Arsip Tag: pdi perjuangan

Fenomena Tiga Besar Parpol di DKI Jakarta Hasil Survei Elektabilitas Q1-2021

957 Views

Oleh: Andre Vincent Wenas

PDIP, PSI dan Golkar. Begitu hasil survei elektabilitas khusus di area DKI Jakarta yang sudah dilakukan oleh 2 lembaga survei (Nusantara Stategic Network/NSN dan Jakarta Research Centre/JRC).

Yang pertama oleh NSN pada 20—27 Februari 2021, lalu oleh JRC pada 1—10 April 2021. Metodenya sama, tatap muka langsung, multistage random sampling. Pertanyaannya pun sederhana, bila pemilihan legislatif (Pileg) diselenggarakan sekarang parpol mana yang akan dipilih?

NSN terhadap 400 responden (margin of error 4,9%, tingkat kepercayaan 95%), sementara JRC dengan 800 responden penduduk Jakarta (margin of error 3,4%, tingkat kepercayaan 95%).

Hasilnya?

Elektabilitas parpol menurut survei NSN: PDIP 21,3%, disusul PSI dengan tingkat elektabilitas 14,3%, lalu Golkar 9,8%.

Ranking berikutnya disurvei NSN adalah: PKS 8,5%, Gerindra 7,0%, Demokrat 5,5%, NasDem 4,3%, PAN 3,5%, PKB 2,8%, dan PPP 2,0%, Partai Ummat 1,3%, Perindo 1,0%, Partai Berkarya 0,8%, Hanura 0,5%, dan Gelora 0,3%. Sisanya tidak dapat dukungan dan ada 17,1% tidak tahu/tidak menjawab.

Sementara menurut survei JRC, elektabilitas PDIP mencapai 20,09%, PSI mencapai 15,4% dan Golkar dengan 8,3%. Berikutnya dari hasil survei JRC adalah PKS 7,6%, Demokrat 7,1%. Gerindra 5,6%, NasDem 6,4%, PKB 2,9%, Ummat 2,1%, PAN 1,9%, PPP 1,4%, Perindo 0,9%, Berkarya 0,6%, Hanura 0,3%, dan Gelora 0,1%. Sisanya tidak dapat dukungan, dan yang tidak tahu/tidak jawab sekitar 19,31%.

Sebagai informasi, komposisi kursi parpol di DPRD DKI Jakarta saat ini adalah: PDIP 25 kursi (23,58%), Gerindra 19 (17,92%), PKS 16 (15,09%), Demokrat 10 (9,43%), PAN 9 (8,49), PSI 8 (7,54%), NasDem 7 (6,60%), PKB 5 (4,71%), Golkar 6 (5,66%), dan PPP 1 kursi (0,94%), total 106 kursi (100%).

Sebelumnya, posisi tiga besar untuk DKI Jakarta adalah: PDIP, Gerindra dan PKS. Jadi dari hasil survei kedua lembaga itu posisi Gerindra dan PKS telah tergeser oleh PSI dan Golkar. Mengapa Gerindra dan PKS tergeser oleh PSI dan Golkar? Sementara PDIP masih bertahan di posisi teratas walau persentasenya menurun.

Ada banyak perspektif yang dikemukakan para pengamat. Seperti kita tahu, Gerindra dan PKS adalah partai pengusung Anies-Sandi dalam Pilkada 2017 lalu. bersama PAN, Perindo dan Partai Idaman sebagai parpol pendukung Anies-Sandi. Sementara lawan Anies-Sandi dalam putaran kedua waktu itu (Ahok-Djarot) diusung oleh PDIP, Golkar, Hanura dan NasDem. Serta partai pendukungnya PPP, PKB, PKPI dan PSI.

Dari temuan survei lainnya yang juga dilakukan oleh Jakarta Research Center (JRC) tentang tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Anies Baswedan ternyata menunjukkan bahwa 53,0% warga Jakarta tidak puas. Sedangkan yang puas hanya mencapai 38,9%. Serta sisanya 8,1% tidak tahu/tidak menjawab. Ini rupanya diduga berkorelasi positif terhadap menurunnya elektabilitas dari parpol yang dulu mengusung serta mendukung Anies Baswedan, yaitu Gerindra dan PKS.

Sementara, Perindo dan Partai Ummat sebagai pengusung Anies-Sandi memang sudah tidak terbilang lantaran selama ini tidak pernah bersuara apa-apa. Sehingga partisipasi politiknya boleh dibilang nihil kalau tidak mau dibilang cuma sekadar partai oportunis.

Sementara itu, Partai Golkar sebagai parpol paling senior dan paling berpengalaman makan asam garam dalam kancah politik memang boleh dibilang tangguh juga. Setelah beberapa kali mengalami prahara internal dalam level petingginya rupanya Golkar cukup trengginas dalam adaptasi politiknya.

Sementara ini, masih tercium persaingan (mungkin boleh juga dibilang perseteruan) antara ketua umum (Ketum) Airlangga Hartarto dengan Bambang Susetyo yang amat berambisi untuk naik ke kursi RI-1.

Ada temuan menarik yang dilakukan Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) tentang tokoh parpol yang paling cocok menjadi presiden tahun 2024. Hasilnya menyebutkan bahwa Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto elektabilitasnya tertinggi, 17,6%!

Disusul Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto 15,6%, kemudian Sandiaga Uno 13,7%. Selanjutnya ada Puan Maharani dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar masing-masing 9,6%. Ada juga Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 9,0%. Presiden PKS Ahmad Syaikhu 8,3%, Jusuf Kalla 5,9%, Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan politisi Nasdem Ahmad Syahroni masing-masing 4,8%.

Survei Tokoh Parpol oleh Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) ini dilakukan terhadap 1260 responden di 34 provinsi pada 29 Maret – 4 April 2021.

Apakah ini juga yang menyebabkan elektabilitas Golkar di DKI Jakarta ikut terdongkrak? Ya bisa saja, kemungkinan itu tidak tertutup. Dalam politik semua bisa jadi mungkin lantaran semua bisa pula saling berkorelasi, baik positif maupun negatif. Dan rupanya persaingan internal antara Airlangga Hartarto dengan Bambang Soesatyo (Ketua MPR) dipandang sehat-sehat saja dalam konteks demokrasi oleh para konstituen. Kemungkinan besar juga Golkar tidak lagi dipandang sebagai partai dinasti atau partai keluarga pasca Rezim Orba tumbang.

Singkat kata, kelihaian Golkar sebagai organisasi atau parpol memang mesti diakui bahwa kelasnya cukup tinggi. Golkar boleh dibilang “suhu” dalam dunia persilatan politik nasional.

Sementara PSI sebagai partai paling muda ternyata bisa juga menohok terus ke papan atas di kancah perpolitikan ibu kota. Parpol ini dipandang sebagai suatu fenomena disruptif. Bikin kacau para kecoak politik maupun para anteknya. Parpol ini seperti garam, walau kecil tapi bisa memberi rasa gurih. Juga garam itu bisa bikin lintah yang selama ini menghisap darah (uang) rakyat mulai gerah dan meleleh. Intinya, PSI dipandang parpol progresif yang mampu menggoyang zona nyaman para penyamun politik yang selama ini dengan rakus merampok APBD (uang rakyat).

Adalah realitas politik yang terbantahkan pula bahwa PSI adalah parpol yang paling konsisten dalam mengritisi kebijakan eksekutif di Jakarta. Berbeda dengan beberapa tokoh parpol lain yang hanya dibilang hanya koar-koar tanpa komitmen yang jelas. Begitu mereka diajak oleh PSI untuk menginterpelasi Gubernur Anies, semua malah mingkem atau diam. Pura-pura budek dan malah meninggalkan PSI sendirian, bahkan walk-out saat PSI menyampaikan pandangannya di parlemen.

Ada pula tokoh parpol lain yang baru jadi kritis (atau cuma akting seolah kritis) terhadap kebijakan Anies hanya pada saat-saat masa pemerintahannya sudah hampir habis. Anies berkuasa sejak Oktober 2017 dan akan berakhir Oktober 2022, tahun depan. Jadi mereka seolah hanya ingin jadi pahlawan, yang sayangnya malah tampil sebagai pahlawan kesiangan.

Tentu saja fenomena konyol seperti ini terbaca oleh publik Jakarta yang relatif cerdas politik. Tak gampang lagi dikelabui dengan lagak munafik parpol yang semasa Oktober 2017 – Desember 2019 (periode DPRD DKI Jakarta pra-pileg 2019) yang faktanya telah mengakomodasi semua anggaran (yang diduga awur-awuran) itu.

Baru sejak fraksi PSI bercokol di parlemen Jakarta semua jadi “rame” lantaran “cerewetnya” para legislator PSI di Kebon Sirih dari sejak awal sampai sekarang. Daya kritis yang konsisten dari PSI ini rupanya mendapat sambutan positif dari warga Jakarta.

Ingat saja, mulai dari (rencana atau rancangan) bancakan lewat Lem Aibon, Komputer, Pasir, Trotoar, Formula-E, Pohon Mahoni, Lahan Kuburan, Damkar, sampai proyek gagal Rusun DP 0 Rupiah, Mengecat Atap Rumah dan Kolong Jalan Layang, banjir, sampai Monumen-monumen yang tidak berfaedah (bambu getah-getih, batu gabion dan sekarang ada lagi monumen sepeda abstrak).

Semua gestur politik PSI di parlemen Jakarta serta kader-kadernya yang aktif serta kritis ini rupanya dipandang sebagai gestur keberpihakan pada rakyat yang orisinal, genuine dan nyata bisa dirasakan oleh konstituen ibu kota.  Sehingga tak heran bila elektabilitas PSI di Jakarta bisa meroket ke posisi tiga besar, bahkan di atas Golkar. Istilahnya, PSI itu “from zero to hero”!

Sementara itu PDIP tetap mempunyai keunggulan, sebagai parpol pengusung utama Jokowi-Amin maupun dampak dari ‘coat-tail effect’ sebagai pemenang pemilu (Pileg) 2019.

Hanya saja yang perlu dicermati lebih dalam lagi adalah fenomena keunggulan hasil survei PDIP, untuk wilayah DKI Jakarta, yang mencapai 21,3% (versi NSN) dan 20,09% (versi JRC) itu rupanya menurun bila dibandingkan dengan hasil Pileg 2019 lalu yang sebesar 23,5%.

Seperti kita pahami bersama, konstelasi elektabilitas parpol itu bisa sangat dinamis, tak ada yang tetap sama dari satu periode ke periode berikutnya. Itu semua sangat tergantung berbagai faktor, misalnya saja soal kiprah para kadernya selama ini. Juga sikap-sikap politik resmi parpol terhadap berbagai fenomena sosial-ekonomi-politik-hukum yang terjadi di tengah masyarakat.

Perilaku politik (political behavior) seperti ini tentu bakal mendapat penilaian sendiri dari masyarakat (konstituen) parpol yang ada di segmen swingers, massa-mengambang maupun pendatang (pemilih) baru. Kalau segmen loyalis (fanatik) kemungkinan akan lebih stabil.

Ini tentu perlu disikapi serius oleh para politisi PDIP untuk berbenah diri terus menerus. Agar klaim politiknya sebagai partainya wong cilik benar-benar begitu pada kenyataannya. Bukannya malah semakin dipersepsi sebagai partai dinasti atau partai perkoncoan yang semakin lama terkesan semakin elitis.

Kasus Harun Masiku dikatakan masih menjadi ‘batu-sandungan’ bagi PDIP, ini mesti dituntaskan segera sebelum tahun 2024. Bila semakin dipendam, bau busuknya malah bisa menyebar ke mana-mana.

Akhirnya, kita menganggap survei elektabilitas parpol di wilayah DKI Jakarta ini menjadi penting untuk kita cermati bersama. Lantaran DKI Jakarta boleh dibilang adalah etalase politik nasional. Apa yang terjadi di Jakarta kerap menjadi spot-light wacana politik nasional pula, dan bahkan bisa jadi referensi (acuan) bagi konstituen di daerah lain.

Apalagi di era internet seperti sekarang ini, berita dan wacana publik di ibu kota bisa merembet cepat, menembus dinding-dinding penyekat, hampir tanpa batas ke seluruh Nusantara.

The truth can’t remain hidden for long when so many windows remain opened for an exchange of information and communication in an internet era.” – Anuj Somany.

Sabtu, 17 April 2021

Penulis merupakan Direktur Kajian Ekonomi, Kebijakan Publik & SDA Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB).

Foto utama (*/ilustrasi/sindonews.com)

Pembakar Bendera PDIP Bakal Diproses Hukum

255 Views

Jakarta, Garda Indonesia | PDI Perjuangan sangat menyesalkan aksi provokasi yang dilakukan oleh sejumlah massa yang membakar bendera Partai saat demo menolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila pada Rabu, 24 Juni 2020.

Sesuai dengan rilis yang diterima Garda Indonesia pada Kamis, 25 Juni 2020, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDI Perjuangan Partai Militan.

“Kami punya kekuatan grass-roots, dan kekuatan ini kami dedikasikan sepenuhnya bagi kepentingan bangsa dan negara. Meskipun ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, termasuk aksi provokasi dengan membakar bendera Partai, kami percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi,” tegasnya.

Seluruh kekuatan Partai saat, imbuh Hasto, berfokus pada upaya membantu rakyat di dalam melawan Pandemi Covid-19. “Presiden, wapres dan seluruh jajaran kabinet didukung oleh seluruh kader PDI Perjuangan yang antara lain terdiri dari 128 anggota DPR RI, 18 Ketua DPRD, 416 anggota DPRD Provinsi, 3232 anggota DPRD Kab kota dan 237 kepala daerah dan wakil kepala daerah serta 1,43 juta pengurus Partai, menyatu dengan rakyat, memerangi Covid-19 dengan seluruh dampaknya secara sosial dan ekonomi. Itulah skala prioritas kita bersama,” urainya.

Karena itu, lanjutnya, mereka yang telah membakar bendera Partai, PDI Perjuangan dengan tegas menempuh jalan hukum. “Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI pada tahun 1996, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi,” tegas Hasto.

Menurut Hasto, berkaitan dengan proses Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila, sikap PDI Perjuangan sejak awal kami tegaskan bahwa Partai mendengarkan aspirasi tersebut dan terus kedepankan dialog. “Rancangan Undang-undang selalu terbuka terhadap koreksi dan perubahan, agar seirama dengan suasana kebatinan rakyat. Jadi sebaiknya semua menahan diri dan menghindarkan dari berbagai bentuk provokasi,” harapnya.

Selain itu, urai Hasto, Indonesia adalah negara besar yang begitu beragam dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas hingga ke Rote sangat majemuk. “Kita bersatu karena Pancasila. Kita harus belajar dari konflik di Suriah, Yaman, Libya, dan lain-lain. Rakyat di negara-negara tersebut akhirnya menjadi korban,” ucapnya.

“Indonesia memiliki nilai luhur untuk bermusyawarah, jadi itulah yang harusnya kita kedepankan. Untuk itu, mari kedepankan proses hukum dan seluruh kader-kader PDI Perjuangan diinstruksikan agar tidak terprovokasi,” tandas Hasto. (*)

Sumber berita (*/Sekjen PDI Perjuangan)
Foto utama oleh fajar.co.id
Editor (+rony banase)

PDIP Dukung Bamsoet Jadi Ketua MPR Demi Tegaknya Demokrasi Pancasila

256 Views

Jakarta, Garda Indonesia | “Sesuai arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri, partai kami akan mendukung Bambang Soesatyo (Bamsoet) dari Fraksi Partai Golkar sebagai calon Ketua MPR,” ujar Ahmad Basarah politisi PDI Perjuangan Wakil Ketua MPR Periode 2014—2019.

Keputusan tersebut, jelas Ahmad Basarah, diambil dengan pertimbangan demi tegaknya demokrasi Pancasila yang salah satu cirinya adalah pemenang pemilu berbagi kekuasaan dengan parpol peserta pemilu lainnya.

“Sebenarnya setelah seluruh fraksi di MPR dan Kelompok DPD RI punya perwakilan di Pimpinan MPR, maka dasar penentuan siapa yang menjadi Ketua MPR adalah dengan pertimbangan partai yang memperoleh suara terbanyak di pemilu 2019 lalu,” imbuh Ahmad.

Lanjutnya, Hal tersebut sama dengan mekanisme penentuan jabatan Ketua DPR RI. Namun, PDIP meyakini bahwa semangat demokrasi Pancasila bukanlah the winner take all (pemenang pemilu mengambil semua). “Sehingga kursi Ketua MPR kami serahkan kepada parpol lain karena Ketua DPR sudah dipimpin oleh kader PDI Perjuangan dan jabatan Presiden yang juga dijabat oleh kader PDI Perjuangan,” ungkap Ahmad.

Namun demikian, tambah Ahmad, dukungan PDI Perjuangan terhadap Bamsoet dan Partai Golkar untuk menjadi Ketua MPR bukan dengan “cek kosong” artinya bukan tanpa syarat.

Syarat dukungan yang disampaikan PDI Perjuangan kepada Bamsoet dan Fraksi Partai Golkar pada saat pertemuan musyawarah antar Pimpinan Fraksi MPR pada Rabu, 2 Oktober 2019 pukul 14.00—16.00 adalah :

Pertama, PDI Perjuangan meminta agar pemilihan Ketua MPR harus dilakukan secara musyawarah dan mufakat serta sedapat mungkin menghindari voting. PDI Perjuangan mempersilakan Fraksi Partai Golkar untuk melobi parpol lain agar mendukung pemilihan secara musyawarah mufakat.

Kedua, PDI Perjuangan meminta kepada Bamsoet dan Fraksi Partai Golkar untuk berkomitmen menjaga kepastian jalannya pemerintahan Jokowi fix term sesuai konstitusi sampai akhir masa jabatan tahun 2024.

Ketiga, PDI Perjuangan juga meminta Bamsoet mendukung kelanjutan rencana amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan Haluan Negara melalui Ketetapan MPR. Kemudian melanjutkan dengan sungguh-sungguh program Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang digagas pada awalnya oleh HM Taufiq Kiemas serta mendukung MPR untuk bekerja sama dan bersinergi dengan BPIP dalam tugas-tugas pembinaan ideologi bangsa. Semua agenda tersebut sudah menjadi rekomendasi yang diputuskan oleh MPR masa bakti 2014—2019 kepada MPR masa bhakti 2019—2024.

“Syarat-syarat dukungan itulah yang telah kami sampaikan kepada Bamsoet dan rekan-rekan dari Fraksi Partai Golkar dan disambut dengan baik oleh Bamsoet dan rekan-rekan dari Fraksi Partai Golkar,” pungkas Ahmad. (*)

Sumber berita (*/Ahmad Basarah—Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)