Arsip Tag: seldi berek

Hakim Tolak Permohonan Praperadilan, Wartawan Sergap.id Ditangkap Penyidik

824 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Pengajuan Praperadilan Wartawan Sergap.id yang disidangkan di Pengadilan Negeri Kelas 1B Atambua secara maraton dan terbuka untuk umum selama 7 (tujuh) hari berturut- turut, ditolak Hakim tunggal Gustav Bless Kupa, S.H. dalam sidang putusan, pada Kamis 18 Juni 2020.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/06/17/tim-advokat-wartawan-sergap-id-kami-temukan-penipuan-administrasi/

Silvester Nahak,S.H, anggota Tim advokat Pemohon, usai putusan penolakan praperadilan itu mengatakan bahwa timnya menghormati dan menghargai putusan pengadilan.

Hakim tunggal Gustav Bless Kupa, S.H. ketika membacakan putusan penolakan praperadilan wartawan Sergap.id di Pengadilan Negeri Atambua

Putusan penolakan praperadilan Pemohon, menurut Silvester dengan mengutip dasar pertimbangan Hakim Gustav Bless Kupa, S.H. bahwa Keputusan MK No. 21/ PUU- XII/ 2014: ‘Pemeriksaan terhadap seseorang calon tersangka agar kelak ditetapkan seseorang menjadi tersangka’, bukan syarat mutlak yang harus dipatuhi oleh penyidik.

Berkaitan dengan dasar pertimbangan Hakim Gustav itu, Silvester justru mengungkapkan bahwa pihaknya menyayangkan dasar pertimbangan yang dibacakan Hakim tunggal tersebut. ”Seharusnya, sesuai keterangan ahli hukum pidana dalam persidangan kemarin itu, produk putusan MK berlaku sebagai konstitusi yang harus dipatuhi,” jelasnya mengulangi keterangan ahli hukum pidana.

Ketua Tim Advokat Melkianus Conterius Seran, S.H. menuturkan, pihaknya harus menghormati putusan hakim meskipun salah, karena asas ‘Res Judicata Pro Veritate Habetur’ (Putusan hakim harus dianggap benar). “Praperadilan itu ‘kan bukan putusan akhir. Tentu akan berlanjut ke pokok perkara, dan pasti ada langkah- langkah hukum yang akan kita tempuh,” katanya.

Wilfridus Son Lau, S.H.,M.H. menambahkan, keputusan hakim itu harus dihormati. Tetapi, dirinya menegaskan bahwa pihaknya tetap menjunjung tinggi asas ‘presumption of innocence’ (praduga tak bersalah), yang artinya seseorang dianggap tidak bersalah hingga pengadilan menyatakannya bersalah.

Wartawan Sergap.id Seldi Berek (baju oranye) saat digiring dan ditangkap oleh penyidik Polres Malaka usai hasil  praperadilan ditolak oleh Hakim di Pengadilan Negeri Atambua

“Seldi belum bersalah! Karena belum ada putusan pengadilan yang inkrah [berkekuatan hukum tetap]. Jangan sampai di luar sana beropini seolah- olah Seldi sudah salah dalam melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan pemfitnahan. Praperadilan ini ‘kan hanya uji prosedurnya saja. Apakah penetapan Seldi sebagai tersangka oleh penyidik itu sudah sesuai dengan ketetapan hukum acara atau belum?,” tandasnya.

Disaksikan wartawan, Seldi Berek sudah ditangkap oleh pihak Penyidik Polres Malaka beberapa saat setelah putusan praperadilan, dengan Surat Perintah Penangkapan, Nomor: SP. Kap/ 14/ VI/ 2020/ Reskrim untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. (*)

Penulis + foto (*/HH)
Editor (+ rony banase)

Tim Advokat Wartawan Sergap.id : Charles Dupe Harus Kita Jadikan Tersangka!

948 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | “Setelah kami Tim Hukum lakukan kajian, ternyata kami sampai pada satu kesimpulan bahwa Charles Dupe itu harus kita tersangkakan! [jadikan tersangka]. Karena, justru dari dia yang menyebarkan informasi itu kepada publik sehingga timbul masalah ini,” tegas Ketua Tim Advokat Wartawan Sergap.id Melkianus Conterius Seran, S.H. kepada wartawan di Hotel Nusantara II, pada Rabu, 17 Juni 2020 sembari memastikan bahwa Charles Dupe akan segera dilaporkan timnya ke polisi dalam waktu dekat.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/06/17/tim-advokat-wartawan-sergap-id-kami-temukan-penipuan-administrasi/

Menurut Melkianus, Seldi Berek bukanlah pelaku [tindak pidana pencemaran nama baik dan pemfitnahan]. Dia itu, sesungguhnya korban kriminalisasi. Dan, Seldi sendiri sebagai admin mengakui bahwa grup itu tertutup dan anggotanya hanya 27 orang.”27 orang itu di dalam grup terbatas! Yang mentransmisikan/ menyebarluaskan itu Charles Dupe! Berarti, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 45 ayat 3 dan pasal 27 ayat 3 itu adalah Charles Dupe!” tandas ketua tim andal itu.

Ferdinandus Maktaen, S.H. menambahkan terkait dengan bukti surat. Ketika sudah di’leges’ oleh pengadilan, maka sudah disebut sebagai akta, dokumen bukti resmi. Penyidik sudah memanipulasi akta. Pemeriksaan riil terhadap Aris Bria Seran, dilakukan pada tanggal 5 Mei 2020 tetapi penyidik merekayasa menjadi tanggal 28 Mei 2020. Ini, sebuah rekayasa hukum, kejahatan!

“Coba dibayangkan. Untuk kepentingan hukum saja, mereka sudah lakukan seperti ini. Apalagi orang yang tidak berani mengajukan keberatan terhadap hasil pemeriksaan mereka. Nah, ini mental- mental penyidik yang tidak benar. Ini, perlu ada tindakan tegas dari internal kepolisian karena kami bisa buktikan sebagai sebuah kejahatan. Ini, fakta di dalam persidangan. Jadi, penyidik telah melakukan penipuan terhadap administrasi yang diajukan di pengadilan,” terangnya.

Terkait Charles Dupe, Ferdinandus menandaskan, Kapolres harus berani mengambil langkah untuk menetapkan Charles Dupe sebagai tersangka. “Bagaimana polres tidak menetapkan anggotanya menjadi tersangka, malah Seldi Berek yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kapolres harus berani. Kalau kapolres tidak berani, sebaiknya berhenti dari polisi. Jelas, Charles Dupe yang melakukan transmisi, tapi dia hanya sebagai saksi. Ya, sebaiknya Kapolres mundur saja dari jabatan itu,” tantang Ferdinandus. (*)

Penulis + foto (*/HH)
Editor (+ rony banase)

Tim Advokat Wartawan Sergap.id: Kami Temukan Penipuan Administrasi

893 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | “Setelah Tim kami teliti dan cermati alat- alat bukti surat yang disampaikan Termohon mulai dari T1 sampai T31, terlebih pemeriksaan terhadap saudara Aris, T17 itu ternyata ada indikasi dan terbukti ada pembohongan! Ada penipuan administrasi, mal-administrasi terjadi di sana!” demikian sibak Ketua Tim Advokat Wartawan Sergap.id Melkianus Conterius Seran, S.H. dalam jumpa media di Hotel Nusantara II Atambua, pada Rabu, 17 Juni 2020.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/06/17/kesimpulan-praperadilan-tim-advokat-wartawan-sergap-id-batal-demi-hukum/

Digambarkannya, menyangkut ‘tempus’ (waktu) pemeriksaan Aris Bria Seran, ketika dihubungkan dengan fakta pemeriksaan itu berbeda. Aris, diperiksa tanggal 5 Juni 2020. Tetapi, dalam administrasi yang dilakukan oleh Termohon itu, tanggal 28 Juni 2020.

“Nah, ini menurut kami, satu penipuan terhadap fakta! Dan ini tidak bisa dijadikan Termohon untuk tersangkakan Seldi!” tegasnya.

Melkianus mengungkapkan bahwa kejahatan administrasi itu menjadi kewenangan dan otoritas dari penyidik. Tetapi, yang terjadi itu tidak saja kewenangan dan otoritas penyidik, melainkan justru kesewenang- wenangan dan otoriter daripada penyidik itu sendiri hingga membuat satu kesalahan administrasi.”Nah, ini yang membuat kami Tim melakukan koreksi besar- besaran terhadap tindakan penyidik itu,” ujarnya.

Terkait kesalahan administrasi itu, Melkianus menuturkan bahwa hal itu, tentu memiliki konsekuensi hukum. Penetapan tersangka yang dilakukan penyidik itu dianggap tidak sah, karena tidak memenuhi kualifikasi dua alat bukti yang sah.

“Secara pidana pun, tentunya kita akan ambil jalan hukum terhadap tindakan-tindakan yang kami anggap janggal itu. Karena, tidak hanya terbatas pada kesalahan administrasi, tetapi juga termasuk oknum polisi yang ikut mendistribusikan itu,” tandasnya. (*)

Penulis + foto (*/HH)
Editor (+ rony banase)

Kesimpulan Praperadilan Tim Advokat Wartawan Sergap.id, ‘Batal Demi Hukum’

593 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Proses sidang praperadilan wartawan Sergap.id yang bersifat maraton dan terbuka untuk umum, sudah memasuki tahap Kesimpulan di Pengadilan Negeri Kelas 1B Atambua, pada Rabu, 17 Juni 2020.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/06/16/pendapat-saksi-ahli-hukum-pidana-undana-terhadap-praperadilan-wartawan-sergap-id/

Temu media yang digelar Tim Advokat Wartawan Sergap.id selaku Pemohon Praperadilan di Hotel Nusantara II Atambua, menyebutkan bahwa materi kesimpulan yang disampaikan dalam persidangan itu meliputi beberapa fakta berdasarkan keterangan saksi ahli hukum pidana sehari sebelumnya.

Ketua Tim Advokat, Melkianus Conterius Seran, S.H. mengatakan, fakta- fakta yang terungkap di persidangan baik itu alat bukti surat maupun keterangan ahli hukum pidana, pihaknya menyimpulkan bahwa penetapan kliennya Seldi Berek sebagai tersangka itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ketua Tim Advokat Wartawan Sergap.id, Conterius Seran, S.H.

Argumentasi- argumentasi yang dibangun Timnya, Pertama, penetapan Seldi Berek sebagai tersangka, tidak didahului dengan pemeriksaan Pemohon sebagai saksi dan pemeriksaan Pemohon sebagai Tersangka. Menurut keterangan saksi Ahli Hukum Pidana bahwa itu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Karena itu, penetapan Seldi sebagai tersangka itu ‘Harus Batal Demi Hukum!’.

Kedua, Penetapan Seldi Berek sebagai tersangka itu tidak memenuhi kualifikasi dua alat bukti yang sah menurut Undang- Undang dan Konstitusi. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi ahli, bukti permulaan sah itu harus dilihat dari kualitas bukan kuantitasnya, dan harus memiliki relevansinya dengan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka. Jika tidak, maka tidak bisa dipakai sebagai alat bukti permulaan yang cukup. “Terkait dengan bukti permulaan ini, bahwa kasus ini bermula dari postingan Seldi di grup tertutup whatsapp dengan mengutip pernyataan dari Aris Bria Seran. Seharusnya Aris diperiksa terlebih dahulu sebelum Seldi ditetapkan sebagai tersangka, untuk memastikan kutipan itu benar atau tidak,” pintanya.

Melkianus menandaskan bahwa tiga alat bukti seperti keterangan saksi Charles Dupe, Karel Benu dan Lorens Haba tidak bisa dijadikan alat bukti permulaan yang cukup bagi penyidik dalam menetapkan Seldi Berek sebagai tersangka. “Karena, mereka ini tidak mengerti persoalan. Apakah benar atau tidak pernyataan Aris yang dikutip oleh Seldi. Ini harus diuji untuk menentukan ada tidaknya peristiwa tindak pidana oleh Pemohon,” urainya.

Ketiga, berkaitan dengan penetapan Pemohon sebagai tersangka secara ‘In Absentia’ (tidak hadir), Melkianus mengemukakan, hal itu sudah ditegaskan oleh Ahli Hukum Pidana bahwa itu hanya bisa dilakukan jika seseorang yang statusnya buron. Semua bukti yang ditunjukkan Termohon mulai dari T1- T38 itu tidak satu pun bukti yang menunjukkan bahwa Seldi itu buron.

Konstruksi hukumnya, Termohon harus melakukan pemanggilan secara sah dan patuh, paling kurang tiga kali. Nah, yang terjadi adalah Seldi langsung ditetapkan sebagai tersangka dengan dalil ‘In Absentia’. “Dan karena itu, dari kajian kami Tim Hukum, penetapan tersangka terhadap klien kami Seldi, tidak sah menurut hukum dan harus Batal Demi Hukum! Tentu, kami Tim Hukum serahkan sepenuhnya kepada Hakim Praperadilan untuk mengadili dan memutuskan sesuai dengan hukum, undang- undang dan konstitusi yang berlaku,” pungkasnya. (*)

Penulis + foto (*/HH)
Editor (+ rony banase)

Pendapat Saksi Ahli Hukum Pidana Undana Terhadap Praperadilan Wartawan Sergap.id

1.006 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Sidang praperadilan yang diajukan wartawan Sergap.id ke Pengadilan Negeri Kelas 1B Atambua, kini sudah memasuki tahap mendengarkan pendapat ahli Hukum Pidana.

Pihak Pemohon, Oktovianus Seldi Ulu Berek bersama Tim Advokatnya telah menghadirkan Saksi ahlinya, Dr. Simplexius Asa, S.H., M.H. dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang dalam sidang hari kelima, pada Selasa 16 Juni 2020.

“Intinya, ini hukum acara. Jadi, kepatuhan terhadap seluruh proses sesuai dengan hukum acara itu penting. Saya katakan bahwa kalau melanggar hukum acara, maka hilang nilainya,” demikian dikatakan ahli hukum pidana kepada wartawan usai memberikan pendapatnya dalam persidangan.

Berkaitan dengan pernyataan Seldi Berek yang diposting pada grup tertutup Whatsapp ‘Mitra Pers & Polres Malaka’, yang kemudian didistribusikan informasi elektronik itu oleh Charles Dupe ke luar grup, Dr. Simplexius mengatakan, bahwa pernyataan Seldi itu hanya sebagai berita bagi orang di dalam grup itu, dan tidak untuk orang di luar group. “Kalau ada orang menyebarkan ke luar grup, itu yang tidak boleh. Benar, bahwa pembentukan grup itu karena adanya kesamaan kepentingan. Jadi kalau dia mendengarnya sebagai bagian dari grup itu, ya itu harus terbatas pada grup yang dibentuk itu,” ungkap lagi sang doktor yang juga dosen di Fakultas Hukum Undana itu.

Ahli hukum pidana itu menegaskan, bahwa tugas jurnalistik di satu sisi untuk mengontrol kekuasaan. Jadi, wartawan atau media massa itu menjadi salah satu bagian penting dari ‘Civil Power’. Negara yang berdaulat itu memiliki tiga kekuatan, yakni Political Power, Economic Power dan Civil Power.

Biasanya, lanjut Ahli Hukum Pidana itu, yang paling berkolusi adalah Economic Power dan Political Power. Karena itu, tindak pidana korupsi itu didefinisikan sebagai kolusi antara Political Power dan Economic Power. “Nah, siapa yang mengontrol? Sipil Power. Sipil Power itu siapa? Media massa dan organisasi sosial. Itulah pentingnya memperkuat media massa menjadi Sipil Power sebagai kekuatan check and balances dalam menjaga berkolusinya dua kekuatan itu,” jelasnya.

Karena itu, sambung sang ahli, perlu ada jaminan keamanan, jaminan keselamatan dan jaminan kebebasan pers! Secara konstitusional, tujuan dari Civil Power itu menjadi check and balances terhadap adanya Economic Power dan Political Power.

Civil Power (dalam hal ini media massa) mesti diberi imunitas- imunitas tertentu untuk menjamin obyektivitas. Kalau tidak ada Civil Power, maka suatu negara akan menjadi negara terpuruk di dunia.

Ketika ditanya wartawan terkait munculnya ‘Pasal Siluman’, pasal 207 KUHP dalam jawaban Termohon, Saksi Ahli Hukum Pidana menuturkan, bahwa kalau soal penerapan tersangka dan pengenaan pasal, itu kewenangannya ada pada pihak penyidik.

“Jangan kita menilai substansinya. Dia yang mengenakan (pasal), dia juga yang berkewajiban membuktikan. Siapa yang menuduh, dia yang wajib membuktikan! Selalu ada kemungkinan pasal yang dikenakan itu salah,” tegasnya.

Saksi Ahli Hukum Pidana Undana Kupang Dr. Simplexius Asa, S.H.,M.H. memberikan kesaksian hukum dalam ruang persidangan PN Atambua

Batal Demi Hukum

Terpisah, Ketua Tim Advokat Wartawan Sergap.id Melkianus Conterius Seran, S.H. menjelaskan bahwa saksi ahli hukum pidana dari Undana Dr. Simplexius Asa, S.H.,M.H. yang dihadirkan pihaknya dalam persidangan kelima itu, dinilainya menguntungkan Pemohon. Katanya, Sang ahli menegaskan bahwa penetapan tersangka yang tidak didahului dengan pemeriksaan saksi dan calon tersangka itu, ‘Harus Batal Demi Hukum’. “Kita berharap putusannya nanti bisa sesuai dengan fakta yang sudah disampaikan saksi ahli dalam persidangan,” ujarnya.

Silvester Nahak, S.H. menambahkan, bahwa sesuai dengan pendapat ahli hukum soal bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka itu, tidak hanya dilihat semata pada kuantitas bukti. Melainkan, harus dilihat berdasarkan dua alat bukti yang berkualitas, yang seharusnya dipakai oleh penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. ”Karena itu, tadi majelis hakim coba mengkonfirmasi, konfrontasi bukti di depan persidangan. Nah, hal ini kita bisa menilai untuk menguji bukti- bukti berupa keterangan saksi. Apalagi Seldi itu belum diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan Seldi itu dilakukan setelah dipanggil sebagai tersangka,” sebutnya.

Terkait penyitaan terhadap barang bukti, Silvester Nahak memaparkan, bahwa menurut penjelasan ahli dalam persidangan itu, menarik karena tidak hanya semata dibuatkan lebih dahulu penetapan barulah kemudian disita barang buktinya.

Tetapi sangat tergantung situasi dan sangat tergantung pada barang apa yang disita. “Bagi kita, Hp itu bukan sesuatu yang sangat mendesak untuk segera disita. Konkretnya, sebelum ada penyitaan Hp, perlu terlebih dahulu ada penetapan dulu oleh kepala Pengadilan Negeri Atambua,” tandasnya.(*)

Penulis + foto (*/HH)
Editor (+ rony banase)

Munculnya ‘Pasal Siluman’ Diduga Kuat Sebagai Upaya Kriminalisasi Pers

561 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Pasal 207 KUHP: ‘barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,’ yang ditambahkan dalam Jawaban Kuasa Hukum Polres Malaka terhadap petitum praperadilan Wartawan Sergap.id pada Kamis, 11 Juni 2020 diduga kuat sebagai upaya kriminalisasi pers.

Demikian, diungkapkan kedua anggota Tim Advokat Pemohon Ferdinandus E.T. Maktaen, S.H. dan Silvester Nahak, S.H. kepada awak media di Atambua, pada Jumat, 12 Juni 2020.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/06/13/terungkap-pelaku-kejahatan-transmisi-dokumen-ke-orang-lain-itu-charles-dupe/

Ferdinandus Maktaen menuturkan bahwa, berkaitan dengan penambahan pasal 207 KUHP dalam kasus ini tidaklah sinkron. Lorens Lodowyk yang melaporkan kasus ini, bertindak atas nama diri sendiri, bukan sebagai penguasa atau pemerintah. Dan, Lorens Haba tidak bisa dikategorikan sebagai penguasa atau pemerintah. Penguasa dalam hal ini, adalah kelembagaan.

“Ini, pasal siluman. Karena, pasal ini tidak muncul dalam surat panggilan. Dalam grup Whatsapp itu pun hanya ada dua unsur, yaitu Pers, dalam hal ini wartawan dan Polri, dalam hal ini anggota polisi. Itu pun, jumlah anggotanya terbatas, hanya 27 orang,” urainya.

Ferdinandus juga, justru mempertanyakan kapasitas Lorens Haba di dalam grup terbatas Whatsapp itu. “Lorens Haba ini siapa dalam grup itu? Polisi atau pers?” tanya Ferdinandus.

Ketika Seldi Berek menyatakan, mengkonfirmasi atau membuat pernyataan apa pun pada grup tertutup Whatsapp itu, kapasitasnya sebagai pers, dan status itu melekat pada pribadi Seldi. Dalam grup itu, semua anggota tahu siapa yang wartawan, dan siapa yang polisi.

“Tindakan Seldi itu sebagai administrator grup sekaligus sebagai wartawan. Di sini, ada dugaan kuat bahwa sedang ada upaya kriminalisasi terhadap pers. Seharusnya, ada izin dari Seldi sebagai admin kalau Charles Dupe mau distribusikan dokumen yang ada pada grup itu, ” jelas Ferdinandus dan diamini Silvester. (*)

Penulis + foto (*/HH)
Editor (+ rony banase)

Terungkap! Pelaku Kejahatan Transmisi Dokumen ke Orang Lain Itu Charles Dupe

735 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Substansi perdebatan sengit antara Tim Advokat Seldi Berek dan Tim Kuasa Hukum Polres Malaka tentang adanya dugaan pemfitnahan dan pencemaran nama baik terhadap korban Lorens Lodiwyk Haba, akhirnya terungkap jelas dalam jawaban Termohon terhadap ‘petitum’ (tuntutan) Pemohon dalam sidang kedua pada Kamis 11 Juni 2020.

Demikian, hal itu disampaikan secara tegas oleh salah satu anggota advokat Pemohon praperadilan Wartawan Sergap.id, Silvester Nahak, S.H. dalam jumpa media usai menghadiri sidang ketiga, Replik Pemohon terhadap Jawaban Termohon di Pengadilan Negeri Kelas 1B Atambua, pada Jumat 12 Juni 2020.

“Bahwa, orang yang mentransmisikan statement Pemohon dalam grup tertutup ‘Whatsapp Pers & Polres Malaka’ itu adalah Charles Dupe! Nah, ini diungkap sendiri oleh Kuasa Hukum Termohon,” sebut Silvester.

Apabila dikaitkan dengan tuduhan legal standing/ pasal yang diterapkan kepada Pemohon, sambung Silvester, jika dilihat secara Yuridis maka orang yang melakukan tindakan kejahatan transmisi atau distribusi dokumen elektronik untuk diakses oleh orang lain, itu adalah Charles Dupe (anggota Polres Malaka).

Dikatakannya, bahwa yang seharusnya ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu dalam tuduhan yang dianggap mengandung unsur fitnah itu, adalah Charles Dupe. Charles Dupe yang mentransmisikan dokumen itu kepada orang lain di luar grup tertutup Whatsapp ‘Pers & Polres Malaka’.

Lorens Lodowyk Haba selaku Pelapor, lanjut Silvester, dia bukan anggota grup tertutup Whatsapp itu. Karena itu, Lorens Haba tidak memiliki kompetensi untuk membuat laporan polisi. Seharusnya, yang membuat laporan itu institusi polisi. Tetapi, mungkin disesalkan juga jika polisi lapor polisi.

“Dan, ini dong (mereka) tahu! Karena, yang melakukan transmisi itu anggota polisi. Nah, ini yang (sengaja) dilemparkan kepada orang lain untuk orang lain yang membuat laporan,” tandas pengacara kondang itu. (*)

Penulis + foto (*/HH)
Editor (+ rony banase)

Replik Tim Advokat Wartawan Sergap.id Terhadap Kuasa Hukum Polres Malaka

345 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2020 bertindak sebagai Penasihat Hukum dari OKTAVIANUS SELDI ULU BERE, swasta, beralamat di Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.

Sehubungan dengan Jawaban Termohon yang disampaikan pada persidangan hari Kamis, 11 Juni 2020, maka dengan ini perkenankanlah kami menyampaikan Replik sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang pada dalil-dalil Pemohon dan menolak dengan tegas semua yang didalilkan Termohon dalam Jawabannya tertanggal 11 Juni 2020, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Termohon.

2. Bahwa terhadap dalil Termohon (vide point 2, hal. 3), Termohon menambah Pasal 207 KUHP terhadap Pemohon bahwa seolah-olah seorang yang bernama Lorens Lodiwyk Haba adalah Penguasa (pemerintah) hal mana sangat bertentangan dengan surat panggilan Nomor : SP/32/V/2020/Reskrim tertanggal 16 Mei 2020.

3. Bahwa dalam surat panggilan tersebut hanya mencantumkan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 310 KUHP atau Pasal 311 KUHP.

4. Bahwa dengan penambahan pasal tersebut dalam jawaban Termohon adalah sangat tidak profesional, proporsional dan transparan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 013-022/PUU-IV/2016, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya terkait Pasal 207 penuntutan hanya dapat dilakukan atas dasar pengaduan dari penguasa (pemerintah). Dalam hal ini Lorens Lodiwyk Haba tidak bertindak sebagai Penguasa (pemerintah), dan bukan merupakan penguasa, melainkan bertindak atas diri sendiri dalam melaporkan dugaan tindak pidana sebagaimana disangkakan Termohon kepada Pemohon. Oleh karena itu, dalil Termohon haruslah ditolak atau dikesampingkan.

5. Bahwa terhadap dalil Termohon (vide point 3, hal. 3), Termohon menguraikan kronologis dan modus operandi dalam dugaan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Pemohon. Akan tetapi berdasarkan uraian tersebut, Termohon telah menguraikan secara jelas dan lengkap bahwa yang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik kepada Lorens Lodiwyk Haba adalah anggota Polri atas nama Charles Dupe maka seharusnya Charles Dupe yang terlebih dahulu ditetapkan sebagai Tersangka dibanding Pemohon. Penetapan Pemohon sebagai tersangka sesungguhnya merupakan tindakan tergesa-gesa dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Termohon di mana tindakan tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, dalil Termohon patut dikesampingkan.

6. Bahwa jawaban Termohon pada angka 3 (tiga) adalah tidak berdasarkan argumentasi yuridis dengan alasan :
– Bahwa postingan tersebut sejalan dengan pasal 28 huruf f Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dengan demikian Pemohon in casu tidak memiliki itikad buruk untuk melakukan penghinaan terhadap Lorens Lodywik Haba (pelapor) dan Pemohon tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar asas kepatutan karena tidak nyata adanya maksud untuk menyerang pribadi namun untuk mencari dan mengali informasi karena tidak disampaikan langsung ke whatsapp pribadinya Lorens Lodywik Haba;
– Bahwa di dalam grup whatsapp Pers dan Polres Malaka terdidiri dari wartawan yang bertugas di Malaka dan anggota kepolisian resor malaka sehingga apa yang diposting oleh pemohon tersebut disampaikan kepada kalangan terbatas di dalam grup whatsapp tersebut bukan publikasi umum karena terbatas sehingga tidak memenuhi unsur menyebar luaskan sebagaimana di maksud dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 310 KUHP atau Pasal 311 KUHP;
– Bahwa seharusnya Charles Dupe melakukan konfirmasi langsung kepada pemohon di internal grup whatsapp Pers dan Polres Malaka karena anggota grup whatsapp tersebut terbatas mempunyai kepentingan yang sama di dalam grup whatsapp tersebut namun justru Carles Dupe menyebar luaskan informasi kepada orang lain termasuk kepada pelapor Lorens Lodywik Haba;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas patut menurut hukum alasan Termohon tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan oleh Yang Mulia.

7. Bahwa terhadap dalil Termohon (vide point 4, hal. 4), dapat dijelaskan bahwa serangkaian tindakan yang telah dilakukan oleh Termohon adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan pada hukum acara (Misbruik van het procesrecht) karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 Oktober 2015, apabila dihubungkan dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan atas diri Pemohon, maka dikatakan cacat yuridis yang mana Pemohon tidak pernah diinterogasi sebagai saksi maupun calon tersangka.

8. Bahwa penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone A3s warna merah dengan pelindung warna hitam dan 1 buah simcard nomor 082330759902 milik Pemohon merupakan proses penyitaan biasa sehingga penyidik wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri Kelas Atambua sebelum melakukan penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Memperhatikan ketentuan yang mengatur penyitaan, Menurut M. Yahya Harahap, bahwa penyitaan dengan bentuk dan prosedur biasa merupakan aturan penyitaan, sehingga selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal lain yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, maka penerapan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebelum penyidik melakukan penyitaan, lebih dahulu meminta izin ketua pengadilan negeri setempat disertai dengan penjelasan dan alasan-alasan pentingnya dilakukan penyitaan.

9. Bahwa sehubungan dengan penyitaan sebagaimana uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa penyitaan terhadap 1 (satu) buah Handphone A3s warna merah dengan pelindung warna hitam dan 1 buah simcard nomor 082330759902 dilakukan sesaat setelah Pemohon diperiksa sebagai tersangka tanggal 18 Mei 2020 sehingga jelas bahwa tidak ada izin penyitaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua.

10. Bahwa dalil Termohon (vide point 5, hal. 4), Termohon pada pokoknya menerangkan bahwa penyitaan telah sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) KUHAP sangat tidak relevan dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan terhadap Pemohon. Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa penyitaan yang dilakukan sudah sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) KUHAP, dalil tersebut adalah keliru karena bukan dikualifikasi sebagai keadaan mendesak dan terkhusus atas benda bergerak saja sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHAP.

11. Bahwa prosedur penyitaan terhadap 1 (satu) buah Handphone A3s warna merah dengan pelindung warna hitam dan 1 buah simcard nomor 082330759902 merupakan proses penyitaan biasa sehingga Termohon wajib mengikuti tata cara dan prosedur yang ditentukan dalam Pasal 128, Pasal 129, dan Pasal 130 KUHAP. Termohon dalam melakukan penyitaan harus membuat Berita Acara Penyitaan dan menyerahkan Turunan Berita Acara Penyitaan kepada Pemohon, akan tetapi yang dilakukan Termohon adalah memberikan Surat Tanda Penerimaan bukan Berita Acara Penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 129 KUHAP.

12. Bahwa terhadap dalil Termohon (vide point 6, hal. 5), Termohon pada pokoknya menjelaskan bahwa dalil Pemohon adalah keliru dan tidak beralasan yuridis. Perlu Termohon ketahui bahwa dalam membaca Pertimbangan Hukum Mahkamah jangan penggal-penggal di mana dalam membaca pertimbangan hukum Mahkamah haruslah secara utuh sebab merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

13. Bahwa menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangkanya.

14. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka di samping minimum dua alat bukti tersebut di atas, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik. Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut di atas, seorang penyidik dalam menentukan “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang terlebih lagi dalam menentukan bukti permulaan yang cukup selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang penyidik di dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

15. Bahwa terhadap dalil Termohon (vide point 7, hal. 5), Pemohon perlu perjelas bahwa grup whatsapp Pers & Polres (Malaka) adalah grup tertutup atau terbatas sehingga yang menjadi anggota grup adalah Pers (Wartawan) dan Polres (anggota polisi Polres Malaka) dengan tujuan untuk membagikan informasi (share informasi) dan diskusi.

16. Bahwa Pemohon selain bertindak sebagai administrator grup whatsapp Pers & Polres (Malaka), juga sebagai wartawan aktif Sergap.id sehingga setiap postingan dari Pemohon dalam kapasitasnya sebagai wartawan dalam rangka mencari, mengumpulkan, dan melakukan investigasi terhadap informasi yang didapat dari saudara Aris Bria Seran untuk dijadikan produk jurnalistik. Artinya, Pemohon tidak bermaksud menyebarluaskan tuduhan itu kepada umum. Dengan demikian, unsur penyebar-luasan sebagaimana disyaratkan pada pasal dimaksud tidak terpenuhi. Satu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa Termohon tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap hasil postingan Pemohon. In concreto, dalam permasalahan ini, sama sekali tidak terbukti ada ”maksud terang” dari Pemohon membuat postingan untuk disiarkan pada khalayak ramai. Pemohon hanya mengirimkan postingan tersebut untuk mencari, mengumpulkan informasi, dan mengklarifikasi dalam bentuk pernyataan kepada anggota grup sehingga dengan demikian adalah jelas dan tegas bahwa unsur ”dengan maksud terang supaya tuduhan itu diketahui umum” tidak terpenuhi oleh Pemohon.

17. Bahwa dalil Termohon (vide point 8 dan point 9, hal. 6), Pemohon perlu tegaskan bahwa pemeriksaan terhadap saudara Aris Bria Seran dilakukan setelah permohonan Praperadilan Pemohon mendapat register pada Pengadilan Negeri Atambua.

18. Bahwa pemeriksaan terhadap saudara Aris Bria Seran dilakukan pada hari Jumat, 5 Juni 2020 yang dilakukan di kediaman atau di rumah saudara Aris Bria Seran. Hal mana pemeriksaan itu dilakukan setelah Termohon mendapat panggilan dari juru sita Pengadilan Negeri Atambua pada hari Kamis, 28 Mei 2020 untuk menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 3 Juni 2020, ini menandakan bahwa Termohon baru melakukan pemeriksaan terhadap saudara Aris Bria Seran 2 (dua) hari setelah panggilan sidang pertama.

19. Bahwa dalil Termohon (vide point 10 dan point 11, hal. 6—7), pada pokoknya Termohon dalam melakukan penetapan tersangka atas diri Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2015, hal mana terlihat dalam uraian pada point 11 yang menerangkan bahwa sesuai dengan hasil penyelidikan dan penyidikan telah didapatkan bukti, (a)…dst, (b)…dst, (c)…dst, (d)…dst, dan (e) keterangan tersangka Oktovianus Seldi Ulu Bere.

20. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangatlah jelas dan terang bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah perbuatan sewenang-wenang dan melanggar Hak Asasi Manusia di mana dalam penerapannya tidak berdasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 oktober 2015 yang mensyaratkan dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka harus memenuhi minimum dua alat bukti dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangka.

21. Bahwa merujuk pada Pasal 184 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 oktober 2015, yang mensyaratkan tentang minimum dua alat bukti dalam hal ini, dua alat bukti yang diperoleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana dimaksud adalah TIDAK SAH dan TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM maka patut dan sepantasnya untuk di TOLAK;

22. Bahwa berdasarkan fakta dan alasan-alasan yuridis sebagaimana telah diuraikan di atas, maka melalui Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Praperadilan ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka terkait dugaan tindak pidana “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran dan fitnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 310 KUHP atau Pasal 311 KUHP tidak sah dan tidak berdasar hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  3. Menyatakan bahwa tidak ada bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka sebagaimana disebutkan dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/10/V/2020/Reskrim, tanggal 11 Mei 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprindik/17/V/2020/Reskrim, tanggal 11 Mei 2020;
  4. Menyatakan tidak sah penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap 1 (satu) buah Handphone A3s warna merah dengan pelindung warna hitam dan 1 buah simcard nomor 082330759902 milik Pemohon;
  5. Segala perintah Keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon yang sifatnya merugikan Pemohon adalah tidak sah;
  6. Menghukum Termohon menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Pemohon di media elektronik, cetak, maupun media online baik lokal maupun nasional;
  7. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada negara; Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Betun, 12 Juni 2020

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon
MELKIANUS CONTERIUS SERAN, S.H.
FERDINANDUS E.TAHU MAKTAEN, S.H.
SILVESTER NAHAK, S.H.
WILFRIDUS SON LAU, S.H., M.H.(*)

Sumber berita + foto (*/HH/Salinan Replik Pemohon terhadap jawaban Termohon)

Editor (+ rony banase)