Arsip Tag: Pariwisata NTT

Gubernur Viktor : “Nekamese Hall Harus Lahirkan Generasi Melek Pariwisata!”

80 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | “Saya sangat mengharapkan tempat ini mampu melahirkan generasi muda NTT, khususnya di kabupaten Kupang yang memahami tentang pariwisata. Apalagi saat ini sektor pariwisata menjadi penggerak utama pembangunan di NTT,” ujar Gubernur Nusa Tenggara, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL).

Harapan Gubernur NTT ini disampaikan saat meresmikan Nekamese Convention Hall di Desa Oemasi, Kecamatan Nekamesa, Kabupaten Kupang pada Sabtu 30 November 2019.

“Saat ini pengetahuan tentang pariwisata di NTT masih sangat rendah. Oleh karena itu, sebagai Gubernur saya sangat mengharapkan agar dari tempat ini mampu melahirkan generasi muda yang paham tentang pariwisata. Karena ketika berbicara tentang pariwisata, bukan saja tentang atraksi budaya atau alamnya, tetapi berbicara juga tentang semua aspek. Orang datang menggunakan apa, sarana transportasinya seperti apa, orang tinggal di mana, pelayanannya seperti apa, makan minumnya juga harus disiapkan dengan baik, rantai pasoknya harus jelas, harus juga ada pertunjukan, siapkan juga souvenir khas NTT agar mereka yang datang bisa membelinya. Kalau ini semua mampu disiapkan dengan baik, maka saya pastikan NTT mampu memberikan yang terbaik bagi setiap wisatawan yang datang di Nusa Tenggara Timur,” jelas Gubernur Viktor.

Gubernur NTT Viktor Laiskodat saat menandatangani prasasti peresmian Nekamese Convention Hall

Lanjut Gubernur, “Saya juga minta agar selain pelatihan tentang pertanian, peternakan, perkebunan dan pariwisata, tempat ini juga mampu membuat even untuk melatih mental anak – anak muda di kabupaten Kupang. Buatkan pertunjukan yang baik, ada nyanyian, fashion show dan juga tarian. Jika hal ini dilakukan terus menerus, maka dalam waktu yang tidak lama, tempat ini mampu melahirkan generasi muda hebat yang paham tentang pariwisata sesungguhnya.”

Khusus masalah infrastruktur jalan yang saat ini kualitasnya kurang baik, orang nomor satu di Nusa Tenggara Timur ini berjanji akan berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Kupang, agar ke depan dapat diperbaiki.

Sementara itu, Farry Francis selaku pemilik Nekamese Convention Hall, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih yang dalam atas kesediaan bapak Gubernur yang telah berkenan meresmikan tempat ini. “Tempat ini dibangun sepuluh tahun lalu, dengan tujuan untuk melatih anak – anak dari desa tentang pertanian, perikanan, dan juga pariwisata. Saat ini sudah masuk angkatan keenam. Kiranya dengan kehadiran Gubernur di tempat ini, mampu menjadi motivasi bagi anak binaan kami di tempat ini agar mereka lebih berusaha menjadi orang desa yang mampu membangun kembali desa mereka ketika sudah selesai melakukan pendidikan di tempat ini,” ujar Farry.

Turut hadir dalam kesempatan ini, Bupati Kabupaten Kupang, Walikota Kupang, Direktur Utama Bank NTT, Anggota DPD RI Abraham Paul Liyanto dan Hilda Manafe.(*)

Sumber berita (*/Sam Babys–Staf Biro Humas dan Protokol Setda NTT)
Editor (+rony banase)

Tolok Ukur Pariwisata NTT Lewat Urusan Toilet

172 Views

Oleh Karolus Ngambut

Memperingati Hari Toilet Sedunia pada 19 November tahun 2019

Saya menduga tidak banyak yang tahu bahwa tanggal 19 November adalah Hari Toilet Internasional (World Toilet Day) disingkat ‘WTD’. Toilet bagi banyak orang mungkin identik dengan jamban atau kakus, tapi sebenarnya toilet itu merupakan satu bangunan yang terdiri atas jamban, dan dilengkapi dengan tempat cuci tangan, namun dalam ulasan selanjutnya tulisan ini saya lebih banyak menggunakan toilet yang berarti jamban atau kakus.

Peringatan WTD telah dicanangkan oleh PBB pada tahun 2013 yang bertujuan untuk mengampanyekan, memotivasi dan menggerakkan masyarakat tentang pentingnya sanitasi. Mengapa kampanye toilet penting? Data dan fakta menunjukkan masih banyak masyarakat belum mepunyai akses yang layak terhadap urusan sanitasi atau toilet, meskipun pemerintah telah berhasil meningkatkan akses sanitasi yang layak di masyarakat dalam kurun waktu belakangan ini.

Akses sanitasi layak merupakan salah satu target pembangunan berkelanjutan (Sustainable development Goals / SDGs), juga menjadi target pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014—2019. RPJMN 2019 bahkan telah menetapkan target universal sanitasi dan buang air besar sembarangan sebesar nol persen pada tahun 2019. Target tersebut belum tercapai, buktinya data pada situs online STBM SMART, akses sanitasi layak baru di Indonesia baru mencapai 77,91%.

Badan Pusat Statistik merilis data nasional pada tahun 2018 yaitu sebanyak 69,27% rumah yang mempunyai akses sanitasi yang layak. BPS NTT juga merilis data akses sanitasi masyarakat di NTT, yaitu 12,3% masyarakat NTT menggunakan jamban cemplung, 5,35% menggunakan jamban plengsengan dengan tutup dan 12,67% menggunakan jamban plengsengan tanpa tutup. Indikator akses sanitasi layak adalah jika rumah tangga memiliki jamban berjenis leher angsa. Dengan menggunakan kriteria tersebut, maka kelompok masyarakat yang menggunakan jamban cemplung dan plengsengan termasuk kategori akses sanitasi yang tidak layak.

Tahun 2018, Bank Dunia merilis laporan kerugian ekonomi di Indonesia akibat sanitasi yang buruk sebesar Rp.56 Triliun atau sekitar 2,3% dari PDB Indonesia akibat dari hilangnya hari produktif masyarakat karena sakit yang berhubungan dengan sanitasi misalnya diare. Sanitasi layak juga berhubungan dengan kejadian stunting (balita pendek di banding dengan umurnya). Beberapa kajian ilmiah menyimpulkan bahwa sanitasi mempunyai kontribusi positif terhadap kejadian stunting di beberapa negara di dunia. kontribusi sanitasi cukup besar yang saat ini menjadi prioritas nasional yang buruk juga berdampak pada bidang pariwisata yang sangat berpotensi menghambat upaya mendongkrak pariwisata.

Sebagaimana dikatahui bahwa pemerintah provinsi NTT menetapkan sektor pariwisata sebagai sebagai penggerak utama (Pime Mover) pembangunan menuju NTT Bangkit dan Pemerintah NTT telah menetapkan beberapa tempat destinasi wisata unggulan di Provinsi NTT.

Hasil pengamatan lapangan, kondisi toilet umum di tempat pariwisata di NTT belum dikelola dengan baik sehingga timbul bau dan kotor. Hal ini terjadi karena pentingnya menjaga kebersihan toilet masih diabaikan. Padahal toilet merupakan kebutuhan pokok manusia. Diperlukan kesadaran dari berbagai pihak untuk menjaga kebersihan toilet. Banyak penyakit yang bisa ditimbulkan akibat toilet kotor, kondisi toilet umum menciptakan citra positif destinasi, dan menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan daya saing pariwisata. Sehingga Toilet memang bagian tak terpisahkan dari higienitas dan hospitality (keramahtamahan dalam menerima tamu).

Toilet yang kotor tentu memberi kesan buruk pada destinasi wisata kita. Dampaknya, wisatawan dan pengunjung enggan datang ke lokasi yang sama. Dampak lebih mencelakakan adalah para wisatawan yang telah datang kemudian tidak akan merekomendasikan teman dan handai taulannya untuk datang ke destinasi wisata.

Contoh Toilet Higienis

Pemerintah Provinsi NTT terus berusaha meningkatkan daya saing pariwisata di NTT. Kegiatan strategis yang akan di lakukan adalah menggelar ‘Festival Toilet Umum Bersih”. Ajang ini diharapkan dapat mendorong para pengelola pariwisata dan pemerintah senantiasa merawat dan menjaga kebersihan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan, khususnya kebersihan serta mendorong masyarakat untuk lebih peduli dalam menggunakan toilet umum.

Meningkatnya mutu pelayanan pengelolaan toilet di tempat wisata tentu menjadi cerminan budaya dan jati diri masyarakat NTT, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing pariwisata di NTT di tingkat nasional nasional maupun internasional.

Peningkatan Akses Toilet melalui Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Konsep pendekatan STBM sejalan dengan model pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara utuh sejak persiapan sampai pada evaluasi (deklarasi). Konsep pendekatan STBM yang merupakan upaya mendorong masyarakat untuk mengubah perilaku dalam bidang sanitasi dan menyediakan sarana sanitasi yang difasilitasi oleh para tenaga sanitarian.

Konsep pendekatan pembangunan sanitasi melalui pendekatan STBM berhasil mengubah perilaku masyarakat dalam bidang sanitasi, dengan tag line ‘tanpa subsidi’, saat ini menurut pandangan saya, masyarakat diserang dengan berbagai nilai – nilai pembangunan ‘value attack’ yang juga membuat masyarakat menjadi bingung karena beberapa skema kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya kerap kali menawarkan bantuan langsung yang diberikan kepada masyarakat, meskipun bantuan tersebut di bungkus dengan kata stimulus.

Hasil kajian yang dilakukan pokja AMPL dengan Pengda HAKLI Provinsi NTT yang didukung oleh UNICEF tentang hambatan pelaksanaan air minum dan sanitasi di NTT adalah :

Pertama, Dasi sisi kebijakan, ditemukan bahwa belum bersinerginya peraturan yang terkait dengan sanitasi pada setiap perangkat daerah di tingkat provinsi, selain itu belum tersedianya kebijakan dan strategi tentang layanan sanitasi aman, Visi penghapusan Buang Air Besar (BAB) sembarangan belum selaras dengan perilaku individu, belum adanya kebijakan yang mengatur dan mendorong layanan sanitasi yang berkelanjutan;

Kedua, Dari sisi kelembagaan ditemukan bahwa peran dan akuntabilitas kelembagaan yang bertanggungjawab terhadap upaya sanitasi di NTT belum didefinisikan dan dioperasionalkan dengan jelas, belum adanya pendampingan yang optimal kelembagaan pokja AMPL di tingkat kabupaten, dan koordinasi antara pemangku kepentingan belum dilakukan secara optimal;

Ketiga, Dari sisi ketersediaan anggaran, ditemukan bahwa anggaran sanitasi yang ada di beberapa perangkat daerah belum optimal, dana kampanye dan sosialisasi tentang sanitasi masih terbatas. Perhatian pada prioritas pendanaan juga penting untuk perhatikan. Hasil kajian yang di lakukan Pokja AMPL menunjukkan bahwa Rerata belanja pemerintah untuk memenuh kebutuhan air minum dan sanitasi di NTT hanya kurang lebih Rp.16.000,- per jiwa per tahun, lebih kecil dari tahun 2013 yang mencapai Rp.66.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap isu air bersih dan sanitasi masih perlu mendapat perhatian;

Keempat, Dari sisi perencanaan juga masih kurang, antara lain koordinasi untuk memaksimalkan penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) masih terbatas.

Kelima, Dari sisi monitoring , evaluasi dan pembelajaran juga masih terdapat kekurangan yakni koordinasi pelaksanaan monitoring masih terbatas, baik terbatas pada evaluasi program juga pihak yang terlibat dalam melakukan evaluasi.

Keenam, Terkait pengembangan kapasitas SDM, ditemukan bahwa pengembangan SDM khususnya sanitarian di lini depan layanan sanitasi belum maksimal, masih ada puskesmas yang belum memiliki sanitarian. Di tempat lain, suksesnya program sanitasi didukung juga oleh ketersediaan tenaga sanitasi, bahkan sampai ke desa-desa.

Ketujuh, Dari sisi kepemimpinan lokal, belum optimalnya keterlibatan tokoh kunci dan tokoh lokal di masyarakat, misalnya pimpinan umat komunitas.

Kedelapan, Dari sisi penciptaan norma sosial tentang sanitasi menunjukkan peran media massa masih terbatas untuk mengampanyekan isu sanitasi.

Jalan keluar yang perlu dilakukan adalah

(1). Perlunya koordinasi kebijakan serta komunikasi kebijakan terkait dengan sanitasi sampai ke level paling bawah di masyarakat;

(2). Pelibatan masyarakat dalam urusan sanitasi menjadi sangat penting, masyarakat tidak dianggap sebagai ‘klien’ sebagai penerima manfaat saja, tetapi masyarakat diikutsertakan dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi. Konsep pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pelanggan atau klien terbukti telah gagal mencapai tujuan pembangunan, karena itu pendekatan yang melibatkan masyarakat penerima manfaat menjadi strategi yang tepat untuk mencapai kesuksesan dan keberlanjutan program sanitasi. Pelibatan kelompok masyarakat lokal dalam tatanan sosial kemasyarakatan misalnya kelompok gereja menjadi amunisi yang sangat kuat dalam mencapai tujuan pembangunan sanitasi.

(3). Pembangunan yang berorientasi pada pendekatan ekonomi dan politik ternyata tidak cukup memberikan manfaat terhadap capaian pembangunan. Para ahli menekankan pendekatan pembangunan dengan memperhatikan aspek psikologis masyarakat termasuk di dalamnya adalah aspek sosial budaya. Sebab dari beberapa pengalaman juga menunjukkan bahwa beberapa fasilitas sanitasi yang dibangun dari dana pemerintah maupun bantuan LSM tidak dipelihara dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

(4). Peluang penggunaan dana desa untuk pembangunan sanitasi telah terbuka lebar, melalui Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 merupakan salah satu momentum terbaik dalam upaya peningkatan akses sanitasi dan air bersih di masyarakat.

Walaupun sanitasi adalah ‘urusan belakang’ namun pembangunan sanitasi akan berdampak pada pembangunan Pariwisata NTT dalam mewujudkan kualitas manusia di Provinsi NTT. Manfaat dari investasi dalam bidang sanitasi berdampak pada 10—20 ke depan, ketika generasi yang saat ini lahir akan tumbuh menjadi dewasa dan menjadi produktif. Karena itu menatap masa depan pariwisata kita melalui ‘urusan belakang’ perlu diperhatikan. Selamat Hari Toilet Internasional. (*)

Penulis merupakan Staf Akademik Jurusan Sanitasi Poltekkes Kemenkes Kupang

Editor (+rony banase)

Ayo Vote Sarlin Jones dalam Ajang Miss Grand Internasional di Venezuela!

315 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Masuknya Miss Sarli Jones, Miss Grand Indonesia 2019 yang akan bertanding di ajang Miss Grand Internasional di Venezuela pada bulan Oktober 2019 diyakini akan berdampak positif terhadap Provinsi kelahiran Sarlin, Nusa Tenggara Timur.

Sarlin yang berasal dari NTT sebagai daerah yang kaya akan destinasi wisata alam dan budaya dengan mulai meningkatnya intensitas kunjungan turis mancanegara dan domestik ke Provinsi yang berdampingan dengan Bali tersebut akan menjadi magnet tersendiri untuk mendorong kemajuan NTT.

Baca juga :

https://gardaindonesia.id/2019/10/05/sarlin-jones-miss-grand-indonesia-2019-siap-berkompetisi-di-venezuela/

Ketua Dewan Pengawas IMO-Indonesia, Andy Tjandra menilai adanya dampak positif tersebut dan mengapresiasi masuknya Sarlin dalam nominasi berskala internasional tersebut.

“Pasti akan berdampak positif bagi Indonesia pada umumnya dan NTT pada khususnya,” terang Andy kepada Wartawan pada Senin, 7 Oktober 2019 di Jakarta. Ia pun berharap Sarlin menjadi juara di ajang tersebut.

Bagian yang akan terdampak positif itu, dijelaskan Andy, adalah sektor pariwisata dan hiburan. “Dengan membawa nama Indonesia maka mohon dukungan dan suportnya untuk Sarlin,” pinta Andy.

Sarlin Jones dengan balutan kostum budaya saat perhelatan Miss Grand Indonesia

Lalu Andy menjelaskan cara untuk mendukung Sarlin agar menjadi juara di kompetisi tersebut, yaitu bersama-sama memberikan dukungan berupa Vote Miss Sarlin Jones dengan ‘Like Foto’ melalui link Facebook.

Berikut linknya:

https://m.facebook.com/MISSGRANDINTERNATIONAL/photos/a.2552204778135836/2552207368135577/?type=3&source=57&ref=m_notif&notif_t=feedback_reaction_generic

Vote tersebut untuk Top 5 Pre-Arrival Miss Grand International 2019. Ayo masyarakat NTT dan Indonesia bersama kita memberikan dukungan berupa Vote hingga Rabu, 9 Oktober 2019 pada pukul 04.00 WIB / 05.00 WITA/ 06.00 WIT (waktu lokal VENEZUELA GMT-4).

Poin yang bisa didapat dengan memberikan dukungan tersebut yaitu, 1 suka = 1 titik sedangkan 1 bagikan = 3 poin.

“Kalau bukan kita yang memberikan dukungan siapa lagi,” pinta Andy dengan penuh harap.(*)

Sumber berita (*/Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Isu Sampah & Bencana Alam Jadi Hambatan Pariwisata di NTT

47 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sektor Pariwisata yang dijadikan sebagai Prime Mover perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur, kini terus didorong oleh Gubernur NTT Viktor Laiskodat dalam berbagai kesempatan dan kunjungan kerjanya di dalam dan luar negeri.

Namun, Pariwisata NTT dihadapkan pada isu aktual berupa sampah dan bencana alam yang masih marak dan belum bisa dituntaskan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja dalam sesi konferensi pers bersama awak media dan instansi terkait di Ruang Telekonferensi BPS NTT pada Senin, 5 Agustus 2019; mengatakan bahwa pemerintah kab/kota dan provinsi NTT harus mencari sektor ekonomi baru seperti pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Membangun pariwisata dibutuhkan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan kultur kita agar sektor pariwisata dapat bertumbuh untuk menopang pertumbuhan ekonomi”, ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT saat mendampingi Kepala BPS NTT, Maritje Pattiwaellapia,SE.,M.Si. dan Staf Khusus Gubernur bidang Teknis Percepatan Pencapaian RPJMD Provinsi NTT, dr.Yovita Mitak.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja (kemeja putih berdasi hitam) saat memaparkan pertumbuhan ekonomi dan pariwisata NTT

Dari studi yang kami lakukan, jelas I Nyoman Atmaja, baik di Indonesia maupun di negara lain, yang paling cepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah sektor pariwisata.

“Mengapa? Pertama, investasinya tidak terlalu mahal jika dibandingkan dengan industri, Kedua, lead time atau waktu membangun pariwisata lebih pendek jika dibandingkan dengan industri”, beber pria asal Singaraja-Bali.

Jika melihat pariwisata di Nusa Tenggara Timur, terang I Nyoman Atmaja, isu sampah menjadi hambatan dan isu aktual yang menyebabkan beberapa negara yang menjadi sasaran turis kita belum maksimal memanfaatkan kondisi kita.

Tambah Atmaja, Termasuk isu bencana alam yang harus siap menghadapi bencana dengan menyiapkan SOP (Standard Operating Procedure), Sumber Daya Manusia, dan Kelembagaan agar saat terjadi bencana, kita (NTT,red) harus siap memitigasi resiko bencana terhadap pariwisata.

Kedepan, kata Atmaja, rekomendasi pertama yang akan kami sampaikan kepada pemerintah yakni untuk mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata

“Kalau bandaranya bagus, hotelnya bagus, pelabuhannya bagus, tentunya pariwisata akan berkembang”, terang Atmaja

Kedua, mencari market-market wisman yang mau mengeluarkan uangnya di NTT terutama destinasi pariwisata

Berikutnya, ungkap Atmaja, kita perbanyak even promosi karena sekarang destinasi wisata yang terkenal hanya Labuan Bajo bagaimana dengan lainnya. Maka kita harus tonjolkan NTT sebagai Destinasi Pariwisata Baru selain Bali.

Terakhir, “Bagaimana kita Komoditas Pariwisata dapat menjamin kesejahteraan Masyarakat NTT?” tandas I Nyoman Atmaja.

Penulis dan editor (+rony banase)

Grand Final Putri Pariwisata NTT 2019–Perempuan Harus Aktif Promosi Pariwisata

85 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Kaum perempuan perlu terus mendayagunakan potensi serta sumber daya untuk turut mempromosikan dan mengembangkan pariwisata. Harus bangkit dan berprestasi. Bukan hanya cantik dan menarik melainkan harus punya intetektual tingggi, kecerdasan emosional serta spiritual dan sikap dan perilaku yang baik

Hal tersebut dikatakan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat melalui sambutannya yang disampaikan oleh Staf Ahli bidang Kesra, Dra. Bernadeta Usboko M.Si dalam acara Grand Final Pemilihan Putri Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019, bertempat di Hotel Aston pada Sabtu, 13 Juli 2019.

“Pemilihan Putri Pariwisata ini juga dalam promosi pariwisata NTT sebagai Ring Of Beauty yang sangat kaya, unik, eksotis, indah dan mempesona baik alam, budaya dan adat istiadat”, jelas Bernadeta.

“Dari sudut pandang gender, pemilihan putri pariwisata ini dalam rangka menumbuhkembangkan partisipasi serta peran kaum perempuan dalam pembangunan pariwisata, dari sudut pandang pariwisata kegiatan ini sebagai promosi wisata NTT pada Indonesia dan juga mancanegara, dan dari sudut pandang pengembangan bakat dan prestasi ini adalah seni untuk menampilkan dan mengekspresikan diri sebagai ajang menampilkan kemampuan dan potensi diri”, lanjut Bernadeta.

Staf Ahli Bidang Kesra, Dra. Bernadeta Usboko, M.Si saat membacakan sambutan Gubernur

Menurutnya, tujuan promosi pariwisata sangatlah penting agar meningkatkan jumlah wisatawan baik nusantara atau mancanegara. Hal tersebut sangat berdampak pada peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, seiring dengan program pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadikan pariwisata sebagai Prime Mover pembangunan ekonomi.

“Kegiatan ini memiliki nilai yang sangat penting. Saat ini kita tengah mewujudkan NTT Bangkit Menuju Sejahtera. Hal ini sangat membutuhkan peran kita semua. Jangan pernah berhenti mempromosikan pariwisata NTT dimana saja dan kepada semua orang yang kita jumpai,” jelasnya.

“Saya harapkan pemenang kali ini bisa mengemban tanggung jawab dengan baik sebagai Putri Pariwisata NTT 2019 dan pastinya akan memiliki tantangan karena akan bersaing bersama perwakilan provinsi lainnya di Jakarta nanti,” tambah mantan Kepala Dinas PPPA NTT tersebut.

Untuk diketahui, Juara 1 Putri Pariwisata NTT 2019 tersebut diraih oleh Clarita Mawarni Salem, yang merupakan Perwakilan dari Kabupaten TTU dengan meraih poin tertinggi dibanding peserta dari 20 kab/kota se-NTT. (*)

Sumber berita (*/Meldo Nailopo—Biro Humas dan Protokol Pemprov NTT)
Editor (+rony banase)

Bertemu Wagub NTT Josef Nae Soi, Dubes Thailand Jajak Kerja Sama

31 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Duta Besar (Dubes) Thailand untuk Indonesia, Songphol Sukchan memberikan apresiasi terhadap perkembangan pesat pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Apresiasi dari Songphol disampaikannya saat melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Drs. Josef A. Nae Soi, MM di ruang kerja Wagub, Rabu, 3 Juli 2019.

Baca juga: 

https://gardaindonesia.id/2019/07/03/gubernur-vbl-pemerintah-norwegia-tertarik-dengan-kopi-ntt/

Tujuan audiensi adalah untuk bersilahturami sekaligus menjajak kemungkinan kerja sama antara Pemerintah Thailand dengan Pemerintah Provinsi NTT.

Turut mendampingi, Piyachanid Suthinont Sukchan, isteri Dubes, juga 5 (lima) orang pejabat teras di Kedutaan Besar Thailand yakni Kapten Rachada Seungthawon, Atase Angkatan Laut, Tida Sukeelap, _Minister Counsellor_, Setthapol Pacharapasitkul, Sekretaris Pertama, Srikanya Noi-arun, Sekretaris Kedua, dan Henri Setiawan, _General Affairs_. Dari Pemerintah Provinsi NTT, hadir Asisten III Administrasi Umum, Kosmas D. Lana.

Foto bersama Wagub NTT Josef Nae Soi dan Duta Besar Thailand, Songphol Sukchan beserta isteri, Piyachanid Suthinont Sukchan dan 5 (lima) orang pejabat teras di Kedutaan Besar Thailand

Songphol mengaku, baru pertama kali datang ke NTT. Namun sudah tahu banyak tentang NTT karena telah menjadi salah satu destinasi pariwisata terkemuka di Indonesia.

“Bicara tentang NTT langsung terbayang Komodo, Kopi, Rumah Tradisional Sumba, spot diving beragam yang merupakan surga di bawah laut. Juga atraksi-atraksi budaya dan adat istiadat yang menarik. Kami tentu memberikan dukungan agar pariwisata NTT terus berkembang pesat,” ungkap Songphol.

Sebagai salah satu negara destinasi pariwisata kelas dunia dengan kunjungan wisatawan asing mencapai sekitar 38 juta pada tahun 2018, Dubes Songphol mengungkapkan, Pemerintah Thailand membuka diri untuk bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTT dalam upaya pengembangan pariwisata. Melalui Thailand International Cooperation Agency (TICA), ada beberapa pelatihan singkat dan beasiswa pendidikan bagi masyarakat dari negara lain termasuk Indonesia khususnya NTT.

“Kami menawarkan pelatihan-pelatihan di bidang pertanian, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Termasuk dalam bidang tourism (pariwisata). Setiap angkatan terdiri dari 10—15 orang. Kalau NTT tertarik, kita bisa membicarakan lebih lanjut lewat MoU (Memorandum of Understanding). Sebelum ada perjanjian kerjasama ini, untuk kick off (permulaan) kami bisa fasilitasi delegasi kecil dari NTT untuk belajar singkat tentang pariwisata Thailand selama 5—7 hari. Juga kami membuka diri untuk menjadi pasar bagi kopi-kopi asal NTT,” pungkas Dubes.

Foto bersama Wagub NTT Josef Nae Soi, Dubes Thailand beserta rombongan di depan Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT

Wagub Josef menyambut antusias tawaran pelatihan vokasional dari Pemerintah Thailand tersebut. Karena sesuai dengan misi Pemerintah Provinsi lima tahun ke depan untuk mengirim banyak anak muda NTT menjalani berbagai pelatihan di luar negeri.

“Thailand itu luar biasa dalam pengembangan pariwisata. Orang kalau datang ke sana, pasti langsung terkesan dan akan datang kembali. Ini yang mau kita pelajari. Kita pasti akan follow up (tindak lanjuti) secepatnya tawaran ini. Apalagi pariwisata menjadi leading sector (sektor terdepan) sekaligus prime mover (penggerak utama) ekonomi NTT,” jelas Wagub Nae Soi dalam kesempatan tersebut.

Pemerintah Provinsi NTT ,lanjut Wagub, juga sangat gembira dengan tawaran kerjasama perdagangan terutama untuk komoditas kopi. Dengan berbagai penghargaan dan pengakuan internasional atas kualitas kopi-kopi NTT, ekspor ke Thailand tentu dapat dilakukan.

“Kita pasti akan ekspor kopi ke Thailand. Potensi permintaan (kopi) tinggi, sekarang tinggal daerah penghasil kopi, apakah bisa siapkan kopi dalam jumlah banyak? Kita terus dorong dan genjot pemerintah kabupaten khususnya kita punya kepala dinas (pertanian dan perkebunan) untuk bekerja lebih keras dan menangkap peluang ini,” jelas Wagub saat ditemui usai audiensi dengan Dubes Thailand.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub NTT memberikan cendera mata berupa kopi bubuk dan tenun khas NTT kepada Duta besar dan rombongan. (*)

Sumber berita (*/Aven Rame-Biro Humas dan Protokol Setda NTT)
Editor (+rony banase)

‘68 Bahasa Daerah di NTT’, Ayo Pelihara & Lestarikan!

689 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Nusa Tenggara Timur, Provinsi yang memiliki penduduk sebanyak 5,4 Juta jiwa (=Data BPS NTT 2019) dan terdapat 16 suku yang mendiami beberapa pulau besar dan kecil antara lain, antara lain Suku Helong; Dawan; Tetun; Kemak; Marae; Rote; Sabu; Sumba; Riung; Nagda; Ende Lio; Sikka-Kroweng Muhang; Lamaholot; Kedang; Labala; dan Alor Pantar. Provinsi yang biasa disebut dengan Flobamorata ini memiliki 68 Bahasa Daerah (=Data Kantor Bahasa NTT).

Provinsi yang diberi predikat sebagai Nusa Terindah Toleransi dan memperoleh penghargaan sebagai Provinsi dengan tingkat toleransi tertinggi di Indonesia ini kaya akan ragam suku dan budaya termasuk bahasa daerah.

Kepala Kantor Bahasa NTT, Valentina Lovina Tanate, S.Pd., kepada media ini, Senin/4/2/2019 mengatakan terdapat 68 (enam puluh delapan) bahasa daerah di Nusa Tenggara Timur dengan perincian sebagai berikut:

  1. Bahasa Abui;
  2. Bahasa Adang;
  3. Bahasa Alor;
  4. Bahasa Anakalang;
  5. Bahasa Bajo;
  6. Bahasa Bajo Delang;
  7. Bahasa Batu;
  8. Bahasa Blagar;
  9. Bahasa Buna (Bunak);
  10. Bahasa Dawan;
  11. Bahasa Deing;
  12. Bahasa Dulolong;
  13. Bahasa Gaura;
  14. Bahasa Hamap;
  15. Bahasa Helong;
  16. Bahasa Hewa;
  17. Bahasa Kabola;
  18. Bahasa Kaera;
  19. Bahasa Kalela (Kawela);
  20. Bahasa Kamang;
  21. Bahasa Kambera;
  22. Bahasa Kambera Pandawai;
  23. Bahasa Kedang;
  24. Bahasa Kemak;
  25. Bahasa Kiraman;
  26. Bahasa Klamu;
  27. Bahasa Klon;
  28. Bahasa Kolama;
  29. Bahasa Komodo;
  30. Bahasa Kui;
  31. Bahasa Kulatera;
  32. Bahasa Lababa;
  33. Bahasa Lamaholot;
  34. Bahasa Lamatuka;
  35. Bahasa Lamboya;
  36. Bahasa Lewuka;
  37. Bahasa Lio;
  38. Bahasa Lura;
  39. Bahasa Mambora;
  40. Bahasa Manggarai;
  41. Bahasa Manulea;
  42. Bahasa Melayu;
  43. Bahasa Nage;
  44. Bahasa Namut;
  45. Bahasa Ndao;
  46. Bahasa Ndora;
  47. Bahasa Nedebeng;
  48. Bahasa Ngada;
  49. Bahasa Omesuri;
  50. Bahasa Palu’e;
  51. Bahasa Pura;
  52. Bahasa Raijua;
  53. Bahasa Retta;
  54. Bahasa Riung;
  55. Bahasa Rongga;
  56. Bahasa Rote;
  57. Bahasa Sabu;
  58. Bahasa Sawila;
  59. Bahasa Sikka;
  60. Bahasa So’a;
  61. Bahasa Sumba Barat;
  62. Bahasa Tabundung;
  63. Bahasa Teiwa;
  64. Bahasa Tetun;
  65. Bahasa Tewa;
  66. Bahasa Wanukaka (Wanokaka);
  67. Bahasa Wersing (Wirasina);
  68. Bahasa Wewewa (Wejewa).

Valentina menambahkan bahwa terkait jumlah bahasa, terdapat perbedaan antara Badan Bahasa Kemdikbud dan SIL (Summer Institute Linguistic)

Bahasa Daerah di NTT harus dilestarikan dengan melakukan komunikasi sehari-hari”, ujar Valentina Tenate

Lanjut Valentina, Bahasa Daerah dapat juga digunakan sebagai penunjang pariwisata. Sebagai contoh unik, terdapat 25 Bahasa Daerah di Pulau Alor.

“Generasi sekarang tidak bisa menggunakan Bahasa Daerah, karena salah satu penyebab hilangnya yakni adanya pernikahan campuran”, ungkap Valentina.

Di samping itu, tercatat setidaknya terdapat 671 bahasa daerah di Indonesia (dilansir dari kissparry.com; data Januari 2019) yang tersebar dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam hingga Provinsi Papua, 34 Provinsi, atau sering mendengar dari Sabang sampai Merauke. Khusus Papua ditulis sendiri, mengingat ada 395 (semula 384) bahasa daerah.

Dari 671 Bahasa Daerah (dari sebelumnya 655 Februari 2018) itu jika dihitung dari penuturan di semua provinsi terhitung ada 750 bahasa yang dipakai seluruh provinsi di Indonesia. Akan tetapi karena ada beberapa bahasa yang dipakai di provinsi yang sama, kemudian bahasa itu hanya dihitung satu maka akhirnya hanya ada 671 bahasa daerah, contoh bahasa Jawa di gunakan di 15 provinsi.

Penulis dan editor (+rony banase)

Foto (*/deviantART.com)

Anita Gah & Kemenpar RI Edukasi Masyarakat tentang Pariwisata

33 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id – Anita Jacoba Gah, Anggota DPR RI Komisi X Fraksi Partai Demokrat; bersinergi dengan Kementerian Pariwisata RI menginisiasi Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemasaran Pariwisata bagi masyarakat yang bersentuhan langsung dengan aktivitas pariwisata. Pelaku Usaha & warga disekitar lokasi pariwisata di seputaran Kota Kupang, dilibatkan dalam kegiatan bimtek yang dilangsungkan di Gereja Elim Lasiana, Rabu/19 September 2018.

Anita Gah sebagai Anggota DPR RI Komisi X dengan Ruang lingkup kerja komisi meliputi: pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan Kebudayaan dan yang menjadi pasangan kerja Komisi X diantaranya: Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, dan Perpustakaan Nasional

Terkait Pengembangan Pariwisata,Anita menyampaikan bahwa Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki potensi yang besar untuk dipromosikan keluar dan menjadi sumber PAD; namun Anita menyayangkan, fakta di lapangan masih banyak potensi pariwisata NTT belum dikelola dan terekspos keluar NTT. Menurut Anita, belum adanya perhatian penuh dari Pemprov NTT.

“Potensi Pariwisata NTT sangat besar, beragam, dan kaya. Tapi sayangnya, belum terekspos keluar; karena belum dikelola secara baik. Baik secara tata kelola, infrastruktur dan mental masyarakat yang belum bisa menunjang peningkatan promosi pariwisata NTT.” ujar Anita yang merintis karier sebagai Anggota DPR sejak usia 30 tahun.

Anita mengingatkan bahwa berbicara tentang pariwisata, menyangkut semua aspek dalam kehidupan masyarakat, seperti aspek lingkungan, adat istiadat, seni budaya, kuliner dan mental masyarakat seputaran obyek pariwisata. Jika sarana prasarana pendukung di obyek pariwisata minim dan tidak memadai, bahkan mental masyarakat sekitar obyek wisata belum terlatih menerima kedatangan wisatawan.

Menurut Anita, masyarakat yang menetap di sekitar obyek pariwisata harus dilatih agar bisa menjadi ‘Pariwisata Ramah Wisatawan’, yang menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan datang. “Membuat obyek pariwisata menjadi destinasi unggulan; akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke NTT. Itulah teknis pemasaran pariwisata, “ungkap Anita Gah yang telah 13 tahun berkecimpung dalam dunia politik.

”Selain pengelolaan obyek wisata, infrastruktur pendukung lainnya, sikap mental dan psikoligis masyarakat dalam menerima dan memperlakukan wisatawan juga menjadi faktor penting yang akan meningkatkan jumlah kedatangan wisatawan di NTT, serta menjadikan wisatawan semakin betah datang ke NTT. Untuk membuat wisatawan dari seluruh dunia menjadikan NTT sebagai destinasi wisata dunia, maka harus dipersiapkan adalah mental masyarakat.” pungkas Anita Gah yang sedang mempersiapkan diri maju sebagai Calon Legislatif DPR RI dari Partai Demokrat dalam Pemilu 2019.

Terkait anggaran dari Kementerian Pariwisata terus ditingkatkan dari 18 Miliar TA 2018 menjadi sekitar 36 Miliar TA 2019; Pemprov harus bisa menunjang dengan perda-perda yang mendukung pengelolaan obyek pariwisata. Anita mengkritisi banyak obyek pariwisata yang hanya dibangun saja dan tidak dirawat; Solusinya, menurut Anita harus ada perda yang dalam mengelola berbagai potensi pariwisata dan mengikat masyarakat menjadi pelaku pariwisata.

Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran I Regional III Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I Kementerian Pariwisata Republik Indonesia,diwakili oleh Staf Khusus Kementerian Pariwisata RI dan Ketua Calender Of Event, I Gusti Ngurah Putra, S.E., M.M, CHT, dan Kadis Pariwisata NTT, Dr Marius Jelamu, turut memberikan edukasi berupa materi tentang pentingnya “Sadar Wisata “ dan “Destinasi Wisata“ untuk masyarakat seputaran obyek wisata di Kota Kupang. (+rb)