Arsip Tag: padma indonesia

PADMA Indonesia Layangkan Hak Koreksi dan Hak Jawab ke Redaksi Vox NTT

609 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (PADMA Indonesia) melalui surat bernomor : 51/P1-ADV/ IX/ 2020 tertanggal Jakarta, 09 September 2020, melayangkan Hak Koreksi dan Hak Jawab kepada Redaksi Vox NTT.

Surat yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Hukum  PADMA Indonesia, Paulus G. Kune, S.H. tersebut, ditembuskan kepada Dewan Pers RI, Komnas HAM RI, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kapolda NTT di Kupang, Kapolres Ngada di Bajawa, Pers,.dan arsip; sementara perihal surat tentang Hak Koreksi dan Hak Jawab Atas Pemberitaan Vox NTT, Tanggal 01/09/2020 dengan JuduI: “Setelah Penjarakan Ayahnya, Kini Pemilik Toko Aneka Jaya Bajawa Polisikan Yohanes Lusi.”

Adapun isi surat dari PADMA Indonesia menegaskan bahwa Lembaga Hukum dan HAM PADMA Indonesia (Pelayanan Advokasi Untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) yang beralamat di Gedung Perkantoran Selmis, Jl. Asem Baris Raya No. 52 Blok Il No. 10 Lt. 2 Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan 12830 bertindak untuk dan atas nama Klien, Eufrasia Sito Lay terkait Pemberitaan Vox NTT tanggal 01 September 2020, dengan judul:” Setelah Penjarakan Ayahnya, Kini Pemilik Toko Aneka Jaya Bajawa Polisikan Yohanes Lusi”, hendak menyampaikan Tanggapan kepada Redaksi Vox NTT sebagai berikut:

  1. Bahwa judul pemberitaan Vox NTT tanggal 01 September 2020 tersebut, melalui penulis Patrick Romeo Djawa dan Editor Yohanes, telah membentuk dan menggiring opini publik untuk percaya, Pertama, kasus tersebut merupakan peristiwa yang saling terkait dan adanya kelanjutan perisitiwa sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari kata “Setelah..Kini..” dalam judul tersebut. Faktanya: 2 kasus tersebut tidak ada kaitan satu sama lain. Kedua, Terungkap Terlapor kasus penyuapan atas nama Nikolaus Sedhu sedangkan Laporan polisi oleh Ibu Eufrasia S. Lay merupakan kasus pencemaran nama baik, kabar bohong dan pemfitnahan di medsos, dengan Terlapor akun Fb Juand Fernando Mmc. Sehingga apa yang diberitakan oleh Penulis Patrick Romeo Djawa dan Editor Yohanes terlalu dini dan terlalu dipaksakan untuk menyimpulkan sebuah opini dalam bentuk judul pemberitaan Vox NTT tanggal 01 September 2020 tersebut.
  2. Bahwa salah satu alinea judul pemberitaan Vox NTT tanggal 01 September 2020, tertera: Persoalan antara keuarga( maksudnya keluarga) Nikolaus dengan Toko Aneka Jaya tak sampai di situ. Dua tahun setelah kematiannya, muncul masalah baru, kali ini Toko Aneka Jaya mempolisikan Yohanes Lusi”.  Penulis, Patrick Romeo Djawa dan Editor Yohanes dari Vox NTT kembali membentuk opini publik diantaranya: Pertama, persoalan tersebut sebagai sebuah rangkaian perstiwa yang saling terkait dan adanya kelanjutan peristiwa. Hal ini ditunjukkan dengan kata-kata:” Persoalan antara keluarga… tak sampai di situ.. dua tahun setelah kematiannya, mucul masalah baru, kali ini.. ” Kedua, Penulis dan Editor menaikkan persoalan tersebut bukan persoalan orang perorangan, melainkan sebagai persoalan keluarga Nikolaus Sedhu dengan Toko Aneka Jaya. Hal itu dapat dilihat dari kata- kata: ” Persoalan antara keluarga Nikolaus dengan Toko Aneka Jaya Faktanya adalah kasus penyuapan yang melibatkan Nikolaus secara pribadi dan kasus pencemaran nama baik yang melibatkan akun Fb Juand Femando Mmc. Sehingga alinea tersebut menimbulkan sebuah kesan terlalu tendensius dan jauh dari peranan seorang wartawan/jurnalis, yang mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar (Pasal 6 butir c,UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers).
  3. Bahwa alinea : “Selain Yohanes, Toko Aneka Jaya juga melaporkan tiga pemilik akun Facebook lainnya karena berlaku rasis dan fitnah melalui tulisan di kolom komentar. Mereka dipolisikan setelah mengabaikan waktu empat hari untuk klarifikasi langsung dan menempuh jalur damai dengannya”.  Penulis Patrick Romeo Djawa dan Editor Yohanes memberitakan selain Yohanes, Toko Aneka Jaya melaporkan tiga pemilik akun facebook lainnya. Faktanya: Toko Aneka Jaya sebagai perusahaan dagang/manajemen tidak pernah melaporkan Yohanes dan tiga pemilik akun facebook.Yang benar adalah Ibu Eufrasia S.Lay melaporkan akun Fb. Juand Fernando Mmc,dkk.karena Ibu Eufrasia S.Lay tidak mengetahui pemilik akun Facebook tersebut.

Berkenaan dengan hal —hal di atas, maka PADMA Indonesia menegaskan pemberitaan Vox NTT tanggal 01 September 2020, dengan judul “Setelah Penjarakan Ayahnya, Kini Pemilik Toko Aneka Jaya Bajawa Polisikan Yohanes Lusi” bertentangan dengan Undang — undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khusus Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik, yang mana pasal 1, menyatakan: Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Oleh karena itu, Lembaga Hukum dan HAM PADMA Indonesia menyatakan kepada Redaksi Vox NTT, sebagai berikut:

Pertama, Segera mengoreksi judul pemberitaan Vox NTT tanggal 01 September 2020 karena pemberitaan tersebut telah merugikan nama baik baik pribadi, keluarga dan usaha Toko Aneka Jaya;

Kedua, Segera meminta maaf secara terbuka kepada klien, Eufrasi S. Lay dan keluarga.

Penulis dan editor (+rony banase)
Foto utama (*istimewa)

Padma Indonesia : Bupati Sabu Raijua Jangan Salah Guna Kekuasaan

586 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Bupati Sabu Raijua telah melantik Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Sabu Raijua Salmon D Pellokilla (*-), yang mana seharusnya melantik Piter Mara Rohi (*/) yang direkomendasikan DPRD Sabu Raijua atas dasar Surat Nomor : 170/83/DPRD-SR/2019 tanggal 10 Oktober 2019 perihal Rekomendasi atas tanggapan Surat Bupati Sabu Raijua Nomor : 800/699/BKDPP-SK/IX/2019 tanggal 21 September 2019 perihal Konsultasi dan Permintaan Pendapat Pimpinan DPRD.

Dalam surat Bupati tersebut, sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan seleksi Jabatan Tinggi Pratama lingkup Pemkab Sabu Raijua, dan khusus untuk Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan memimpin Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan DPRD) Sabu Raijua diajukan 3 (tiga) nama yaitu :

  1. Markus Lodo, S.Sos. (Pembina Tk I/IVa) Jabatan Sekretaris BKDPP Kab Sabu Raijua;
  2. Pither Mera Rohi, S.E., (Pembina Tk I/IVb) Jabatan Kabag Keuangan pada Sekretariat DPRD Kab Sabu Raijua (*/yang bersangkutan direkomendasi Pimpinan DPRD sebagai Sekwan DPRD Sabu Raijua);
  3. Salmon Daniel Pellokilla, SP.(Pembina Tk I/IVb) Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten Sabu Raijua (*- dilantik oleh Bupati Sabu Raijua sebagai Sekwan).

Maka, Direktur Padma Indonesia (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia), Gabriel Goa dalam pernyataan sikap yang diterima oleh media ini pada Selasa, 7 April 2020 pukul 21.12 WITA menyampaikan fakta ini menunjukkan bahwa Bupati Sarai mengabaikan rekomendasi DPRD Kabupaten Sabu Raijua.

Selain itu, beber Gabriel Goa, terdapat surat dari Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 170/1835/OTDA tanggal 1 April 2020 perihal tanggapan Permohonan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris DPRD Sabu Raijua agar Bupati melantik Sekwan sebagaimana yang direkomendasikan oleh DPRD Sabu Raijua, namun Bupati Sabu Raijua tidak peduli.

Hal ini, tegas Direktur Padma Indonesia, memperlihatkan arogansi kekuasaan dan dapat menimbulkan konflik kepentingan yang berdampak pada pelayanan publik rakyat Sabu Raijua ! Oleh karena itu, Padma Indonesia terpanggil untuk menyelamatkan kepentingan rakyat kecil Sabu Raijua.

Dengan demikian, imbuh Gabriel Goa, Kami dari Lembaga Hukum dan Ham Padma Indonesia (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) menyatakan sikap sebagai berikut:

Pertama, mendesak Bupati Sabu Raijua untuk menghormati Rekomendasi DPRD Sabu Raijua dan Mendagri up Dirjen Otonomi Daerah agar melantik Sekwan yang direkomendasikan DPRD Kabupaten Sabu Raijua atas nama Piter Mara Rohi !;

Kedua, Mendesak Mendagri dan Gubernur NTT untuk mengingatkan Bupati Sabu Raijua agar jangan menyalahgunakan kekuasaan!;

Ketiga, Mendesak Ombudsman RI dan KPK RI untuk mengawasi khusus Bupati Sabu Raijua!.

Penulis dan editor (+rony banase)

Padma Maluku Minta Pemerintah Siapkan Tenaga Kerja di Blok Migas Masela

228 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Perwakilan Pelayanan Advokasi Untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (Padma – Indonesia) Provinsi Maluku meminta pemerintah pusat untuk menyiapkan tenaga kerja yang bisa dipakai pada saat blok migas Masela dan Blok Moa Selatan beroperasi.

“Sebagai anak daerah Maluku, kami tegaskan hal itu agar pemerintah tidak hanya membangun wacana soal Migas, tetapi lupa seperti apa skema persiapan tenaga kerja yang akan di pakai nanti”, begitu kata Freni Lutruntuhluy, S.Pd saat mendapat mandat sebagai Kepala Perwakilan Padma Indonesia Provinsi Maluku di Jakarta, pada Selasa, 4 Maret 2020.

Dirinya menjelaskan, sebagai putra yang berasal dari Kabupaten Maluku Barat Daya, dirinya belum melihat ada tanda-tanda persiapan yang dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah, sementara pekerja lain di luar Maluku justru lagi mencari kesempatan untuk masuk dan bekerja pada proyek tersebut.

“Kami sudah sampaikan itu ke Kemenaker soal bagaimana langkah menyiapkan tenaga kerja baik untuk kelas manajemen maupun tenaga kerja lapangan. Kami juga sampaikan kalau bisa ada politeknik tenaga kerja Kemenaker di Maluku khususnya di MBD dan MTB sebagai daerah penghasil,” tegasnya.

Ia juga menyinggung jika pemerintah merasa secara formal sulit membangun Politeknik, hal lain yang bisa dilakukan misalkan dengan membangun Balai Latihan Kerja bertaraf internasional di sana, atau membuka kelas Vokasi di salah satu perguruan tinggi terdekat untuk menyiapkan anak-anak daerah yang tidak bergelar tetapi mampu dalam skil untuk proyek besar itu.

“Proyek Migas itu ketika beroperasi, semua sektor akan bergerak dengan sendirinya, dan itu membuka banyak lapangan kerja. Sebab itu, yang kami usulkan ini tidak sekadar mereka diperkerjakan pada proyek, tetapi juga sektor lain yang menunjang proses eksplorasi, katakan saja kelas vokasi bisa untuk sektor pertanian perkebunan, peternakan, perikanan pariwisata dan lainnya. Semua ini akan terkoneksi secara langsung ketika Migas Masela akan begerak,” ungkap alumni Universitas Kristen Artha Wacana Kupang itu.

Ditambahkan, pulau-pulau yang dekat dengan Blok Masela sebagai penyangga aktivitas Migas mestinya disiapkan oleh pemerintah, misalkan saja soal tanah yang memungkinkan untuk dipakai untuk aktivitas Migas Masela.

“Kebijakan pemerintahan Jokowi itu sudah sangat jelas bahwasanya akan lebih banyak aktivitas di darat, karena itu daerah harus bisa menyiapkan diri, dan pemerintah pusat menyiapkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Jika pemerintah tidak memperhatikan hal ini maka potensi konflik di rakyat justru semakin besar,” tandas Freni. (*)

Sumber berita (*/Kompak Provinsi Maluku)
Editor (+rony banase) Foto oleh katadata.id

Bupati Malaka Lecehkan Profesi Wartawan, PADMA : Itu Ancaman Kemerdekaan Pers

535 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Direktur Lembaga Hukum dan HAM PADMA Indonesia (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia), Gabriel Goa menyebut kekerasan atau pelecehan terhadap jurnalis seringkali terjadi akibat rasa tidak suka atas pemberitaan media dengan alasan yang beragam.

Pernyataan Direktur Lembaga Hukum dan HAM PADMA Indonesia (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia), Gabriel Goa disampaikannya saat diminta menanggapi pernyataan Bupati Malaka dr, Stefanus Bria Seran, kepada wartawan pada acara konferensi pers di kantor DPC PDI Perjuangan Malaka, diduga jelas mengancam atas kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers yang dilindungi undang-undang.

Gabriel menjelaskan di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dimungkinkan adanya sanksi atas tindakan pelecehan terhadap profesi wartawan tersebut, jelas Direktur Padma Indonesia dalam rilisnya kepada Garda Indonesia.

Ia mengatakan, wartawan atau jurnalis adalah komponen penting demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), sehingga keberadaannya harus dihormati oleh semua pihak. Menurut dia, harus diakui bahwa kekerasan terhadap jurnalis seringkali terjadi akibat rasa tidak suka atas pemberitaan media dengan alasan yang beragam, namun menghalangi-halangi aktivitas jurnalisme jelas-jelas mengancam pilar demokrasi.

“Penghinaan terhadap wartawan atau penghalangan terhadap jurnalis juga menghalangi publik untuk menerima informasi yang utuh terhadap situasi atau suatu peristiwa,” ujar Gabriel.

Ia menegaskan semua pihak harus menghargai dan menghormati pemberitaan media sebagai bagian dari iklim demokratis, karena jika tidak setuju dengan konten atau materi pemberitaan, setiap orang diberikan hak untuk membantah atau meluruskannya dengan prosedur yang telah disediakan.

“Seperti menggunakan hak jawab, meminta koreksi, hingga melalui Dewan Pers atau Komisi Penyiaran Indonesia. Prosedur ini yang seharusnya digunakan oleh setiap pihak untuk menyampaikan keluhan atas apa yang diberitakan oleh media massa dan tidak memilih cara penyelesaian sendiri, apalagi dengan kekerasan,” tegasnya.

Karena itu, menurut Gabriel, dalam situasi demikian daerah atau negara melalui perangkat penegakan hukum harus memastikan setiap awak media di lapangan dapat bekerja secara aman, tanpa ada kekerasan dari pihak mana pun sebagai bagian dari hak yang dijamin melalui konstitusi dan undang-undang.

Sebelumnya, terjadi pelecehan/penghinaan terhadap beberapa wartawan yang bertugas di Kabupaten Malaka. Seperti halnya Bupati Malaka, yang diduga telah melakukan pelecehan terhadap profesi wartawan. Bupati Malaka menyebutkan wartawan yang hanya menulis berita negatif adalah wartawan sakit jiwa.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bupati Malaka dr. Stefanus Bria Seran, M.PH ketika melakukan konferensi pers usai mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati pada Pilkada 2020 di Kantor DPC PDI Perjuangan Malaka pada Jumat, 20 September 2019.

Menurut Seldi Berek Wartawan Sergap.id yang bertugas di Kabupaten Malaka mengatakan, wartawan tidak pernah menulis berita negatif, wartawan hanya melaksanakan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan sesuai fakta dan data. Menurutnya dalam dunia jurnalistik, yang ada hanya penyampaian informasi publik sesuai kaidah-kaidah jurnalistik.

“Sebagai pekerja pers, pernyataan Bupati Malaka ini sudah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 2009, apalagi Bupati membuat pernyataan di depan publik bahwa wartawan yang sering atau membuat berita negatif itu wartawan sakit jiwa,” kutip Seldy Berek.

“Dalam konferensi pers, Bupati mengatakan, ada wartawan yang melihat dan menulis dari posisi negatif-negatif saja, tidak pernah melihat dari sisi positif, itu tidak fair dan itu sakit jiwa, orang seperti begitu orang sakit jiwa, hanya melihat dari sisi negatif saja. Orang seperti itu orang sakit jiwa, lihat jalan yang sedikit terbongkar ribut, kenapa tidak lihat jalan yang lain, itu pikiran sempit, mengapa tidak melihat jalan yang lain, seperti jalan Halilulik-Kupang. Didunia ini tidak ada yang sempurna, kenapa tiap hari harus melihat hal-hal yang negatif saja, memangnya kau sempurna sekali,”ungkap Seldy Berek mengulangi pernyataan Bupati Malaka.

Terkait pernyataan Bupati Malaka, Seldy Berek Wartawan yang bertugas di Kabupaten Malaka ini, akan mendalami pernyataan Bupati Malaka dan akan segera melaporkan ke pihak kepolisian.

“Ini ada unsur pelecehan terhadap pers, apalagi Bupati sebut wartawan yang tulis berita negatif adalah wartawan yang sakit jiwa. Kita akan dalami pernyataan bupati dan laporkan ke Polres Belu atau Polda NTT, sehingga para pejabat publik bisa lebih menghargai para pekerja pers, ia berharap kasus ini dapat memberi efek jera bagi pelaku atau para pejabat publik,” ,” ucap Seldi.

Seldy menilai, pernyataan Bupati Malaka tidak hanya menyinggung/melecehkan reporter media cetak, online dan televisi yang sedang meliput atau bertugas di Kabupaten Malaka, akan tetapi menyebut Wartawan secara umum, artinya wartawan seluruh Indonesia ‘sakit jiwa’. (*)

Sumber berita (*/Gabriel Goa–Direktur Lembaga Hukum dan HAM PADMA Indonesia, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia)

Editor (+rony banase)

Sikap KOMPAK Indonesia Terkait Kasus NTT Fair & Monumen Pancasila

239 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Dilansir dari citra-news.com, Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kajati NTT), Febrie Ardiansyah, melalui Kepala Seksi Penyidikan (Kasi Dik), Wijaya mengatakan, telah ditetapkan 6 (enam) orang sebagai tersangka pada Senin,10 Juni 2019 atas kasus Dugaan Kasus Korupsi Pembangunan Gedung NTT Fair di Kupang

Masing-masing, sebut Wijaya berinisial YA, DT, HP, LL, BY dan FP.
Dari enam tersangka tersebut, DT merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan YA selaku Pengguna Anggaran (PA). Sedangkan HP dan LL sebagai Kontraktor dan BY dan FB sebagai Konsultan Pengawas.

Menyikapi perkembangan kasus tersebut, maka Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK Indonesia), Gabriel Goa melalui rilis yang disampaikan kepada Garda Indonesia (Sabtu, 15 Juni 2019) menyatakan sikap sebagai berikut:

Pertama, Menyatakan proficiat atas penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi terkait kasus korupsi proyek NTT Fair dan Monumen Pancasila!;

Kedua, Mendesak sekaligus mendukung dan mengawal ketat Kejati NTT untuk tidak hanya selesai penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi proyek NTT Fair dan Monumen Pancasila pada Pejabat Pembuat Komitmen, Pengawas Proyek dan Pengusaha karena diduga kuat juga menyeret Pejabat Tinggi Pimpinan mereka dan DPRD NTT; karena berdasar pengalaman pendampingan KOMPAK Indonesia dan KPK RI dalam menangani kasus korupsi bahwa Pejabat Pembuat Komitmen, Pengawas Proyek, Kadis dan Pengusaha selalu dijadikan korban dan sapi perahan!;

Ketiga, Mendesak KPK RI, Lembaga Agama dan Penggiat Anti Korupsi dan Pers untuk mengawal ketat penanganan perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi di NTT baik yang ditangani Kejaksaan maupun Kepolisian di Wilayah Hukum NTT agar tidak dipetieskan apalagi diesbatukan!.

Penulis dan editor (+rony banase)
Foto by voxntt.com

Padma Indonesia Imbau Calon PMI/TKI Gunakan Jalur Resmi

144 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Lembaga Padma Indonesia (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) menyatakan bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI)  asal NTT yang meninggal dunia di Malaysia mayoritas adalah mereka yang berangkat nekat sendiri atau diajak oleh teman dan/atau jaringan non prosedural ke Malaysia.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Padma Indonesia, Gabriel Goa melalui rilis yang disampaikan kepada media ini pada Minggu/17 Maret 2019 pukul 18.38 WITA

Sebelumnya, PMI atas nama Bertolomeus Ngaji asal Uwa, Palue, Flores, NTT meninggal karena sakit di Sarawak, Malaysia. Ini merupakan jenazah ke 29 periode Januari hingga 17 Maret 2019

Gabriel Goa menyampaikan fakta membuktikan bahwa PMI Non Prosedural alias ilegal asal NTT di Malaysia maupun negara lain akan mengalami kesulitan besar dalam mengakses hak mereka terkait pelayanan kesehatan, pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan, jaminan hukum, jaminan mendapatkan upah yang layak sesuai standar ILO dan jaminan pendidikan bagi anak-anak mereka serta hak-hak lainnya yang diatur dalam Konvensi ILO

Menyikapi kondisi tersebut, Padma Indonesia memberikan solusi dan menyatakan sikap sebagai berikut :

Pertama, Calon Pekerja Migran Indonesia asal NTT agar mengikuti jalur resmi yang sudah diatur dalam UU PPMI (Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) dan Pergub NTT agar mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja Luar Negeri dan mengurus resmi dokumen dan jaminan kerja melalui LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap) serta melalui embarkasi NTT;

Kedua, Mendesak Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTT agar sungguh-sungguh mengoptimalkan secara profesional LTSA yang sudah dibangun di Tambolaka untuk melayani CPMI asal Sumba; LTSA di Kupang untuk melayani CPMI asal Timor,Sabu Raijua, Rote Ndao dan Semau dan LTSA di Maumere untuk layani CPMI asal Flores, Palue, Solor, Adonara, Lembata dan Alor;

Ketiga, Mendesak Pemprov dan Pemkab/Pemkot se-NTT agar bekerjasama dengan pihak swasta profesional untuk membangun BLK Standar Internasional berdekatan dengan LTSA yakni di Tambolaka, Kupang dan Maumere!;

Keempat, Mendesak Pemprov dan Pemkab/Pemkot se-NTT untuk mengoptimalkan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Human Trafficking mulai di Provinsi, Kabupaten/Kota hingga ke desa-desa se-NTT;

Kelima, Pemprov dan Pemkab/Pemkot se-NTT bekerjasama dengan Lembaga Agama dan LSM yang bergerak dalam melayani PMI, mendata PMI Non Prosedural asal NTT di Luar Negeri, mempersiapkan CPMI yang mau bekerja di Luar Negeri dengan ketrampilan, bahasa asing sesuai negara yang dituju, pengenalan kultur dan hukum di negara yang dituju

Selain itu, Gabriel Goa mengharapkan agar para Calon PMI/TKI dipersiapkan menjadi Duta Pariwisata NTT, dapat mencegah Mafia Human Trafficking di NTT sehingga dapat mencapai Zero Trafficking.

Penulis dan editor (+rony banase)