Arsip Tag: ketum imo indonesia

Pariwisata Terdampak Covid-19, IMO-Indonesia Siap Gaungkan Destinasi Wisata

65 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Keprihatinan atas semakin meluasnya Wabah Novel Coronavirus (Covid-19-red) yang pertama kali dilaporkan terjadi di Wuhan ‘Tiongkok’, menjadi atensi dunia yang ditangani oleh WHO dengan menjalin komunikasi mengenai standar-standar penanganan serta pencegahannya kepada seluruh Negara saat ini.

Hal tersebut menimbulkan dampak yang luar biasa hampir di seluruh sektor, Negara yang sudah dinyatakan terdampak maupun yang belum sama-sama melakukan upaya terbaik bagi keselamatan serta kesehatan warganya melalui kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah antisipatif agar tidak terjadi wabah yang menimbulkan keresahan pada masyarakat secara global.

Di Indonesia, TNI & Polri hadir untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum agar situasi dapat terkendali serta berjalan dengan tahapan yang telah disinergikan pada kesepahaman bersama di lintas kementerian serta pihak-pihak terkait.

“Hal tersebut dituturkan Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub Ismail,” kepada awak media ketika diwawancara terkait Covid-19, pada Jumat, 6 Maret 2020 di Jakarta.

Yakub juga mengatakan bahwa sejak memboyong ratusan WNI dari wuhan awal Februari kemarin, dengan observasi selama 14 hari di Pulau Natuna, Pemerintah telah menempatkan skala prioritas pada hal tersebut dan melakukan komunikasi secara berjenjang dengan tetap memperhatikan mekanisme pemulangan WNI lainnya di belahan dunia.

“Pemerintah juga memastikan kasus virus corona ini benar-benar sudah dipersiapkan penanganannya,”ujar Yakub.

Lebih dari 100 rumah sakit yang siap dengan ruang isolasi mengenai virus korona dengan standar isolasi yang baik dan dilengkapi dengan peralatan yang memadai sesuai dengan standar internasional.

Selain sektor rill, industri pariwisata nusantara menjadi salah satu sektor yang cukup terdampak atas wabah virus tersebut, adapun kebijakan pemerintah terkait stimulus sektor pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan mancanegara baru akan dilakukan menunggu hingga wabah Covid-19 mereda dan suasana kembali kondusif.

Yang sementara, akan lebih memfokuskan program pada penanganan wisman yang masuk ke destinasi Indonesia saat dimulainya periode penyebaran virus dimaksud, menambah peningkatan kualitas destinasi pariwisata melalui environment sustainability, health and hygiene, dan safety and security.

Kondisi tersebut tentu saja menjadi keprihatinan banyak pihak termasuk IMO-Indonesia ( Organisasi badan usaha media online ), yang tergerak untuk dapat berperan aktif secara nyata dalam membantu industri pariwisata nusantara melalui berbagai pemberitaan sehat, positif dan berimbang sebagai informasi terdepan kepada publik dari berbagai narasumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

“IMO-Indonesia melalui dewan pimpinan pusat dan wilayah membuka ruang bagi industri pariwisata nusantara secara berjenjang untuk dapat bersinergi dalam melakukan berbagai pemberitaan terkait destinasi wisata yang ada, serta program wisatanya. Agar kiranya hal terebut dapat menjadi nilai tambah dalam mendongkrak pariwisata nusantara,” imbuh Yakub.

“IMO-Indonesia juga mendorong sektor pariwisata untuk tetap optimis dengan mempersiapkan strategi-strategi baru pasca-perubahan situasi yang lebih baik nanti. Bahwasanya, selain penanganan dan pencegahan covid-19, Pemerintah juga menyadari betapa penting untuk menjaga keberlangsungan perekonomian tanah air,”pungkas Ketua Umum IMO Indonesia.(*)

Sumber berita (*/@yfi–Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

IMO-Indonesia : ‘RUU Cipta Kerja Omnibus Law’, Jadi Momentum Masukan Lintas Sektor

165 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Ikatan Media Online (IMO Indonesia) akhirnya sepakat membentuk tim khusus dalam rangka menelaah kembali RUU Omnibus Law Cipta Kerja, acara FGD berlangsung pada Sabtu, 29 Februari 2020 pukul 14.00—17.00 WIB di Cafe & Resto The Atjeh Connection, Sarinah Jakarta.

FGD IMO-Indonesia yang dilaksanakan oleh DPW IMO-Indonesia DKI Jakarta menghadirkan sejumlah narasumber yang memiliki kepakaran di bidangnya masing-masing, diantaranya Helex Wirawan (ahli hukum dan ekonomi), Yuspan Zalukhu (Akademisi & ahli Hukum), Maskur Husain (Advokat dan Ketua Umum DPP HPI), M. Nasir Bin Usman (Sekjen DPP IMO), Ismet (Kementerian Hukum dan HAM) serta Yakub Ismail (Ketum DPP IMO Indonesia), dan dimoderatori oleh Muliansyah selaku Ketua DPW IMO DKI Jakarta.

Sejumlah pengurus serta anggota dari IMO-Indonesia dan Himpunan Pewarta Indonesia (HPI-red) tampak hadir dan berbaur dengan awak media yang memenuhi giat FGD. Dalam sambutan pembuka yang disampaikan oleh moderator, bahwasanya FGD tersebut digelar agar ada ruang diskursus bagi organisasi dan masyarakat pers untuk dapat menyampaikan pandangan serta masukan terkait RUU Cipta Kerja Omnibus Law tersebut.

Ketum IMO Indonesia saat memaparkan pandangannya tentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Ada pun hal ini juga menjadi momentum bagi lintas sektor, ‘khususnya industri media online.’

Silang pendapat dan pandangan yang berjalan dari sesi pertama sampai akhir menjadi warna dalam dinamika FGD RUU Cipta Kerja Omnibus Law, argumentasi yang dibangun oleh para nara sumber dalam perdebatan berjalan cukup alot sehingga mendapat atensi yang serius dari audience yang mengikuti jalannya FGD tersebut.

M. Nasir Umar selaku narasumber pertama menyatakan “Pemerintah sekarang terlihat sangat baik dengan pihak Pers akan tetapi anehnya, banyak yang tidak terakomidir khususnya bagi pengusaha Pers padat karya yang seolah dianaktirikan pemerintah melalui Dewan Pers dengan berbagai aturan yang dirasakan cukup menyulitkan bahkan menurut M. Nasir tidak sejalan dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, oleh sebab itu pemerintah diharapkan melalui Dewan Pers bisa mengakomodir perusahan pers tanpa pilih kasih.

Hal yang berbeda di sampaikan Ketua Umum DPP IMO-Indonesia “Terkait dengan rancangan UU tersebut disampaikan Presiden Jokowi pada saat pidato perdana pasca terpilih untuk periode yang kedua, bahwasanya akan ada regulasi baru “OMNIBUS LAW.”

Sejak hal tersebut digulirkan ruang publik dipenuhi oleh diskursus pada lintas sektor, diantaranya dunia kerja terkait UU NO. 13 tentang ketenagakerjaan, adapun UU 40 tahun 1999 tentang pers yang sudah hampir 21 tahun berlaku, juga menjadi bagian pada RUU Cipta Kerja Omnibus Law.

“Bahwasanya ada 2 pasal yang dikembangkan, yakni Pasal 11 tentang penanaman modal asing pada perusahaan pers, serta pasal 18 terkait sangsi denda menjadi sebesar dua milyar rupiah,” ujar Ketum IMO Indonesia.

Yakub menuturkan bahwa hal tersebut juga bagian dari pra-masyarakat global ke depan pasca-masuknya Indonesia menjadi bagian dari MEA beberapa tahun yang lalu, tentu saja ini menjadi bagian dari konsekuensi yang menjadi tantangan sekaligus menjadi sebuah peluang baru bagi dunia usaha khususnya industri media online dengan semangat nasionalisme untuk tetap menjadi tuan di negeri sendiri.

“Dengan jumlahnya yang mencapai ratusan ribu, saat ini industri media online sedang menatap dan menunggu omnibus law pada UU Pers untuk dapat lebih berpihak kepada media padat karya, agar ada kesempatan serta keadilan dalam berusaha di bidang media khususnya online. Sehingga mampu menjadi satu peluang untuk dapat menyerap tenaga kerja dalam bidang media yang juga dapat menjadi salah satu solusi dari sekian banyak program dan rencana pemerintah terkait pada penyediaan lapangan kerja,” pungkas Yakub.

Maskur Husen melihat RUU Omnibus Law masih menjadi silang pendapat, Dibilang wacana tetapi dirasa sebagai pengalihan isu karena saat membaca draft secara utuh pemerintah dapat mengubah UU, tiba-tiba RUU Omnibus Law dapat memangkas UU Ketenagakerjaan, Pers, dan lain-lain. Ini peluang bagi kita untuk bersiap siap apabila ini diterima, kita harus mempunyai apa dan mengapa, Supaya pers tidak dapat dilemahkan.

Ahli hukum lain dan akademisi Helex Wirawan Omnibus Law juga menyatakan “yang berakitan dengan Industri media Pasal 11 dan 18 yang memiliki perubahan Pasal 11: Penanaman modal asing, memberi tantangan sekaligus peluang, yang perlu diperhatikan adalah berapa besar dominasi asing dan indenpensinya. “Pasal 18: mengatur perubahan tentang pasal 40 Yang menghalangi Pasal 5 : aturan-aturan main pers, Pasal 9 : media harus berbadan hukum, Pasal 12 khsus media cetak harus memiliki badan yang jelas, Pasal 13 tentang iklan Melalui Omnibus Law campur tangan pemerintah semakin besar,” ungkap Wirawan.

Sementara Narasumber lain Dr.Yuspan Zalukhu melihat, bagaimana menakar RUU cipta kerja terkait IMO, “Latar belakang kegiatan kita adalah berinisiatif untuk mendorong percepatan investasi di Indonesia, membuka lapangan kerja, dan mendorong rencana program bahwa tujuan pemerintah terkait hal positif yang menjadi pro kontra masyarakat terutama pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan UU yang direvisi, sehingga konsentrasi kita jangan terpaku pada 2 pasal itu, kita boleh menyampaikan aspirasi yang benar-benar riil,” paparnya.

“Awali dengan memahami dengan baik yaitu pasal 11 dan 18, bagaimana kita bisa melihat ini positif atau tidak, pahami dengan baik, memosisikan diri, mendukung atau menolak, serta kita harus menyampaikan solusi,” pungkas Yuspan Zalukhu. (*)

Sumber berita (*/M—Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja, IMO-Indonesia Angkat Bicara

100 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Dinamika Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disampaikan oleh Pemerintah ke DPR RI sembilan hari yang lalu tepatnya pada hari rabu tanggal 12 Februari 2020, menuai kontra dari sejumlah organisasi usaha serta pekerja pada lintas sektor di tanah air.

Tujuan ke depan untuk dapat lebih baik yang dicanangkan oleh Pemerintah melalui RUU Cipta Kerja tentunya agar kemaslahatan yang lebih besar dapat segera terwujud di bumi pertiwi yang berbanding lurus dengan perkembangan globalisasi dewasa ini. Agar kiranya Indonesia mampu serta dapat bersaing dan sejajar dengan bangsa lainnya.

Sebagaimana diketahui bahwa selain mengatur soal investasi, RUU Cipta Kerja ini juga memasukkan revisi sejumlah pasal dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sekiranya dua pasal akan diubah terkait modal asing di pasal 11 serta ketentuan pidana di pasal 18.

“Atas kondisi tersebut IMO-Indonesia selaku organisasi badan usaha media online yang berpedoman kepada UU 40 Tahun 1999 dan berafiliasi kepada Dewan Pers Kebon Sirih Jakarta Pusat, juga merasa perlu angkat bicara terkait industri media khususnya online, ujar Yakub Ismail Ketua Umum IMO-Indonesia ketika diwawancara oleh awak media terkait RUU Cipta Kerja, pada Sabtu, 22 Februari 2020.

Lebih lanjut Yakub menuturkan bahwa sebagaimana Visi & Misi IMO-Indonesia untuk Menjadi Organisasi Media Online Yang Berimbang dalam Pemberitaan dan Pemersatu Kebinekaan serta Menjadikan Media Online Bagian dari Industri Pers Yang Memiliki Nilai Tambah dengan Memperjuangkan Regulasi yang Berpihak Kepada Industri Pers Online untuk Mencerdaskan Kehidupan Berbangsa Dengan Pemberitaan Yang Benar dan Berimbang.

“Kami ingin sumbang suara serta memberikan masukan terkait Industri Media khususnya online, sebagaimana kesempatan yang disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo untuk masyarakat dapat menyampaikan masukan terkait RUU Cipta Kerja,” ucapnya.

Seiring dengan arah perubahan, imbuh Yakub, yang didorong oleh Pemerintah tentunya hal tersebut juga harus dapat memberikan rasa keadilan kepada industri media khususnya online, bahwa organisasi media yang terbentuk dan sudah memiliki legalitas harus mendapat perlakuan yang sama terlepas sudah atau belum diverifikasi.

“Kiranya harus ada saluran komunikasi dua arah yang sehat serta harmonis antara industri media online dengan lembaga yang diakui,” imbuhnya

Untuk itu dapat dibuat data base yang baik dengan kualifikasi baru untuk dapat mengakomodir seluruh media baik yang padat karya maupun padat modal, dan kiranya juga bisa diberikan ruang yang cukup besar agar ada pembinaan serta edukasi secara langsung dari lembaga yang diakui kepada perseroan media yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan maupun yang sudah serta kepada seluruh masyarakat pers di Indonesia.

“Industri media khususnya online mampu menjadi sebuah peluang usaha serta kerja di sektor media untuk menjadi salah satu solusi dari sekian banyak program pemerintah, hal tersebut tentunya sejalan dengan semangat perubahan dalam menyongsong era globalisasi yang berkeadilan untuk semua, terutama semangat nasionalisme untuk yakin dan percaya bahwa tetap akan menjadi tuan di negerinya sendiri,” pungkas Yakub, yang diamini Sekretaris Jenderal M. Masir Bin Umar dan Bendahara Umum Jeffry Karangan.

Terpisah, Dewan Pembina IMO-Indonesia Tjandra Setiadji, menyampaikan pandangannya. Bagi dia, keberadaan RUU tersebut jangan sampai mengganggu kebebasan media. Ia pun memberi kebebasan untuk proses pengesahannya. “Bagi saya yang penting jangan sampai menyentuh pada Kebebasan Media yang kini telah dimiliki oleh para Pegiat Media. Kalau mengganggu, IMO saya sarankan melawan,” tambah Andy sapaan akrabnya itu.

Andy yang sering menjadi Pembicara pada acara tentang peran media tersebut juga meminta agar RUU menjadi penerus semangat reformasi yang salah satunya soal kebebasan berpendapat. Sehingga, rezim tidak terkesan mundur. “Rezim jangan kembali kepada rezim kegelapan, di mana kebebasan bagi rakyat tidak sejalan dengan reformasi yang kita bangun,” sergah Andy yang juga berprofesi sebagai Praktisi Hukum tersebut.

Oleh karenanya, saran dan masukan Pengurus IMO bagi Andy sudah tepat. Sebagai organisasi yang bergerak di sektor media punya tanggung jawab untuk mengawalnya. Tujuannya, lanjut Andy Tokoh Kelahiran Bagan Siapi-Api itu untuk memberi kontribusi secara akademik.

“IMO tentu dalam rangka untuk memberi masukan, sekali lagi biar tidak kembali ke zaman otoriter,” pungkas Andy.

Senada dengan Tjandra Setiadji, Dewan Penasehat IMO-Indonesia Adi Suparto menyampaikan pandangannya telah mengikuti rintisan onmibus law ini sejak Oktober tahun lalu yang tujuan utamanya untuk menggalakkan investasi agar masuk ke Indonesia. Pihak pemerintah menengarai bahwa para investor itu ada keengganan berinvestasi di negeri ini karena terkendala dengan aturan-aturan yang ketat dan terkesan sulit. Maka salah satu upaya untuk mengurangi rasa waswas para investor tersebut dengan menghilangkan atau menyederhanakan pasal-pasal yang dinilai menghambat investasi tersebut yang salah satunya adalah UU No 40 tahun 1999 tentang Pers.

Agar sebuah peraturan perundang-undangan dapat berjalan efektif seharusnya dimulai sejak awal, sejak menyusun draf pihak pemerintah harus fair. Insan Pers harus dilibatkan agar kami dapat memberi masukan yang tidak merugikan bagi semua pihak.

Menurut Adi, Salah satu bentuk kebebasan pers adalah bahwa UU No.40 tahun 1999 tentang Pers itu adalah satu-satunya Undang-undang yang tidak disertai dengan Peraturan Pemerintah. Segala peraturan dan ketentuan yang terkandung dalam UU pers tersebut telah dituangkan dalam bentuk Peraturan Dewan Pers. Jika saat ini diwacanakan bahwa UU Pers akan direvisi bahkan akan diterbitkan PP oleh Pemerintah, ini sudah merupakan bentuk intervensi dari pemerintah (membelenggu kebebasan pers).

“Tentu saja hal demikian ini kami tolak,” tutur Adi.

Pandangan lainnya juga disampaikan Ketika Pembina IMO-Indonesia DR. Yuspan Zalukhu, SH. MH. diwawancarai media terkait perubahan pasal 11 dan pasal 18 UU No. 40 Th 1999 tentang Pers melalui RUU Omnibus Law beliau spontan mengatakan, jadi begini : menurut pemerintah RUU omnibus law ini bermaksud mendorong kemajuan investasi di Indonesia yang tentunya untuk kemaslahatan bangsa dan negara.

Nah, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers khususnya pasal 11 dan pasal 18 yang akan diubah apakah dirasakan sudah terealisasikan mewujudkan pemajuan peran Pers Nasional dalam menjalankan kontribusinya pada pembangunan nasional dengan segala kondisi yang ada ?

Sekarang silakan masyarakat pers dan setiap warganegara umumnya menyimak bunyi pasal 11 dan pasal 18 UU No. 40 Tahun 1999 kemudian sandingkan dengan bunyi pasal 11 dan pasal 18 perubahan melalui RUU Omnibus Law, mana yang lebih menguntungkan pemajuan pers nasional untuk berkontribusi mendorong pemajuan investasi di Indonesia ?

“Kita berharap eksekutif dan legislatif sungguh-sungguh bertujuan baik akan mengundangkan Omnibus Law demi kemaslahatan bangsa dan negara, tidak sebaliknya yang akan terjadi kemudian. Karenanya silakan masyarakat bersuara lantang dan elegan melalui saluran-saluran inspirasi yang tersedia secara profesional baik terkait perubahan UU Pers maupun lainnya,” ungkap Yuspan Zalukhu mengakhiri.

Adapun hal yang sama juga disampaikan oleh Helex Wirawan ( Dewan Pembina IMO-Indonesia ) saat dihubungi untuk diminta pandangannya terkait RUU Cipta Kerja, menurutnya bahwa pada Omnibus Law RUU Cipta Kerja terdapat dua pasal UU Pers yang diubah melalui pasal 87, yakni Pasal 11 dan Pasal 18. Pasal 11 UU Pers semula tertulis, “Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.” Dalam RUU Cipta Kerja, diubah menjadi, “Pemerintah Pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.”. Dengan masuknya investasi asing melalui penanaman modal asing, hal yang perlu diperhatikan adalah berapa besar dominasi asing dan independensinya.

Sedangkan Pasal 18 UU Pers mengalami perubahan di Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi berbunyi:

  1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif.
    4. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Helex juga mengatakan bahwa melalui perubahan Pasal 18, pemerintah menaikkan empat kali lipat denda atas ayat 1 dan ayat 2 dari Rp.500 juta menjadi Rp.2 miliar. Perubahan Pasal 18 yang penyusunannya tidak melibatkan insan pers ini perlu dipertanyakan apa motifnya.

”Hal dapat memberi celah kepada pemerintah untuk campur tangan lagi urusan pers, dan itu tidak sesuai UU Pers yang mendorong sistem self regulation dalam bentuk Kode Etik Jurnalistik yang merupakan Peraturan Dewan Pers, bukan diturunkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Pelaksanaan kode etik jurnalistik dapat menjadi salah satu tolok ukur profesionalisme wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya, sehingga tidak perlu diatur lebih lanjut lagi dalam bentuk PP,” ujarnya.

Helex menuturkan secara umum terdapat 4 teori pers yang dianut oleh negara-negara di dunia, yaitu . Teori Otoritarian, Teori Liberatarian, Teori Tanggung Jawab Sosial dan Teori Soviet Komunis. Pada masa pemerintahan Order Baru, Indonesia lebih cenderung menganut sistem Otoritarian, kemudian pada masa reformasi sistem pers di Indonesia berubah menjadi Sistem Tanggung Jawab Sosial. Teori ini menekankan pada tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial orang-orang atau lembaga-lembaga yang menjalankan media massa.

“Dalam sistem pers ini, Pers harus mempunyai rem sendiri untuk mengontrol dirinya sendiri dari dalam. Rem itu berupa kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik merupakan aturan-aturan yang menjadi batasan-batasan pers dalam membuat berita, sehingga tidak perlu diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah seperti yang diamanat dalam RUU Cipta kerja,” tutupnya.(*)

Sumber berita (*/Tim IMO-Indonesia)
Editor (+rony banase)

Kilas Balik Ketua KPK Komisaris Jenderal Polisi Firli Bahuri

253 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Nama Komjen Pol. Firli Bahuri ramai diperbincangkan usai terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masa jabatan 2019—2023. Keberhasilan Komjen Pol. Firli dalam melewati semua tahapan seleksi tidak terlepas dari upaya serta doa yang selalu ia panjatkan kepada Allah SWT, yang kiranya memohon untuk diberikan yang terbaik baginya serta Bangsa dan Negara.

Komjen Pol. Firli Bahuri Insya Allah akan dilantik pada Jumat, 20 Desember 2019 merupakan salah satu figur penting dengan sederet prestasi luar biasa. Namun rasanya banyak yang belum tahu bagaimana dan seperti apa perjalanannya hidupnya sejak kecil yang penuh inspirasi dan patut untuk diketahui publik khususnya generasi muda Indonesia.

Dalam kesempatan silaturahmi Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub Ismail dengan Kabaharkam Komjen Pol. Firli Bahuri di Mabes Polri pada Kamis, 28 November 2019; saat berbincang dan ditanya bagaimana dan seperti apa sehingga bisa seperti sekarang ini, Komjen Pol. Firli tersenyum sejenak seraya berkata Alhamdulilah barokah, Komjen Pol. Firli Bahuri kemudian menuturkan beberapa kisah perjalanannya.

Komjen Pol. Firli Bahuri lahir di sebuah kampung terpencil bernama Desa Lontar di Sumatra Selatan pada 8 November 1963, dari seorang Ibunda yang bernama Tamah dan Ayahanda bernama Bahuri, dan ia adalah anak bungsu dari 6 (enam) bersaudara.

Sebagaimana kehidupan di desa, Komjen Pol. Firli Bahuri tumbuh dengan keterbatasan sarana publik namun hal tersebut tidak menyurutkan semangatnya untuk dapat berhasil sekolah layaknya anak-anak pada umumnya.

Dalam usia 5 tahun, Sang Ayah telah meninggal dunia, dan hal tersebut menjadi masa-masa kelam bagi Komjen Pol. Firli Bahuri beserta saudara lainnya, hidup dengan seorang Ibunda dan lima saudara lainnya yang sudah tidak memiliki Ayah (Yatim -red ) menjadikan Komjen Pol. Firli Bahuri mengenal apa itu kerja keras dengan sarat perjuangan keras. Namun semangat tak pernah luntur untuk menggapai cita-citanya.

Meski baru duduk di bangku sekolah dasar, Komjen Pol. Firli Bahuri sudah harus bekerja ekstra untuk dapat membantu meringankan beban Sang Ibunda yang telah mengambil peran sebagai kepala keluarga.

Tekadnya yang sudah bulat untuk dapat bersekolah tersebut membuat masalah jarak tempat tinggal yang jauh dari sekolah tidak menyurutkan niatnya untuk belajar, dan untuk dapat sampai ke sekolah Komjen Pol. Firli Bahuri harus menempuhnya dengan berjalan kaki sejauh belasan kilometer.

Adapun pada saat Komjen Pol. Firli Bahuri hendak melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP Bhakti), hanya ada satu sekolah swasta terdekat yang ada yaitu di Kecamatan Pengandongan dengan jarak yang sangat jauh dan sulit bagi ukuran anak seusianya ( 8 km atau 16 km pulang pergi) dari kediamannya (pulang-pergi) harus ditempuh dengan berjalan kaki, namun hal itu semua tidaklah menyurutkan niat dan semangatnya untuk bisa bersekolah.

Bersekolah tidak membuat Komjen Pol. Firli Bahuri lupa untuk tetap berjuang membantu Sang Ibunda, maka untuk dapat terus mengejar cita-citanya setelah tamat SMP Komjen Pol. Firli Bahuri merantau jauh meninggalkan kampung halaman untuk dapat melanjutkan sekolahnya di SMAN 3 Palembang.

Dari penuturan kalangan rekan-rekannya bahwa tidak sulit untuk menemukan Jenderal Bintang Tiga tersebut di sekolah karena dalam kesehariannya hanya ada dua tempat yang menjadi Favorit dari Komjen Pol. Firli Bahuri yaitu Perpustakaan dan kelas belajar.(*)

Sumber berita (*/@yfi–Tim IMO Indonesia) Editor (+rony banase)

Dialog Kebangsaan IMO Indonesia ‘Pers Pemersatu Bangsa’

126 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Ikatan Media Online (IMO)-Indonesia pada Sabtu siang, 16 November 2019 menggelar Dialog Kebangsaan bertajuk “Pers Pemersatu Bangsa” di Gedung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta.

Ketua Umum IMO-Indonesia, Yakub F. Ismail mengatakan tujuan diadakannya dialog tersebut tiada lain untuk meneguhkan peran dan fungsi pers sebagai perekat bangsa.

“Sesuai dengan tema dialog kita hari ini (Pers Pemersatu Bangsa), bahwa tujuan utama kita adalah mempertegas peran dan fungsi pers (IMO-Indonesia) sebagai bagian penting dalam menjaga sekaligus memperkuat semangat keutuhan bangsa,” ujar Yakub saat memberikan sambutannya di hadapan ratusan peserta dialog.

Sebagai salah satu organisasi badan hukum media online terbesar di Indonesia, IMO-Indonesia hadir sebagai pilar penting demokrasi sekaligus ikut mendorong industri pers tanah air dan turut mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kegiatan dialog dihadiri ratusan peserta dari berbagai latar belakang pendidikan maupun profesi turut hadir dalam kegiatan dialog tersebut termasuk perwakilan 20 pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) se-Indonesia.

Hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut di antaranya, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Joni Supriyanto, Ketua Umum Kadin M. Eddy Ganevo, Dewan Pembina LPJK Nasional, Bachtiar Ujung, Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub Ismail, dan Pembina IMO-Indonesia Yuspan Zalukhu.

Kasum TNI Letjen Joni Supriyanto didapuk sebagai Ketua Dewan Pembina IMO Indonesia

Dalam paparannya, Kasum TNI Letjen Joni Supriyanto mengungkapkan pentingnya membangun sinergisitas antara intitusi kemiliteran, terutama dunia intelijen dengan pers.

“Intelijen dan pers adalah dua hal yang sulit terpisahkan. Meski keduanya punya perbedaan dalam hal analisa dan prediksi (peristiwa/kejadian), hubungan keduanya sangatlah penting,” ujar Jenderal bintang tiga itu.

Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat itu mengakui betapa penting peran pers saat ini. “Kita harus akui bahwa kehadiran pers saat ini sangatlah penting. Sebab, pers merupakan bagian penting dalam semangat demokratisasi,” cetusnya.

Hanya saja, mantan Pangdam Jaya itu menyesalkan dinamika pers yang kerap tidak mencerminkan etika dan semangat jurnalisme. “Beberapa kejadian, khususnya pada peristiwa politik kemarin terkesan media terjebak dalam menyebarkan pemberitaan hoaks. Nah, ini yang menurut saya penting untuk dievaluasi,” ungkap mantan Wakil Badan Intelijen Strategis (Bais) itu.

Meski begitu, dirinya menyebutkan jika kasus serupa hanya terjadi pada beberapa media saja. Sehingga hal itu cukup menjadi bahan evaluasi bagi insan pers ke depan yang semakin baik.

Selain itu, Joni Supriyanto juga sangat mengapresiasi dan turut bangga setelah dirinya didaulat sebagai Ketua Dewan Penasehat IMO-Indonesia.

“Terus terang saya sangat bangga atas kepercayaan yang diberikan oleh IMO untuk menjadi Ketua Dewan Syuro (Dewan Penasehat),” ucap Jenderal bintang tiga itu.

Di akhir acara, atas nama IMO-Indonesia, Ketum IMO Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo dan Sekjen LPSK Noor Sidharta yang telah memfasilitasi kegiatan dialog IMO-Indonesia. (*)

Sumber berita (*/@yfi–Tim IMO Indonesia) Editor (+rony banase)

Audiens ke Mabes TNI, Kepala Staf Umum TNI Apresiasi IMO-Indonesia

54 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Sebagai organisasi badan usaha media online, Ikatan Media Online ( IMO )-Indonesia sejak dideklarasikan tahun 2017 terus melakukan konsolidasi dalam rangka pengembangan, sikap organisasi yang konsisten dalam menjaga pemberitaan yang berimbang dan berkhebinekaan.

Atas konsistensi tersebut IMO-Indonesia mendapat apresiasi langsung dari Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia, Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto pada saat Ketua Umum beserta Dewan Pembina dan Sekretaris Jenderal IMO-Indonesia yang pada hari Rabu siang, 7 Agustus 2019 beraudiensi di Mabes TNI Cilangkap dan diterima langsung oleh KASUM TNI di ruangannya.

Dalam sambutannya, jelas Ketua Umum IMO Indonesia, Yakub F. Ismail kepada awak media pada Rabu 7 Agustus 2019 sore di Jakarta, KASUM TNI Letjen Joni Supriyanto yang didampingi oleh tiga orang stafnya, menyampaikan bahwa kiranya IMO-Indonesa sebagai organisasi badan usaha media online yang sedang berjalan saat ini dapat terus konsisten dalam pemberitaan yang berimbang dan berkehebinekaan, dengan begitu IMO-Indonesia dapat turut menjadi salah satu garda dalam menjaga kedaulatan bangsa, ujarnya

“KASUM menuturkan bahwa maraknya berita hoaks dan pemberitaan yang tidak berimbang sangat merugikan masyarakat dan bangsa, untuk itu negara hadir dalam menegakan aturan”, ujar Ketum IMO-Indonesia.

“KASUM juga mendorong agar IMO-Indonesia dapat lebih berperan serta dalam membantu pemberitaan di daerah agar seluruh potensi lintas sektor yang positif di wilayah dapat diangkat secara nasional. nanti kita akan komunikasikan lebih lanjut dalam bentuk sinergitas”, pungkas Yakub Ismail.

Dewan pimpinan pusat mengucapkan terima kasih stas dukungan yang diberikan oleh Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia Letnan Jenderal Joni Supriyanto kepada IMO-Indonesia.

Hadir dalam kesempatan audiensi tersebut Dewan Pembina IMO-Indonesia Dr. Yuspan Zaluku serta Sekretaris Jenderal IMO-Indonesia M. Nasir Bin Umar yang juga menyampaikan beberapa hal kepada Kasum TNI. (*)

Sumber berita (*/@yfi–Tim IMO-Indonesia) Editor (+rony banase)