Arsip Tag: polres malaka

Keluarga Besar Putra Putri Polri Daerah NTT Bantu Korban Badai Seroja

277 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Badai Siklon Tropis Seroja yang meluluhlantakkan 15 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada rentang waktu tanggal 3—5 April 2021 memutuskan jaringan listrik, telekomunikasi, kerusakan fasilitas umum, rumah-rumah penduduk hanyut terseret banjir bandang, dan mengakibatkan 181 orang meninggal dunia dan sekitar 45 orang hilang.

Duka yang bertepatan dengan perayaan Paskah 2021 dan memasuki bulan Ramadan 1442H tersebut menjadi perhatian dari Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri) Daerah Nusa Tenggara Timur dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada para korban bencana di wilayah Provinsi NTT.

Diawali dengan pendistribusian bantuan bagi korban bencana banjir bandang di Kabupaten Malaka, Ketua Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri) Daerah Nusa Tenggara Timur, Ir. Lay Djaranjoera, M.Si. Wakil Sekretaris, Simson Alirensus Ratoe Oedjoe, S.Pd., dan Bendahara, Daniel F. Maro, S.P., M.Si. menyerahkan bantuan berupa sembako (beras, mi instan, dan gula pasir), termasuk masker untuk pencegahan penyebaran Covid-19 pada Minggu, 18 April 2021.

Ketua Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri) Daerah Nusa Tenggara Timur, Ir. Lay Djaranjoera, M.Si. (kedua dari kiri) saat menyerahkan secara simbolis bantuan kepada Wakapolres Malaka

Bantuan KBPP Polri Peduli Bencana NTT diterima Wakapolres dan didampingi Wakil Sekretaris KBPP Polri Resor Malaka dii Mako Polres Malaka.

Lay Djaranjoera berharap kiranya bantuan KBPP Polri Peduli Bencana NTT dapat bermanfaat bagi saudara yang kena dampak bencana. “Bukan dilihat dari besar kecilnya bantuan tapi lebih dikedepankan niat hati yang tulus untuk berbagi kasih dan turut mengambil bagian dalam kepedulian terhadap bencana NTT,” ujarnya.

Selain itu, tandas Lay, KBPP Polri Peduli Bencana NTT, juga menyerahkan sejumlah uang tunai dan masker yang dapat berdaya guna untuk mencegah penyebaran Covid-19 di tengah saudara yang terdampak bencana. “Untuk distribusi bantuan bencana ke Flores Timur, Lembata, Sabu Raijua, bakal disesuaikan dengan jenis kebutuhan dan jumlah batuan berbeda untuk tiap daerah,” pungkasnya.

Penulis dan Editor (+roni banase)

Foto (*/koleksi KBPP Polri NTT)

Tim Advokat Wartawan Sergap.id : Charles Dupe Harus Kita Jadikan Tersangka!

914 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | “Setelah kami Tim Hukum lakukan kajian, ternyata kami sampai pada satu kesimpulan bahwa Charles Dupe itu harus kita tersangkakan! [jadikan tersangka]. Karena, justru dari dia yang menyebarkan informasi itu kepada publik sehingga timbul masalah ini,” tegas Ketua Tim Advokat Wartawan Sergap.id Melkianus Conterius Seran, S.H. kepada wartawan di Hotel Nusantara II, pada Rabu, 17 Juni 2020 sembari memastikan bahwa Charles Dupe akan segera dilaporkan timnya ke polisi dalam waktu dekat.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/06/17/tim-advokat-wartawan-sergap-id-kami-temukan-penipuan-administrasi/

Menurut Melkianus, Seldi Berek bukanlah pelaku [tindak pidana pencemaran nama baik dan pemfitnahan]. Dia itu, sesungguhnya korban kriminalisasi. Dan, Seldi sendiri sebagai admin mengakui bahwa grup itu tertutup dan anggotanya hanya 27 orang.”27 orang itu di dalam grup terbatas! Yang mentransmisikan/ menyebarluaskan itu Charles Dupe! Berarti, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 45 ayat 3 dan pasal 27 ayat 3 itu adalah Charles Dupe!” tandas ketua tim andal itu.

Ferdinandus Maktaen, S.H. menambahkan terkait dengan bukti surat. Ketika sudah di’leges’ oleh pengadilan, maka sudah disebut sebagai akta, dokumen bukti resmi. Penyidik sudah memanipulasi akta. Pemeriksaan riil terhadap Aris Bria Seran, dilakukan pada tanggal 5 Mei 2020 tetapi penyidik merekayasa menjadi tanggal 28 Mei 2020. Ini, sebuah rekayasa hukum, kejahatan!

“Coba dibayangkan. Untuk kepentingan hukum saja, mereka sudah lakukan seperti ini. Apalagi orang yang tidak berani mengajukan keberatan terhadap hasil pemeriksaan mereka. Nah, ini mental- mental penyidik yang tidak benar. Ini, perlu ada tindakan tegas dari internal kepolisian karena kami bisa buktikan sebagai sebuah kejahatan. Ini, fakta di dalam persidangan. Jadi, penyidik telah melakukan penipuan terhadap administrasi yang diajukan di pengadilan,” terangnya.

Terkait Charles Dupe, Ferdinandus menandaskan, Kapolres harus berani mengambil langkah untuk menetapkan Charles Dupe sebagai tersangka. “Bagaimana polres tidak menetapkan anggotanya menjadi tersangka, malah Seldi Berek yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kapolres harus berani. Kalau kapolres tidak berani, sebaiknya berhenti dari polisi. Jelas, Charles Dupe yang melakukan transmisi, tapi dia hanya sebagai saksi. Ya, sebaiknya Kapolres mundur saja dari jabatan itu,” tantang Ferdinandus. (*)

Penulis + foto (*/HH)
Editor (+ rony banase)

Kesimpulan Praperadilan Tim Advokat Wartawan Sergap.id, ‘Batal Demi Hukum’

552 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Proses sidang praperadilan wartawan Sergap.id yang bersifat maraton dan terbuka untuk umum, sudah memasuki tahap Kesimpulan di Pengadilan Negeri Kelas 1B Atambua, pada Rabu, 17 Juni 2020.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/06/16/pendapat-saksi-ahli-hukum-pidana-undana-terhadap-praperadilan-wartawan-sergap-id/

Temu media yang digelar Tim Advokat Wartawan Sergap.id selaku Pemohon Praperadilan di Hotel Nusantara II Atambua, menyebutkan bahwa materi kesimpulan yang disampaikan dalam persidangan itu meliputi beberapa fakta berdasarkan keterangan saksi ahli hukum pidana sehari sebelumnya.

Ketua Tim Advokat, Melkianus Conterius Seran, S.H. mengatakan, fakta- fakta yang terungkap di persidangan baik itu alat bukti surat maupun keterangan ahli hukum pidana, pihaknya menyimpulkan bahwa penetapan kliennya Seldi Berek sebagai tersangka itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ketua Tim Advokat Wartawan Sergap.id, Conterius Seran, S.H.

Argumentasi- argumentasi yang dibangun Timnya, Pertama, penetapan Seldi Berek sebagai tersangka, tidak didahului dengan pemeriksaan Pemohon sebagai saksi dan pemeriksaan Pemohon sebagai Tersangka. Menurut keterangan saksi Ahli Hukum Pidana bahwa itu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Karena itu, penetapan Seldi sebagai tersangka itu ‘Harus Batal Demi Hukum!’.

Kedua, Penetapan Seldi Berek sebagai tersangka itu tidak memenuhi kualifikasi dua alat bukti yang sah menurut Undang- Undang dan Konstitusi. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi ahli, bukti permulaan sah itu harus dilihat dari kualitas bukan kuantitasnya, dan harus memiliki relevansinya dengan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka. Jika tidak, maka tidak bisa dipakai sebagai alat bukti permulaan yang cukup. “Terkait dengan bukti permulaan ini, bahwa kasus ini bermula dari postingan Seldi di grup tertutup whatsapp dengan mengutip pernyataan dari Aris Bria Seran. Seharusnya Aris diperiksa terlebih dahulu sebelum Seldi ditetapkan sebagai tersangka, untuk memastikan kutipan itu benar atau tidak,” pintanya.

Melkianus menandaskan bahwa tiga alat bukti seperti keterangan saksi Charles Dupe, Karel Benu dan Lorens Haba tidak bisa dijadikan alat bukti permulaan yang cukup bagi penyidik dalam menetapkan Seldi Berek sebagai tersangka. “Karena, mereka ini tidak mengerti persoalan. Apakah benar atau tidak pernyataan Aris yang dikutip oleh Seldi. Ini harus diuji untuk menentukan ada tidaknya peristiwa tindak pidana oleh Pemohon,” urainya.

Ketiga, berkaitan dengan penetapan Pemohon sebagai tersangka secara ‘In Absentia’ (tidak hadir), Melkianus mengemukakan, hal itu sudah ditegaskan oleh Ahli Hukum Pidana bahwa itu hanya bisa dilakukan jika seseorang yang statusnya buron. Semua bukti yang ditunjukkan Termohon mulai dari T1- T38 itu tidak satu pun bukti yang menunjukkan bahwa Seldi itu buron.

Konstruksi hukumnya, Termohon harus melakukan pemanggilan secara sah dan patuh, paling kurang tiga kali. Nah, yang terjadi adalah Seldi langsung ditetapkan sebagai tersangka dengan dalil ‘In Absentia’. “Dan karena itu, dari kajian kami Tim Hukum, penetapan tersangka terhadap klien kami Seldi, tidak sah menurut hukum dan harus Batal Demi Hukum! Tentu, kami Tim Hukum serahkan sepenuhnya kepada Hakim Praperadilan untuk mengadili dan memutuskan sesuai dengan hukum, undang- undang dan konstitusi yang berlaku,” pungkasnya. (*)

Penulis + foto (*/HH)
Editor (+ rony banase)