Arsip Tag: Dewan Pers

IMO Indonesia Pinta Dewan Pers Jadi Narasumber dalam Dialog Nasional

18 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Media Online (IMO)-Indonesia, Yakub Ismail, didampingi Dewan Pembina IMO-Indonesia, Yuspan Zalukhu, menggelar pertemuan dengan Dewan Dewan Pers pada Kamis, 7 November 2019 di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Pertemuan itu membahas sejumlah agenda terdekat IMO-Indonesia, salah satunya Dialog Nasional yang rencana akan digelar pada Sabtu, 16 November 2019.

Ada dua poin yang disampaikan Yakub Ismail pada pertemuan tersebut, pertama menyampaikan informasi terkait kegiatan dialog kepada pihak Dewan Pers, kedua meminta kesediaan pihak Dewan Pers secara kelembagaan untuk menjadi salah satu narasumber.

“Maksud kedatangan kami ingin memberitahukan kepada pihak Dewan Pers secara institusi bahwa dalam waktu terdekat ini kami (IMO-Indonesia) akan menggelar ‘Dialog Nasional’. Selanjutnya, kami juga meminta kesediaan dari pihak Dewan Pers untuk sekiranya menjadi salah satu pembicara di acara tersebut,” ungkap Yakub Ismail di hadapan pihak Dewan Pers di Gedung Dewan Pers.

IMO Indonesia saat audiens dengan perwakilan Dewan Pers

Merespon hal itu, Dewan Pers yang diwakili bagian Hukum, Adi, mengatakan akan menyampaikan informasi tersebut kepada pimpinan Dewan Pers.

Adi pun berjanji akan segera memberikan hasil laporan terkait permintaan dari IMO-Indonesia.

“Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada IMO-Indonesia atas undangannya. Terkait kesediaan Dewan Pers untuk berpartisipasi dalam kegiatan dialog saya akan meminta tanggapan terlebih dahulu kepada pimpinan (Dewan Pers). Insya Allah dalam waktu terdekat akan kami sampaikan hasilnya,” ucap Adi.

Selain itu, Adi juga menyampaikan apresiasi kepada IMO-Indonesia dan berharap kegiatan Dialog Nasional bertajuk  ‘Pers Pemersatu Bangsa’ ini bisa berjalan dengan lancar.

Adapun rencananya kegiatan Dialog Nasional tersebut akan mengundang beberapa narasumber di antaranya, Kasum TNI Letjen Joni Supriyanto, Ketua Umum Kadin Indonesia Eddy Ganefo, Dewan Pengawas LPJK Nasional Bachtiar R. Ujung, Dewan Pers, serta Dewan Pembina/Pengurus IMO-Indonesia. (*)

Sumber berita (*/Tim IMO Indonesia)

Editor (+rony banase)

Dewan Pers Kecam Pelaku Kekerasan dan Penghalang Kerja Wartawan

118 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Dewan Pers mengecam tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan yang meliput unjuk rasa oleh aparat keamanan selama kegiatan unjuk rasa terhadap penolakan pengesahan RKUHP, pada Selasa, 24 September 2019 di beberapa kota.

Baca juga :

https://gardaindonesia.id/2019/10/01/wartawan-sinar-pagi-dianiaya-aparat-stop-tindak-kekerasan/

Dewan Pers juga prihatin dan menyesalkan pemberitaan yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat serta berpotensi meningkatkan eskalasi konflik terkait peristiwa kekerasan yang terjadi di berbagai wilayah, khususnya di Wamena.

Terkait hal tersebut di atas, Dewan Pers mengingatkan bahwa Kerja Jurnalistik dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, untuk itu Dewan Pers menyatakan sikap yang disampaikan dalam siaran persnya pada Selasa, 1 Oktober 2019 sebagai berikut :

Pertama, Prihatin dan mengecam serta mengutuk semua tindakan penghalangan, kekerasan, intimidasi dan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap wartawan yang sedang melakukan kegiatan jurnalistik;

Kedua, Mendesak kepada semua pihak untuk tidak melakukan penghalangan, kekerasan, intimidasi dan penganiayaan kepada wartawan pada saat sedang melakukan kegiatan jurnalistik;

Ketiga, Mendesak POLRI menindak tegas aparat keamanan yang terlibat dalam penghalangan, kekerasan, intimidasi dan penganiayaan terhadap wartawan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Keempat, Mendesak kepada perusahaan pers untuk selalu memperhatikan keselamatan wartawan dengan menggunakan perangkat keselamatan ketika sedang melakukan kegiatan liputan terutama di wilayah yang berpontensi kerusuhan;

Kelima, Mendesak kepada wartawan yang mengalami kekerasan segera membuat laporan kepada perusahaan pers dan kepolisian dalam waktu 24 jam;

Keenam, Mendesak kepada perusahaan pers untuk melakukan pendampingan kepada wartawan korban kekerasan dalam pembuatan visum dan membuat pelaporan kepolisian dalam waktu 24 jam. Dewan Pers akan melakukan kordinasi bersama POLRI berdasarkan MoU 2017;

Ketujuh, Mendesak agar seluruh perusahaan pers menegakan Kode Etik Jurnalistik untuk tidak menulis atau menyiarkan peristiwa berdasarkan prasangka, diskriminasi terhadap Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan dalam kebijakan redaksinya;

Kedelapan, Mengingatkan kembali seluruh wartawan untuk mengutamakan jurnalisme damai.

Sumber berita (*/Dewan Pers)
Editor (+rony banase)

Dewan Pers & IMO-Indonesia Sepakat Akhiri Sengketa

37 Views

Jakarta, Garda Indonesia | IMO-Indonesia dan Dewan Pers sepakat untuk mengakhiri sengketa yang sudah bergulir hampir satu tahun ini, pasalnya telah terjadi miss komunikasi antara organisasi ikatan media online ( IMO ) Indonesia dengan Dewan Pers yang sampai berujung ke meja hijau pada masa kepengurusan Dewan Pers sebelumnya.

“Sebetulnya kami selaku Dewan Pers merasa tidak pernah menggugat IMO-Indonesia. Kami menilai perkara ini timbul akibat miss komunikasi antara kami (Dewan Pers) dengan IMO-Indonesia. Karena itu kami sangat bersedia dengan terbuka bila perkara ini segera diakhiri secara baik-baik,” ujar Agung Darmajaya selaku Komisioner Dewan Pers unsur perusahaan pers, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis, 25 Juli 2019.

Menanggapi itu, Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub Ismail mengaku mengapresiasi itikad baik Dewan Pers yang bersedia menyambut kehadiran pengurus IMO pusat sekaligus membuat kesepakatan untuk mengakhiri sengketa sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

“Kesepakatan tersebut tentu menjadi suatu preseden yang positif bagi industri dan masyarakat Pers Indonesia,” kata Yakub menimpali Agung Darmajaya di gedung Dewan Pers saat tercapai kesepakatan untuk mengakhiri persengketaan.

Atas kesepakatan itu, Yakub berharap dengan hadirnya kepemimpinan baru di tubuh Dewan Pers mampu mendorong industri pers di tanah air menjadi lebih baik, sehingga turut memberikan informasi seluas-luasnya kepada publik.

Dewan Pers dan IMO Indonesia sepakat mengakhiri sengketa

“Saatnya kita tatap masa depan industri pers tanah air, komunikasi yang dijalin dengan baik akan menjadikan pers indonesia semakin harmonis dan kondusif, hal tersebut tercermin pada figur Prof. Dr. Ir. KH. Mohammad Nuh, DEA sebagai Dewan Pers yang kiranya akan membawa Pers Indonesia ke arah yang lebih baik lagi”, ujar Yakub.

Tak lupa, Yakub juga mengaku berterima kasih kepada Dewan Pers atas pencapaian positifnya dalam menyudahi kasus yang sudah berlangsung hampir setahun ini.

“Kami sangat mengapresiasi respon cepat Dewan Pers dalam menyikapi permasalahan, untuk itu atas nama IMO-Indonesia beserta seluruh jajaran pengurus di tanah air saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Dewan Pers beserta seluruh jajarannya yang telah memfasilitasi dan memberikan solusi kepada kami,” tegas Yakub

Lebih lanjut, Yakub menjelaskan sebagai organisasi badan usaha perusahaan pers media online yang merupakan konstituen Dewan Pers. IMO-Indonesia patuh kepada undang-undang 40 tahun 1999 serta PERLEM yang diterbitkan oleh Dewan Pers.

“Maka dengan berakhirnya permasalahan tersebut, IMO-Indonesia dapat kembali fokus dalam menata organisasi serta melakukan konsolidasi secara berjenjang,” tandas dia.

Selain itu, Yakub menilai dengan adanya permasalahan yang terjadi antara IMO-Indonesia dengan Dewan Pers telah menjadikan IMO-Indonesia semakin dewasa dalam berorganisasi.

Hadir dalam pertemuan Audiensi, Dewan Pembina IMO-Indonesia Tjandra Setiadji, SH.,MH, Dr. Yuspan Zaluku, SH.,MH, Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub F. Ismail, SE.,MM, Sekretaris Jenderal IMO-Indonesia M. Nasir Bin Umar, Pengurus DPP Vidi Simanjutak, SE serta Tim Kuasa Hukum IMO-Indonesia Muliansyah Abdurrahman, Kurniana dan Haris Samsuddin dan Teman-teman IMO Indonesia lainya. (*)

Sumber berita (*/Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

IMO-Indonesia Jalin Komunikasi dengan Dewan Pers

28 Views

Jakarta, Garda Indonesia | “Tim Papat yang didaulat oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Media Online ( IMO ) Indonesia untuk membuka dan menjalin komunikasi sekaligus beraudiensi dengan dengan Dewan Pers akhirnya dapat terealisasi”, ujar Yakub F. Ismail Ketua Umum IMO-Indonesia kepada awak media di Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019.

Yakub juga menuturkan bahwa Tim papat yang dimaksud adalah tim yang terdiri dari Dewan Pembina Tjandra Setiadji, SH.,MH. Dr. Yuspan Zaluku, SH.,MH. Troy Elevon, SE.,MM serta Sekretaris Jenderal IMO-Indonesia M. Nasir Bin Umar.

Adapun pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IMO-Indonesia kepada Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Ir. KH. Muhammad Nuh DEA beberapa waktu yang lalu. Yang dalam kesempatan ini diterima Agus Sudibyo Anggota Dewan Pers unsur tokoh masyarakat.

Dewan Pembina IMO-Indonesia Tjandra Setiadji dalam sambutannya menuturkan bahwa IMO-Indonesia merupakan organisasi badan usaha perseroan pers yang berdiri pada tanggal 27 Oktober 2017 dan berafiliasi kepada Dewan Pers, yang saat ini sudah terbentuk di 20 Provinsi dengan jumlah anggota lebih dari 250 Media.

Tjandra juga menyampaikan permasalahan hukum yang yang sedang terjadi antara IMO-Indonesia dengan Dewan Pers yang disebabkan oleh mis komunikasi sebelum terbitnya surat edaran dimaksud. Dan hal tersebut mendapat tanggapan sangat serius dari Agus Sudibyo ( Dewan Pers – red) yang akan segera mengkomunikasikan secara internal agar ada solusi yang lebih baik.

Sedangkan, Troy Elevon ( Dewan Pembina IMO-Indonesia -red ) juga turut menyampaikan sekiranya apabila ada hal yang menyangkut pernyataan sikap maupun terkait pemberitaan pada media online yang merupakan anggota IMO-Indonesia.

“Mohon agar DPP dapat diberikan informasi pada kesempatan pertama untuk diklarifikasi atas permasalahan tersebut, sehingga tidak menjadi bias dan permasalahan dikemudian hari”, pinta Troy Elevon

Senada dengan Troy Elevon salah satu Dewan Pembina IMO-Indonesia Yuspan Zaluku yang juga turut hadir menyampaikan peran serta IMO-Indonesia menjadi bagian dari organisasi media yang berkebhinekaan dan menepis hoaks serta ujaran kebencian dalam pemberitaannya.

Sementara itu, M. Nasir Bin Umar selaku Sekretaris Jenderal IMO-Indonesia menuturkan tentang visi dan misi organisasi, Keberadaan IMO-Indonesia di berbagai daerah yang dapat memberikan nilai tambah akan informasi daerah dan potensinya untuk dapat diangkat dalam pemberitaan nasional.

“Pertemuan yang berlangsung pada hari Selasa siang, 16 Juli 2019 tersebut sangat bersahabat dan meraih respon yang cukup bagus; Agus Sudibyo ( Anggota Dewan Pers -red) mengapresiasi keberadaan IMO-Indonesia yang dengan visi dan misinya turut mencerdaskan kehidupan berbangsa dengan pemberitaan yang benar serta berimbang”, pungkas Dewan Pembina IMO-Indonesia Tjandra Setiadji. (*)

Sumber berita (*/@yfi IMO Indonesia)

Editor (+rony banase)

Gagal Mediasi, IMO-Indonesia Lanjut Proses Gugatan Terhadap Dewan Pers

24 Views

Jakarta, gardaindonesia.id |“Mediasi yang tiga kali diagendakan di Pengadilan Jakarta Pusat menuai jalan buntu bagi IMO-Indonesia dan Dewan Pers, pasalnya tidak satupun dari Dewan Pers secara prinsipal hadir serta membawa Proposal Mediasi,“ ujar M. Nasir Bin Umar Sekretaris Jenderal IMO-Indonesia, Rabu/ 17 Oktober 2018.

Selanjutnya, M. Nasir mengatakan bahwa IMO-Indonesia sudah siap dan hadir dengan Proposal Mediasi namun itikad tersebut dirasakan tidak muncul dari tergugat ( Dewan Pers – red), kalau sepihak namanya bukan mediasi (mencari solusi dengan usulan diluar pokok gugatan).

“Sidang keenam digelar ini belum menunjukan hasil yang sigifikan, dikarenakan tahapan demi tahapan harus sesuai dengan hukum acara, sehingga diperkirakan beberapa waktu kedepan baru akan terlihat arah dan tabir dari persidangan gugatan tersebut, “ jelas M. Nasir

IMO-Indonesia Konsisten Pada Pokok Gugatan

Sebagaimana diketahui bahwa surat Dewan Pers Nomor 371/ DP/K/VI|/2018 tertanggal 26 juli 2018 perihal protes sejumlah orang yang mengatasnamakan wartawan, organisasi wartawan maupun perusahaan pers yang ditembuskan kepada 11 Institusi, dirasa amat sangat merugikan, nama baik kami tercemarkan atas surat Dewan Pers tersebut.

Jelas Nasir, IMO-Indonesia sebagai Organisasi yang akan genap berusia 1 (satu) tahun di bulan Oktober ini; sedang fokus konsolidasi dan menata organisasi agar dapat eksis sesuai dengan aturan yang ada, dan tidak sedang mencari panggung yang seolah-olah menjadi hebat kalau bertentangan Dengan Dewan Pers.

“Sesuatu yang secara organisasi tidak kami lalukan atas aksi yang dipertentangkan di hari Rabu tanggal 4 juli 2018 kepada Dewan Pers yang sebagaimana informasi di media dilakukan oleh pewarta, organisasi profesi dan badan usaha. Namun Dewan Pers menulis nama organisasi kami (IMO-Indonesia ) dalam surat No. 371 yang dilayangkan ke 11 Institusi. Ini aneh dan sangat merugikan untuk IMO-Indonesia, sehingga atas dasar itulah kami melakukan gugatan kepada Dewan Pers,“ pungkas Sekjend IMO-Indonesia, M. Nasir Bin Umar. (*/Tim IMO)