Arsip Tag: pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat

Presiden Jokowi: Jangan Menyepelekan Covid-19

240 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Ancaman penularan dan penyebaran pandemi Covid-19 masih ada di negara kita. Oleh karena itu, dalam pernyataan terbaru yang disampaikan pada Minggu, 2 Mei 2021, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kewaspadaan dalam rangka kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko tersebut.

“Kita harus tetap benar-benar waspada, tetap tidak boleh lengah, tidak boleh menyepelekan yang namanya Covid-19,” ujarnya.

Beberapa waktu belakangan, kurva kasus Covid-19 di tanah air memang melandai sejak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro yang disertai dengan kebijakan vaksinasi massal. Tercatat saat ini jumlah kasus aktif di Indonesia semakin menurun di angka 100 ribuan. Tren kesembuhan pasien Covid-19 juga diketahui semakin meningkat dengan penurunan kasus harian.

Namun, di tengah perkembangan positif tersebut, Presiden Jokowi mengingatkan agar seluruh pihak tak lekas berpuas diri dan bereuforia. Perkembangan positif dari upaya penanganan pandemi beberapa waktu terakhir tersebut bukan berarti situasi pandemi telah terkendali sepenuhnya.

“Jangan merasa sudah aman. Belum! Upaya menekan kasus aktif ini harus terus dilakukan dan sangat bergantung dengan kedisiplinan kita, kita semua, dalam menjalankan protokol kesehatan,” tegas Presiden.

Seluruh pihak, terang Presiden Jokowi, baik yang berada di zona merah, oranye, kuning, hijau, telah divaksin, maupun yang belum menerima suntikan dosis vaksin tetap harus berdisiplin dalam menjalankan protokol kesehatan baik itu mengenakan masker, menjaga jarak, dan rutin mencuci tangan.

Di samping itu, perkembangan positif dari penanganan pandemi Covid-19 tampak berimbas pada mulai bergeraknya aktivitas perekonomian di daerah. Momentum pemulihan ini, kata Presiden, merupakan hal yang harus dijaga dan dipertahankan bersama-sama dengan cara meningkatkan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan.

“Saya minta kepada gubernur, bupati, hingga wali kota terus mengingatkan masyarakat untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan dan bersinergi dengan pemerintah pusat, dengan melarang mudik warganya pada Lebaran tahun ini,” imbuh Presiden Jokowi.

Mengakhiri pernyataan, Kepala Negara kembali menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas nomor satu pemerintah. Oleh karena itu, ketaatan terhadap protokol kesehatan yang disertai dengan kewaspadaan terhadap risiko penyebaran Covid-19 harus tetap terjaga.

“Bersama-sama insya Allah kita mampu mengatasi ujian dan cobaan yang berat ini,” tandasnya.(*)

Sumber berita dan foto pendukung (*/BPMI Setpres)

Editor (+roni banase)

PPKM Tahap Ketiga di Kota Kupang Berlaku 14 Hari Sejak 10 Februari 2021

662 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Pemkot Kupang kembali melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), yang mana melanjutkan PPKM tahap kedua yang berakhir pada Selasa, 9 Februari 2021. Demikian penegasan Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man dalam sesi jumpa media di beranda Kantor Wali Kota Kupang pada Selasa siang, 9 Februari 2021.

PPKM tahap ketiga, jelas dokter Herman Man, berlaku efektif pada Rabu, 10 Februari 2021 hingga 14 (empat belas) hari ke depan. “Untuk mall dan toko, kami berikan kelonggaran hingga pukul 21.00 WITA (9 malam), jadi selama ini hanya hingga pukul 19.00 WITA (7 malam), namun harus memberlakukan protokol kesehatan,” urainya seraya menegaskan bahwa yang bakal ditegur adalah pengelola atau pemilik toko/mall.

Perpanjangan PPKM, imbuh dr. Herman Man, Pemkot Kupang telah memberikan kelonggaran, namun harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. “Petugas gugus tugas akan melakukan patroli malam dan jika ditemukan ada pelanggaran, maka akan diberikan sanksi,” tegasnya.

Terkait dengan kegiatan ibadah, terang dr Herman Man, Pemkot Kupang memberikan izin kepada semua tempat ibadah untuk menghelat ibadat dengan menerapkan 50 persen dari total daya tampung.

Mengenai rencana penerapan pembatasan sosial berskala kecil (PSBK) atau pembatasan di level mikro di lingkup  RT/RW, terang dr. Herman Man, jika daerah tersebut memenuhi syarat, maka akan diberlakukan. “Sesuai kategori menteri, daerah tersebut masuk zona oranye dan merah yang bakal ditutup di lingkup RT/RW,” tandasnya.

Untuk diketahui, wacana PSBK diberlakukan dengan menerapkan jam malam dan siskamling dari pukul 21.00—05.00 WITA dan Pemkot Kupang bakal memberdayakan Gugus Tugas Covid-19 Tingkat Kelurahan. “Para petugas di semua kelurahan akan memperoleh uang lembur sesuai nomenklatur dan telah dihitung. Semua Camat juga diberikan kewenangan untuk berkoordinasi dengan menggunakan radio ORARI dan HT,” tandas Wakil Wali Kota Kupang.

Penulis, editor dan foto (+roni banase)

Warga dan Pelaku Usaha Tak Taat Aturan Covid-19, Camat & Lurah Sosialisasi

285 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Menyikapi penyebaran Covid-19 di Kota Kupang dan menindaklanjuti rapat bersama Pemerintah Provinsi NTT tentang penanganan Covid-19 di wilayah Pemkot Kupang, maka Sekda Kota Kupang, Fahrensy P. Funay,  melakukan pertemuan dan memberikan arahan kepada para Camat dan Lurah di di podium upacara Kantor Wali Kota Kupang pada Jumat pagi, 29 Januari 2021.

Sebelumnya, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, Agus Ririmasse, memberikan pengarahan kepada para Camat dan Lurah yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Elvianus Wairata, Kadis Kesehatan, drg. Retnowati, dan beberapa pimpinan perangkat daerah terkait dan turut dihadiri Kasat Polisi Pamong Praja Provinsi NTT, Cornelis Wadu; Sekda meminta dukungan Camat dan Lurah untuk lebih giat menyosialisasikan tindakan pencegahan Covid-19 di wilayah masing-masing.

Karena perkembangan pandemi Covid-19 di Kota Kupang kian bertambah setiap hari. Untuk itu, Sekda minta kerja sama Camat dan Lurah agar lebih ditingkatkan. “Kita semua dituntut kerja sama baik Camat dan Lurah, tidak kenal waktu baik pagi, siang sampai malam hari untuk terus melakukan sosialisasi kepada warga,” ujarnya.

Sekda Kota Kupang, Fahrensy Funay saat memberikan arahan kepada Camat dan Lurah

Evaluasi yang dilakukan terhadap surat edaran yang dikeluarkan Pemkot, terang Sekda Funay, ternyata di lapangan, masih banyak warga dan pelaku usaha yang tidak taat aturan. Karena itu, perlu memberikan kesadaran kepada warga masyarakat termasuk para pelaku usaha bahwa situasi perkembangan pandemi covid-19 di Kota Kupang saat ini sangat memprihatinkan.

“Mohon dukungan camat dan lurah bisa berikan kesadaran. Keadaan di Kota Kupang sudah emergency, sudah darurat. Masih banyak masyarakat yang tidak taat protokol kesehatan bahkan menganggap remeh, padahal sudah banyak yang meninggal karena Covid-19,” tuturnya.

Di samping pandemi covid-19, Sekda juga meminta para Camat dan Lurah untuk fokus pada penanganan demam berdarah dengue (DBD) di Kota Kupang terutama di musim hujan saat ini. Kepada para Lurah agar memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

“Para Lurah menggerakkan RT dan RW di wilayahnya masing-masing untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan termasuk penanganan sampah. Lurah harus proaktif dalam melakukan kerja bakti bersama RT, RW dan warga masyarakat untuk membersihkan lingkungan,” ucapnya.

Terkait hasil rapat bersama dengan pemerintah provinsi NTT dan pemkot Kupang tentang penanganan Covid-19 di Kota Kupang, Sekda menyampaikan atas instruksi Wakil Gubernur, akan dilakukan kerja sama kedua tim untuk melakukan penertiban di masyarakat.(*)

Sumber berita dan foto (*/Pkp_ghe)

Editor (+roni banase)

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Diperpanjang Hingga 8 Februari 2021

2.455 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Akibat eskalasi kasus positif Covid-19 di Kota Kupang terus menunjukkan tren peningkatan dari waktu ke waktu, maka pemerintah Kota Kupang (Pemkot Kupang) kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga dua pekan ke depan, yang mana sebelumnya diberlakukan hingga Senin, 25 Januari 2021.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Kota Kupang, Ernest Ludji dalam sesi konferensi pers bersama awak media secara virtual pada Jumat, 22 Januari 2021.

PPKM di wilayah Kota Kupang, jelas Ernest, meliputi kegiatan di pertokoan, supermarket, mall, dan lainnya yang ditetapkan dibuka pada pukul 10.00 WITA dan ditutup pada pukul 18.00 WITA. “Khusus pasar tradisional dibuka pada pukul 07.00—10.00 WITA dan dibuka kembali pada pukul 16.00—18.00 WITA,” terangnya.

Kondisi tersebut, imbuh Juru Bicara Covid-19 Kota Kupang, karena kasus Covid-19 terus meningkat dari waktu ke waktu. “Rata-rata penambahan kasus Covid-19 di Kota Kupang mencapai 50—200 kasus per hari, sehingga disepakati PPKM diperpanjang hingga dua pekan ke depan,” ungkapnya.

PPKM juga diberlakukan pada kegiatan keagamaan berupa kebaktian atau ibadah di gereja, salat di masjid, maupun persembahyangan di pura dan vihara. “Untuk sementara, kegiatan ibadah dilakukan secara online atau virtual dan telah berjalan. Semua tokoh agama mendukung kebijakan Pemkot Kupang,” tandas Ernest Ludji.

Di tingkat nasional, dilansir dari BPMI Setpres, Pemerintah pun kembali memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama dua minggu ke depan mulai tanggal 26 Januari 2021 hingga 8 Februari 2021. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan sejumlah parameter pandemi yang selalu dipantau pemerintah.

Demikian disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, pada Kamis, 21 Januari 2021, selepas rapat terbatas bersama Presiden beserta jajaran terkait.

“Bapak Presiden meminta agar pembatasan kegiatan masyarakat ini dilanjutkan dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 8 Februari. Nanti Pak Menteri Dalam Negeri akan mengeluarkan instruksi Mendagri,” ujarnya.

PPKM tersebut melanjutkan PPKM yang telah berlaku sebelumnya di 7 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali dengan 73 kabupaten/kota.

Berdasarkan pemantauan dari PPKM pertama tersebut, terdapat 29 kabupaten/kota yang masih berisiko tinggi, 41 kabupaten/kota dengan risiko sedang, dan 3 kabupaten/kota dengan risiko rendah. Sementara dari 7 provinsi, terlihat bahwa masih terdapat peningkatan kasus di 5 provinsi dengan 2 provinsi, yakni Banten dan Yogyakarta, mengalami penurunan kasus.

Untuk diketahui, PPKM yang dijalankan untuk menekan penyebaran Covid-19 mengatur batasan sejumlah kegiatan, di antaranya waktu beroperasi mal dan restoran hingga pukul 20.00, jumlah kapasitas di tempat kerja yakni 75 persen karyawan bekerja dari rumah, kegiatan belajar mengajar secara daring, hingga batasan jemaah ibadah maksimal 50 persen dari total kapasitas.

Penulis dan Editor (+roni banase)

Foto utama oleh Prokopim Setda Kota Kupang