Arsip Tag: KemenPPPA

KemenPPPA & UNFPA Rumuskan Strategi Pencegahan Perkawinan Anak

91 Views

Jakarta, gardaindonesia.id | Indonesia menduduki peringkat ke 7 di dunia dan ke 2 di ASEAN dengan angka perkawinan anak tertinggi. Selain memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), perkawinan anak juga memengaruhi Indeks Kedalaman Kemiskinan. Dalam upaya menekan angka perkawinan anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama The United Nations Population Fund (UNFPA) mengadakan workshop “Rumusan Strategi Model Pencegahan Perkawinan Anak di Daerah”, (Jumat,16/11/18) yang menghadirkan praktik – praktik terbaik dari beberapa daerah terkait upaya perkawinan anak. Sehingga nantinya daerah-daerah lain di Indonesia dapat mengadopsi upaya pencegahan perkawinan anak.

“Siapapun calon pengantinnya, baik salah satu, maupun kedua mempelai yang masih berusia anak, merupakan bentuk pelanggaran hak anak. Pelanggaran hak anak juga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Perkawinan anak, selain mengancam kegagalan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), juga memiliki korelasi yang postif dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan. Dari segi pendidikan, pasti banyak anak yang putus sekolah karena sebagian besar anak yang menikah dibawah usia 18 tahun tidak melanjutkan sekolahnya. Perkawinan anak juga berdampak pada kesehatan ibu dan anak. Jika usia anak telah mengalami kehamilan, maka mempunyai resiko kesehatan yang lebih besar terhadap angka kematian ibu dan anak dibandingkan orang dewasa karena kondisi rahimnya rentan. Sementara, dampak ekonominya adalah munculnya pekerja anak. Anak tersebut harus bekerja untuk menafkahi keluarganya, maka ia harus bekerja dengan ijazah, keterampilan, dan kemampuan yang rendah, sehingga mereka akan mendapatkan upah yang rendah juga,” pungkas Deputi Perlindungan Anak Kemen PPPA, Lenny Rosalin.

Peneliti sekaligus dosen Universitas Paramadina Suraya, mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak, antara lain ekonomi keluarga; utang keluarga yang dibebankan pada anak perempuan yang dianggap sebagai aset; pendidikan rendah; pendapatan rendah; interpretasi agama dan keluarga; serta stereotip pada anak perempuan. Fenomena lainnya yang menyebabkan tingginya angka perkawinan anak adalah tingginya tingkat kehamilan di kalangan perempuan muda.

Berbagai upaya dan strategi perubahan telah dilakukan Kemen PPPA sejak tahun 2010. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Kemen PPPA bersama The United Nations Population Fund (UNFPA) adalah melakukan pendokumentasian praktik terbaik terkait pencegahan perkawinan anak di 5 kabupaten di Indonesia, yakni Rembang, Gunung Kidul, Lombok Utara, Maros, dan Pamekasan. Lima kabupaten tersebut terpilih karena berbagai alasan, diantaranya mampu menekan masalah perkawinanan anak, memiliki angka perkawinan anak yang rendah dan praktik terbaik dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

Baca juga

https://gardaindonesia.id/2018/11/08/teh-kelor-suguhan-resmi-bagi-tamu-pemerintah-provinsi-ntt/

Hasil pendokumentasian memperlihatkan bahwa lima kabupaten tersebut memiliki komitmen yang tinggi dalam mencegah perkawinan anak, mulai dari tingkat pemerintah daerah hingga masyarakatnya. Kabupaten Rembang, Gunung Kidul dan Lombok Utara menjadikan program pencegahan perkawinan anak menjadi salah satu prioritas daerah dan harus dilaksanakan oleh perangkat daerah sekaligus diperkuat oleh kelompok perlindungan anak yang dibentuk dari level desa hingga kabupaten. Prioritas tersebut juga didukung dalam pengalokasian anggaran kegiatan perangkat daerah hingga desa. Kabupaten Rembang juga telah mengambil langkah koordinasi PUSPAGA dan Pengadilan Agama dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Rembang.

Terobosan yang sangat baik juga dilakukan oleh Kabupaten Pamekasan sebagai daerah religius dengan jumlah pesantren yang cukup banyak. Tokoh agama ikut menjadi aktor penting dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Beberapa pesantren juga menambah satu tahun masa pembelajaran untuk menyelesaikan kitab yang berisi tentang pembelajaran keluarga. Sedangkan Kabupaten Maros terus berusaha mendorong kebijakan daerah terhadap perlindungan anak.

“Sudah menjadi tugas kita semua untuk memutus lingkaran setan perkawinan anak. Perkuatlah upaya – upaya saling berbagi pengalaman – pengalaman terbaik upaya pencegahan perkawinan anak dan jadikanlah hal tersebut sebagai benteng pertahanan untuk menyelamatkan IPM, serta perempuan dan anak secara keseluruhan. Kemen PPPA bersama UNFPA akan mengembangkan langkah lebih lanjut dengan membuat rumusan strategi model pencegahan perkawinan anak menggunakan berbagai pendekatan dan praktik terbaik yang telah dilakukan kelima daerah tersebut. Kami berharap rumusan strategi model tersebut sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan pendekatan setiap daerah di Indonesia untuk dapat diadopsi,” tutup Lenny. (*/PM PPPA + rb)

“Srikandi Sungai Indonesia“ Edukasi Warga Wardo Sadar Lingkungan Sungai

92 Views

Wardo-Biak,gardaindonesia.id – Sungai Wardo bagi masyarakat di Kampung Wardo, Distrik Biak Barat, Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya merupakan salah satu sumber penghidupan. Banyak aktivitas kehidupan warga dilakukan di dan dibantu oleh sungai, seperti mencuci, mandi, jalur transportasi dan aktifitas dasar lainnya. Disamping indah dan teduhnya lingkungan sungai, namun pemanfaatan Sungai Wardo belum maksimal. Melihat kondisi tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise memilih Kampung Wardo menjadi salah satu lokasi dibentuknya Srikandi Sungai Indonesia (SSI) wilayah Papua.

“Layanan air dan sanitasi adalah kebutuhan dasar manusia. Kalau kita lihat, perempuanlah yang paling dekat dengan air. Kebutuhan mereka lebih dari separuhnya bergantung pada air untuk menghidupi keluarga dan mencukupi kebutuhan rumah tangga. Perempuan adalah orang yang paling pertama akan memutar otak jika tidak ada air di rumah. Sehingga, akses perempuan terhadap air harus kita perhatikan,” ujar Menteri PPPA, Yohana Yembise usai melantik Srikandi Sungai Indonesia (SSI) Papua.

Mengingat besarnya potensi Sungai Wardo, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Deputi bidang Kesetaraan Gender bekerjasama dengan Klinik Lingkungan dan Mitigasi Bencana (KLMB) Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM)yang merupakan secretariat SSI Pusat, menyelenggarakan Launching dan Deklarasi Srikandi Sungai Indonesia dan Peresmian Wardo Eco River Park di Kampung Wardo, Kabupaten Biak Numfor pada Senin (2/10/18).

Kegiatan di awali dengan susur Sungai Wardo bersama antara Menteri PPPA, BNPB (Badan Nasional penanggunalangan Bencana), perwakilan Kementerian PMK, dan para Srikandi Sungai. Kegiatan yang dilaksanakan di tepi Sungai Wardo ini melantik 5 orang Srikandi Sungai Indonesia region Papua, diantaranya Ketua SSI Provinsi Papua, Ketua SSI Kab. Jayapura, Kabupaten SSI Kab. Nabire, Ketua SSI Kab. Keerom, dan Ketua SSI Kab. Biak-Numfor.

Di sisi lain, menurut Menteri Yohana, air juga berpengaruh pada kesehatan keluarga. Data yang dimiliki Kemen PPPA, di Indonesia, jumlah anak-anak yang mengalami diare sebesar 66 % dari keluarga yang melakukan buang air besar di sungai dibandingkan mereka pada rumah tangga dengan fasilitas toilet pribadi dan septi tank. Hal ini akan berpengaruh pada potensi tumbuh kembang maksimal anak. Sehingga Menteri Yohana berharap agar pegiat lingkungan SSI region Papua menjadi Focal Point untuk mengedukasi masyarakat disekitarnya sadar lingkungan sungai.

“Tidak adanya layanan air bersih dan sanitasi yang memadai juga dapat berpotensi menyebabkan perempuan dan anak-anak rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Misalnya, mereka buang air, mandi atau mencuci di sungai, itu mereka melakukan aktifitas privat di ruang terbuka, sehingga ancaman kekerasan sewaktu-waktu mengintai. Juga tidak kalah penting, pertisipasi Srikandi Sungai Indonesia ini mendukung pemeliharaan daerah aliran sungai agar tetap cantik, bersih dan indah, serta menguatkan peran perempuan dalam kegiatan produktif ekonomi,” jelas Menteri Yohana.

Pada Launching dan Deklarasi SSI Papua, dukungan penuh Pemerintah Daerah (Pemda) Kab. Biak Numfor juga sangat terlihat. Pemda Biak Numfor memfasilitasi langsung 2 unit perahu mesin untuk mendukung kegiatan para SSI nantinya. Selain itu, peresmian Kampung ramah Anak, dan peresmian Sungai Wardo sebagai Wardo Eco River Park juga dilakukan antara Inisiator SSI, Kemen PPPA, dan Pemda Biak Numfor, dengan penyerahan Grand Plan dan peta wilayah. Grand Plan berisikan rencana wilayah sekitar aliran Sungai yang akan dibuat taman wisata air, area ramah perempuan dan anak, dan akan didirikan Sekolah Srikandi Sungai Indonesia (SSI) Papua.

Srikandi Sungai Indonesia (SSI) merupakan sebuah organisasi yang peduli tentang isu lingkungan sungai dan para anggotanya adalah perempuan. SSI memiliki banyak kegiatan terkait isu sungai seperti edukasi, kampanye, pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan, kualitas hidup penduduknya, dan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. (*/PM PPPA + rb)

24.35 Juta Anak Akses Internet; KemenPPPA Proteksi Dini

93 Views

Biak Barat-Papua,gardaindonesia.id–Survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) diketahui jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 143,26 juta. Dari jumlah tersebut, pengguna internet anak usia 13-18 tahun berjumlah 16,68% atau 24,35 juta anak yang mengakses internet di Indonesia. Sebagai upaya pencegahan dan proteksi dini terhadap pengaruh negatif internet bagi anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan Sosialisasi Internet Cerdas Bagi Anak di Wardo, Distrik Biak Barat, Kabupaten Biak. Sebab, edukasi tentang penggunaan gadget dan internet yang cerdas bagi anak sudah menjadi hal yang mendesak di era perkembangan teknologi yang pesat.

“Di negara maju dan di kota-kota besar, anak- anak balita bahkan sudah dikenalkan dengan gadget. Walaupun di Kampung Wardo ini mungkin internet belum masuk, tapi sebentar lagi pasti akan merambah dan menjadi bagian kehidupan di sini. Maka kita lakukan sosialisasi ini, agar anak-anak kita dan orangtua sudah terlebih dulu memiliki pemahaman akan penggunaan gadget dan internet dengan bijak dan cerdas,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise saat membuka acara sosialisasi Internet Cerdas Bagi Anak, Senin/1 Oktober 2018.

Sosialisasi yang diinisiasi oleh Deputi Perlindungan Anak Kemen PPPA ini merupakan bagian dari pemenuhan hak anak untuk memperoleh informasi yang layak seperti tercantum dalam Konvensi Hak Anak Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Menteri Yohana, dampak positif dari penggunaan internet dapat berguna bagi sarana belajar, menambah ilmu pengetahuan dan sarana komunikasi bagi anak. Namun dampak negatifnya, anak bisa terpapar informasi dan konten yang tidak layak seperti pornografi. Selain anak, orangtua dan guru juga sengaja diundang mengikuti sosialisasi untuk mengingatkan anak-anak mereka agar tidak membuka dan mengakses konten tidak layak.

“Mengakses konten porno bisa membuat anak-anak adiktif atau kecanduan. Kecanduan itu dapat mengganggu otak mereka. Anak yang adiktfif menonton konten porno juga berpotensi mendorong mereka melakukan kejahatan seksual. Jika mereka sudah bermain gadget berjam-jam, coba orangtua sesekali dicek, apa sebenarnya yang mereka lihat. Kalau mereka sudah keluar jalur dari kepentingan informasi dan pendukung belajar maka anak-anak harus diperingatkan. Tidak boleh waktu mereka habis digunakan untuk mengakses internet berlebihan,” jelas Menteri Yohana.

Sebelum membuka acara sosialisasi yang dihadiri 200 pelajar, Menteri Yohana berpesan pada seluruh orangtua di Indonesia, khususnya di Biak Barat agar memahami situasi perkembangan teknologi sekarang agar dapat memahami potensi bahaya dari aktifitas anak dengan gadget dan internet. Sebab orang terdekatlah yang harus awas dalam mengontrol aktifitas anak dan memastikan mereka tumbuh dan berkembang secara baik. (*/PM PPPA+rb)

Hukum Berat!, Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak

87 Views

Balikpapan,gardaindonesia.id – Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPP), Pribudiarta Nur Sitepu didampingi Plt. Deputi Bidang Perlindungan Anak, Sri Danti Anwar mewakili Kemen PPPA ikut hadir dalam sidang pembacaan putusan tersangka kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh salah satu pegiat lingkungan dan aktivis anak, Pandu Dharma Wicaksono (22) di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Senin (19/9) kemarin.

Pada persidangan, Majelis Hakim (MH) memutuskan terdakwa terbukti secara sah telah melakukan pemaksaan terhadap anak untuk dilakukan perbuatan cabul. Terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan denda sebesar 1 milyar rupiah.

“Putusan ini sesuai dengan rekomendasi dan harapan Kemen PPPA serta tuntuan Jaksa penuntut umum yang mendakwakan pelaku telah melanggar ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” ujar Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Pribudiarta Nur Sitepu usai menghadiri persidangan.

Sebelumnya, terdakwa dilaporkan telah melakukan kekerasan seksual berupa pencabulan kepada 9 anak lelaki di bawah umur sepanjang tahun 2013-2017. Para korban diantaranya berdomisili di Balikpapan, Samarinda dan Tarakan. Pelaku yang merupakan alumni salah satu perguruan tinggi (PT) di Yogyakarta dan menjabat presiden organisasi lingkungan untuk remaja itu berhasil ditangkap oleh Polisi pada November 2017 lalu.

“Kehadiran Kemen PPPA sebagai bukti komitmen pemerintah untuk melindungi dan menjaga anak Indonesia. Pemerintah terus berupaya untuk memutus mata rantai kekerasan, salah satunya dengan mendorong pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan yang menjadikan anak sebagai korban,” jelas Pribudiarta.

Di tingkat akar rumput, Kemen PPPA sudah mengembangkan beberapa program dan kegiatan untuk mendorong keinginan masyarakat dalam melindungi anak-anak yang ada di lingkungannya, seperti kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Menurut Pribudiarta, masyrakat tidak boleh abai terhadap upaya-upaya perlindungan anak. Orangtua, guru-guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat agar mampu melakukan deteksi dini terhadap potensi kekerasan dan kejahatan yang mengintai anak.

“Seluruh ekosistem itu perlu bersama mendukung lingkungan yang ramah anak. Kita semua harus peduli dan memperhatikan anak di sekitar kita. Seperti halnya terdakwa Pandu ini, faktanya pelaku kejahatan dan kekerasan seksual pada anak banyak dari orang-orang disekitar anak atau orang terdekat anak. Orang-orang seperti ini harus dihukum berat, karena merekalah sebagai orang terdekat yang seharusnya ikut melindungi anak,” tambah Pribudiarta. (*/PM PPPA + rb)

Partisipasi Perempuan dalam Politik Wujudkan Kesejahteraan Bangsa

88 Views

Merauke,gardaindonesia.id-“Kesejahteraan suatu bangsa dan negara tidak akan tercapai bila kondisi perempuan masih miskin, bodoh dan tertindas. Jika kita ingin maju, maka seluruh perempuan harus diselamatkan dari jerat kemiskinan dan kebodohan serta mulai melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan. Ada pepatah bijak mengatakan, when you save a girl, you save generations artinya ketika kamu menolong satu perempuan berarti telah menolong satu generasi manusia,” papar Menteri Yohana dalam kuliah umum di Universitas Musamus Merauke dengan topik “Kepemimpinan Perempuan Papua dalam Pembangunan”.

Negara pun telah menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional perempuan sebagai warga negara yang tertuang dalam UUD 1945, setidaknya terdapat 27 (dua puluh tujuh) hak-hak konstitusional perempuan yang secara umum dibagi dalam 3 (tiga) kategori yakni, hak-hak sipil, hak-hak sosial dan hak-hak politik. Keterwakilan perempuan dalam bidang politik memiliki landasan kebijakan yang tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN yang merupakan pengembangan dari UU No. 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025.

Hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan dan menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan, tujuannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian peran dan partisipasi perempuan di berbagai bidang termasuk politik dan pembangunan masih rendah.

Dalam paparannya Menteri Yohana menyampaikan fakta bahwa minimnya kepemimpinan perempuan di beberapa daerah salah satunya Papua disebabkan oleh faktor budaya, stereotype, marginalisasi, subordinasi, dan beban ganda. Padahal sudah seharusnya mereka mendapatkan akses dan partisipasi di berbagai bidang pembangunan termasuk politik, sehingga perempuan dapat merasakan manfaat pembangunan mulai dari proses persiapan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi program pembangunan. “Partisipasi perempuan dalam bidang politik saat ini hanya sekitar 17% dan belum mencapai 30% sesuai dengan target yang kita punya. Keterwakilan perempuan masih sangat sangat sedikit, apalagi di tanah papua ini belum ada walikota atau pemimpin perempuan. Oleh karena itu di tangan kalianlah para mahasiswa dan mahasiswi yang akan menjadi pemimpin masa depan di tanah Papua ini,” tambah Menteri Yohana.

Rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik dan pembangunan, secara umum dapat dilihat dari berbagai aspek pembangunan manusia berbasis gender di Indonesia. Angka Indeks Pembagunan Gender (IPG) Indonesia berada pada 92,74. Meskipun berada di atas rata-rata dunia tapi masih dibawah laki – laki.

Sedangkan untuk Provinsi Papua di angka 79,09 dan Provinsi Papua Barat di angka 82,34. Sedangkan untuk ranah legislatif dan eksekutif, keterwakilan perempuan hanya mencapai 17.32% atau hanya 97 anggota legislatif perempuan dari 560 anggota DPR RI, untuk anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) sebesar 25,74% atau hanya 34 perempuan dari 132 dan perempuan sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah hanya sebesar 7,29%.

Adapun keterwakilan perempuan dalam struktur kepemimpinan di Lembaga-lembaga Negara juga masih belum mencapai 30%. Lembaga-lembaga Negara tersebut diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi hanya sekitar 20%, Mahkamah Konstitusi di angka 13%, Komisi Yudisial hanya 14%, Komisi Pemilihan Umum hanya 4%, Badan Pengawas Pemilu sekitar 20% dan Ombudsman sekitar 22%. Pada tatanan jabatan di birokrasi keterwakilan perempuan yang menduduki jabatan birokrasi setingkat eselon I dan II hanya mencapai 16,57%.

Padahal sangat jelas tercantum dalam pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDG’s) salah satu indikatornya yaitu kesetaraan untuk mewujudkan Planet 50:50 Gender Equality tahun 2030. Tujuannya tak lain agar perempuan bisa sejalan dan setara dengan laki laki sehingga perempuan tidak hanya sebatas pada urusan domestik saja, namun sebagai bagian terpenting di dalam pembangunan dan pengambilan keputusan sebuah Negara. Semakin banyak keterlibatan kaum perempuan dalam proses pembangunan, akan semakin memunculkan optimisme lahirnya kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Untuk mendukung pemerintah dalam pelaksanaan SDG’s, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan 3 (tiga) program prioritas yang disebut dengan Three ends (3 ends) atau Tiga Akhiri yang meliputi; Akhiri kekerasan kepada perempuan dan anak; Akhiri perdagangan perempuan dan Akhiri ketidakadilan akses ekonomi terhadap perempuan

“Saya mengajak seluruh civitas akademika Universitas Musamus Merauke untuk turut serta mewujudkan kesetaraan gender, khususnya dalam kepemimpinan perempuan dalam pembangunan. Saya sangat senang mendengar bahwa tiga Wakil Rektor di Universitas ini adalah seorang perempuan, hal tersebut menunjukan bahwa pada dasarnya perempuan khususnya Papua bisa menjadi seorang pemimpin seperti laki-laki. Harapan saya ini juga bisa diterapkan kepada para mahasiswa, agar mereka dapat mulai berpartisipasi dalam kepemimpinan dan pembangunan untuk mewujudkan Planet 50:50 pada 2030 nanti,” tutup Menteri Yohana. (*/PM PPPA + rb)

Hapus Kekerasan di Sekolah Melalui Disiplin Positif

100 Views

Berau-Kaltim,gardaindonesia.id – Tingkat kekerasan pada anak sudah sangat mengkuatirkan. Hasil penelitian Plan International dan ICRW tahun 2015 menunjukkan bahwa 84% pelajar di Indonesia pernah mengalami kekerasan di sekolah. Sedangkan catatan KPAI, 1700-an kasus kekerasan pada anak terjadi setiap tahunnya. Faktanya, cukup banyak dari kasus kekerasan tersebut dilakukan oleh oknum guru. Motifnya, menjadikan hukuman yang dibungkus tindak kekerasan sebagai metode pendisiplinan pada siswa.

“Selama ini guru dan orang tua meyakini bahwa penggunaan hukuman baik fisik maupun psikis efektif dalam membentuk perilaku anak atau siswa menjadi disiplin, padahal sebaliknya, anak bisa saja meniru kekerasan tersebut. Itu bisa memicu mereka melakukan kekerasan dalam rumah tangga dikemudian hari,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise.

Menyikapi masih kerapnya terjadi kekerasan di lingkungan sekolah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Deputi Bidang Perlindungan Anak bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Berau dan Yayasan Nusantara Sejati, menyelenggarakan Sosialisasi Penerapan Disiplin Positif dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Anak di Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur (18/9).

“Sosialisasi Disiplin Positif ini sangat penting untuk meningkatkan komitmen dan mendorong Kementerian / Lembaga serta masyarakat Kabupaten Berau agar beperan lebih aktif untuk bersama melindungi anak. Sebab, pemenuhan hak anak harus dilakukan secara holistik agar terwujud Anak Indonesia yang terlindungi, sehat fisik dan mental tanpa kekerasan,” jelas Menteri Yohana.

Saat berbicara dalam Sosialisasi Disiplin Positif di Kabupaten Berau, Menteri Yohana menyebutkan ada pendekatan lain yang dapat diterapkan guru dan tenaga pendidik dalam menumbuhkan kedisiplinan pada diri siswa tanpa kekerasan, yakni melalui disiplin positif. Guru mempunyai kewenangan yang cukup besar untuk membentuk anak. Penerapan disiplin positif sebagai budaya mendorong kemampuan anak dalam mengelola perilakunya secara positif dengan membangun nilai kedisiplinan secara mandiri, bukan melalui kekerasan atau hukuman.

“Penting bagi pengawas sekolah, kepala sekolah, komite sekolah dan guru-guru untuk memahami disiplin positif sehingga dapat membangun pembelajaran dan menciptakan lingkungan sekolah tanpa kekerasan, dan penerapannya harus dilakukan secara konsisten. Sebab anak menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah. Jadi melalui sosialisasi ini saya pesan, jangan sampai ada potensi kekerasan terjadi di lingkungan sekolah” pesan Menteri Yohana. (*/PM PPPA + rb)

Berau Miliki Desa/Kelurahan Bebas Pornografi Anak

95 Views

Berau-Kaltim,gardaindonesia.id – Data Kementerian Komunikasi dan Informasi RI (Kominfo) tahun 2017, 65,34% anak usia 9 – 19 tahun di Indonesia telah memiliki smartphone. Sedangkan dari total pengguna internet di Indonesia, penduduk perkotaan yang menggunakan media sosial sebanyak 94,12%, dan penduduk pedesaan mencapai 90,18%. Hal ini menunjukkan, bahwa wilayah pedesaan dan perkotaan, memiliki kesempatan yang sama dalam menggunakan dan mengakses internet.

Namun, sebagai salah satu negara dengan pengguna internet tertinggi, Indonesia patut berbangga sekaligus waspada. Seperti dua sisi mata uang, internet memiliki potensi bahaya yang dapat mengancam penggunannya terlebih usia anak, yakni bahaya pornografi.

“Di balik sejuta manfaat penggunan internet, terselip ancaman yang berbahaya seperti pornografi anak. Tersebarnya pengguna media sosial di seluruh Indonesia, dari segala umur dan kalangan menyebabkan bahaya pornografi anak tidak hanya mengintai masyarakat perkotaan, tapi juga mengintai masyarakat pedesaan,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise

Menteri Yohana menambahkan, untuk melindungi anak dibutuhkan program-porgram yang melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai community watch. Salah satunya yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerjasama dengan ECPAT Indonesia didukung Pemerintah Kabupaten Berau,Selasa/18 September 2018, yang mencanangkan Desa/Kelurahan Bebas Pornografi Anak di Kampung Maluang, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

“Pencanangan Desa/Kelurahan Bebas Pornografi Anak ini merupakan salah satu upaya Kemen PPPA dalam mewujudkan Desa/Kelurahan yang memiliki regulasi dan kebijakan yang melindungi anak dari paparan atau menjadi objek pornografi. Harapannya, pencanangan ini akan melahirkan inovasi-inovasi dalam rangka menciptakan wilayah yang dapat melindungi anak-anak dari bahaya pornografi yang mengancam daerah kecil seperti desa atau kelurahan,” terang Menteri Yohana.

Pencanangan Desa/Kelurahan Bebas Pornografi Anak juga merupakan salah satu hasil rencana tindak lanjut Pelatihan Internet Aman Untuk Anak (Tem@n Anak). Menurut Menteri Yohana saat konferensi pers yang didampingi Deputi Perlindungan Anak Kemen PPPA, Sri Danti Anwar, Wakil Bupati Berau, Agus Tantomk, Asdep Perlindungan Anak dalam situasi darurat dan pornografi, Dermawan dan perwakilan ECPAT Indonesia, sofyan dalam mewujudkan desa/kelurahan yang bebas pornografi anak, tidak hanya pemerintah pusat maupun daerah, peranan masyarakat, khususnya aktivis PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) juga sangat besar. Aktivis yang tergabung dalam PATBM dapat menjadi pionir dalam mencegah dan menanggulangi kasus kejahatan seksual secara online.

Desa/Kelurahan Bebas Pornografi Anak adalah suatu kawasan desa/kelurahan yang pemerintah, penduduk, dan pihak yang berkepentingan memiliki komitmen dan program kongkret dan berkelanjutan dalam mencegah dan menanggulangi pornografi anak. (*/PM PPPA + rb)

Kemen PPPA Berikan Layanan Perlindungan Terstandar & Berkualitas Bagi Korban Kekerasan

148 Views

Batam, gardaindonesia.id – Kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menjadi perhatian hampir di seluruh Negara tak terkecuali di Indonesia. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016 menunjukkan 33,4% perempuan mengalami kekerasan fisik atau seksual semasa hidupnya, dan data survei Kekerasan Terhadap Anak (KTA) tahun 2013 menunjukkan 6% anak mengalami kekerasan.

Tingginya persentase kekerasan menunjukkan bahwa betapa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghormati hak asasi orang lain. Ini merupakan ancaman serius dan perlu mendapat penanganan yang serius dari pemerintah.

Beragamnya jenis kekerasan yang dapat menimpa perempuan dan anak, maka upaya untuk menanggulanginya pun menjadi bagian penting yang ingin dicapai dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terus berupaya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, salah satunya dengan mendorong terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di provinsi, dan kabupaten/kota sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 untuk sub urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

Upaya untuk memastikan korban mendapatkan layanan sesuai yang dibutuhkan dengan memberikan pelayanan yang berkualitas menjadi perhatian penting bagi KemenPPPA. Untuk mewujudkannya, maka Kemen PPPA menyelenggarakan pembinaan terhadap 30 daerah yang sudah memiliki UPTD PPA. Kegiatan dengan tema Pembinaan dan Penguatan Peran Kelembagaan UPTD PPA Menuju Layanan yang Berkualitas diselenggarakan pada tanggal 13 – 14 September 2018 di Batam, Kepulauan Riau.

Tidak sedikit kasus yang ditemui di lapangan perlu ditangani melalui beberapa proses secara simultan. Untuk itu diperlukan pengelolaan kasus yang baik. Pengenalan mengenai manajamen kasus akan menjadi salah satu materi penting yang akan disampaikan kepada peserta. KemenPPPA memperkenalkan materi manajemen kasus kepada petugas UPTD PPA untuk dapat memproses kasus dengan baik mulai dari proses awal dan identifikasi, proses asesmen yang mencakup asesmen awal dan lanjutan, penyusunan rencana intervensi, pelaksanaan intervensi, review kasus dan evaluasi dan proses terminasi. Dengan kegiatan ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan keterampilan petugas UPTD PPA dalam memberikan layanan perlindungan yang optimal.

KemenPPPA mendukung penuh Pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain manajemen kasus, juga dilaksanakan pelatihan mediator. Pelaksanaan sertifikasi mediator diperuntukkan bagi petugas UPTD PPA. Upaya ini diharapkan dapat membuat layanan UPTD PPA menjadi terstandar di seluruh Indonesia. Dengan demikian, seluruh UPTD PPA dapat menjalankan fungsi layanannya sesuai dengan yang diamanatkan di Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA yaitu menerima pengaduan masyarakat, menjangkau korban, menyediakan tempat penampungan sementara, memberikan mediasi, dan mendampingi korban. (*/PM PPPA + rb)