Arsip Tag: Gubernur 2 NTT Josef Nae Soi

Resto Kelor & Jamur Hadir di Kupang, Diresmikan Wagub Josef

73 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id | Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef Nae Soi melakukan pemotongan kue tar dari kelor saat meresmikan pembukaan Resto Kelor dan Jamur di Taman Dedari Sikumana,Selasa malam (13/11/18). Resto milik keluarga dr. Dewa Putu Sahadewa tersebut menyajikan aneka menu dari hasil olahan kelor dan jamur.

“Saya sungguh mengapresiasi kehadiran resto ini. Saya akan informasikan kepada sahabat dan kenalan saya di seluruh Indonesia bahwa di NTT sudah ada resto kelor,” jelas Wagub pada kesempatan tersebut.

Dijelaskan Wagub Nae Soi, saat pertama dirinya bersama Gubernur Viktor memperkenalkan kelor, banyak orang menertawakan. Karena dianggap kelor sebagai suatu tanaman yang tidak punya manfaat.

“Setelah mengetahui kandungan gizi yang besar dari kelor, baru kita sadar tanaman ini ternyata luar bisa lezatnya. Pembukaan resto ini semakin membuka mata kita akan manfaatnya. Karena pemilik resto ini adalah para dokter yang pasti sudah sangat tahu dan paham besarnya kandungan gizi kelor, “jelas Nae Soi.

https://gardaindonesia.id/2018/11/08/teh-kelor-suguhan-resmi-bagi-tamu-pemerintah-provinsi-ntt/

Lebih lanjut, Wagub Nae Soi mengungkapkan, manfaat kelor sudah dirasakannya secara pribadi. Setelah rajin mengkonsumsi sayur dan teh kelor setiap hari, beliau merasakan staminanya semakin meningkat.

“Saya bisa bekerja secara stabil dari pagi sampai malam tanpa mudah lelah. Juga ternyata kelor bagus untuk pengobatan penyakit. Sejak rajin mengkonsumsi kelor, kadar kolesterol saya normal dan stabil. Tidak perlu lagi konsumsi obat kimia,” jelas Wagub Nae Soi.

Sementara itu pengelolah Resto Kelor dan Jamur, Sri Sudarti menjelaskan pemilihan bahan baku kelor karena tanaman tersebut sangat banyak dan menjamur di NTT. Namun kreativitas untuk mengolah kelor jadi aneka menu masih sangat terbatas.

“Ini jadi tantangan yang coba saya jawab dengan buat kelor jadi aneka menu bergizi. Di resto ini, masakan dengan bahan baku kelor sudah sangat lengkap. Ada mie,soto,makanan ringan, kue basah maupun kering, puding dan aneka hasil olahan lain yang terbuat dari kelor. Harganya pun sangat terjangkau, “jelas Sri. (*/humas)

Empati & Apresiasi Wagub Josef bagi Pemulung TPA Alak dalam Giat PUSPA

61 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id | Jumat, 9 November 2018 merupakan sesi terakhir dalam rangkaian kegiatan PUSPA (Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) yang diinisiasi dan didukung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(PPPA).

Dinas PPPA NTT melalui dukungan Kementerian PPPA melakukan rangkaian kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat di Tempat Pembuangan Akhir(TPA) Sampah Alak Kota Kupang. Rangkaian kegiatan dilakukan pada tanggal 18, 25, 30 Oktober dan 3, 9 November 2018; melibatkan para pemulung terutama perempuan dan anak-anak di TPA Alak.

Baca juga

https://gardaindonesia.id/2018/11/07/wagub-dukung-puspa-angkat-hak-dan-martabat-perempuan-anak/

Wakil Gubernur Josef Nae Soi sesuai jadwal yang telah ditetapkan, hasil audiens PUSPA NTT dan Kadis PPPA NTT, Dra. Bernadeta M Usboko,M.Si., ( Rabu,7/11/18) menepati janji kunjungan dan ikut dalam sesi kegiatan akhir (kelima) Sosialisasi dan Advokasi Perlindungan Anak Pemulung di TPA Alak. Dalam sesi tersebut Wagub Josef berempati dan memberikan apresisasi bagi para pemulung.

“Orang selalu katakan bahwa sampah itu tidak berguna, padahal sampah mempunyai nilai sangat tinggi; karenanya bapak, mama dan saudara-saudara yang menjalani profesi ini jangan berkecil hati. Dari sudut sosial harus meyakinkan kepada diri dan masyarakat bahwa diri anda bukan sama dengan sampah namun membuat sampah jadi lebih manusiawi,” ujar Wagub Josef.

Lebih lanjut Josef Nae Soi berujar, Gubernur dan Wakil gubernur kalian, pernah hidup di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Jakarta. “Viktor Laiskodat dan Josef Nae Soi pernah bergelut dengan sampah,” ungkapnya.

Atas ungkapan hati dari Ketua Kelompok Pemulung TPA Alak, Abraham Bessi yang memohon bantuan dan uluran tangan Wagub berupa mesin pengolah sampah, fiber tampung air, terpal dan meteran lampu.

Gubernur 2 NTT, Josef Nae Soi usai menyerahkan kits (perlengkapan kerja bagi pemulung berupa topi, jaket dan sepatu karet); langsung memberikan respon dan jawaban dengan mengatakan, “Tadi saya mencatat dengan baik permintaan dari ketua kelompok pemulung yakni mesin pengolah sampah, fiber penampungan air, terpal dan meteran lampu; saya tidak tahu harga berapa namun saya minta Kadis Sosial supaya dapat memenuhi permintaan ini, permintaan ini tidak terlalu berat. Kita tidak usah tunggu waktu lagi, kalo minggu depan bisa penuhi; sebab namanya manusia bisa lupa. Permintaan ini sangat sederhana dan penting,” katanya.

Wagub Josef malah memberikan perhatian ekstra kepada para pemulung dengan menyampaikan rencana Pemprov NTT untuk membangun fasilitas Rumah MBR.

“Tadi di mobil saya berdiskusi dengan Kadis Sosial, seharusnya tahun lalu (2017), Bapa Mama disini sudah mendapat perumahan dari Dinas Sosial namun karena kesulitan lahan maka tidak bisa mendapatkan bantuan rumah; uang sudah ada tinggal lahan saja. Sepulang dari kegiatan ini, saya akan membicarakan dengan Kadis Sosial NTT supaya bisa membicarakan lahan dengan Pemkot Kupang dan Pemkab Kupang,” ungkap Wagub Josef.

Saat selayang pandang PUSPA, Kadis PPA NTT, Dra. Erni Usboko,MSi menjelaskan tentang peran PUSPA dalam mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak, human trafficking dan kesenjangan ekonomi.

Kegiatan ini sebagai sebuah rangkaian kegiatan, yangman kegiatan pertama berteman akses, kontrol, partisipasi dan manfaat dalam pembangunan; kegiatan kedua, perlindungan hak perempuan; kegiatan ketiga, pembuatan sampah organik; kegiatan keempat, sehari bersama anak dan kegiatan kelima, sosialisasi dan advokasi perlindungan anak. Kelima kegiatan ini berjalan dengan para nara sumber dan moderator dari aktivis perempuan dan akademisi.

Hadir pada kegiatan kelima; Ketua Panitia, Balkis Soraya Tanof, Aktivis Perempuan Veronika Ata,S.H., M.Hum., Ana Djukana, Ansi Damaris Rihi Dara, Fatima Daniel, Danny Manu, Vonny Mella, Indra Lay, Dr.Twen Damidato.

Penulis & Editor (+rony banase )

Teh Kelor – Suguhan Resmi bagi Tamu Pemerintah Provinsi NTT

86 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id | Pemprov NTT telah mencanangkan suguhan Teh Kelor (marungga-red) atau moringa oleifera bagi para tamu jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengamatan media ini semua tamu yang memadati ruang tunggu Gubernur 2 (Wakil Gubernur) disuguhi ‘Teh Kelor’ yang kaya akan manfaat, (Rabu pagi,7/11/18).

Nampak para tamu sangat takjub dan menikmati suguhan teh kelor dan kudapan pisang goreng. Penampilan warna hijau teh kelor menggugah minat dan selera untuk mencoba sekaligus mencicipi rasa yang dihasilkan dari teh kelor.

Para pengurus PUSPA (Partisipasi Publik Untuk Kesehjateraan Perempuan dan Anak) ikut menikmati suguhan teh kelor bersama dengan para tamu.

Gubernur 2 NTT Josef Nae Soi saat audiens dengan PUSPA NTT di ruang kerjanya (Rabu,7/11/18) mengatakan saat kami (Viktor Laiskodat & Josef Nae Soi) kampanyekan kelor/marungga; banyak orang yang tertawa, tidak dianggap dan dihina hingga diberi predikat Gubernur Kelor namun sekarang kelor menjadi viral.

“Teh kelor wajib hukumnya untuk disuguhkan oleh seluruh SKPD dan semua pegawai di Kantor Gubernur untuk menyuguhkan teh kelor. Dan mulai minggu depan bakal disuguhkan kudapan berupa bolu kelor,” jelas Gubernur 2 NTT.

Masyarakat masih malu untuk mengkonsumsi kelor meski banyak pohon kelor tersebar di sekitar; telah dikeluarkan Instruksi kepada para OPD, SKPD dan jajaran Pemprov NTT untuk mulai menanam kelor.
“Kita harus mulai mempopulerkan kelor dimulai dari Gubernur, Wakil Gubernur, OPD dan SKP. Kelor bakal menjadi menu kehormatan dalam suguhan bagi tamu kehornatan Pemprov NTT,” himbau Josef Nae Soi.

Dikutip dari wikipedia.org; Kelor atau marungga berjasa sebagai penambah kesehatan berharga murah selama 40 tahun. National Institute of Health (NIH) pada 21 Maret 2008 mengatakan, bahwa pohon kelor “Telah digunakan sebagai obat oleh berbagai kelompok etnis asli untuk mencegah atau mengobati lebih dari 300 jenis penyakit. Tradisi pengobatan ayurveda India kuno menunjukkan bahwa 300 jenis penyakit dapat diobati dengan daun moringa oleifera.

Manfaat utama daun kelor adalah: Meningkatkan ketahanan alamiah tubuh; Menyegarkan mata dan otak; Meningkatkan metabolisme tubuh; Meningkatkan stuktur sel tubuh; Meningkatkan serum kolesterol alamiah; Mengurangi kerutan dan garis-garis pada kulit; Meningkatkan fungsi normal hati dan ginjal; Memperindah kulit; Meningkatkan energi;Memudahkan pencernaan; Antioksidan; Memelihara sistem imunitas tubuh; Meningkatkan sistem sirkulasi yang menyehatkan; Bersifat anti-peradangan; Memberi perasaan sehat secara menyeluruh dan Mendukung kadar gula normal tubuh.

Selain itu, daun kelor juga berkhasiat untuk mengatasi berbagai keluhan yang diakibatkan karena kekurangan vitamin dan mineral seperti kekurangan vitamin A (gangguan penglihatan), kekurangan Choline (penumpukan lemak pada liver), kekurangan vitamin B1 (beri-beri), kekurangan vitamin B2 (kulit kering dan pecah-pecah), kekurangan vitamin B3 (dermatitis), kekurangan vitamin C (pendarahan gusi), kekurangan kalsium (osteoporosis), kekurangan zat besi (anemia), kekurangan protein (rambut pecah-pecah dan gangguan pertumbuhan pada anak).

Penulis dan Editor (+ rony banase )

Wagub Dukung PUSPA Angkat Hak dan Martabat Perempuan & Anak

69 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id |Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef Nae Soi menerima Kadis PPPA dan pengurus PUSPA NTT yang diinisiasi oleh Kementerian PPPA RI, Rabu (7/11/18) di ruang kerja Wagub; PUSPA NTT dalam sesi audiens menyampaikan capaian program pemberdayaan bagi perempuan dan anak.

Kepada PUSPA NTT, Wagub Josef Nae Soi menyambut baik kehadiran PUSPA dan mengapresiasi kerja PUSPA dalam memberdayakan perempuan dan anak yang sangat rentan diperdagangkan, dilecehkan, dan tidak diperhatikan.
Josef Nae Soi menyorot tentang banyaknya organisasi dari tingkat pusat hingga daerah yang melakukan koordinasi yang sama dan mengajak untuk memetakan tupoksi PUSPA NTT agar tidak tumpang tindih dengan lembaga atau organisasi lain.

“Saya sangat senang karena Ibu Kadis PPPA dan teman-teman telah membuat suatu terobosan yang mengangkat harkat dan martabat karena NTT tidak bisa dibangun hanya oleh satu orang atau dua orang namun dibangun oleh semua komponen baik formal maupun informal. Sasaran kita menaikkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), menurunkan angka kemiskinan, stunting, dan angka penderita HIV/Aids dari kaum perempuan dan anak,” ujar Josef Nae Soi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) NTT, Dra. Bernadeta M Usboko,M.Si., kepada Wagub Josef mengatakan sasaran kegiatan PUSPA NTT bagi masyarakat yang sederhana, kurang beruntung dan kurang terjangkau terutama bagi perempuan dan anak.

“Karena urusan perempuan masih parsial sehingga kami ingin mempersatukan semua urusan perempuan lewat lembaga-lembaga terkait antara lain Pemerintah Daerah, Lembaga Masyarakat, Media dan berbagai keterwakilan dan partisipasi masyarakat yang mampu menyebarluaskan dan menyukseskan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” terang Kadis P3A kepada Wagub Josef Nae Soi.

Baca juga  https://gardaindonesia.id/2018/10/18/minimalisasi-permasalahan-perempuan-dan-anak-ntt-melalui-puspa/

Dra. Bernadeta M Usboko,M.Si., atau yang akrab disapa Erni Usboko juga mengundang Wagub Josef untuk turut serta dalam kegiatan kelima/terakhir dari PUSPA NTT yang akan dilaksanakan Jumat(9/11/18) yakni Sosialisai dan Advokasi Perlindungan Anak bagi anak-anak pemulung yang merupakan rangkaian dari kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Alak Kota Kupang.

Wagub Josef dan jajaran OPD Pemprov NTT dijadwalkan akan menghadiri kegiatan kelima PUSPA NTT tersebut dan akan menyerahkan secara simbolis Kits kegiatan untuk 3 (tiga) orang perwakilan dari para pemulung di TPA Alak.

Penulis dan Editor (+ rony banase )

HIV/Aids NTT Masuk Kategori Merah; Gubernur 2 Pinta KPA Kerja Maksimal

79 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id | Josef Nae Soi Gubernur 2 NTT, meminta Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT untuk bekerja lebih cepat dalam mencegah dan mengatasi HIV/AIDS. Kerjasama lintas sektoral harus terus diupayakan dalam menyelamatkan generasi muda dari virus mematikan ini.

“Kasus HIV/AIDS di Indonesia sudah sangat tinggi. Provinsi NTT sendiri sudah masuk kategori lampu merah. Penyebarannya cukup merata di seluruh Kabupaten/Kota dan sebagian besar terjadi pada orang usia produktif, ” jelas Wagub Josef Nae Soi saat memberikan arahan dan membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Enam Bulanan KPA Provinsi NTT di Ruang Rapat Gubernur, Kantor Gubernur Sasando,Selasa (6/11/18).

Menurut Gubernur 2, data penderita HIV/AIDS di NTT sudah sangat mengkhawatirkan. Hingga dengan Juni 2018 ada 5.773 kasus di seluruh NTT. Kategori terinveksi Virus HIV ada 2.769 orang dan yang mengidap AIDS 3.004 orang. Yang meninggal karena kasus ini sejumlah 1.326 orang.

“Dalam visi NTT Bangkit Menuju Sejahtera, saya meminta kita semua bekerja lebih cepat dalam menanggulangi masalah kemanusiaan ini. Penting dapatkan data secara rinci, by adress dan by name dari penderita agar dapat diobati. Juga untuk tindakan pencegahan, ” harap Ketua Harian KPA NTT ini.

Dalam rapat perdana bersama bersama jajaran KPA Provinsi dan Kabupaten/Kota serta mitra, Josef Nae Soi menekankan 3 (tiga) dimensi dalam penanggulangan HIV/AIDS. Dalam dimensi idealis, penyakit ini berbahaya serta tidak baik dari segi agama dan etika. Namun dalam dimensi realis, prilaku menyimpang tetap terjadi dan cenderung meningkat.

“Dalam dimensi fleksibilitas atau penanganan, kita perlu cari langkah-langkah konkret. Dimensi ideal digabungkan dengan realistis sehingga bisa capai apa yang kita harapkan, ” jelas Wagub Nae Soi.

Lebih lanjut, Gubernur 2 NTT mengungkapkan perlu upaya responsif secara bersama. HIV/AIDS bukan hanya jadi urusan sektor kesehatan tetapi harus lintas sektoral.

“Ke depan, saya harapkan kita selalu berkomunikasi dengan pemuka agama. Supaya mereka juga bisa berikan konseling, penjelasan dan bimbingan kepada masyarakat. Begitupun dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan perempuan yang memiliki pengaruh atau konsen dengan generasi muda, ” harap Gubernur 2 NTT.

Sementara itu, Imelda Manurung, Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Undana mengungkapkan, dari penelitiannya tentang HIV/AIDS di NTT sejak 2015, ditemukan peran pemuka agama sangat penting dalam pencegahan dan penanganan masalah ini. Juga pentingnya peran keluarga dalam pencegahan prilaku seks sesama lelaki atau gay.

“Dalam penelitian saya tentang prilaku seks di kalangan remaja khususnya anak SMA di Kalabahi dan Kota Kupang, ditemukan sebagian besar remaja sudah melakukan hubungan seksual. Bukan saja pegang tangan atau ciuman. Faktor utama yang dorong mereka berbuat hal ini adalah media sosial, “jelas Imelda Manurung.

Selanjutnya, salah satu peserta yang adalah ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) mengharapkan agar mereka diberi ruang dan waktu yang lebih luas untuk berkiprah.
“Kami berharap dengan kepemimpinan bapak berdua, teman-teman saya khususnya yang masih muda dapat diberi kesempatan besar untuk bekerja. Karena kami tidak berbahaya, “harap peserta ODHA tersebut. (*/humas)

Dana Desa Semestinya Kurangi Angka Kemiskinan

62 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id | Josef Nae Soi, Gubernur 2 NTT menegaskan pengalokasian Dana Desa (DD) bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan harus dikelola secara optimal demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

“Garda terdepan dari republik ini adalah desa. Ada adagium lama yakni desa makmur,negara kaya. Sebaliknya desa melarat, negara bingung,” kata Josef Nae Soi saat membuka dan menjadi Keynote speakers pada Seminar Nasional Akuntansi Sektor Publik di Aula Politeknik Negeri Kupang, Jumat (2/10/18). Seminar yang digagas Jurusan Akuntansi itu mengangkat tema Optimalisasi Dana Desa Sebagai Pengungkit Ekonomi Daerah.

Sebagai salah satu perumus Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Josef menjelaskan dasar dari lahirnya UU ini adalah bonum commune atau kebaikan bersama. Kesejahteraan masyarakat adalah hukum tertinggi.

“Dengan UU ini, negara wajib hukumnya sediakan dana untuk pembangunan di desa. Ini sangat menguntungkan bagi masyarakat. Tetapi sekaligus rangsangan untuk mereka (kepala desa,red) yang tidak biasa mengelola keuangan dalam jumlah besar, ” ujar Gubernur 2 NTT.

Hal ini, menurut Josef Nae Soi, dapat menciptakan beban sekaligus masalah bagi para kepala desa. Untuk itu, butuh daya tumpu dan pengungkit agar para kepala desa dapat keluar dari masalah tersebut.

“Harus diingat, yang paling berkuasa dalam pemanfaatan Dana Desa bukanlah kepala desa melainkan Musyawarah Desa. Musyawarah ini melibatkan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan. Mereka semua harus diikutsertakan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di desa, ” jelas Josef Nae Soi.

Lebih lanjut, Josef menguraikan jumlah Dana Desa untuk Provinsi NTT terus bertambah. Tahun 2015 berjumlah Rp 800 miliar lebih, 2016 sebanyak Rp. 1,8 triliun lebih. Tahun 2017 meningkat sekitar Rp 2,3 triliunan, serta Tahun 2018 bertambah menjadi 2,5 triliun lebih. Ditambah lagi intervensi dari APBD baik Provinsi dan Kabupaten, jumlah dana ke desa semakin banyak.

“Uang sebanyak itu tidak akan berdaya guna kalau pengelolaannya tidak bagus atau manajemennya tidak profesional. Saya mengajak para mahasiswa khususnya mahasiswa akuntasi untuk memberikan pendampingan bagi para kepala desa,” pinta Gubernur 2 NTT.

Josef Nae Soi juga mengapresiasi pelaksanaan seminar dan berharap dapat menghasilkan cara-cara baru dalam mengoptimalkan Dana Desa sebagai daya pengungkit perubahan di desa.

“Mesti hasilkan pemikiran yang cerdas dan operasional. Agar Dana Desa sungguh buat desa maju, ada nilai tambah bagi pengembangan ekonomi produktif di desa. Tentu dengan penggunaan dana yang efektif dan efisien, ” pungkas Josef Nae Soi.

Direktur Politeknik Negeri Kupang, Nonce Farida Tuati, SE, M. Si menanggapi secara positif ajakan Wagub. Menurutnya, Dana Desa telah menciptakan banyak perubahan di desa seperti sarana dan prasarana desa yang semakin baik serta tingkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun masih juga terdapat kesalahan dan kekurangan dalam pengelolaan Dana Desa.

“Kiranya seminar hari ini dapat memberikan masukan konstruktif bagi pemanfaatn Dana Desa. Kami siap bantu Pemerinntah Provinsi. Kami punya kurang lebih 1.000 mahasiswa siap turun ke lapangan, ke desa untuk berkolaborasi dengan pemerintah desa. Kami juga punya teknologi yang bisa digunakan untuk memberdayakan masyarakat, mengelola hasil olahan masyarakat,” pungkas Nonce.

Narasumber pada kegiatan seminar tersebut adalah Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintah Desa Dirjen Bina Pemerintahn Desa, Dra. Farida Kurnia Ningrum,MM serta Direktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakt Mandiri, Ir. Eka Ristri Darmayanti, S. Si, MT. (*/humas)

Reses Komisi II DPR RI Dukung Tata Kelola & Pelayanan Publik

52 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id | Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai salah satu dari 11 (sebelas) Komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang dalam negeri, sekretariat negara, dan pemilu melakukan reses dalam Masa Persidangan Tahun Sidang 2018-2019.

Rombongan Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II DPR RI melakukan reses ke Pemrov NTT dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali dan didampingi oleh para mitra dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR & BPN, Ombudaman RI, Deputi PNPB, KPU RI, Bawaslu RI , BKN RI, Badan Arsip Nasional, Kementerian Sekretaris Negara, dan Dirjen Dukcapil.

Gubernur 2 NTT, Josef Nae Soi didampingi Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno menerima Ketua Komisi II DPR RI beserta rombongan di Ruang Rapat Gubernur NTT, Jumat, 2 November 2018 pukul 14.00 WITA—Selesai.

“Kami memberikan apresiasi atas reses pertama Komisi II DPR RI untuk pemerintahan baru (Viktor Laiskodat dan Josef Nae Soi),” ujar Gubernur 2 NTT Josef Nae Soi.

Lanjut Josef, dalam kunjungan ini, kita melakukan bincang-bincang mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah dan desa sebagai implementasi UU No 6 Tahun 2014 dan UU No 34 Tahun 2014 mengenai administrasi pemerintahan.

“Juga membahas tentang pelayanan publik dan tenaga honorer dan penyelesaian program KTP-el dan mengenai DPT dan persiapan Pemilu 2019,” ujar Josef Nae Soi.

Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali mengatakan bahwa reses di masa sidang pertama 2018-2019 ini merupakan bentuk perhatian khusus terhadap Provinsi Nusa Tenggara Timur.

“Kami memilih Provinsi NTT menjadi salah satu kunjungan reses selain ke Kalimantan Barat dan Lampung,”ujar Zainudin Amali.

Lebih lanjut Ketua Komisi II menyampaikan, “Ada berapa hal yang ingin dipantau secara langsung tentang pemerintahan di NTT dan tentang kependudukan yang menjadi bagian penting dalam konstentasi Pemilu 2019”.

“Selain itu tentang pelayanan publik. Seperti disampaikan bahwa NTT selalu menjadi yang terbawah dalam IPM dan Kemniskinan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan publik dan ingin mengetahui persiapan Pemprov NTT dalam menghadapi Pileg dan Pilpres serentak dan mengenai arsip nasional,” ungkap Ketua Komisi II DPR RI.

Turut hadir dalam pertemuan dengan Tim Kunker Komisi II DPR RI yakni OPD Pemprov NTT, Walikota Kupang beserta OPD, Ketua KPU NTT, Ketua Bawaslu NTT, dan Ombusdman NTT. (+rb )

Wajar Tanpa Pengeculian(WTP) Diraih Lagi oleh Pemprov NTT

49 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia |“Kami telah berkomitmen dan akan terus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ucap Gubernur 2 NTT, Josef Nae Soi, saat memberikan sambutannya pada acara penerimaan piagam penghargaan atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2017 di Ruang Rapat Gubernur Kantor Gubernur Sasando, Senin (29/10/18).

Lebih lanjut, Josef Nae Soi mengharapkan agar kerja sama antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Kementerian Keuangan dapat terus dilakukan.

“Agar pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, serta sesuai dengan peraturan maka kerja sama antara pemerintah NTT dengan Kementerian Keuangan harus terus dilakukan,” harap Josef.

Sementara itu, menurut Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi NTT, Agus Mirsatya, predikat ini merupakan prestasi yang luar biasa, yang diraih Pemerintah Provinsi NTT.

“Prestasi ini harus terus dipertahankan. Kami berharap kualitas pengelolaan keuangan daerah ini dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu,” pinta Agus.

Dalam tiga tahun terakhir(2015—2017) NTT selalu mendapatkan penghargaan dalam kinerja keuangan daerahnya. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Hadir dalam acara tersebut, Sekertaris Daerah Provinsi NTT, Ir. Benediktus Polo Maing, Asisten Pemerintahan dan Kesejatraan Masyarakat, Drs. Mikhael Fernandez, Asisten Administrasi Umum, Ir Stefanus I. Ratoe Oedjoe, MT, dan pimpinan Perangkat Daerah Provinsi NTT. (*/humas)