“Masyarakat Indonesia harus menjadikan keluarga sebagai tempat pertama dan utama dalam membangun manusia Indonesia yang berkarakter, berkemajuan, dan berjiwa gotong royong berlandaskan Pancasila “, himbau Menteri Puan Maharani pada Acara Puncak HARGANAS di Kawasan Megamas, Manado, Prov. Sulawesi Utara.

“Keluarga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kita, karena cinta dan seluruh kasih sayang berasal dari keluarga,” ujarnya.

Menteri Puan juga berharap peringatan HARGANAS bukan sebatas seremonial, namun juga mengedepankan dan memperkuat interaksi antara masyarakat antar generasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta petugas pelayanan. Para tokoh berprestasi juga diharapkan dapat terus menjadi pelopor dalam berkontribusi untuk pembangunan keluarga Indonesia.

Senada dengan Menteri Puan Maharani, Menteri Yohana mengatakan bahwa keluarga merupakan tempat yang pertama dalam membentuk karakter seorang anak.

“Bagi seorang anak, keluarga sangat menentukan karakter, pertumbuhan dan perkembangannya “, terang Menteri Yohana Yembise.

“Melalui keluarga, seluruh anggotanya mulai mengenal dan mengalami adanya perbedaan, kerja sama, kasih sayang, dan kehangatan. “Pelopor” dalam keluarga, maupun dalam masyarakat perlu dibangun untuk menjadi “Role Model” yang dapat menumbuhkan karakter seluruh anggota keluarga, khususnya bagi anak,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Kementerian PPPA telah merintis Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) pada tahun 2016 untuk membantu keluarga dalam mengelola pemenuhan hak-hak anak serta merealisasikan fungsi dan peran masing – masing anggota keluarga agar lahir generasi yang berkarakter. Hingga saat ini, PUSPAGA telah tersebar di 3 Provinsi dan 37 Kabupaten/Kota. Keluarga yang ramah anak juga dapat diwujudkan melalui penguatan Kabupaten / Kota Layak Anak (KLA), yang saat ini telah dirintis di 389 Kabupaten / Kota.

Masih dalam rangkaian HARGANAS XXV, Menteri Yohana juga bersepeda santai dan sarapan Bubur Manado bersama sekitar 5.000 masyarakat, serta menjadi saksi pada Acara Pencatatan Perkawinan Massal sekitar 57 pasangan dari 15 Kab/Kota se – Prov. Sulawesi Utara.

Sebelumnya, pada Jumat/6 Juli 2018, Menteri Yohana mendampingi Menteri Puan Maharani memberikan penghargaan kepada Gubernur, Walikota, Bupati, TP-PKK, Profesi, dan Mitra Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kategori Penghargaan tersebut diantaranya Satyalancana Pembangunan, Satyalancana Wira Karya,Manggala Karya Kencana,Wira Karya Kencana,Dharma Karya Kencana,Cipta Karya Kencana. (*/PM P3A + rb)

Jaringan Peduli Anak Bangsa (JPAB) Mengawal Kupang Menuju Kota Layak Anak

87 Views

Kota Kupang-NTT, gardaindonesia.id – Jaringan Peduli Anak Bangsa (JPAB) bekerja secara nasional dan punya panduan nasional dan menjadi kontributor dengan mengajak para mitra dan stakeholder untuk berkontribusi kepada pemerintah agar terciptanya Kota Layak Anak (KLA).
Program Gerakan Ramah Anak yang menyasar di 3 (tiga) pilar yakni Gereja, Sekolah dan LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial) /Panti Asuhan secara kristiani.

gardaindonesia.id berkesempatan mewawancari Ketua Pengurus Nasional JPAB, Haryati, Usai Lokakarya Kupang Menuju Kota Layak Anak berlangsung di Ballroom Hotel Swissbel Kristal, 5-6 Juli 2018, yang diikuti oleh peserta dari unsur Pemerintah termasuk Aparat Keamanan, Agama, Pendidikan, Lembaga Kesejahteraan Sosial/LKS dan LSM

Haryati menuturkan bahwa dampak bagi Program Ramah Anak adalah perubahan pola pikir dan perilaku terhadap anak karena akar masalah dan persoalan anak di Indonesia adalah konstruksi sosial para pemimpin, orang tua dan dewasa yang salah terhadap anak sehingga terjadi isu darurat anak.

“Tujuan program menyasar pada pimpinan kunci dan menggarap leadership dan managemen, Gerakan ini menyasar bagaimana mengubah perspektif kepemimpinan yang mengacu pada perspektif anak, mampu mengembangkan kebijakan perlindungan anak dan mampu membangun sistem perlindungan anak dan mampu mengembangkan strategi yang berpihak pada anak “, terang Haryati.

JPAB telah mempunyai panduan yang dikembangkan dan didampingi oleh 7 Perwakilan Aras Gereja Nasional dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (PPPA). Tim JPAB merupahkan Jaringan Volunteer (sukarelawan) dan tersebar di 12 Provinsi di Indonesia diantaranya Sumatera Utara, Lampung, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Papua, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara.

“Itu merupahkan kekuatan kami untuk bergerak secara nasional “, ungkapnya.
Indikator sudah dikembangkan dan ditempelkan pada indikator Kota Layak Anak (KLA). Jadi, Program Kota Layak Anak (KLA) tetap punya pemerintah “, tegas Haryati.

“Kami pada tahap yang bukan mengawasi atau menilai Pemkot/Pemkab namun bermitra pada semua pihak untuk mengatasi persoalan generasi dengan cara membangun leadership dan managemen “, tandas Haryati, Ketua Pengurus Nasional JPAB.

Disamping itu, Ketua JPAB Region NTT, Pdt Anita Amnifu Mooy, STh menyatakan bahwa harapan terlaksanaknya Lokakarya sebagai partisipasi masyarakat dan semua komponen dapat bergerak bersama.

“Kita bersyukur sudah punya RTL (Rencana Tindak Lanjut) . Kita (JPAB Reg NTT) akan menyerahkan kepada Pemkot Kupang untuk mencapai Kupang sebagai Kota Layak Anak “, jelas Pdt Anita.

Pdt Anita Amnifu Mooy juga berharap para pemimpin Pemkot Kupang punya kepemimpinan perspektif anak.

“Kalo tidak hanya tertuang dalam kertas dan hanya berupa deklarasi saja “, tandas Ketua JPAB Reg NTT ini.

Untuk diketahui Pemkot Kupang telah mencanangkan Kupang Kota Layak Anak Sejak 2007 dengan Target 2027 Menjadi Kota Layak Anak. Pemkot Kupang telah memperoleh Penghargaan Level Pratama selama 3 kali. Tahapan Penghargaan dimulai dari Level Pratama, Madya, Utama dan Level Kota Layak Anak. (+rb)

Lapor Kekerasan Perempuan dan Anak Lebih Mudah Dengan Aplikasi LAKER

49 Views

Manado,gardaindonesia.id-Masyarakat saat ini dapat melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara cepat dan mudah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Prov Sulawesi Utara mewujudkannya melalui inovasi Aplikasi Online berbasis Android LAKER (Lapor Kekerasan).
Inovasi ini muncul karena selama ini masyarakat enggan melaporkan kekerasan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) karena jarak yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka.

“Aplikasi LAKER seharusnya dipertahankan dan dikembangkan untuk mempermudah masyarakat jika mengalami atau melihat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Suatu negara tidak bisa maju apabila perempuan dan anaknya belum berada di garis aman. Maka dari itu, dengan adanya inovasi seperti ini, kaum perempuan diharapkan lebih mudah dan berani untuk melaporkan tindak kekerasan, baik fisik, psikis, dan seksual “,ujar Menteri PPPA, Yohana Yembise dalam acara Pameran Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Manado, Prov. Sulawesi Utara, Jumat/6 Juli 2018.

“Saya juga berharap Aplikasi LAKER dapat diadopsi oleh daerah – daerah lainnya,” ujar Mama Yo sapaan akrab Yohana Yembise.

Kepala Dinas PPPA Prov.Sulawesi Utara, Mieke Pangkong, mengatakan Aplikasi LAKER telah diluncurkan sejak Januari 2018 dan mulai efektif digunakan oleh masyarakat sejak Juni 2018.

“Aplikasi LAKER membuat masyarakat lebih berani melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini terbukti dari 89 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlapor di P2TP2A Prov. Sulawesi Utara sejak Januari 2018, 20 kasus diantaranya dilaporkan melalui Aplikasi LAKER “, jelas Mieke.

Aplikasi LAKER Juga dapat digunakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia yang menggunakan gawai android. Masyarakat dapat mengunduh aplikasi LAKER melalui Google Play Store untuk melakukan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh P2TP2A dan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang berada di wilayah tersebut. (PM+rb)

 

Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang Peroleh Bantuan 7 Titik Akses Internet BAKTI

125 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) terus mengembangkan program Pemerintah yaitu USO (Universal Service Obligation). Program USO tersebut merupakan kewajiban pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan informatika RI (Kemkominfo) melalui BAKTI memberikan pelayanan universal di bidang telekomunikasi dan informatika kepada publik untuk mengurangi kesenjangan digital di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) yang secara ekonomi sulit dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi komersial.

Kerjasama BAKTI dengan Pemda/Kementrian beserta profil pengguna diantaranya Kementrian Pendidikan (sekolah), Badan Karantina Pertanian, Kementrian Kelautan dan Perikanan (Pelabuhan Perikanan), Kantor Staf Presiden (Kantor Desa), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Posisi Lintas Batas Negara), Kementrian Ketenagakerjaan (Balai Latihan Kerja), Kementrian Pariwisata (Layanan Publik), Kementrian Kesehatan, Kementrian Desa PDTT dan Kementrian Perindustrian (Layanan Publik/Sentra UMKM)

Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang sebagai salah satu lembaga yang peroleh Pemanfaatan Program Akses Internet Bakti/BP3TI Kementrian Kominfo, telah menggunakan akses internet untuk kebutuhan operasional dan kebutuhan akses Internet warga sekeliling.

Untuk mengevaluasi dan melihat Lebih dekat fungsi dan aksesibilitas akses internet BAKTI, Kamis/5 Juli 2018, Anggota Komisi I DPR RI diantaranya Ketua Komisi I Mayjend Asry Tanjung, Hugo Parera, Jacky Uly dan beberapa anggota Komisi I mengunjungi Balai Karantina Kelas IA Kupang.

Ditemui para Anggota DPR RI, Kepala Balai Karantina Kelas I Kupang, Heru Nur Hartanto, mengucapkan terima kasih kepada Direktur BAKTI karena telah memperoleh bantuan akses Internet untuk Balai Karantina Pertanian bantuan akses internet BAKTI ditempatkan di 7 titik diantaranya Tenau, El Tari, Rote, Wini, Atambua, Waingapu dan Waikelo.

“8M akses internet optik untuk Tenau, 4M di Bandara El Tari, 1M di Pelabuhan Wini, 2M Pelabuhan Atapupu, 2M di Rote, Waingapu dan Waikelo “, jelas Heru.

Saat ditanya Komisi 1 DPR RI mengenai kesempatan masyarakat sekitar apakah dapat mengakses internet, Heru Hartanto menyampaikan bahwa bisa diakses oleh masyarakat, seperti di Waikelo

“Semua masyarakat bisa mengakses free (secara gratis), kebanyakan anak muda yang mengakses Internet dari pagi hingga malam hari“, ungkap Heru.

Kepada Komisi 1 DPR RI, Heru Hartanto menyampaikan untuk Wilayah Kerja Alor, Sabu dan Bolok belum memperoleh akses internet karena terkendala listrik dan jaringan sementara dibangun. Khusus wilayah perbatasan Wini, Mota Ain dan Motamasin yang mengelola PLBN belum maksimal dan karena jaringan masih kecil.

“Akses belum maksimal untuk melakukan pelayanan secara digital di daerah perbatasan “, ungkap Nur Hartanto

Perwakilan BAKTI menyampaikan akses internet di seluruh Indonesia mencapai 2.717 lokasi, 260 di NTT, salah satunya di Karantina. Sektor terbesar di Pendidikan sekitar 65%.

Terkait Merdeka Jaringan di Tahun 2020 BAKTI menyatakan kesiapan untuk memperbaiki pelayanan dan menargetkan 5000 BTS di 2019 yangmana saat ini hanya sekitar 800 BTS dan berencana Bebas Jaringan di 2020. (+rb)

Komunitas Pekerja Migran dan Aktivis Migran Mendesak Malaysia Hentikan Operasi PATI

65 Views

Malaysia, gardaindonesia.id – Lebih dari 100 kelompok yang mewakili komunitas dan aktivis pekerja migran serta organisasi masyarakat sipil (CSO) mengeluarkan pernyataan bersama mendesak pemerintah Malaysia agar menghentikan operasi terhadap pekerja migran tak berdokumen atau yang biasa diistilahkan PATI, Rabu/4 Juli 2018.

Pernyataan bersama tersebut ditandatangani oleh perwakilan komunitas dan aktivis migran Filipina, Banglades, Nepal, Indonesia, Myanmar, Kamboja, India serta mendapat dukungan beberapa CSO/NGO di Malaysia dan aktivis migran di Singapura, Hong Kong, Macau.

Menanggapi penegakan pekerja migran tidak berdokumen yang dicanangkan oleh Departemen Imigrasi Malaysia dan sesuai siaran pers (31 Mei 2018) oleh Menteri Dalam Negeri Malaysia, YB Tan Sri Muhyiddin Haji Mohd Yassin, komunitas migran dan CSO yang memperhatikan hak-hak migran di Malaysia sangat prihatin dengan masa depan para migran di negara ini.

Arahan dalam pernyataan pers tersebut kembali gagal mengatasi akar penyebab masalah dan tidak menyediakan cukup waktu untuk diskusi dan analisis yang tepat demi perbaikan yang holistik, komprehensif dan didasarkan pada Konvensi ILO serta prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar.
Kekhawatiran juga mencakup pengungsi, pencari suaka dan masyarakat tanpa negara yang juga berisiko ditahan selama operasi penegakan ini.

Bagaimana Migran Menjadi Tidak Terdokumentasi
Banyak para migran yang oleh Pemerintah Malaysia telah diberi label “Illegal” (atau dalam istilah yang lebih manusiawi “tidak berdokumen”) mendapat status itu bukan karena kesalahan mereka sendiri. Beberapa faktor berikut yang turut mempengaruhi:

Trafficking
Sejarah Malaysia sebagai pusat perdagangan manusia telah didokumentasikan dengan baik oleh masyarakat dan bahkan tercermin dalam data Pemerintah. Sindikat perdagangan manusia yang besar dan berhubungan dengan kebijakan politik, semakin memperkuat ketakutan kita akan keberadaan jaringan perdagangan manusia yang lazim dan bahkan mungkin sistemik di Malaysia.
Kita tidak boleh menghukum para migran yang menjadi korban perdagangan orang di Malaysia karena keadaan tersbut sesungguhnya di luar kendali mereka sendiri. Mengkriminalisasi korban dan orang yang selamat dari jeratan perdagangan orang juga bukanlah jalan solusi. Kita malah harus mengejar sindikat dan mereka yang bertanggung jawab.

Penipuan
Agen migran juga memiliki rekam jejak bahwa mereka memberikan saran dan janji palsu mengenai proses mendapatkan izin dan pekerjaan di Malaysia. Sebagian migran yang memiliki tingkat melek huruf yang rendah, membuat mereka rentan terhadap penipuan. Begitu pula buruh migran yang bisa membaca, mereka menjadi korban penipuan dan perlakuan tidak adil baik oleh perekrut maupun majikan.
Perekrut menjanjikan izin kerja dan kontrak kerja yang baik dengan upah dan perlakuan yang layak. Namun pada saat kedatangan, para pekerja ini sering menemukan bahwa tidak hanya kontrak mereka, tempat kerja, dan syarat dan ketentuan telah diubah, tetapi juga melanggar undang-undang imigrasi Malaysia. Dari sebagian besar pekerja tersebut, hanya ada sedikit yang bisa mendapat akses keadilan atau hak untuk membuktikan penipuan.

Rehiring
Proses rehiring (mempekerjakan kembali) juga sangat panjang dan tidak transparan oleh subkontraktor dan sub-agen. Proses yang seperti ini didorong oleh motif penipuan. Sebagai contoh, pekerja tidak diberikan tanda terima pembayaran rehiring, banyak agen curang mengambil uang mereka dan tidak menyediakan e-cards. Sementara, tidak ada mekanisme ganti rugi dan sistem penyelidikan untuk melacak agen-agen ini. Meskipun kami menyambut baik pembatalan kontraktor rehiring yang bermasalah, kami khawatir pekerja di tengah-tengah pendaftaran dapat kembali menjadi korban oleh proses seperti ini.

Pembaruan Visa
Proses pembaruan visa pekerja migran juga dipenuhi dengan kecurangan, kurangnya transparansi dan akuntabilitas oleh agen dan majikan. Sebagian besar migran memiliki sedikit gagasan tentang bagaimana proses ini bekerja. Paspor sering kali dipegang oleh majikan dan apakah visa mereka diperbarui atau tidak, berada di luar perhatian pekerja.

Ikatan dan Eksploitasi Majikan
Kebijakan perekrutan Pemerintah Malaysia yang lalu, perlu ditinjau oleh pemerintah baru. Pekerja membutuhkan persetujuan untuk menggantikan majikan. Ketidakfleksibelan ini menjadi masalah yang berhubungan erat dengan kasus-kasus eksploitasi, intimidasi dan kekerasan fisik di mana para pekerja tidak punya pilihan lain selain melarikan diri lalu menjadi tidak berdokumen atau ilegal. Hal ini diperburuk dimana paspor pekerja ditahan oleh majikan.

Amnesti Daftar Hitam
Program pengampunan ‘3 + 1’ yang membuat daftar hitam pekerja selama lima (5) tahun, semakin membuat mereka enggan menggunakan sistem amnesti. Dengan demikian memaksa mereka untuk tidak berdokumen. “Di bawah program 3+1, mereka (buruh migran) cuma perlu membayar denda sebanyak RM400 dan seterusnya membeli tiket kapal terbang dan pulang ke negara masing-masing,” kata Ketua Pengarah Imigresen, Datuk Seri Mustafar Ali, seperti dilansir dari, www.freemalaysiatoday.com, 5 Juli 2017.

Akuntabilitas
Rantai komersial yang kompleks dari perusahaan-perusahaan dan agen-agen outsourcing swasta yang mengatur kegiatan-kegiatan pekerja migran tidak akuntabel. Perusahaan dan agen sering mengabaikan tanggung jawab mereka untuk pekerja sehingga banyak pekerja migran menjadi tidak berdokumen.

Penegakan Perbatasan
Rekam jejak korupsi dan ketidakefisienan lembaga penegakan perbatasan menambah masalah yang dihadapi oleh pekerja migran. Mereka mengambil manfaat dari kegiatan industri rekrutmen yang tidak bertanggung jawab dan memberikan sedikit bantuan ketika ada yang salah.

Utang Rekrutmen
Banyak pekerja migran percaya dengan janji-janji yang dibuat oleh agen dan majikan. Sindikat dan rentenir meminjamkan uang mereka untuk membiayai biaya migrasi awal. Hutang ini diperburuk oleh pergantian kontrak yang tidak sah, yang secara sewenang-wenang menurunkan upah dan memaksakan pemotongan gaji yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini membuat pembayaran semakin sulit.

Solusi Untuk memastikan bahwa semua masalah migrasi tenaga kerja ditangani dengan cara yang bermartabat dan terhormat kepada pekerja migran, kami menuntut solusi menyeluruh berdasarkan rekomendasi berikut:

Pertama, moratorium segera operasi penggerebekan/penegakan “Ops Mega 3.0” untuk memastikan tidak ada pekerja yang dihukum atas kejahatan yang bukan karena kesalahan mereka.

Penggerebekan dan operasi ini harus dihentikan. Penilaian holistik atas semua masalah dan solusi komprehensif dilakukan bersama semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan migrasi tenaga kerja.

Kedua, Pemerintah menyediakan Prosedur Operasi Standar untuk melakukan penggerebekan dan menahan pekerja migran yang tidak berdokumen, sehingga organisasi hak asasi manusia dan masyarakat sipil dapat memastikan hak-hak dasar mereka dilindungi dan prosesnya terjamin.

Ketiga, mendekriminalisasi status pekerja yang tidak terdokumentasi (yang merupakan pelanggaran administratif) dan mengakui bahwa mereka menjadi tidak berdokumen karena sistem eksploitasi tenaga kerja. Hal ini sangat relevan untuk kelompok rentan seperti perempuan dan pekerja migran anak.

Keempat, Komite Reformasi Kelembagaan memfasilitasi ruang dialog yang kondusif antara Pemerintah Malaysia, komunitas migran, pemangku kepentingan terkait lainnya dan aktor sosial untuk mengajukan solusi berbasis bukti.
Solusi tersebut harus didasarkan pada data pasar tenaga kerja yang terverifikasi jelas (misalnya dari Institut Informasi dan Analisis Pasar Ketenagakerjaan, organisasi pengusaha dan analisis ekonomi lainnya) dan mendasarkan solusi pada Hak Asasi Manusia dan Prinsip Kerja yang Layak. Tentu, keterlibatan Organisasi Perburuhan Internasional dianjurkan dalam dialog ini.

Kelima, memfasilitasi perombakan mekanisme perekrutan dengan cara yang transparan dan bertanggung jawab serta berbasis bukti dan hak.

Keenam, diberikan banyak waktu kepada pekerja migran untuk memproses dan mengamankan status visa kerja mereka.

Ketujuh, pemerintah harus menghentikan daftar hitam pekerja migran yang menggunakan Program Amnesti 3 + 1. Program ini harus dilakukan secara eksklusif oleh Departemen Imigrasi untuk menghindari pengenaan biaya yang berlebihan pada pekerja.

Kedelapan, pemerintah harus memastikan semua migran memiliki akses terhadap keadilan dan hak mereka, termasuk ketika mereka ditangkap dan ditahan. Hal ini harus dipraktekkan oleh lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan untuk memastikan terdakwa migran mendapat pengadilan yang adil dan memiliki kesempatan untuk membela diri. Para migran juga harus dijamin akses ke lembaga bantuan hukum dari National Legal Aid Foundation untuk mendapat bantuan hukum.

Pekerja migran memainkan peran besar dalam pertumbuhan ekonomi Malaysia dan masih akan dibutuhkan di tahun-tahun mendatang oleh berbagai industri.

Pemerintah harus memainkan peran yang lebih aktif dalam mendidik rakyat Malaysia bahwa pekerja migran bukan musuh, penyebab masalah keuangan dan pekerjaan mereka sendiri.

Kehadiran migran di sini karena pemerintah Malaysia, pengusaha di sektor formal dan informal dan agen membuka ruang pekerjaan bagi mereka.

Jadi bagaimana bisa buruh migran menjadi ‘ilegal’? Tidak ada orang yang ilegal. Kami selalu tertarik untuk membahas masalah ini dengan semua pihak yang berwenang untuk menemukan solusi terbaik. Ini adalah saat yang tepat bagi Pemerintah baru Malaysia untuk mengetahui situasi sebenarnya sehingga bisa menentukan solusi apa yang paling mungkin sebelum mengambil tindakan. (+rb)

Menteri Yohana Yembise: Jangan Coba Main Main Dengan Anak Anak

60 Views

NTT, gardaindonesia.id – Target PBB tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak di Tahun 2030, mendapatkan perhatian dari Pemerintah Indonesia, saat 2 Tahun lalu, Presiden RI Jokowi cukup marah terkait kekerasan seksual terhadap anak anak sampai ada yang meninggal, sehingga Kementrian PPPA RI dan Kementrian terkait menerbitkan Undang Undang No 17 Tahun 2016

Undang Undang No 17 Tahun 2016 Pasal 81 ayat 1-9 “Barang siapa melakukan kejahatan seksual terhadap anak anak, jika anak anak ada yang mati, cacat, mengidap penyakit berbahaya, maka akan dikenakan hukuman tembak mati, hukuman kebiri, hukuman seumur hidup, pemasangan chip di tubuh pelaku dan pengumaman Identitas pelaku ke publik “.

Urusan Perempuan dan Anak anak adalah urusan Wajib Daerah yang harus dilaksanakan oleh Provinsi dan Kota, Anggaran juga harus diperhatikan, diberikan kepada anak anak, karena anak anak investasi masa depan.

Himbauan dan penegasan tersebut disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Prof Yohana Yembise pada Pembukaan Jambore V PAR GMIT NTT,Rabu/4 Juli 2018. Jambore dilaksanakan dari tanggal 3-8 Juli 2018 di pelataran Gereja Alfa Omega Labat, Kelurahan Bakunase II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang Provinsi NTT-Indonesia.

Prof Yohana Yambesi bersama anak anak Jambore V PAR GMIT NTT 2018 yang berjumlah sekitar 2000 anak yang berasal dari 53 klasis GMIT, bersama menyanyikan lagu “Hari Ini Kurasa Bahagia”.

Usai bernyanyi bersama anak anak, Menteri PPPA RI, Yohana Yembise memberikan arahan;

“Ibu Menteri PPPA ada disini (Pembukaan Jambore) bukan untuk orang dewasa namun untuk anak anak NTT “, tandas Menteri Yohana kepada anak anak PAR.

“Walaupun saya dari Papua, namun punya hati untuk anak anak NTT, mewakili anak anak mengucapkan Terima Kasih kepada Pemprov NTT, Pemkot Kupang, dunia usaha, dunia media dan masyarakat “, sebut Mama Yo sebutan akrab Yohana Yembise, perempuan asal Papua ini. “Ini bukti nyata, banyak yang membantu anak anak “, ujarnya.

“Saya titip anak anak, karena mereka yang akan melanjutkan pembangunan di NTT “, pinta Mama Yo.

“Saya punya tugas melindungi anak anak dari segala bentuk Kekerasan terhadap mereka, Jangan coba main main dengan anak anak ini “, tegas Menteri PPPA RI asal Papua tersebut.

Saya titip anak anak, karena mereka yang akan melanjutkan pembangunan, kepada Ibu Ketua Sinode GMIT, Gereja harus Menjadi contoh. Gereja harus memberikan pencerahan terhadap orang tua sebagai Anggota jemaat untuk membina keluarga, karena keluarga kunci segalanya.

Kekerasan fisik terhadap perempuan dan anak masih tinggi di Indonesia Timur masih tinggi, orang masih minum mabuk hingga pukul isteri dan anak. (+rb)

53 Klasis Sinode GMIT Semarakkan Jambore V PAR GMIT Tahun 2018

163 Views

Kota Kupang-NTT, gardaindonesia.id – Sebanyak 53 Klasis Sinode Gereja Masehi Injili Timur (GMIT) semarakkan Jambore V PAR (Persekutuan Anak & Remaja) GMIT Tahun 2018, dengan tema “Anak GMIT Citra Krsitus” dan sub-tema “Anak GMIT bermain, Cerdas, Kreatif, dan Berkarakter Kristus”.

Kegiatan pembukaan Jambore V PAR GMIT diselenggarakan pada Rabu/4 Juli 2018 pukul 10.00 wita-selesai di Lahan Raja Nisnoni Depan Gereja Alfa Omega-Labat Kelurahan Bakunase II Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara, Indonesia

Jambore V PAR GMIT NTT 2018 akan berlangsung dari tanggal 4 – 8 Juli 2018.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise, berkesempatan menghadiri dan menyampaikan sambutan dalam kegiatan Pembukaan Jambore V PAR GMIT NTT Tahun 2018.

Adapun kontingen PAR (Pendidikan Anak & Remaja) GMIT diantaranya Klasis Amarasi Barat, Fatuleu Barat, Alor Barat Laut, Amanatun Selatan, Flores, Lobalain, Kupang Barat, Amanuban Timur, Mollo Timur, Semau, Amanatun Utara, Teluk Kabola, Kupang Barat2, Mollo Barat, Alor Barat Daya, Kupang Tengah, Rote Timur, Alor Tengah Utara, Kupang Barat3, Pantar Timur, Rote Barat Daya, Amfoang Utara, Kupang Tengah, Klasis Sumbawa, Amanatun Timur, Alor Tengah Selatan, Mollo Timur2, Sabu Timur, Amanuban Tengah Selatan, Alor Timur Laut, Amarasi Barat, Belu, Alor Barat Laut, Amanuban Selatan, Flores2, Lobalain2, Timor Tengah Utara, Kupang Timur, Amfoang Selatan, Pantai Baru, Amarasi Timur, Kota SoE, Teluk Kabola, Amfoang Selatan, Amanuban Tengah Utara, Belu, Termanu Timur, Sabu Barat, Mollo Timur, Alor Tengah Utara, Kota KupangA, Kota KupangB, Kota KupangC, Kota KupangD. (+rb)

Bersama Mengawal NKRI