Arsip Tag: ketua tim pakar gugus tugas nasional

Lima Tahapan Menuju Masyarakat Aman Covid-19 dan Produktif

349 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Masyarakat di Indonesia masih terdampak pandemi. Mereka tidak hanya terpapar oleh penyakitnya tetapi juga mereka yang sehat terdampak secara sosial dan ekonomi.

Sebelum ditemukannya vaksin Covid-19, masyarakat tetap dapat melakukan aktivitas dengan aman dan produktif. Namun, new normal atau istilah yang mudah dipahami sebagai adaptasi kebiasaan baru menjadi syarat mutlak. Adaptasi ini bertujuan supaya masyarakat tidak terpapar Covid-19, salah satunya di sektor ekonomi.

Menyikapi dampak pandemi di sektor ekonomi, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Nasional atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTTPC19) Prof. Wiku Adisasmito mengatakan bahwa tidak bisa serta merta dibuka secara langsung. Pemerintah daerah perlu melakukan tahapan-tahapan menuju masyarakat aman dan produktif.

“Ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menuju masyarakat aman Covid-19 dan produktif,” ujar Prof. Wiku dalam konferensi pers di Media Center Gugus Tugas Nasional pada Senin, 8 Juni 2020.

Pertama adalah tahap prakondisi. Ia menyampaikan bahwa tahapan awal yang dilakukan oleh tiap daerah adalah melakukan prakondisi dengan memberikan informasi yang holistik, jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Informasi tersebut antara lain mengenai pencegahan dan penanganan Covid-19. Penyampaian informasi dapat dilakukan oleh berbagai pihak melalui sosialisasi dan komunikasi publik yang efektif.

Kedua adalah tahap timing. Tahapan yang menentukan tentang waktu kapan suatu daerah dapat dimulai aktivasi sosial ekonomi dengan memperhatikan data epidemiologi, tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan, kesiapan organisasi dan manajemen di daerah, serta memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan.

Ketiga adalah tahap prioritas. Tahapan ini dilakukan untuk memilih daerah atau sektor yang dapat dipulihkan kegiatan sosial-ekonomi secara bertahap dengan dilakukan simulasi agar kegiatan tersebut dapat berkelanjutan.

Keempat adalah tahap koordinasi pusat dan daerah. Tahapan ini penting dimana terjadi konsultasi timbal balik, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sinergis dalam pengambilan keputusan.

Kelima adalah tahap monitoring dan evaluasi. Tahapan pengawasan, pengendalian, serta evaluasi dari pelaksanaan, dari pemulihan aktivitas sosial-ekonomi.

“Kami ingin menyampaikan, mengenai monitoring dan evaluasi peta risiko daerah. Sebagai contoh, untuk daerah zona hijau atau tidak terdampak, kami melakukan monitoring dan evaluasi untuk kabupaten-kota yang tidak terdampak. Adapun perubahan data dari 102 kabupaten-kota menjadi 92 kabupaten-kota tidak terdampak,” ujar Prof. Wiku.

Lebih lanjut perubahan data ini terjadi berdasarkan evaluasi indikator kesehatan masyarakat.

“Kami akan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi zonasi secara mingguan setiap hari Senin,” ucapnya. (*)

Sumber berita dan foto (*/Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional)

Prof Wiku : Tak Ada Penerapan ‘Herd Immunity’ di Masa Pandemi

294 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Beredar luas di jejaring sosial wacana herd immunity di masa pandemi, melalui pemulihan aktivitas masyarakat yang produktif dan aman Covid. Opini yang dibangun merujuk pada langkah penanganan menuju herd immunity. Pemerintah melalui Gugus Tugas Nasional secara tegas meluruskan bahwa tidak ada rencana untuk menerapkan konsep herd immunity.

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Nasional Prof. Wiku Adisasmito menjelaskan bahwa istilah herd immunity muncul dari bahasa asing. Istilah ini bermakna kekebalan dalam suatu kelompok atau kawanan. Dari satu orang yang terinfeksi, menjadi dua, tiga, empat orang, hingga mayoritas atau bahkan seluruh anggota kelompok tersebut memiliki imunitas, itulah herd immunity. Herd immunity membutuhkan minimal 70% dari populasi untuk terinfeksi, dan akhirnya kebal terhadap virus tersebut.

Prof. Wiku mengatakan bahwa herd immunity tidak mungkin terjadi dalam konteks Indonesia. Menurutnya, Indonesia merupakan negara dengan populasi yang besar. Populasi yang ada juga menghuni pulau, yang terpisah laut maupun daratan. Sehingga transmisi virus pun akan terhambat.

“Jadi kalau kita bicara herd immunity, seandainya sampai terjadi, mari kita berpikir logika bagaimana caranya ya antar pulau saling bisa menulari kalau mobilitas antar pulaunya tidak tinggi, lalu interaksinya juga tidak tinggi,” ujar Prof. Wiku saat berdialog di Media Center Gugus Tugas, pada Selasa, 2 Juni 2020.

Langkah yang dilakukan pemerintah bukan dengan penerapan kekebalan dalam sekelompok populasi. Hal ini akan memerlukan waktu yang sangat lama. Justru sebaliknya, pemerintah berusaha untuk memutus rantai di awal, dengan mencegah terjangkitnya Covid pada populasi dengan upaya preventif, seperti penggunaan masker, jaga jarak, dan cuci tangan dengan sabun.

“Kita cuci tangan sebelum menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jadi kalau ada virusnya di tangan kita, di baju kita, selama tidak masuk ke dalam mukosa, berarti sebenarnya tidak bisa,” tambah Prof. Wiku.

Ia juga mengilustrasikan, “herd immunity itu bisa muncul, kalau kita semua berdampingan, kita senggol-senggolan, tapi semuanya tertutup seperti ini, tidak akan terbentuk penularan sehingga imunitasnya tidak terbentuk. Nah bayangkan kalau semuanya sudah melakukan seperti itu jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, terus kita beraktivitas, kapan terbentuk herd immunity tadi?”

Secara sederhana Prof. Wiku mengatakan bahwa selama virus tidak masuk ke mukosa (mata, hidung dan mulut), secara tidak langsung imunitas atau proteksi masyarakatnya tidak akan terbentuk.

Gelombang Kedua Dapat Dicegah

Sementara itu, ada kekhawatiran adanya gelombang kedua yang mungkin dipicu oleh arus balik maupun kedatangan anak buah kapal (ABK), pekerja migran, maupun mereka yang pulang dari luar negeri.

Menyikapi kekhawatiran itu, Ketua Laboratorium Mikrobiologi FKUI Prof. Pratiwi Sudarmono menyampaikan bahwa ketakutan sebagian masyarakat tidak diikuti perilaku yang tepat.

“Takut gelombang kedua, tapi sekarang kayaknya mereka [masyarakat] merasa lebih leluasa untuk pergi ke sana kemari. Ada yang pergi tanpa masker, pergi ke tempat berkerumun, mulai coba minum kopi, pergi ke restoran, dan seterusnya. Jadi ketakutannya iya tetapi perilakunya tidak,” ujar Prof. Pratiwi.

Prof. Pratiwi mengatakan virus ini dari waktu ke waktu melakukan perubahan pada dirinya. Mutasi secara kontinu ini sangat mudah terjadi mengingat sifat virus ini sebagai virus RNA. Oleh karena itu, menurutnya perlu sikap yang tepat untuk menghadapi potensi penularan.

Panduan kesehatan, seperti penggunaan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak merupakan panduan penting untuk melindungi diri dari penyakit ini. Dengan perubahan perilaku, gelombang kedua penyebaran virus SARS-CoV-2 dapat senantiasa dicegah.(*)

Sumber berita dan foto (*/Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional)
Editor (+rony banase)

Indikator Kesehatan Masyarakat Tentukan Penilaian Risiko Penularan Covid-19

299 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menggunakan indikator kesehatan masyarakat untuk membantu pemerintah daerah dalam penilaian tingkat risiko penularan di wilayahnya.

Ketiga indikator kesehatan masyarakat tersebut yakni epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan. Indikator epidemiologi merujuk pada kecenderungan kasus positif, meninggal dunia, orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP). Surveilans kesehatan masyarakat menyangkut kemampuan sistem kesehatan masyarakat untuk melakukan pemantauan, seperti deteksi kasus atau testing, pemantauan mobilitas penduduk serta pelacakan kontak.

Indikator terakhir, pelayanan kesehatan berfokus pada ketersediaan tempat tidur dan fasilitas rumah sakit untuk penanganan Covid-19 dan alat pelindung diri (APD).

Indikator tersebut sesuai dengan rekomendasi Badan PBB untuk Kesehatan Dunia atau WHO.

Tim Pakar Gugus Tugas Nasional Prof. Wiku Adisasmito menyampaikan bahwa setiap negara perlu menerapkan indikator kesehatan masyarakat untuk menentukan suatu daerah siap untuk melakukan kegiatan atau aktivitas sosial ekonomi berikutnya.

“Jadi indikator kesehatan masyarakat ini berlaku untuk semua daerah (di Indonesia) tetapi gambarannya setiap daerah berbeda-beda,” kata Prof. Wiku dalam dialog di Media Center, Graha BNPB, Jakarta, pada Selasa, 26 Mei 2020.

Prof. Wiku mencontohkan, salah satunya terkait dengan indikator epidemiologi, apabila suatu wilayah terjadi penurunan jumlah kasus selama 2 minggu sejak puncak terakhir ini sangat baik. Jumlah kasus ini tidak hanya pada kasus positif Covid-19 tetapi juga kasus ODP dan PDP atau kasus probable yang ada di wilayah itu.

Menurut Prof. Wiku, tren waktu yang digunakan dalam dua mingguan dan bukan harian. “Bukan prestasi naik-turun naik-turun, kalau kita melihatnya per hari bisa naik-turun naik-turun. Tapi kalau kita lihatnya per minggu, nanti bisa kelihatan, ini akan turun atau datar atau naik,” jelasnya.

Melalui ketiga indikator, kita dapat melihat tingkat risiko penularan Covid-19 suatu wilayah. “Jadi, kalau kita mengukur tadi dengan indikator kesehatan masyarakat maka kita akan dapat peta risiko,” ujar Prof. Wiku.

Dengan penilaian berdasarkan indikator kesehatan masyarakat, masyarakat dapat mengetahui tingkat risikonya. Gugus Tugas Nasional memetakan tiga tingkatan risiko, yaitu tinggi dengan warna merah, sedang berwarna kuning, rendah berwarna hijau, sedangkan warna biru merupakan wilayah yang tidak terdampak.

Lebih lanjut, Prof. Wiku menyampaikan mengenai alat navigasi yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mengetahui risiko suatu wilayah, yaitu aplikasi Bersatu Lawan Covid-19 atau BLC.

“Ini sebuah sistem di mana seluruh data di Indonesia menjadi satu. Kalau masyarakat berpartisipasi mengisinya, dan seterusnya, kita bisa menggambarkan peta risiko. Peta risiko yang ada di sekitar kita,” jelas Prof. Wiku.

Warga dapat mengakses aplikasi BLC pada perangkat digital berbasis android maupun IOS. (*)

Sumber berita dan foto (*/Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional)
Editor (+rony banase)

Gerakan Kurva Landai Jadi Solusi Penurunan Angka Kasus Covid-19

268 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Ketua Tim Pakar Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, cara untuk mengurangi angka penambahan kasus Covid-19, adalah dengan melakukan “Gerakan Kurva Landai”, yang melibatkan kepedulian semua orang untuk tidak tertular dan menulari virus SARS-Cov_2 atau corona jenis baru.

“Maka kita harus tahu dan paham bahwa satu-satunya cara untuk melandaikan kurva adalah memastikan bahwa kita tidak menularkan (virus) dan orang lain tidak menularkan kepada kita dengan mengubah perilaku,” ujar Wiku dalam dialog yang mengambil tema “Gerakan Kurva Landai” di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, pada Sabtu, 9 Mei 2020.

Tentunya hal tersebut harus diimbangi dengan perubahan perilaku dan kesadaran masing-masing untuk melakukan anjuran protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, jaga jarak, menggunakan masker dan menjaga imunitas tubuh.

Wiku optimis apabila seluruh masyarakat melaksanakan “Gerakan Landai Kurva” maka Indonesia segera terbebas dari penularan virus corona jenis baru tersebut. “Kalau kita semua melakukan hal yang sama, maka virus itu tidak akan mampu menulari antar manusia,” jelas Wiku.

Berbicara mengenai waktu dan siapa yang dapat mengendalikan kurva tersebut, menurut Wiku adalah semua orang. “Sebenarnya yang bisa melandaikan termasuk kapannya adalah kita semua. Kita harus bersama-sama bergerak,” tambah Wiku.

Menurut data yang dikumpulkan dalam platfrom data Bersatu Lawan Covid-19 maka didapatkan gambaran bahwa gejala yang paling umum apabila seseorang terinfeksi virus adalah adalah batuk, kemudian demam, sakit tenggorokan, gangguan pernafasan dan letih lesu.

“Batuk ini yang paling tinggi. Kemudian demam,” jelas Wiku.

Selain itu, gambaran lainnya adalah faktor usia. Data yang selama ini diperoleh bahwa ternyata usia rentan adalah di atas 45 tahun. Kasus-kasus yang meninggal ada dalam parameter usia tersebut dengan persentase hingga 85 persen, dan yang paling banyak di di atas 60 tahun.

Kemudian, ada pula faktor komobiditas atau penyakit penyerta yang kemudian membuat seseorang mudah tertular dan memperparah keadaan adalah hipertensi, diabetes melitus, jantung, paru-obstruktif kronis. Sehingga dalam hal ini setiap orang harus berperan aktif untuk menjaga diri dan melindungi mereka yang memiliki riwayat penyakit penyerta.

“Harus betul-betul berhati-hati. Anggota masyarakat lainnya harus turut melindungi bagi mereka yang memiliki penyakit penyerta,” imbau Wiku.

Berdasarkan catatan sekitar 60 persen yang positif adalah berjenis kelamin laki-laki dan sisanya adalah perempuan. Laki-laki menjadi kelompok paling rentan karena mobilitas tinggi daripada perempuan.

“Maka dari itu kita harus jaga jarak dan harus disampaikan (dengan data) seperti ini,” pungkas Wiku. (*)

Sumber berita dan foto (*/Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional)
Editor (+rony banase)

Gugus Tugas Nasional Luncurkan Sistem Informasi Bersatu Lawan Covid (BLC)

157 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melakukan peluncuran awal sistem informasi Bersatu Lawan Covid (BLC). Peluncuran ini disampaikan Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Nasional Wiku Bakti Bawono Adisasmito saat konferensi pers di Media Center Gugus Tugas, Graha BNPB, Jakarta pada Senin, 27 April 2020.

Bersatu Lawan Covid (BLC) merupakan sistem informasi terintegrasi untuk peningkatan percepatan pencatatan data dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di lapangan atau seluruh wilayah di Indonesia.

Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, data-data dan informasi dari semua kementerian terintegrasi masuk ke dalam Gugus Tugas. Wiku menyampaikan bahwa upaya tersebut membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pusat dan daerah, kabupaten, kota sampai di tingkat RT dan RW.

“Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 ini, kami mengajak seluruh komponen bangsa, semua daerah hingga daerah perbatasan dan terpencil untuk dapat terhubung dengan pusat dan wilayah lainnya,” tambah Wiku.

Wiku menambahkan bahwa satu data nantinya dapat menjadi navigator dalam pembuatan suatu kebijakan di pemerintah dengan keputusan yang tepat sasaran. Ia juga menyampaikan bahwa pengimplementasian satu data perlu perjalanan panjang dan dukungan semua pihak.

“Selama sepekan ini kami telah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, terutama Kementerian Kesehatan, Informasi dan TNI, Polri, Gugus Tugas Daerah dan BPBD. Kami terus menyempurnakan sistem dan komponen yang dapat diakses nanti oleh masyarakat secara terbuka dan transparan,” katanya.

BLC memiliki fungsi sistem yakni mempercepat alur pencatatan data pada tingkat puskesmas, rumah sakit, laboratorium dan dinas kesehatan dari daerah. Tidak hanya itu, BLC dapat berfungsi untuk mengetahui lokasi rawan persebaran di Indonesia, sebaran kasus Covid-19, pencatatan hasil pemeriksaan RDT dan pencatatan kebutuhan dan distribusi logistik di rumah sakit, laboratorium dan dinas kesehatan.

Sementara itu, ia menyampaikan bahwa data makin terbuka bukan berarti langsung sempurna karena besarnya tantangan di Indonesia, seperti masalah komunikasi dan kerja sama lintas sektor.

Ia berharap bahwa sistem ini dapat bermanfaat untuk menjamin keterbukaan data dan informasi sehingga masyarakat dapat mengakses informasi terkait Coronavirus disease_ 2019 atau Covid-19 di Indonesia.

“Kita dapat lebih waspada dan bersama-sama dengan tetap tenang dalam menghadapi pandemik ini,” ujar Wiku.

Di samping itu, ia berharap dengan informasi yang tersedia, masyarakat dapat menumbuhkan kesadaran bersama untuk menjaga diri sendiri dan menjaga orang lain dalam semangat gotong royong.

Sistem informasi ini dapat juga diakses masyarakat dengan berbasis aplikasi telepon pintar yang harus diunduh terlebih dahulu. Melalui aplikasi tersebut nantinya masyarakat dapat mengetahui lokasi rawan, menilai risiko Covid-19, fitur isolasi mandiri dan konsultasi online dengan dokter dan psikolog. (*)

Sumber berita dan foto (*/Tim Media Center Gugus Tugas Nasional)
Editor (+rony banase)