Arsip Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi

Korupsi Proyek Infrastruktur, Ini Kronologi KPK OTT Gubernur Sulawesi Selatan

309 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Sulawesi Selatan pada tiga tempat yang berbeda pada Jumat, 26 Februari 2021, dan telah diamankan 6 orang yakni Nurdin Abdullah (NA) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), AS Kontraktor, NY Sopir AS, SB Ajudan Gubernur NA, 4, ER Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan, dan IF Sopir/Keluarga NR.

“Operasi tangkap tangan KPK tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji dan gratifikasi oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020—2021,” ujar Komjen Pol. Drs. H. Firli Bahuri, M.Si Ketua KPK RI dalam keterangan persnya, pada Sabtu malam, 27 Februari 2021 di Jakarta.

Maka, setelah dilakukan konstruksi perkara dan berdasarkan keterangan para saksi serta bukti yang cukup, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka di mana NA dan ER adalah sebagai penerima dan AS sebagai pemberi. “Ketiga tersangka langsung dilakukan penahanan.  NA ditahan di Rutan cabang KPK Cabang Pomad Jaya Guntur sedangkan ER ditahan di Rutan Cabang KPK pada kaveling C1 dan AS ditahan di Rutan Cabang KPK pada gedung Merah Putih, ketiga tersangka ditahan selama 20 hari pertama terhitung tanggal 27 Februari sampai dengan 18 Maret 2021,” terangnya.

Kronologi Operasi Tangkap Tangan Gubernur Sulawesi Selatan

Ketua KPK mengungkapkan bahwa kegiatan tangkap tangan tersebut dilakukan setelah sebelumnya pada Jumat 26 Februari 2021, Tim KPK menerima informasi dari masyarakat akan adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh Penyelenggara Negara yang akan diberikan AS kepada NA melalui perantara ER sebagai representasi dan sekaligus orang kepercayaan NA.

Selanjutnya, pada pukul 20.24 WIB, AS bersama IF menuju ke salah satu rumah makan di Makassar dan setibanya di rumah makan tersebut telah ada ER yang telah menunggu, lalu dengan beriringan mobil, IF mengemudikan mobil milik ER sedangkan AS dan ER bersama dalam satu mobil milik AS menuju ke jalan Hasanuddin Makassar.

Adapun dalam perjalanan tersebut, AS menyerahkan proposal terkait beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan TA 2021 kepada ER, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB, IF kemudian mengambil koper yang diduga berisi uang dari dalam mobil milik AS dipindahkan ke bagai mobil milik ER di jalan Hasanuddin.

“Lalu sekitar pukul 23.00 WITA, AS diamankan saat dalam perjalanan menuju ke Bulukumba sedangkan sekitar pukul 00.00 WITA, ER beserta uang dalam koper sejumlah sekitar Rp 2 miliar turut diamankan di rumah jabatan dinas Gubernur Sulsel,” ungkap Ketua KPK.

Dalam konstruksi perkara, bahwa AS direktur PT APB sebelumnya telah mengerjakan beberapa proyek di Sulawesi Selatan, AS juga telah lama kenal baik dengan NA berkeinginan mendapatkan proyek pekerjaan infrastruktur di Sulawesi Selatan TA 2021, kemudian sejak bulan Februari 2021 telah ada komunikasi aktif antara AS dan ER sebagai representasi dan sekaligus orang kepercayaan NA untuk bisa memastikan agar AS mendapatkan kembali proyek yang diinginkan di tahun 2021.

“Kemudian, dalam beberapa komunikasi diduga ada tawar menawar fee untuk penentuan masing-masing dari nilai proyek yang nantinya akan dikerjakan oleh AS. Selain itu, NA juga diduga menerima uang dari kontraktor lain di antaranya pada akhir tahun 2020 senilai Rp.200 juta dan pertengahan Februari 2021 senilai Rp.1 miliar serta awal Februari 2021 senilai Rp.2,2 miliar,” terang Firli Bahuri.

KPK, tandas Firli Bahuri, tidak akan habis energi untuk mengingatkan kepada Kepala Daerah bahwa jabatannya adalah amanat rakyat yang seharusnya dilakukan dengan penuh integritas. Perlu untuk dipahami, bahwa korupsi tidak semata soal kerugian negara, terapi juga penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.

“Penerimaan uang oleh Gubernur bukan hanya bertentangan dengan sumpah jabatan yang diucapkan saat dilantik, tetapi juga melanggar aturan yang berlaku”. tutup Ketua KPK. (*)

Sumber berita dan foto (*/tim)

Editor (+roni banase)

HUT Ke-95 NU, Ketua KPK Urai Sumbangsih NU Bagi Pemberantasan Korupsi

144 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Minggu 31 Januari 2021, warga Nahdliyin memperingati Hari Lahir (Harlah) Ke-95 Nahdlatul Ulama (NU). Bukan hanya organisasi sosial keagamaan dengan basis dukungan sosial terbesar di Indonesia bahkan di dunia, NU adalah salah satu komponen bangsa yang sangat besar peranannya dalam berjuang merebut, membentuk, mempertahankan dan menjaga negeri ini.

Demikian ujar Ketua KPK H. Firli Bahuri, pada Minggu 31 Januari 2021 di Jakarta. Dikatakannya bahwa tidak banyak organisasi sosial keagamaan seperti NU yang merasa memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan negara ini berjalan bagi kemaslahatan seluruh umat, kemajuan segenap bangsa dan seluruh  tumpah darah Indonesia

“Dan jika berbicara soal kesetiaan pada negara, tak seorang pun yang meragukan NU, mengingat NU selalu hadir dan berdiri paling depan dalam menghadapi hingga mengatasi berbagai ragam permasalahan bangsa, seperti persoalan korupsi yang cukup lama menjadi laten di republik ini,” terang Ketua KPK.

Berbudi pekerti luhur, jujur, sederhana dan menjunjung tinggi integritas sebagai makhluk ciptaan-Nya yang senantiasa menyemaikan nilai-nilai agama, ketuhanan dalam bingkai kebhinneka-an, adalah karakter seorang nahdliyin, imbuh Firli, sejak awal berdiri, KPK telah diisi oleh insan-insan berkarakter nahdliyin.

Karakter Nahdliyin inilah, urai Firli, yang menjiwai KPK sehingga tetap tegap berjalan dalam sejuta halang rintang, teduh bersikap di tengah terpaan puji hingga caci, karena setiap tugas bukan sekedar kewajiban namun kami pandang sebagai ibadah, bekal kami di akhirat nanti.

“Syukur Alhamdulillah, kerja keras, kerja ikhlas seluruh insan KPK dan segenap eksponen bangsa anti korupsi, telah meningkatkan indeks kepercayaan terhadap KPK menjadi 85,5 persen. Adapun, angka tersebut membuat KPK berada pada posisi tiga dalam daftar lembaga paling dipercaya publik (berdasarkan survei Kedai Kopi) di bawah TNI (7,04) dan Presiden RI (6,98),” beber Ketua KPK seraya menambahkan bahwa setiap insan KPK dan elemen bangsa yang ikut andil dalam perang besar melawan korupsi di Indonesia, sejatinya adalah seorang nahdliyin alami.

NU pun, urai Firli, tidak pernah berdiam diri dan membiarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan pengelolaan negara seperti korupsi. Apalagi korupsi yang terbukti sebagai kejahatan kemanusiaan karena dampak destruktifnya tidak hanya merugikan keuangan negara semata namun dapat menghancurkan suatu bangsa, korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap khitah kenegaraan.

Sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesian dan dunia, tersebar mulai dari pelosok tanah air hingga ke mancanegara, berbagai kegiatan sosial dan pendidikan yang selama ini dilakukan NU telah memberikan andil untuk mewujudkan tujuan Negara diantaranya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

“NU juga berperan aktif dalam pendidikan anti korupsi yang ditanamkan sejak dini di sekolah, pesantren hingga bangku kuliah, juga disemaikan ke dalam hati dalam setiap ceramah yang teduh atau acara keagamaan oleh para ulama, sehingga benih-benih anti korupsi tumbuh dan berkembang, sejalan dengan berkembangnya alam demokrasi di bumi pertiwi,” terang H. Firli Bahuri

Peran serta dan andil NU-lah, Khitah kenegaraan yang sejatinya adalah manifestasi cita-cita didirikannya republik ini untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, dapat tercapai dan dirasakan oleh segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, mulai Miangas hingga Pulau Rote

“Kami ucapkan selamat memperingati Harlan NU Ke-95, terima kasih atas seluruh sumbangsih yang diberikan selama ini khususnya pada pemberantasan korupsi, yang telah berurat akar di negeri ini,” pungkas ketua KPK H. Firli Bahuri seraya mengucap salam.(*)

Sumber berita dan foto (*/tim)

Editor (+roni banase)

17 Tahun KPK, Firli Bahuri : Semangat Berprestasi Untuk Negeri

213 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Genap 17 tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjalani kiprah sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi yang berakar di Indonesia. Bukan waktu yang singkat, namun bukan pula waktu yang panjang, mengingat masa-masa tersebut sangat bermakna dengan sejuta suka duka dan tangis tawa, mewarnai tugas dan perjuangan rekan-rekan penggawa pemberantasan korupsi.

Demikian dituturkan Ketua KPK H. Firli Bahuri, pada Selasa 29 Desember 2020 di Jakarta; sembari menyampaikan bahwa tugas yang dilakukan tak hanya sebagai bentuk kewajiban, namun juga dikerjakan sebagai salah satu bentuk ibadah dengan kesadaran dan keikhlasan yang luar biasa, mengingat segala bentuk konsekuensi yang akan diterima serta hadapi.

“Mulai dari intimidasi dan ancaman atas keselamatan jiwa dan raga hingga kekerasan/serangan fisik langsung kepada insan KPK, adalah contoh konsekuensi yang telah kami hadapi dalam perjuangan memberantas laten korupsi di negeri ini,” ungkap Firli.

Jika parameter konsekuensi adalah perjuangan, imbuh Ketua KPK, Insya Allah segenap insan KPK, siap dan ikhlas menerima, menghadapi dan melaluinya. “Salah, jika menganggap teror bahkan serangan langsung (fisik) dapat menciutkan nyali kami, mengerutkan keberanian, menyurutkan semangat, apalagi berharap kami menjadi takut menjalankan tugas yang dipercayakan rakyat kepada kami,” tegasnya.

Justru hal-hal ini, lanjut Firli, (teror, intimidasi hingga serangan fisik) semakin menggelorakan api  semangat juang kami, lebih merekatkan rasa persaudaraan dan menggugah lebih dalam jiwa sebagai insan KPK, abdi negara pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Tentunya, setelah berupaya dengan segenap kemampuan dengan kerelaan yang luar biasa, kami akan berserah diri kepada-Nya. Tidak sedikit upaya kejahatan korupsi yang dapat kami cegah. Sayangnya, masih ada pelaku/oknum-oknum penyelenggara negara  yang masih berani melakukan kejahatan kemanusiaan ini. Ibarat pepatah, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, baunya akan tercium juga, kejahatan korupsi yang mereka tutup rapat, akhirnya dapat kami kuak yang mana para pelaku korupsi mulai dari kelas teri hingga kelas kakap (big fish) kita seret ke meja hijau dan uang rakyat yang mereka korupsi dikembalikan ke negara,” ungkap Firli.

Peran serta aktif masyarakat, jelasnya, yang memberikan informasi dugaan korupsi atau penyelewengan yang melibatkan oknum penyelenggara negara, sangat membantu KPK dalam mengendus, menelusuri dan membongkar praktik korupsi yang terjadi di Republik ini. “Dari lubuk hati terdalam dan atas nama segenap insan KPK, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada masyarakat atas bantuan dan kepedulian yang teramat besar kepada KPK selama ini,” ujar Firli.

Namun harus diakui juga, imbuh Firli, masih banyak yang harus dilakukan terutama sinergi dengan penyelenggara negara dan aparatur penegak hukum lainnya, untuk mencapai tujuan awal pembentukan KPK, yaitu meningkatkan daya guna serta hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kami sadar, urai Firli, penguatan terhadap penyelenggara negara khususnya aparatur penegak hukum dalam hal ini Polri dan Kejaksaan merupakan hal yang wajib dilakukan dan dibutuhkan KPK dalam sinergitas ini, agar upaya pemberantasan korupsi di republik ini berada dalam satu orkestra, tidak berjalan sendiri-sendiri, mengingat luasnya wilayah hukum Indonesia yang harus ditangani.

Insya Allah kerja keras bersama KPK dan penyelenggara negara serta aparatur penegak hukum lainnya, akan mengakselerasi ‘Semangat Berprestasi Untuk membebaskan Negeri dari Korupsi’, mewujudkan manifestasi cita-cita segenap bangsa Indonesia, agar negeri ini makmur, damai sentosa, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang cerdas, merata dan terasa dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Miangas hingga Pulau Rote.

Dalam menjalankan tugas ini, terang Firli, KPK selalu berpedoman kepada lima asas, yakni kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsional di mana semuanya itu akan kami laporkan terbuka kepada publik, dan berkala kepada pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden Joko Widodo dan wakil rakyat di parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Daerah).

Pada kesempatan ini, ujar Firli, kami mohon maaf jika mungkin KPK belum terlihat maksimal dalam upaya pemberantasan korupsi, namun yakinlah.. Insya Allah kami teguh, tetap berjuang untuk mencabut dan mematikan jantung serta akar korupsi di republik ini.

“Sebagai sesama anak bangsa di negeri ini, saya kembali mengingatkan dan mengajak kepada kita semua, bersama-sama KPK mengambil peran aktif sebagai elemen bangsa dalam perang memberantas korupsi sesuai dengan kapasitas, tataran hak, kewajiban kemampuan dan kewenangan, agar Indonesia benar-benar terbebas dari masalah korupsi,” tandas Ketua KPK H. Firli Bahuri. (*)

Sumber berita dan foto (*/tim)

Editor (+roni banase)

Ketua KPK : Pilkada Serentak 2020 Tidak Surutkan Pemberantasan Korupsi

179 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menghadapi Pilkada serentak di 270 daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpedoman bahwa Pilkada harus tetap berjalan, penegakan hukum juga tetap pada koridornya. Bahwa dalam upaya pemberantasan korupsi KPK tetap berkomitmen melakukan penindakan secara tegas dan profesional.

Demikian ditegaskan Ketua KPK Firli Bahuri, pada Sabtu, 5 Desember 2020 di Jakarta. Ditambahkannya, sejak awal proses Pilkada 2020, KPK telah menjalin kerja sama dengan KPU, Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyampaikan Pilkada yang berintegritas.

Di samping itu, ungkap Firli, KPK juga telah melakukan pertemuan dengan seluruh penyelenggara dan peserta Pilkada di 270 daerah untuk dapat mewujudkan pemilihan kepala daerah yang berintegritas.

Adapun, urai Ketua KPK, beberapa program yang telah dilakukan KPK dalam mewujudkan Pilkada yang berintegritas tersebut di antaranya dengan membangun politik berintegritas, KPK juga telah melakukan kegiatan Webinar dengan menghadirkan para sekjen dan pengurus parpol. Kemudian, KPK juga telah mengadakan webinar bersama KPU, Bawaslu, Kemendagri dengan seluruh pasangan calon sudah disampaikan. KPK juga secara langsung telah membuat acara “Mewujudkan Pilkada Berintegritas” yang dihadiri oleh para paslon.

“KPK juga sudah melakukan penandatanganan pakta integritas bagi para cakada, dan di samping itu, KPK juga telah melakukan pertemuan dengan seluruh penyelenggara dan peserta pilkada di seluruh 270 daerah. KPK sudah melakukan kegiatan sejak awal proses Pilkada 2020,” ungkap Firli Bahuri

Kini, tandas Firli, KPK juga membangun dan mengembangkan WBS (whistleblower system) sehingga masyarakat bisa ikut berperan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Untuk itu, KPK mengapresiasi dan berterima kasih kepada masyarakat dalam melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada KPK. Bahwa undang-undang menjamin perlindungan terhadap pelapor tindak pidana korupsi,” tutup Ketua KPK Firli Bahuri.(*)

Sumber berita dan foto (*/tim)
Editor (+rony banase)

KPK Tangkap 17 Orang Dugaan Korupsi Janji oleh Penyelenggara Negara

197 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) telah melakukan kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

“Bahwa dalam kegiatan tangkap tangan tersebut, KPK telah mengamankan 17 (tujuh belas) orang pada Rabu, 25 November 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di beberapa tempat, yaitu Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Tangerang Selatan, Depok dan Bekasi, ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam siaran persnya pada Rabu malam, 25 November 2020.

Adapun, ketujuh belas nama-nama tersebut adalah ; 1. EP selaku Menteri Kelautan dan Perikanan; 2. IRW selaku Istri EP ; 3. SAF selaku Stafsus Menteri KKP; 4. ZN selaku Dirjen Tangkap Ikan KKP; 5. YD selaku Ajudan Menteri KKP; 6. YN selaku Protokoler KKP; 7. DES selaku Humas KKP; 8. SMT selaku Dirjen Budi Daya KKP; 9. SJT selaku Direktur PT DPP; 10. SWD selaku Pengurus PT ACK; 11. DP selaku Pengendali PT PLI; 12. DD selaku Pengendali PT ACK; 13. NT selaku Istri dari SWD; 14. CM selaku staf Menteri KKP; 15. AF selaku staf Istri Menteri KKP; 16. SA selaku Staf Menteri KKP; 17. MY selaku Staf PT Gardatama Security.

Sebelumnya, terang Nawawi Pomolango, KPK, menerima informasi adanya dugaan terjadinya penerimaan uang oleh Penyelenggara Negara pada tanggal 21—23 November 2020, kemudian KPK kembali menerima informasi adanya transaksi pada rekening bank yang diduga sebagai penampung dana dari beberapa pihak yang sedang dipergunakan bagi kepentingan Penyelenggara Negara untuk pembelian sejumlah barang mewah di luar wilayah Indonesia.

Selanjutnya pada Selasa, 24 November 2020, Tim KPK bergerak dan membagi menjadi beberapa tim di area Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Tangerang Selatan, Depok dan Bekasi untuk menindaklanjuti adanya informasi dimaksud. Kemudian sekitar pukul 00.30 Wib, Tim langsung melakukan pengamanan di beberapa lokasi, di antaranya di Bandara Soekarno Hatta : EP; IRW; SAF; ZN; YD; YN;DES; SMT. dan di rumah masing-masing pihak : SJT; SWD; DP ; DD; NT; CM; AF; SA; MY.

Para pihak tersebut selanjutnya diamankan dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil tangkap tangan tersebut ditemukan ATM BNI atas nama AF, Tas LV, Tas Hermes, Baju Old Navy, Jam Rolex, Jam Jacob n Co, Tas Koper Tumi dan Tas Koper LV.

Bahwa pada tanggal 14 Mei 2020, EP selaku Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster, dengan menunjuk APS selaku staf khusus Menteri juga selaku Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas dan SAF selaku Staf Khusus Menteri sekaligus menjabat selaku Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas. Salah satu tugas dari Tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur.

Selanjutnya, pada awal bulan Oktober 2020, SJT selaku Direktur PT DPP datang ke kantor KKP di lt.16 dan bertemu dengan SAF. Dalam pertemuan tersebut, diketahui bahwa untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT ACK dengan biaya angkut Rp.1.800/ekor yang merupakan kesepakatan antara AM dengan APS dan SWD.

Maka, atas kegiatan ekspor benih lobster tersebut, PT DPP diduga melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total sebesar Rp.731.573.564. Selanjutnya, PT DPP atas arahan EP melalui Tim Uji Tuntas memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster/benur dan telah melakukan sebanyak 10 kali pengiriman menggunakan perusahaan PT. ACK.

“Berdasarkan data kepemilikan, pemegang PT ACK terdiri dari AMR dan ABT yang diduga merupakan nominee dari pihak EP serta YSA. Atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut, selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening AMR dan ABT masing-masing dengan total Rp.9,8 Miliar,” ungkap Nawawi Pomolango.

Selanjutnya pada tanggal 5 November 2020, diduga terdapat transfer dari rekening ABT ke rekening salah satu bank atas nama AF sebesar Rp.3,4 Miliar yang diperuntukkan bagi keperluan EP, IRW, SAF dan APM, antara lain dipergunakan untuk belanja barang mewah oleh EP dan IRW di Honolulu AS ditanggal 21 sampai dengan 23 November 2020 sejumlah sekitar Rp.750 juta di antaranya berupa Jam tangan rolex, tas Tumi dan LV, baju Old Navy.

“Di samping itu, pada sekitar Mei 2020, EP juga diduga menerima sejumlah uang sebesar US$ 100.000 dari SJT melalui SAF dan AM. Kemudian pada sekitar bulan Agustus 2020 SAF dan APM menerima uang dengan total sebesar Rp.436 juta dari AF. Maka, setelah dilakukan rangkaian pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020,” terang Nawawi Pomolango.

Selanjutnya KPK menetapkan 7 orang tersangka : Sebagai Penerima; EP; SAF; APM; SWD; AF; AM disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Serta sebagai pemberi ; SJT disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan 14 Desember 2020 masing-masing bertempat di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih untuk Tersangka EP, SAF, SWD, AF, dan SJT. “Adapun, dua orang tersangka saat ini belum dilakukan penahanan dan KPK menghimbau kepada 2 tersangka yaitu APM dan AM untuk dapat segera menyerahkan diri ke KPK”.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango juga menuturkan bahwasanya pejabat publik saat dilantik telah bersumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Karena itu, KPK selalu mengingatkan agar para pejabat publik selalu mengingat janji dan sumpah tersebut dengan mengemban tugas secara amanah serta tidak memanfaatkan jabatan dan kewenangannya untuk mengambil keuntungan bagi pribadi atau kelompok.

“Maka, dengan kewengan yang dimiliki sebagai amanah jabatan seorang pejabat publik memiliki kesempatan untuk membuat kebijakan yang memihak pada kepentingan bangsa dan negara, karenanya jangan simpangkan kewenangan dan tanggung jawab tersebut hanya demi memenuhi kepentingan pribadi atau golongannya,” tutup Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango. (*)

Sumber berita dan foto (*/tim)
Editor (+rony banase)

KPK Tangkap Menteri Eddy, Mahfud MD : Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu

219 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Terkait informasi penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Eddy Prabowo, pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan menghargai apa yang dilakukan oleh KPK sebagai sebuah proses hukum. Menurut Mahfud, pemerintah tidak akan mengintervensi dan menyerahkan proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Sampai sekarang pemerintah belum tahu pasti tindak pidana apa yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Pak Eddy Prabowo, sehingga ditangkap dengan OTT oleh KPK. Tapi apa pun alasannya, pemerintah menyatakan mendukung apa yang dilakukan oleh KPK, dan silakan itu dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar Mahfud MD dalam keterangan persnya, pada Rabu, 25 November 2020.

Pemerintah, lanjut Mahfud, terutama Presiden sudah berkali kali mengatakan, tegakkan hukum secara benar jangan pandang bulu kepada siapa pun.

“Nah mungkin kita baru akan tahu nanti, pukul 1 pagi (dini hari). Karena dalam 24 jam baru akan terlampau nanti, pukul 1.26 WIB,” tambahnya.

Mahfud kembali menegaskan, pemerintah mendukung setiap tindakan yang dilakukan oleh KPK untuk menegakkan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi. “Selama ini pun pemerintah memfasilitasi KPK untuk selalu bertindak dalam rangka pemberantasan korupsi itu,” ungkap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Menurut Mahfud, langkah pemerintah dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi, pemerintah telah mengeluarkan Perpres No. 102 tahun 2020 yang isinya memberi wewenang secara lebih teknis operasional kepada KPK untuk melakukan supervisi, bahkan jika diperlukan bisa dilakukan pengambilalihan perkara dari Kejaksaan Agung dan dari Kepolisian manakala di kedua institusi tersebut, sebuah perkara yang dilaporkan atau ditangani tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Kita sudah sampaikan ke KPK, silakan lakukan dan kita akan mem-back up-nya kalau itu untuk pemberantasan korupsi,” pungkas Mahfud. (*)

Sumber berita dan foto (*/Tim Kemenkoplhukam)
Editor (+rony banase)

KPK Tetapkan dan Tahan Tiga Tersangka PT. DI, Kerugian Negara 315 Miliar

317 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan perkembangan terhadap perkara PT DI dengan mencermati fakta-fakta yang berkembang sehingga ditemukan dugaan tindak pidana korupsi (TPK) yang melibatkan pihak lain pada kegiatan penjualan dan pemasaran PT. DI tahun 2007—2017.

Hal tersebut dilakukan setelah melalui penyelidikan dengan bukti permulaan yang cukup, sehingga KPK meningkatkan status perkara ke penyidikan dan menetapkan tersangka AW selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan PT. DI tahun 2007—2014 dan terakhir menjabat sebagai Direktur Produksi PT. DI tahun 2014—2019, DL selaku Direktur Utama PT ASS dan FSS selaku Dirut PT SBU. Demikian disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri, pada Rabu, 4 November 2020 di Jakarta.

Adapun, dalam perkara yang sama telah masuk tahap penyidikan dengan tersangka BS dan persidangan di PN Tipikor Bandung dengan terdakwa BS serta terdakwa IRZ.

“Bahwa para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri

Maka untuk kepentingan penyidikan, pada hari Selasa kemarin, setelah dilakukan pemeriksaan kepada ketiga tersangka, penyidik akan melakukan penahanan untuk 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan 22 November 2020, yang masing-masing, AW ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Timur; DL di Rutan Polres Jakarta Pusat, dan FSS di di Rutan Polda Metro Jaya.

“Dengan ditahannya tiga tersangka, maka penanganan perkara PT. DI KPK telah menuntaskan enam tersangka yang sudah diproses hukum dan semua telah ditahan, hal ini adalah bukti komitmen KPK dalam pemberantasan korupsi untuk memberikan kepastian hukum serta keadilan dan kemanfaatan, sehingga dapat mewujudkan prinsip the sun rise and the sun set,” tutur Ketua KPK Firli Bahuri.

Sebelumnya, dalam Konstruksi perkara bahwa Direksi PT DI (Persero) periode 2007—2010 melaksanakan Rapat Dewan Direksi (BOD/Board of Director) pada akhir tahun 2007 antara lain membahas dan menyetujui:

Pertama, Penggunaan mitra penjualan (keagenan) beserta besaran nilai imbalan mitra dalam rangka memberikan dana kepada customer/pembeli PT. DI (Persero) atau end user untuk memperoleh proyek.

Kedua, Pelaksanaan teknis kegiatan mitra penjualan dilakukan oleh direktorat terkait tanpa persetujuan BOD dengan dasar pemberian kuasa BOD kepada direktorat terkait.

Ketiga, Persetujuan atau kesepakatan untuk menggunakan mitra penjualan sebagai cara untuk memperoleh dana khusus guna diberikan kepada customer/end user dilanjutkan oleh Direksi periode 2010—2017.

Kemudian, di awal tahun 2008, BS selaku direktur utama PT. DI dan IRZ selaku Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah bersama-sama dengan BW selaku Direktur Aircraft Integration, BS selaku Direktur Aerostructure dan tersangka AW selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan yang membahas mengenai kebutuhan dana PT. DI untuk mendapatkan pekerjaan di kementerian lainnya, termasuk biaya entertainment dan uang rapat-rapat yang nilainya tidak dapat dipertanggungjawabkan melalui bagian keuangan.

Selanjutnya, sebagai pelaksanaan tindak lanjut persetujuan Direksi tersebut, para pihak di PT. DI melakukan kerja sama dengan tersangka DL serta para pihak di lima perusahaan PT. BTP, PT. AMK, PT. ASP, PT. PMA, dan PT. NPB serta tersangka FSS selaku Dirut PT. SBU untuk menjadi mitra penjualan.

Adapun, penandatanganan kontrak mitra penjualan sebanyak 52 kontrak selama periode 2008 sampai dengan 2016. Kontrak mitra penjualan tersebut adalah fiktif, dan hanya sebagai dasar pengeluaran dana dari PT. DI dalam rangka pengumpulan dana untuk diberikan kepada customer/end user.

Atas pembayaran dari PT. DI kepada perusahaan mitra penjualan yang pekerjaannya diduga fiktif tersebut dilakukan dengan cara transfer langsung ke rekening perusahaan mitra penjualan yang dipakai untuk selanjutnya dikembalikan secara transfer/tunai/cek ke pihak-pihak di PT. Di maupun ke pihak lain atas perintah pihak PT. DI serta digunakan sebagai fee mitra penjualan.

Sehingga, dana yang dihimpun oleh para pihak di PT. DI melalui pekerjaan mitra penjualan yang diduga fiktif tersebut diduga digunakan untuk pemberian aliran dana kepada pejabat PT. DI, pembayaran komitmen manajemen kepada pihak pemilik pekerjaan dan pihak-pihak lainnya serta pengeluaran lainnya.

“Maka, atas perbuatan para tersangka tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara pada PT. DI senilai Rp. 202.196.497.761,42 dan USD 8.650.945,27 sehingga total kerugian negara lebih kurang Rp.315 Miliar dengan asumsi kurs 1 USD adalah Rp. 14.600,” ungkap Ketua KPK Firli Bahuri.

Ketiga tersangka ini diduga turut menerima aliran sejumlah dana dari hasil pencairan pembayaran pekerjaan mitra penjualan fiktif, sebagai berikut ; Tersangka AW sebesar Rp.9.172.012.834,00. Tersangka DL sebesar Rp.10.805.119.031,00. Tersangka FSS sebesar Rp1.951.769.992,-

Adapun, tim Penyidik telah melakukan pemeriksaan sebanyak 108 orang dan telah melakukan penyitaan aset berupa uang dan properti (tanah dan bangunan) senilai Rp. 40 Miliar.

KPK, tandas Firli Bahuri, akan terus berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan kerugian negara sebagai bentuk upaya penyelamatan keuangan negara. (*)

Sumber berita dan foto (*/tim)
Editor (+rony banase)

Semester I 2020, Ini Torehan Prestasi KPK; Selamatkan Uang Negara Rp.79 Triliun

373 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Selama satu semester kerja sejak Januari—Juni 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di bawah komando Firli Bahuri ternyata banyak menorehkan prestasi, sehingga publik dapat mengetahui torehan prestasi dimaksud.

“Penyampaian capaian-capaian hasil kerja KPK selama satu semester ini tidak dimaksudkan untuk show off, tapi hanya sebatas menginformasikan apa-apa saja capaian kinerja, bahwa selama ini kami bekerja dan bekerja,” terang Firli, pada Senin, 27 Juli 2020.

Adapun perincian kinerja KPK selama Januari—Juni 2020, KPK telah menangani perkara korupsi sebagai berikut :

Perkara penyidikan sebanyak 160 perkara. Pemeriksaan saksi sebanyak 3.512 orang. Pemanggilan tersangka dan penetapan tersangka sebanyak 85 orang. KPK juga sudah melakukan penangkapan dan penahanan pelaku korupsi 61 orang. Tersangka yang belum ditahan 24 orang.

Adapun perkara yang telah diselesaikan oleh KPK sebanyak 99 perkara. Terdiri dari 82 perkara sudah inkrah dan 17 perkara masih dalam proses penuntutan.

Selain itu, lembaga antirasuah itu juga melakukan penggeledahan sebanyak 25 kali dan penyitaan sebanyak 201 kali.

“Untuk bidang pencegahan dengan kegiatan intervensi berupa penertiban aset daerah, pajak, sertifikasi lahan oleh KPK telah menyelamatkan keuangan negara sekitar Rp.79 triliun,” terang Firli.

Dengan rincian sebagai berikut: Pajak Daerah per 30 Juni 2019 total Rp.80,6 triliun per 30 Juni 2020 turun 12% menjadi Rp.70,8 triliun. Ini karena ekonomi terutama hotel restoran lesu.

Penerbitan sertifikat untuk program sertifikasi tanah pemda total 6.147 persil seluas 18 juta meter persegi nilai Rp.3,8 triliun. Pemulihan aset per Juni 2020 dari pihak ke 3 total seluruh pemda se Indonesia 479 bidang senilai Rp.762 miliar.

Fasum dan Fasos yang diserahkan ke pemda se-Indonesia, umumnya kota saja 367 bidang senilai Rp.1,1 triliun. Piutang pemda se-Indonesia yang berhasil ditagihkan dengan kerja sama Kejati/Kejari sebesar Rp.4.2 triliun.

“KPK juga selalu membuka diri atas peran serta masyarakat, kelompok masyarakat, penggiat antikorupsi, aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan, Lembaga Peradilan) dan unsur lembaga pemerintahan, untuk bersama-sama bersinergi, berkomitmen dalam pemberantasan korupsi,”pungkas jenderal polisi bintang tiga ini. (*)

Sumber berita dan foto (*/fyi)
Editor (+rony banase)