Arsip Tag: BNP2TKI

Sosialisasi Rumah Perempuan : Migrasi Aman, Cara Jitu Bekerja di Luar Negeri

283 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Upaya memberikan edukasi tentang migrasi aman untuk bekerja di luar negeri terus dilakukan oleh Rumah Perempuan sebagai wadah untuk memperjuangkan hak perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan dan perdagangan orang (Human Trafficking).

Berkolaborasi dengan BNP2TKI, BP3TKI, Dinas PPPA NTT, Dinas Kopnakertrans dan DPD I Partai Golkar NTT, Rumah Perempuan NTT menghelat kegiatan Sosialisasi Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mengusung tema ‘Peran Serta Masyarakat Dalam Penempatan dan Perlindungan Pekerja Mingran Indonesia’ yang dilaksanakan di Aula DPD Golkar NTT, pada Jumat 6 September 2019.

Dikuti oleh para mahasiswa dan organisasi pemuda se-Kota Kupang, sosialisasi tentang Migrasi Aman ini menghadirkan para narasumber diantaranya Direktur Sosialisasi dan Kelembagaan BNP2TKI, Dr. Servulus Bobo Riti; Direktur Rumah Perempuan, Libby Sinlaeloe; Kepala BP3TKI Kupang, Siwa, S.E. Kabid Perlindungan Hak Perempuan DP3A NTT, Dra Margaritha Boekan, dan perwakilan Dinas Kopnakertrans Provinsi NTT.

Foto bersama para narasumber dan peserta Sosialisasi Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mengusung tema ‘Peran Serta Masyarakat Dalam Penempatan dan Perlindungan Pekerja Mingran Indonesia’

Direktur Rumah Perempuan, Libby Sinlaeloe mengatakan hingga September 2019 terdapat 79 jenasah pekerja migran yang dikirim ke NTT merupakan salah satu indikator bahwa pengetahuan dan keterampilan para tenaga kerja ini terbatas.

“Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten untuk menyikapi persoalan tersebut. Namun ada hal-hal yang kurang terutama terkait dengan pencegahan dan penanganan. Akibatnya, persoalan ini terus- menerus terjadi,” jelas Libby.

Berkaitan dengan pencegahan, ujar Libby, Rumah Perempuan melihat bahwa masyarakat di NTT belum mengetahui dengan baik dan benar bagaimana bermigrasi secara aman. “Misalnya kalau bepergian ke luar negeri itu wajib mempunyai identitas hukum yang legal, yang resmi. Jadi, tidak hanya asal ada tetapi materilnya itu kurang. Jadi, misalnya si A berangkat ke luar negeri berusia 17 tahun tetapi diubah menjadi 21 tahun. Ini sesuatu yang tidak boleh dilakukan apalagi sampai merubah nama,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BP3TKI Kupang, Siwa,S.E. mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk menyebar luas informasi tentang bermigrasi yang benar.

”Agar mereka (para PMI, red) dapat pergi untuk bekerja sesuai ketentuan berlaku. Sehingga masalah-masalah yang terjadi itu bisa kurangi. Nah, penyebaran informasi ini kita perlukan dengan berbagai stakeholder, berbagai lapisan masyarakat, dan berbagai unsur yang lain,” ujar Siwa.

Kegiatan ini, lanjut Siwa, untuk menyebarkan informasi tentang penanganan kasus-kasus pekerja migran di NTT yang harus melibatkan banyak pihak.
“Pemerintah maupun masyarakat sipil, lembaga keagamaan dan seterusnya harus bersatu padu dalam penyebaran informasi ini. Jadi, yang hadir hari ini kita harapkan mereka harus bisa melanjutkan apa yang telah disampaikan hari ini,” tandasnya.

Senada dengan Kepala BP3TKI dan Direktur Rumah Perempuan, Direktur Sosialisasi dan Kelembagaan BNP2TKI, Dr. Servulus Bobo Riti mengatakan bahwa kita harus merubah mindset atau cara berpikir untuk bermigrasi aman karena negara ingin memfasilitasi warga negara yang ingin bekerja di luar negeri.

“Negara tidak mendorong warga negaranya untuk bekerja di luar negeri namun ketika warga negara ingin memperoleh kesempatan tersebut maka negara akan hadir,” terang Dr. Servulus.

Dr.Servulus juga menyampaikan bahwa sosialisasi yang diinisiasi oleh Rumah Perempuan sebagai media untuk disebarluaskan kepada banyak orang mengenai migrasi aman. “Sosialisasi ini sebagai upaya terus menerus penyebarluasan informasi tentang bekerja di luar negeri yang benar dan aman,” bebernya.

Selain itu tandas Dr. Servulus, pemerintah terus melakukan sosialisasi sebagai upaya untuk meminimalisasi korban akibat PMI non prosedural dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau Human Trafficking.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

Ketua DPR RI: “Pendidikan Tingkatkan Kualitas Pekerja Indonesia“

89 Views

Jakarta, gardaindonesia.id | Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menekankan fokus peningkatan SDM yang diikuti dengan pengembangan kompetensi para calon tenaga kerja harus mendapatkan prioritas utama. Konsentrasi peningkatan pada kualitas SDM harus pula diikuti dan disesuaikan dengan potensi daerah. Artinya, produk dari dunia pendidikan harus memiliki keterkaitan dengan dunia kerja serta keterkaitan dengan inovasi dan teknologi.

“Dalam konteks inilah revisi terhadap UU No 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi harus jadi panduan dalam memperbaiki kualitas SDM di Indonesia. Revisi tersebut jadi panduan meletakan hasil penelitian agar memiliki daya manfaat bagi perencanaan pembangunan secara luas, khususnya bagi penguatan kualitas SDM dan tenaga kerja Indonesia,” ujar Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo saat memberikan orasi ilmiah pada wisuda mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) di Jakarta, Senin (22/10/18).

Mantan wartawan ini mengingatkan, penciptaan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berfungsi menopang pembangunan sangat dibutuhkan bangsa Indonesia. Perubahan struktural yang sangat cepat tanpa didukung SDM yang mumpuni hanya akan menghasilkan ketimpangan dan pengangguran yang makin luas.

“Daya ungkit pembangunan akan ditopang dari kualitas penduduk yang berpendidikan tinggi, memiliki wawasan luas, berketerampilan, memiliki kemahiran teknis, serta memiliki penguasaan terhadap teknologi handal,” tegas Bamsoet yang juga merupakan Ketua Badan Bela Negara FKPPI.

Sejalan dengan hal itu, Bamsoet memandang perguruan tinggi memiliki peranan vital dalam memberikan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset guna melahirkan invensi serta inovasi dalam segala bidang. Peranan tersebut secara langsung memiliki dampak dengan keberhasilan pembangunan.

“Faktor pendidikan memegang peranan krusial untuk meningkatkan kualitas pekerja Indonesia. Pekerja kita sendiri, masih didominasi tenaga kerja berpendidikan rendah, yaitu SD ke bawah sebanyak 52,4 juta orang (43,46 persen) dan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 21,5 juta (17,80 persen). Pekerja dengan kualifikasi pendidikan tinggi hanya sebanyak 13,7 juta orang mencakup sebanyak 3,2 juta orang (2,65 persen) berpendidikan diploma dan sebanyak 10,5 juta orang (8,69 persen) berpendidikan perguruan tinggi,” papar Ketua DPR RI.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini melihat, dalam jangka pendek peran Kementerian Ketenagakerjaan dan BNP2TKI menjadi ujung tombak peningkatan kompetensi para pekerja Indonesia yang makin sulit mencari lapangan kerja. Namun, dalam jangka menengah dan panjang perguruan tinggi memiliki tanggungjawab yang lebih besar dalam mencetak kualitas tenaga kerja yang mahir dan mumpuni.

“Perguruan tinggi harus berada di garda depan Indonesia memenangkan kompetisi global. Karena itu unsur penting yang dihasilkan dari lulusan perguruan tinggi adalah kapabilitas yang didalamnya berisi tentang kompetensi, kemahiran, integritas dan profesionalisme. Tujuan-tujuan dari proses pembelajaran yang lebih terbuka dan fleksibel akan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan serta kapasitasnya,” jelas Bamsoet.

Legislator Dapil Jawa Tengah VII yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegera dan Kebumen ini memandang, investasi dalam bidang pendidikan bukanlah pekerjaan instan dan sesaat. Tetapi membutuhkan waktu, energi dan dana yang besar. Alokasi anggaran pendidikan yang cukup besar mestinya dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Pertanggungjawaban tersebut dapat diukur sejauhmana dampak yang dihasilkan dari anggaran yang ada.

“Peningkatan anggaran untuk kegiatan riset mesti dijadikan prioritas utama. Selama ini alokasi anggaran untuk kegiatan riset di Indonesia baru mencapai 0,25 persen dari PDB dengan rincian dari swasta sebesar 0,04 persen dan alokasi negara 0,21 persen. Anggaran riset tersebut masih jauh dibawah Malaysia yang sudah mencapai 1,25 persen dari PDB, China 2,0 persen, Singapura 2,20 persen, Jepang 3,60 persen, Korea Selatan, 4,0 persen, Jerman 2,90 persen, Swedia 3,20 persen dan Amerika Serikat 2,75 persen,” terang Bamsoet.

Menutup orasi, Wakil Ketua Umum KADIN ini berharap agar pasca kelulusan para wisudawan dapat berkarya dalam bidang dan keahlian masing-masing dengan tetap menjaga spirit, etika, moral dan norma intelektual yang telah didapatkan selama masa perkuliahan. Para sarjana baru juga diharapkan mampu menjaga integritas profesionalismenya sebagai bentuk pengabdian kepada nusa, bangsa dan agama.

“Teruslah berkarya, berani bermimpi besar, fokus pada usaha dan tujuan serta jangan pernah takut untuk gagal. Sudah banyak cerita orang-orang sukses yang berangkat dari kegagalan demi kegagalan. Mereka tak pernah mengeluh, tetapi selalu memiliki optimisme untuk bangkit dari kesalahan dan kegagalan,” pungkas Bamsoet. (*/Tim IMO)