Arsip Tag: Human Trafficking

Selundupkan Manusia; Berhadapan dengan Viktor Laiskodat & Josef Nae Soi

180 Views

Kupang-NTT,gardaindonesia.id-Moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal NTT sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan. Paling lambat akhir Oktober, tim akan berangkat ke Malaysia untuk melakukan sensus TKI asal NTT,sebut Gubernur 2 NTT, Drs.Josef Nae Soi,M.M.

“Tidak boleh main-main lagi. Siapapun yang menyelundupkan manusia NTT akan berhadapan dengan Viktor Bungtilu Laiskodat dan Josef A. Nae Soi,” tegas Josef Nae Soi saat menerima Rombongan Komite III DPD RI di Ruang Rapat Gubernur Sasando,Senin/17 September 2018. Kunjungan Komite III yang terdiri tujuh anggota DPD itu bertujuan untuk Menginventarisasi Materi Penyusunan Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia.

NTT sudah sangat kritis dengaan masalah tenaga kerja migran ini. Sampai dengan bulan Agustus, tercatat sudah ada 71 mayat TKI asal NTT yang dikirim pulang. “Saya bersama Gubernur Viktor telah membicarakan hal tersebut secara serius dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda),“jelas Gubernur 2 NTT, Josef Nae Soi.

“Kami sudah meminta Forkopimda untuk menindak tegas siapa pun. Sekali lagi; siapa pun yang terlibat dalam masalah ini. Kami akan tegas karena ini menyangkut nyawa manusia. Satu nyawa saja, tidak boleh lagi, “tegas Josef Nae Soi.

Lanjut Josef, langkah moratorium tenaga kerja akan diikuti dengan langkah-langkah teknis. Kami akan segera ke Malaysia untuk melakukan sensus TKI asal NTT baik legal maupun ilegal. Dubes RI untuk Malaysia serta Wakil Menteri dan Menteri Dalam Negeri Malaysia sudah dihubungi terkait hal tersebut.

“Selama ini, data yang ada pada kita berbeda-beda dari setiap instansi. Paling lambat akhir Oktober ini, saya bersama rombongan ke Malaysia. Kami sudah telpon Menteri Dalam Negeri Malaysia agar dapat bantu dan fasilitasi kita untuk mengunjungi rumah-rumah TKI asal NTT. Supaya kita punya data pasti, ” jelas penasehat Menteri Hukum dan HAM itu.

Menurut Josef, tenaga kerja asal NTT yang ilegal akan diajak untuk kembali ke NTT. Langkah ini akan diikuti dengan pembukaan lapangan kerja dan peningkatan sumberdaya manusia lewat pelatihan dan pendidikan.

“Untuk yang legal dan masih mau bekerja di sana, kami akan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Malaysia. Prinsipnya,semua Perjanjian Kerja (PK) mereka bersama perusahaan pengirim harus sepengetahuan kami agar mudah dipantau, ” pungkas Josef.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite III DPD RI sekaligus Ketua Rombongan, Dr. dr. Delis Julkarson Hehi,MARS, menyatakan Komite III selama beberapa tahun terakhir melakukan pengawasan pelaksanaan pekerja migran dari hulu ke hilir.

“Hasilnya, 80 persen persoalan pekerja migran bersumber pada tata kelola di hulu. Karenanya, kami apresiasi dan mendukung komitmen pemerintah provinsi NTT untuk moratorium sambil membenah pengelolaan pengiriman TKI asal NTT. Kita juga perlu fokuskan diri pada kondisi pekerja migran yang rentan, ” jelas senator asal Sulawesi Tenggara tersebut.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT, Bruno Kupok, dalam laporannya mengungkapkan, TKI asal NTT banyak memilih Malaysia sebagai daerah tujuan kerja.

“Dari tahun 2016 hingga September 2018 ada sekitar 5.007 orang. Jumlah ini belum termasuk yang berangkat secara non prosedural, ” jelas Bruno.

Hadir dalam kesempatan tersebut 7 (tujuh) anggota komisi III DPD RI, staf ahli komite III, staf sekretariat DPD RI, Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Kupang, Kepala Biro Humas NTT, perwakilan dari Asosiasi Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) NTT, dan perwakilan dari Perlaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS). (*/humas)

Gubernur NTT: “Moratorium Pengiriman TKI“; PADMA Indonesia Bersikap

207 Views

Kupang-NTT,gardaindonesia.id-Moratorium (=penangguhan/penundaan) Pengiriman Tenaga Kerja menjadi Program Kerja dan Mimpi Besar Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, untuk memastikan “Kebangkitan NTT”, salah satunya harus punya Tenaga Kerja yang terampil.

“Bukan keluar tetapi masuk. Saya akan pergi ke Malaysia untuk mengajak saudara-saudara kita disana, yang bekerja sebagai buruh untuk kembali dan membangun NTT,“ jelas Viktor Laiskodat kepada awak media usai jamuan makan siang bersama Forkompinda dan Pimpinan OPD Pemprov NTT di Ruang VIP Bandara El Tari Kupang, sesaat usai kedatangan Gubernur NTT tersebut dari Jakarta, Kamis/6 September 2018.

“Mereka (red TKI) harus kembali dan menjadi owner (pemilik) di tanah mereka,“ tandas Viktor Laiskodat.

Sesuai data dari BP3TKI Kupang, hingga September 2018, TKI asal NTT yang dikirim pulang dalam kondisi tidak bernyawa/jenazah berjumlah 71 jenazah (68 jenazah TKI dikirim dari Malaysia dan 3 jenazah dari Singapura dan Arab Saudi).

Ketua PADMA Indonesia Menyikapi Moratorium Pengiriman TKI

Menanggapi pernyataan Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat yang akan melakukan moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia(TKI), Ketua Lembaga PADMA INDONESIA(Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia), Gabriel Goa kepada media ini, melalui pesan Whatsapp, Jumat/7 September 2018, Pukul 15.18 Wita, menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut :

Pertama, mengingatkan Gubernur agar tidak terburu-buru melakukan moratorium tanpa melakukan evaluasi menyeluruh terkait Kebijakan Pemprov NTT dalam mempersiapkan SDM NTT yang akan menjadi Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri. Justru kebijakan melakukan moratorium TKI akan menyuburkan Perdagangan Orang di NTT. Fakta membuktikan Moratorium TKI ke Arab Saudi oleh Menaker justru menyuburkan mafia Perdagangan Orang ke Arab Saudi melalui jalur umroh. Selain itu di TTU, Moratorium Tenaga Kerja ke Luar Negeri oleh Bupati TTU justru menyuburkan mafia Perdagangan Orang di TTU, karena tidak melalui jalur legal karena moratorium tetapi memilih jalur ilegal;

Kedua, mendesak Gubernur NTT untuk segera membangun Balai Latihan Kerja(BLK) Standar Internasional dan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di Tambolaka, untuk layani TKI asal Pulau Sumba; di Kupang untuk layani TKI asal Pulau Timor, Semau, Rote Ndao dan Sabu Raijua dan di Maumere untuk layani TKI asal Flores, Palue, Solor, Adonara, Lembata dan Alor;

Ketiga, mendesak Gubernur NTT segera tertibkan mafioso HGU berkedok investasi Garam di NTT yang tidak pernah membangun malahan merampok Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Adat Flobamora;

Keempat, mendesak Gubernur NTT segera bangun industri-industri di NTT agar terbuka lapangan pekerjaan serta mencegah Perdagangan Orang (Human Trafficking). (+rb)

Ditangkap!, Pelaku Human Trafficking Almh Adelina Sau

244 Views

So’E-TTS, Gardaindonesia.id-Tersangka Pelaku Human Trafficking asal Timor Tengah Selatan (TTS); Martinus Nenobota (46 tahun) yang mengakibatkan meninggalnya TKI Almh. Adelina Sau, berhasil ditangkap Aparat Polres TTS pada hari Rabu/15 Agustus 2018 pukul 05.40 wita.

Kasat Reskrim Polres Timor Tengah Selatan (TTS) Iptu Jamari,S.H.M.H., saat dihubungi media ini melalui hubungan telepon selular, Rabu/15 Agustus 2018 pukul 09.47 wita; membenarkan kejadian tersebut.

“Ya benar, Pelaku sudah diamankan! “ jelas Iptu Jamari, kemudian mengirimkan kronologis penangkapan Martinus Nenobota, melalui pesan Whatsapp.

Unit TPPO Polres TTS dibawah pimpinan Bripka Rudy Soik, SH dan Tim Buser dibawah pimpinan Kanit Buser Bripka Yulius Halla berhasil menangkap tersangka Martinus Nenobota di desa Nunukniti RT.04 RW.10 Kecamatan Fatmollo Kabupaten TTS.
Tim TPPO melakukan pengejaran selama 1 (satu) minggu yangmana sebelumnya pelaku melarikan diri dari Pengadilan Negeri SoE tanggal 30 Juli 2018 .

Adapun kronologis keterlibatan Martinus Nenobota dalam kasus Human Trafficking:

Pada bulan Juli 2013 Martinus menjemput korban almh Adelina Sau di Desa Abi Kecamatan Oenino Kabupaten TTS; kala itu usia korban menginjak 14 (empat belas) tahun ,Martinus menjual korban kepada pelaku ZarifudinCs dengan harga 3 juta rupiah (pengakuan zarifudin) dan korban di kirim ke Malaysia dan diterima oleh agen Ester, semua dokumen korban dipalsukan oleh Zarifudin dan pembuatan paspor di Imigrasi Blitar-Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya korban dikirim kembali dari Malaysia ke Indonesia karena korban masih sangat kecil,Kemudian pada tahun 2014; korban dijemput lagi oleh Jaringan Habel Pah,Cs untuk dikirim kembali ke Malaysia dan diterima oleh jaringan Lim Ching Lee tanggal 11 Februari 2018.

Korban dikabarkan meninggal dunia akibat mengalami penyiksaan oleh majikan korban sendiri dan tragisnya “tempat tinggal korban sehari-hari adalah kandang anjing“

Tersangka Martinus Nenobota, dijerat dengan pasal 2, pasal 10, dan pasal 19 UU 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dengan ancaman pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.120 juta dan paling banyak Rp.600 juta. (+rb)

Pj Gubernur NTT: Hentikan Status NTT Sebagai Sumber Human Trafficking

240 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id – Penjabat Gubernur NTT, Robert Simbolon saat acara ramah tamah bersama Pimpinan Perangkat Daerah NTT dan Awak Media di Rumah Jabatan Gubernur NTT, Rabu/18 Juli 2018 siang, menyampaikan keinginannya untuk dapat menghentikan status NTT sebagai sumber Human Trafficking.

Penjelasan tersebut disampaikan terkait adanya pertanyaan wartawan tentang status NTT sebagai penyumbang terbesar Human Trafficking yangmana hingga saat ini, NTT kerap mendapat “Kado” para jenazah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Meski hanya menjalankan tugas sebagai Penjabat (Pj) Gubernur NTT untuk jangka waktu 2 (bulan) kedepan hingga Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terpilih Periode 2018-2023 Viktor B Laiskodat dan Josef Nae Soi pada September mendatang, Pj Gubernur ini punya beberapa rencana kerja salah satunya memperkuat beberapa Balai Latihan Kerja (BLK), seperti yang dibangun pemerintah namun belum berjalan maksimal seperti di Alor dan Tambolaka.

Menjawab pertanyaan wartawan, Robert Simbolon memanggil Kepala Nakertrans NTT, Bruno Kupok untuk ikut memperhatikan tentang Tenaga Kerja dan Human Trafficking.

“Saya tahu bahwa TKI kita dikirim tanpa dokumen. Kita harus pikirkan kemudahan bagi para TKI tersebut, seperti pemeriksaan Kesehatan bagi para TKI yang tinggal di Sumba yangmana harus memeriksakan Kesehatan di Kupang “,ungkap Pejabat Deputi PLBN yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Penjabat Gubernur NTT dan dilantik oleh Mendagri Tahjo Kumolo pada Selasa/17 Juli 2018.

Salah satu angan saya, tegas Robert “Bagaimana menghentikan status NTT sebagai sumber utama Human Trafficking, paling tidak semangat dulu yang kita bangun!“.

Jelas Robert Simbolon, “Saya akrab sekali menjadi bagian dari pengirim jenazah TKI, karena kasus kasus tersebut diselesaikan menggunakan jalur perbatasan. Saya sebagai pejabat yang mengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN) “

“Tadi malam saya sudah berdiskusi dengan tim Kementrian Ketenagakerjaan salah seorang Staff Khusus Kemenaker. Banyak hal yang harus dibenahi untuk membantu berfungsinya sistem tata kelola ketenagakerjaan dengan merevitalisasi (menghidupkan kembali) Sistem Layanan Terpadu Satu Atap (LSTA) yang lebih baik terkait dengan rekrutmen dan pengiriman TKI“, pungkas Robert Simbolon. (+rb)

Terulang Lagi, 3 TKI Ilegal Meninggal Dunia

223 Views

NTT, gardaindonesia.id – Terulang Lagi, 3 (tiga) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT meninggal dunia. Ketiga TKI/ PMI tersebut tidak terdata di BP3TKI Kupang.
Plt Kepala BP3TKI Kupang, Siwa, SE, menjelaskan bahwa 3 TKI Ilegal yang meninggal tersebut yakni Marina Polin asal Kab Rote Ndao, Yonis Dethan asal Kab Rote Ndao dan Kris Kolo asal Kab Kupang.

“ 3 (tiga) TKI /PMI asal NTT yang meninggal tersebut dengan status tidak terdata/terdaftar di BP3TKI Kupang“, terang Siwa melalui pesan Whatsapp, Kamis/28 Juni 2018.

Adapun 3 (tiga) TKI/PMI yang meninggal dunia yakni TKI Ilegal Pertama bernama Marina Polin meninggal di Singapura tanggal 21 Juni 2018 akibat sakit kanker darah, sumber informasi KBRI Singapura, alamat sesuai info dari KBRI Singapura adalah Kelurahan Manutapen Kecamatan Alak Kota Kupang Provinsi NTT, alamat hasil penelusuran adalah Desa Dale Holu Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao Provinsi NTT, status keberangkatan tidak terdaftar di BP3TKI Kupang.

Jelas Siwa, “Info dari KBRI Singapura bahwa yang bersangkutan tiba di Singapura tgl 12 Juni 2018, jenazah tiba di Kupang tgl 26 Juni 2018 diinapkan di rumah keluarga di Manutapen Kupang, Kamis/ 28 Juni 2018 diantar oleh petugas BP3TKI Kupang ke Rote Ndao dgn kapal Fery, Lalu dilanjutkan dengan Ambulance yang disewa di Pelabuhan Pantai Baru Rote ke rumah Kediaman Almarhumah “.

TKI/PMI Ilegal Kedua yakni Yonis Dethan, meninggal dunia di Serawak Malaysia Senin/ 25 Juni 2018 akibat sakit, sumber informasi KJRI Kuching, yang bersangkutan bekerja di perkebunan, alamat asal Desa Lidabesi Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao.

“Status keberangkatan tidak terdaftar, jenazah direncanakan tiba di Kupang Sabtu/ 30 Juni 2018, perjalanan lanjutan ke Rote sedang dikoordinasikan namun yang pasti adalah jenazah akan diantar oleh Pegawai BP3TKI Kupang “, papar Siwa.

TKI /PMI ketiga Ilegal ketiga yakni PMI Kris Kolo, Sumber informasi KJRI Kuching bahwa yang bersangkutan pekerja perkebuna, meninggal dunia Rabu/ 27 Juni 2018 di Serawak Malaysia akibat sakit, almarhum berasal dari Desa Naitae Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang Provinsi NTT.

“Terkait pemulangan jenazah dari Serawak Malaysia kita menunggu info lebih lanjut dari Perwakilan RI di Kuching Serawak, status keberangkatan terakhir tidak terdata di BP3TKI Kupang, nama almarhum mirip dengan PMI yang terdata tahun 2011 namun perlu dipastikan lagi “, jelas Siwa.

“Dengan demikian maka jumlah PMI asal NTT yang meninggal dunia periode Januari s/d Juni 2018 sebanyak 46 jenazah yang terdiri dari 1 jenazah dari Afrika Selatan, 3 Jenazah dari Singapura dan 42 Jenazah dari Malaysia “, tandas Siwa. (+rb)