Arsip Tag: menko polhukam

Mahfud MD Koordinasikan Penegakan Hukum Penanganan Covid-19

123 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menko Polhukam Mahfud MD diminta Presiden Joko Widodo untuk mengoordinasikan penegakan hukum dan disiplin terkait penanganan Covid-19. Hal itu disampaikan Mahfud MD kepada wartawan, pada Jumat 7 Agustus 2020 lewat saluran zoom, sehubungan dengan terbitnya Inpres No 6 Tahun 2020, tentang Penegakan Disiplin dan Penegakan Hukum Penanganan Covid-19. Dalam Inpres tersebut, Menko Polhukam ditetapkan sebagai koordinator.

Latar belakang dikeluarkannya Inpres Nomor 6 tersebut, menurut Mahfud adalah untuk mengefektifkan seluruh upaya pemerintah di dalam penanganan Covid-19. Masyarakat masih belum sepenuhnya mematuhi protokol kesehatan. “Inpres itu sendiri bertujuan untuk lebih mendisiplinkan masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan,” ujar Mahfud.

Dikatakan, selama ini upaya sudah banyak dilakukan, tetapi seperti yang juga terjadi di negara lain, perkembangan penularan covid belum melandai, meskipun daya membunuhnya kecil. Karena itu penegakan disiplin dan hukum perlu lebih dipertegas.

Sebagai koordinator penegakan disiplin dan hukum, Mahfud berharap tidak sampai pada tahap menerapkan sanksi pidana, walaupun hukum materiilnya sudah tersedia, sebagaimana telah dimaklumatkan oleh Kapolri beberapa waktu lalu.

Karena itu, tahapan awal yang dilakukan adalah sosialisasi seperti pemakaian masker, cuci tangan dan pengaturan kerumunan massa seperti di mal atau pasar. Masing-masing daerah sudah membuat aturan sesuai kearifan lokal masing-masing.

Jika terjadi pelanggaran, diupayakan tindakan persuasif atau meningkat ke administratif. Jerat pidana baru diterapkan kalau mereka melawan aparat yang sedang menjalankan tugas. “Aturan hukumnya ada di KUHP maupun perundangan lain seperti UU Kesehatan dan UU Karantina Wilayah, dan sebagainya.” Urai Mahfud.

Mahfud MD juga mengapresiasi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, yang akan mengedepankan tindakan persuasif. Pendekatan untuk masyarakat Yogyakarta tentu beda dengan provinsi lain, karena beda kultur dan adat. “Paling bagus memang pendekatan persuasif, dan atas kesadaran masyarakat mendisiplinkan diri,” kata Mahfud.

Sebagai koordinator, dalam waktu dekat Mahfud segera mengumpulkan menteri terkait dan para kepala daerah untuk membicarakan tahapan-tahapan penerapan disiplin dan penegakan hukum tersebut, sesuai Inpres No. 6 Tahun 2020. Penerapannya akan disesuaikan dengan tingkatan zona daerah. Zona merah tidak akan sama penanganannya dengan zona hijau atau kuning.

Terkait adanya kritik pelibatan TNI dan Polri dalam penanganan covid-19, menurut Mahfud tidak ada masalah, karena ini merupakan tugas kemanusiaan, bukan penanganan kejahatan terorisme atau tindak pidana lain. “Penanganan covid merupakan tugas bersama satu kesatuan, dan tidak membedakan sipil atau militer,” ujar Mahfud.

Selama ini TNI dan Polri juga sudah dilibatkan dalam penyaluran bantuan, juga pengawasan agar bantuan tersebut sampai pada sasaran. Bahkan Polri ikut membantu sampai penanganan pemakaman jenazah.(*)

Sumber berita dan foto (*/Kemenko Polhukam)
Editor (+rony banase)

Lewati 5 Jenis Seleksi, 12 Nama Calon Anggota Kompolnas Diserahkan ke Presiden

161 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menko Polhukam, Mahfud MD akan menyerahkan 12 nama calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ke Presiden. Dua belas calon tersebut, terdiri dari unsur kepolisian dan tokoh masyarakat. Menurut Mahfdu MD, Kompolnas ini bisa membantu pemerintah dalam mempercepat dan memperbaiki kinerja kepolisian.

“Mereka ini sudah melalui 5 jenis seleksi, administrasi, tertulis, assesment, kesehatan, wawancara, sehingga nanti diharapkan bisa membantu Presiden melalui Menko Polhukam untuk mempercepat dan memperbaiki lagi kinerja kepolisian,” ujar menko ujar menko Polhukam di Kantor Menko Polhukam, pada Jumat, 17 Juli 2020.

Mahfud menambahkan, pergantian komisioner Kompolnas seharusnya sudah dilakukan pergantian sejak Mei lalu, namun tertunda karena Covid-19. “Tapi karena ada pandemi jadi agak ditunda sedikit, meskipun sebenarnya sudah disiapkan jauh sebelum pandemi, bahkan anggota Kompolnas yang lama juga sudah menghadap Presiden untuk memberikan laporan akhir tugas,” tambah Mahfud.

Calon anggota Kompolnas yang berasal dari unsur Kepolisian adalah Benny Mamoto, Eko Hadi Sutedjo, Pudji Hartanto Iskandar, Supardi Hamid, Albertus Wahyurudhanto, Arief Wicaksono Sudi Utomo. Sementara calon dari unsur masyarakat yaitu, Sri Nurherawati, Yosep Adi Prasetyo, Yusuf, Junaedi Saibih, Muhammad Dawam dan Poengky Indarti.

Menko Polhukam mengatakan pemilihan calon anggota Kompolnas dilakukan dengan sungguh-sungguh, karena sebelumnya telah membentuk tim seleksi. “Tim seleksi ini orang-orang yang kredibel semua, kami percaya mereka menyeleksi dengan baik dan obyektif,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD.

Tim penyeleksi tersebut, diketuai oleh Suparman Marzuki, Komjen Pol. Moechgiyarto (Wakil Ketua), Titik Haryati (Anggota), Irjen Pol. Drs. Carlo Tewu (Anggota), Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej (anggota), Prof. Dr. Muhammad Mustofa (Anggota), Prof. Dr. Drs. Khasan Effendy (Anggota), Irjen Pol Purn Drs. Ronny Lihawa, Irjen Pol (P) Drs. Ansyaad Mbai (Anggota)

Dari dua belas nama calon Kompolnas yang diajukan ke Presiden, nantinya akan dipilih tiga orang dari unsur Kepolisian dan 3 orang dari tokoh masyarakat sebagai Anggota Komisi Kepolisian Nasional periode 2020—2024.(*)

Sumber berita dan foto (*/Kemenko Polhukam)
Editor (+rony banase)

Tim Pemburu Koruptor Segera Terbentuk, Mahfud MD: Cantelannya ke Inpres

196 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Proses pengaktifan tim pemburu koruptor terus berlanjut. Hal ini ditegaskan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi sejumlah pertanyaan tentang tindak lanjut wacana akan diaktifkannya kembali tim pemburu koruptor tersebut.

“Cantelannya itu adalah Inpres, maka sekarang Inpres tentang tim pemburu aset, pemburu tersangka, terpidana koruptor dan tindak pidana lain, sudah ada ditangan Kemenko Polhukam, sehingga secepatnya nanti akan segera dibentuk tim itu,” tegas Mahfud MD pada Selasa, 14 Juli 2020.

Mahfud MD menegaskan tetap akan menampung semua masukan dari masyarakat, “Karena ini memang perlu kerja bareng tidak boleh saling berebutan tidak boleh saling sabot, tetapi berprestasi pada posisi tugas masing-masing lembaga atau aparat yang oleh undang-undang ditugaskan untuk melakukan itu,” tambah Mahfud MD.

Mahfud menambahkan, tim pemburu koruptor nantinya akan melibatkan Kejaksaan Agung, Mabes Polri, Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian Dalam Negeri dan kementerian teknis lain yang terkait.

Menjawab adanya kekhawatiran akan tumpang tindih dengan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahfud MD menegaskan akan dikoordinasikan dengan baik.

“KPK adalah lembaga tersendiri, yang diburu oleh KPK tentu nanti dikoordinasikan tersendiri, karena bagaimanapun KPK itu adalah lembaga khusus dibidang korupsi yang mungkin sudah memiliki langkah sendiri. Akan kami kordinasikan,” pungkas Menko Polhukam Mahfud MD.(*)

Sumber berita dan foto (*/Kemenko Polhukam)
Editor (+rony banase)

Marak Aksi Massa Tolak RUU HIP, Mahfud MD: Silakan Demo Tapi Jangan Merusak

194 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pemerintah sudah menyatakan sikap menolak dan menunda pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP), tapi aksi massa masih terus bergulir.

Menanggapi hal tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD dengan tegas menyatakan tidak akan menghalangi aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat. “Jika mau demo tidak apa-apa itu menunjukkan demokrasi tumbuh, kita tidak akan menghalangi demo. Demo silakan asal jangan destruktif dan ikuti protokol kesehatan,” ujar Menko Polhukam saat ditemui di kediamannya, pada Senin, 6 Juli 2020.

Mantan Ketua MK ini juga meminta DPR kembali mempertimbangkan dan meminta masukan dari masyarakat. Ia pun kembali menegaskan bahwa terkait HIP, sikap pemerintah sudah final bahwa menolak segala tafsir tentang Pancasila dalam RUU tersebut.

Terkait adanya usulan untuk dijadikan rancangan undang-undang Pembinaan Ideologi Pancasila, Mahfud MD menjelaskan akan membicarakannya lebih lanjut.

“Ada atau tidak ada undang-undang kan sudah ada BPIP. Nah kalo sekarang mau ditingkatkan menjadi undang-undang silakan saja. Karena tidak ada yang secara prinsip menentang Ideologi Pancasila. Itu hanya organisasi yang wajib menyosialisasikan dan membumikan Pancasila di dalam kehidupan bernegara, bukan dengan tafsir baru,” tambah Mahfud MD.(*)

Sumber berita dan foto (*/Kemenko Polhukam)
Editor (+rony banase)

Mahfud MD : Korupsi Bukan Jati Diri Bangsa Indonesia

164 Views

Yogyakarta, Garda Indonesia | Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa budaya merupakan produk akal budi (hasil daya cipta, rasa, dan karsa) manusia yang baik sehingga tidak mungkin korupsi dianggap sebagai budaya Indonesia. Demikian disampaikan dalam Sarasehan Online bertema Kembali Pancasila Jati Diri Bangsa, yang diselenggarakan oleh Dewan Guru Besar UGM pada Jumat, 3 Juli 2020.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/07/02/mahfud-md-perintah-jaksa-agung-tangkap-joko-tjandra/

Mahfud yang juga Guru Besar Hukum Tata Negara ini memaparkan, “Selama ini kita mengklaim bahwa budaya Indonesia adalah budaya adiluhung, budaya yang hebat dan berperadaban tinggi. Maka, itu korupsi tidak bisa disebut budaya melainkan harus dipandang sebagai kejahatan yang jika berkembang di dalam masyarakat harus diluruskan melalui politik kebudayaan dan politik hukum.”

Sarasehan online ini dihadiri para Guru Besar Universitas Gadjah Mada, hadir pula sebagai pembicara, AM Hendroproyono selaku Ketua Dewan Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer, dan Agus Widjojo, selaku Gubernur Lemhanas.

Dalam kesempatan ini, Mahfud menyimpulkan, bahwa kebiasaan yang buruk seperti perilaku koruptif tidak boleh dianggap sebagai budaya sebab kalau ia dianggap budaya maka berarti kita tunduk dan pasrah alias bersikap fatalistik terhadap kenyataan. Padahal kebudayaan itu bersifat dinamis, bisa diarahkan atau direvitalisasi melalui politik kebudayaan.

“Kita bisa mencatat, ketika dunia politik didominasi oleh para negarawan dan politisi yang bersih maka negara kita relatif bersih dari korupsi. Ketika perekrutan politik berhasil menjaring orang-orang yang bersih dan tegas, maka korupsi bisa diminimalisir, seperti yang terjadi pada awal-awal kemerdekaan sampai akhir 1950-an dan pada periode-periode lain saat institusi-institusi negara dikendalikan dengan politik bersih.” Jelas Mahfud. (*)

Sumber berita dan foto (*/Kemenko Polhukam)
Editor (+rony banase)

Mahfud MD Perintah Jaksa Agung Tangkap Joko Tjandra

224 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Menko Polhukam Mahfud MD memerintahkan Jaksa Agung untuk segera menangkap narapidana dan buronan kelas kakap, Joko S. Tjandra. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud di Bandara Soekarno Hatta, pada Kamis, 2 Juli 2020; beberapa saat sebelum terbang ke Medan untuk kunjungan kerja terkait Covid-19 dan persiapan pilkada serentak.

Menko Polhukam mengatakan ia sudah bicara dengan Jaksa Agung melalui sambungan telepon. “Saya tadi sudah bicara dengan Jaksa Agung supaya segera menangkap buronan Joko Tjandra. Ini adalah buronan yang masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh sebab itu Kejaksaan Agung maupun Kepolisian harus segera menangkapnya. Tidak ada alasan bagi orang yang DPO meskipun dia mau minta PK lalu dibiarkan berkeliaran,” tegasnya.

Menko melanjutkan, menurut undang-undang orang yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) harus hadir dalam pengadilan. Jika tidak, maka Peninjauan Kembali tidak bisa dilakukan. “Oleh sebab itu ketika hadir di Pengadilan, saya minta Polisi dan Kejaksaan untuk menangkapnya dan segera dijebloskan ke penjara sesuai dengan putusan pengadilan yang telah inkrah (berkekuatan hukum tetap) Jadi tidak ada penundaan hukuman bagi orang yang sudah minta PK. Itu saja demi kepastian hukum dan perang melawan korupsi,” tegasnya lagi.

Joko Tjandra yang menjadi buron kasus cessie Bank Bali sejak tahun 2019 diketahui masuk ke Indonesia dan sempat mendaftarkan peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Joko masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi oleh pihak imigrasi sehingga bisa melenggang bebas di dalam negeri. (*)

Sumber berita dan foto (*/Kemenko Polhukam)
Editor (+rony banase)

Menko Polhukam: Anggaran Pilkada Belum Cair, Hanya Miskomunikasi

83 Views

Surabaya, Garda Indonesia | Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi informasi yang menyebutkan bahwa anggaran Pilkada Serentak belum cair sehingga KPU membuka peluang untuk menunda Pilkada.

“Itu hanya miskomunikasi. Yang benar, Menteri Keuangan sudah mencairkan kepada KPU Pusat tetapi ketua KPU Pusat belum dapat info dari sekjennya. Dan Sekretariat Jenderal belum mentransfer ke daerah karena daerah-daerah tersebut belum menyerahkan perincian kebutuhan,” ujar Mahfud MD sebelum menghadiri rapat koordinasi persiapan pilkada serentak di Jawa Timur yang berlangsung di Surabaya, pada Jumat, 26 Juni 2020.

“Yang sudah menyerahkan perincian telah ditransfer. KPU Jawa Timur, misalnya, anggarannya sudah cair sejak Senin lima hari yang lalu,” ungkap Mahfud.

“Jadi, kalau KPU Pusat ingin agar dananya ditransfer ke KPU daerah, ya KPU daerahnya supaya segera mengajukan perincian kebutuhannya secara resmi agar tak menyalahi UU. Karena itu, tidak ada alasan untuk menunda tahapan pilkada serentak, karena yang dari Menteri Keuangan dananya sudah cair sesuai dengan tahapan permintaannya,” terang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Menanggapi perkembangan persiapan Pilkada Serentak termasuk dari sisi anggaran untuk berbagai tahapannya, Ketua KPU Jawa Timur mengatakan pihaknya sudah siap menggelar Pilkada Serentak.

“Insyaallah kita semua sangat siap untuk melaksanakan pilkada serentak” ujar Choirul Anam, Ketua KPU Jawa Timur, di hadapan Menko Polhukam, Mendagri, dan para kepala daerah se Jawa Timur pada acara rapat koordinasi persiapan Pilkada Serentak. (*)

Sumber berita dan foto (*/Humas Kemenko Polhukam)
Editor (+rony banase)

Suguh Menko Polhukam dan Mendagri, Mgr. Domi Saku : Kita adalah Saudara

123 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Saat bersua dengan Menko Polhukam RI, Prof. Mahfud MD dan Mendagri, Prof. Tito Karnavian dalam kunjungan kerjanya ke Perbatasan Motaain Timor Leste; ada nuansa persaudaraan dan keberagaman yang menjadi ciri khas Indonesia, dirasakan oleh Uskup Atambua, Mgr. Dominikus Saku, Pr.

Kunjungan Menko Polhukam dan Mendagri ke Istana Uskup Atambua; bagai setitik embun yang menyegarkan euforia persaudaraan di antara sesama anak bangsa. “Saya sangat bergembira untuk suasana istimewa di hari ini,” ucap Uskup Atambua, Mgr. Dominikus Saku, Pr. di Istana Keuskupan Atambua Leliang, Nenuk Belu, pada Kamis, 18 Juni 2020.

Mgr. Domi mengaku, kagum dan bangga bisa bertatap muka langsung dengan orang-orang hebat yang ada di republik ini. “Saya bahagia karena kita bisa bertatap muka langsung dengan orang-orang hebat yang punya komitmen persaudaraan yang kuat untuk membangun Indonesia di tengah keberbagaian ini,” kata Uskup Domi.

Meski di tengah pandemi Covid-19, namun kekuatan persaudaraan di antara anak bangsa terus terjaga dan ini menjadi kekuatan untuk Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila. “Ini menjadi kekuatan utama saat kita ada dalam pergumulan bangsa ini menghadapi pandemi Covid-19 tapi juga menjadi kekuatan di negara Pancasila ini. Ini kekayaan yang harus dirawat dan diwarisi terus. Siapa pun dan apa pun kita; kita adalah saudara yang harus saling mengasihi di Indonesia ini,” ucap Mgr. Domi Saku.

Lalu apa tanggapan Menko Polhukam, Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian ? “Mari kita tetap jaga dan rawat kebinekaan yang indah ini untuk terus bekerja keras membangun Indonesia yang maju dan sejahtera,” tandas Menko Polhukam, Mahfud MD.

“Saya sangat senang dan bersyukur bisa berjumpa dengan para rohaniwan terkhususnya YM Uskup Atambua; ini merupakan kenangan indah saat masih mengenyam pendidikan Katolik beberapa waktu lalu. Ada banyak hal yang saya dapat menyangkut pengembangan karakter sebagai anak bangsa di tengah perbedaan kita,” tegas Mendagri, Tito Karnavian.

Kunjungan yang berlangsung selama kurang lebih 30 menit itu mendapat antusiasme dan apresiasi tinggi penuh keakraban dari YM. Uskup Atambua, para pastor, Biarawan dan Biarawati yang ada di Istana Keuskupan Atambua. Saat diterima Uskup Domi Saku, rombongan Menko Polhukam diterima dengan penuh kehangatan senyuman dan disuguhi minuman air kelapa muda segar. Nampak Menko Polhukam dan Mendagri beserta seluruh rombongan tersenyum bangga; karena baru pertama kalinya hadir di Istana Keuskupan Atambua dan menikmati suguhan kelapa muda yang disajikan oleh para biarawan dan biarawati tersebut.

Ikut dalam rombongan Menko Polhukam; Wakil Gubernur NTT, Drs. Josef A. Nae Soi, MM, Kapolda NTT, Irjen Pol. Drs. H. Hamadin, Danrem 161 Wirasakti, Brigjen TNI, Syaiful Rahman, S. Sos, Kabinda, Brigjen TNI Adrianus Suryo Agung Nugroho, S. Sos, M. Tr, Bupati Belu, Willi Lay, Wakil Bupati Belu, Drs. Ose Luan serta tamu undangan lainnya. (*/rb)

Sumber berita dan foto (*/Frans Tiran, S.Si/Kasubag Pelmas dan Hubungan Kelembagaan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT)