Arsip Tag: social distancing

Wagub Josef Nae Soi : Pemprov NTT Serius Tangani Pandemi Covid-19

91 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) di bawah kepemimpinan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dan Wakil Gubernur Josef A. Nae Soi sangat serius dalam mengurus dan merespons penyebaran Corona Virus Desease atau Covid-19.

“Kami sangat serius urus Covid-19. Karena itu, jikalau ada rumor yang mengutip pernyataan saya bahwa virus corona itu sama dengan flu biasa. Itu hanya kalimat yang secara spontan saya sampaikan ketika ditanya wartawan,” tandas Wakil Gubernur NTT, Drs. Josef A. Nae Soi, MM di Kupang, pada Senin, 23 Maret 2020.

Menurut Wagub Nae Soi, saat dirinya mengikuti kegiatan Musda Partai Golkar NTT beberapa waktu lalu, secara tidak sengaja ditanya oleh wartawan. “Waktu itu, saya dalam nada kelakar mengatakan bahwa virus corona itu hanya seperti flu biasa. Waktu itu. Nah, konteksnya kalau pernyataan saya itu dikaitkan dengan kondisi hari ini tentu tidaklah tepat,” kata Wagub dan meminta kepada masyarakat tidak perlu ribut-ribut lagi.

“Mari fokuskan energi dan pemikiran kita untuk menangani tidak hanya covid-19 tetapi juga kemiskinan, kebodohan, kemalasan, stunting, demam berdarah dan lain sebagainya,” tandas mantan anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI.

Keseriusan Pemprov NTT lanjut Wagub, dengan menerbitkan sejumlah regulasi mulai dari pembentukan gugus tugas penanganan Covid – 19 di Provinsi NTT yang diketuai Sekda Provinsi NTT, Ir. Benediktus Polo Maing yang secara teknis dipercayakan kepada Kadis Kesehatan Provinsi NTT, dokter Domi Mere dan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, Dr. Jelamu Ardu Marius, M.Si sebagai juru bicara Covid-19.

“Hari ini, saya bersama Pak Gubernur mendatangi Posko (Pusat Komando) Satgas Penanganan Covid-19 yang terpusat di Dinas Kesehatan Provinsi NTT. Inilah bukti nyata keseriusan kami dalam mengurus dan menangani Covid-19,” ucap Wagub seraya berharap agar masyarakat di Provinsi NTT tidak usah takut dan panik.

“Ikuti prosedur yang disampaikan pemerintah dan lakukan social distancing bahkan fisical distancing. Karena itu, anak-anak sekolah diliburkan. Juga para ASN. Libur dan bekerjalah dari rumah,” kata Wagub.

Sebagaimana diketahui Gubernur VBL telah menerbitkan Surat Edaran yang ditujukan kepada Wali Kota dan para Bupati se-NTT; pimpinan instansi vertikal; pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Swasta nomor 443.1/06/BO2.1 tertanggal 21 Maret 2020 tentang Pengaturan dan Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease-19 (Covid-19) di Provinsi NTT. Salah satu itemnya berbunyi “menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggal atau Work from Home terhitung sejak 24 Maret hingga 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.” (*)

Sumber berita (*/Valeri Guru/Kasubag Pers dan Pengelolaan Pendapat Umum Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT)
Editor (+rony banase)

Wapres Ma’ruf Amin Minta Semua Masyarakat Taati Imbauan Pemerintah

23 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta semua masyarakat untuk menaati imbauan Pemerintah dalam menerapkan jaga jarak aman (social distancing) dan tidak mendatangi kerumunan sebagai upaya mencegah penyebarluasan Covid-19.

Hal itu disampaikan Wapres saat menyambangi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta, pada Senin, 23 Maret 2020.

“Kepada masyarakat, kepada umat, untuk ikut mematuhi seruan-seruan Pemerintah ini, supaya masyarakat itu bisa memahami bahwa corona ini berbahaya kalau kita tidak bisa menjaga jarak,” kata Wapres.

Wapres Ma’ruf juga meminta seluruh tokoh agama di daerah untuk tidak menyelenggarakan acara-acara keagamaan yang melibatkan banyak orang, sehingga penyebaran Covid-19 tidak semakin luas dan penanganannya saat ini bisa optimal.

“Dan saya ingin mengajak kepada ulama, kepada para pemimpin agama supaya menaati seruan-seruan Pemerintah. Apalagi sudah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk tidak menyelenggarakan pertemuan. Seharusnya para ulama ikut menjaga, memberikan tuntunan nasihat kepada masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, lanjut Wapres Ma’ruf, Pemerintah terus melakukan upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 antara lain dengan mendatangkan alat kesehatan dari China yang tiba di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Senin pagi.

Logistik medis tersebut akan digunakan untuk melindungi masyarakat yang masuk dalam kategori positif Covid-19, Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Dalam Pemantauan (ODP), hingga para petugas medis. “Sekarang sedang dilakukan distribusi ke seluruh daerah, sehingga diharapkan dalam waktu dekat kebutuhan alat pelindung maupun alat kesehatan bagi mereka yang tercurigai itu sudah terjalin dengan baik,” ujar Wapres.

Kemudian pemerintah juga telah mengoperasikan Rumah Sakit (RS) Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran dengan kapasitas 3.000 pasien. Selain sebagai tempat penanganan, RS tersebut juga dioptimalkan sebagai rumah isolasi.(*)

Sumber berita (*/Agus Wibowo–Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB)
Editor (+rony banase)

Covid-19, Gubernur NTT : ASN Pemprov Tetap Bekerja dan Makan Banyak Kelor

167 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Untuk meminimalkan dampak penyebaran virus corona (Covid-19), maka diberlakukan jarak sosial (Social Distancing) dan bekerja dari rumah (Work from Home) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, bagi ASN lingkup Pemprov NTT, hingga Jumat, 20 Maret 2020 masih melakukan aktivitas perkantoran. Sementara, ASN lingkup Kota Kupang telah libur bekerja di rumah pada 20 Maret—4 April 2020.

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) saat dikonfirmasi awak media tentang kepastian kerja dari rumah bagi ASN mengatakan bekerja seperti biasa dan melakukan jarak sosial (Social Distancing).

“Perbanyak istirahat, olahraga cukup dan perbanyak makan kelor (marungga),” ujar Gubernur pada Kamis, 19 Maret 2020 usai melakukan penandatanganan kerja sama pinjaman daerah dengan Bank NTT di halaman Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT.

Selain itu, mantan Anggota DPR RI ini mengimbau untuk tidak bertemu setiap banyak orang dan istirahat yang cukup. Gubernur VBL juga mengajak ASN untuk berolahraga lari mengelilingi Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur NTT dan melakukan apel pagi agar terpapar sinar matahari pagi.

“Berjemur di bawah matahari pagi bagus untuk kesehatan karena virus corona tidak bertahan pada suhu di atas 27 derajat,” tandasnya.

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing saat rapat koordinasi dengan para sekda se-kabupaten/kota di halaman Kantor Gubernur NTT pada Jumat, 20 Maret 2020 menyampaikan bahwa ke depan akan dipertimbangkan bekerja di rumah bagi ASN.

“Aturan sudah ada bagi ASN untuk bekerja dari rumah, tinggal menyesuaikan dengan kondisi ke depan,” ungkapnya.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

Narasi Bohong Terkait ‘Lockdown’ Beredar, Ini Klarifikasi BPMI Setpres

94 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Beredar narasi di sejumlah layanan pesan instan dan media sosial yang menginformasikan bahwa Presiden Joko Widodo memberlakukan karantina terbatas (lockdown) terhadap aktivitas publik di beberapa wilayah di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor, Bandung dan sekitarnya, Surabaya dan sekitarnya, Banten, Tangerang, Semarang, dan Bali.

Baca tautan ini :

https://gardaindonesia.id/2020/03/17/presiden-jokowi-hingga-saat-ini-belum-ada-kebijakan-lockdown/

Narasi tersebut juga disertai 16 poin pernyataan yang mengatasnamakan Presiden Joko Widodo terkait pembatasan aktivitas warga.

Narasi Bohong (Hoax) yang sedang beredar, Foto Istimewa oleh BPMI Setpres 

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres) memastikan bahwa narasi tersebut tidak bersumber dari pernyataan Presiden Joko Widodo maupun sumber lainnya. Presiden dalam keterangan persnya pada Senin, 16 Maret 2020, di Istana Kepresidenan Bogor, telah menyampaikan sejumlah arahan yang justru tidak sesuai dengan narasi yang beredar tersebut.

Pertama, kebijakan karantina wilayah (lockdown) baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat yang hingga saat ini masih tidak terpikirkan.

“Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown,” tegas Presiden, kemarin.

Adapun langkah yang perlu dilakukan saat ini adalah pembatasan sosial (social distancing), yaitu dengan mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain, menjaga jarak, dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko besar kepada penyebaran Covid-19.

“Kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah perlu terus untuk kita gencarkan untuk mengurangi tingkat penyebaran Covid-19 dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat, baik itu urusan kebutuhan pokok, layanan kesehatan, dan layanan-layanan publik lainnya,” jelas Presiden.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)

Arahan & Strategi Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 untuk Pemda

101 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memberikan arahan dan strategi kepada para Gubernur, Bupati dan Wali Kota serta seluruh pemangku kebijakan di daerah untuk menerapkan beberapa poin sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19 di seluruh Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Doni Monardo dalam konferensi pers bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian serta jajaran unsur pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, sekaligus guna menindaklanjuti pernyataan Presiden RI yang disampaikan pada Minggu, 15 Maret 2020 di Istana Bogor dan pada Senin, 16 Maret 2020 tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam penanganan lebih lanjut.

Dalam arahan tersebut, Doni meminta agar Semua kebijakan daerah yang terkait dengan Covid-19 harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pemerintah Pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Bagi tiap-tiap daerah diharapkan dapat menetapkan protokol yang berkaitan dengan penanganan dengan mencakup 4 (empat) aspek yaitu; Pencegahan, Respons, Pemulihan dan Tim Pakar serta melakukan konsultasi tentang rencana kebijakan yang akan dibuat kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Dalam rangka penanganan Covid-19, pemerintah daerah bisa mengambil langkah-langkah kebijakan melalui strategi Social Distancing dengan berpedoman kepada protokol yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di Institusi Pendidikan, kegiatan ibadah, kegiatan berkumpul di tempat publik, pembatasan acara keramaian, proses kegiatan kerja Aparatur Sipil Negara, aktititas Front Liners (pekerja garis depan) dan pemenuhan kebutuhan dasar untuk masyarakat. Hal ini ditempuh dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi wilayah setempat.

Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat melakukan penguatan fasilitas kesehatan dengan melibatkan Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah (RSUD), Puskesmas dan Rumah Sakit Swasta serta penguatan sistem laboratorium di daerah masing-masing.

Kemudian dalam penanganan Covid-19, Pemerintah Daerah harus memaksimalkan kolaborasi pentahelik (Pemerintah, Akademisi/Pakar, Dunia Usaha, Komunitas/Masyarakat dan Media) serta pelibatan sampai tingkat Desa/Kelurahan termasuk perangkatnya (PKK, Karang Taruna dan RT /RW).

Adapun sebelum membuat keputusan, Pemerintah Daerah diharapkan dapat membentuk gugus tugas daerah terlebih dahulu dan bersifat segera. Kebijakan dan tindakan penanganan Covid-19 harus memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kemudian yang terakhir, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan keselamatan masyarakat, kepentingan antar daerah dan kepentingan nasional.(*)

Sumber berita dan foto (*/Agus Wibowo–Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB)

Presiden Jokowi: “Hingga Saat Ini Belum Ada Kebijakan ‘Lockdown’!”

137 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo terus mengikuti perkembangan situasi terkait dengan pandemi virus korona atau Covid-19 dari waktu ke waktu. Di saat yang bersamaan, ia juga memberikan perintah-perintah yang terukur agar pemerintah bisa menghambat penyebaran virus korona serta tidak memperburuk dampak ekonomi yang bisa mempersulit kehidupan masyarakat.

“Oleh karena itu, semua kebijakan baik kebijakan pemerintah pusat maupun kebijakan pemerintah daerah akan dan harus ditelaah secara mendalam agar efektif menyelesaikan masalah dan tidak semakin memperburuk keadaan,” kata Presiden dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 16 Maret 2020.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan sejumlah arahan dalam pembuatan kebijakan yang terkait dengan Covid-19. Pertama, kebijakan karantina wilayah (lockdown) baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat.

“Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown,” tegas Presiden.

Menurut Presiden, sekarang ini yang paling penting yang perlu dilakukan adalah dengan menerapkan pembatasan sosial (social distancing), yaitu dengan mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain, menjaga jarak, dan mengurangi kerumuman orang yang membawa risiko besar kepada penyebaran Covid-19.

“Kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah perlu terus untuk kita gencarkan untuk mengurangi tingkat penyebaran Covid-19 dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat, baik itu urusan kebutuhan pokok, layanan kesehatan, dan layanan-layanan publik lainnya,” jelasnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, transportasi publik harus tetap disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah, dengan catatan meningkatkan tingkat kebersihan moda-moda transportasi yang digunakan. Moda transportasi tersebut antara lain kereta api, bus kota, Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Rel Terpadu (LRT), dan bus trans.

“Yang penting bisa mengurangi tingkat kerumunan, mengurangi antrian, dan mengurangi tingkat kepadatan orang di dalam moda transportasi tersebut sehingga kita bisa menjaga jarak satu dan yang lainnya,” imbuhnya.

Kedua, Kepala Negara mengatakan bahwa semua kebijakan besar terkait dengan Covid-19 harus dibahas terlebih dahulu dengan pemerintah pusat. Untuk mempermudah komunikasi, ia meminta kepada daerah untuk berkonsultasi membahasnya dengan kementerian terkait dan satuan tugas (satgas) Covid-19.

Ketiga, untuk menghindari kesimpangsiuran informasi yang disampaikan kepada publik, Presiden juga meminta agar satgas Covid-19 menjadi satu-satunya rujukan informasi kepada masyarakat.

“Terakhir, saya mengajak untuk cuci tangan yang bersih, tetap belajar, tetap bekerja, dan tetap beribadah. Solidaritas masyarakat adalah modal sosial kita yang penting untuk menggerakkan kita bersama-sama melawan Covid-19 ini,” tandasnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)
Editor (+rony banase)