Arsip Tag: indikasi geografis

Kumham & Dekranasda NTT Diseminasi MPIG Tenun Tradisional Sumba Barat Daya

200 Views

Sumba Barat Daya, Garda Indonesia | Kolaborasi dan sinergi Dekranasda Provinsi NTT dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kumham) melakukan diseminasi dan memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal (KIK) di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur.

Kakanwil Kumham NTT, Marciana Dominika Jone mendukung penuh upaya pemerintah daerah dengan hadir sebagai narasumber dalam Sosialisasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dan Pembentukan Kelompok MPIG Tenun Tradisional di Kabupaten Sumba Barat Daya, pada Selasa, 12 Oktober 2021 di aula Kantor Bupati Sumba Barat Daya.

Hadir pada kesempatan itu Aparatur Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, LSM, para Ketua Sanggar dan Pengrajin Tenun.

Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Marthen Christian Taka mengucapkan terima kasih kepada Kanwil Kemenkumham NTT bersama Dekranasda Provinsi NTT atas upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan kekayaan intelektual khususnya pembentukan MPIG Tenun Tradisional.

Salah satu yang menjadi fokus pemerintah saat ini adalah perlindungan terhadap setiap hasil tenun. “Kalau diilhami secara budaya, melalui tenun ikat sebenarnya kita diajarkan sejarah, dilihat dari karakteristik motif tenunan menggambarkan mengenai siapa kami sebenarnya,” ujar Marthen

Setiap tenunan yang dihasilkan, imbuh Marthen, merupakan buah tangan para penenun yang luar biasa yang menuangkan ide kreatifnya tanpa meninggalkan unsur budaya di dalamnya. “Ibarat penenun itu seperti seniman yang menjaga kualitas karya ciptaannya,” alasnya.

Untuk itu, tekan Wabup Sumba Barat Daya ini, tenun ikat perlu dilindungi dengan dilakukan pendaftaran. Selain memberikan legitimasi secara hukum, tujuan perlindungan IG tenun ikat akan memberikan peningkatan ekonomi dan pariwisata budaya Kabupaten Sumba Barat Daya.

Pembentukan MPIG, tandas Wabup SBD, adalah langka awal untuk memberikan manfaat dan pengembangan potensi produk IG yang ada dan menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten SBD akan berkomitmen untuk mendukung perlindungan kekayaan intelektual.

“Untuk itu diharapkan kelompok MPIG yang akan dibentuk dapat bekerja secara baik,” tutup Wabup Marthen Christian Taka.

Kakanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone saat mengawali materinya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi NTT, Ketua dan Wakil Ketua Dekranasda Provinsi NTT yang sangat peduli akan perlindungan KIK di Provinsi NTT.

Wujud dari kepedulian tersebut, lanjut Merci Jone sapaan akrabnya, Dekranasda Provinsi NTT menginisiasi pembentukan MPIG Tenun Tradisional Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT. Merci juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten SBD dan Dekranasda Kabupaten SBD yang memfasilitasi kegiatan tersebut.

Suasana Sosialisasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dan Pembentukan Kelompok MPIG Tenun Tradisional di Kabupaten Sumba Barat Daya, pada Selasa, 12 Oktober 2021 di aula Kantor Bupati Sumba Barat Daya

Merci Jone menjelaskan pengenalan kekayaan intelektual baik personal maupun komunal. Kabupaten SBD memiliki banyak potensi KIK misalnya Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisional (PT), dan Indikasi Geografis, serta Tenun Ikat yang memiliki motif yang indah.

Menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, jelas Merci Jone, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Ia mengatakan, Indonesia secara umum memiliki kekayaan Indikasi yang sangat besar. Lebih dari 200 potensi Indikasi Geografis di Indonesia, namun baru sedikit yang telah terdaftar. Khusus di NTT, terdapat 9 Indikasi Geografis yang sudah mendapat sertifikat IG dan 8 lainnya dalam proses pendaftaran, dan untuk Kabupaten SBD memiliki banyak sekali potensi kekayaan intelektual khususnya Kekayaan Intelektual Komunal yang harus dilindungi.

“Tujuan utama dari perlindungan Indikasi Geografis adalah melindungi produsen dan konsumen dari pemalsuan produk khas wilayah, menjaga kelestarian budaya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha produk khas daerah,” jelas Merci Jone.

Menurutnya, indikasi geografis perlu dilindungi karena merupakan tanda pengenal dan sebagai indikator kualitas produk yang dihasilkan dari suatu lokasi tertentu dengan karakteristik tertentu yang terus dipertahankan reputasinya. Indikasi Geografis juga memberikan nilai tambah komersial terhadap produk karena keorisinalitasannya dan limitasi produk yang tidak bisa diproduksi daerah lain. Serta IG merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang hak kepemilikannya dapat dipertahankan dari segala tindakan melawan hukum dan persaingan curang.

Merci Jone juga menjelaskan, dalam permohonan IG hanya dapat dimohonkan oleh pemerintah daerah dan kelembagaan masyarakat yang pada umunya dikenal dengan masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis. Kelembagaan Masyarakat ini dibentuk atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah dan bertugas untuk mengembangkan dan membina kegiatan anggota, menjalin kerja sama dengan instansi terkait, membuat program kerja, memfasilitasi anggotanya untuk mendapatkan akses permodalan, memberikan advokasi bagi anggota MPIG serta mengawasi proses produksi dan peredaran produk IG.

Salah satu syarat utama untuk mendapatkan pengakuan Indikasi Geografis tersebut adalah terbentuknya Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG). MPIG tersebut akan berperan untuk mengembangkan dan membina kegiatan anggota MPIG, menjalin kerja sama dengan instansi dan stakeholder terkait, memberikan advokasi bagi anggota MPIG, membuat program kerja, administrasi kelembagaan dan keuangan yang teratur, memfasilitasi anggota MPIG untuk mendapatkan akses permodalan, serta mengawasi proses produksi dan peredaran produk IG.

Adapun persyaratan yang perlu dipersiapkan oleh pemohon untuk pengajuan permohonan IG, jelas Merci, berupa softcopy dokumen deskripsi, surat rekomendasi dan peta wilayah yang sudah disahkan oleh Pemerintah Daerah.

Selain itu, abstrak/ringkasan terkait produk IG yang dimohonkan, label/logo indikasi geografis, bukti pembayaran tarif melalui Simpaki Rp.500.000 sesuai dengan PP PNBP yang berlaku (PP No. 28 Tahun 2019).

“Bagi pemerintah daerah, pendaftaran IG memberikan peningkatan ekonomi, melindungi nama-nama produk lokal yang unik dari pelanggaran, meningkatkan harga produk di pasaran, meningkatkan citra daerah, serta membuka lapangan kerja, agrowisata, dan pelestarian tanah,” jelas Merci Jone.

Keberlanjutan MPIG sangat membutuhkan peran pemerintah daerah. Di antaranya memfasilitasi pembentukan peraturan daerah, pemenuhan sarana prasarana, dan peningkatan SDM bagi anggota MPIG. Oleh karena itu, Merci Jone sangat mengharapkan pemerintah daerah dan DPRD menginisiasi kebijakan dalam bentuk peraturan daerah tentang “Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual”. (*)

Sumber dan foto (*/Humas Kumham NTT)

Editor (+roni banase)

Jaga Indikasi Geografis Vanili Alor, Kumham NTT & Pemda Alor Bersinergi

317 Views

Kalabahi, Garda Indonesia | Conduct an export readliness study and design an enhancement programme dari ARISE + Indonesia bakal melakukan pendampingan untuk 17 indikasi geografis di Indonesia. Di Nusa Tenggara Timur (NTT) terdapat 2 (dua) indikasi geografis yang bakal dinilai dan ditinjau kembali yakni Kopi Arabika Flores Bajawa dan Vanili Alor. ARISE + Indonesia bekerja sama dengan Dirjen  Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM membantu menyiapkan masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG) di Kabupaten Ngada dan Alor.

Sementara 15 indikasi geografis antara lain Kopi Arabika Gayo, Kayu Manis Kerinci, Gula Aren Kulon Progo, Madu Sumbawa, Lada Luwu Timur, Garam Amed, Pala Siau, Beras Adan Krayan, Beras Pandan Wangi Cianjur, Cengkeh Minahasa, Cengkeh Moloku Kie Raha, Teh Java Preanger, Kopi Arabika Kintamani Bali, Lada Putih Muntok, dan Kopi Robusta Pupuan Bali.

ARISE + Indonesia bakal mengidentifikasi kebutuhan MPIG dalam mengembangkan kapasitas perdagangan dan ekspor dengan mempertimbangkan persyaratan Uni Eropa dan struktur pendukung yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan secara berkelanjutan.

Guna menindaklanjuti pendampingan dan evaluasi terhadap indikasi geografis Vanili Alor, maka Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone dan Erni Mamo Li, S.H., M.Hum. Kepala Bidang Pelayanan Hukum beraudiensi dengan Bupati Alor, Amon Djobo pada Senin pagi, 20 September 2021 di ruang kerjanya.

Merci Jone sapaan akrab Kakanwil Perempuan Pertama di lingkup Kemenkumham Provinsi NTT menyampaikan dan memohon dukungan Bupati Alor untuk memperhatikan MPIG Vanili Alor agar ke depan tetap mempertahankan indikasi geografis.

“Jika MPIG Vanili Alor memang bagus, maka indikasi geografis tetap dipertahankan dan bakal masuk dalam pasar Uni Eropa, namun jika terdapat pelanggaran dalam proses produksi dan pemasaran, bisa saja indikasi geografis Vanili Alor dicabut,” tegas Merci Jone.

Sementara itu, Bupati Amon Djobo juga meminta dukungan dan pembinaan dari Kemenkumham Provinsi NTT untuk membina dan membantu para kelompok tani Vanili Alor.

Bupati Amon Djobo juga menekankan bahwa Kadis Pertanian dan Kadis Perdagangan Kabupaten Alor akan bersinergi dengan Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT guna memberikan pencerahan dan edukasi kepada kelompok MPIG Vanili Alor.

Penulis, editor dan foto utama (+roni banase)

Ubi Nuabosi Asal Ende Harus Dapat Indikasi Geografis

441 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Bupati Ende, Drs. Djafar H. Achmad, M.M. menegaskan, ke depan tanaman endemik Ubi Nuabosi asli Kabupaten Ende bakal diperhatikan serius oleh pemerintah daerah. Perhatian serius Pemda Ende bakal dieksekusi dalam peraturan daerah yang mengatur pola budidaya dan pemasaran Ubi nuabosi sebagai salah satu jenis ubi yang hanya terdapat di Ende, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Meskipun berasal dari Ende, Nusa Tenggara Timur, tetapi tidak semua tempat di provinsi tersebut bisa ditanami Ubi Nuabosi. Bertolak dari kondisi tersebut, maka menurut Bupati Djafar, ubi yang sangat digemari masyarakat tersebut bakal hanya dijual di lokasi di mana ubi Nuabosi tumbuh. Demikian ditegaskannya saat menjumpai Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone pada Jumat pagi, 17 September 2021.

“Ubi Nuabosi tidak boleh dijual di pasar, namun dijual di kampung (desa tempat ibu bertumbuh, red), jadi cabut lalu dijual di situ,” ujar Djafar Achmad seraya menyampaikan rencananya lokasi tumbuhnya Ubi Nuabosi bakal dijadikan lokasi agrowisata.

Ubi Nuabosi pertama kali ditanam oleh warga di dataran Ndetundora yang terdiri dari 4 desa berbeda, yakni Ntetundora I, Ntetundora II, Ntetundora III dan Randotonda. Warga di daerah tersebut sudah membudidayakan ubi nuabosi sejak 1954, nama Nuabosi sendiri bahkan diambil dari salah satu nama kampung di Desa Ntetundora.

Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone kepada Bupati Ende mengatakan bahwa langkah awal yang harus dilakukan Pemda Ende yakni dengan membentuk masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG) Ubi Nuabosi.

Merci Jone sapaan akrab dari Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT ini pun mengungkapkan telah 4 (empat) kali membahas terkait pembentukan MPIG bersama Pemda Ende. “Saya sudah duduk di ruangan sama bicarakan hal sama empat kali, Dekranasda NTT sudah mengeluarkan dana agar mendapatkan indikasi geografis,” urai Merci Jone kepada Bupati Ende.

Merci Jone juga meminta Pemda dan DPRD Ende untuk menghasilkan perda inisiatif perlindungan indikasi geografis dan akan mengharmonisasi perda oleh perancang dari Kemenkumham Provinsi NTT.

“Sebenarnya di Ende terdapat beberapa indikasi geografis antara lain Pisang Baranga, Coklat, Vanila, dan Ubi Nuabosi,” ungkap Merci Jone.

Penulis, editor dan foto utama (+roni banase)

Delapan Kabupaten di NTT Catat 58 Kekayaan Intelektual Komunal

787 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Mencatat warisan budaya sebagai Kekayaan Intelektual Komunal ke Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh perlindungan hukum secara defensif. Kekayaan Intelektual Komunal merupakan Kekayaan Intelektual yang kepemilikannya bersifat kelompok dan merupakan warisan budaya tradisional yang perlu dilestarikan, hal ini mengingat budaya tersebut merupakan identitas suatu kelompok atau masyarakat.

“Dari sisi teknis pelayanan hukum, Kekayaan Intelektual tersebut dikatakan sudah mempunyai perlindungan hukum ketika telah didaftarkan,” terang Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone, S.H. dalam pers conference akhir tahun bersama wartawan pada Senin, 21 Desember 2020.

Provinsi Nusa Tenggara Timur, terang Kakanwil Kemenkumham perempuan pertama tersebut, termasuk provinsi yang memiliki banyak potensi indikasi geografis, namun belum semua kabupaten dari 21 kabupaten yang mencatat Kekayaan Intelektual Personal dan Komunal. “Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah NTT yang telah memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan Kekayaan Intelektual baik personal dan komunal,” ujar Merci.

Dari kabupaten yang ada, imbuh Merci, Pemda NTT pada tahun 2018 bersama Kemenkumham Provinsi NTT melakukan pendampingan di 8 (delapan) kabupaten agar tenun ikat yang ada dapat dilindungi. “Kabupaten tersebut adalah Flores Timur, Sumba Timur, Alor, Malaka, Belu, Timor Tengah Utara (TTU), Timor Tengah Selatan (TTS), dan Nagekeo,” terangnya sembari menyampaikan bahwa saat ini sedang berproses dan mudah-mudahan di awal tahun 2021 dapat memperoleh sertifikat indikasi geografis khusus tenun ikat.

Khusus Kekayaan Intelektual Personal, ungkap Merci Jone, dukungan datang dari Bank NTT. “Bank NTT selalu berkomunikasi dengan Kemenkumham untuk melakukan percepatan pelayanan perlindungan Kekayaan Intelektual Personal seperti merek dan sebagainya khusus untuk kelompok UMKM,” ungkapnya seraya mengucapkan terima kasih kepada Bank NTT.

Adapun 8 (delapan) kabupaten yang telah mencatatkan Kekayaan Intelektual Komunal di antaranya :

  1. Kabupaten Ngada berupa Tarian Ja’I, Ritual Wete Muri, Upacara Reba, Tinju Tradisional Sagi, Permainan Tradisional Wela Maka, Permainan Ketangkasan Larik, Simbol Leluhur Ngadhu Bhaga, Alat Musik Tradisional Bombardoom, Kampung Adat Bena, Penangkapan Ikat Tradisional Logang, Pengetahuan Tibo / Nujum, Kerajinan Gerabah “Bhogi” dan Satwa Endemic “Mbou”.
  2. Kabupaten Sabu Raijua berupa Tari Pe Do’a, Tarian Ledo / Lendo Hawu, Alat Musik Ketadu Mara, Alat Musik Ketadu Haba, Ritual Tangi Pali, Seni Beladiri Peluru Hawu.
  3. Kabupaten Sumba Barat berupa Tarian Kataga, Ritual Adat Tarik Batu Kubur, Tinju Tradisional Pajurra, Parang Katopo, Pernikahan Adat Sumba, Upacara Kematian dan Penguburan, Ritual Rawina Uma, Busana Adat Pria Sumba Barat, dan Busana Adat Wanita Sumba Barat.
  4. Kabupaten Belu berupa Tarian Tei Ipi Lete, Tarian Tebe, Tarian Plai, Tarian Asuen, Tarian Likurai, Tarian Tei Gubul Hiliq, Upacara Adat Lakumerin, dan Teater Ta Ulu Kutubaba Duasale.
  5. Kabupaten Alor berupa Tarian Lego-lego, Prosesi Adat Ela Ma, dan Ritual Ala Baloe.
  6. Kabupaten Ende berupa Tarian Gawi dan Ritual Pati Ka Du’a Bapu Ata Mata.
  7. Kabupaten Nagekeo berupa Alat Musik Go Laba dan Pengetahuan Tradisional Tua Bha.
  8. Kabupaten Sikka berupa Tarian Bebing, Makanan Tradisional Bola Plagar, Barase, Lepa; Pengobatan Tradisional Hu’i Uwon,  Molan, Remong; Pengetahuan Tradisional Tua / Moke, Kuwu; Ritual Logu Senhor,  Legen Alan, Huler Wair; Upacara Adat Gren Mahe, Alat Musik Tradisional Gong Waning, dan Pakaian Tradisional “Labu Gete”.

Penulis, editor dan foto (+roni banase)

Tak Semua Pemda di NTT Respons Informasi Kekayaan Intelektual

387 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki banyak sekali kekayaan khas produk daerah NTT yang memang benar-benar ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan memberikan dampak yang sangat besar dari merek suatu barang atau jasa dan indikasi geografis suatu daerah seperti dampak perlindungan hukum dan dampak ekonomis.

“Indikasi geografis ini sangat bermanfaat dan penting untuk dilindungi karena memperjelas identifikasi produk, menetapkan standar produksi, menghindari praktik persaingan curang, memberikan perlindungan konsumen, dan menjamin kualitas produk,” jelas Kakanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone dalam sesi dialog interaktif yang disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Kupang pada Kamis pagi, 11 Juni 2020.

Dialog yang berdurasi 1 jam ini (pukul 09.00—10.00 WITA) membahas mengenai Pengenalan Merek dan Indikasi Geografis dalam rangka menyebarluaskan informasi Kekayaan Intelektual kepada masyarakat.

Mercy Jone, sapaan akrab dari Kakanwil perempuan pertama di lingkup Kemenkumham Provinsi NTT ini didampingi oleh Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual yakni Kabid Pelayanan Hukum, Erni Mamo Li dan Kasubbid Pelayanan Kekayaan Intelektual, Dientje Bule Logo.

Menurut Mercy, reputasi suatu kawasan indikasi geografis akan ikut terangkat apabila indikasi geografis tersebut sudah didaftarkan, misalnya Kopi Bajawa, Vanili Alor dan Tenun Ikat Sikka yang sudah didaftarkan untuk mendapat perlindungan secara hukum. “Walaupun harganya tinggi, tapi konsumen akan tetap membelinya karena tahu bahwa kualitasnya terjamin, itulah pentingnya pendaftaran indikasi geografis,” ungkapnya.

Ada pun indikasi geografis yang berada di Provinsi NTT dan sudah didaftarkan sekitar 8 antara lain 2 tenun ikat dan 6 lainnya merupakan komoditi pertanian, yakni Kopi Manggarai dan Jeruk Keprok Soe. Sedangkan untuk merek, sudah ada sekitar 30-an, contohnya Roti Borneo dan Beras Nona Kupang dan lagu Gemu Famire yang sudah memiliki hak cipta.

Selain Indikasi Geografis, imbuh Mercy, Merek yang termasuk kekayaan Intelektual personal dapat didaftar adalah individu/perseorangan, sedangkan Indikasi Geografis yang termasuk Kekayaan Intelektual Komunal harus didaftarkan oleh pemerintah daerah melalui Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG).

“Ketika dilihat dari sisi teknis pelayanan hukum, Kekayaan Intelektual tersebut dikatakan sudah mempunyai perlindungan hukum ketika telah didaftarkan,” terang Mercy.

Dalam sesi dialog interaktif tersebut, terlontar pertanyaan dari para pendengar via telepon termasuk Bupati Sumba Timur, Gidion Mbilijora. Menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut Mercy menegaskan, Pemerintah daerah harus berperan aktif.

“Kami hanya bertugas melakukan sosialisasi dan edukasi. Pada tahun 2018 kami bersama Ditjen Kekayaan Intelektual sudah punya MoU dengan hampir semua kepala daerah di kabupaten NTT, tapi sampai saat ini belum semua merespons hal tersebut dan di lain pihak ketika ada masalah misalnya tenun ikat yang dijiplak, ramai-ramai mereka menuntut untuk dilindungi,” urai Mercy.

Padahal prinsip Kekayaan Intelektual, terang Mercy, siapa pendaftar pertama, itulah yang akan dilindungi. “Lewat kesempatan ini juga kami berterima kasih kepada Pemprov NTT yang pada tahun 2019 lalu telah memfasilitasi untuk pembentukan MPIG di 8 kabupaten/kota, bahkan sampai menyiapkan biaya pendaftaran, tapi dalam perjalanannya itu pun tidak semua merespons baik hal tersebut,” ucapnya.

Karena itu, tegas Mercy yang mulai menjabat Kakanwil Kemenkumham NTT sejak 17 Maret 2020 lalu, menegaskan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab utama untuk melindungi karya anak budaya di daerah, terutama indikasi geografis dan ekspresi budaya tradisional. “Jadi memang sangat penting sekali Kekayaan Intelektual tersebut didaftarkan agar mempunyai perlindungan hukum yang kuat,” jelas Mercy saat menjawab pertanyaan-pertanyaan pendengar.

Terkait tenun ikat dari Sumba Timur yang sudah sangat terkenal, Mercy juga menyarankan untuk didaftarkan secara benar sesuai prosedur resmi. “Kami juga sampaikan terima kasih karena Pemkab Sumba Timur sudah membentuk MPIG pada tahun 2019 lalu, di mana sudah kami daftarkan, kita tinggal menunggu tim peneliti untuk pemeriksaan substantifnya. Tapi sebelum keluar sertifikat MPIG, harus tolong dipastikan keberlangsungan motif tenun ikat tersebut, agar ketika tenun ikat yang sudah didaftarkan dan mendapatkan sertifikat indikasi geografis, produksinya tidak semakin berkurang. Di situlah peran pokja-pokja MPIG, sehingga penting sekali untuk dibuat Perda-nya, agar intervensi-intervensi programnya bisa berjalan, sehingga dalam perjalanannya tidak mengalami mati suri seperti MPIG beberapa daerah lain, karena tidak dikawal oleh pemerintah dalam suatu kebijakan yang baik,” tegasnya.

Sementara itu, Kabid Pelayanan Hukum, Erni Mamo Li mengajak untuk melindungi Kekayaan Intelektual yang ada di Provinsi NTT, dengan mendaftarkannya secara tepat sesuai prosedur yang ada agar tidak diklaim oleh pihak lain.

“Kami di Kanwil Kemenkumham NTT siap membantu masyarakat yang ingin mendapatkan legalitas. Dengan kita mendaftar, kita akan mendapatkan hak eksklusif dan perlindungan dari negara atas hak milik kita sendiri,” pungkas Erni dalam closing statement sebagai narasumber.(*)

Sumber berita dan foto pendukung (*/Feby Asadoma—Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT)
Foto utama oleh nalar.id
Editor (+rony banase)

Suguhan Kopi Bajawa bagi Tamu Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT

359 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Siapa pun yang melakukan kunjungan kerja ke Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Nusa Tenggara (NTT), Marciana Dominika Jone, S.H. bakal memperoleh suguhan khas ‘Kopi Bajawa’.

Seperti yang diperoleh Garda Indonesia saat menemui srikandi pertama yang memimpin Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT yang berlokasi di Jalan W J Lalamentik No 98, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang pada Selasa, 14 April 2020 pukul 10.45 WITA. Sebelumnya, Garda Indonesia membuat janji wawancara melalui telepon genggam pada Minggu, 12 April 2020 pukul 13.56 WITA.

Saat menunggu di Ruang Kerja Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Garda Indonesia langsung disuguhi kopi panas asal Bajawa, salah satu kopi olahan masyarakat Kabupaten Ngada yang telah menggapai Sertifikasi Indikasi Geografis (bagian dari perlindungan kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum dan HAM bersifat komunal) dengan cita rasa berbeda (khas) dan nikmat. Selain, Kopi Bajawa, Kopi Manggarai juga telah memperoleh Sertifikasi Indikasi Geografis.

Sambil menunggu Kakanwil Kemenkumham NTT mengadakan rapat dengan para eselon III dengan tetap mengedepankan physical distancing (menjaga jarak duduk 1 meter) dan memakai masker, Garda Indonesia menikmati Kopi Bajawa di ruang tunggu. Berselang 20 menit kemudian dan belum usai menyeruput kopi asli dari Pulau Flores, muncullah Kakanwil dan kami melanjutkan percakapan hangat di ruang kerjanya dengan tetap menjaga jarak sambil menikmati Kopi Bajawa.

Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT, Merciana D Jone

Kepada Garda Indonesia, Merci Jone sapaan akrabnya menyampaikan beberapa target kinerja (tarja) termasuk capaian Kopi Bajawa dan Kopi Manggarai menerima Sertifikasi Indikasi Geografis. “Kami menerapkan Work from Home (WFA) dan Physical Distancing di lingkungan Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT, satu divisi hanya 3 orang,” ujar Merci seraya berkata dalam beberapa menit ke depan bakal mengadakan wawancara telekonferensi.

Selain itu, ujar Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT yang dilantik oleh Wagub NTT Josef Nae Soi pada Selasa, 17 Maret 2020, cita rasa Kopi Bajawa dan Kopi Manggarai berbeda dan tidak akan menyuguhkan kopi lain. “Datang ke Kakanwil, maka kami akan menyuguhkan kopi dengan cita rasa dan kekhasan sehingga memperoleh Sertifikasi Indikasi Geografis,” beber Merci yang sebelumnya menjadi Kabid HAM selama 11 tahun.

Lanjutnya, setiap tamu yang datang, saya selalu menyuguhkan Kopi Bajawa atau Kopi Manggarai. “Saat ini, hanya ada Kopi Bajawa, maka kami menyuguhkannya,” ungkap Merci Jone sembari menyampaikan setiap tamu yang datang selalu dikenalkan Indikasi Geografis (IG) Provinsi NTT lainnya yakni Vanili Alor, Tenun Ikat Sikka, dan Tenun Ikat Alor.

Kepada Garda Indonesia, Merci Jone juga mengungkapkan menjadi Kakanwil adalah Amanah Tuhan dan selalu bekerja dengan hati gembira dan menghindari amarah. “Saya mau staf Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT harus bekerja dalam tim. Saya pun harus menjadi role model bagi mereka,” katanya sambil membeberkan berbagai program kerja Kemenkumham Provinsi NTT.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)