Arsip Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi

Hidup Bermakna Bermain dengan Cinta

49 Views

Hidup Bermakna Bermain dengan Cinta

Oleh Firli Bahuri

Cinta yang paling terhormat adalah menghormati semua yang dicinta,
Kerap kali kita lupa bahwa kehancuran berwarga negara berawal dari keakraban yang berjarak, dan berbeda kutup

Cinta yang terputus dan berkabut
Malapetaka yang terulang,
Semua saling berjauhan seperti gunung dan danau,
Seperti gurun dan air,
Seperti terang dan gelap.

Padahal kita penghuni pulau-pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke,
Dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote,
Melukiskan Surga Kebinekaan,
Deretan pulau-pulau yang mengajarkan kita untuk menikmati dan menjalin kerukunan

Sungguh indahnya kedamaian dan kebinekaan di negeri ini.
Tetapi suasana ini bisa hilang seketika, Jikalau anak bangsa tidak pandai merawatnya
Alam, Gunung, Sungai rusak dan tidak bisa lagi diharapkan,

Ketika nafsu dibakar dengan niat memperkaya diri dan korupsi terus bersemi di seluruh negeri,  Karenanya perlu kecintaan kepada bangsa ini

Mengapa kita harus mendahulukan cinta, keakraban sesama anak bangsa?
Agar kita terbiasa mengenali rintihan tak terucap,
Teriakan tak bersuara dan ratapan tak berair mata

Mengapa kita harus memuliakan mereka, sesama pewaris bangsa?
Karena negara harus memelihara anak yatim, fakir miskin dan anak terlantar,
Karena kita hidup di surga kebinekaan,

Saudara-saudara seirama sepenanggungan,
Kita beruntung mengeram di Surga Indonesia..
Jangan nodai keindahan yang kita miliki dengan kata-kata buruk yang tak terukur,
Dengan senyuman melayang di atas penderitaan orang banyak,

Hidup bercinta dan berbagi adalah Taman Sari Berbangsa yang Abadi,
Mari kita berubah, bercahaya dan saling mencinta.

Wahai Putra Putri Indonesia…
Bangunlah pondasi kecintaan kepada negeri ini…
Mari seluruh penghuni negeri,
Menggapai NKRI bebas dari korupsi.

(*/Penulis merupakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019—2023)
Foto utama oleh mynurz.com

Ketua KPK : Peran Strategis RRI Wujudkan Gerakan Rakyat Antikorupsi

34 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Dua pekan lalu tepatnya 29 Februari 2020, Ketua KPK Firli Bahuri hadir pada sebuah acara puisi yang diadakan oleh Stasiun Radio Republik Indonesia ( RRI), dalam sebuah gelaran Seni VS Korupsi, yang mana pada kesempatan tersebut Ketua KPK Firli Bahuri membawakan sebuah puisi.

Dalam sambutan singkatnya, sebagaimana dituturkan ketua KPK Firli Bahuri kepada media, pada Kamis 19 Maret 2020, bahwasanya tugas KPK bukan hanya berburu koruptor akan tetapi juga mengajak masyarakat untuk melawan korupsi mulai dari diri sendiri, adapun kehadirannya di RRI pada malam itu adalah salah satu bentuk ajakan.

Ketua KPK Firli Bahuri juga menuturkan berpuisi adalah sarana membangkitkan kesadaran antikorupsi. Ini lebih dari ekspresi seni, tapi penegasan bahwa segala saluran harus digunakan untuk membangun budaya antikorupsi. Dimulai dari diri sendiri. “Sebagaimana diketahui RRI memiliki sejarah sebagai penyebar pesan-pesan kebangsaan, adapun RRI juga merupakan sebuah stasiun radio resmi pemerintah,” ujarnya.

Ketua KPK, Firli Bahruri dalam sesi gelaran Seni VS Korupsi

Untuk itu dalam rangka menyebarkan semangat anti korupsi melalui RRI memiliki makna kolaborasi Pemerintah dan KPK untuk membangun budaya antikorupsi. “RRI memiliki peran strategis tidak hanya sebatas memberikan informasi kepada masyarakat, akan tetapi juga mengedukasi masyarakat dan bisa mengajak rakyat indonesia untuk mengambil peran pemberantasan korupsi dan gerakkan rakyat antikorupsi.”jelasnya.

Ketua KPK Firli Bahuri secara pribadi menyampaikan terima kasih serta memberikan apresiasi kepada Direktur Utama RRI M Rohannudin atas terselenggaranya acara Seni VS Korupsi.

“Para seniman, musisi serta para pegiat korupsi untuk terus menggelorakan semangat membangun budaya antikorupsi, terlebih kondisi saat ini yang tengah menghadapi wabah Covid-19, Masa sih, ada oknum yang masih melakukan korupsi. Ingat korupsi pada saat bencana ancaman hukumannya pidana mati,” pungkas Ketua KPK Firli Bahuri.(*)

Sumber berita (*/@yfi–Tim IMO Indonesia) Editor (+rony banase)

Virus Covid-19 Merebak, KPK Pastikan Pemberantasan Korupsi Jalan Terus

58 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan kegiatan pemberantasan korupsi akan terus berlangsung, meskipun Covid-19 tengah mewabah. Penegasan tersebut disampaikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri kepada media, pada Selasa 17 Maret 2020.

Menurut Firli, KPK memang melakukan penyesuaian pengaturan kerja termasuk menerapkan kebijakan working from home (WFH). Kendati demikian, pelaksanaan tugas penegakan hukum, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi perkara tetap dilakukan berdasarkan prioritas.

Pihaknya juga secara khusus menaruh perhatian pada penggunaan anggaran penanggulangan bencana wabah Covid-19. Pasalnya, pelaku korupsi tdk mengenal musim bencana meskipun ancaman pidana lebih berat.

“Pengawasan yang dilakukan oleh KPK bertujuan agar pemerintah pusat dan daerah dapat menggunakan anggaran secara efektif dan bebas dari penyelewengan. Jangan sampai anggaran bencana di korupsi oknum yang tidak punya empati,” ujar Firli Bahuri.

Terkait dengan perkembangan situasi saat ini, Firli mengajak segenap anak bangsa memberikan perhatian lebih dalam mengatasi masalah penyebaran Covid-19. Ia juga memberikan apresiasi pada para tenaga media yang tengah bekerja keras.

“Hormat saya untuk para dokter, perawat, tenaga medis dan setiap orang yang tengah berjibaku melawan corona virus,” pungkas ketua KPK Firli Bahuri.(*)

Sumber berita (*/@yfi–Tim IMO Indonesia) Editor (+rony banase)

Ketua KPK Firli Bahuri : Memaknai 16 Tahun Pengabdian KPK di Indonesia

149 Views

Jakarta, Garda Indonesia | 29 Desember merupakan tanggal bersejarah bagi Lembaga Antirasuah karena pada tanggal tersebut pertama kalinya Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi jilid 1 dilantik yang menandai operasionalisasi pemberantasan korupsi pasca satu tahun, sesuai UU No 30 Tahun 2002 tertanggal 27 Desember 2002.

“Bahwa selama 16 tahun KPK telah melengkapi pengabdiannya dalam upaya pemberantasan korupsi dengan segala peluang dan tantangan yang ada. Waktu tersebut bukanlah waktu yang singkat akan tetapi bukan pula waktu yang panjang namun segala sesuatunya terasa penuh makna, karena perjuangan dan prestasi bersama seluruh rekan-rekan pegawai Komisi Pemberantasan korupsi,” tutur Ketua KPK Firli Bahuri kepada media secara eksklusif ‘Memaknai 16 Tahun KPK’, pada Minggu, 29 Desember 2019.

Lebih lanjut, Ketua KPK Firli Bahuri menuturkan bahwa raihan hasil pemberantasan korupsi yang ditandai dengan tidak sedikit para koruptor yang diseret ke meja hijau dari kelas teri ( kecil -red ) sampai dengan kelas kakap ( big fish -red ) yang berorientasi kepada penyelamatan keuangan negara, menjadi satu parameter bahwa apa yang dicapai hari ini tentu merupakan andil para pemimpin KPK pendahulu dan segenap pegawai KPK.

“Namun kiranya harus diakui, masih banyak yang harus dilakukan terutama sinergitas dengan para aparat penegak hukum lainnya sehingga pemberantasan berhasil guna dan berdaya guna sebagaimana tujuan dibentuknya Komisi pemberantasan Korupsi,” imbuh Ketua KPK Firli Bahuri.

Adapun untuk membangun kekuatan serta memfokuskan pikiran dan tenaga dengan tetap memelihara passion, energy dan semangat pengabdian demi kecintaan kepada KPK serta Negara yang sama-sama kita cintai bersama. Memang terasa begitu banyak persoalan yang harus dihadapi, dikelola secara paralel dengan berbagai permasalahan datang silih berganti secara terus menerus tanpa henti.

“Jika diibaratkan sebuah kapal besar yang sedang mengarungi samudra, Kapal besar itu adalah kapal NKRI, untuk itu KPK harus dapat memastikan dia bisa selamat sampai tujuan, “tegas Firli Bahuri sembari menyampaikan bahwa semua penumpang harus dapat mengambil dan memainkan perannya sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya masing-masing.

“Hal yang penting lagi adalah seluruh awak dan penumpang kapal tidak membuat kegaduhan, sehingga kapal besar tadi siap mengarungi samudra , menerobos ombak dan gelombang serta badai. Mesin sudah terpasang, kayuh sudah disiapkan, kompas tujuan arah sudah ditentukan maka selanjutnya mari bersama menuju tujuan indonesia yang sejahtera, Indonesia yang cerdas serta Indonesia yang adil bagi semuanya anak bangsa,” ujarnya.

Waktu 16 tahun pengabdian KPK jika diibaratkan jalan panjang, maka jalan itu terbentang panjang seakan tak berujung yang tetap akan kami lalui, kalaupun ibarat lautan maka terlalu amat sangat luas tanpa batas akan tapi tetap akan kami lalui degan berbagai tantangannya.

Menurut Firli, Selayaknya jalan maka tidak ada jalan yang mulus dan lurus namun penuh turunan curam, tanjakan yang begitu mendaki, belokan yang begitu tajam. Namun kami masih memiliki keyakinan, tidak ada jalan yang tak berujung, tiada pentas yang tak berakhir. Walaupun masalah datang silih berganti, namun pasti ada saja solusi. Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa tidak akan pernah memberi masalah tanpa jalan penyelesaiannya.

“Yang terpenting adalah kita harus katakan pada masalah bahwa kita memiliki ALLAH SWT Tuhan yang maha kuasa, dan kiranya kita juga meyakini bahwa masalah tidak akan pernah membunuh kita tapi justru akan membuat kita menjadi lebih kuat ( we believe that problem would not ever kill us, but that’s bring us to be more stronger),” kata Firli.

Dalam momentum serta kesempatan yang baik ini kiranya mewakili Lembaga KPK Memohon Maaf sekiranya kalau lembaga KPK belum dapat maksimal dalam melakukan pemberantasan korupsi, akan tetapi kami akan terus berupaya menjaga keberlanjutan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, iklim usaha , keyakinan investor , dan terus menjadi pengawal setia NKRI, guna keberlanjutan Pembangunan nasional.

“Maka dalam rangka mewujudkan tujuan Negara perlu andil besar seluruh anak bangsa di mana pun berada untuk dapat berkarya dalam semangat kebinekaan, kebersamaan dalam keberagaman termasuk anak bangsa yang sekarang ini mendapat amanah mengabdi di KPK. Kini saatnya , kita seluruh anak bangsa berikrar bahwa…It is time for us to pay back to our state Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutup Ketua KPK Firli Bahuri.(*)

Sumber berita (*/@yfi–Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Ayo..KPK Bekerjalah Lebih Baik

99 Views

Oleh Azas Tigor Nainggolan

Presiden Joko Widodo di depan Forum Pimpinan Daerah mengatakan dan menegaskan akan menggigit pihak-pihak yang masih mengganggu agenda besar yang tengah dijalankan pemerintah. Jokowi juga mengaku bisa menggigit para pengganggu itu dengan menggunakan penegak hukum mulai dari Polri, Kejaksaan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kalau masih ada yang main-main, yang gigit saya sendiri, lewat cara saya. Bisa lewat KPK, bisa, bisa lewat Polri, Bisa lewat kejaksaan, akan saya bisikan saja di sana ada yang main-main,” kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 2019 di Sentul, Bogor, pada Rabu, 13 November 2019.

Kepada para peserta, Jokowi mengingatkan kembali apa yang menjadi agenda besar pemerintahan ke depan, yakni penciptaan lapangan kerja, meningkatkan ekspor sekaligus menurunkan impor. “Jangan pernah ada yang bermain-main di area ini. Saya sudah wanti-wanti betul, di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri, akan saya gigit sendiri,” Presiden Jokowi menegaskan peringatannya.

‘Gigit’ dalam pengakuan presiden Jokowi itu dimaksud sebagai tindakan menegakkan aturan demi kepastian hukum agar terlaksananya agenda pembangunan nasional. Artinya presiden Jokowi akan mendorong aparat penegakan hukum agar bekerja secara baik dan benar.

Secara khusus presiden akan mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tindakan penegakan hukum lebih baik lagi. Berkaitan dengan kepastian hukum dan kepastian berinvestasi, beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), untuk tidak mengganggu iklim investasi.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas dengan topik: ‘Penyampaian program dan kegiatan di bidang politik, hukum dan keamanan, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis, 31 Oktober 2019.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa agenda besar pemerintahan ke depan, yakni penciptaan lapangan kerja, meningkatkan ekspor sekaligus menurunkan impor. Agenda besar ini sejalan dan dapat diwujudkan melalu 5 Visi Pembangunan Periode Kedua Presiden Jokowi, yakni:
1. Pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan,
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul,
3. Investasi harus diundang seluas-luasnya,
4. Reformasi birokrasi, dan
5. Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, artinya Presiden Jokowi mengamanatkan bahwa agenda besar pemerintah itu harus dikawal serta diwujudkan. Salah satu agenda atau visi besarnya adalah suasana kepastian hukum dan penegakan hukum secara konsisten agar bisa mengundang investasi seluas-seluasnya.

Mewujudkan agenda besar bisa dilakukan apabila pemerintah dan aparat hukum secara kompak bisa menjalankan lima visi pembangunan yang dicanangkan presiden Jokowi. Nah untuk menjalankan 5 visi pembangunan di atas dapat dilakukan apabila KPK bekerja secara baik, berani dan tidak tebang pilih dalam menangani perkara korupsi yang dilaporkan oleh masyarakat.

Kinerja penegakan yang baik dari KPK sangat dibutuhkan agar bisa membuka terwujudnya agenda besar pembangunan pemerintah. (*)

Jakarta, 13 November 2019
(*/Penulis merupakan Advokat dan Pengamat Kebijakan Umum)
Editor (+rony banase) Foto oleh antara

Terima 9 Pansel Calon Pimpinan KPK, Presiden Jokowi Upaya Tumpas Korupsi

64 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo menerima panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019—2023. Pertemuan berlangsung pada Senin, 17 Juni 2019, di Ruang Jepara, Istana Merdeka, Jakarta.

Pansel yang beranggotakan sembilan orang tersebut sebelumnya telah dibentuk dan ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/P Tahun 2019 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019—2023. Keppres tersebut ditandatangani pada 17 Mei 2019.

Yenti Ganarsih yang ditetapkan sebagai Ketua Pansel selepas pertemuan mengatakan dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen atas pemberantasan sekaligus pencegahan upaya korupsi di Indonesia yang diharapkan akan semakin baik.

“Presiden menyampaikan komitmen atas pencegahan dan pemberantasan korupsi terutama mulai sekarang dan empat tahun ke depan setelah nanti komisioner terbentuk,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Presiden juga menyampaikan amanahnya bagi pansel Calon Pimpinan KPK agar melakukan tugasnya dengan baik dan memunculkan para Pimpinan KPK yang berkualitas, berintegritas, dan mampu mengemban tugasnya dalam mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia dengan lebih baik.

“Presiden meminta kepada kami mengemban amanah dengan baik untuk menghasilkan komisioner yang baik. Karena bagaimanapun juga peran dari pimpinan KPK itu sangat penting,” ucapnya.

Lebih jauh, Presiden dan pansel pimpinan KPK juga membicarakan soal dinamika dan permasalahan pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia.

“Kami membahas berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di dalam dinamika pemberantasan dan pencegahan korupsi selama empat tahun ini. Itu juga presiden sangat mendalami, sangat memahami, sangat mengikuti dinamika yang ada,” tuturnya.

Pansel Calon Pimpinan KPK Libatkan BNPT dan BNN

Dalam konferensi pers selepas pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, pansel calon pimpinan KPK mengungkapkan bahwa dalam melakukan seleksi calon pimpinan KPK kali ini pihaknya turut melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Keterlibatan dua badan tersebut melengkapi badan dan lembaga lainnya yang sebelumnya turut terlibat.

“Kali ini kami menambahkan tracking, yang standar adalah (dari) polisi, jaksa, KPK, BIN, dan PPATK, sekarang BNPT dan BNN,” ungkap Yenti.

Penambahan pihak-pihak yang akan turut melacak rekam jejak calon pimpinan KPK tersebut merupakan upaya dari pansel untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak sekaligus menyesuaikan dengan keadaan di Indonesia saat ini. Yenti mengatakan bahwa keterlibatan BNPT dimaksudkan untuk memeriksa rekam jejak para calon pimpinan KPK apakah yang bersangkutan memiliki keterlibatan dengan radikalisme maupun lainnya.

“Kita lihat keadaan Indonesia, berbagai hal dinamika yang terjadi adalah kaitannya dengan radikalisme sehingga pansel tidak mau kecolongan ada yang kecenderungannya ke sana,” ucapnya.

“Tapi tentu saja penilaiannya nanti menggunakan penilaian-penilaian yang bisa dilakukan secara psikologis, klinis, dan data-data dari BNPT itu sendiri,” imbuhnya.

Sementara keterlibatan BNN dibutuhkan untuk melacak rekam jejak dan adanya kemungkinan seorang calon merupakan pengguna narkoba atau bahkan memiliki keterlibatan dengan sindikat-sindikat narkoba.

“Ini juga penting. Karena di beberapa negara itu hal yang sangat mungkin dalam pemilihan apapun orang yang terpilih itu ternyata yang membackingnya adalah kartel-kartel narkoba,” ungkap Yenti.

Adapun pansel calon pimpinan KPK 2019—2023 yang hadir adalah ketua pansel Yenti Ganarsih, wakil ketua pansel Indriyanto Senoadji, dan para anggotanya, yaitu Harkristuti Harkrisnowo, Hamdi Moeloek, Marcus Priyo, Hendardi, Al Araf, Diani Sadia, dan Mualimin Abdi. (*)

Sumber berita (*/Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden-Bey Machmudin)
Editor (+rony banase)

Presiden Jokowi Tetapkan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK 2019—2023

42 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo telah menetapkan 9 (sembilan) anggota Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk masa jabatan tahun 2019—2023. Pansel tersebut dibentuk untuk menjamin kualitas dan transparansi dalam seleksi calon pimpinan KPK sehubungan akan berakhirnya masa jabatan pimpinan KPK saat ini pada 21 Desember 2019.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/P Tahun 2019 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019—2023 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat, 17 Mei 2019.

Pansel Capim KPK 2019—2023 dipimpin Yenti Ganarsih sebagai ketua. Yenti adalah seorang akademisi Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, yang juga mantan Plt. Pimpinan KPK, Indriyanto Senoadji, ditetapkan menjadi wakil ketua pansel.

Adapun sebagai anggota pansel, Presiden menetapkan Harkristuti Harkrisnowo, akademisi yang juga pakar hukum pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM); Hamdi Moeloek, akademisi dan pakar psikologi Universitas Indonesia; serta Marcus Priyo, akademisi dan pakar hukum pidana Universitas Gadjah Mada.

Kemudian ada juga Hendardi, pendiri LSM Setara Institute, dan Al Araf, Direktur Imparsial, duduk sebagai anggota. Dalam pansel tersebut juga duduk dua unsur pemerintah, yakni Diani Sadia, Staf Ahli Bappenas, dan Mualimin Abdi, Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM.

Pansel Capim KPK 2019—2023 akan bekerja menyeleksi calon pimpinan KPK periode 2019—2023 sejak Keputusan Presiden ditetapkan. Mereka akan bertugas menyaring dan mengusulkan nama-nama calon kepada Presiden dan bekerja hingga terbentuknya pimpinan KPK periode 2019—2023.

Berikut susunan keanggotaan Pansel sebagai berikut:

Ketua merangkap anggota:
Dr. Yenti Ganarsih, S.H., M.H.

Wakil ketua merangkap anggota:
Prof. Dr. Indriyanto Senoadji, S.H., M.H.

Anggota:
1. Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo
2. Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.
3. Prof. Dr. Hamdi Moeloek
4. Dr. Diani Sadia Wati, S.H., LL.M.
5. Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H.
6. Hendardi, S.H.
7. Al Araf, S.H., M.T.

Sumber berita (*/Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden – Bey Machmudin)
Editor (+rony banase)

KPK RI : ‘Konflik Kepentingan Pemicu Korupsi di Indonesia!’

74 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Wakil Ketua KPK RI, Saut Situmorang mengajak para Bupati/Walikota se-NTT untuk menghindari conflict of interest atau konflik kepentingan dalam menjalankan pemerintahan. Korupsi tidak akan pernah selesai kalau kita tidak mau berubah.

“Setelah pemimpin itu selesai dipilih oleh rakyat, berikutnya adalah urusan bapak (pemimpin) dengan Tuhan bapak. Tidak boleh ada yang ngatur-ngatur. Persoalan bangsa kita saat ini yang terbesar adalah conflict of interest (konflik kepentingan). Kalau konflik kepentingan pasti tidak ada check and balance system (sistem pengawasan dan keseimbangan),” kata Saut Situmorang dalam arahannya saat kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi se-Provinsi NTT di Aula Fernandes Kantor Gubernur Sasando, Kamis/21 Maret 2019.

Kegiatan ini merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi NTT dan KPK RI dalam rangkaian Pekan Pencegahan Korupsi.

Sebagai kepala daerah, lanjut Saut, para Bupati/Walikota harus punya prinsip dan berpegang teguh pada nilai-nilai yang diyakininya. Menurutnya, pemimpin itu ibaratnya harus seperti elang yang terbang sendirian ke mana-mana tanpa dipengaruhi siapa pun. Berintegritas itu artinya tidak peduli dengan orang lain selama itu baik dan untuk kepentingan masyarakat.

“Itu yang masih kurang pada kita. Kami di KPK digaji untuk mencegah dan menindak. Ketika bukti itu ada, kami nggak peduli siapa pun. Kalau nggak, keluar aja dari KPK. Tidak enak menjalani pemeriksaan dari pagi sampai sore di KPK. Lama prosesnya, ada yang menangis sepanjang pemeriksaan karena menyesal. Saya kalau melihat yang diperiksa selalu kasihan,” jelas pria kelahiran Medan 59 tahun lalu.

Lebih lanjut, Saut Situmorang mengharapkan para bupati/walikota untuk selalu berkomunikasi dengan KPK. Ada ide-ide inovatif dan kreatif yang ingin dilakukan tapi sulit terlaksana karena ada orang atau aturan yang menghambat, bisa dikomunikasikan. KPK siap memberikan pendampingan.

“Ada ide-ide yang ingin bapak lakukan untuk membuat rakyat sehat, maju, sejahtera, bersaing dan inovatif bisa diberitahukan dan dikomunikasikan dengan kita. Ada masalah yang sangat prinsip dan juga tidak prinsip tapi mempengaruhi kinerja, beritahu kita. Supaya kemudian tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Tim kami akan tetap ada di daerah ini untuk menjaga seperti apa kita bisa mengelola daerah ini untuk mensejahterakan rakyat kita,”jelas Saut Situmorang.

Di akhir arahannya, Saut menegaskan, KPK punya komitmen tinggi untuk menjadikan Indonesia lebih baik.

“Kita ingin agar APBN meningkat dari Rp. 2.400 triliun menjadi Rp.4000 triliun di 5 (lima) tahun ke depan. Juga menaikan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) nasional dari angka 38 ke 50”, tegasnya

Para bupati/walikota juga diharapkan memperhatikan 8 (delapan) area perubahan yang diintervensi KPK yakni Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), Manajemen ASN, Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Manajemen Aset Daerah.

“KPK dalam tindakan pencegahan melihat sampai hal-hal yang detail. Kompleksitas bagaimana kita mengatasi masalah korupsi sebenarnya sesederhana kita mendorong orang untuk berubah, mendorong orang untuk tidak buang sampah sembarang. Ketika kita ingin melihat Indonesia ke depan yang lebih sejahtera, delapan area perubahan yang diintervensi harus kita pegang dan laksanakan,” pungkas Saut Situmorang.

Podes bersama Bupati/Walikota Se-NTT usai penandatanganan komitmen dengan KPK

Sedangkan, Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut, mengapresiasi kehadiran Wakil Ketua KPK dan rombongan di NTT. Karena sangat membantu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT terutama dalam memberikan rambu-rambu supaya tidak tergelincir dalam jurang korupsi. Tujuan pertemuan adalah untuk saling mengingatkan.

“Kalau dengar KPK, kita biasanya tegang dan takut. Tidak usah takut, kalau tidak mencuri, kenapa kita mesti takut. Siapa pun yang mau membantu NTT, kita sangat welcome. Apalagi KPK datang untuk mengingatkan kita dengan menjalankan tugas pencegahannya, jalannya seperti ini dan tidak boleh begini. Itulah tujuan utama kedatangan KPK,” jelas Josef Nae Soi.

Mantan anggota DPR Dua Periode tersebut menyatakan, dengan adanya pencerahan dari KPK diharapkan dapat meningkatkan IPK NTT.

Menurut penilaian Transparency International Indonesia (TII), NTT merupakan Provinsi peringkat 4 (empat) terkorup di Indonesia.

“Suka atau tidak, senang atau tidak, predikat itu sudah dikenakan kepada kita. Kita harus bertekad bersama untuk tunjukkan kepada Indonesia bahwa persepsi itu salah. Kita bisa meningkatkan IPK kita. Saya yakin kita bisa. Kalau kita mulai dari diri kita untuk berubah. Ada atau tidak ada KPK, kita kerja lurus saja, jangan belok-belok. Sangat ironis, kita termiskin ketiga, tapi terkorup keempat,” jelas Josef Nae Soi.

Untuk mengatasi hal tersebut, lanjut Josef, dalam visi NTT Bangkit Menuju Sejahtera, Pemerintah Provinsi bertekad untuk meningkatkan IPK NTT dalam satu dua tahun ke depan. Salah satu dari lima misi Pemerintah Provinsi lima tahun ke depan adalah Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi.

“Kita harus konsisten dan komit supaya apa yang tertulis bisa diaplikasikan. Ke depan, kita tidak hanya di atas kertas, tapi sungguh melaksanakan e-planning dan e-budgeting walaupun masih terkendala masalah listrik dan jaringan internet. Gerakan NTT bersih yang terus kami kampanyekan, tidak hanya ditujukan untuk lingkungan saja tapi juga mengandung makna bersih diri. Kami juga menghimbau kepada para Bupati/Walikota untuk memberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) agar para pegawai semangat bekerja dan mengurangi kecenderungan untuk korupsi,” pungkas pria asal Ngada tersebut.

Selanjutnya, Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah NTT, Alfi Rachman Waluyo mengatakan tujuan kegiatan tersebut adalah untuk mengevaluasi upaya aksi pencegahan korupsi yang telah dilakukan selama ini. Koordinasi dan supervisi merupakan salah satu upaya pencegahan.

“Setidak nyamannya didatangi tim kami, lebih tidak nyaman lagi kalau didatangi tim penindakan. Perencanaan dan penganggaran merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan dengan baik. Banyak Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terkait dengan hal ini. Jangan sampai ada intervensi masuk dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Perlu segera diwujudkan e-planning dan e-budgeting di seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-NTT”,jelas Alfi.

Secara umum, jelas Alfi, rata-rata MCP (Monitoring Center For Prevention) NTT atau Rencana Aksi Pencegahan Korupsi berdasarkan delapan agenda perubahan yang diintervensi,masih jauh di bawah rata-rata MCP Nasional. MCP Nasional berada di kisaran 58 persen sementara NTT masih sekitar 29 persen.

“MCP tertinggi ditempati oleh Kabupaten Belu sebesar 60 persen, Ngada 45 persen, dan Malaka 38 persen. Kami juga mendukung pemberian TPP. Tapi kami harapkan TPP ini tidak berdasarkan eselonering tapi berdasarkan beban kerja dan kinerja,” pungkas Alfi.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penandatangan Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi Terintegrasi oleh Pemerintah Provinsi dan seluruh Bupati/Walikota se-NTT disaksikan oleh Wakil Ketua KPK RI. (*)

Sumber berita (*/Biro Humas Pemprov NTT)
Editor (+rony banase)