Arsip Tag: pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat

Pemerintah Kucur Bansos 92 Triliun Lebih bagi Masyarakat Terdampak PPKM

370 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pemerintah melalui Kementerian Sosial terus berupaya untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat di wilayah yang terdampak oleh kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4. Selain bantuan sosial yang telah berjalan sebelumnya seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako maupun Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah juga memberikan bantalan ekstra bagi masyarakat berupa pemberian bantuan sosial lainnya seperti Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Beras.

“Pemerintah memberikan dua jenis bantuan yang dikelola Kementerian Sosial di luar kementerian yang lain, yaitu BPNT atau Kartu Sembako yang melalui e-warung, dan PKH. Itu dalam kondisi normal. Kemudian pada saat Covid maka pemerintah menurunkan Bantuan Sosial Tunai (BST),” ujar Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 26 Juli 2021.

Alokasi BPNT atau Kartu Sembako sebesar Rp.42,3 triliun menyasar sebanyak 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan mendapat tambahan dua bulan, yakni bulan Juli dan Agustus dengan indeks Rp200 ribu/KPM/bulan yang disalurkan melalui Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara).

Sementara, untuk PKH pemerintah menganggarkan Rp.28,3 triliun untuk 10 juta KPM dengan nominal bervariasi tergantung komponen yang menyertainya seperti komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (kesos). Komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil/nifas/menyusui dan anak balita. Komponen pendidikan terdiri dari siswa SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat. Lalu, komponen kesos terdiri dari lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.

“Meskipun PKH jumlah keluarga penerimanya 10 juta, namun impact dari pada penerima bantuan, karena satu keluarga bisa 2—3 orang yang menerima bantuan, kalau mereka punya anak SD, SMP, SMA, maka mereka bisa menerima lima jenis atau empat jenis bantuan tergantung keluarganya. Sehingga total sebetulnya dibantu oleh pemerintah itu dari PKH 33 juta sekian, jadi bukan hanya 10 juta keluarga penerima, karena itu menyangkut jiwa,” jelas Risma.

Pemerintah juga mengalokasikan BST sebesar Rp 15,1 triliun untuk 10 juta KPM selama 2 bulan yakni Mei Juni 2021, yang cair pada Juli dengan indeks Rp.600 ribu/KPM yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia.

Di samping itu, selama penerapan PPKM Darurat pemerintah juga menambah bantuan bagi keluarga penerima manfaat PKH dan BST yakni tambahan beras masing-masing 10 kilogram. Dalam hal ini, Kementerian Sosial bermitra dengan Badan Urusan Logistik (Bulog).

“Jadi kalau kita hitung keluarga penerima PKH 10 juta, kemudian BST itu 10 juta, totalnya 20 juta, masing-masing menerima 10 kilogram beras. Di perjalanannya adalah setelah kita hitung bahwa tadi saya sampaikan bahwa keluarga BPNT, penerima bantuan sembako ini jumlahnya 18,8 juta itu yang gandeng dengan PKH itu 10 juta. Artinya ada 8,8 juta keluarga yang belum menerima bantuan beras. Ini di bulan Juni disusulkan 8,8 juta kepala keluarga mendapatkan tambahan beras selain dengan yang 20 juta tadi,” paparnya.

Risma menjelaskan, pihaknya juga akan memberikan bantuan sosial bagi tambahan 5,9 juta KPM yang datanya baru diusulkan oleh pemerintah daerah dengan nominal bantuan sebesar Rp.200 ribu per KPM selama Juli–Desember 2021. Untuk keperluan itu, Kemensos mengalokasikan anggaran sebesar Rp.7,08 triliun.

“Ada penambahan jumlah kurang lebih 5,9 juta kepala keluarga yang diusulkan baru oleh daerah untuk menerima bantuan. 5,9 juta ini juga kami usulkan kepada Kementerian Keuangan untuk mendapatkan bantuan sebesar Rp.200 ribu per bulan. Itu akan diberikan mulai Juli sampai dengan Desember. Jadi penerima Bantuan Pangan Non-Tunai atau sembako itu totalnya 18,8 juta ditambah 5,9 juta (penerima) baru sesuai usulan daerah,” tandasnya.(*)

Sumber (*/BPMI Setpres)

Foto utama (*/istimewa/radarbandung.id)

“Anti Padam Listrik” PLN UP3 Kupang Selama Masa PPKM

250 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 di Kota Kupang pada 26 Juli—2 Agustus 2021, maka PLN UP3 Kupang menghelat kegiatan ANTI PADAM (Andal-Optimal-Tanpa-Padam) yang ditangani oleh Tim Khusus Pekerjaan dalam Keadaan Bertenggangan (PDKB) UP3 Kupang yang berlokasi di Kota Kupang dan dilakukan di 2 (dua) lokasi yakni Penyulang Tingkat 1 dan di Penyulang Pangkal Oebufu.

Kegiatan yang dilakukan PDKB Kupang merupakan aktivitas rutin triwulanan walaupun dalam masa pandemi seperti ini, sesuai jadwal yang telah direncanakan dalam rangka menjaga keandalan jaringan listrik ke pelanggan pada masa PPKM.

Manajer UP3 Kupang, Meyrina P. Turambi mengatakan, kegiatan ANTI PADAM oleh Tim PDKB UP3 Kupang itu dimaksudkan, untuk memastikan setiap personel PLN yang bertugas di lapangan selalu dalam kondisi siap. Sehingga, mampu memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan.

“Ini salah satu komitmen PLN terhadap pelanggan dengan meminimalkan titik offline ‘padam’ jaringan. Tujuannya, ketika diadakan kegiatan tersebut, pelanggan PLN di wilayah dilakukannya pekerjaan pasokan listrik tetap terjaga,” urainya.

Manajer UP3 Kupang, Meyrina P. Turambi

Kegiatan PDKB UP3 Kupang, imbuh Meyrina, sangat penting dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan  berupaya agar listrik yang mengalir ke pelanggan saat dilakukan pemeliharaan berencana tidak padam sedetik pun dan tentunya mengutamakan keselamatan Tim PLN di lapangan.

“Itu wujud komitmen kami, dalam upaya pemberian pelayanan terbaik kepada pelanggan prioritas,” ucap Meyrina.

Terpisah, Ferdinan (48) seorang warga setempat berterima kasih kepada PLN yang terus berusaha menjaga Pasokan Listrik kepada masyarakat Kota Kupang di masa PPKM ini sehingga dapat beraktivitas dari rumah dan tetap menikmati manfaat listrik.

Sementara itu, Pengawas salah satu Tim PDKB mengatakan, pekerjaan kali ini fokus pada penggantian Recloser dan penyisipan tiang beton, tujuannya untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik ke pelanggan

“Tak lupa juga SOP dan APD (Alat Pelindung Diri) merupakan hal utama dalam menjaga Keselamatan dalam melakukan pekerjaan kami,” pungkas Melianus Tefu selaku Sipervisor PDKB.(*)

Sumber dan foto (*/tim PLN UIW NTT)

Editor (+roni banase)

17 Ribu Lebih Keluarga di Belu Terima Bantuan Beras PPKM

268 Views

Belu–NTT, Garda Indonesia | Pandemi Covid–19 belum berakhir, membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) guna memutuskan penyebaran wabah Covid–19, dan disusul dengan kebijakan pemberian bantuan beras PPKM. Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Belu, Sabina Mau Taek melalui laporannya dalam kegiatan launching ‘peluncuran’ bantuan beras PPKM oleh Bupati Belu, dr. Agustinus Taolin, Sp.PD – KGEH, FINASIM. di lantai I Kantor Bupati pada Selasa, 27 Juli 2021.

Sasaran kebijakan bantuan ini, ungkap Kepala Dinas Sosial Kabupaten Belu, diberikan kepada 17.237 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan perincian, PKH berjumlah 10.601 KPM dan BST berjumlah 6.636 KPM yang tersebar di 69 desa dan 12 kelurahan. Indeks bantuan, 10 kg per KPM dan waktu penyalurannya berlaku sejak 12—31 Juli 2021.

Beras bantuan PPKM yang disediakan oleh bulog sebanyak 172.370 kg. Pos & Giro, didampingi para pendamping PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dinas Sosial akan mengangkut ke seluruh kantor desa dan kelurahan.

Bupati Belu dalam arahannya, meminta kepada seluruh PKM agar berjuang hidup mandiri menjadi manusia–manusia unggul dengan tidak selalu bergantung kepada bantuan pemerintah. Berpikirlah bahwa ketika tiba waktunya, bantuan pemerintah akan berhenti.

“Saat pembagian beras di kantor desa dan kelurahan, perhatikan protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan,” pesan Bupati dr. Agus Taolin. (*)

Penulis + foto: (*/Herminus Halek)

Pemkot Kupang Terapkan PPKM Level 4, Wajib Patuh Tiga Ketentuan

1.714 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Menindaklanjuti Instruksi Mendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat) Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesment oleh Kementerian Kesehatan, yang menetapkan Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Timur dan Kota Kupang sebagai lokasi penerapan PPKM Level 4 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2021/07/25/ppkm-level-4-diterapkan-26-juli-2-agustus-2021-ini-penyesuaiannya/

Menyikapi kondisi tersebut, maka Pemerintah Kota Kupang menghelat rapat pada Senin, 26 Juli 2021 dan telah menerbitkan Instruksi Wali Kota Kupang terkait penerapan PPKM Level 4 di wilayah administratif Kota Kupang. Demikian penegasan Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man saat jumpa media dengan penerapan protokol kesehatan ketat di ruang Garuda Kantor Wali Kota Kupang.

“Intinya semua edaran yang kami buat berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 25 Tahun 2021, tetapi terdapat klausul kepada Kepala Daerah untuk menyesuaikan hal-hal yang dibutuhkan di tingkat daerah,” ujar  Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man sembari menyampaikan bahwa surat edaran Wali Kota Kupang tentang PPKM Level 3 telah dipertimbangkan kesesuaian dengan penerapan PPKM Level 4.

Ada pun Instruksi Wali Kota Kupang, urai dr. Hermanus Man, terkait penyesuaian aturan penerapan PPKM Level 4 di Kota Kupang antara lain :

Pertama, seluruh aktivitas kemasyarakatan di Kota Kupang diperkenalkan hanya hingga pukul 21.00 WITA (9 malam).

“Sesudah pukul 21.00 WITA, maka Pol PP dibantu Polisi dan TNI beserta tim Covid-19 Kota Kupang melakukan patroli penertiban sekaligus memberi sanksi berupa pencabutan izin, KUHP, atau Undang-undang Karantina,” terang dr. Hermanus Man.

Kedua, Penertiban jam operasi pasar yakni mulai pukul 04.00—10.00 WITA dan 17.00—20.00 WITA yang dihadiri oleh Polisi, TNI, Pol PP, dan Dinas Perhubungan.

“Satu pasar terdiri dari 10 (sepuluh) orang yang bertugas menertibkan protokol kesehatan, jika tidak mengikuti maka diusir keluar dari pasar. Untuk penjual dihentikan berjualan selama satu minggu jika tak mengikuti protokol kesehatan dan untuk sopir dari luar kota masuk ke pasar yang tak mengikuti prokes dilarang masuk ke pasar,” tegas dr. Hermanus Man seraya menambahkan, “Karena kasus Covid-19 di Kota Kupang sudah sangat serius berada di level 4.”

Ketiga, pada akhir pekan (Jumat, Sabtu, dan Minggu) dilakukan penyekatan atau pembatasan di pintu masuk ke Kota Kupang diatur oleh Dinas Perhubungan, Polisi, dan TNI.

“Bagi warga Kota Kupang yang ingin piknik lalu pulang pergi, kita tutup dan larang karena risiko tinggi pergi ke daerah atau kabupaten yang belum melakukan  Vaksinasi Covid-19,” tekan dr. Hermanus Man bahwa penyekatan hanya berlaku 2 (dua) minggu.

Terkait pembatasan aktivitas ke luar kota, tandas Wakil Wali Kota Kupang, bahwa dalam keadaan darurat, maka Kepala Daerah berkewajiban melindungi seluruh masyarakat dengan membatasi mobilitas.

“Ini bagian dari penerapan protokol kesehatan 5 M dan demi kebaikan kita bersama,” pungkas dr. Hermanus Man.

Penulis, editor dan foto (+ roni banase)

PPKM Level 4 Diterapkan 26 Juli—2 Agustus 2021, Ini Penyesuaiannya

631 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melanjutkan penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 dari tanggal 26 Juli hingga tanggal 2 Agustus 2021. Kebijakan tersebut diambil setelah Presiden dan jajarannya mempertimbangkan sejumlah hal, baik aspek kesehatan, aspek ekonomi, hingga dinamika sosial.

“Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. Namun, kita akan melakukan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap dengan pelaksanaan yang ekstra hati-hati,” ujar Presiden saat menyampaikan keterangan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu, 25 Juli 2021.

Adapun sejumlah penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah dalam penerapan PPKM antara lain sebagai berikut:

  1. Pasar rakyat yang menjual sembako sehari-hari diperbolehkan untuk buka seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat;
  2. Pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan pokok sehari-hari bisa buka dengan kapasitas maksimal 50 persen sampai dengan pukul 15.00, di mana pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh pemerintah daerah;
  3. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha-usaha kecil lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 yang pengaturan teknisnya diatur oleh pemerintah daerah;
  4. Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai pukul 20.00 dan maksimal waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit.

“Hal-hal teknis lainnya akan dijelaskan oleh menko (menteri koordinator) dan menteri terkait,” lanjutnya.

Menurut Presiden, saat ini sudah terjadi tren perbaikan dalam pengendalian pandemi Covid-19. Laju penambahan kasus, tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau BOR, dan positivity rate mulai menunjukkan tren penurunan seperti yang terjadi di beberapa provinsi di Jawa. Namun demikian, Presiden mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam menyikapi tren perbaikan ini dan tetap waspada menghadapi varian delta yang sangat menular.

“Pertimbangan aspek kesehatan harus dihitung secara cermat dan pada saat yang sama, aspek sosial ekonomi masyarakat, khususnya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari juga harus diprioritaskan,” imbuhnya.

Untuk mengurangi beban masyarakat akibat pandemi Covid-19 ini, pemerintah juga meningkatkan pemberian bantuan sosial untuk masyarakat dan bantuan untuk usaha mikro kecil. Penjelasan secara terperinci mengenai hal tersebut akan dilakukan oleh menteri koordinator atau menteri terkait.

Secara khusus Kepala Negara juga meminta kepada para menteri terkait untuk segera melakukan langkah-langkah maksimal untuk membagikan vitamin, suplemen kepada masyarakat, memberikan dukungan obat-obatan, dan konsultasi dokter terhadap masyarakat yang melakukan isolasi mandiri, serta dukungan pengobatan di rumah sakit.

“Angka kematian harus ditekan semaksimal mungkin dan untuk daerah-daerah yang memiliki angka kematian yang tinggi, peningkatan kapasitas rumah sakit, isolasi terpusat, dan juga ketersediaan oksigen perlu ditingkatkan segera,” tegasnya.

Presiden juga mengingatkan seluruh masyarakat untuk selalu waspada akan kemungkinan munculnya varian lain yang lebih menular. Oleh karena itu, Presiden memerintahkan agar pengetesan dan penelusuran bisa ditingkatkan lebih tinggi, diikuti dengan perawatan yang cepat untuk menekan laju penularan dan meningkatkan angka kesembuhan.

“Penerapan protokol kesehatan yang ketat serta peningkatan testing, tracing, dan treatment akan menjadi pilar utama penanganan Covid-19 ke depannya. Memakai masker dan menjaga jarak harus terus dilakukan,” ungkapnya.

“Terakhir, saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu dan bahu-membahu melawan Covid-19 ini. Dengan usaha keras kita bersama, insya Allah kita bisa segera terbebas dari Covid-19 dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat bisa kembali normal,” tandasnya.(*)

Sumber dan foto (*/BPMI Setpres)

Jangan Sia-siakan Pengorbanan Kita Selama PPKM Darurat!

228 Views

Oleh: Andre Vincent Wenas

Kita semua sadar sepenuhnya tentang kenyataan kasus COVID-19 akhir-akhir ini yang telah mencapai 2,7 juta kasus lebih atau rata-rata 54 ribu kasus per hari. Di mana sempat terjadi ada 71,39 ribu kasus kematian sebagai akibatnya. Ini artinya, 1.205 kasus kematian per hari! Saudara dan sahabat kita jatuh bergelimpangan. Dan ini rekor tertinggi selama pandemi.

Fenomena menyedihkan yang memicu kembali ingatan kita tentang filosofi dari Presiden Joko Widodo yang mengatakan ‘Salus Populi Suprema Lex Esto’ keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Maka kita paham kalau beliau pun “terpaksa” mengambil keputusan berat dan akhirnya mesti bertindak tegas.

Walaupun itu dirasa menyakitkan dan pahit, namun toh perlu demi menyelamatkan rakyatnya sendiri. PPKM Darurat pun diberlakukan, sebelum hal yang jauh lebih buruk terjadi pada bangsa ini.

Lalu apakah pemerintah membiarkan rakyatnya begitu saja? Tidak! Sama sekali tidak. Apa buktinya?

Buktinya nyata sekali. Faktanya pemerintah telah hadir dalam bentuk pertolongan pertama pada keadaan terdesak (P3K) rakyat. Dana APBN digelontorkan (lagi dan lagi) untuk menolong mereka semasa kesusahan akibat pandemi mondial ini. Mereka itu adalah yang ada di 4 desil terbawah lapisan masyarakat.

Baru saja lewat Menkeu, Sri Mulyani Indrawati, pemerintah mengumumkan peningkatan dukungan kepada masyarakat serta usaha kecil. Jelasnya, total anggaran penanggulangan Covid-19 ditambah sekitar Rp 45 triliun lebih. Dari yang tadinya Rp 699,43 triliun naik jadi Rp 744,75 triliun. Membebani anggaran negara? Ya, tapi apa boleh buat.

Ini semua dari APBN, yang artinya uang rakyat sendiri. Jadi, mari jangan sia-siakan pengorbanan kita semua dengan kekonyolan-kekonyolan yang tidak perlu. Yang malah tambah bikin susah bangsa ini nantinya.

Terbagi dalam 5 klaster tambahan bantuan,

Pertama, Perlindungan Sosial (Tambahan Bansos Tunai, Tambahan Penyaluran Kartu Sembako, Bantuan Beras, Perpanjangan Diskon Listrik, dan Tambahan Pra Kerja). Anggarannya ditambah dari Rp 153,86 triliun menjadi Rp 187,84 triliun.

Kedua, Kesehatan (Perkiraan tambahan untuk kenaikan klaim pasien, RS Darurat dan Percepatan Vaksinator/Penebalan PPKM dari intercept earmark TKDD). Anggarannya naik dari Rp 193,93 triliun menjadi Rp 214,95 triliun.

Ketiga, Insentif Usaha (Angsuran PPh 25, tarif PPh Badan, PPh Final UMKM, PPnBM Kendaraan Bermotor & PPN Perumahan DTP, dsb.) Anggarannya dipertahankan pada kisaran Rp 62,83 triliun.

Keempat, Dukungan UMKM dan Korporasi (Tambahan pembebasan rekening minimum s.d. Desember dan penurunan perkiraan penempatan dana). Anggarannya di-refocussing dari Rp 171,77 triliun menjadi Rp 161,20 triliun.

Kelima, Program Prioritas (Padat Karya K/L , Ketahanan pangan, ICT, Pariwisata, serta prioritas lainnya). Anggarannya dinaikkan sedikit dari Rp 117,04 jadi Rp 117,94 triliun.

Ini semua menunjukkan bahwa pemerintah fokus dan terus pasang mata-telinga serta turun langsung ke lapangan untuk membantu dan terus mengevaluasi setiap pencapaian program-program bantuannya.

Apakah semua berjalan mulus? Tentu saja tidak, atau belum sempurna. Banyak kekurangan di sana-sini. Mesti diakui juga.

Kita sempat mendengar Menteri Sosial Risma yang pontang-panting membereskan data di Kemensos. Juga ia sempat ngomel-ngomel saat mendapati petugas lapangannya di dapur umum yang pasang organ tunggal. Ini mau menolong rakyat atau mau dangdutan?

Ada lagi surat teguran keras dari Mendagri Tito Karnavian kepada 19 kepala daerah tingkat provinsi yang belum optimal menyalurkan dana bantuan sosialnya kepada masyarakat di daerahnya masing-masing. Ada Rp 25,46 triliun Dana Transfer Umum (DTU) ke daerah yang mesti segera disalurkan untuk meringankan kesusahan rakyat.

Sampai akhirnya kita mendengar himbauan lantang dari Plt.Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Giring Ganesha, yang barusan menyikapi pengumuman Presiden Joko Widodo tentang PPKM yang diperpanjang sampai 26 Juli 2021. Ini hal yang sangat serius.

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwasanya PPKM Darurat diperpanjang sampai 25 Juli dan akan dilonggarkan pada 26 Juli bila jumlah kasus Covid-19 terus menurun.

Giring Ganesha dari PSI meminta dengan sangat kepada kita semua (pemerintah, tokoh masyarakat dan semua lapisan masyarakat) agar bisa menjalankan 3 hal sampai 25 Juli 2021. Supaya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ini bisa dilonggarkan kembali, seperti yang dijanjikan Presiden Joko Widodo tadi.

Ini imbauan yang masuk akal. Patut kita dukung bersama. Kita sudah sesak nafas berkorban, jangan kita sendiri yang menyia-nyiakan pengorbanan ini. Sambil halau dan tolak segala bentuk agitasi murahan dari para petualang politik yang coba-coba bikin keruh suasana. Ini saatnya kita semua tegas mengambil sikap. Rakyat bersatu, gelandangan politik pun manyun.

Pertama, soal protokol kesehatan atau prokes. Kita semua seyogianya bisa mendisiplinkan diri untuk bertahan diam di rumah. Tentu saja kecuali terpaksa mesti ke luar, maka prokes harus benar-benar ditegakkan. Lagi pula pihak berwenang juga jangan ragu menindak setiap pelanggaran dengan cara yang manusiawi.

Kedua, agar bantuan untuk masyarakat terdampak perlu disegerakan serta mesti tepat sasaran. Ini sangat urgen. Makanya kepala daerah pun mesti berani mengambil diskresi kebijakan. Asalkan jujur dan transparan semuanya pasti beres.

Pelajaran penting (walau pahit) selama pandemi ini adalah soal akurasi data. Jangan ada lagi mega skandal macam korupsi e-KTP seperti dulu. Segera bereskan data kependudukan kita.

Ketiga, percepat vaksinasi dan agar lebih masif. Ini supaya rakyat mampu membentengi diri, sehingga jika terpapar, tidak terlalu parah efeknya. Kita semua bertanggung jawab untuk mengejar target ‘herd-immunity’ di mana 85% rakyat tervaksinasi lengkap. Makanya, momentum perpanjangan PPKM Darurat ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk lebih memasifkan vaksinasi.

Jika tiga hal tersebut bisa dilaksanakan sehingga PPKM bisa dilonggarkan kembali, Giring Ganesha meyakini, bahwa perekonomian akan kembali bergerak dan penyebaran virus bisa lebih terkendali. Pasar-pasar akan dibuka, pengemudi online, tukang becak, pedagang kaki lima, dan lain-lain akan kembali leluasa beraktivitas. Begitulah gerak perekonomian rakyat bakal bergulir kembali perlahan tapi pasti.

Kata Bung Karno, “Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu membahu mewujudkannya.”

Bersama kita bisa, bangkitkan solidaritas persatuan bangsa! Indonesia maju.

Rabu, 21 Juli 2021

Penulis merupakan Pemerhati Ekonomi-Politik

Foto utama oleh alinea.id

Presiden Jokowi: Percepat Penyaluran Bansos & Obat Gratis ke Masyarakat

423 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial dan obat-obatan gratis kepada masyarakat pada pekan ini. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat di tengah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas melalui konferensi video mengenai evaluasi PPKM Darurat dari Istana Merdeka  pada Jumat, 16 Juli 2021.

“Saya minta jangan sampai terlambat, baik itu PKH (Program Keluarga Harapan), baik itu BLT (Bantuan Langsung Tunai) Desa, baik itu Bantuan Sosial Tunai (BST), jangan ada yang terlambat. Dan yang paling penting lagi adalah bantuan beras, bantuan sembako. Minggu ini harus keluar, percepat, betul-betul ini dipercepat,” ujar Presiden Jokowi.

Kepala Negara meminta Kementerian Sosial dan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk tidak ragu dalam menyalurkan bantuan sosial secepatnya kepada masyarakat. Untuk itu, Presiden meminta keduanya segera berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait prosedur penyalurannya.

“Saya minta Ka Bulog dan utamanya Mensos jangan ragu-ragu. Karena prinsipnya adalah yang paling penting ini kita enggak mencuri, enggak mengambil, prosedurnya tolong didampingi BPKP,” ujar Presiden Jokowi.

Selanjutnya, Presiden Jokowi mengapresiasi pendistribusian bantuan vitamin dan obat-obatan gratis yang telah dimulai sejak 15 Juli 2021 lalu. Bantuan obat-obatan ini dikhususkan untuk masyarakat yang terpapar virus korona dengan gejala ringan atau tanpa gejala dan sedang menjalankan isolasi mandiri (isoman).

“Termasuk dalam hal ini, pemberian obat-obatan gratis. Obat, suplemen, vitamin gratis pada rakyat, ini sangat diapresiasi,” ujar Kepala Negara.

Namun, Presiden Jokowi menilai 600 ribu paket obat-obatan, yang disalurkan 300 ribu dalam dua tahap, masih dirasa kurang. Untuk itu, ia meminta Kementerian Keuangan untuk menambah anggaran guna meningkatkan jumlah ketersediaan paket bantuan vitamin dan obat-obatan untuk masyarakat sebanyak lebih dari dua juta paket bantuan.

“Saya minta Ibu Menteri Keuangan ini disiapkan paling tidak di atas dua juta paket, kan enggak mahal,” tandasnya. (*)

Sumber dan foto (*/(BPMI Setpres)

PPKM Darurat di Jawa dan Bali, Korlantas Polri Bangun 407 Titik Penyekatan

183 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri membangun 407 titik penyekatan di Jawa dan Bali. Titik penyekatan itu dibangun sehubungan pemberlakuan PPKM Darurat selama 3—20 Juli 2021.

Saat apel kesiapan, Kakorlantas Polri Irjen Istiono mengatakan pihaknya menghelat Operasi Aman Nusa II dalam rangka pelaksanaan PPKM Darurat. Operasi Aman Nusa II tersebut akan dilaksanakan selama 30 hari yakni sejak tanggal 3 Juli hingga 1 Agustus 2021.

“Operasi ini adalah operasi kemanusiaan dengan tindakan humanis, tegas, maupun terukur. Kaitannya dalam mendukung PPKM Darurat ini juga telah kita bangun di 407 titik-titik pembatasan dan pengendalian,” ujar Istiono dalam sambutannya di NTMC Polri, Pancoran, Jakarta, pada Sabtu, 3 Juli 2021.

Istiono menjelaskan, kepolisian bakal melakukan upaya-upaya preventif dalam operasi tersebut. Selain itu, pihaknya juga bakal menggelar patroli sampai ke wilayah RT-RW. “Kemudian kita juga nanti akan lakukan langkah-langkah preventif, patroli sampai RT RW,” ucapnya.

Lebih jauh, Istiono menyebut Operasi Aman Nusa II ini juga bakal diikuti Korps Sabhara Baharkam Polri. Dia berpesan agar personel yang turun ke lapangan memahami peraturan PPKM Darurat. “Jadi teman-teman di lapangan harus paham benar aturan-aturan yang diterapkan pemerintah. Pelajari, pedomani dan laksanakan di lapangan secara baik,” ujar Istiono.

Apel kesiapan ini juga tampak dihadiri Kepala Korps Sabhara Baharkam Polsi Irjenpol Nanang Avianto. Selain itu, terlihat pula sejumlah pejabat utama (PJU) Korlantas Polri dan Korps Sabhara Baharkam turut menemani.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi memberlakukan PPKM darurat. PPKM darurat berlaku pada 3—20 Juli 2021 di Jawa dan Bali.

“Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat 3—20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali,” ucap Presiden Jokowi dalam keterangan pers, pada Kamis, 1 Juli 2021.(*)

Sumber berita dan foto (*/humas polri)

Editor (+roni banase)